RENCANA STRATEGIS T TAHUN 2016-2021gowakab.go.id/wp-content/uploads/RENSTRA-TAHUN... · misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam Bidang Perumahan

1

RENCANA STRATEGIS T TAHUN 2016-2021

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GOWA

Jl. Beringin Telp/fax 0411-867682 Sungguminasa Gowa

2

3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………. 1

KATA PENGANTAR …………………………………………………………. 2

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. 3

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………. 4

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 6

1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………. 6

1.2 Landasan Hukum ………………………………………….. 8

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 9

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………….. 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN GOWA …………………………………………… 13

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ………… 13

2.2 Sumber Daya SKPD ……………………………………… 34

2.2.1 Kepegawaian …………………………………… 34

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa……………….. 37

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD ……………………………………………………….. 37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 39

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa……………….. 39

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

4

Bupati Terpilih …………………………………………….. 40

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Gowa Terpilih …………………….. 40

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Gowa terpilih ……………………… 40

3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Gowa Terpilih …………… 41

3.2.4 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kab.Gowa Dengan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kab.Gowa ……………………………. 43

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR (KL), Dinas

Perkimtan Propinsi Sulawesi Selatan dan Renstra

Dinas Perkimp Kabupaten Gowa ……………………… 44

3.4 Telaahan Rencana TataRuang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis …………………………… 45

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis …………………………… 46

BAB IV VISI-MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN…………………………………………………… 47

4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

Dan Pertanahan ………………………………………….. 47

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan ……………….. 48

4.3 Strategi dan Kebijakan …………………………………… 50

5

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF ………………………………………………………… 52

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.GOWA YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……… 56

PENUTUP

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Stategis Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 memuat Visi,

misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam

Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten

Gowa,disusun berdasarkan isu-isu strategis serta faktor-faktor strategis

lingkungan dalam 5 (lima) tahun mendatang baik dalam tingkat nasional maupun

wilayah Provinsi serta dilengkapi sasaran yang hendak dicapai pada periode

tersebut.

Dokumen Rencana Stategis Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 adalah

dokumen perencanaan 5 (lima) tahun sebagai upaya penjabaran dan

pencapaian target kinerja yang dirumuskan didalam RPJMD. Perubahan

paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang

prakarsa lokal yang telah mendominasi keberagaman situasi,kondisi,dan potensi

daerah dengan cirri-ciri menonjolnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2016-2021, pembangunan

yang berorientasi pada keinginan public dan berwawasan regional serta

melibatkan stakeholders.

Berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipatif, demokrasi

dan keterbukaan, maka pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam

hal ini perumahan kawasan permukiman dan pertanahan agar masyarakat tampil

sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan,sedang pemerintah daerah

berperan memfasilitasi masyarakat.

7

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk menyiapkan instrument

perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi

Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Gowa pada

periode tahun 2016-2021 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan

tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa. Renstra

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa

bertujuan mengarahkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi,misi,

tujuan, stategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang

perumahan kawasan permukiman dan pertanahan yang ingin dicapai oleh Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, yang

disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan

mengacu kepada program reformasi Perumahan Kawasan Permukiman

danPertanahan tingkat nasional serta Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa.

Dokumen Renstra-SKPD mempunyai keterkaitan erat dengan RPJMD

dan RPJP Daerah, karena RPJP-Daerah dan RPJMD dijadikan pedoman dalam

penyusunan, disamping itu muatan visi, misi dan kebijakan pembangunan tetap

bertolak dari dokumen tersebut. Perbedaan antara dokumen tersebut adalah

jangka waktu dimana RPJPD berlaku hingga 20 (dua puluh ) tahun sedangkan

RPJMD dengan Renstra-SKPD jangka waktunya sama yaitu 5 (lima) tahun,

perbedaan lainnya adalah RPJP-Daerah dan RPJM-Daerah ruang lingkupnya

hanya meliputi daerah Kabupaten Gowa sedangkan Renstra-SKPD ruang

lingkupnya hanya meliputi instansi terkait.

Selanjutnya dokumen Renstra-SKPD dijadikan pedoman dalam

membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang

merupakan acuan kegiatan dalam kurung 1 (satu) tahun yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif, yang diikat oleh peraturan

SKPD dalam hal ini Kepala SKPD.

8

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2016-2021

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4287);

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

h. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 21, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4817);

9

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

n. Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran

Daerah Nomor 7 Seri E Tahun 2004);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa

(Lembaran Daerah Nomor 8 Seri E Tahun 2004);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

s. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 tahun 2016 Tentang

Pembentukan Susunan Perangkat daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Gowa dimaksudkan menyiapkan instrument

perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi bidang

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Gowa pada

10

periode 2016-2021 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan

tugas.

