RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur ... (SLHD) Kabupaten Wonosobo

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

WONOSOBO TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WONOSOBO 2017


KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT, atas perkenan-

Nya dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Rencana

Strategis ini merupakan penjabaran kegiatan per tahun yang telah disusun

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

Materi penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo

Tahun 2016 – 2021 dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang menyangkut pelayanan

kepada masyarakat dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini

masih banyak kekurangan, namun demikian diharapkan program dan

kegiatan yang terkandung didalamnya dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021.

Kepada semua pihak yang telah turut berperan serta didalam

penyusunan Rencana Kerja ini kami menyampaikan banyak terima kasih, dan

kami menyadari masih banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan

yang ada. Oleh karena itu kami berharap ada koreksi, kritik dan saran

membangun demi kesempurnaan Rencana Strategis ini.

Wonosobo, Maret 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO

Drs. MUAWAL SOLEH Pembina Utama Muda

NIP. 19600410 198503 1 0103


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021,

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat

dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra

OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu

Renstra akan menjadi dasar/pedoman perencanaan tahunan daerah

dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, hampir

semua daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Wonosobo dihadapkan

dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin

mengkhawatirkan. Fenomena terjadinya permasalahan lingkungan

hidup baik berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan baik problem

lingkungan sosial, tidak mungkin terjadi dalam waktu sesaat pada

periode akhir tetapi permasalahan tersebut tentunya sesuai proses


kejadiannya telah berlangsung lama dari periode waktu pada berbagai

tipe ekosistem.

Wilayah Kabupaten Wonosobo terletak pada 7°.43’.13” dan

°.04’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta 109.43’.19” dan 110°.04’.40”

garis Bujur Timut (BT) dengan luas 98.468 Ha atau 3,03 % luas Jawa

Tengah. Komposisi tata guna lahan terdiri dari tanah sawah mencakup

18.696, 68 Ha, tanah kering seluas 55.140,80 Ha, hutan negara

18.909,72 Ha, perkebunan negara / swasta 2.764,51 Ha dan lainnya

seluas 2.968,07 Ha.

Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo terletak di

ketinggian 250 – 2.250 DLP. Pegunungan di Kabupaten Wonosobo

termasuk jenis pegunungan muda dengan lembah yang masih curam.

Keadaan demikian menyebabkan sering timbul bencana alam seperti

tanah longsor, gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap.

Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda, tanah di

Kabupaten Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung

pengembangan pertanian mata pencaharian utama masyarakat

Wonosobo.

Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten

Wonosobo Tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Wonosobo.

No Uraian Tahun 2015

1 IKLH 58

2 Indeks Kualitas Udara 60

3 Indeks Kualitas Air Sungai 62

4 Indeks Tutupan Lahan/Hutan 91,28

5 Luas Lahan Kritis 4.510 Ha

6 Luas Lahan Sangat Kritis 435 Ha

7 Produksi Sampah 56.844 m3

8 Persentase Penanganan Sampah 6,94%

9 Ketaatan Terhadap RTRW 78,15%

Pada Tahun 2015 di wilayah Kabupaten Wonosobo masih

terdapat lahan kritis seluas 4.510 Ha yang berpengaruh pada

keseimbangan hidrologis dari luas kawasan lindung yang seluas 24.933

Ha.


Usaha/kegiatan industri kecil/menengah/besar yang dilakukan

masyarakat sebagai salah satu penggerak roda perekonomian

beberapa diantaranya dapat menimbulkan pencemaran dan konflik

dimasyarakat. Pada tahun 2015 terdapat 4 pengaduan masyarakat

terkait dengan bau dari limbah tapioka, polusi udara industri kayu, polusi

udara industri pupuk. Pencemaran yang diadukan oleh masyarakat

dikarenakan belum adanya upaya pengolahan limbah baik cair maupun

padat.

Volume timbulan sampah pada Tahun 2015 yang dihasilkan

masyarakat Wonosobo sebanyak 193 M³/hari, dan diprediksi pada

Tahun mendatang akan meningkat seiring dengan pertambahan

penduduk yang semakin meningkat.

Untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup

dalam era otonomi daerah dengan kendala koordinasi yang sering

belum dapat dijalankan secara baik, maka Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonosobo menetapkan penanganan permasalahan

lingkungan hidup melibatkan seluruh stakeholders termasuk

masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republlik Indonesia Nomor 4421)

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik


14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan




Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia

Nomor4723);

19. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia

Nomor 4851);

20. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republlik


Republlik Indonesia Nomor 5059);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran


Negara Republlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



26. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republlik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlik



Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republlik


Republlik Indonesia Nomor 3853);


Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

(Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267,

Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4068);

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009

tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;



Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Tata Cara Perizinan dan Pengelolaan Limbah B3 Serta

Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh

Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;


tentang Mekanisme Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;


tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;


tentang Dokumen Lingkungan Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang

Telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan yang memiliki

dokumen lingkungan hidup;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


39. Peraturan Daerah Kebupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 2)

40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;

41. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

2010 Nomor3 Seri E Nomor 1);

42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo

2016 – 2021 (Lembaran Daerah Nomor 1 Kabupaten Wonosobo

Tahun 2016).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 serta sebagai

dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonosobo.

b. Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

ditetapkan dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi

acuan bagi seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi

sesuai dengan Visi, Misi, dan Arah Pembangungan yang

disepakati bersama serta sebagai alat untuk mengukur pencapaian

target kinerja dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup

sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-

2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun

2016 - 2021, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN WONOSOBO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.

2.2 Sumber Daya Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan


BAB III. ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN WONOSOBO.

3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonosobo

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Wonosobo

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa

Tengah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bupati

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF


BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN WONOSOBO


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN WONOSOBO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

2. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem

Informasi Manajemen

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

3. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak, dan Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan 2 (dua) Seksi yaitu:

a. Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum

Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan 2

(dua) Seksi yaitu:

a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum

Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

b. Seksi Pengendalian Sumber Daya Alam

5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan 3 (tiga) Seksi

yaitu :

a. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Penanganan Kebersihan

dan Pertamanan

b. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Sampah dan Limbah B3.

c. Seksi Pertamanan.

6. UPT. Pengelolaan Alun-Alun dan Taman.

7. Jabatan Fungsional


Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonsobo adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan

sebagian urusan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan

daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah..

2. Fungsi :

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan pengkajian

dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,

pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan

hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan,

pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3, kehutanan

serta kesekretariatan;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan

pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan

hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum

lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam, kebersihan,

pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3 serta

kehutanan.

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pengkajian dampak

dan pengendaliann pencemaran lingkungan hidup, pengendalian

kerusakan dan penegak hukum lingkungan hidup dan konservasi

sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan

sampah dan limbah B3 serta kehutanan.

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan


hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hokum

lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan,

pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3, serta

kehutanan.

e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.

f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksanaan Dinas.


g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinnya tersebut,

sesuai dengan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Mempunyai tugas pengkoordinasian,pelaksanaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup meliputi

perencanaan,evaluasi,dan pelaporan,pengelolaan kepegawaian,

keuangan, ketatalaksanaan, pengorganisasian, asset, tata usaha,

umum dan kerumahtanggaan kehumasan, pembinaan hukum, dan

pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat,

ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, kepegawaian dan

pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

e) Pengkoordinasian dan penyusunsn peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup.

f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.


g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah

dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup.

h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

dengan lingkup tugasnya.

i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh

pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

a) Sub bagian perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan sistem

informasi manajemen mempunyai tugas penyiapan dan

pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi

dan pelaporan tugas dan pengelolaan sistem informasi

manajemen.

b) Sub Bagian Umum, Keuangan, Dan Kepegawaian mempunyai

tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan

urusan keuangan dan pengelolaan asset, penatalaksanaan

hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang

menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

2. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak, Dan Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup.

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak, Dan Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan di bidang penataan, pengkajian dampak

dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Bidang penataan, pengkajian dampak dan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup mempunyai fungsi;

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

penataan dan pengkajian lingkungan hidup, pengendalian

pencemaran, operasional laboratorium dan pembentukan tim

pengkajian perizinan terkait lingkungan hidup.


b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

penataan dan pengkajian lingkungan hidup, pengendalian,

pencemaran, operasional laboratorium dan pembentukan tim

pengkajian perizinan terkait lingkungan hidup.

c) Pelaksanaan penyusunan dan pemantauan rencana perlindung

dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup

strategis, status lingkungan hidup daerah.

d) Pelaksanaan pengajuan pembentukan Komisi Penilai Amdal

(KPA) dan tim teknis KPA serta Tim Koordinasi Dan Monitoring

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

e) Pelaksanaan pengkajian dan rekomendasi terkait perijinan

lingkungan, serta monitoring dan pengawas kepada pemegang

ijin lingkungan.

f) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara, air dan tanah, serta

pengkajian dan rekomendasi terjadinya pencemaran kepada tim

koordinasi, dan monitoring penegakan hukum lingkungan

berdasarkan hasil uji laboratorium.

g) Penyiapam bimbingan pembinaan terhadap sumber pencemar

institusi dan non institusi.

h) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan,


hidup.

