Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur · ISI DAN URAIAN RENSTRA Pasal 3 Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

Tahun 2016 - 2021

Pemerintah Kabupaten Cianjur Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh,Telp. (0263) 272165, Fax. (0263) 272159 Cianjur

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Siti Jenab No.31 Tlp. PABX (0263) 261890 – 261891 / FAX 263686 - CIANJUR 43221

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 050 / 5858

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2016 – 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 NOREG 9/354/2016), mengamanatkan bahwa setiap

Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Cianjur tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4700);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5650); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4817); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran

Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit

Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

CIANJUR TAHUN 2016 - 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

2. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat

DPRD;

4. Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang

akan dicapai selama kurun waku 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang dihadapi. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi

pemerintah termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur yang mengandung

visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan

dalam pelaksanaannya.

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021 terdiri dari 6 (enam) Bab yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan

Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD berisi tentang

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat

DPRD, Sumber Daya Sekretariat DPRD, Kinerja Pelayanan

Sekretariat DPRD, serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi

tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD, Telaahan Visi,

Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan,

berisi tentang Visi dan Misi Sekretariat DPRD, Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD,

Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif, menjelaskan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII P e n u t u p

BAB III

ISI DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan Sekretaris

Daerah Kabupaten Cianjur tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 mulai

dijadikan tolok ukur pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Strategis

(Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 mulai berlaku

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ........................................................................... i

DAFTAR GAMBAR ........................................................................ ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................... iii

I PENDAHULUAN .................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................................................. 4 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................... 7 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................................................... 8

II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD ........................... 10 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .............................. 10 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD ............................................................................... 14 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ..................................................................... 17 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD ............................................................................................................ 33

III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. 34 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD ..................................................................................... 34 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................................................... 35 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota ........................................................................... 36 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................................................................... 38 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................................................... 39

IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN ................................................................... 40

4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD .................................................................................. 40 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD ............................. 40 4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD ............................................................ 41

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................. 47

VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....................................... 48

VII PENUTUP ............................................................................. 49

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

2.1. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jabatan Struktural dan Pendidikan Tahun 2016 .................................................. 14

2.2. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 .................................................................... 15

2.3. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016 ....................................................... 16

2.4. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Pangkat, Golongan, dan Ruang Tahun 2016 ............................... 16

2.5. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2012 .................................................................................. 18

2.6. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2013 ................................................................................... 21


2.8. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2015 ................................................................................... 27


4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD ....... 41

4.2. Faktor Internal dan Eksternal Sekretariat DPRD ................................................. 41

4.3. Matriks SWOT ................................................................................................................... 43

4.4. Keterkaitan Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Sekretariat DPRD ... 44

4.5. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD 2016-2021 ............................. 45

6.1. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................................................................................ 48

i

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur .................................... 14

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ............................................................................ 50

iii

1

PENDAHULUAN

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat otonomi daerah memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan

corak, sifat, serta aspirasi daerah dan masyarakat. DPRD dalam menyelenggarakan

urusan rumah tangga dalam hal ini tugas dan fungsinya, difasilitasi oleh Sekretariat

DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD. Agar fungsi DPRD dapat

dilaksanakan secara optimal, maka Sekretariat DPRD sudah semestinya memiliki

perencanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Perencanaan ditempuh berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004

tentang Pengelolaan Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah

untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana

Kerja (RENJA). Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar

pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,

partisipatif, politis, bottom-up, dan top down process. Ini bermakna bahwa

perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang

sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten, kepemilikan rencana (sense of

ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan

legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting

untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi

implementasinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun

2005-2025. Arah pembangunan RPJPD secara umum ditandai dengan mantapnya

pranata kelembagaan dan organisasi perangkat daerah, pengendalian laju

pertambahan penduduk, pemanfaatan ruang yang serasi dan efisien, meningkatnya

peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta terbangunnya

sarana dan prasarana pendukung perekonomian.

Selain RPJPD, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga telah membukukan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun

2016-2021 sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam lima tahun ke


depan. RPJMD memuat visi pembangunan dan visi kepala daerah yang berguna

sebagai petunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerjanya

dan pedoman alokasi anggaran setiap bidang selama kurun waktu lima tahun ke

depan.

Visi Bupati Cianjur masa jabatan 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Cianjur yaitu :

“ Cianjur lebih maju dan agamis “

Adapun Misi Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan

lingkungan

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan

3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

serta mampu memenuhi harapan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dituntut untuk

dapat dengan tanggap, cepat, dan cermat dalam merespon aspirasi dan permasalahan

yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas

kepada segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

menjadi penting guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan peran

strategisnya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan

tersebut merupakan fungsi pemerintahan umum yang diamanatkan dan akses yang

harus direncanakan dan diperhitungkan secara terukur oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur bukan merupakan lembaga politik

melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi perangkat

daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menjalankan tugas pokok dan

melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Cianjur. Sekretariat DPRD

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, serta didasarkan pada Peraturan Bupati

Cianjur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi di

Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta mampu eksis dan

unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah-ubah

sangat cepat seperti saat ini, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur harus terus-

menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus dibuat

dan disusun dalam suatu tahapan secara konsisten serta berkelanjutan, sehingga dapat


meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil,

yaitu melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah dokumen yang

merupakan perencanaan untuk periode tahun 2016-2021, yang disusun berdasarkan

RPJMD dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. RENSTRA yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang

realistis dengan tetap memproyeksikan perkembangan di masa depan.

RENSTRA menjabarkan daftar program yang akan dilaksanakan untuk

memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui

pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Kebijakan dan program strategis dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten

Cianjur tersebut dimaksud untuk merealisasikan pencapaian visi Kabupaten Cianjur.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur merupakan serangkaian rencana

tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan

dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya

dalam rangka pencapaian visi dan misi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

Sekretariat DPRD diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap

kelembagaan pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Cianjur, sehingga meningkat pula

pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi perkantoran, dan peningkatan

kualitas aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

Perumusan RENSTRA mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan

kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan

kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki

keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi

organisasi. Agar RENSTRA dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten

Cianjur, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad,

kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui

kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur saja, melainkan juga seluruh aparatur

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan stakeholder lainnya yang ada di

Kabupaten Cianjur.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja di

lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Sebagai bagian dari perangkat

daerah, maka RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur harus selaras dengan

RPJMD Kabupaten Cianjur, yaitu Perda RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021 Nomor

09 Tahun 2016. Oleh karena itu, segala yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Cianjur


tahun 2016-2021 dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan RENSTRA

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran




11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4090) ;

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4124) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140,


14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan


19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan



22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,


23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010


24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator

Kinerja Utama ;

28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;


Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86) ;



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D) ;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005 –

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D) ;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 NOREG 9/354/2016) ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 ;

41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ;

42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 ;

43. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun

2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 disusun sebagai

acuan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat

DPRD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan

tahunan SKPD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan

pembangunan secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup

indikasi rencana program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.