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan

kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Gowa, disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di

masyarakat serta mengacu kepada kebijakan Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan tingkat nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Gowa tahun 2016-2021.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Stategis ini adalah :

a. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

Perubahan terjadi akibat peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan

prima. Dengan Perencanaan Stategis organisasi dapat menyiapkan

perubahan secara proaktif bukan sekedar bereaksi terhadap perubahan yang

terjadi.

b. Untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara

pimpinan dan staf didalam memberikan yang terbaik bagi Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa agar dapat

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui

perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan stategi yang akan dilaksanakan

selama 5 (lima) tahun kedepan.

c. Meningkatkan Pelayanan Prima. Kepuasan pelanggan merupakan factor

penentu keberhasilan bagi setiap organisasi. Pemahaman terhadap siapa

pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan. Karena

itu, pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan

dengan kebutuhan pelanggan.

11

d. Agar organisasi berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategis

merupakan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian

menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat

diarahkan pada masa mendatang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kab. Gowa diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang.

1.2 . Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.

2.2. Sumber Daya SKPD.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan SKPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

12

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR (K/L),Dinas Perkimptan

Propinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Dinas Perkimp

Kabupaten Gowa

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.

4.3. Strategi dan Kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

13

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.GOWA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan

konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina.

mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan

daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar

pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, maka Fungsi Dinas Perumahan

kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan


3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :

a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah

sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

b. memvalidasi program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam

lingkup Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

14

d fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada

organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

e mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

f menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga

pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup

koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan Perumahan, Kawasan


g melaksanakan rencana strategik dan program kerja dinas, menyelenggarakan

pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan, pengawasan dan

pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

h mengevaluasi dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan pedoman yang berlaku

bahan penyempurnaan perumusan kebijakan;

I memimpin melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang

pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

J melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan yang menyangkut urusan

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanberdasarkan kewenangan

pemerintah daerah kabupaten agar sasaran organisasi tercapai.

k Menetapkan perizinan atas Pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan;

l menyelengarakan program pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten yang

mengacu kepada RPJP dan RPJM nasional dan propinsi;

m Menetapkan pembiayaan pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan;

n Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

15

o Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

koordinasikegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan

program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan

Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;

b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan

kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

b. memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang

dan UPTD berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam

Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas ;

d. memimpin dan mengarahkan kepala subbagian lingkup Sekretariat

berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan

berkualitas;

e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup

Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan lancar;

f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat

berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas

16

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPTD

berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi,

sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan

h. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga,

kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan

masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan

pelayanan administrasi;

i. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan,

akuntansi, verifikasi,ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

danpengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran

pelaksanaan pelayanan administrasi;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,pemeliharaan

dan penghapusan barangberdasarkan standar dan prosedur agar tertib

administrasi perkantoran;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,pemeliharaan

dan penghapusan barangberdasarkan standar dan prosedur agar tertib

administrasi perkantoran;

l. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

m. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam

rangka pembinaan dan pengembangan karir;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai


Tugas pokok dan fungsi Sekretariat dijabarkan dalam tugas pokok Kepala Sub

Bagian, yaitu :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan

melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

17

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi

kepegawaian dan hukum.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan

rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur

sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan

pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karir;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan

lancar berdasarkan Uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas

yang merata;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

subbagian umum, kepegawaian, dan hukumuntuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian


berkualitas;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan analisis

jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar kompetensi jabatan dan

evaluasi jabatan, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang

berlaku sesuai kebutuhan ;

g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja

ASN, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang

berlaku sesuai kebutuhan ;

h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan

penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan,

inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk

menunjang pelaksanaan tugas;

i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikanpengelolaan urusan rumah

tangga Dinas, pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan

18

keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang

pelaksanaan tugas

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatanpenyajian

data dan informasi, fasilitasi pelayanan informasi, hukum dan perundang-

undangan, administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai, sesuai

ketentuan yang berlaku;

k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian,

administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;

l. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil

pemeriksaan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian umum dan

kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian

yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan

dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, penyusunan

laporan keuangan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian perencanaan dan keuangan

berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan

barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi

pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana

kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;

c. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Uraian tugas pokok dan fungsi

agar tercipta distribusi tugas yang merata;

19

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

Subbagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian


berkualitas;

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

dinas berdasarkan lingkup tugas subbagian guna tertib administrasi perkantoran

g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas

sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib adniministrasi keuangan;

h. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana

strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana program, kegiatan,

dan anggaran;

i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas

sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib adniministrasi keuangan;

j. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian

kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas

berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;

k. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan

keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib adniministrasi keuangan;

l. Melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan

dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran serta

melaksanakan pelatihan, analisa dan menyajikan data kebutuhan jasa

konstruksi;

m. menyusun realisasi perhitungan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar

tertib adniministrasi keuangan;

n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam

rangka pembinaan dan pengembangan karir;

20

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas

dalam memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi,

memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan

melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Perumahan berdasarkan

pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk tercipta kelancaran

tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang

Perumahan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan yang meliputi Pengembangan,

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perumahan yang meliputi

Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan yang meliputi


Sarana dan Utilitas Perumahan;

d. Pelaksanaan administrasi bidang Perumahan yang meliputi Pengembangan,

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

a. mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan yang

meliputi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;berdasarkan visi dan misi dan

kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

b. memverifikasi program dan kegiatan bidang Perumahan yang meliputi


21

Sarana dan Utilitas Perumahan;berdasarkanperencanaan strategis dinas

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. membinakedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam

lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

d. memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya


berkualitas;

e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

f. Menyelenggarakan perencanaan teknis dan pembangunan perumahan serta

sarana dan prasarana lingkungan baik di perkotaan maupun di pedesaan;

g. Memberikan bantuan teknis dan penerapan standar pada pembangunan

perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta;

h. Melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Norma,

Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Perumahan;

i. Melakukan pengelolaan dan manajerial rumah formal dan rumah swadaya yang

dibangun melalui dana apbn maupun apbd atau dana lainnya berdasarkan

aturan yang berlaku.;

j. Menyelenggarakan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan

perumahan dan pemukiman pada wilayah perkotaan, hinterland, daerah

perbatasan dan daerah lainnya;

k. Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesonal dalam

urusan perumahan rakyat;

l. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

m. Mengesahkan Rencana Tapak / Site Plan Pembangunan Perumahan Baik yang

dilaksanakan oleh badan hukum maupun perorangan;

n. Mengevaluasi program Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian

Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

o. Mengkoordinasikan program Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian

Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

22

p. Mengkoordinasikan pengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data,

terhadap Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

q. Mengkoordinasikan pengawasan dan penyajian data serta informasi terhadap


Sarana dan Utilitas Perumahan

r. Memimpin penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasdan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai


Tugas pokok dan fungsi Bidang Perumahan dijabarkan dalam tugas pokok Kepala

Seksi , yaitu :

a. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi Pengembangan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokokmembantu Kepala Bidang Perumahandalam memimpin

dan melaksanakan perencanaan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,

membimbing, memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi

pengembangan perumahan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang

berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


a. Merencanakan kegiatan operasional program kerja seksi pengembangan

perumahan;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;

c. Menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancar;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar

yang ditetapkan;

e. Menganalisa hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai

target dan kualitas yang telah ditetapkan;

f. Melaksanakan verifikasi rencana desain pembangunan perumahan;

23

g. Melaksanakanrencana pembangunan perumahan;

h. Melaksanakanevaluasi, pengawasan dan menyusun laporan penyajian data

dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan

perumahan.;

i. Melaksanakanpengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data terhadap

program kerja pengembangan perumahan;

j. Melaksanakan evaluasi kerja di bidang perumahan dalam hal pengembangan

perumahan;

k. Melaksanakankonsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Melaksanakan administrasi teknis pelaksanaan pengembangan perumahan;

m. Melaksanakanpembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengembangan perumahan;

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada

atasan; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan

Seksi Prasarana dan Sarana Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam memimpin


membimbing, memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi prasarana

dan sarana perumahanberdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku

agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


a. Merencanakan kegiatan operasional program kerja seksi prasarana dan sarana

perumahan;


24



yang ditetapkan;



f. Melaksanakan rencana kerja pelaksanaan prasarana, sarana & utilitas

perumahan;

g. Melaksanakanverifikasi penyerahan psu perumahan;

h. Melaksanakankoordinasi dengan instansi terkait terhadap proses penyerahan

psu perumahan ke pemerintah daerah;

i. Melaksanakanproses penyerahan prasarana, sarana & utilitas perumahan dari

pengembang ke pemerintah daerah;

j. Melaksanakan peningkatan/pemeliharaan psu perumahan yang telah

diserahkan ke pemerintah daerah;

k. Melaksanakanpengelolaan prasarana, sarana & utilitas perumahan;

l. Melaksanakan administrasi teknik pelaksanaan prasarana, sarana & utilitas

perumahan;

m. Melaksanakanpenyediaan prasarana, sarana & utilitas perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);


atasan; dan



c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan

dalammemimpin dan melaksanakan perencanaan kegiatan, memberi petunjuk,

25

memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas

seksi pengawasan dan pengendalian perumahan berdasarkan

pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran

pelaksanaan tugas


a. Merencanakan kegiatan operasional program kerja seksi pengawasan dan

pengendalian perumahan;




yang ditetapkan;



f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perumahan;

g. Melaksanakanpenertiban perumahan dalam rangka penyelesaian

permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan

pembangunan perumahan;

h. Melaksanakanpengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kasiba & lisiba

di Perumahan;

i. Melaksanakan Proses Teknis Izin Pembangunan Perumahan;

j. Melaksanakanpengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan nspk

kabupaten;

k. Mengkaji ulang kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan

rencana selanjutnya.;

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi untuk Bahan

melaksanakankonsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;

26

m. Melaksanakan administrasi teknik pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

perumahan;

n. Menyediakan bahan dan data sebagai masukan dalam penetapan kebijakan

dan strategi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksaan dalam

penyelenggaraan dibidang perumahan formal dan swadaya;

o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada

atasan; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik


4. BIDANG PEMUKIMAN

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan

melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi

petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan

tugas di bidang kawasan permukimanberdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk

yang berlaku agar/supaya/untuk tercipta kelancaran tugas.


Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang Kawasan Permukiman;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kawasan Permukiman;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kawasan Permukiman;

d. pelaksanaan administrasi bidang Kawasan Permukiman;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci

sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kerja Bidang Kawasan Permukimanberdasarkan

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;


27

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan dalam lingkup

Bidang Kawasan Permukiman;

d. Menyelia pelaksanaan tugas seksi perencanaan kawasan permukiman, seksi

pemeliharaan kawasan permukiman dan seksi peraturan, pembinaan

perumahan & kawasan permukiman;

e. Mengkoordinasikanurusan administrasi dalam lingkup bidang kawasan

permukiman;

f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan

kawasan permukiman, seksi pemeliharaan kawasan permukiman dan seksi

peraturan, pembinaan perumahan & kawasan permukiman;

g. Melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana kerja dan anggaran (RKA)

dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bidang Kawasan Permukiman

dalam hal pengelolaan, perencanaan dan teknis;

h. Melaksanakan penyusunan norma, standar dan prosedur serta kriteria di

bidang kawasan permukiman;

i. Melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah mengenai

kawasan permukiman serta mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang permukiman;

j. Melaksanakan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan

permukiman;

k. Melaksanakan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

l. Melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja yang terkait;

m. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah mengenai pengelolaan air limbah

dan sanitasi;

n. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dalam lingkup bidang

cipta karya;

28

o. Menyusun laporan hasil pelaksaksanaan tugas dan memberi saran kepada

atasan; dan



Tugas pokok dan fungsi Bidang Permukiman dijabarkan dalam tugas pokok

Kepala Seksi , yaitu :

a. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Pemukiman

Seksi Perencanaan Kawasan Permukimandipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam

Memimpin dan melaksanakan perencanaan kegiatan, memberi petunjuk, memberi

tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi

Perencanaan Kawasan Permukiman berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk

yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


a. Merencanakan kegiatan operasional program kerja seksi Perencanaan

Kawasan Permukiman;




yang ditetapkan;

e. Mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mencapai


f. Melaksanakan Kegiatan Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman Sesuai

Lingkup Tugasnya;

g. Melaksanakan rencana kerja seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;

h. Menyusun dan menetapkanlokasi dan ketentuan untuk perencanaan kawasan

permukiman;

29

i. Menyediakanbahan administrasi untuk penerbitan rekomendasi pembangunan

kawasan permukiman;

j. Melaksanakanperencanaan penataan lingkungan pada kawasan permukiman;

k. Melaksanakan administrasi teknis seksi perencanaan kawasan permukiman;

l. MelaksanakanKoordinasi, kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal kerjasama

kawasan;

m. Melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;

n. Melaksanakanpengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data

o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada

atasan; dan



b. Seksi Pembinaan dan Peraturan perumahan dan Kawasan Permukiman

Seksi Pembinaan dan Peraturan Perumahan & Kawasan

Permukimandipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang PermukimandalamMemimpin dan melaksanakan perencanaan

kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek,

dan membuat laporan tugas seksi pengelolaan air limbah dan sanitasi berdasarkan

pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan operasional program kerja Seksi Pembinaan dan

Peraturan Perumahan & Kawasan Permukiman;




yang ditetapkan;

30



f. Melaksanakan rencana kerja seksi pembinaan dan peraturan perumahan &

kawasan permukiman;

g. Melaksanakanpenyusunan program pembinaan dan peraturan perumahan &

kawasan permukiman;

h. Menghimpun, menyusun dan mensosialisasikan Peraturan di Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

i. Menghimpun, menyusun dan mensosialisasikan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pembangunan serta kerjasama swasta dan atau Masyarakat dalam

pembangunan kasiba / lisiba, serta Peraturan di Bidang Perumahan &

Kawasan Permukiman;

j. Melaksanakan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dengan membentuk forum

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

k. MelaksanakanPembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

l. Melaksanakan Perumusan Kebijakan, Strategi dan Program di Bidang

Pembinaan dan Pengembangan Perumahan;

m. Melaksanakan Penyusunan dan penerapan Norma Standar dan Manual

(NSPM) di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan;

n. Melaksanakan pemberian masukan dalam penyusunan dan perumusan RPJP

dan RPJN Kabupaten tentang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan;

o. Melaksanakan Kajian dan Studi Kelayakan di Bidang Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman baik secara fisik, sosial, budaya dan

peluang sumber pembiayaan;

p. Melaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan

Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;

31

q. Melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait serta peningkatan

peran masyarakat

r. Melaksanakanpengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data mengenai

pembinaan dan peraturan perumahan & kawasan permukiman;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada

atasan; dan

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik


C. Seksi Pemeliharaan kawasan Permukiman

Seksi Pemeliharaan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang PermukimandalamMemimpin


membimbing, memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi

pemeliharaan Kawasan Permukiman berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk

yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


a. Merencanakan kegiatan operasional program kerja pemeliharaan kawasan

permukiman;




yang ditetapkan;



f. Melaksanakan kegiatan seksi pemeliharaan kawasan permukiman sesuai

lingkup tugasnya;

g. Melaksanakan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah

Kabupaten kurang dari 10 Hektar;

32

h. Mengumpulkan data dan bahan tentang kebijakan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan pemeliharaan kawasan permukiman;

i. Menyiapkanpedoman pengembangan pemeliharaan kawasan permukiman;

j. MelaksanakanPenataan dan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas

Umum Permukiman perkotaan dan perdesaan ;

k. Melaksanakan administrasi teknis pelaksanaan peningkatan kawasan

permukiman;

l. Melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait serta peningkatan

peran masyarakat;

m. Melaksanakanpengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data;


atasan; dan



5. BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai

tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di

bidang Pertanahan.


Pertanahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pertanahan;

b. Penyelenggaran program dan kegiatan Bidang Pertanahan;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang

Pertanahan;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non

struktural dalam lingkup Bidang Pertanahan.

33

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pertanahan dijabarkan dalam tugas pokok Kepala

Seksi , yaitu :

a. Kepala Seksi Pengadaan dan Penggunaan Tanah

Seksi Pengadaan dan penggunaan Tanah dipimpin oleh seorang kepala

seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan , kegiatan, memberi petunjuk,

memberi tugas, membimbing memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas

Seksi Pengadaan dan Penggunaan Tanah.


a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengadaan dan Penggunaan Tanah;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengadaan dan Penggunaan Tanah;

c. Pembinaan, pengkoodinasian, pengendalian pengawasan program dan

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengadaan

danPenggunaan Tanah;

d, Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup Seksi Pengadaan dan Penggunaan Tanah.

b. Kepala Seksi Pengamanan Tanah Negara

Seksi Pengamanan Tanah Negara dipimpin oleh seorang kepala seksi

yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk,

memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas

Seksi Pengamanan Tanah Negara.


a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengamanan Tanah Negara;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengamanan Tanah Negara;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Pengamanan Tanah

Negara;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam

lingkup Seksi Pengamanan Tanah Negara

34

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Kepegawaian

Susunan kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Gowa dapat digambarkan dalam table-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Dinas Perkimp.

Kabupaten Gowa Tahun 2017

No

Nama Satuan Unit

Nama/NIP

Gol.

Pendidikan Terakhir

Jabatan Keterangan

1 Kepala Dinas Drs.Alwi Beddu 19590202 198210 1 003

IV c S1 Kepala Eselon II b

2 Sekretaris Dinas Ir. Asmahati Arfah MSP 19710728 200604 2 020

III/d S2 Sekretaris Eselon III a

3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Herlina Madjid,S.Sos 19630421 198810 2 003

III/b S1 Kasubag Eselon IV a

4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

M. Yusuf, ST 19760403 2009011 011

III c S1 Kasubag Eselon IV a

5 Bidang Pertanahan Syahrul Syahril, ST 19720222 200604 1 010

III/d S1 Kepala Bidang Eselon III b

6 Seksi Pengadaan dan Penggunaan Tanah

Tauhid,S.Hut, M.Si 19800123 200502 1 003

III/c S2 Kepala Seksi Eselon IV a

7 Seksi Pengamanan Tanah Negara

Hj.Erna HL,SE 19590927 1983021 005

III/b S1 Kepala Seksi Eselon IV a

8 Bidang Permukiman Ir. Asmahati Arfah MSP 19710728 200604 2 020

III/d S2 Kepala Bidang Eselon III b

9 Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman

Rusdin Nunsi 19590604 197903 1 001

III/d SMA Kepala Seksi Eselon IV a

10 Seksi Pemeliharaan Pemukiman

Ruslan Efendi,S.Sos 19690822 199203 1 006

III d S1 Kepala Seksi Eselon IV a

11 Seksi Pembinaan & Peraturan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misbahuddin, SH 19690929 199902 1 001

III/d S1 Kepala Seksi Eselon IV a

12 Bidang Perumahan Ariyanto Abbas,SE 19821121 200502 1 002

III/c

S1 Kepala Bidang Eselon III b

13

Seksi Pengembangan Perumahan

Awaluddin,S.Sos 19770214 200502 1 002

III/b

S1 Kepala Seksi Eselon IV a

14 Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan

Amir,ST 19700105 200701 1 039

III/b S1 Kepala Seksi Eselon IV a

15 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Muh.Irfand Madjid, ST,MT 19621012 199003 1 011

III/c

S2 Kepala Seksi Eselon IV a


Muhammad Yusuf 19851017 200502 1 001

II/c SMA Staf

35


St. Ma’usari,SE 19730131 200701 2 014

III/a S1 Staf


Irdamayanty,SE,MM 19831010 201001 2 046

III/b S2 Staf


Hadijah,SE 19740512 200604 2 028

III/a S1 Staf


Abdullah 19640305 200701 1 012

II/c SMA Staf


Asrijani,SE 19691122 200701 2 020

III/b S1 Staf


A.Kurniasti Kaharuddin,S.AB 19850331 201001 2 031

III a S1 Staf


Sumarlin 19780802 200901 1 015

II/b SMA Staf


Drs. H. Syafruddin 19680515 199303 1 014

III/c S1 Staf


Nur Alam Sidang,S.Sos 19750922 200701 1 008

III/b S1 Staf


Faisal Ilyas,SH 19841104 201001 1 020

III/b S1 Staf


Andi Arisfan Wisnu Putra,S.Sos 19800312 201001 1 018

II/b S1 Staf


Ummil Azmi,ST 19710529 200502 2 002

III/c S1 Staf


Muhammad Anshar,SE,MM 19840329 201001 1 012

III/b S2 Staf


Dirwan Ruddin 19710228 200604 1 008

II/d SMA Staf


Muliyadi Amir,ST 19770318 201101 1 006

III/b S1 Staf


Hamsyah P 19611012 198504 1 003

III/b SMA Staf


Paharuddin,S.Sos 19720426 200012 1 003

III/b S1 Staf

34 Seksi Pengembangan Perumahan

Islamuddin,SE 19840928 200901 1 005

III/a S1 Staf

35 Seksi Pengembangan Perumahan

Dudi Hasan,ST 19770525 200901 1 001

III/b S1 Staf


Asdar 19781231 201001 1 040

II/b SMA Staf


Basri Limpo 19720812 200801 1 021

II/c SMA Staf


Muhammad Nisar Bukusu,S.Pi 19660909 200901 1 011

III/c S1 Staf


Bahtiar 19681222 201212 1 001

II/a SMA Staf

36

Pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dikategorikan berada

pada level top manager (eselon II-b), middle manager (eselon III-a dan III-b), lower

manager (eselon IV-a) dan sudah tidak ada lagi pegawai yang berada pada level non

employees manager yaitu berstatus sebagai pegawai honorer.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki – Laki 29

2 Perempuan 9

Jumlah 38

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (org )

1 Pasca Sarjana (S2) 5

2 Sarjana (S1) 25

3 Diploma -

4 SLTA 8

5 SLTP -

6 SD -

Jumlah 38

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No Jenis Diklat Jumlah (org)

1 Adum

2 Adumla

3 Spama / Diklat PIM IV 2

4 Spama / Diklat PIM III -

5 Spamen / Diklat PIM II 1

Jumlah 3

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No Golongan Jumlah (org)

1 Pembina Utama Muda (IV/c)

1

2 Pembina Tk I (IV/b) -

3 Pembina (IV/a) -

Jumlah 1

37

4 Penata Tk.I (III/d) 5

5 Penata (III/c) 7

6 Penata Muda Tk. I (III/b) 13

7 Penata Muda (III/a) 4

Jumlah 29

8 Pengatur Tk. I (II/d) 1

9 Pengatur (II/c) 3

10 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 3

11 Pengatur Muda (II/a) 1

Jumlah 8

12 Juru Tingkat I (I/d) -

13 Juru (I/c) -

14 Juru Muda Tingkat I (I/b) -

15 Juru Muda (I/a) -

Jumlah 0

16 CPNS (III/a) -

CPNS(II/a) -

Jumlah 0 17 PTT -

Jumlah Keseluruhan 38

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah salah satu

Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan Perda No 11 Tahun

2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sehingga pencapaian kinerja

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum ada.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Gowa

sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dalam

melaksanakan urusan wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan ini dituntut untuk

38

dapat melaksanakan urusan bidang perumahan sesuai dengan kewenangan yang

diberikan dalam hal ini kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Adapun Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan menemui beberapa tantangan/kendala sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian perumahan khususnya pada

wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/hulu.

2. Masih banyaknya bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baik karena

adanya perluasan maupun menyalahi peraturan dan ketentuan teknis.

3. Masih banyaknya kualitas permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan yang

belum memenuhi criteria layak huni.

4. Masih banyaknya tanah asset pemerintah Kabupaten Gowa yang belum

disertifikasi.

B. Peluang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan membuat kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Perumahan.

2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB (Izin

Mendirikan Bangunan);

3. Melaksanakan pendataan dan pemetaan perumahan dan kawasan permukiman

kumuh perkotaan dan pedesaan.

39

BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas Perumahan

Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah:

1. Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Ketersediaan data dan informasi yang penting dan

dibutuhkan dipengaruhi oleh factor manajemen pengelolaan data, antara lain

dokumentasi data, data base, updating dan integrasi dan kevalidan data.

2. Peran aktif Dinas sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam urusan

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih perlu

ditingkatkan,terutama dalam mengadakanpelatihan-pelatihan serta bimbingan

teknis bagi staf administrasi dan tenaga teknis.

3. Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh dikabupaten Gowa seluas 231

Ha, dan belum tertangani..

4. Masih kurangnya Prasarana dasar berupa jalan lingkungan dan drainase yang

merupakan salahsatu fasilitas permukiman yang sangat berpengaruh terhadap

penataan kawasan permukiman.

5. Belum adanya data base penyediaan prasarana dansaran dasar kawasan

permukiman, baik pada pelayanan jalan lingkungan dan drainase maupun

sanitasi dan air bersih.

6. Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Gowa yakni

sebesar 9.335 unit.

7. Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian perumahan, sehingga

masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB sehingga

menyalahi/melanggar batas garis sempadan jalan dan sempadan sungai .

40

8. Adanya beberapa bidang tanah yang belum bersertifikat dengan hanya

menggunakan surat keterangan garapan yang terkadang oleh pihak lain diklaim

kepemilikannya.

9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bukti kepemilikan berupa surat

tanah dalam hal ini sertifikat sehingga memunculkan beberapa orang yang

terkadang mengakui kepemilikan lahan.

10. Banyaknya Tanah Asset Pemda yang diklaim oleh pihak lain.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Terpilih:

“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Terpilih:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manuasia berbasis pada hak-hak dasar,

kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.

2. Meningkatkan perenomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan

ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksitas

antar wilayah dan sektor.

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

demokratis.

5. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.

41

3.2.3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa terpilih:

1. Agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar,

kesetaraan gender, nilai budaya dan agama, memiliki program prioritas sebagai

berikut:

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak

d. Sosial

e. Ketenagakerjaan

f. Keagamaan

g. Transmigrasi

2. Agenda peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan

dan ekonomi kerakyatan, memiliki program prioritas:

a. Pertanian

b. Perkebunan

c. Kehutanan

d. Peternakan

e. Perikanan

f. Ketahanan Pangan

g. Lingkungan hidup

h. Perindustrian dan perdagangan

42

i. Koperasi dan UMKM

j. Pariwisata

3. Agenda peningkatan pembangunan infrastruktur berorientasi pada

interkoneksitas antar wilayah dan sektor, memiliki program prioritas:

a. Sarana dan prasarana wilayah

b. Perumahan dan pemukiman

c. Penataan ruang dan kawasan perkotaan

d. Persampahan

e. Pengelolaan sumber daya air

f. Perhubungan

g. Pertambangan dan energi.

4. Agenda peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

demokratis, memiliki program prioritas:

a. Kualitas pelayanan publik

b.Kapasitas birokrasi

c. Pemerintahan yang bersih

d. Pembinaan demokrasi

e. Pemberdayaan masyarakat dan swasta

f. Kerjasama antar lembaga daerah.

43

3.2.4. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Gowa dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa.

Dilihat dari Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Gowa terpilih, keterkaitannya sangat erat. Secara detail dapat melekat pada misi

ke-3 , yaitu:

“ Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada

interkoneksitas antar wilayah dan sektor”.

Peran Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Gowa dalam ikut mencapai misi ke-3 (tiga) melalui 3 program yaitu:

1. Program pengembangan Perumahan dan Permukiman.

2. Program Peningkatan Kualitas Rumah / BSPS.

3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Sedangkan keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dengan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

melekat pada program ke-2, yaitu:

2. Program Perumahan dan Pemukiman.

Adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi kepala

daerah yaitu Luasnya wilayah Kabupaten Gowa serta masih kurangnya

prasarana dan sarana dasar perumahan kawasan permukiman.

Sedangkan faktor pendorong pencapaian visi dan misi kepala daerah

yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan

Pertanahan meliputi:

a. Dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SKPD.

b. Tersedianya tenaga yang berkompeten walaupun terbatas tetapi memiliki

komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

44

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR (K/L),Dinas Perkimptan Propinsi

Sulawesi Selatan dan Renstra Dinas Perkimp Kabupaten Gowa

Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR)

dan Dinas Perkimp Kabupaten Gowa dan Renstra Dinas Perkimtan Provinsi

Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan dan

sinkronisasi program yang terdapat pada Renstra Perkimp Kabupaten Gowa.

Program Prioritas Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pada

Ditjen Penyediaan Perumahan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

2. Program Pengembangan Perumahan

3. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Adapun program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan Provinsi

Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Kapasitas dan kinerja SKPD

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem

Evaluasi Kinerja SKPD.

4. Program Fasilitasi dan Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Antara Daerah

Provinsi.

6. Program Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

Keterkaitan program prioritas Dinas Perkimp Kabupaten Gowa dan Kementrian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi

Selatan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem

Evaluasi Kinerja SKPD.

3. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

45

4. Program Peningkatan Kualitas Rumah / BSPS.

5. Program Kota Tanpa Kumuh.

6. Program Penatausahaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk mendapatkan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman untuk periode 2016-2017, agar sesuai dengan arahan

RTRW, perlu dilakukan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang Kota, dan

telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Kota yang dituju.

Hasil telaahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan terhadap dokumen RTRW Kabupaten Gowa tahun 2010-2030,

diketahui bahwa sebagian indikasi program yang terkait dengan urusan

Perumahan yang ditentukan dalam RTRW.Beberapa indikasi Program yang

dibutuhkan untuk pencapaian SPM, namun diarahkan secara tegas dalam

indikasi Program RTRW antara lain :

a. Indikasi Program Pemanfaatan ruang atau perizinan untuk pembangunan

perumahan rakyat bagi MBR dan masyarakat miskin. Termasuk zoning

untuk perumahan komersial yang sesuai dengan arahan tata ruang

Nasional.

b. Indikasi Program untuk pembangunan utilitas terpadu.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan merupakan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan

46

partisipatif untuk memastikan bahwa program/kegiatan pembangunan yang

direncanakan sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian

ini juga ditujukan untuk menelaah bahwa tidak ada program/kegiatan yang

direncanakan akan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kondisi permasalahan yang terjadi pada Dinas Perumahan Kawasan

permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, maka dapat diuraikan beberapa

isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh dikabupaten Gowa seluas 231 Ha,

dan belum tertangani..

2. Masih kurangnya Prasarana dasar berupa jalan lingkungan dan drainase yang

merupakan salahsatu fasilitas permukiman yang sangat berpengaruh terhadap

penataan kawasan permukiman.

3. Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian perumahan, sehingga

masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB sehingga

menyalahi/melanggar batas garis sempadan jalan dan sempadan sungai.

4. Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Gowa yakni

sebesar 9.335 unit.

5. Banyaknya Tanah Asset Pemda yang diklaim oleh pihak lain.

47

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Kabupaten Gowa tahun

2016-2021 yang bertekad untuk mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas, Mandiri

dan Berdaya Saing Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dijabarkan oleh

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa

melalui penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan peran, tugas

dan fungsinya, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang

dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan

pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021

.Oleh karena itu Visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan periode tahun 2016 – 2021 adalah :

” TERWUJUDNYA LINGKUNGAN PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

YANG LAYAK HUNI DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN YANG BERKUALITAS”

Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap

upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Gowa kedepan. Adapun Misi dari Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2016 - 2021

sebagai berikut:

1) Mewujudkan Perumahan yang terjangkau dan layak huni.

2) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan

produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur

permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.

48

3) Mewujudkan pengelolaan tanah yang berkualitas dan berkeadilan

4) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat untuk menunjang

kualitas pelayanan publik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas

Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan kabupaten Gowa selama lima

tahun. Tujuan adalah penyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani

isu stategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari

suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasioanal, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta indicator kinerjanya disajikan dalam

table 4.1 berikut ini :

49

50

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka menengah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa 2016 -

2020 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan Daerah, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan menetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana pada table 4.2

51

52

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program

dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD,

selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas

tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah

terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Perumahan Kawasan

permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa termasuk dalam urusan wajib Bidang

Pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan program yang

dilaksanakan adalah:

1. Program pelayanan umum administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

4. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

5. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

6. Program Peningkatan Kualitas Rumah / BSPS

7. Program Kota Tanpa Kumuh

8. Program Penatausahaan Penguasaan,Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif diperlihatkan pada Tabel 5.1.

53

54

55

56

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu SKPD dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya,

indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau

sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang

direncanakan.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Gowa, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan

kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi

kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa

kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan itu sendiri. Oleh karena itu

penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan

pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan

dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya

serta indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Gowa yang termuat dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja

untuk lima tahun ke depan 2016-2021 dapat diuraikan pada tabel 6.1.

57

Documents

RENCANA STRATEGIS T TAHUN 2016-2021gowakab.go.id/wp-content/uploads/RENSTRA-TAHUN... · misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam Bidang Perumahan