Bidang penataan, pengkajian dampak dan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup terdiri dari:

a) Seksi penataan dan pengkajian dampak lingkungan hidup.

Seksi penataan dan pengkajian dampak lingkungan hidup

mempunyai tugas penyiapan rumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasiaonal, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan

pengkajian dampak lingkungan.

b) Seksi pengendalian perencanaan lingkungan hidup.

Seksi pengendalian perencanaan lingkungan hidup mempunyai

tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta


pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian

pencemaran.

3. Bidang Pengendalian Kerusakan, Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup, dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum

lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam mempunyai

tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan oprasional di bidang

pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup

dan konservasi sumberdaya alam.

Dalam melaksanakan tugas bidang pengendalian kerusakan

dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber

daya alam, menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang

pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan

hidup dan konservasi sumberdaya alam

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan oprasional di bidang

pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup dan

konservasi sumber daya alam.

c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kerusakan lingkungan hidup.

d) Pembentukan tim koordinasi, dan monitoring penegakan hukum

lingkungan.

e) Pelaksanaan konservasi sumber daya alam sebagai sistem

penyangga kehidupan.

f) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan,


hidup.

Bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum

lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam terdiri dari :

a) Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup:

Seksi pengendalian kerusakan dan penegakan hukum

lingkungan hidup mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan dan supervise,


serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam

bidangpengendalian kerusakan dan penegakan hukum

lingkungan hidup.

b) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.

Seksi konservasi sumber daya alam mempunyai tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam.

4. Bidang Kebersihan Dan Pertamanan

Bidang Kebersihan Dan Pertamanan mempunyai tugas

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

pengembangan kemitraan penanganan kebersihan dan

pertamanan, pengolahan dan pelayanan sampah dan limbah B3

serta pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas bidang kebersihan dan

pertamanan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

pengembangan dan kemitraann penanganan kebersihan dan

pertamanan, pengelolaan pelayanan sampah dan limbah B3,

dan pertamanan.

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidangpengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan

dan pertamanan, pengelolaan pelayanan sampah dan limbah

B3, dan pertamanan.

c) Pelaksanaan penyusunan dan pembangunan jejaring dengan

pihak terkait dalam pengelolaan sampah mandiri dari penghasil

sampah/sumber.

d) Penyediaan, pengadaandan pembangunan sarana pengolahan

sampah mengacu rencana induk pengelolaan sampah skala

kabupaten.

e) Pelaksanaan pengelolaan dan layanan sampah serta B3

dengan kemitraan dan kepedulian terhadap lingkungan.


f) Pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan tamaan

dan lampu taman.

g) Pemantauan, evaluuasi dan pelaporan di bidang

pengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan dan

pertanaman, pengelolaan pelayanan sampah dan limbah B3,

dan pertanaman

Bidang Kebersihan Dan Pertamanan terdiri dari :

a) Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Penanganan Kebersihan

Dan Pertamanan.

Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Penanganan

Kebersihan Dan Pertamanan mempunyai tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbiagan

teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan

dan pertamanan.

b) Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Sampah, Limbah B3

Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Sampah, Limbah B3

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan

pelayanan sampah dan limbah B3.

c) Seksi Pertamanan

Seksi Pertamanan mempunyai tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang pertamanan.


BAGAN ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 12 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo dengan komposisi sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenjang pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, susunan

kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

dapat dikelompokkan menjadi :

• Pendidikan Sekolah Dasar : 45 orang

• Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat

Pertama

10 orang

• Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas : 15 orang

• Pendidikan Diploma : 5 orang

• Pendidikan Sarjana : 11 orang


• Pendidikan Pasca Sarjana 6 orang

b. Berdasarkan kepangkatan

Berdasarkan kepangkatan, susunan kepegawaian Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dapat dikelompokkan

menjadi

• Golongan I : 45 orang

• Golongan II : 23 orang

• Golongan III : 16 orang

• Golongan IV : 8 orang

c. Berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, susunan kepegawaian Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dapat dikelompokkan

menjadi

• Pria : 81 orang

• Wanita : 11 orang

2. Perlengkapan:

Berdasarkan sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo meliputi :

No Jenis Sarana dan Prasarana Jml Satuan

1. Tanah 2 Bidang

2. Peralatan dan Mesin 539 Buah

1 Alat-Alat Besar 24 Buah

2 Alat-Alat Angkutan 80 Buah

3 Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur 9 buah

4 Alat-Alat Pertanian/Peternakan 100 buah

5 Alat-Alat kantor dan RT 250 buah

6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi 35 buah

7 Alat-Alat Kedokteran - buah

8 Alat-Alat Laboratorium 41 buah

9 Alat-Alat Keamanan - buah

3 Gedung dan Bangunan 16 Buah

1 Bangunan Gedung 15 Buah

2 Gedung Monumen 1 Buah


4 Jalan, irigasi dan jembatan

1 Jalan dan Jembatan 2 Buah

2 Bangunan Air/Irigasi 317 Buah

3 Instalasi 21 Buah

4 Jaringan - Buah

5 Aset Tetap Lainnya 8 Buah

1 Buku Perpustakaan 8 Buah

2 Barang Bercorak Kesenian - Buah

3 Hewan Ternak dan Tumbuhan - Buah


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra

Tahun Ke-

Realisasi

Capaian Tahun

Ke-

Rasio Capaian

pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Persentase panjang sempadan sungai utama berupa

ruang terbuka hijau

88%

2 Persentase julah usaha dan atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan

68%

3 Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang memenuhi persyaratan

administratif dan teknis pencegahan.

76%

4 Persentase luas lahan dan atau tanah untuk produksi

biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan

status kerusakannya

14,87%

5 Persentase Kualitas Sumber Mata Air Kelas A 75

6 Indeks Kualitas Udara DTT

7 Indeks Kualitas Air Sungai 60

8 Indeks Tutupan Vegetasi 91,28

9 Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak

besar dan penting yang diawasi

0

10 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100%


11 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL

100%

12 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 25%

13 Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi

dokumen KLHS

10%

14 Persentase ibukota kecamatan yang terpasang

informasi status kualitas udara dan air

0%

15 Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan

Kabupaten Wonosobo

0%

16 Rasio motivator lingkungan terhadap 10000

penduduk

3,0

17 Persentase kendaraan roda empat yang lolos uji

emisi

DTT

18 Persentase usaha yang memiliki IPAL terhadap

industri wajib IPAL

35%

19 Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya

dan lindung di luar hutan

37,896%

20 Persentase sumber mata air yang rusak DTT

21 Persentase tutupan vegetasi 74,83%

22 Rata-rata indeks seluruh jasa ekosistem D3TLH 0,44

23 Persentase peningkatan jumlah spesies flora dan

fauna terancam yang diselamatkan

DTT

24 Indeks keanekaragaman hayati 0%

25 Persentase penanganan sampah 6,94%

26 Rasio tempat pembuangan sampah per satuan

penduduk

0,3

27 Persentase Jumlah Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST) 3R Skala Kecamatan

0%


28 Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

(TPST) Skala Desa/Kelurahan

1,33%

29 Persentase RW yang memiliki Bank Sampah 11,3%

30 Persentase pengurangan sampah perkotaan 7,5%

31 Persentase pengoperasian TPA 10%

32 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas

Wilayah

0,127

33 Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah

perkotaan

38,983%

34 Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar

20% dari luas wilayah perkotaan

73%


2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan mempertimbangkan program-

program nasional khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia berupa Program Pengendalian Perubahan

Iklim, Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,

Program Pengelolaan sampah, Limbah dan B3, Program Konservasi

sumberdaya Alam dan Ekosistem dan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat berupa Kebijakan Pengelolaan Persampahan

antara lain Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari

sumbernya, Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan,

dan Peningkatan peran aktif masyarakat sebagai mitra pengelolaan.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana

kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, usulan instansi dan

usulan masyarakat. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang

wajib menyusun UKL/UPL, pelayanan dilakukan dengan memberikan

rekomendasi untuk dokumen lingkungan. Sedang bagi usaha yang sudah

beroperasional untuk penerbitan rekomendasi izin pembuangan limbah

cair.

Pelayanan lain berupa konservasi untuk pelestarian sumber-

sumber mata air dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat

dilakukan dengan melaksanakan sosialisi tentang lingkungan hidup dan

pengolahan sampah dengan metode 3R. Sedangkan untuk masyakat

yang membutuhkan informasi lingkungan disediakan dalam bentuk buku

Status Lingkungan Hidup, statistik lingkungan hidup maupun laporan

periodik terhadap sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga menerima

pengaduan kasus lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan

Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Wonosobo

menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup mencakup :

1. Pelayanan informasi status mutu air


2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk pelayanan informasi Uji kualitas air dapat dilihat dalam buku

status lingkungan hidup daerah yang menyajikan informasi hasil uji

kualitas air sungai, telaga maupuan waduk, meliputi sungai serayu bagian

hulu dan hilir, sungai semagung, sungai begaluh, telaga menjer, telaga

cebong dan waduk wadaslintang.

Sedangkan pelayanan informasi uji kualitas ambien udara dapat

dilihat dalam buku status lingkungan hidup daerah yang menyajikan

informasi hasil uji kualitas ambein di tiga tempat yaitu pertigaan pasar

kertek, taman plasa dan di daerah Kalierang tepatnya depan Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.

Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat berrkaitan dengan

kasus lingkungan penanganan kasus lingkungan dilakukan dengan

melakukan teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan maupun

dengan penelitian lapangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo selain

menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup juga

menyelenggarakan sebagian pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan

pelayanan yang mencakup :

1. Penyediaan Sanitasi

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Urusan Lingkungan hidup merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang

meliputi :

a) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup :


• Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(RPPLH) Kabupaten

b) Sub Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

• KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)

kabupaten.

c) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup.

• Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten

d) Sub Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati).

• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) kabupaten

e) Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

• Penyimpanan sementara limbah B3.

• Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.

f) Sub Bidang Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

• Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten

g) Sub Bidang Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat

(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

• Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah

kabupaten.

• Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah

kabupaten.

h) Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup Untuk Masyarakat


• Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat

Daerah kabupaten

i) Sub Bidang Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

• Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah

kabupaten/kota.

j) Sub Bidang Pengaduan Lingkungan Hidup

• Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH

terhadap:

a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau

izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya

di Daerah kabupaten.

k) Sub Bidang Persampahan

• Pengelolaan sampah.

• Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta.

• Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh pihak swasta

Sedangkan pembagian urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang

a) Sub Bidang Persampahan

• Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam

Daerah kabupaten.

b) Sub Bidang Air Limbah.

• Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

dalam Daerah kabupaten.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan identifikasi kondisi lingkungan Kabupaten Wonosobo

sampai dengan akhir tahun 2016, dapat disusun isu-isu strategis

sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan.

Cakupan penanganan persampahan masih rendah. Pada kondisi

2015, penanganan sampah masih tergolong rendah 0,6%. Secara

kewilayahan, layanan persampahan hanya meliputi Kota

Wonosobo dan sekitarnya. Untuk yang di luar kota hanya di Pasar

Kertek, Pasar Sapuran, dan Wisata Dieng. Sementara itu, di luar

wilayah tersebut masih terbuang sembarangan. Jikapun sudah ada

penanganan, hanya sampai pada tahap pengumpulan sampah

tidak diolah lebih lanjut. Kesadaran masyarakat dalam mengelola

sampah juga perlu ditingkatkan, meskipun inisiasi beberapa

kelompok masyarakat mulai tumbuh dalam hal pembentukan bank

sampah yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain: (1)

pemenuhan rasio ketersediaan tempat pembuangan sampah

(TPS) berdasarkan satuan jumlah penduduk; (2) penanganan

Tempat Pembuangan Akhir yang overdumping menjadi minimal

controlled landfill; (3) pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce,

reuse dan recycle) belum maksimal dilakukan di kawasan-

kawasan permukiman.

2. Alih Fungsi dan Pengelolaan Lahan Pertanian Belum Ramah

Lingkungan.

Secara biogeografis, wilayah Kabupaten merupakan hulu dari 5

DAS yaitu DAS Serayu sebagai DAS utama, DAS Bogowonto,

DAS Jalicokroyasan, DAS Lukulo menjadikan peran Wonosobo

sebagai kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup

sangatlah tinggi. Tata kelola pengunaan lahan yang tidak sesuai

rencana tata ruang dapat menyebabkan kerusakan di kawasan


bawahnya dalam hal ini bisa di hilir DAS. Mengingat daerah aliran

sungai (DAS) sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah

daerah, maka yang perlu ditekankan pemerintah darah yaitu pada

manajemen pengelolaan lahan yang baik.

3. Terbatasnya RTH Milik Publik.

Ruang terbuka hijau (RTH) milik publik masih pada angka 14%.

Persentase ini masih dibawah standar 20% RTH milik publik. Jika

dilihat dari indikator persentase tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan, maka angka 14%

menunjukkan 70% dari capain target 20%. Berdasarkan data pada

masterplan RTH Wonosobo, pada tahun 2013 terdapat 12,82%

RTH milik publik, kemudian bertambah menjadi 14% pada tahun

2015. Penambahan luasan RTH publik secara signifikan pasca

keikutsertaan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

Tamantaman publik yang dibangun yaitu Taman Kartini, Taman

Selomanik, Taman Ainun Habibie, Taman Fatmawati. Selain itu,

RTH publik yang juga berperan sebagai tempat rekreasi dan fungsi

ekologis masih terbatas di pusat kota. Untuk perkotaan ibukota

kecamatan masih terbatas RTH milik publik.

4. Kesehatan Lingkungan

Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting

mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada

warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan

lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan

promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi

lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih

rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah,

penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat

dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif

yang harus dijalankan lintas sektoral

5. Tingkat pencemaran yang disebabkan oleh dunia usaha,

transportasi dan kegiatan lain yang telah mengakibatkan

penurunan kualitas lingkungan.


6. Meningkatnya penggunaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkan oleh

dunia usaha dapat menimbulkan resiko kerusakan yang besar bagi

kehidupan manusia dan lingkungan

7. Luasnya kerusakan kawasan hutan dan cadangan sumber daya

alam karena pengelolaannya tidak sesuai dengan fungsinya

mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air.

8. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

9. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk

menjaga lingkungan serta belum optimalnya penegakan hukum di

bidang lingkungan hidup.

10. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

11. Perlunya upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya

alam.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Wonosobo dan Wakil

Bupati Wonosobo.

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo yang terkait dengan

visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo perlu

dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun

visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo adalah sebagai

berikut:

Visi :

“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI

DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Misi :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat

2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan

pemerintahan

3. Meningkatkan kemandirian daerah

4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan


5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan

berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan

fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo adalah terletak pada Misi ke-5

yaitu : “Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan

berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah”, yang

bertujuan mewujudkan prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan

dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan

memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok

dan antar generasi.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati

Wonosobo Periode 2016 – 2021 memiliki beberapa program unggulan,

diantaranya yang sangat terkait dengan urusan lingkungan hidup

adalah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

Peningkatan Pengendalian Polusi, Pengembangan Ekowisata dan

Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Laut dan Hutan, Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Energi.

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 –

2021 sangat berkaitan erat dengan permasalahan umum

pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah dengan 7 fungsi sebagaimana pada Bab II.

Untuk mendukung visi dan misi Bupati terpilih, urusan

Lingkungan Hidup dijabarkan dalam 4 (empat) urusan lingkungan

hidup yaitu:

1) Persentase Penanganan Sampah


2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3) Ketaatan Terhadap RTRW

4) Tersedianya dokumen KLHS untuk KRP

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi

pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh

kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan

strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia

ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Presiden Nomor : 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan

adalah :

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

4) sebagai Negara maritim;

5) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera;

6) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,

8) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda

pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub


agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan

pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat

sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji

Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran

yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan

untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang

yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan

tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi

lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan

manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta

secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk

memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya,

untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi

panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya

dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,

dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada

pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.

Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan

ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

(2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan

secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja

peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP.

Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil

hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan

satwa liar) dan eksport; dan,


(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman

hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan

indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap

tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda

(penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan,

peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan

kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak,

penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 – 2019,

pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu

faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan

kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut

secara langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan

lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo. Selain hal tersebut peran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari

entitas lingkungan hidup dan kehutanan dan sekaligus sebagai katalis

bagi para pihak yang jumlahnya banyak dan kepentingannya cukup

beragam.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung

terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Ketujuh :

Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan

Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2018 adalah :


1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk

pelestarian ekosistem; dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri

menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan,

Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium

Lingkungan;

b. Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir,

Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Penanganan

Kawasan Dataran Tinggi Dieng;

c. Meningkatnya konservasi alam dan menurunnya potensi

gangguan terhadap hutan

d. Meningkatnya produktifitas sumber daya hutan dan lahan

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air

untuk kesejahteraan masyarakat; dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka

Hijau/RTH Perkotaan;

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air

pada daerah aliran sungai;

c. Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar

kawasan hutan

d. Terwujudnya perencanaan kehutanan yang berkualitas;

3) Mengoptimalkan pemanfaatan hutan sebagai penopang kehidupan

manusia, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan

c. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan

sasaran meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Bupati Wonosobo telah mengarahkan visi dan misi pembangunan

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021 yang dijadikan peta jalan

seluruh OPD dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan

strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Kabupaten

Wonosobo ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 2021 yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo 2016 –

2021.

Visi adalah gambaran jauh kedepan arah pembangunan

lingkungan hidup dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah

Kabupaten Wonosobo. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo

adalah TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU,

MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA.

Visi TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU,

MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA akan dicapai melalui 5

(lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat

2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan

pemerintahan

3. Meningkatkan kemandirian daerah

4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan

5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan

berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah.


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonosobo

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk Perbaikan Pelayanan

Publik.

2. Mewujudkan prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam

pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan

memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok

dan antar generasi

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur

pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan,

bersih dan melayani

2. Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan

berkesinambungan

3. Dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang

berkelanjutan


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Wonosobo

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk Perbaikan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani

Indeks Reformasi Birokrasi

81 82 83 84 85

Indeks Kepuasan Masyarakat

72 74 76 78 80

2

Mewujudkan prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok dan antar generasi

Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan berkesinambungan

Persentase Penanganan Sampah

24,63% 33,47% 42,31% 51,16% 60%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

60,15 62,15 64,15 66,15 68,15

Dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Tersedianya dokumen KLHS untuk KRP

4 5 6 7 8


4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonosobo maka disusun strategi yang meliputi :

1. Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana.

2. Pemenuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat.

3. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipasif

dan berkeadilan.

4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan

sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip

berkelanjutan.

5. Penerapan ekonomi hijau (green economy) sebagai salah satu

prinsip pembangunan.

6. Transformasi perspektif perubahan iklim dan pelestarian

keanekaragaman kekayaan hayati dalam penyusunan kebijakan

dan pelaksanaan pembangunan

Dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai

tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, maka diambil

arah kebijakan meliputi :

1. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

3. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipasif

dan berkeadilan

4. Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan

daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas

lingkungan hidup.

5. Adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam

assesment program

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas cakupan

layanan persampahan.

7. Meningkatkan kualitas/praktek pertanian ramah lingkungan.


8. Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta

memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman

hayati secara berkelanjutan.

9. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PEDOMAN INDIKATIF

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

8. Penyediaan Jasa Kebersihan

9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

14. Penyediaan peralatan rumah tangga

15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16. Penyediaan bahan logistik kantor

17. Penyediaan makanan dan minuman

18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

20. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS

21. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

22. Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan

B. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan gedung kantor

2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5. Pengadaan Mebeleur


6. Pengadaan Komputer/Laptop, Printer

7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

14. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

15. Penataan lingkungan kantor

C. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Penyusunan kebijakan managemen pengelolaan sampah.

2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

3. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan

4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan.

5. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

6. Bimbingan teknis persampahan

7. Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan

8. Kerjasama pengelolaan persampahan

9. Kerjasama pengelolaan persampahan antar daerah

10. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13. Operasional Pengelolaan Sampah

14. Pembangunan TPST tingkat kecamatan

15. Optimalisasi TPA menjadi control landfill/sanitary landfill

16. Optimalisasi TPST Kecamatan

F. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

2. Koordinasi penilaian langit biru

3. Pemantauan kualitas lingkungan


4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

5. Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)

6. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

7. Pengkajian dampak lingkungan

8. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

9. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

10. Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

11. Pengembangan produksi ramah lingkungan

12. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

13. Koordinasi penyusunan AMDAL/UKL UPL/SPPL

14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup

15. Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif


17. Pengelolaan data dan statistik daerah berbasis lingkungan hidup

18. Penyusunan PDRB hijau

19. Pengawasan dan pengendalian pencemaran air

G. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-

sumber air

2. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

3. Pengedalian Dampak Perubahan Iklim

4. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

5. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber

air

6. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

7. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

8. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA

11. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi



13. Identifikasi kawasan lindung di luar hutan yang secara fisiografis

memiliki fungsi seperti hutan lindung

14. Konservasi kawasan lindung sempadan mata air

15. Fasilitasi dan inisiasi tumbuhnya komunitas peduli lingkungan

16. Pelatihan dampak perubahan iklim kepada masyarakat

17. Kampanye transformasi isu perubahan iklim

H. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan

pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

3. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan

pemulihan cadangan SDA


6. Rehabilitasi lahan kritis

I. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang

lingkungan

2. Pengembangan data dan infromasi lingkungan

3. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan

(NSDH) nasional dan daerah

4. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah


J. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1. Pengujian emisi kendaraan bermotor

2. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

3. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang

menimbulkan polusi

5. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran


7. Pengujian kualitas udara ambient, air dan tanah


8. Fasilitasi integrasi uji emisi dalam perpanjangan pajak kendaraan

bermotor

K. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di

Kawasan-kawasan Laut dan Hutan

1. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan

konservasi

2. Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata


L. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Penyusunan kebijakan, norma, standar prosedur dan manual

pengelolaan RTH

2. Sosialisasi kebijakan, norma, standar prosedur dan manual

pengelolaan RTH

3. Penyusunan dan analisa data/informasi pengelolaan RTH

4. Penyusunan program pengembangan RTH

5. Penataan RTH

6. Pemeliharaan RTH

7. Pengembangan Taman Rekreasi

8. Pengawasan dan pengendalian RTH

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH


11. Pembangunan Taman RTH


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

WONOSOBO

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tingkat

pencapaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo sebagai wujud

pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa

jabatannya. Tingkat keberhasilan tersebut ditunjukan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun

atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur secara spesifik baik

secara kuantitatif dan/atau kualitatif tingkat capaian kinerja program dan

kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja menjadi dasar penilaian kinerja

dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pencapaian tujuan

dan sasaran. Indikator tersebut menjadi parameter prioritas pembangunan

dan juga sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi Renstra.

Target capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten

Wonosobo yang menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

No Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Indeks Reformasi Birokrasi 80 80 81 82 83 84 85 85

2 Indeks Kepuasan Masyarakat 69,02 70 72 74 76 78 80 80

3 Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka hijau

88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%

4 Persentase julah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

68% 73,33% 78,67% 84% 89,33% 94,67% 100% 100%

5 Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan.

76% 80% 84% 88% 92% 96% 100% 100%

6 Persentase luas lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

14,87% 29% 43% 57% 72% 86% 100% 100%

7 Persentase Kualitas Sumber Mata Air Kelas A 75% 79% 83% 88% 92% 96% 100% 100%

8 Indeks Kualitas Udara DTT 70 72 74 76 78 80 80

9 Indeks Kualitas Air Sungai 60 62 63 65 67 68 70 70

10 Indeks Tutupan Vegetasi 91,28 91,28 91,28 91,28 91,28 91,28 91,28 91,28 11 Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak

besar dan penting yang diawasi

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 90%

12 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 25% 29% 33% 38% 42% 46% 50% 50%

15 Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS

10% 22% 33% 45% 57% 68% 80% 80%

16 Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air

0% 0% 11% 22% 33% 47% 67% 67%


17 Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kabupaten Wonosobo

0% 0% 10% 30% 50% 60% 70% 70%

18 Rasio motivator lingkungan terhadap 10000 penduduk 30 38 45 53 60 68 75 75

19 Persentase kendaraan roda empat yang lolos uji emisi DTT 5% 10% 25% 40% 50% 60% 60%

20 Persentase usaha yang memiliki IPAL terhadap industri wajib IPAL

35% 35% 38% 41% 44% 47% 50% 50%

21 Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan

37,86% 34,169% 32,46% 30,837% 29,295% 27,831% 27,831% 27,831%

22 Persentase sumber mata air yang rusak DTT 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

23 Persentase tutupan vegetasi 74,83% 74,83% 74,83% 74,83% 74,83% 74,83% 74,83% 74,83% 24 Rata-rata indeks seluruh jasa ekosistem D3TLH 0,44 0,45 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51 0,51

25 Persentase peningkatan jumlah spesies flora dan fauna terancam yang diselamatkan

DTT 1 2 3 5 7 10 10

26 Indeks keanekaragaman hayati 0 1 1 1 1 1 1 1

27 Persentase penanganan sampah 6,94% 15,78% 24,63% 33,47% 42,31% 51,16% 60% 60%

28 Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

0,3 0,4 0,55 0,6 0,65 0,7 0,8 0,8

29 Persentase Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Skala Kecamatan

0% 1% 2% 3% 3,5% 5% 7% 7%

30 Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Desa/Kelurahan

1,13% 5,1% 9,1% 13,1% 17% 21% 25% 25%

31 Persentase RW yang memiliki Bank Sampah 11,3% 26,1% 40,9% 55,7% 70,4% 85,2% 100% 100%

32 Persentase pengurangan sampah perkotaan 7,5% 8% 9% 10% 13% 16% 20% 20%

33 Persentase pengoperasian TPA 0% 10% 15% 35% 50% 65% 80% 80%

34 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah 0,044 0,127 0,209 0,292 0,375 0,457 0,54 0,54

35 Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan

38,78% 38,983% 39,187% 39,39% 39,593% 39,797% 40% 40%

36 Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan

70% 73% 75% 80% 85% 90% 100% 100%


Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur ... (SLHD) Kabupaten Wonosobo