Berdasarkan pertimbangan di atas, maka RENSTRA Sekretariat DPRD

Kabupaten Cianjur ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menuntun cara kerja organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara

objektif.

2. Memungkinkan organisasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan

datang.

3. Memberikan peluang untuk mampu melaksanakan penyesuaian tehadap

perkembangan yang muncul.

4. Menjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat,

utamanya kepada Anggota DPRD Kabupaten Cianjur.

5. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur serta

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

6. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dijadikan pedoman atau

acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

7. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 ( lima ) tahun

ke depan.

8. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi sebagai langkah awal

dalam mempersiapkan perencanaan strategis yang jelas, sistematis, sinergis, serta

berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk kurun waktu

jangka menengah 5 (lima) tahun. Penyusunan RENSTRA mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 93 tentang penyajian rancangan

Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dijelaskan pada lampiran IV sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat DPRD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/

Kabupaten/ Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

2

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN CIANJUR


10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Sekretariat

DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap

tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota untuk menyusun

dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan

kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang

luas dari pelaku di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Kelembagaan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Sebagaimana organisasi birokrasi pada

umumnya, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur menjelaskan

bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara

formal dengan ciri padanya tugas-tugas operasional rutin harus dicapai melalui

spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta

menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan

tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ;

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2016, tentang Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten

Cianjur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Unsur-unsur organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan adalah sekretaris ;


11

2. Unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian ;

3. Unsur pelaksana adalah kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.

b. Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Sekretaris

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :

2.1. Sub Bagian Perencanaan

2.2. Sub Bagian Keuangan

2.3. Sub Bagian Verifikasi

3. Bagian Umum, terdiri dari :

3.1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

3.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :

4.1. Sub Bagian Persidangan dan Rapat

4.2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-Undangan

4.3. Sub Bagian Keprotokolan

Adapun tugas dan fungsi Unit Organisasi Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan Sekretariat

DPRD dalam melaksanakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai peraturan

perundang-undangan.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian. Kepala

bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam pengkoordinasian

penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan

Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Perencanaan dan

Keuangan.

b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, program

serta kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD.

c. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD), dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat DPRD.


12

d. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD.

e. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Sekretariat DPRD.

f. Pengujian dan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja.

g. Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Sekretariat DPRD secara berkala maupun akhir tahun.

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Perencanaan dan

Keuangan.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian. Kepala bagian mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam memimpin penyusunan perumusan

perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan

perlengkapan, administrasi umum dan kepegawaian, serta hubungan masyarakat

dan dokumentasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian

Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Umum.

b. Pelaksanaan penyiapan bahan usulan program dan anggaran kegiatan Bagian

Umum sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan

administrasi umum yang meliputi urusan tata usaha, umum, perlengkapan,

rumah tangga, kehumasan dan dokumentasi, perjalanan dinas dan pengelolaan

kepegawaian.

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi urusan tata usaha,

umum, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan dokumentasi, perjalanan

dinas dan pengelolaan kepegawaian.

e. Penyiapan bahan referensi, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan bidang tugas Bagian Umum.

f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan

dokumentasi.

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Umum.

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Umum.


13

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai


3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian. Kepala Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam

memberikan pelayanan acara persidangan, pembuatan risalah rapat, penyusunan

Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya yang diselenggarakan oleh DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan

Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Persidangan dan

Perundang-Undangan.

b. Penyusunan notulen/ risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD.

c. Penyiapan rancangan schedule kegiatan dan rencana peninjauan DPRD.

d. Penyiapan perlengkapan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara

persidangan DPRD.

e. Penyiapan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan produk-

produk DPRD, melakukan dokumentasi produk-produk hukum, pengadaan

publikasi dan penerimaan informasi masyarakat serta pengelolaan perpustakaan.

f. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dan produk

hukum DPRD.

g. Pengumpulan bahan untuk penerbitan majalah, brosur, atau buku tentang

kegiatan DPRD.

h. Pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang

membutuhkan informasi mengenai produk-produk DPRD dan kegiatan DPRD.

i. Pengkoordinasian dalam penyusunan acara kegiatan DPRD, penyusunan Tata

Tertib Persidangan atau rapat DPRD.

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-

Undangan.

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Persidangan dan

Perundang-Undangan.

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai



14

Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai jumlah

personil sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jabatan Struktural dan Pendidikan Tahun 2016

NO. JABATAN

STRUKTURAL JML

PANGKAT/GOL RUANG

JML PEND.

FORMAL JML KET.

1 Sekretaris 1 Pembina Utama Muda (IV/c)

1 S1 1

2 Kepala Bagian

4 Pembina Tk. I (IV/b) 3 S2 1

S1 2

Pembina (IV/a) 1 S1 1

3 Kasubag 8 Penata Tk. I (III/d) 8 S2 2

S1 6

4 Staf 59 Penata (III/c) 4 S1 4

Penata Muda Tk.I (III/b)

15 S2 1

S1 11

SMA 3

Penata Muda (III/a) 5 S1 4

SMA 1

SEKRETARIS

BAGIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN VERIFIKASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM

BAGIAN PERSIDANGAN

DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN

RAPAT-RAPAT

SUB BAGIAN RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN

SUB BAGIAN HUBUNGAN

MASYARAKAT DAN DOKUMENTASI

SUB BAGIAN KEUANGAN


15

Ket : Keadaan s.d. tanggal 19 Desember 2016

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO UNIT KERJA JENIS KELAMIN

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Sekretaris 1 - 1

2 Kepala Bagian 3 1 4

3 Kepala Sub Bagian 5 3 8

4 Bagian Keuangan 8 5 13

5 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

18 8 26

6 Bagian Persidangan 12 2 14

7 Bagian Humas dan Keprotokolan 3 3 6

8 Kelompok Jabatan Fungsional - - -

Jumlah 50 22 72

Ket : Keadaan s.d. tanggal 19 Desember 2016

Pengatur Tk. I (II/d) 2 SMA 2

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

1 SMA 1

Pengatur Muda (II/a) 5 SMA 2

SMP 1

SD 2

Juru (I/c) 1 SD 1

- 2 SMA 1 TB

- SMP 1

- 24 S1 - TKS

- SMA 21

- SMP 3

- SD -

Jumlah 72 72 72


16

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016

NO Jabatan JML

TINGKAT PENDIDIKAN KET

S3 S2 S1 D3 D2 SMA SMP SD NON

SD

DATA TIDAK ADA

1 Sekretaris 1 − - 1 − − − − − − −

2 Kepala Bagian 4 - 1 3 - - - - - - -

3 Kepala Sub Bagian

8 1 1 6 - - - - - - -

4 Bagian Keuangan

13 - 1 3 - - 8 1 - - -

5 Bagian Adm. Umum dan Perlengkapan

26 - - 5 - - 19 2 - - -

6 Bagian Persidangan

14 - - 7 - - 7 - - - -

7 Bagian Humas dan Keprotokolan

6 - - 3 - - 3 - - - -

8 Kelompok Jabatan Fungsional

- - - - - - - - - - -

Jumlah 72 1 3 28 - - 37 3 - - -

Ket: Keadaan s.d. tanggal 19 Desember 2016

Tabel 2.4. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Pangkat, Golongan, dan Ruang Tahun 2016

NO UNIT KERJA JML

PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG

KET IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a DATA TIDAK ADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Sekretaris 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

2 Kepala Bagian 4 - 3 1 - - - - - - - - - - - - -

3 Kepala Sub Bagian

8 - - - 8 - - - - - - - - - - - -

4 Bagian Keuangan

6 - - - - 1 3 - - - - 2 - - - - - TKS 7

5 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

10 - - - - 1 5 1 1 - - 1 - 1 - - - TKS 16

6 Bagian Persidangan

13 - - - - 1 6 3 1 - 1 1 - - - - - TKS 1

7 Bagian Humas dan Keprotokolan

4 - - - - 1 1 1 - - - 1 - - - - - TKS 2


17

8 Kelompok Jabatan Fungsional

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah 46 1 3 1 8 4 15 5 2 - 1 5 - 1 - - - 26

Ket: Keadaan s.d. tanggal 19 Desember 2016

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD dilakukan dalam kurun waktu lima tahun

terakhir yaitu pada tahun 2012-2016, dimana Sekretariat DPRD telah melaksanakan

program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Sekretariat DPRD, meliputi :

2.3.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012-2016

a. Tahun 2012

Dari hasil evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tahun 2012, Sekretariat

DPRD telah mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu (1) Sasaran

Meningkatnya Kualitas Anggota DPRD dan SDM Aparatur Sekretariat DPRD

dan (2) Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi dan

Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat. Sasaran pertama

mengimplementasikan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan urusan wajib,

sedangkan sasaran kedua mengimplementasikan 1 (satu) program dan 9

(sembilan) kegiatan urusan wajib. Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2012

yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2012

No

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renja 2012 Realisasi Renja 2012 Persentase

Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp

1 Meningkatnya Kualitas

Anggota DPRD dan SDM

Aparatur Sekretariat DPRD

1 346.925.000 1 308.555.550 100 88,94

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya

pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

1 346.925.000 1 308.555.550 100 88,94

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga DPRD

Tersedianya bangunan

olahraga lapangan tenis

1 346.925.000 1 308.555.550 100 88,94

2 Meningkatnya Profesionalisme

Birokrasi dan Penyelenggaraan

Pelayanan kepada

Masyarakat

14 15.154.708.750 27 12.795.872.525 192,86 84,43


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Terfasilitasinya jumlah

Raperda (Raperda

Eksekutif dan Raperda

Inisiatif)

14 15.154.708.750 27 12.795.872.525 192,86 84,43

1. Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Terfasilitasinya

pembahasan Raperda

inisiatif DPRD

3 541.213.750 4 411.828.850 133,33 76,09

2. Hearing / dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat /

tokoh agama

Terfasilitasinya dokumen

aspirasi masyarakat yang

disampaikan melalui DPRD

1 59.100.000 1 43.336.500 100 73,33

3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan


dokumen hasil rapat-rapat

alat kelengkapan dewan

2 264.345.000 2 145.658.125 100 55,10

4. Rapat-rapat paripurna Terfasilitasinya jumlah


paripurna

1 392.500.000 1 378.830.250 100 96,52


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp

5. Kegiatan Reses Terfasilitasinya dokumen

aspirasi masyarakat dalam

penyelenggaraan

pembangunan melalui

anggota DPRD

50 3.103.500.000 50 3.101.325.000 100 99,93

6. Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah


hasil kunjungan kerja

pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

1 1.855.050.000 1 1.562.700.000 100 84,24

7. Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang

mengikuti bimbingan teknis

peningkatan kapasitas


DPRD

50 3.028.600.000 50 2.810.500.000 100 92,80

8. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

270 178.600.000 270 169.400.000 100 94,85

9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Anggota DPRD ke Luar

Daerah


hasil rapat koordinasi dan

konsultasi anggota DPRD

ke luar daerah

1 5.731.800.000 1 4.172.293.800 100 72,79


b. Tahun 2013

Dari hasil evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tahun 2013, Sekretariat DPRD telah mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu (1) Sasaran

Meningkatnya Kualitas Anggota DPRD dan SDM Aparatur Sekretariat DPRD dan (2) Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi dan

Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat. Sasaran pertama mengimplementasikan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan urusan wajib,

sedangkan sasaran kedua mengimplementasikan 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan urusan wajib. Realisasi kinerja dan anggaran tahun

2013 yang dapat dilihat pada Tabel 2.6.


