RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI ......Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024. B. Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian

ii

RENCANA STRATEGIS

KANTOR BAHASA

PROVINSI GORONTALO

2020--2024

PPERP 2201

KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2020--2024

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024

menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi

Gorontalo dan merupakan turunan konsep dari Renstra Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis,

Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Rencana Strategis ini diharapkan dapat

dijadikan acuan oleh pemangku kepentingan terkait pembuatan kebijakan dalam dunia

pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Gorontalo dan masyarakat sebagai bagian dari

komunitas pendidikan dan kebudayaan. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan

garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Gorontalo,

terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta

mengevaluasi hasil kinerja pada 2020--2024.

Gorontalo, September 2020

Kepala Kantor Bahasa

Provinsi Gorontalo

Armiati Rasyid, M.Ag., M.Pd. NIP197505282001122001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................................. 1

B. Landasan Hukum ............................................................................................................................ 3

C. Kondisi Umum ................................................................................................................................. 5

D. Potensi dan Permasalahan ............................................................................................................. 6

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO ...................... 8

A. Visi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ........................................................................................ 8

B. Misi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ....................................................................................... 8

C. Tujuan Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo .................................................................. 9

D. Sasaran Strategis Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ................................................................. 9

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN .................................................................................................................................... 11

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ...................... 11

B. Arah Kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo ................................................................. 12

C. Kerangka Regulasi ......................................................................................................................... 13

D. Kerangka Kelembagaan ................................................................................................................ 14

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................................................... 16

A. Target Kinerja ................................................................................................................................ 16

B. Kerangka Pendanaan .................................................................................................................... 20

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi ............................................................................................... 21

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................... 22

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman bahasa di dunia merupakan sebuah kekayaan yang

dilimpahkan Tuhan kepada manusia yang harus dilindungi dan dilestarikan. Akan

tetapi, akhir-akhir ini keanekaragaman tersebut perlahan mulai mengalami

pergeseran hingga penurunan daya hidup (vitalitas). Fenomena tersebut juga

melanda kondisi kebahasaan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab gejala

kepunahan tersebut sangat mudah dikenali karena bersentuhan dengan kehidupan

sosial masyarakat. Pergeseran tersebut disebabkan oleh terjadinya urbanisasi,

ekspansi ekonomi, percampuran budaya, perkawinan antaretnis, media massa, atau

media sosial. Bahkan menurut Inayatussalihah dan Itman Jalbi (2019: 8), faktor-faktor

tersebut berkontribusi terhadap kepunahan bahasa di Indonesia.

Gejala kepunahan sebuah bahasa menjadi perhatian besar sejumlah pakar

linguistik dan sosiolinguistik. Menurut Kloss (dalam Sumarsono, 2007: 286), terdapat

tiga tipe utama kepunahan bahasa: (a) kepunahan tanpa pergeseran bahasa (guyub

tuturnya lenyap); (b) kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa (guyup utur tidak

berada dalam “wilayah tutur yang kompak”, atau bahasa itu menyerah kepada

“pertentangan intrinsik prasarana budaya modern yang berdasarkan teknologi”; dan

(c) kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis (mialnya suatu bahasa turun

derajatnya menjadi dialek ketika gurup tuturnya tidak lagi menulis dalam bahasa itu

dan mulai memakai bahasa lain).

Provinsi Gorontalo, sebagian besar masyarakatnya merupakan multilingual, yaitu

menguasai bahasa ibu (daerah), bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Penguasaaan

bahasa yang multilingual akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahasa dalam

beberapa ranah. Di samping itu, faktor-faktor lainnya, seperti situasi, tujuan, dan mitra

tutur juga turut menentukan dalam pemilihan bahasa. Berdasarkan fakta di lapangan,

yang menguasai bahasa Gorontalo dengan baik dominan hanya kalangan orang tua.

