RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2015

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................

1.1 Kondisi Umum................................................................................................

1.2 Potensi dan Permasalahan ............................................................................

BAB II Visi, Misi dan Tujuan Kementerian/Lembaga ...................................................

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga ..............................................................

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Ditjen PSDKP ...............................................................

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Jakarta ...........................................

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ....

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ............................................................

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga ......................................

3.3 Kerangka Regulasi .........................................................................................

3.4 Kerangka Kelembagaan .................................................................................

BAB IV Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan ...................................................

4.1 Target Kinerja ................................................................................................

4.2 Kerangka Pendanaan ....................................................................................

BAB V Penutup

ii

KATA PENGANTAR

Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan

tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu

strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun

ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan,

sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka

kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2015-2019.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi seluruh

satuan kerja (Satker) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2015 sampai

2019.

Jakarta, April 2016

Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta

Slamet, S.Pi

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan

yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan

tersebut Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta

bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi

sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) di

bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain:

a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan;

b. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);

d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan

perikanan;

e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan;

f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;

g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Selain fungsi tersebut, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan Jakarta beserta Satuan Kerja dan Pos Pengawasan melaksanakan

beberapa pelayanan publik yang meliputi :

a. Pelayanan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik kedatangan

maupun keberangkatan kapal perikanan (kapal penangkap/pengangkut ikan)

dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO);

b. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;

2

c. Pelayanan penerbitan lembar awal dalam rangka penerbitan SHTI;

d. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Online kapal

perikanan.

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang

direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2014 yang secara garis

besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi seluruh target yang ditelah

ditetapkan dan mendapatkan nitofikasi berwarna hijau, diantara sebagai berikut :

a. Pada level stakeholder perspective dengan IKU pertumbuhan PDB Perikanan,

Pangkalan PSDKP Jakarta mencapai realisasi sebesar 92,57 % ditahun 2014

dimana nilai tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya

b. Pada level customer perspective rata-rata nilai realisasi yang dicapai yaitu >90 %

dengan notifikasi berwarna hijau

c. Pada level internal process perspective rata-rata nilai realisasi yang dicapai yaitu

>90%, namun ada beberapa target yang belum tercapai yaitu :

a. Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai peraturan yang tidak

mendapatkan realisasi sama sekali karena program tersebut belum siap

dilaksanakan, dibuktikan dengan belum keluarnya peraturan menteri yang

menjelaskan program kerja tersebut

b. Persentasi ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang

sesuai ketentuan belum dilaksanakan dengan maksimal karena stakeholder

perikanan belum melakukan kemitraan sesuai aturan yang ditetapkan.

d. Pada level learning and growth persepective rata-rata realisasi yang dicapai >95 %

termasuk penyerapan anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 99,51 %

merupakan capaian tertinggi yang diperoleh UPT di Lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam penyusunan rencana strategis Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2015 -

2019, kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung program prioritas nasional untuk

penanggulangan IUU Fishing berdasarkan Nawa Cita kebijakan Pemerintah yang

tertuang dalam 9 agenda pembangunan nasional yang juga tertuang dalam rencana

stategis KKP 2015 - 2019 yaitu pada NC 4 Pemberantasan IUU Fishing. Kemudian

dalam pelaksanaanya Pangkalan PSDKP Jakarta akan mendukung seluruh kebijakan

Direktorat Jenderal PSDKP dengan seluruh potensi pengawasan sumber daya

3

kelautan dan perikanan yang ada dan mendukung tersedianya regulasi pendukung

bidang pengawasan SDKP, tumbuh kembangnya kerarifan lokal (hukum adat) bidang

kelautan dan perikanan, berkewajiban melaksanakan ketentuan internasional dan

nasional serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar terjalin hubungan komunikasi

yang harmonis dalam pemberantasan IUU Fishing.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain

menjelaskan beberapa informasi yang akan diterapkan dalam melaksanakan program

kerja 5 tahun kedepan, yaitu :

a. Capaian kinerja pengawasan SDKP Tahun 2010-2014

b. Prioritas nasional untuk penanggulangan IUU fishing

c. Tersedianya regulasi pendukung bidang pengawasan SDKP

d. Tumbuh kembangnya Kearifan lokal [hukum adat] bidang KP

e. Kewajiban pelaksanaan ketentuan internasional

f. Kewajiban pelaksanaan ketentuan nasional

g. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang terjalin dengan baik.

Seluruh potensi tersebut harus didukung dan dijadikan modal untuk keberhasilan

visi dan misi Pangkalan PSDKP Jakarta kedepan yang penerapannya akan

mendapatkan tantangan dan permasalahan yang sangat berat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan yaitu :

a. Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing[KIA] dan Kapal Ikan Indonesia

[KII]pemanfaatan .

b. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan.

c. Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak [destructive fishing].

d. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan

tidak sesuai dengan ketentuan.

e. Sumber Daya Manusia [SDM] Pengawasan SDKP masih terbatas.

f. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP terbatas.

g. Tata kelola pengawasan SDKP belum optimal.

4

h. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum

tersedia.

i. Wilayah kerja pengawasan SDKP belum jelas.

j. Penegakkan hukum [law enforcement] belum konsisten.

k. Sistem reward dan punishment belum di terapkan.

l. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum

optimal

Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksaan pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu

peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting

dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

5

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

6

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Ditjen PSDKP

a. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal PSDKP 2015 -

2019 adalah "Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi,

lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan"

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka

ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan

pemanfaatan SDKP

2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP

3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan

pemanfaatan SDKP

4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan

berkelanjutan

5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP

c. Tujuan

7

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan

dan pemanfaatan SDKP

2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak

3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembanguna kelautan dan perikanan tahun 2015 - 2019

berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang

Berkelanjutan

2. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP sesuai kebutuhan

3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif

4. Terwujudnya ASN DJ.PSDKP yang kompeten dan berkepribadian

5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses

6. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi DJ.PSDKP yang berkeribadian

7. Terkelolanya anggaran DJ.PSDKP secara efisien

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Jakarta

a. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta 2015 -

2019 adalah "Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang

terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Lingkup

Pangkalan PSDKP Jakarta"

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka

ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan

pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di

Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan

pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

8

4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan

berkelanjutan di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP di Wilayah Kerja Pangkalan

PSDKP Jakarta

c. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta tahun

2015 - 2019 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan

dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak Terwujudnya

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan

pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif

Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan

dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP

Jakarta tahun 2015 - 2019 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang

Berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan

sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP

3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Pangkalan

PSDKP Jakarta

4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian

5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses

di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

6. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta

yang berkepribadian

7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien

9

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional adalah

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-

environment

2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA

3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan industri di Luar Jawa

4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri

5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan

6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM

7. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi

8. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional

3.2 Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian/Lembaga

Arah kebijakan dan strategi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah

1. Memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing untuk

meningkatkan kedaulatan ekonomi

2. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan

secara berkelanjutan

3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha

kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

4. Mengembangkan SDM yang kompeten dan iptek yang inovatif

5. Membangun tata kelola pemerintahan yang mampu mewujudkan pranata, nilai-

nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

10

3.3 Kerangka Regulasi

NO UU/PP/KEPRES/INPRES KETERANGAN

1. UNDANG-UNDANG RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2. PERATURAN PEMERINTAH 1. RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada

Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan

Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan

Kekayaan Negara,

2. RPP tentang Pengawasan Perikanan,

3. KEPUTUSAN/INSTRUKSI

PRESIDEN

R. Keppres Rencana Aksi Nasional

Penanggulangan dan Pemberantasan Illegal,

Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

3.4 Kerangka Kelembagaan

KLASIFIKASI KONDISI 2006-2014 TARGET 2015-2019

PANGKALAN [ESELON III] 2 Unit 11 Unit

STASIUN KELAS I [ESELON IV] 3 Unit 11 Unit

STASIUN KELAS II [ESELON V] - 4 Unit

11

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]

TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

STAKEHOLDERS/CUSTOMER PERSPECTIVE

SS 1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

1

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

70,00%

73,00%

76,00%

81,00%

87,00%

SS 2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP

2 Jumlah pemenuhan Sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu

a. Kantor 1 0 0 0 0

b. Mess Operator 0 0 1 0 0

c. Satker/Pos 4 0 1 1 4

d. Garasi Speedboat 0 1 0 0 0

e. Peralatan Selam Polsus Kelautan 0 15 0 0 0

f. Rehab Prasarana Pengawasan 0 4 0 0 0

g. Bangunan/Pos Pengawasan 0 5 0 0 0

INTERNAL PROSES PERSPECTIVE

SS 3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif

3 Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai ketentuan

20% - 60% 80% 90%

4 Persentase Ketaatan Kapal Pengangkut Ikan hidup yang masuk di pelabuhan checkpoint terakhir sesuai dengan izin

50% - 70% 80% 90%

5 Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2 kawas

an

2 kawas

an

2 kawas

an

2 kawas

an

2 kawas

an

6 Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

4 jenis ikan

2 jenis ikan

4 jenis ikan

4 jenis ikan

4 jenis ikan

12

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]

TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

7

Jumlah lokasi pencemaran perairan yang ditimbulkan dari aktivitas non perikanan (tumpahan minyak, pertambangan dan industri) yang diawasi

4 lokasi

- 4

lokasi 4

lokasi 4

lokasi

8 Jumlah pelaku usaha garam yang taat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

55 pelak

u usaha

-

55 pelak

u usaha

55 pelak

u usaha

55 pelak

u usaha

9

Jumlah pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9 pelaku usaha (di 6

lokasi)

-

9 pelaku usaha (di 6

lokasi)

9 pelaku usaha (di 6

lokasi)

9 pelaku usaha (di 6

lokasi)

10

Jumlah pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

4 pelaku usaha (di 4 PPK)

-

4 pelaku usaha (di 4 PPK)

4 pelaku usaha (di 4 PPK)

4 pelaku usaha (di 4 PPK)

11

Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan di WPP – NRI wilayah barat

a. Kapal Pengawas

280 hari

150 hari

280 hari

280 hari

280 hari

b. Speedboat 68 hari

50 hari

68 hari

68 hari

68 hari

c. Sea Rider -

30 hari

- - -

12 Jumlah kapal pengawas yang siap operasi

a. Kapal Pengawas 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit

b. Speedboat 13

Unit 14

Unit 13

Unit 13

Unit 13

Unit

c. Sea Rider - 1 Unit - - -

13

Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

82% 85% 87% 90% 92%

13

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]

TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

14

Presentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (1 WPP-NRI)

- 65,9% - - -

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

SS 4. Tersedianya Aparatur Sipil Negara Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta yang kompeten dan profesional

15 Indeks kompetensi dan integritas Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta

65 77 75 80 85

SS 5. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

16 Ketersediaan data dan informasi pengawasan SDKP yang valid dan handal

100% - 100% 100% 100%

17 Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

40% 50% 60% 70% 100%

SS 6. Terwujudnya birokrasi Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta yang efektif, efisien dan beriorientasi pada layanan prima

18 Nilai/Skor SAKIP Pangkalan PSDKP Jakarta

A A (86) A A A

19 Nilai Kinerja RB lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

BB A (87) A A AA

SS 7. Terkelolanya anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta secara efisien

20 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta 100% 100% 100% 100% 100%

21 Nilai kinerja anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta

80-90 83 80-90 80-90 80-90

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya

dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan

PSDKP Jakarta bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan

mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang

ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi

Kementerian/Lembaga.

14

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2015 - 2019 merupakan

acuan bagi seluruh satuan kerja dan pos pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan

PSDKP Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan

tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran

strategis Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian

Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut

perlu ditetapkan kebijakan, strategi dan langkah operasional sebagai berikut :

1. Kebijakan pengawasan SDKP yaitu Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-

udangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan

dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

2. Strategi yang harus dilaksanakan, antara lain :

a. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP,

Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi

b. Penegakan Hukum bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi

dengan lintas institusi penegak hukum di laut

c. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu [Integrated Surveillance System]

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan

SDKP

e. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

f. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional

dan Internasional

3. Langkah Operasional untuk mendukung strategis pengawasan, antara lain :

a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP di Daerah

b. Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengawasan SDKP

c. Rekruitmen dan pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan SDKP

[Pengawas Perikanan, Awak Kapal Pengawas, PPNS Perikanan dan Polsus

PWP3K]

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang terintegrasi

15

e. Pembenahan Tata Laksana dan Penyusunan Prosedur Operasional Standar

[POS].

f. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi bagi UPT/SATKER/ POS

Pengawasan SDKP

g. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pengawasan SDKP

h. Meningkatan koordinasi pengawasan di laut dengan BAKAMLA, TNI-AL,

POLAIR, TNI-AU

i. Pengembangan dan Penguatan Forum Penegak Hukum dengan MAHKAMAH

AGUNG

j. Peningkatan koordinasi penyelesaian penyidikan dan penanganan barang

bukti tindak pidana bidang kelautan dan perikanan dengan KEJAKSAAN

AGUNG

k. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana kelautan dan

perikanan sampai dengan korporasi [perusahan/pemilik].

l. Mempercepat proses penanganan pelanggaran dibidang kelautan dan

perikanan.

m. Menjadikan tracking VMS sebagai barang bukti elektronik di Pengadilan.

n. Menenggelamkan kapal tangkapan pelaku IUU fishing.

o. Menerapkan Monitoring, Control and Surveillance [MCS] secara konsisten

p. Pengembangan Sistem Pemantauan, baik terhadap Kapal Perikanan Berijin

[cooperative object] maupun Kapal Perikanan Illegal [non- cooperative object]

melalui integrasi sistem pengawasan.

q. Penguatan pengawasan melalui matra udara [airborne surveillance]

r. Penggunaan moda pengawasan yang dimiliki oleh instansi lain untuk

keperluan pengawasan secara bersama

s. Peningkatan efektivitas operasi kapal pengawasan SDKP, dengan mengubah

pola operasi dari patrolling menjadi intercept

t. Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi terintegrasi untuk

pengawasan SDKP

u. Penguatan peran dan fungsi Kelompok Masyarakat Pengawas

[POKMASWAS] dengan melibatkan seluruh stakeholders/Pelaku Usaha

Kelautan dan Perikanan

v. Fasilitas pemulangan nelayan RI yang tertangkap di negara lain

16

w. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya

kelautan dan perikanan secara lestari dan bertangung jawab.

x. Pengembangan sistem komunikasi penyampaian laporan dari POKMASWAS

y. Pengawasan dan penegakan peratuan atas kebijakan Kementerian Kelautan

dan Perikanan

z. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan,

Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter [SKAT] dan Surat Laik

Operasi [SLO]

aa. Operasional pengawasan ketaatan kapal perikanan [before fishing, while

fishing, during landing, post landing];

bb. Pengawasan kegiatan budidaya perikanan

cc. Pengawasan distribusi ikan impor

dd. Pengawasan mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional [SLIN]

ee. Pengawasan atas usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

ff. Pengawasan kawasan konservasi, pemanfaatan ekosistem perikanan

[mangrove, terumbu karang, padang lamun, dlsb], pemanfaatan BMKT, pasir

laut, jasa kelautan, dlsb

gg. Pengembangan Regional Plan of Action to promote responsible fishing

practice including combating illegal unreported unregulated fishing in the

region

hh. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan SDKP untuk memenuhi ketentuan

berbagai Resolusi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional [Regional

Fisheries Management Organizations/RFMOs]

ii. Fasilitasi aspirasi PEMDA dan stakeholders lainnya dalam mendukung

penyelenggaraan pengawasan SDKP

jj. Mengoptimalkan Pertukaran Data dan Informasi dengan instansi terkait

Kepala Pangkalan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta

Slamet, S.Pi

NIP. 19630425 198603 1 001