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp

1 Meningkatnya Kualitas Anggota

DPRD dan SDM Aparatur

Sekretariat DPRD

1 629.971.676 1 601.575.500 100 95,49

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya

pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

1 629.971.676 1 601.575.500 100 95,49

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga DPRD

Tersedianya bangunan

olahraga lapangan tenis

1 629.971.676 1 601.575.500 100 95,49


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp



Pelayanan kepada Masyarakat

19 21.327.935.936 17 16.883.960.731 89,47 79,16



Daerah


Raperda (Raperda


Inisiatif)

19 21.327.935.936 17 16.883.960.731 89,47 79,16


Peraturan Daerah

Terfasilitasinya

pembahasan Raperda

inisiatif DPRD

5 1.280.725.250 6 787.227.000 120 61,47




tokoh agama




1 664.834.000 1 167.380.000 100 25,18


Dewan




2 547.175.000 2 545.164.817 100 99,63



paripurna

1 377.340.000 1 363.237.525 100 96,26


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp



penyelenggaraan

pembangunan melalui

anggota DPRD

50 4.027.498.000 50 3.959.694.750 100 98,32






DPRD dalam daerah

1 3.072.118.986 1 2.566.262.603 100 83,53



Jumlah anggota DPRD

yang mengikuti bimbingan

teknis peningkatan

kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

50 4.095.148.000 50 3.173.276.000 100 77,49


perundang-undangan

Jumlah peserta yang



undangan

270 306.774.000 270 207.293.450 100 67,57



Daerah




ke luar daerah

1 6.956.322.700 1 5.114.424.586 100 73,52


c. Tahun 2014

Dari hasil evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tahun 2014, Sekretariat DPRD telah mewujudkan satu sasaran strategis, yaitu Sasaran

Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat. Sasaran pertama mengimplementasikan 1 (satu)

program dan 9 (sembilan) kegiatan urusan wajib. Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2014 yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp



Pelayanan kepada

Masyarakat

14 16.465.407.000 7 15.791.246.656 50 95,91



Daerah


Raperda (Raperda


Inisiatif)

14 16.465.407.000 7 15.791.246.656 50 95,91


Peraturan Daerah

Terfasilitasinya

pembahasan Raperda

inisiatif DPRD

3 336.610.500 1 208.988.000 33,33 62,09




tokoh agama




1 270.592.500 1 250.791.000 100 92,68


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp


Dewan




2 650.700.000 2 648.101.850 100 99,60



paripurna

1 796.300.000 1 790.859.145 100 99,32



penyelenggaraan

pembangunan melalui

anggota DPRD

50 3.171.524.000 50 2.975.691.456 100 93,83






DPRD dalam daerah

1 2.550.000.000 1 2.447.939.057 100 96







DPRD

50 3.457.524.000 50 3.261.379.349 100 94,33


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp


perundang-undangan

Jumlah peserta yang



undangan

270 182.156.000 180 176.993.516 66,67 97,17



Daerah




ke luar daerah

1 5.050.000.000 1 5.030.503.283 100 99,61


d. Tahun 2015





No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp



Pelayanan kepada

Masyarakat

18 13.712.839.250 21 12.949.106.931 116,67 94,43



Daerah


Raperda (Raperda


Inisiatif)

18 13.712.839.250 21 12.949.106.931 116,67 94,43


Peraturan Daerah

Terfasilitasinya

pembahasan Raperda

inisiatif DPRD

7 568.725.750 7 430.615.750 100 75,72




tokoh agama




1 129.795.500 1 125.693.500 100 96,84


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp


Dewan




2 555.600.000 2 542.466.110 100 97,64



paripurna

1 426.075.000 1 382.427.250 100 89,76



penyelenggaraan

pembangunan melalui

anggota DPRD

50 3.316.950.000 50 3.268.635.000 100 98,54






DPRD dalam daerah

1 918.961.600 1 843.943.550 100 91,84







DPRD

50 2.990.740.000 50 2.923.630.000 100 97,76


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp


perundang-undangan

Jumlah peserta yang



undangan

270 102.870.000 270 99.052.000 100 96,29



Daerah




ke luar daerah

1 4.703.121.400 1 4.332.643.771 100 92,12


e. Tahun 2016





No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp



Pelayanan kepada

Masyarakat

18 16.404.663.036 13 15.813.734.302 72,22 96,40



Daerah


Raperda (Raperda


Inisiatif)

18 16.404.663.036 13 15.813.734.302 72,22 96,40


Peraturan Daerah

Terfasilitasinya

pembahasan Raperda

inisiatif DPRD

8 305.710.750 3 216.350.000 37,50 70,77




tokoh agama




1 255.582.500 1 235.567.500 100 92,17


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp


Dewan




2 724.828.000 2 723.320.750 100 99,79



paripurna

1 418.050.000 1 385.840.000 100 92,30



penyelenggaraan

pembangunan melalui

anggota DPRD

50 3.609.984.000 50 3.392.300.000 100 93,97






DPRD dalam daerah

1 1.823.796.500 1 1.790.136.250 100 98,15







DPRD

50 2.868.801.000 50 2.825.789.500 100 98,50


No



(outcome)/Kegiatan

(output)


Capaian (%)

K Rp K Rp K Rp


perundang-undangan

Jumlah peserta yang



undangan

360 262.754.000 270 110.964.000 75 42,23



Daerah




ke luar daerah

1 6.135.256.286 1 6.133.466.302 100 99,97

Berdasarkan Tabel 5 sampai dengan Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Sekretariat DPRD memiliki kinerja yang baik selama periode

lima tahun terakhir karena target kinerja dan anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari Tabel di atas terlihat bahwa

sasaran pertama pada tahun 2014 s.d 2016 tidak ada karena pada tahun tersebut Sekretariat DPRD tidak melaksanakan program/ kegiatan yang

mengimplementasikan sasaran Meningkatnya Kualitas Anggota DPRD dan SDM Aparatur Sekretariat DPRD. Selama periode Renstra 2011-2016, capaian kinerja

Sekretariat DPRD berpredikat sangat tinggi, sedangkan capaian anggaran berpredikat tinggi. Capaian kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD dari tahun 2012

hingga tahun 2016 berturut-turut sebesar 98,80% dan 89,37%. Adapun rata-rata capaian kinerja dan angaran Sekretariat DPRD dari tahun 2012 hingga tahun 2016

berturut-turut sebesar 97,48% dan 84,08%. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD mampu memenuhi target kinerja maupun anggaran selama

periode Renstra 2011-2016 dengan sangat baik.


33

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terutama

dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD, maka Sekretariat

DPRD melakukan identifikasi tantangan maupun peluang yang mungkin dihadapi

dalam pengembangan pelayanan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan secara makro dan cepat, sehingga

mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan

DPRD

2. Adanya ketidaksinambungan jumlah raperda usulan eksekutif yang

direncanakan dalam program legislasi daerah (prolegda) dengan raperda yang

telah ditetapkan dalam renstra

b. Peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya :

1. Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi selaras dengan Perubahan Perda

2. Adanya penawaran diklat fungsional

3. Kebijakan penyediaan SDM dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan

organisasi

3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI


34

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat

DPRD Kabupaten Cianjur

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dititikberatkan pada upaya

peningkatan fungsi pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam

menjalankan fungsinya yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD meliputi

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai cermin atau

penjelmaan rakyat, diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan haknya sesuai

dengan kewenangan yang diberikan dalam mengantisipasi dan memperjuangkan,

serta menyerap informasi sesuai tuntutan masyarakat yang berkembang. Dengan

demikian, maka Sekretariat DPRD harus mampu membantu DPRD dalam

menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Untuk itu diperlukan suatu organisasi

yang solid dengan perencanaan yang matang baik untuk jangka pendek, menengah,

maupun jangka panjang. Hal ini dimaksudkan juga untuk mengimbangi tugas dan

wewenang DPRD yang kini semakin luas sejalan dengan Otonomi Daerah, sehingga

Sekretariat DPRD mampu mengimbangi Kinerja DPRD yang sekarang semakin

meningkat.

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi pada kurun waktu tahun 2011-

2016 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi / komunikasi antara legislatif dengan eksekutif dalam

peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Belum optimalnya kinerja aparatur Sekretariat DPRD

3. Belum adanya aturan baku yang mengatur tentang keseragaman struktur

organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD dalam hal pelayanan

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan di tahun-

tahun mendatang dalam perjalanan RENSTRA Sekretariat DPRD antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD

2. Mengoptimalkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dengan melakukan

pembaharuan manajemen sumber daya manusia yang mengarah kepada

profesionalisme, integritas, etos kerja, dan berorientasi hasil.

3. Mengupayakan serta mengirim peserta diklat teknis bagi aparatur di lingkungan

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

4. Penataan struktur organisasi dan kelembagaan Sekretariat DPRD yang mengarah

kepada efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat, yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.


35

5. Meningkatkan koordinasi diantara petugas pengelola kegiatan dalam lingkup

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

Pencapaian kinerja merupakan upaya maksimal dari aparatur Sekretariat

DPRD, walaupun dalam mencapai visi dan misinya dihadapkan pada berbagai

tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal

mencakup keterbatasan sumber daya manusia aparatur sampai ke tingkat bawah,

keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana. Adapun lingkup eksternal

mencakup sikap masyarakat yang masih pasif serta kondisi ekonomi makro dan

moneter termasuk tingkat inflasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

prosentase penyerapan anggaran tahun 2011-2016 cukup memberikan kebanggaan

kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari

berbagai pihak, baik dari jajaran eksekutif sendiri, dukungan dan kontrol dari DPRD

Kabupaten Cianjur, maupun unit-unit organisasi kemasyarakatan dan masyarakat

Kabupaten Cianjur pada umumnya.

Pencapaian kinerja senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus

pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi

masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD

Kabupaten Cianjur setiap tahun, dimana APBD itu merupakan kristalisasi dari prioritas-

prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur

Tahun 2016-2021, adalah :

“ CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS ”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka untuk mewujukan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten

Cianjur telah menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan

lingkungan

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan

3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai

berikut :

a. Faktor penghambat : belum optimalnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif


36

b. Faktor pendorong : fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan trifungsi DPRD

memiliki kinerja yang baik, yaitu ditandai dengan pencapaian sasaran strategis pada

tahun 2015 sebesar 116,67%.

Program pembangunan daerah dalam kurun waktu 2016-2021 ditetapkan kepala

daerah dan wakil kepala daerah dalam sapta cita, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan

2. Peningkatan ekonomi

3. Peningkatan sosial keagamaan

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan

5. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan

6. Peningkatan kesehatan

7. Peningkatan agribisnis dan pariwisata

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Sekretariat

DPRD Provinsi Jawa Barat

a. Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI

Visi Setjen DPR RI adalah “Menjadikan Sekretariat Jenderal yang

profesional dan akuntabel”. Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi yaitu

sebagai berikut :

1. Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat

2. Mewujudkan dukungan administrasi yang tepat waktu

3. Mewujudkan dukungan teknis yang prima

Misi-misi tersebut diimplementasikan dalam dua tujuan, yaitu :

1. Tercapainya peningkatan kualitas dukungan bagi pelaksanaan tugas dan

fungsi dewan

2. Tercapainya tata kelola sistem pendukung dewan berdasarkan prinsip good

governance

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik melalui reformasi Setjen DPR RI

di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia

2. Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR RI dalam mencapai kualitas

penguatan kelembagaan DPR RI

3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI

4. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan

DPR RI

5. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR

RI

Berdasarkan sasaran di atas, maka faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :


37

a. Faktor penghambat : beban kerja aparatur Sekretariat DPRD yang belum

merata, sehingga berdampak pada belum optimalnya tata kelola organisasi dan

sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD

b. Faktor pendorong : fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan trifungsi

DPRD memiliki kinerja yang baik, yaitu ditandai dengan pencapaian sasaran

strategis pada tahun 2015 sebesar 116,67%.

b. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merumuskan

visi sebagai berikut :

“Sekretariat DPRD sebagai unit organisasi pelayanan yang prima mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa

Barat”. Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia Pegawai

Sekretariat DPRD

2. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan DPRD dan Sekretariat

DPRD

3. Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Misi-misi tersebut diimplementasikan dalam dua tujuan, yaitu :

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel

2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Sekretariat DPRD dalam

mendukung tugas pokok dan fungsinya

3. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada

masyarakat

4. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional Sekretariat DPRD

5. Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD

Berdasarkan sasaran di atas, maka faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

a. Faktor penghambat : belum optimalnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif

b. Faktor pendorong antara lain :

- Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan trifungsi DPRD memiliki

kinerja yang baik, yaitu ditandai dengan pencapaian sasaran strategis pada

tahun 2015 sebesar 116,67%


38

- Kinerja aparatur Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat

memiliki predikat baik yang didasarkan pada hasil kajian indeks kepuasan

masyarakat (IKM) pada tahun 2015

- Tersedianya anggaran yang memadai dalam membiayai kebutuhan dasar

operasional Sekretariat DPRD dan fasilitas sarana dan prasarana dalam

menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

dan / atau aspek fungsional. Adapun kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi

utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan

pelayanan OPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai

dengan RTRW tersebut. Dalam kajian rencana tata ruang wilayah, Sekretariat DPRD

sesuai tupoksinya sebagai unsur penunjang DPRD berupaya untuk memfasilitasi DPRD

dalam menetapkan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk pengembangan

tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan strategi yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang

mempengaruhi mandat, misi, nilai, tingkat, dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya

organisasi, ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena

berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal

organisasi yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan

penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berikut

ini isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD :

1. Banyaknya bermunculan usulan raperda eksekutif pada saat tahun berjalan dalam

kurun waktu periode renstra yang melebihi jumlah target raperda yang telah


39

ditetapkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara legislatif dan

eksekutif

2. Adanya momentum pelantikan anggota DPRD periode baru yang dilaksanakan

pada saat periode renstra menyebabkan kemungkinan rendahnya capaian kinerja

maupun anggaran

3. Belum adanya kesetaraan gender anggota DPRD, dimana jumlah anggota DPRD

laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anggota DPRD perempuan (20%),

sehingga peran anggota DPRD perempuan belum optimal dalam mewujudkan

aspirasi masyarakat

4. Perubahan peraturan perundang-undangan secara makro dan cepat, sehingga

mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan DPRD

4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI, DAN KEBIJAKAN


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD

Visi Sekretariat DPRD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa

depan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun visi Sekretariat DPRD

Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Menunjang Tugas Pokok dan

Fungsi DPRD Kabupaten Cianjur “

dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD yang profesional, yakni aparatur yang mampu bekerja sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab

berdasarkan pada target sasaran yang ditetapkan serta selalu fokus pada

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada

kepentingan masyarakat

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu misi, yaitu rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk

mewujudkan visi. Dengan demikian, misi yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD

Kabupaten Cianjur adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat DPRD

dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan

eksekutif dan masyarakat

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani

isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi Sekretariat DPRD yaitu peningkatan

transformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh

unit kerja pemerintah kabupaten yang diimplementasikan dengan sasaran

terwujudnya peningkatan kelancaran pelayanan kepada anggota DPRD dalam

menjalankan fungsinya. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat

DPRD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Peningkatan transformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja pemerintah kabupaten

Terwujudnya peningkatan kelancaran pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

Persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD

100% 100% 100% 100% 100%

4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara

konseptual, analistis, realistis, rasional, dan komprehensif. Salah satu cara untuk

memperoleh strategi adalah dengan melakukan analisis SWOT (Tabel 4.3). Langkah

pertama yang dilakukan untuk memperoleh strategi melalui analisis SWOT adalah

dengan menguraikan terlebih dahulu faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta

faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Faktor Internal dan Eksternal Sekretariat DPRD

Internal Eksternal

(+) Kekuatan (Strengths) :

1. Tersedianya sumberdaya aparatur

yang memiliki kompetensi sesuai

dengan bidangnya masing-masing

2. Tersedianya tenaga ahli yang

dibutuhkan DPRD

3. Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang administrasi

(+) Peluang (Opportunities) :

1. Peningkatan efektifitas tupoksi organisasi

selaras dengan Perda Nomor 08 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur

serta Perbup Nomor 56 Tahun 2016

tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat

DPRD Kabupaten Cianjur

2. Banyaknya undangan penawaran

bimbingan teknis


Internal Eksternal

(-) Kelemahan (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya koordinasi antara

eksekutif dengan legislatif, sehingga

menyebabkan capaian kinerja

program (outcome) tidak terealisasi

secara optimal

(-) Ancaman (Threats) :

1. Perubahan peraturan perundang-

undangan secara makro dan cepat,

sehingga mempengaruhi pelaksanaan

program kerja Sekretariat DPRD dan

DPRD

2. Adanya usulan raperda eksekutif pada

pertengahan tahun anggaran berjalan,

sehingga tidak selaras dengan program

legislasi daerah yang telah direncanakan

pada akhir tahun anggaran sebelumnya

Tabel 4.3. Matriks SWOT

EKSTERNAL

INTERNAL

PELUANG (O)

1. Adanya Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur serta Perbup Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur yang menjadi pedoman penyusunan program kerja

2. Banyaknya undangan penawaran bimbingan teknis

ANCAMAN (T)

1. Adanya usulan raperda eksekutif pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga tidak selaras dengan program legislasi daerah (prolegda) yang telah direncanakan pada akhir tahun anggaran sebelumnya

KEKUATAN (S)

1. Tersedianya sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing

2. Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD

3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi

STRATEGI SO

1. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mengimplementasikan tupoksi sesuai dengan Perda dan Perbup yang berlaku

2. Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur dengan memenuhi undangan bimbingan teknis

STRATEGI ST

1. Meningkatkan sosialisasi kepada eksekutif untuk menyerahkan usulan raperda pada akhir tahun anggaran sebelumnya

KELEMAHAN (W)

1. Belum optimalnya koordinasi antara eksekutif dengan legislatif, sehingga menyebabkan capaian kinerja program (outcome) tidak terealisasi secara optimal

STRATEGI WO

1. Meningkatkan efektifitas tupoksi dalam mensinergikan hubungan kerja eksekutif dan legislatif

STRATEGI WT

1. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif dalam penetapan prolegda, sehingga raperda yang direncanakan dalam prolegda dapat dibahas dan ditetapkan menjadi perda

Strategi-strategi di atas ditujukkan untuk mewujudkan sasaran Sekretariat DPRD selama 5

tahun (2016-2021). Keterkaitan antara sasaran dan strategi jangka menengah Sekretariat DPRD

dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Misi Tujuan Sasaran Strategi

Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

Sekretariat

DPRD dalam

mensinergiskan

koordinasi dan

kondusivitas

hubungan kerja

DPRD dengan

eksekutif dan

masyarakat

Peningkatan

transformasi

budaya birokrasi

yang berorientasi

kepada

pelayanan

publik ke seluruh

unit kerja

pemerintah

kabupaten

Terwujudnya

peningkatan

kelancaran pelayanan

kepada anggota

DPRD dalam

menjalankan

fungsinya






Dengan strategi yang ada, maka arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD 2016-2021

Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat DPRD dalam mensinergiskan koordinasi dan kondusivitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat

Peningkatan transformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja pemerintah kabupaten



1. Peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan tupoksi secara teknis operasional

2017-2021

2. Peningkatan integritas dan komitmen kerja pegawai melalui penyusunan uraian tugas / laporan yang telah dilaksanakan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan tupoksi secara administratif

2017-2021


1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti undangan bimtek sesuai dengan bidangnya

2017-2021


1. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan raperda

2017-2021


Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun


1. Pemberitahuan jadwal batas akhir penyerahan usulan raperda eksekutif

2017-2021


1. Peningkatan falisitasi mulai dari persiapan penyusunan prolegda sampai dengan pembahasan raperda

2017-2021

2. Peningkatan kapasitas anggota DPRD dengan menyelenggarakan bimtek untuk anggota DPRD

2017-2021

5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


47

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang telah

dipaparkan pada Bab IV, maka berdasarkan sasaran Sekretariat DPRD dalam periode

tahun 2016-2021, program yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah. Program tersebut merupakan implementasi dari

program keempat sapta cita, yaitu program peningkatan tata kelola pemerintahan.

Program wajib Sekretariat DPRD didukung oleh program non urusan/ urusan rutin sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Perencanaan dan Penganggaran

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif Sekretariat DPRD tahun 2016-2021 yang dirinci pada tabel 5.1

(terlampir)

6

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD


48

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur mempunyai

keterkaitan terhadap pencapaian misi dari Kepala Daerah terpilih. Untuk mewujudkan misi

tersebut, Sekretariat DPRD merumuskan tujuan peningkatan transformasi budaya birokrasi

yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja pemerintah kabupaten.

Tujuan tersebut diimplementasikan dengan sasaran terwujudnya peningkatan kelancaran

pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Tujuan dan sasaran

Sekretariat DPRD tersebut tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Cianjur yang

dituangkan dalam RPJMD.

Tujuan RPJMD yang dapat diimplementasikan oleh Sekretariat DPRD adalah

mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional dengan sasaran meningkatnya

penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, indikator kinerja

Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah persentase

peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD yang disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7

PENUTUP


50

LAMPIRAN

Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp)

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkat kan pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya


Persentase peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD

100% 100% 16.311.015.872 100% 18.773.127.000 100% 20.650.438.000 100% 22.755.299.000 100% 25.076.618.000 100% 103.566.497.872 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.65

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi

18 raperda 15 raperda 16.311.015.872 15 raperda 18.773.127.000 15 raperda 20.650.438.000 15 raperda 22.755.299.000 15 raperda 25.076.618.000 75 raperda 103.566.497.872 Sekretariat DPRD

Cianjur

Kegiatan :

4.01.4.01.04.65.01

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan Raperda inisiatif DPRD

5 raperda 4 raperda 216.400.000 5 raperda 259.680.000 5 raperda 285.648.000 5 raperda 314.213.000 5 raperda 345.634.000 24 raperda 1.421.575.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.65.02

2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Jumlah hearing/ dialog 3 kali 4 kali 288.467.000 4 kali 317.314.000 4 kali 349.045.000 4 kali 383.950.000 4 kali 422.345.000 20 kali 1.761.121.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.65.03

3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

386 kali 208 kali 658.131.500 300 kali 723.945.000 300 kali 796.339.000 300 kali 915.790.000 300 kali 1.053.158.000 1.408 kali 4.147.363.500 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.65.04

4. Rapat-rapat paripurna

Jumlah rapat-rapat paripurna

23 kali 25 kali 484.620.100 25 kali 533.082.000 25 kali 586.390.000 25 kali 645.029.000 25 kali 709.532.000 125 kali 2.958.653.100 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.65.05

5. Kegiatan Reses Jumlah reses 3 kali 3 kali 2.023.420.000 3 kali 3.035.130.000 3 kali 3.338.643.000 3 kali 3.672.507.000 3 kali 4.039.758.000 15 kali 16.109.458.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.65.06

6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

180 kali 288 kali 2.910.070.000 288 kali 3.201.077.000 288 kali 3.521.185.000 288 kali 3.873.303.000 288 kali 4.260.633.000 1.440 kali 17.766.268.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

5

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra SKPD

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Renstra Sekretariat DPRDTahun 2016-2021

Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp) Target (K) Target (Rp)

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra SKPD

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

4.01.4.01.04.65.07

7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

50 orang 50 orang 2.815.785.000 50 orang 3.097.364.000 50 orang 3.407.100.000 50 orang 3.747.810.000 50 orang 4.122.591.000 50 orang 17.190.650.000 Sekretariat DPRD

Dalam dan Luar Jabar, DKI, Banten

4.01.4.01.04.65.08

8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

270 orang 80 orang 180.109.000 120 orang 198.120.000 120 orang 217.932.000 120 orang 239.725.000 120 orang 263.698.000 560 orang 1.099.584.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.65.09

9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah

60 kali 100 kali 6.734.013.272 100 kali 7.407.415.000 100 kali 8.148.156.000 100 kali 8.962.972.000 100 kali 9.859.269.000 500 kali 41.111.825.272 Sekretariat DPRD


Program dan Kegiatan Non Urusan Sebagai Penunjang

100% 100% 4.111.815.128 100% 4.875.386.000 100% 5.785.794.000 100% 6.871.817.000 100% 8.167.929.000 100% 29.812.741.128 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.01

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

15 kegiatan 16 kegiatan 2.545.567.278 16 kegiatan 3.054.680.000 16 kegiatan 3.665.616.000 16 kegiatan 4.398.740.000 16 kegiatan 5.278.488.000 16 kegiatan 18.943.091.278 Sekretariat DPRD


4.01.4.01.04.02

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

9 kegiatan 3 kegiatan 978.340.000 3 kegiatan 1.174.008.000 3 kegiatan 1.408.810.000 3 kegiatan 1.690.572.000 3 kegiatan 2.028.686.000 3 kegiatan 7.280.416.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.03

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

94 orang 50 orang 550.800.000 50 orang 605.880.000 50 orang 666.468.000 50 orang 733.115.000 50 orang 806.426.000 50 orang 3.362.689.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.06

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD

4 dokumen 4 dokumen 16.891.850 4 dokumen 18.581.000 4 dokumen 20.439.000 4 dokumen 22.483.000 4 dokumen 24.731.000 20 dokumen 103.125.850 Sekretariat DPRD

Cianjur

4.01.4.01.04.07

5 Program Perencanaan dan Penganggaran

Tersusunnya laporan renja Sekretariat DPRD serta RKA, RKAP, DPA, DPPA

5 dokumen 5 dokumen 20.216.000 5 dokumen 22.237.000 5 dokumen 24.461.000 5 dokumen 26.907.000 5 dokumen 29.598.000 25 dokumen 123.419.000 Sekretariat DPRD

Cianjur

Renstra Sekretariat DPRDTahun 2016-2021

HASIL PENYELARASAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

DENGAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Tabel IFormat Matrik Cascading

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 Tujuan L. Meningkatkanpelayanan kepada anggota

DPRD da lam menja lankan

fungsinya

lndikator tujuan L

Persentose pelayonon

kepada onggota DPRD

dalom menialonkon

fungsinyo

1 . L Sasaran L. l .Meningkatnya pelayanan

kepada anggota DPRD

dalam menjalankanfungsinya

lndikator sasoran 7.7

Persentase peloyanon

kepodo anggota DPRD

dalom menjalonkan

fungsinya

I I

Iv v

Turunan dari tujuan RPJMD Turunan dari sasaranRPJMD

3.4 Mewujudkan kuali tasbirokrasi yang profesional

3.4.2 Meningkatnyapenyelenggaraan tata

kelola pemerintahan

vane baik

Cianjur, 05 September 2018

97403tO 199311 1 002

Tabe l l lFormat Matrik CascadingRencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATORPROGRAM/KEGIATAN

lujuan 1. Meningkatkanrelayanan kepada anggota)PRD dalam menja lankan'ungsinya

Sasaran 1.1 Meningkatnyapelayanan kepada anggotaDPRD dalam menja lankanfungsinya

1 Urusan Wajib

Bidang Urusan PemerintahanFungsi Penunjang AdministrasiPemer intahan

Program 1 PeningkatanKapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

lndikotor progrom 7.L(outcome)

lumlah Raperda (Roperdo

Eksekutif dan Roperda lnisiatif)vono difosilitosi

1 .1 Kegiatan 1.1 PembahasanRancangan Peraturan Daerah

lndikator kegiatan tt (output)P embahasan Rap er da inisiatifDPRD

1.2 Kegiatan 1.2 Kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

lndikator kegiatan 1.2 (output)Jumlah kunjungan kerjopimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

1.3 Kegiatan 1.3 Sosialisasiperaturan perundang-undangan

Indikator kegiatan 18 @utput)Jumlah peserta yang mengikutisosialisasi peratur an p er undang-undangan

1.4 Kegiatan 1,4 Rapat Koordinasidan Konsultasi Anggota DPRD keLuar Daerah

Indikator kegiatan 4 (output)Jumlsh rapot koordinasi dankonsultasi anggotd DPRD ke luardaerah

lndikotor progrqm 7.2(outcome)

Pe rse nta se keg i ata n o ngg otoDPRD (hearing, rapot-ropot, donrc<ccl vo n o rl ifr<i litnci

1.5 Kegiatan 1.5 Hearing / dialogdan koordinasi dengan pejabatpemer intah daerah dan tokohmasyarakat / tokoh agama

lndikator kegiatan t5 @utput)Jumlah hearingl dialog

1 .6 Kegiatan 1.6 Rapat-rapat AlatKelengkapan Dewan

Indikator kegiatan t.6 (output)Jumlah rapat-rapat alotkelengkapan dewan

1 . 7 Kegiatan 1.7 Rapat- rapatpa r ipu rna

Indikator kegiatan L7 (output)J uml ah r ap at-r ap at paripur n a

1 .8 Kegiatan 1.8 Reses Indikator kegiatan r.8 (output)Jumlah reses

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD

RENSTRA TAHUN 2016.2021

KABUPATEN CIANJUR

SASARAN RPJMD Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

Menjngkatnya peayanan kepada anggota oPRD dalam menjalankan funtsinya

persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya (100%)RENSTRA

PERANGKATDAERAH

PROGRAM

PEMBANGUNANProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda (Raperda Eksekuti fdan Raperda Inisiat i f)

Yang difasi l i tasi (75 raPerda)

Persentase kegiatan anggota DPRD (hearing, rapat-rapat,

dan reses) yang difasi l i tasi (100%)

rmlah anggotaDPRD yang

meningkatwawasannya

da lamimplementasi

peratura nperundang-

undangan (50

orang)

KEGIATAN TAHUN

2017-2021

PembahasanRancanganPeraturanDaerah,anggaran Rp1.612.465.000dengan output34 raperdainisiat i f DPRD

KunjunganKerjaP impinan0anAnggotaDPRDdalamDaerah,anggaranRp16.805.574.500 denganoutput1.440 kalikunjungan

Sosia l isa siPeraturanPerundang-Undangan,anggaran RpL.106.184.000dengan output560 orangpeserta

RapatKoordinasidanKonsultasiAnggotaDPRD KeLuarDaerah,anggaran Rp4r.u4.o54.247 dengan

loutput 500lk.l i ..rpatIIII

Hearing / Dialogdan Koordinasidengan PejabatPemerintahDaerah danTokohMasyarakat /Tokoh Agama,anggaran Rp1.782.337.000dengan ouput70 kal i

Rapat-Ra pat

AlatKelengkapanDewan,anggaran Rp4.t16.782.000dengan output1.408 kal i

Rapat-RapatParipurna,anggaranRp2.970.663.100denganoutput125 kal i

KegiatanF l a c a (

anggaran Rp16.693.458.000 denganoutput 15kal i

PeningkatanKa pasitas

P impinan danAngBota DPRD,anggaran Rp

17.499.177.000dengan output50 orang

en Cian.iur

Documents

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur · ISI DAN URAIAN RENSTRA Pasal 3 Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten