UJIAN AKHIR SEMESTERKEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN
Disusun oleh :HENRI SETIAWAN1404195159
PROGRAM PENDIDIKAN PASCA SARJANAMAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
STIKES HELVETIA MEDAN2015
PENDAHULUAN
Masalah utama dalam pengelolaan tenaga kesehatan adalah
distribusi SDM yang tidak merata. Juga yang tak kalah bermasalahnya
adalah Over-staffing untuk tenaga nonprofesional (non tekhnis) dan
under-staffing untuk tenaga profesional (tenaga tekhnis. Disisi
lain banyak dokter yang bekerja sebagai kepala puskesmas
(struktural) dan sebagai dokter yang praktek (fungsional),
kekurangan jumlah tenaga adalah akar masalah yang sebenarnya
.Program Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter, dokter gigi dan
bidan menyebabkan kekurangan tenaga medis di puskesmas untuk daerah
sulit dan kering dan sebaliknya untuk daerah yang perspektif akan
terjadi antrian tenaga medis. Penyebaran tenaga medis tidak merata
baik antar propinsi maupun antar kabupaten dalam propinsi yang
sama. Selain itu, di propinsi-propinsi yang memiliki fakultas
kedokteran/kedokteran gigi terdapat populasi tenaga medis yang
relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Jumlah yang
banyak ini jika ditelusuri berasal dari kota dimana fakultas
kedokteran/kedokteran gigi itu berada. Penumpukan tenaga medis ini
terjadi juga di daerah dengan tingkat sosial ekonomi daerah yang
lebih maju, sementara di daerah yang sosial ekonominya masih belum
baik atau di daerah yang sulit (terpencil dan sangat terpencil)
banyak puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis. Untuk menunjang
seluruh upaya pembangunan kesehatan diperlukan tenaga yang
mempunyai sikap nasional, profesional, semangat pengabdian yang
tinggi, berilmu dan terampil. Tenaga kesehatan dantenaga penunjang
perlu ditingkatkan kualitas, kemampuan serta persebarannya agar
merata dan dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di
setiap tingkatan khususnya dalam mendukung pelaksanaan otonomi
daerah.
RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN KESEHATANTAHUN 2015 2019KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR HK
02.02/MENKES/52/2015
Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas Dan Pemerataan Tenaga
Kesehatan Strategi yang akan dilakukan berbagai upaya antara lain:
a. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berbasis Tim (Team Based). b.
Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal
spesifik. c. Pengembangan insentif baik material dan non material
untuk tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan. d. Peningkatan produksi
SDM Kesehatan yang bermutu. e. Penerapan mekanisme registrasi dan
lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh tenaga kesehatan.
f. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan. g.
Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan. h.
Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh. i. Peningkatan
pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan. j.
Pengembangan sistem kinerja
Pembahasan.Kebijakan diatas sangat tidak efektif dan akan sangat
susah untuk direalisasikan. Sebab sampai saat ini belum ada
peraturan yang menetapkan tenaga medis dapat ditempatkan dalam
suatu wilayah terpencil dalam waktu yang lama. Hal ini menyebabkan
pendistribusian tenaga medis menjadi tidak merata. Saat ini yang
terjadi dinegara kita tenaga medis hanya ingin berdomisili didaerah
perkotaan saja. Sedangkan untuk daerah terpencil sangat jarang
tenaga medis mau untuk menetap dan hidup di daerah tersebut. Hal
ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kesehatan antara penduduk
yang ada dikota dengan penduduk pedalaman yang sangat kekurangan
fasilitas dan pelayanan kesehatan. Para tenaga medis kurang
tertarik untuk mengabdikan dirinya di daerah terpencil disebabkan
beberapa faktor. Antara lain : Secara nasional dilihat dari rasio
terhadap jumlah penduduk, tenaga kesehatan di Indonesia masih belum
mencukupi. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, rasio
ini juga masih jauh tertinggal. Sebagian besar tenaga kesehatan
berlokasi di Jawa dan Bali, namun jika dilihat dari rasio per
penduduk, khususnya untuk tenaga dokter umum Rumah Sakit dan
Puskesmas, distribusinya lebih menyebar. Kriteria utama penempatan
dokter umum dan bidan adalah puskesmas yang tidak mempunyai dokter
dan desa yang tidak mempunyai bidan. Permasalahan dapat timbul jika
penempatan tidak sesuai dengan usulan, karena kurangnya koordinasi
antara Dinas Kesehatan dengan BKD. Ketanggapan Puskesmas/Pustu yang
diukur melalui tiga domain yaitu lama waktu tunggu untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan, kepuasan pelayanan kesehatan, dan
penjelasan petugas kesehatan yang berkaitan dengan penyakit, masih
rendah jika dibandingkan dengan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya.. Ketanggapan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan
kesehatan, khususnya kegiatan rawat jalan memberikan gambaran yang
kurang memuaskan bagi masyarakat yang dilayaninya. Peranan
Puskesmas dalam memelihara akses penduduk miskin untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dasar melalui pelaksanaan program
JPSBK/PKPS-BBM cukup efektif. Perubahan kebijakan dalam pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin dan efektivitasnya perlu dikaji
lebih lanjut Terdapat tiga jenis insentif yang paling diharapkan
oleh petugas Puskesmas diperoleh dari Pemerintah Daerah yaitu
berupa pemberian gaji/tunjangan yang lebih baik, peningkatan karir,
dan penyediaan fasilitas (antara lain perumahan, kendaraan,
peralatan komunikasi). Insentif lainnya yang diharapkan dapat
diperoleh adalah kemudahan mendapatkan izin praktek dan kedekatan
dengan keluarga.Rekomendasi yang dapat dilakukan : Untuk mengatasi
berbagai kendala dalam perencanaan ketenagaan di daerah, pemerintah
pusat dan propinsi dapat membantu dalam sosialisasi metode
perencanaan, peningkatan kapasitas perencana dan pengumpulan data
dan informasi. Pemerintah daerah perlu melakukan pembagian tugas
yang jelas, dan menyediakan pendanaan. Perlu dimantapkan
keterkaitan perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga agar
tercapai keserasian antara kebutuhan, pendayagunaan tenaga dan
penyediaan tenaga, misalnya dengan menajwab dua persamalah utama
pengadaan tenaga kesehatan yaitu terbatasnya formasi dan
terbatasnya dana. Untuk peningkatan akses masyarakat kepada tenaga
dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perlu dipetimbangkan
kemungkinan untuk memperbanyak pustu dan polindes. Hingga saat ini
masih banyak puskesmas yang belum mempunyai dokter, sehingga
kriteria penempatan yang digunakan daerah biasanya berdasarkan pada
kekosongan tenaga dokter di Puskemas. Oleh karena itu secara
nasional kebijakan untuk pengadaan dokter Puskesmas ini dapat
dijadikan suatu prioritas. Untuk meningkatkan atau mempertahankan
tenaga kesehatan di kecamatan terpencil, perlu diperhatikan masalah
insentif yang seharusnya lebih baik daripada petugas di kecamatan
yang tidak terpencil, termasuk fasilitas (rumah, alat) serta
kemudahan karir. Perlu dikembangkan sistem informasi tenaga
kesehatan secara terpadu dan menyeluruh dalam rangka memanfaatkan
data ketenagaan untuk perencanaan kebutuhan dan penyediaan tenaga
kesehatan. Dalam rangka menjamin mutu tenaga kesehatan perlu
dikembangkan upaya peningkatan mutu institusi pendidikan dan peran
serta organisasi profesi serta masyarakat lainnya, terutama dalam
sertifikasi, registrasi dan lisensi tenaga kesehatan Ketanggapan
pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat perlu ditingkatkan melalui
pemberian informasi yang baik, pelibatan pasien untuk pengambilan
keputusan, kebebasan memilih fasilitas kesehatan dan mempercepat
waktu tunggu.