2

Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu

Manado serta bahasa asing dalam berbagai ranah kehidupan telah menggeser

keberadaan bahasa daerah ini. Kecenderungan seperti ini, antara lain, dapat dilihat

pada penggunaan komunikasi sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan

masyarakat. Dalam ketiga lingkungan tersebut, bahasa yang dominan digunakan

adalah bahasa Melayu Manado. Sangat jarang ditemukan orang dewasa bercakap

dengan anak remaja dalam bahasa Gorontalo. Dengan demikian, gejala kepunahan

tersebut tidak dapat dihindari oleh suatu bahasa jika masyarakat penuturnya

mengabaikan berbagai gejala tersebut dan tidak melakukan tindakan pemertahanan

bahasanya. Oleh karena itu, selain masyakat penutur, semua pihak yang terkakit perlu

bersinergi dan melakukan tindakan peventif mulai dari kegiatan memetakan bahasa,

mengkaji vitalitasnya, mengonservasi atau atau merevitalisasi bahasa.

Setakat dengan itu, kepedulian masyarakat pengguna bahasa terhadap

penggunaan bahasa daerah itu berkaitan erat dengan sikap bahasa seseorang. Garvin

dan Mathiot dalam (Suwito, 1983) mengemukakan bahwa sikap bahasa itu setidak-

tidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu kesetiaan bahasa (loyalitas bahasa),

kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Dengan demikian, ketika

seseorang akan menggunakan suatu bahasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor,

diantaranya adalah sikap bahasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tugas pemerintah daerahlah untuk

mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah. Penggunaan bahasa atau

pemartabatan bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo di masyarakat sangat terkait

dengan peranan pemerintah, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam berkomunikasi

kepada para penutur muda (remaja). Bermartabat atau tidaknya bahasa Indonesia dan

bahasa daerah Gorontalo, sangat bergantung pada sikap mereka terhadap bahasa

Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa daerah sebagai identitas jati penutur,

apakah postif atau negatif. Jika sikap mereka positif, tentu saja penggunaan bahasa

Indonesia dan bahasa daerah di Gorontalo dapat dikendalikan dan dapat digunakan

3

oleh semua kalangan. Sebaliknya, jika sikap mereka negatif, pemartabatan bahasa

Indonesia dan bahasa daerah di Gorontalo dapat bergeser dan tidak terdapat

kepedulian untuk memartabatkannya.

Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo adalah unit pelaksana teknis Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang dalam pelaksanaan tugas di daerah harus mengacu pada penjabaran visi dan

misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam Renstra

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024 disusun berdasarkan landasan

hukum sebagai berikut.

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

(7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025

(9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

(10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(11) Undang-Undang Nomor 3Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

(12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

4

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Anggaran Kementerian/Lembaga

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,

Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi

Bahasa Indonesia

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

(17) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa

Indonesia

(18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman

bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara

dan Bahasa Daerah.

(19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012

tentang Organisasidan TataKerja Kantor Bahasa


tentang Organisasidan Tata Kerja Balai Bahasa

(21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11Tahun 2015

tentang Organisasi danTataKerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


tentang Penumbuhan Budi Pekerti


tentang Standar Kemahiran Berbahasa

(24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27Tahun 2017

tentangTentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Dan Pelatihan Bidang

Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya

Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah,

Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing,

5

Pembuatan Batik Dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam

Batik, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting

Tulis, dan Pembuatan Canting Cap


tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan

(26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(27) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor …. Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020--

2024.

(28) Peraturan BI Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing

dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

(29) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji

Kemahiran Berbahasa Indonesia.

(30) Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP Tahun

Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program Alih

Pengetahuan di Sektor Perbankan.

C. Kondisi Umum

Kantor Bahasa Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra

Indonesia di Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, tanggal 17 April 2012. Lembaga ini dikepalai oleh Kepala Kantor yang

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

6

Hingga saat ini jumlah staf di Kantor Bahasa Gorontalo sebanyak 23 orang yang

terdiri atas 15 PNS dan 7 tenaga PPNPN. Kedua puluh tiga orang tersebut terdiri atas

jabatan;

- 1 orang Kepala Kantor,

- 3 orang Peneliti,

- 1 orang Penerjemah,

- 4 orang Pengkaji Bahasa dan Sastra,

- 1 orang Analis Kata dan Istilah

- 1 orang Penyuluh Bahasa

- 1 orang Bendahara,

- 1 orang Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan

- 1 orang Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana,

- 1 orang Pengelola Barang Milik Negara

- 3 orang Petugas keamanan

- 2 orang Pramubakti

- 1 orang Petugas kebersihan

- 1 orang Sopir

Saat ini Kantor Bahasa Gorontalo menggunakan fasilitas Kemendikbud di Kantor

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo yang beralamat di jalan dr. Zainal

Umar Sidiki, Tilongkabila, Kab. Bone Bolango.

D. Potensi dan Permasalahan

Sebagai entitas, Kantor Bahasa Gorontalo sudah memenuhi syarat dalam pengelolaan

anggaran. Dibuktikan dengan pemenuhan syarat utama pengelolaan keuangan yaitu

terdapat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pembuat

Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Pejabat Pengadaan serta Petugas Pelaporan

dan Operator Keuangan. Jabatan fungsional tertentu juga mendukung perwujudan visi

dan misi Kantor Bahasa Gorontalo yang merupakan penjabaran visi dan misi eselon I

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

7

Selain itu, jabatan pelaksana juga mendukung visi dan misi Kantor Bahasa Gorontalo.

Untuk jabatan Pengkaji Kebahasaan adalah jabatan antara menuju jabatan fungsional

tertentu; peneliti dan penerjemah didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai.

Dalam ketatausahaan Kantor Bahasa Gorontalo terdiri atas Bendahara Pengeluaran,

Penyusun Program, Anggaran, an Laporan, Pengolah Data BMN dan Pengolah Data

Ketatalaksanaan. Oleh karena tingkat Eselon IV, maka tidak terdapat jabatan Kepala

Subbagian Umum Tata Usaha. Dalam hal ini, Kantor Bahasa Gorontalo menunjuk satu

orang pegawai sebagai Koordinator Tata Usaha.Meskipun jumlah karyawan yang

terbatas, tetapi Kantor Bahasa Gorontalo tetap dapat memberikan pelayanan yang

maksimal dalam hal pemasyarakatan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra

Indonesia di Provinsi Gorontalo.

Kantor Bahasa Gorontalo sudah memiliki tanah untuk pembangunan gedung kantor atas

nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mampu memenuhi kuota

maksimal jumlah pegawai satker tingkat eselon III atau Balai. Koleksi perpustakaan

Kantor Bahasa Gorontalo terdiri atas buku-buku bahasa, sastra, dan pengajaran bahasa

dan sastra serta bidang humaniora lainnya. Koleksi perpustakaan ini digunakan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan Kantor Bahasa Gorontalo. Meskipun dalam

pelaksanaan pelayanan hingga saat ini masih bersifat pelayanan tertutup dan hanya

untuk pegawai Kantor Bahasa Gorontalo. Lebih lanjut kami akan memberikan pelayanan

terbuka terhadap masyarakat luas.

Permasalahan utama Kantor Bahasa Gorontalo adalah belum memiliki gedung sendiri.

Oleh karena itu, pelaksanaan secara administratif dan teknis Kantor Bahasa Gorontalo

memiliki banyak kendala. Ruangan kerja yang layak jelas mendukung pelaksanaan

pengembangan pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dalam hal ini

kajian dan penelitian. Sementara itu, ruang serba guna/ aula dapat dimanfaatkan sebagai

ruang pembinaan dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia.

8

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo mengacu pada visi Badan Pengembangan Bahasa

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 yang mengacu kepada visi

Presiden, yaitu

Terwujudnya Indonesia maju yang b erdaulat, mandiri, dan b erk eprib ad ian,

b erlandask an go tong royong

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai

kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu

diejawantahkan dalam bidang kebahasaan, kesastran, dan perbukuan sebagai upaya

untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian

melalui pengembangan bahasa dan perbukuan.

B. Misi

Visi yang telah ditetapkan oleh Presiden dilengkapi dengan misi untuk mencapai visi

tersebut sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya

7. Pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga

9

Dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan perbukuan, misi tersebut dijadikan pijakan

untuk

1. Meningkatkan mutu bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas

sumber daya manusia

2. Mewujudkan tersedianya buku yang bermurah, murah, dan merata

3. Menguatkan tata kelola dan peningkatan efektivitas birokrasi serta pelibatan

publik

C. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, Badan Pengembangan Bahasa dan

Perbukuan menetapkan tujuan strategis lembaga yaitu Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia Indonesia melalui Bahasa, Sastra, dan Buku. Sementara itu, Tujuan

Strategis Kantor Bahasa Gorontalo adalah Pengukuhan Jati Diri, Karakter, dan Martabat

bangsa melalui bahasa Indonesia serta pemakaian bahasa sebagai sarana pencerdasan

bangsa di Provinsi Gorontalo.

D. Sasaran Strategis

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran

strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2020--2024.

Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

2. Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 3. Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 4. Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina 5. Meningkatnya apresiasi terhadap sastra

6. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa

10

Berikut rumusan Sasaran Strategis dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1

Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

1.1 Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia

2

Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

2.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian

3

Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

3.1 Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina

4 Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina

4.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra

5 Meningkatnya apresiasi terhadap sastra

5.1 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah

5.2 Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah

5.3 Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan

6

Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

6.1 Predikat SAKIP Satker minimal BB

6.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91

11

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan

Kebijakan dan strategi diarahkan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang

mendukung peningkatan daya saing manusia Indonesia untuk menghadapi persaingan

global pada Abad ke-21. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berikut ini.

1. Peningkatan tata kelola pengembagnan bahasa dan perbukuan melalui dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;

2. Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;

3. Pembinaan bahasa dan sastra;

4. Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; dan

5. Pengembangan sistem perbukuan.

Arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan pada tahun

2020—2024 menjadi awal perjalanan bahasa dan perbukuan. Bergabungnya Perbukuan

menjadi salah satu satuan kerja pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

(dahulu) memperkaya tugas dan fungsi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan

hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun

2024. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi,penelitian, masukan pemangku

kepentingan, dan aspirasi masyarakat.Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi

dan lingkungan di masa depan.

Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020--2024 didasarkan pada percepatan

peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan peningkatan

12

Pendidikan Karakter, pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan

inovasi.

B. Arah Kebijakan Kantor Bahasa Gorontalo

Arah kebijkan Kantor Bahasa Gorontalo mendukung/ perwujudan arah kebijakan dan

strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendorong tercapainya

sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar

pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan

karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan,pembinaan, pelindungan bahasa

dan sastra, serta peningkatan bahasaIndonesia menjadi bahasa internasional. Arah

kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud

dan diturunkan pada visi dan misi Kantor Bahasa Gorontalo sebagai salah satu Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatnya mutu pengembangan kosakata bahasa Indonesia

2. Meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang

terbina dalam penggunaan bahasa Indonesia

3. Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang rawan punah

4. Meningkatnya apresiasi terhadap sastra

5. Meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia di lembaga pemerintah

dan swasta

6. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan

Badan Bahasa

13

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Bahasa

Gorontalo membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar

regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No. Kebutuhan Regulasi Dasar Pembentukan Regulasi

1. Peraturan Daerah Provinsi

Gorontalo tentang Pengutamaan

Bahasa Negara di Ruang Publik

Provinsi Gorontalo

Undang-Undang no 24 tahun 2009,

Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019

tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.

2. Peraturan Gubernur Gorontalo

tentang Pengutamaan Bahasa

Negara dan Pelestarian Bahasa

Daerah


Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019

tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.

3. Peraturan Gubernur tentang

Pembinaan Komunitas Literasi di

Provinsi Gorontalo


Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang

Pengembangan, Pembiinaan dan

Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia,

dan Pelaksanaan Pergub no 22 tahun

2018 tentang Penetapan Bulan Literasi

Daerah

4. Pedoman Pelaksanaan kegiatan

Pelestarian Bahasa dan Sastra

Gorontalo


Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang

Pengembangan, Pembinaan dan

Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

14

D. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2008

Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kantor Bahasa, Kantor Bahasa Gorontalo di

pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu dengan petugas Tata Usaha dan

Kelompok Tenaga Teknis yang menjabat Fungsional Tertentu.

15

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Bahasa Gorontalo mengisi seluruh jabatan

pada peta jabatan dengan rincian sebagai berikut

16

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional,

Kemendikbud menetapkan satu sasaran strategis yang merupakan kondisi yang

ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari dua

program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap

sasaran strategis diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Sasaran

Strategis sebagai berikut.

Sasaran/

Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan

Target

2020 2021 2022 2023 2024

SS 4 Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

IKSS 4.1 Rata-Rata Skor Kemahiran

Berbahasa Indonesia

Skor 510 515 520 525 530

IKSS 4.2 Jumlah Penutur Muda

Bahasa Daerah

Orang 34.000 50.000 66.000 82.000 98.000

IKSS 4.3 Indeks Pembangunan

Kebudayaan

Indeks 55,5 57,3 59,1 60,9 62,7

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian program setiap sasaran

program diukur dengan menggunakan lima Indikator Kinerja program sebagai

berikut.

KODE SASARAN DAN

INDIKATOR SATUAN

ANGK

A

DASAR

TARGET

2020 2021 2022 2023 2024

SP 1 Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia

IKP 1.1 Persentase Penutur Bahasa

Indonesia Mahir Teruji

Persen 42 42 44 46 48 50

17

IKP 1.2 Persentase Wilayah yang

Mengutamakan Bahasa

Indonesia di Ruang Publik

Persen 16 26 35 45 55 65

SP 2 Meningkatnya budaya literasi

IKP 2.1 Nilai Dimensi Budaya

Literasi IPK (Indeks

Pembangunan Kebudayaan)

Indeks 55,03 58,2 61,4 64,6 67,8 71,04

SP 3 Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah

IKP 3.1 Indeks Daya Hidup Bahasa

Daerah

Indeks 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59

SP 4 Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional

IKP 4.1 Jumlah Negara yang

Mengajarkan Bahasa

Indonesia

Negara 29 30 31 32 33 34

IKP 4.2 Jumlah Pemelajar BIPA Orang 70.865 75.865 80.865 85.865 90.865 95.865

SP 5 Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas

IKP 5.1 Predikat SAKIP Badan

Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa Minimal

BB

Predikat B BB BB BB BB BB

IKP 5.2 Jumlah Satker di Badan

Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa

Mendapatkan Predikat ZI-

WBK/WBBM

Satker 2 5 5 5 5 5

IKP 5.3 Rata-rata Nilai Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan

RKA-K/L Satker Minimal

91

Nilai 90 91 92 93 94 95

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan setiap sasaran

kegiatan diukur dengan menggunakan lima indikator kinerja kegiatan sebagai

berikut.

18

Kode Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator

(IKSS,IKP,IKK) Satuan

Target

2020 2021 2022 2023 2024

2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

SK Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

IKK Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa

Indonesia (UKBI)

Baterai 22 27 32 36 40

IKK Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan Naskah 18 25 32 39 46

IKK Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan Naskah 89 96 103 110 117

IKK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan

dan Kesastraan melalui Penelitian

Dokumen 43 32 32 32 32

SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia

IKK Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia Kosakata 130.030 147.522 165.014 182.506 200.000

SK Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

IKK Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara

Kebahasaan

Lembaga 323 435 547 659 771

IKK Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi

Penutur Asing (BIPA)

Orang 993 1.213 1.433 1.635 1.873

IKK Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium

Kebahasaan

Bahan 50 75 100 125 150

2022 Pembinaan Bahasa dan Satra

SK Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

IKK Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia

Terbina

Lembaga 3.589 3.977 4.365 4.752 5.140

SK Tersedianya Buku Pengayaan untuk Mendukung Literasi Membaca

IKK Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan Judul 100 125 150 175 200

IKK Jumlah Buku Pengayaan Literasi Judul 711 786 861 961 1061

IKK Jumlah Buku Pengayaan yang Digunakan

dalam Pendidikan untuk Meningkatkan

Literasi Membaca

Buku 120 180 240 300 360

SK Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina

IKK Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga

Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan

Bersastra

Orang 73.050 80.355 88.390 97.229 106.952

5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah

SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah

IKK Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam

Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan

Terancam Punah

Orang 17.000 25.000 33.000 41.000 49.000

19

IKK Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam

Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan

Terancam Punah

Orang 17.000 25.000 33.000 41.000 49.000

IKK Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan Sastra 6 10 14 18 22

2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan

Bahasa dan Sastra

SK

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

IKK Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB Predikat BB BB BB BB BB

IKK Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK Satker 5 2 2 2 2

IKK Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91

Nilai 91 92 93 94 95

Berdasarkan target kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa

Provinsi Gorontalo menargetkan kinerja 2020—2024 sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2020 2021 2022 2023 2024


Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia

Kosakata 500 500 500 500 500


Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian

Dokumen 1 - - - -


Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina

Lembaga 35 65 65 65 65

Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah

Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra

Orang 920 600 600 600 600

Meningkatnya apresiasi terhadap sastra

Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah

Orang 30 60 60 60 60

Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah

Orang 30 60 60 60 60

20

Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan

Sastra 1 1 1 1 1


Predikat SAKIP Satker minimal BB

Predikat BB BB BB BB BB

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91

Nilai 91 91 91 91 91

B. Kerangka Pendanaan

Pada pencapaian target kinerja tersebut dibutuhkan kerangka pendanaan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan guna pencapaian indikator kinerja. Kerangka

pendanaan Kantor Bahasa Gorontalo disusun dengan memerhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Rincian kerangka pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo untuk alokasi

2020—2024 sebagai berikut

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ALOKASI ANGGARAN

2020 2021 2022 2023 2024


Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia

115.126.000 199.054.000 164.357.240 170.109.743 176.063.584


Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian

163.064.000 - - - -


Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina

366.946.000 316.651.000 348.316.000 360.507.164 373.124.914

Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah

Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra

804.376.000 681.548.000 749.702.800 787.187.940 826.547.337

Meningkatnya apresiasi terhadap sastra

Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah

133.732.000 500.634.000 550.697.400 605.767.140 666.343.854

Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah

125.486.000 119.266.000 161.009.100 217.362.285 293.439.085

21

Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan

17.600.000 22.400.000 24.640.000 27.104.000 29.814.400


Predikat SAKIP Satker minimal BB 893.193.000 399.140.000 26.662.054.000 459.011.000 527.862.650

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91

1.658.621.000 1.689.475.000 1.858.422.500 2.044.264.750 2.248.691.225

b. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan pelaksanaan rentra serta pencapaian target renstra dilakukan

secara berkala dengan Pemantauan dan pelaporan dilakukan menggunakan

beberapa aplikasi, antara lain, MoLK Kemdikbud (Monitoring dan Laporan

keuangan), SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), e-

monev PP 39 Bappenas, Simproka Kemdikbud, dan e-kinerja Kemdibud.

Pemantauan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan

pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan dalam

pelaksanaan program dan anggaran untuk mengantisipasi dengan strategi

pemecahan masalah yang sesuai. Sedangkan evaluasi dilaksanakan sebagai

bentuk pengendalian pelaksanaan program dan target rencana strategis. Dengan

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) terhadap rencana strategis.

22

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Gorontalo telah disusun berdasarkan RPJMN

dan Renstra Kemdikbud Tahun 2020--2024, serta Renstra Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan

Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya 1) mengkaji dokumen yang

relevan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra

khususnya, dan pendidikan umumnya; 2) interaksi dengan para pemangku kepentingan

yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra

baik pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Universitas, dan media massa lokal

di provinsi Gorontalo; 3) menganalisis seluruh capaian kinerja pembangunan

pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini; 4) menyusun Renstra.

Renstra ini menjadi acuan bagi Kantor Bahasa Gorontalo dalam melaksanakan berbagai

program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23

Documents

RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI ......Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024. B. Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian