RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/Renstra/renstra...RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN ... tentang Pembentukan Kabupaten

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH KABUPATEN MAJALENGKANOMOR : TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH2017

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 183 Tahun 2017

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiaporganisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyusunRencana Strategis (renstra) ;

b Bahwa dokumen Rencana Strategis OPD merupakanpedoman dalam menyusun program dan kegiatanprioritas serta capaian kinerja (outcome) OPD ;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlumenetapkan Perubahan Rencana Strategis BadanPerencanaan Pembangunan,dan PengembanganDaerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta danKabupaten Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493)yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4700);

10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4663);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKepada Pemerintah, Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4693);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);

17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015 - 2019

18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2011 tentang Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 517);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2008 Nomor 2);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011Nomor 11);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2014 Nomor 1).

24.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Majalengka (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan PerencanaanPembangunan Penelitian dan Pengembangan daerahKabupaten Majalengka 2014-2018, sebagaimanatercantum dalam lampiran kebuputusan ini merupakanbagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan PerencanaanPembangunan Penelitian dan Pengembangan daerahKabupaten Majalengka 2014-2018 adalah dokumenperencanaan program dan kegiatan prioritas OPDsebagai acuan dalam penyusunan Rencana KerjaTahunan.

KETIGA : Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimanatercantum dalam Perubahan Rencana Strategis BadanPerencanaan Pembangunan Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Majalengka padapelaksanaanya akan menyesuaikan dengan Kebijakandan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan didalamnya akan diadakanperubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MajalengkaPada tanggal : 9 Maret 2017

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan DaerahKabupaten Majalengka

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si

RPJMD Kab. MajalengkaTahun 2014 - 2018

Hal i

Pemerintah Kabupaten Majalengka

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………… iDAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iBAB I PENDAHULUAN ...........……………………………………………………………………… I - 1

1.1. Latar Belakang .................………………………………………………………… I - 11.2. Dasar Hukum .................................……………………………………………… I - 21.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………… I - 101.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………..…. I - 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATENMAJALENGKA ……………………………………………………………......... II - 12.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda …………………. II - 1

2.1.1. Tugas …………………………………………….. ……………………… II - 12.1.2. Fungsi ……………………………………………………………………. II - 12.1.3. Struktur Organisasi ………….…………………………………….. II - 2

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Majalengka ….. ……………… II - 42.2.1. Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten

Majalengka …… …………………………………………………….... II - 42.2.2. Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten

Majalengka ………………………………….………………………… II - 52.3. Kinerja Pelayanan Bappeda………………………………………………..…. II - 72.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bappeda ……………………………………………………………………………….. II - 14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ………… III - 13.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Bappeda ……………………………………………………………… III - 13.2. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ……………………………………. ................ III - 53.3. Penetuan Isu-Isu Stratgeis ……………………………………………………. III - 34

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ….… IV - 14.1. Visi dan Misi ………………………………………..…...………………………...… IV - 14.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……………………..………… IV - 24.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda ………………………………………….. IV – 7

RPJMD Kab. MajalengkaTahun 2014 - 2018

Hal ii

Pemerintah Kabupaten Majalengka

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKASI KINERJAKELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……….………. V - 1

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………………… VI - 1

BAB VII PENUTUP ……………………………………………….…………………………………………. VII - 1

Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka

Hal I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2014-

2018 telah ditetapkan pada 9 September 2014 melalui Surat Keputusan

Kepala BAPPEDA Nomor 1382 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun

2014- 2018. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan struktur

Organisasi yang ada di pemerintah Kabupaten Majalengka dan

diterbitkannya Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Majalengka. Dimana dalam perda tersebut mengatur

bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Majalengka berubah struktur organisasi dan kewenangan menjadi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Kabupaten Majalengka sehingga berimplikasi adanya

perubahan tugas pokok dan fungsi Bappelitangda serta dokumen

perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru.

Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi, maka dilakukan

pula review dan revisi terhadap Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra Bappelitbangda

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan hasil review yang

dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi ;

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD ;

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja ;

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.


Hal I- 2

Penyederhanaan kegiatan Perencanaan strategis merupakan

proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan

yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan

antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang

terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta

tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan

demikian rencana strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang

bagaimana Bappelitbangda akan mencapai tujuannya. Perubahan

Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka merupakan

dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2014-2018

yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan

pembangunan selama lima berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang

dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda dalam

mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah

terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika

pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat

dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum


Hal I- 3

Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

2014-2018 disusun dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Hal I- 4

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara



10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);


Hal I- 5

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019


Hal I- 6

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 517);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2008 Nomor 2);


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor

11);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014

Nomor 1).


Hal I- 7


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi,

misi, tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, termasuk

strategis dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam

program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan

misi organisasi serta sebagai pertejemahan dari visi, misi Pemerintah

Kabupaten Majalengka.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka Tahun 2014-2018 adalah untuk merevisi Renstra Bappeda

2014-2018 menyesuaikan dengan nomenklatur dan kewenangannya

berdasarkan peraturan daerah nomor 14 tahun 2016. serta mendukung

pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, melalui perencanaan yang

terarah, terukur dan bersinergi.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Tahun

2014-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :


Hal I- 8

BAB I : PENDAHULUANBab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,makud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KAB. MAJALENGKABab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan StrukturOrganisasi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan OPD,serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahanberdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan RenstaRenstar Bappenas dan Renstra Bappelitbangda Provinsi JawaBarat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANBab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Bappelitbangda,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda sertaStrategi dan Kebijakan Bappelitbangda.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFBab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, IndikatorKinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPELITBANGDA YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini menggambarkan Indikator Kinerja Bappelitbangda yangsecara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapaiBappelitbangda ditahun mendatang sebagai komitmen untukmencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP


Hal II- 1

BAB IIGAMBARAN PELAYAN BAPPELITBANGDA

KABUPATEN MAJALENGKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda2.1.1. Tugas

Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi

Bappelitbangda, maka perlu kiranya memahami Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Majalengka serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan

Fungsi Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malalengka

bahwa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah merupakan unsur perencana

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala

Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah

melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah

dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah.

2.1.2. FungsiDalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah ;


Hal II- 2

2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan

daerah;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

daerah; dan

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Ranah perencanaan pembangunan daerah yang sampai

saat ini dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

meliputi bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Pelayanan

Dasar Dan Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan Penataan Ruang

& Infrastuktur dan Bidang Penelitian Dan Pengembangan.

2.1.3. Struktur OrganisasiUntuk melaksanakan tugas pokok Bappelitbangda, Kepala

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka didukung oleh unsur

organisasi sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi Badan terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Badan;

2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian;

3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang;

4. Jabatan Fungsional.

b. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris

a. Kepala Sub Bagian Umum

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

a. Kepala Sub Bidang Distribusi


Hal II- 3

b Kepala Sub Bidang Produksi

c. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif

4. Kepala Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar Dan Kesra

a. Kepala Sub Bidang Pendidikan

b. Kepala Sub Bidang Kesehatan

c. Kepala Sub Bidang Kemiskinan

5. Kepala Bidang Perenc. Penataan Ruang & Infrastuktur

a. Kepala Sub Bidang Infrastuktur

b. Kepala Sub Bidang Permukiman

c. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Dan Mitigasi

6. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan

a. Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Analisa

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Program.

c. Kepala Sub Bidang Data

7. Jabatan Fungsional.


Hal II- 3

Gambar 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN MAJALENGKAPERDA NO: 14 TAHUN 2016


Hal II- 4

2.1.4. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

Organisasi Bappelitbangda dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya

apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya pada

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber

daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana perkantoran. Sumber daya aparatur

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka tahun 2017 sebanyak 43 Aparatur Sipil Negara,

yang terdiri dari jabatan struktural (Esselon II, III dan IV), fungsional umum dan 6

orang pegawai tidak tetap / Pegawai Harian Lepas (PHL). Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 2.1 tentang pegawai Bappelitbangda berdasarkan jabatan, Tabel 2.2

tentang pegawai Bappelitbangda berdasarkan kelompok kerja dan Tabel 2.3 tentang

pegawai Bappelitbangda berdasarkan pendidikan.

Tabel 2.1Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan Jabatan

Tahun 2017

NO Jabatan Strukturaldan Fungsional

JumlahPegawai

TingkatDiklat

Jml Pegawaiyg mengikuti %

1. Esselon II 1 Pim II 1 1002. Esselon IIIa 1 Pim III 1 1003. Esselon IIIb 4 Pim III 4 1004. Esselon Iva 15 Pim IV 6 405. Fungsional khusus 1 Arsiparis 1 1006. Fungsional Umum /

Pelaksana21 - - -

7. PHL 6 - - -Jumlah 49

Sumber : Data Kepegawaian Bappelitbangda Tahun 2017


Hal II- 5

Tabel 2.2Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan Kelompok Kerja

Tahun 2017

N0 Kelompok Kerja Laki-laki

Perempuan Jumlah PTT

PHL(PenjagaMalam

/CleaningService)

Total

1 Sekretariat 8 7 15 - 6 21

2PerencanaanPerekonomian

4 4 8 - - 8

3PerencanaanPelayanan Dasar DanKesra

6 1 7 - - 7

4Perenc. PenataanRuang & Infrastuktur

4 2 6 - - 6

5PenelitianDan Pengembangan

5 1 6 - - 6

6 Fungsional/ Arsiparis - 1 1 - - 1

Jumlah 27 16 43 - 6 49Sumber : Data Kepegawaian Bappelitbangda Tahun 2017

Tabel 2.3Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan Tingkat

PendidikanTahun 2017

N0 PendidikanStatus Kepegawaian Total

PNS CPNS TKK1 SD - - - -2 SMP - - - -3 SMA 9 - 6 154 D1 1 - - 14 D3 - - - -5 D4 1 15 S1 28 - 286 S2 4 - - 4

Jumlah 43 - 49Sumber : Data Kepegawaian Bappelitbangda Tahun 2017


Hal II- 6

Selain sumber daya manusia, bappelitbangda di fasilitasi sarana dan prasarana

pendukung aktifitas perkantoran diantaranya gedung kantor berlantai 1 (satu) dengan

luas lahan 2,675 m2 dan luas bangunan diatasnya terdiri dari ruang kepala Badan, ruang

sekretariat, ruang bidang-bidang dan 2 buah ruang rapat serta 1 unit bangunan sarana

ibadah (mushola). Selain tanah dan bangunan untuk kelancaran aktifitas perkantoran di

fasilitasi pula sarana alat-alat besar (mesin genset) alat angkutan (kendaraan operasional

2 unit motor), alat ukut (GPS), alat-alat kantor dan rumah tangga, (mebeleur, computer

PC dan notebook/laptop, printer, AC, TV, Alat komunikasi dan audio (sound system,

kamera, projector , dll) serta jaringan instalasi listrik, telpon, PDAM dan Internet untuk

lebih jelasnya sarana prasarana pendukung aktifitas perkantoran yang dimiliki

bappelibangda sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dilihat pada Tabel 2.4 Sarana

dan Prasarana Bappelitbangda Berdasarkan Laporan Inventaris Barang perlengkapan

kantor s/d 31 Desember 2017.


Hal II- 7

Tabel 2.4Sarana dan Prasarana Bappelitbangda

Berdasarkan Laporan Inventaris Barang perlengkapan kantor s/d 31 Desember 2017

NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/Usul

Tahunperolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan

Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang

Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)

No. Mesin (P.SP.D)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

1 Tanah Bangunan Kantor 00022 Ex Bengkok 1994 L : 2.675 M² Bidang B 1 450.625.000

2TrasnsportableGenerating Set

Shark SG75000

2014 Unit B 1 19.745.000

3 Motor Dinas Win / MCB E 2707 U Besi Pembelian 1996 Unit B 1 7.500.000

4 Motor Dinas RC 100/Bravo E 2904 U Besi Pembelian 1997 Unit B 1 7.900.000

5 GPS Garmin Oregon Mika Pembelian 2012 Buah B 1 7.425.000

6 GPS Garmin Oregon Mika Pembelian 2013 Buah B 2 7.920.000

7Peralatan Jaringan HubInternet

MikaPembelian

1994 Paket B 1 1.490.500

8 Band Kas Akasi Besi Pembelian 2004 Buah B 1 4.750.000

9 Overhead Proyektor Lavina TS Besi Pembelian 2004 Buah B 1 2.395.000

10 Lemari kayu Buffet Kayu Pembelian 2004 Buah B 3 4.500.000

11 Lemari kayu Buffet Kayu Pembelian 2004 Buah B 1 12.350.000

12 Meja Tulis Kayu Pembelian 2005 Buah B 20 28.100.000

13 Kursi Tamu Kayu Pembelian 2006 Buah B 6 7.500.000

14Lemari Arsip untuk arsipdinamis

Datascri BesiPembelian

2006 Buah B 1 44.900.000


Hal II- 8

15 Lemari Es Polytron Besi Pembelian 2007 Buah B 1 2.000.000

16 AC Split Panasonic Besi Pembelian 2007 Unit B 9 67.050.000

17 Alat pemadam kebakaran Protect Besi Pembelian 2007 Buah B 2 5.000.000

18 Mesin ketik Olivety Besi Pembelian 2009 Buah B 1 1.110.714

19 Kursi Rapat Geniotec Kayu Pembelian 2009 Buah B 13 24.800.000

20 Sofa Kayu Pembelian 2010 Set B 2 14.905.000


22 Handy Came Sony Besi Pembelian 2010 Buah B 1 7.425.000

23 PC Unit Compac Besi Pembelian 2010 Unit B 4 37.345.000

24 PC Unit Besi Pembelian 2010 Unit B 3 37.224.000

25 Laptop/Note Book Acer 4540 Besi Pembelian 2010 Buah B 1 9.845.000

26Meja Kerja PejabatEselon II

BesiPembelian

2010 Buah B 1 4.977.500

27Meja Kerja PejabatEselon III

BesiPembelian

2010 Buah B 1 4.977.500

28 Meja Rapat VIP Kayu Pembelian 2011 Buah B 20 22.000.000

29 Mesin penghisap debu Mayaka Besi Pembelian 2011 Buah B 1 1.980.000

30 Mesin Potong Rumput Tasco 328 Besi Pembelian 2011 Buah B 1 2.970.000

31 Televisi Samsung Besi Pembelian 2011 Buah B 1 4.950.000

32 Wireless Tens KE Besi Pembelian 2011 Buah B 1 4.950.000

33 PC Unit Compac Besi Pembelian 2011 Unit B 3 37.290.000

34 Laptop/Note BookSony Vaio ESeires VPCEG18 PG

BesiPembelian

2011 Buah B 3 44.715.000

35 Laptop/Note BookSony Vaio 10VPCEG 28PG/B

BesiPembelian

2011 Buah B 2 29.700.000

36 Printer HP 7000 Mika Pembelian 2011 Buah B 1 16.071.000


Hal II- 9

37 Printer Cannon Mika Pembelian 2011 Buah B 1 7.095.000


39 Rak kayu/Almari Kayu Pembelian 2012 Buah B 3 59.730.000

40 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2012 Buah B 1 9.900.000

41 Alat penghancur kertas Krisbow Besi Pembelian 2012 Buah B 2 7.920.000

42 TelevisiSamsungSeries 4 "51

BesiPembelian

2012 Buah B 1 14.850.000

43 Handy Came Sony Besi Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000

44 PC Unit LG Besi Pembelian 2012 Unit B 5 49.830.000

45 Laptop/Note BookSony Vaio 10VPCEG 38PG/B

BesiPembelian

2012 Buah B 1 14.850.000

46 Laptop/Note BookSony Vaio sVE1426 CVWEI

BesiPembelian

2012 Buah B 2 29.700.000

47 Printer Mika Pembelian 2012 Buah B 1 11.440.000

48Peralatan Jaringan HubInternet

MikaPembelian

2012 Paket B 1 24.860.000

49Kursi Kerja PejabatEselon II

Indachi BesiPembelian

2012 Buah B 1 3.000.000

50Kursi Kerja PejabatEselon III


2012 Buah B 5 14.000.000

51Kursi Kerja PejabatEselon IV


2012 Buah B 12 26.769.000

52 Kursi Putar Kayu Pembelian 2013 Buah B 3 11.880.000



55 PC Unit LG LED Besi Pembelian 2013 Unit B 3 19.800.000

56 Laptop/Note Book Sony Vaio E Besi Pembelian 2013 Buah B 6 89.760.000


58 TP-LINK Mika Pembelian 2013 Paket B 1 24.145.000


Hal II- 10

59 Mesin ketikBrotherM2000TR

BesiPembelian

2014 Buah B 2 4.950.000

60 Rak Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Buah B 5 25.850.000

61 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Buah B 2 4.400.000

62 Band Kas Sentry Safe Besi Pembelian 2014 Buah B 1 9.900.000

63 Alat penghancur kertasKrisbow ZSAAuto 75

BesiPembelian

2014 Buah B 1 3.960.000

64 Kursi Putar Indachi Kayu Pembelian 2014 Buah B 30 49.500.000


66 PC UnitLG LED20M35

BesiPembelian

2014 Unit B 4 29.920.000

67 Laptop/Note BookAcer AspireV5-122

BesiPembelian

2014 Buah B 4 39.820.000

68 Laptop/Note BookLenovo ThinkPad Edge E431

BesiPembelian

2014 Buah B 2 22.440.000

69 PrinterBrother MFC-J910DW

MikaPembelian

2014 Buah B 5 24.750.000

70 PrinterCannon FixmaiX 6560

MikaPembelian

2014 Buah B 3 19.800.000

71 Papan Visuil Kayu Pembelian 2014 Buah B 1 19.800.000

72 Alat Hiasan/Pot Bunga Beton Pembelian 2014 Paket B 1 23.815.000

73Unintemutible PowerSupply (UPS)

Nisson UPS-1200 VA

BesiPembelian

2014 Buah B 3 6.600.000

74 AC SplitLG S12NLAN41

BesiPembelian

2015 Unit Unit 4 19.800.000

75 PC UnitDELL All InOne

BesiPembelian

2015 Unit B 3 112.475.000

76 PC UnitDELL All InOne

BesiPembelian

2015 Unit B 2 41.470.000

77 Laptop/Note BookLenovo ThinkPad Edge E

BesiPembelian

2015 Buah B 1 13.860.000

78 PrinterCannon FixmaMP 237

BesiPembelian

2015 Buah B 5 7.425.000


Hal II- 11

79 PrinterBrother MFC-J2510

BesiPembelian

2015 Buah B 4 19.800.000

80 Rak kayu/Almari Besi Pembelian 2015 Buah B 1 23.925.000

81 Wireless

ProfesionalWirellessMicrophoneUHF GE

Besi

Pembelian

2015 Buah B 2 4.977.500

82Meja Kerja PejabatEselon II

Informa SML-DSR-40

KayuPembelian

2015 Buah B 1 14.960.000

83 ScannerFujitsu fi-5530C2

MikaPembelian

2015 Buah B 1 55.990.000

84 Mesin Potong Rumput Tasco 328e Besi Pembelian 2015 Buah B 1 4.675.000

85 Kotak Saran Kayu Pembelian 2015 Buah B 1 1.496.000

86 Papan Pengumuman Kayu Pembelian 2015 Buah B 1 2.970.000

87 Server/Hardware/Sofware Besi Pembelian 2015 Paket B 1 22.770.000

88 Rak Piring Besi Pembelian 2015 Buah B 1 1.320.000

89 Handy Came

Sony DSR-PD177P DVCAM DigitalCamcorder

Besi

Pembelian

2015 Buah B 1 34.650.000

90 Meja Kerja Eselon IV Besi Pembelian 2016 Buah B 5 32.175.000

91 Meja Kerja Staf 1/2 Biro Besi Pembelian 2016 Buah B 4 5.984.000

92 Kursi Kerja Putar Besi Pembelian 2016 Buah B 4 5.940.000

93 Kursi Kerja Pimpinan Besi Pembelian 2016 Unit Unit 1 19.976.000

94 AC Split Polytron Besi Pembelian 2016 Unit B 2 4.994.000

95 Televisi LG LED Besi Pembelian 2016 Buah B 4 4.455.000

96 Server Besi Pembelian 2016 Buah B 1 147.400.000



99 PC Unit PC ALL IN Besi Pembelian 2016 Buah B 1 34.100.000


Hal II- 12

ONE

100 Laptop/Note Book Tablet Kayu Pembelian 2016 Buah B 5 19.525.000

101 Laptop/Note BookDELL Inspiron15.5000 Series

KayuPembelian

2016 Buah B 4 61.996.000

102 Laptop/Note BookLenovo G40Core i7-4510U

BesiPembelian

2016 Buah B 1 9.212.500

103 Printer CANNON 409.618.550 Mika Pembelian 2016 Buah B 1 13.860.000

104 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2007 Buah B 2 6.300.000

105 Sound SystemYamaha MG206 C

MikaPembelian

2007 Set B 2 54.900.000

106 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2008 Buah B 1 4.900.000

107 Proyektor Acer P52601 Mika Pembelian 2009 Buah B 1 19.700.000

108 Kamera Digital Nikon M 5000 Mika Pembelian 2009 Buah B 1 12.350.000

109 Proyektor Nec NP 215 Mika Pembelian 2010 Buah B 2 24.200.000

110 Proyektor Epson EB Mika Pembelian 2011 Buah B 1 14.520.000

111 Kamera DigitalCannon EOS550 D

MikaPembelian

2011 Buah B 1 12.925.000

112 Proyektor Mika Pembelian 2012 Buah KB 4 49.720.000

113 Kamera DigitalCannon EOS550 D

MikaPembelian

2012 Buah B 1 14.850.000

114 Telephone Mobile IPAD Samsung Mika Pembelian 2012 Set B 2 17.380.000

115 Proyektor Panasonic Mika Pembelian 2013 Buah B 5 4.950.000

116 Sound System GMC Mika Pembelian 2013 Set B 1 14.960.000

117 FaximiliPanasonic KX-FP 701

MikaPembelian

2014 Buah B 1 2.915.000

118 Sound System Fahrenheit Campur Pembelian 2014 Set B 1 4.994.000

119 Proyektor Infocus Mika Pembelian 2015 Buah B 2 14.960.000

120 Proyektor View Sonic Mika Pembelian 2015 Buah B 1 50.270.000


Hal II- 13

121 Kamera Digital Sonny EOS Mika Pembelian 2015 Buah B 2 9.900.000

122 CCTV Mika Pembelian 2016 Buah B 1 15.994.000

123Bangunan GedungKantor

Beton APBD II 2015Permanen

Unit B 1 1.169.603.291

124Bangunan GedungKantor


Unit B 1 99.542.000

125 Mushola Beton APBD II 2008 Permanen Unit B 1 62.320.000

126Penataan HalamanKantor


Unit B 1 79.338.000

127Penataan HalamanKantor


Unit B 1 60.940.000

128Bangunan Auning /Kanofi Musholla

Besi APBD II2014 Permanen

Unit B 1 39.930.000

129Bangunan Auning /Kanofi Parkir

Besi APBD II2015 Permanen

Unit B 1 68.062.500

130Bangunan Auning /Kanofi Parkir

BesiPembelian

2016 Buah B 1 76.945.000

131 Instalasi Listrik 112.269.000 Campur Pembelian 1994 Unit B 1 19.900.000

132 Instalasi Listrik Campur Pembelian 2012 Unit B 1 34.595.000

133 Instalasi Telepon Campur Pembelian 1994 Unit B 1 7.900.000


135 Instalasi Telepon Campur Pembelian 2015 Unit B 1 7.975.000


137Papan StrukturOrganisasi

KayuPembelian

2017Buah

B 1 1.980.000

138 Jam Dinding Mika Pembelian 2017 Buah B 1 2.444.750

139 Kompor Gas Besi Pembelian 2017 Buah B 7 750.000

140 Piring Pembelian 2017 Buah B 1 1.188.000

141 AC Split Besi Pembelian 2017 Buah B 8 4.994.000

142 Mesin TikOLYMPIA SM18

BesiPembelian

2017Buah

B 1 2.497.000


Hal II- 14

143 Laptop/Note Book MckBook Besi Pembelian 2017 Buah B 1 24.310.000

144 Laptop/Note Book Pavilion Besi Pembelian 2017 Buah B 1 13.805.000

145 PC Unit HP Besi Pembelian 2017 Unit B 2 34.705.000

146 Kursi Rapat Besi Pembelian 2017 Buah B 40 19.800.000

147 Sofa Besi Pembelian 2017 Buah B 1 5.940.000

148 Lemari Arsip Informa Besi Pembelian 2017 Buah B 2 7.480.000

149 Notebook IdeadPaad Besi Pembelian 2017 Unit B 1 13.915.000

150 AC Polytron Besi Pembelian 2017 Buah B 1 13.519.000

151 Pendingin ACWall, 2 PK,

CS-PN18RKPBesi

Pembelian2017

BuahB 1 9.625.000

152 Printer Officejet 7652 Mika Pembelian 2017 Buah B 4 18.502.000

153 Faximile Panasonic Mika Pembelian 2017 Buah B 1 4.950.000

154 Pompa Air Besi Pembelian 2017 Buah B 1 1.992.375

155 Pembuatan Kolam Besi Pembelian 2017 Paket B 1 95.875.000

156 Kulkas Sharp Besi Pembelian 2017 Buah B 2 9.702.000

157 Jaringan Air Minum BesiPembelian

2017Paket

B 16.941.000,00

158 Monitor/Display BenQ Besi Pembelian 2017 Unit B 1 78.936.000

159 Kursi Rapat Besi Pembelian 2017 Buah B 14 14.092.100

160MikrotikHadwarw/Software

BesiPembelian

2017Buah

B 1 4.996.750

161 Sumur PantekPembelian

2017Paket

B 14.950.000,00

162 GensetM0del GFS-50Power

BesiPembelian

2017Unit

B 1 198.660.000,00

163 Komputer/PC PC Unit Besi Pembelian 2017 Unit B 2 17.891.500

164Penataan Bangunan PusatData Informasi Pembelian

2017Paket

B 175.005.000,00


Hal II- 15

JUMLAH 4.799.768.805,00

Sumber : Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Bappelitbangda, 2017


Hal II- 4

2. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Majalengka serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Malalengka bahwa, maka jenis pelayanan yang

dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsinya adalah sebagaimana tabel 2.5.

Untuk menjaga konsistensi dalam kualitas perencanaan khususnya

perencanaan tahunan, Bappelitbangda Kabupaten Majalengka telah

bersertifikat ISO 9001:2008 ruang lingkup Penyusunan RKPD. Hal tersebut

diantaranya dalam rangka perwujudan good governance dan clean goverment.


Hal II- 14

Tabel 2.5Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Kabupaten Majalengka

NOIndikator Kinerja

sesuai Tugas danFungsi OPD

TargetSPM

TargetIKK

TargetIndikatorLainnya

Target Renstra OPDTahun ke-

Realisasi CapaianTahun ke-

Rasio Capaian padaTahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1ProgramPengembanganData dan Informasi- Tersusunnya

evaluasilaporanpelaksanaanprogram/kegiatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Tersusunnyadokumenperencanaan

1 1 1 1 11

1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Tersusunnyalaporanperencanaanpembangunanrawan bencana

1 - - - -

1

- - - - 100% - - - -

- Tersusunnyaprofil daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%


Hal II- 15

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Program KerjasamaPembangunan- Terselenggaranya

koordinasi yangdinamis denganwilayahperbatasan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Musrenbangkabupaten,bakorwil III,Propinsi Jabardan pusat

9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 55,55% 55,55% 55,55% 55,55% 55,55%

- Masuknyainvestor keKabupatenMajalengkasebanyak 25investor

5 5 5 5 5 - - - - - - - - - -


Hal II- 16

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Koordinasidengan BakorwilIII, Propinsi Jawardan pusatsebanyak 2kali/tahun

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPerencanaanPengembanganWilayah Stretegisdan cepat tumbuh- Adanya

sosialisasikebijakanPemerintah

0 1 2 3 4 - - - - - - - - - -

- Adanyakoordinasipenetapanpengembanganwilayah strategisdan cepat tumbuh

1 2 3 3 3 - - - - - - - - - -


Hal II- 17

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Menyusunperencanaanpembangunaniwlayah strategisdan cepat tumbuh

- - - - - - - - - - - - - - -

Programpeningkatankapasitaskelembagaanperencanaanpembangunandaerah- Jumlah aparatur

yang mengikutipendidikan,latihan ataukursusperencanaan(PendidikanS1/S2/DiklatKursus)

2/2/1 2/1/3 2/1/3 2/1/3 2/1/3 - - 1/1/3 - - - - 0/50/100 - -


Hal II- 18

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Perda RTRW,LKPJ, RPJPD,Perbup RKPD,RPJMD, Lakip

2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- JafungPerencanaan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

ProgramPerencanaanekonomi- Dokumen

masterplan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Validasi dataindicator ekonomiper kecamatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Dokumenperencanaanpengembanganekonomikerakyatan

1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

- Peta kemiskinan 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 100% 100% 100% 100%ProgramPerencanaan SosialBudaya


Hal II- 19

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- PenyususnanMasterplanPendidikan

- - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -

- Terlaksananyakegiatankoordinasiperencanaanpengembanganbidang kesehatan

- - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -

- Terlaksananyakegiatankoordinasiperencanaanbidang soaial danbudaya

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 50% 50% 50% 50% 50%

ProgramPerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam- Terlaksananya

koordinasi sistemperhubungan

4 4 4 4 4 - - - - - - - - - -


Hal II- 20

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Tersusunnyakoordinasisumberdaya alam

4 4 4 4 4 - - - - - - - - - -

ProgramPerencanaanPengembanganDaerah RawanBencana- Penyusunan profil

daerah rawanbencana

1 - - - - 1 - - - - 100% - - - -

- Terlaksananyakegiatankoordinasi daerahrawan bencana

4 4 4 4 4 - - - - - - - - - -

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah


Hal II- 21

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Adanya dasarhukumperencanaanpembangunan(RPJMD)

- - - - 1 - - - - 0 - - - - 0%

- Sebagaipedoman danarah kebijakanpimpinan daerah(RPJMD)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Sebagaipedoman SKPD(RPJMD)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Meningkatnyakinerjaprogram/kegiatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Meningkatnyaefesiensi danefektifitas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Evaluasipelaksanaanprogram/kegiatan(LKPJ)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%


Hal II- 22

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Perkembanganindikator makro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

- Laporan realisasidana APBDKabupaten,APBD Provinsi,APBN tugaspembantuan dandana sektoral

- Meningkatnyakoordinasi antarPEP SKPD

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100% 100% 100%

- Tersedianyalaporanevaluasinya(evaluasi midtermRPJMD)

- - 1 - - - - 1 - - - - 100% - -

- Evaluasipelaksanaanprogram/kegiatanperkembanganmakro (LKPJ-AMJ)

- - - - 1 - - - - 1 - - - - 100%


Hal II- 23

NOIndikator Kinerja


TargetSPM

TargetIKK





1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Adanya dasarhukumperencanaan satutahun (RKPD)

- Pedoman SKPD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100% 100% 100%


Hal II- 24

Tabel 2.6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda


Uraian

Anggaran pada Tahun ke-(Dalam Jutaan) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-Rata-rata

Pertumbuhan

2009 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BelanjaBelannja TidakLangsung

Belanja Pegawai 2,926 2,926 2,402 2,803 2,786 2,640 2,640 2,388 2,730 2,649 0.90 0.90 0.99 0.97 0.95 -1.62 -0.21

Belanja Langsung

Belanja Pegawai 996 1,095 1,408 2,420 2,963 700 770 1,307 2,345 2,712 0.70 0.70 0.93 0.97 0.92 18.28 4.5Belanja barang danJasa 3,007 3,308 3,064 5,165 4,410 2,824 3,106 2,943 4,877 4,040 0.94 0.94 0.96 0.94 0.92 4.94 4.5

Belanja Modal 136 150 305 425 324 130 144 302 422 322 0.96 0.96 0.99 0.99 0.99 11.40 11.76


Hal II- 14

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BappelitbangdaBappelitbangda sebagai salah satu OPD yang melaksanakan salah satu

urusan pemerintahan, dalam melaksanakan dan upaya meningkatakan

pelayanan perlu menidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantang

yang dihadapai terdiri dari dua kategori yaitu permasalahan yang merupakan

faktor kelemahan dan potensi yang merupakan faktor kekuatan.

Sebagaimana hal tersebut di atas dalam upaya peningkat kuantitas dan

kualitas pelayanan yan akan dilaksanakan Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka untuk lima tahun ke depan, teridentifikasi permasalahan-

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai kebutuhan unit kerja.

2. Masih terdapatnya penempatan SDM di masing-masing bidang yang

belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan

keahlian.

3. Tingkat pekerjaan pada waktu-waktu tertentu cukup tinggi.

4. Belum adanya Fungsional Perencana yang diharapkan akan lebih fokus

dan optimal terhadap perencanaan.

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik secara

kuantitas maupun kualitasnya.

6. Dalam proses perencanaan kabupaten terkadang terhambat dalam

proses penganggaran karena berada pada kewenangan OPD lain.

7. Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan belum sepenuhnya menjadi

bahan kebijakan dan sebagai bahan tindaklanjut.

8. Dalam proses perencanaan, ketersediaan data dan informasi belum

optimal.

9. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan

dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

10.Perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang relatif

singkat dan juga antara perundangan yang satu dan yang lainnya

kadang berbenturan.


Hal II- 15

11.Masih adanya multi tafsir terhadap perundang-undangan yang

menimbulkan terjadi bias dalam proses perencanaan.

Sedangkan faktor potensi yang dimiliki Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka pada saat ini yang merupakan sebagai kekuatan dalam

melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata

berpendidikan sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-

bidang dioptimalkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Pengelolaan keuangan organisasi secara otonomi diharapkan dapat

memfasilitasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan

waktu yang ditentukan.

4. Sudah banyak produk perencanaan yang dihasilkan, diharapakan dapat

menjadi referensi dalam perencanaan lainnya.

5. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola

komunikasi yang lancar secara horisontal maupun vertikal.

Selain itu dalam menghadapi pelayanan ke depan perlu diidentifikasi

faktor-faktor peluang yang dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka. Peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Bappelitbangda

Kabupaten Majalengka diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peran Bappelitbangda sebagai unit perencana dan sebagaimana amanat

perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah akan

semakin strategis. Dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan

menjadi acuan/pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.


Hal II- 16

2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan serta

mempercepat dalam proses pencarian maupun transfer data dan informasi

yang dibutuhkan dalam perencanaan.

3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap keinginan

pembangunan daerah yang optimal.

4. Transfaransi dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan

daerah merupakan peluang dibangunnya sinergitas antara pelaku

perencana baik secara politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top

down.

5. Terbukanya kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan

dalam bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun informal.

6. Era otonomi daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam perencanaan

pembangunan dan perlu meningkatkan sinergi dan komunikasi antara

pusat, provinsi dan daerah.

Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka maka perlu disusun strategi untuk

menghadapi pelayanan Bappelitbangda dalam perencanaan untuk lima tahun

ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan informasi;

2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;

3. Implentasi perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT);

4. Peningkatan kesejahteraan aparatur;

5. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima

yaitu yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan

(confidence), peduli (care) dan berwujud (tangible).

6. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM didukung dengan

kemampunan 3 C, yaitu : kreatif (creatif), siap menghadapi tantangan

(corage) dan siap menghadapai perubahan (leave change) ;

7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya;

8. Penerapan sistem reword and punishment yang berkeadilan;


Hal II- 17

9. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme

perencanaan dan penganggaran;

10. Mengoptimalkan pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top down dan

Bottom up dalam proses perencanaan;

11. Menjaga kondusifitas dalam rangka kelancaran proses perencanaan.


Hal III- 1

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappelitbangda

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan

pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam memberikan pelayanan,

senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal

maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu

prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar

merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.

Sebagaimana identifikasi permasalahan yang telah dibahas pada

bab sebelumnya, bahwa hal-hal tersebut apabila tidak diantisipasi dengan

faktor kekuatan yang ada akan menjadi suatu ancaman dan peluang-

peluang ke depan dalam upaya peningkatan peran dan pelayanan

Bappelitbangda akan terkendala.

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan

didasarkan pada hasil pengisian Tabel identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi OPD.


Hal III- 2

Tabel 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

AspekKajian

Capaian/KondisiSaat ini

StandaryangDigunakan

Faktor yang Mempengaruhi PermasalahanPelayananOPD

INTERNAL(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL(DILUARKEWENANGANOPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PerencanaanPembangunan

TersedianyaDokumenRPJMD,RKPD,RenstraOPD,RenjaOPD

Permendagri 54Tahun2010

Merumuskan,mengkoordinasikan,membina, danmengevaluasipenyusunandanpelaksanaankebijakanterkaitperencananpembangunan

Analisiskebutuhananggaran yangdipadukandengan programdan kegiatanserta capaianindikator kinerja

Sinkronisasidokumenrencanapembangunan antar pusatdan daerahbelumoptimal

PenataanRuang

TersusunnyaRTRWKabupatenMajalengka Tahun2011-2031

Undang-UndangNomor 26Tahun2007tentangPenataanRuang danPeraturanPemerintah Nomor26 Tahun2008tentangRencanaTataRuangWilayah

Menyusun danmelakukanpengendalianketataruanganwilayah secaramakro

Melakukankoordinasidengan wilayahkabupaten yangberbatasanlangsung dalammensinergikanketetataruangan

Belum adanyaregulasi untukmenetapkanrencana induk(masterplan)dari setiapkawasan


Hal III- 3

AspekKajian

Capaian/KondisiSaat ini

StandaryangDigunakan

Faktor yang Mempengaruhi PermasalahanPelayananOPD

INTERNAL(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL(DILUARKEWENANGANOPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Nasional

Belumdisusunnyapenegasanruang secarasubstansialuntuk PusatKegiatanWilayah(PKW), PusatKegiatanLokal (PKL)dan PusatPelayananKawasan(PPK) sertaPusatPelayananLingkunganBelumsinergisnyaperencanaankawasanstrategisterutama diwilayahrencana BIJBKecamatanKertajati


Hal III- 4

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penelaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan

selama lima tahun dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil identifikasi Bappelitbangda terhadap faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati, merupakan input bagi

perumusan strategi pelayanan Bappelitbangda. Dengan demikian isu-isu yang

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi

juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan

pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program

Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3.2.Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah

Visi: Majalengka Makmur

NoMisi dan ProgramBupati dan Wakil

Bupati terpilih

PermasalahanPelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi 2: Membangun

tata kelolapemerintahan yangbaik (good governance)dengan berorientasipada peningkatankualitas pelayananpublik dan peningkatankesejahteraan aparatur

1. Sinkronisasidokumenrencanapembangunan antarpusat dandaerahbelumoptimal;

2. Kualitas dan

1. Belumoptimalnyakeseragamantingkatketepatandalampelaporan dariOPD;

2. Belumoptimalnya

1. Dukungananggaranyangcukupmemadai;

2. Saranadankelengkapanpekerjaana. Program


Hal III- 5

PerencanaanPembangunanDaerah;

b. ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi;

c. ProgramPerencanaanSosial Budaya;

d. ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam;

e. ProgramPenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh;

kuantitassumberdayaperencanaanmasihrendah.

pengelolaandatapembangunan;

3. Penegmabangan SDM bagipara perencanamasih terbatas;

4. Belumterealisasinyapengakuanjabatanfungsionalperencana

yangcukupmemeadai;

3. DukunganPemerintah danPemerintah Provinsibagi upayapeningkatan kualitasperencanaan

3.3 Telaahan Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat

Pada dasarnya sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan sebagai

leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah, antara Bappelitbangda

Kabupaten Majalengka dan Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat harus mampu

merumuskan dan mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan baik yang

bersifat jangka panjang, jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan

serta dokumen yang bersifat kajian-kajian bidang pembangunan. Parameter yang

dapat dianalisis secara nyata bahwa baik dokumen perencanaan tahunan berupa

RKPD maupun dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) telah mampu

disusun, sebagai pendoman utama pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemudian dalam merealiasikan renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat,

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka berperan untuk mampu mensinergikan


Hal III- 6

capaian indikator kinerjanya. Sehingga terjadi kolaborasi antar lembaga

perencanaan yang akhirnya berdampak positif terhadap proses dan hasil yang

diharapkan dari seluruh perencanaan pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang

RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 2031. Telaahan terhadap RTRW

dimaksudkan agar dalam pelayanan Bappelitbangda tetap menjaga konsistensi

pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam

dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam

pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas

lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan

hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana

tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk

dipedomani.

Tabel 3.3.Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah


NoRencanaStrukturRuang

StrukturRuangSaat Ini

Indikasi ProgramPemanfaatanRuang pada

PeriodePerencanaan

Berkenaan

PengaruhRencana

Struktur Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan SKPD

Arahan LokasiPengembanganPelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Pusat

KegiatanWilayah(PKW)

PusatKegiatanWilayah(PKW)

a. Penyediaanrumah sakittipe B;

b. Pengembanganperdagangandan jasa skalaregional;

a. PerencanaanbidangkesehatanuntukpenyediaanRSUD Cideresmenjadi RSUD

Bappelitbangda/Dinas Bina

Marga CiptaKarya/Dinas

Pendidikan/Dinas


Hal III- 7




PeriodePerencanaan

Berkenaan

PengaruhRencana




(1) (2) (3) (4) (5) (6)c. Pengembangan

pendidikandasar sampaidengan tinggi;

d. Penyediaankawasan olahraga;

e. Penyediaanmesjid wilayah;dan

f. Penyediaantaman wilayah.

tipe B

b.Perencanaanbidangperindustriandanperdagangan,bidangekonomi,bidang tataruang untukpengembanganperdagangandan jasa skalaregional.

c. PerencanaanbidangpendidikanuntukpenyediaanSD sampaidengnperguruantinggi

d.Perencanaanbidangolahragauntukpenyediaankawasanolahraga/SOR

e. Perencanaan

Kesehatan

Lokasi PKW(KecamatanKadipaten,Dawuan)


Hal III- 8




PeriodePerencanaan

Berkenaan

PengaruhRencana




(1) (2) (3) (4) (5) (6)bidangkeagamaan,cipta karya(bangunan)untukpenyediaanmesjidwilayah

f. Perencanaanbidanglingkunganhidup untukpenyediaantaman kota

2 PusatKegiatanLokal (PKL)

a. Pengembanganpusatperbelanjaandan jasa;

b. Pengembangankantor-kantorpemerintahanskalakabupaten;

c. Peningkatanrumah sakit tipeC menjadirumah sakit tipeB;

d. Penyediaanrumah sakit tipeC danpengembanganmesjidkabupaten;

a. Perencanaanbidangperindustrian danperdagangan, bidangekonomi,bidang tataruang untukPengembangan pusatperbelanjaan dan jasa.

b. Perencanaanbidang Sosialdan budayaPengembangan kantor-kantor

Kec.Majalengka,.

Cigasong,Panyingkiran,

Kertajati,Jatiwangi,

Talaga, Cikijing,dan Argapura



Pendidikan/Dinas Kesehatan


Hal III- 9




PeriodePerencanaan

Berkenaan

PengaruhRencana




(1) (2) (3) (4) (5) (6)e. Pengembangan

pendidikan skalakabupaten;

f. Pengembangantamankabupaten; dan

g. Pengembanganstadion olahraga kabupaten.

pemerintahan skalakabupaten

c. PerencanaanbidangkesehatanuntukPeningkatanrumah sakittipe Cmenjadirumah sakittipe B

d. PerencanaanbidangpendidikanuntukPengembanganpendidikanskalakabupaten.

e. Perencanaanbidangolahragauntukpenyediaanstadionolahragakabupaten

f. Perencanaanbidang


Hal III- 10




PeriodePerencanaan

Berkenaan

PengaruhRencana




(1) (2) (3) (4) (5) (6)keagamaan,cipta karya(bangunan)untukpenyediaanmesjidkabupaten

g. Perencanaanbidanglingkunganhidup untukpenyediaantamankabupaten.

3 PusatPelayananKawasan(PPK)

a. Penyediaanfasilitas pasarkecamatan; dan

b. Penyediaanpuskesmas.

a. Perencanaanbidangperindustriandanperdagangan,bidangekonomiuntukpenyediaanfasilitas pasarkecamatan.

b. Perencanaanbidangkesehatanuntukpenyediaanpuskesmas.

Kec.Kasokandel,Jatitujuh,Ligung,Sumberjaya,Leuwimunding,Palasah, Maja,Rajagaluh,Bantarujeg,Cikijing,Banjaran,Sukahaji, danLemahsugih

Bappelitbangda/Dinas BinaMarga CiptaKarya/Dinas Kesehatan

4 Pusat a. Penyediaan a. Perencanaan Kec. Sindang,


Hal III- 11




PeriodePerencanaan

Berkenaan

PengaruhRencana




(1) (2) (3) (4) (5) (6)PelayananLingkungan(PPL)

pasar desa; danb. Penyediaan

puskesmaspembantu.

bidangperindustriandanperdagangan, bidangekonomiuntukpenyediaanpasar desa.

b. Perencanaanbidangkesehatanuntukpenyediaanpuskesmaspembantu.

Cingambul, danMalausma



Pendidikan/Dinas Kesehatan

Sedangkan hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kabupaten

Majalengka, pengaruhnya terhadap kebutuhan layanan

BAPPELITBANGDA, sebagai berikut:

Tabel 3.4.Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni

Indikasi ProgramPemanfaatanRuang Pada

PeriodePerencanaan

Berkenaan

PengaruhRencana Pola

Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD

Arahan LokasiPengembangan Pelayanan

SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A KawasanLindung

1. Kawasan a. Penetapan Perencanaan Kecamatan Majalengka;


Hal III- 12

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)hutanlindung

kawasan hutanlindung;

b. Pemantauandanpengendaliankawasan;

c. Pengembalianfungsi lindungdenganrehabilitasi danreboisasi;

d. Pengembanganpartisipasimasyarakatdalampengelolaankawasan;

e. Pengembanganpola intensifdan disinsentifpengelolaankawasan; dan

f. Pengawasan.

danpengendaliankawasan hutanlindung sesuaiRTRW

Kecamatan Maja;Kecamatan Bantarujeg; danKecamatan Banjaran.

SKPD penanggungjawab danpelaksana DinasHutbunak/BPLHD

2. Kawasanyangmemberikanperlindunganterhadapkawasanbawahannya

a. Penetapankawasan hutanlindung;

b. Pemantauandanpengendaliankawasan;

c. Pengembalianfungsi lindungdenganrehabilitasi danreboisasi;

Perencanaandanpengendaliankawasan hutanlindung sesuaiRTRW

Seluruh Kecamatan (26Kecamatan), SKPDpenanggungjawab danpelaksana Dinas Hutbunak


Hal III- 13

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)d. Pengembangan

partisipasimasyarakatdalampengelolaankawasan;

e. Pengembanganpola intensifdan disinsentifpengelolaankawasan; dan

f. Pengawasan.3. Kawasan

perlindungansetempat

a. Penegakanaturan garissempadansungai, waduk,situ, dan mataair;

b. Penetapanbatas kawasanlindung;

c. Perlindungankawasan sertapeningkatankualitasnya;

d. Pengelolaan,pemeliharaaan,pelestarian,rehabilitasikawasansempadansungai, waduk,situ, dan mataair;

e. Pengembangan

PerencanaandanpengendalianKawasanperlindungansetempatsesuai RTRW

WS Cimanuk - Cisanggarung

DAS di Sungai Cimanuk;Sungai Cilutung; SungaiCideres; Sungai Cikeruh;Sungai Ciherang; SungaiCiwaringin; SungaiCilongkrang; Sungai Ciawi;Sungai Cihikeu; SungaiCihieum; dan SungaiCisampora

Waduk Sindangpano; SituAnggrahan; SituRancabeureum; SituTarisiBaru; Situ Belik; Situ Cicabe;Situ Cimaneuh; SituCitamiang; Situ Jawura; danSitu Sangiang

Mata air di KecamatanArgapura; Kecamatan


Hal III- 14

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)partisipasimasyarakatdalampengelolaankawasanlindung;

f. Pengembanganpola intensifdan disinsentifpengelolaankawasanlindung;

g. Pengawasankawasanlindung;

h. Pemeliharaandan RehabilitasiSungai di bagianhulu; dan

i. Pemeliharaandan Rehabilitasidi bagian hilirDWS;

j. PengembanganRTH.

Banjaran; KecamatanBantarujeg; KecamatanMalausma; KecamatanLeumahsugih; KecamatanLeumahsugih; KecamatanMajalengka; dan KecamatanTalaga.

Pengembangan RTHKawasan Perkotaan

SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Bina MargaCipta Karya/Dinas PSDAPE/BPLHD/DinasHutbunak

4. Kawasansuakaalam,pelestarian alamdan cagarbudaya

a. Penetapanbatas kawasanlindung;

b. Perlindungankawasan sertapeningkatankualitasnya;

c. Pemeliharaandanpengelolaan

Perencanaandanpengendaliansuaka alam,pelestarianalam dan cagarbudaya sesuaiRTRW

Kawasan Taman NasionalGunung Ciremai, meliputi :Kecamatan Rajagaluh,Argapura, Sindangwangi,Banjaran, Cikijing, Talagadan Sindang.

SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Bina MargaCipta Karya/


Hal III- 15

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)KawasanPelestarianAlam; dan

d. Penetapan danpengelolaansebagaikawasan cagarbudaya danilmupengetahuan;

Dinas Hutbunak

5. Kawasanrawanbencanaalam

a. Identifikasi daninventarisasikawasan-kawasan rawanbencana secaralebih akurat;

b. Pemetaankawasanbencana alam;

c. Pengaturankegiatanmanusia dikawasan rawanbencana alam;

d. Melakukanupaya untukmengurangi/mentiadakanresiko bencanaalam;

e. Melakukansosialisasibencana alampadamasyarakat di

PerencanaandanpengendalianKawasanrawanbencana alamsesuai RTRW

Kawasan rawan bencanalongsor meliputi:KecamatanLeuwimunding;Talaga;Maja;Sukahaji;Majalengka;Sindang;Banjaran;Sindangwangi; Argapura;Bantarujeg; Malausma; danLemahsugih.

Kawasan rawan banjirberada di sepanjang tanggulDesa Pakubeureum atauSungai Cimanuk sampaiBendung Rentang melaluiKecamatan Kertajati –Kecamatan Jatitujuh

SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Bina MargaCipta Karya/BPBD


Hal III- 16

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)daerah rawanbencana;

f. Peningkatankapasitasmasyarakat;

g. Melakukanpengelolaandan konservasiDAS dansumber dayaairnya secaraoptimal;

h. Melakukanpenguatankelembagaanmengenaikebencanaan;

i. Penguatanmatapencaharianmasyarakat didaerah rawanbencana; dan

j. Relokasipermukimanpada kawasanrawan bencana.

6. Kawasanlindunggeologi

a. Identifikasi daninventarisasikawasan-kawasan rawanbencana geologidan kawasankars;

b. Pengembangan

PerencanaandanpengendalianKawasanlindung geologisesuai RTRW

Kawasan gerakan tanah diKecamatan Lemahsugih;Kecamatan Bantarujeg;Kecamatan Cingambul;Kecamatan Talaga;Kecamatan Banjaran;Kecamatan Argapura;Kecamatan Sindangwangi;


Hal III- 17

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)partisipasimasyarakatdalampengelolaankawasanlindung;

c. Pengembanganpola intensifdan disinsentifpengelolaankawasanlindung;

d. Pengawasankawasanlindung;

e. Sosialisasi danrelokasipermukimanpada kawasanrawan bencana;dan

f. Imitigasikebencanaan.

Kecamatan Malausma;Kecamatan Sindang;Kecamatan Rajagaluh;KecamatanCikijing;KecamatanMajalengka; KecamatanMaja dan KecamatanSukahaji

Kawasan gunung berapi diKecamatan Argapura;Kecamatan Cikijing;Kecamatan Maja; KecamatanTalaga; KecamatanRajagaluh; KecamatanSindang dan KecamatanBanjaran

Kawasan gempa bumi diKecamatan Argapura;Kecamatan Banjaran;Kecamatan Majalengka;Kecamatan Talaga;Kecamatan Maja; KecamatanSukahaji; KecamatanSindang; KecamatanRajagaluh; dan KecamatanSindangwangi

Perlindungan air tanahberupa jaringan CAT diKecamatan Majalengka

SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Bina Marga


Hal III- 18

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Cipta Karya/BPBD/BPLHD

7. Kawasanlindunglainnya

Perlindunganganalam plasmanutfah

PerencanaandanpengendalianKawasanlindung lainnyasesuai RTRW

Desa Gunungsari, SKPDpenanggungjawab danpelaksana DinasHutbunak/BPLHD

B KawasanBudidaya

1. Kawasanperuntukan hutanproduksi

a. Penetapan tatabatas kawasanhutan produksiterbatas;

b. Pemanfaatanhutan produksiterbatas secaralestari;

c. Penetapan tatabatas kawasanhutanproduksi;

d. Rehabilitasihutan danlahan kritis;

e. Perlindungandan konservasisumber dayahutan danlahan;

f. Pembinaandan penertibanindustri hasilhutan;

g. Pengembangan hasil hutan

PerencanaandanpengendalianKawasanperuntukanhutan produksisesuai RTRW

Kawasan hutan produksitetap di KecamatanKertajati; KecamatanKadipaten; KecamatanSindangwangi; KecamatanRajagaluh dan KecamatanBantarujeg

Kawasan hutan produksiterbatas di KecamatanSindangwangi; KecamatanBantarujeg; KecamatanLeuwimunding; KecamatanTalaga; KecamatanCingambul dan KecamatanLeumahsugih.

SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Hutbunak


Hal III- 19

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)bukan kayu;

h. Pengembang-an tanamanhutan; dan

i. Peningkatanpemasaranhasil produksi.

2. Kawasanperuntukanpertanian

a. Pengembang-an sarana danprasarana;

b. Pengembang-anagroindustri;

c. Pengembang-an usaha taniterpaduberwawasanagropolitan;

d. Inventarisasidan penetapanlokasi usahapeternakandan kawasansentraproduksiternak;

e. Penataan danpengendalianlokasi usahapeternakandan kawasansentraproduksiternak;

f. Penggembang-

Tanaman pangan,Hortikultura, danPerkebunan di seluruhkecamatan

Kawasan peternakan diKecamatan Majalengka;Kecamatan Jatitujuh;Kecamatan Maja; KecamatanBanjaran; KecamatanLeumahsugih; danKecamatan Panyingkiran

Kawasan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan diKecamatan Kertajati;Kecamatan JatitujuhKecamatan Ligung;Kecamatan Sumberjaya;Kecamatan Palasah;Kecamatan Jatiwangi;Kecamatan Dawuan;Kecamatan Kasokandel;Kecamatan Kadipaten;Kecamatan Panyingkiran;Kecamatan Majalengka;


Hal III- 20

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)an fasilitas daninfrastrukturpendukung;

g. Pengembang-an pusatpengumpuldan distribusipeternakan;

h. Pengembang-an perkebunanbesar denganperlibatanmasyarakatsebagai intidalam polaPerkebunanInti Rakyat(PIR);

i. Pengembang-an perkebunanrakyat mandiridan atauplasma dalampola PIR;

j. Peningkatanpemasaranhasil produksi;

k. Pengembang-an kawasantanamantahunan;

l. Peremajaandanrehabilitasiuntuk

Kecamatan Cigasong;Kecamatan Maja; KecamatanSukahaji; KecamatanSindang; KecamatanRajagaluh; KecamatanSindangwangi; KecamatanLeuwimunding; KecamatanBantarujeg, dan KecamatanLeumahsugih.

SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Pertaniandan Perikanan


Hal III- 21

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)tanaman yangsudah tua; dan

m. Penyusunanmasterplanpertanian.

3. Kawasanperuntukanperikan-an

a. Pengembang-aninfrastruktur;

b. Pengembang-an balai benihdanpengembang-an produksiikan (BBPPI);

c. Pengembang-an unit kolamair deras;

d. Pengembang-an usahapembenihanrakyat (UPR);

e. Pengembang-an pasar ikan;

f. Pengembang-an industripengolahanperikanan;

g. Pengembang-an pusatpengumpuldan distribusi;dan

h. Penyusunanmasterplanperikanan.

Perikanan tangkap Sungai diKecamatan Jatitujuh;Kecamatan Kertajati; danKecamatan Kadipaten.

Perikanan tangkap situ danrawa di Kecamatan Kertajatidan Kecamatan Jatitujuh.

Perikanan budidaya kolamair tenang di KecamatanRajagaluh; KecamatanSindangwangi; danKecamatan Jatitujuh

Perikanan budidaya sungaidi Kecamatan Jatitujuh;Kecamatan Kertajati; danKecamatan Kadipaten

Perikanan budidaya situ danrawa di Kecamatan Jatitujuh;Kecamatan Palasah; danKecamatan Rajagaluh

Perikanan budidaya sawah diKecamatan Majalengka;Kecamatan Maja; KecamatanPalasah; dan KecamatanSindangwangi


Hal III- 22

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pengembangan pengolahanperikanan di KecamatanJatitujuh

SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas PertaniandanPerikanan/Bappelitbangda

4. Kawasanperuntukanpertambangan

a. Penyusunanpenelitiandepositmineral per-tambangan

b. Pengembang-an kawasanpertambangan

c. Pemantauandanpengendaliankawasanusahapertambangan

d. Peningkatansarana danprasaranakawasanpertambangan

e. Pengembang-an informasisumber dayamineral danenergi;

f. Peningkatanproduksi

Tersebar di beberapakecamatan, SKPDpenanggungjawab danpelaksana Dinas PSDA


Hal III- 23

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)dengan tetapmemperhati-kankelestarianlingkungan;

g. Peningkatanperan sertamasyarakat;

h. Pendataanulang izinpertambangan

i. Reboisasitanaman;

j. Pengembang-an kegiatanpertambanganumum lainnya;dan

k. Reklamasilokasi habisditambanguntukdigunakankomoditi lain.

5. Kawasanperuntukanindustri

a. Penyusunanmasterplankawasanperuntukkanindustri kecildan mikro;

b. Penyusunanrencanapenataankawasansentra industri

PerencanaandanpengendalianKawasanperuntukanindustri sesuaiRTRW

Industri besar di KecamatanJatitujuh; KecamatanKadipaten; KecamatanKertajati; Kecamatan Ligung;Kecamatan Dawuan;Kecamatan Kasokandel;Kecamatan Jatiwangi;Kecamatan Sumberjaya;Kecamatan Leuwimunding;dan Kecamatan Palasah.


Hal III- 24

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)kecil;

c. Pengembang-an IKM denganmembentuksentra – sentraproduksi;

d. Peningkatansistempemasaran;

e. Pemindahansebagianindustrikedalamkawasanindustri;

f. Pengembang-an klaster-klaster Industrimenengah;

g. Membukapeluangsebesar-besarnya bagiindustri yangramahlingkungan;

h. Menempatkanproduk usahapada rest-restarea denganpolakemitraan;

i. Pengembang-an anekaproduk

Industri menengah diKecamatan Jatitujuh;Kecamatan Kadipaten;Kecamatan Kertajati;Kecamatan Ligung;Kecamatan Dawuan;Kecamatan Kasokandel;Kecamatan Jatiwangi;Kecamatan Sumberjaya;Kecamatan Leuwimunding;dan Kecamatan Palasah.

Industri kecil dan mikro diseluruh wilayah

Industri terpadu diKecamatan Kertajati

SKPD penanggungjawab danpelaksana DinasPerindustrian danPerdagangan/Bappelitbangda


Hal III- 25

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)olahan; dan

j. Peningkatankemampuanteknologiindustripengelolaan IKM danUMKM.

6. Kawasanperuntukanpariwisa-ta

a. PenyusunanRencana IndukPengembanganPariwisataDaerah;

b. Penataan danpengendalianpembangunankawasan obyekwisata;

c. Tata batasobyek- obyekwista;

d. Pengembangansatuan kawasanwisata;

e. Pengembanganobyek wisatautama;

f. Pengkaitankalender wisatakabupatenpengadaankegiatanfestival gelarseni budaya;dan

g. Peningkatan

PerencanaandanpengendalianKawasanperuntukanindustri sesuaiRTRW

Kawitwangi (di Kec.Sindangwangi/KSKKawitwangi), yang lainnyatersebar di setiapkecamatan, SKPDpenanggungjawab danpelaksana Disporabudpar


Hal III- 26

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)akomodasi daninfrastruktur

7. Kawasanperuntukanpermukiman

KawasanPerkotaan:a. Pengembang-

an dan pena-taan kawasan;

b. Penyusunanmasterplanpengembang-an permu-kiman;

c. Monitoringdan evaluasipelaksanaanmasterplanpermukiman;

d. Pengendalianpertumbuhanpembanguanperumahanbaru;

e. Penataan danrehabilitasilingkungankawasanpermukimankumuh;

f. Peningkatanpenyehatanlingkunganpermukiman;

g. Pengembang-an prasaranadan sarana

PerencanaandanpengendalianKawasanperuntukanpermukimansesuai RTRW

Perkotaan: PKW, PKL, PPKPerdesaan : PPL

SKPD penanggungjawab danpelaksanaBappelitbangda/Dinas BinaMarga Cipta Karya


Hal III- 27

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)kawasan cepattumbuh; dan

h. PenyiapanLahan KASIBAdan LISIBA.

KawasanPerdesaan:a. Penyediaan

sarana listrik;b. Program

penyediaan airbersih secarasederhana;

c. Pengembang-an Jaringanjalan desa;

d. Pengembang-an saranaangkutanorang danbarang untukmenunjangproduksipedesaan; dan

e. Penyediaanfasilitaskesehatan.

8. Kawasanperuntukanlainnya

a. Penyediaandanpengembang-an saranaperdaganganjasa;

b. Penyediaansarana dan

PerencanaandanpengendalianKawasanperuntukanlainnya sesuaiRTRW

Tersebar di kawasanperkotaan, SKPDpenanggungjawab danpelaksana Bappelitbangda/Dinas Bina Marga CiptaKarya/Dishubkominfo/ DinasPerindustrian danPerdagangan


Hal III- 28

NoRencana

PolaRuang

PolaRuangSaatIni


PeriodePerencanaan

Berkenaan


Ruangterhadap

KebutuhanPelayanan

SKPD


SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)prasaranakawasanbandara; dan

c. Pengembang-an pertahanandankeamanan.

Tabel 3.5.Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda berdasarkan Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya

No Rencana Tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi OPD


FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 tugas pokok yaitu :

merumuskan,mengkoordinasikan,membina, dan mengevaluasipenyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah bidangperencanaan pembangunandaerah yang meliputi bidangekonomi, sosial dan budaya,sarana dan prasaranawilayah, dan monitoring danevaluasi.

Kompleksitaspekerjaan dalamTata Ruang

Keterbatasankebutuhanaparatur yangideal sesuaibasickeilmuannya

Koordinasiyang baikdenganberbagaisektor

Fungsi:2 perumusan kebijakan teknis

perencanaan pembangunan


Hal III- 29

No Rencana Tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi OPD


FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)daerah yang meliputi bidangekonomi, sosial dan budaya,sarana dan prasaranawilayah, dan monitoring danevaluasi

3 pengkoordinasianpenyusunan perencanaanpembangunan daerahmeliputi bidang ekonomi,sosial dan budaya, saranadan prasarana wilayah, danmonitoring dan evaluasi

4 pembinaan, pelaksanaantugas, dan evaluasiperencanaan pembangunandaerah meliputi bidangekonomi, sosial dan budaya,sarana dan prasaranawilayah, dan monitoring danevaluasi

Dalam hal analisis terhadap KLHS, penyusunan dokumen renstra

Bappelitbangda ini diselaraskan dengan hasil analisis KLHS bagi RPJMD

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

Tabel 3.6.Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasiterhadap

PelayananSKPD

Catatan bagiPerumusan

Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)


Hal III- 30


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Ketersediaan AirBersih

a.Kondisi HidrologiKabupatenMajalengka dibagike dalam duabagian, yaitu airpermukaan dan airtanah. Airpermukaan,dilewati 2 (dua)sungai besar, yaituSungai Cimanuk danCilutung yangmenjadi sumber airbaku terutamauntuk kegiatanpertanian

b.Selain itu,KabupatenMajalengkamempunyaibeberapa potensiair permukaanlainnya berupasitu/danau yaitu diwilayah DesaCipadung, Payung,Sangiang, danTalagaherang. AirTanah, berdasarkankondisi potensiyang ada secaraumum WilayahUtara dan TengahKabupatenMajalengka

Perlunya kajianketersediaanair bersihterutamamenysongsongpengembanganwilayahKabupatenMajalengka


Hal III- 31


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

merupakan daerahyang memilikipotensi Air BawahTanah (ABT) yangcukup baik.

c.Saat ini terdapat 7sistem suplai airbersih perkotaan.Kota Majalengkadilayani oleh sistemdengan sumber airbersih dari air tanahdan mata air.Sistem suplai airbersih di wilayahKadipaten berasaldari air sungaiCimanuk,Kecamatan Ligungsumber airbersihnya berasaldari air tanah danpermukaan,sedangkan sumberair bersih empatKecamatan lainnyayaitu Maja, Talaga,Rajagaluh, danCikijing mengambilsumber airbersihnya dari mataair.Pada saat inisumber mata airyang dipergunakanuntuk keperluan air


Hal III- 32


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

bersih masyarakatdiantaranya:Mataair Situ Cipadungdengan dengandebit air 650liter/detik yangdigunakan olehPDAM untukmelayaniKecamatanSukahaji,Majalengka,Cigasong, danPanyingkiran., mataair Situ Janawi, SituCipeundeuy,Cisadane, danTalaga Herang,digunakan sebagaisumber air bersihyang melayaniKecamatanRajagaluh danLeuwimunding.

2. Pencemaran Air a.Dilihat dari nilaiBOD dari air limbahdomestik padatahun 2013, totalmencapai 51.662mg/l sedangkannilai COD mencapai61.809,38 mg/l

b.Dilihat dari data ju-mlah usaha danatau kegiatan skala

Perlunya Kajianpencegahandanpengendalianpencemaranair


Hal III- 33


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

kecil yangmempunyai saranapengelolaan airlimbah sendirimaupun terpusat,1) untuk industritahu, baru ada duadari 231 pabrik tahudi tahun 2013; 2)usaha pencelupanjeans, Cuma duadari 11 usaha yangada di 2013; 3) 0untuk pabriktapioka ; 4) ada 3unit dari 51 untukpemotongan batualam.

c.Penyumbangterbesar nilai BODdan COD adalahlimbah industripembuatan tahu.Industripemotongan batualam juga salah satupenyumbangterbesar nilai CODdan BOD.

3. Sampah a.Terjadi peningkatanvolumesampah/hari daritahun 2011 hinggasaat ini, yaitu124,32 m3 (2011),

Penyediaandokumenmasterplanpengelolaansampah


Hal III- 34


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

126,32 m3 (2012),dan 250 m3 (2013).Ada peningkatanyang signifikan padatahun 2013.

b.KabupatenMajalengkamemiliki tempatpemrosesan akhirsampah (TPA)seluas 2,9482 Haberlokasi di DesaHeuleut KecamatanKadipaten. Luas TPAyang sudah terpakai2,5 Ha. Akan tetapitahun mulaiberoperasionalnyaTPA ini pada tahun1994 dan umur TPAhanya 19 tahun,jadi TPA ini sudahhampir habis masapakainya. Di dalamRUTR/RTRWdirencanakanperluasan TPPAS diDesa HeuleutKadipaten danpembangunanTPPAS yang baru diKecamatan Talagadan/atauCingambul(Peraturan Daerah


Hal III- 35


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

KabupatenMajalengka Nomor11 Tahun 2011tentang RencanaTata Ruang WilayahKabupatenMajalengka Tahun2011-2031) danmaster planPersampahanKabupatenMajalengka tahun2007

c.Terdapat 3kelompok banksampah, yaitu 1)paguyuban TPA diDesa Heuleutdengan jumlahsampah yangdikelola 12 m3 / bln;2) di SMPN 2Majalengka, 6m3/bln; 3) GreenEconomic Studio(GES) di KelurahanBabakan JawaKecamatanMajalengka, 12m3/bln.

4. Alih Fungsi Lahan

a.Hingga saat ini,konversi lahanterbangun semakinmeluas ke daerahyang bukan


Hal III- 36


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

peruntukannya,baik secara naturalataupun terencana.Semakin tinggijumlah penduduk,disertai dengankebutuhan ruanguntuk tempattinggal menjadisalah satupenyebab konversilahan. Hal iniberimplikasi padameningkatnyakerusakanlingkungan.

b. Penggunaanlahan KabupatenMajalengka sampaidengan tahun 2012terdiri atas lahanpertanian seluas84.703 Ha denganrincian lahan sawahseluas 51.428 Hadan lahan bukansawah seluas33.275 Ha,sedangkan lahanbukan pertanianseluas 35.721 Hadengan sektordominan padahutan Negaraseluas 17.203 Ha.


Hal III- 37


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

Khusus untuk lahansawah, terjadipenurunan luaslahan jikadibandingkandengan tahun 2011yang pada saat ituseluas 51.896,berarti adapenurunan luassawah sebesar 468Ha

5. Kawasan HutanLindung danKawasanBerfungsi Lindung

a.Luas kawasan hutanlindung pada tahun2012, yaitu 5.813Ha. Berartiluasannya hanya4.82 % dari luasKabupatenMajalengka yangberarti masih jauhdari harapanmemenuhi amanatRTRW bahwa luaskawasan lindungharus 30 % dari luaskabupaten.

b. Ada beberapawilayah yangseharusnya menjadikawasan hutanlindung dankawasan denganfungsi lindung akantetapi belum

Pengendalianpemanfaatanterhadapkawasan hutanlindung dankawasanberfungsilindung secarabaik


Hal III- 38


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

menjadi kawasanhutan lindungkarena menjadidaerah pemukiman,yaitu di KecamatanBantarujeg,Banjaran, Maja danMajalengka.

6. Lahan Kritis Dari luas wilayahKabupatenMajalengka sebesar120.420 Ha, luaslahan kritis padaakhir tahun 2012seluas 12.543 Ha atau10,42 % dari luasKabupatenMajalengka.Persentase ini telahberkurang sekitar 5% dalam kurun waktutiga tahun, karenapada akhir tahun2009, luas lahan kritisadalah 18.795 Haatau 15,61 % dari luasKabupatenMajalengka. Lahankritis tersebut beradatersebar di 25kecamatan, yaituseluruh kecamatan diKabupatenMajalengka kecualiKecamatan


Hal III- 39


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

Leuwimunding.Sementara itu luasanlahan yangterkategori potensialkritis sebanyak3.218,35 Ha yangtersebar di 24kecamatan yaitu diseluruh kecamatan diKabupatenMajalengka kecualiKecamatan Argapuradan Leuwimunding.

7 Konflik Sosial Kebutuhan lahanuntuk khususbandara adalah 1.800Ha dan untukaerocity 3.200 Ha.Saat ini lahan yangsudah dibebaskansekitar 800 Ha. Targetsampai awal 2014ketersediaan lahansudah mencapai1.200 Ha. Akantetapi, dalampelaksanaanpembebasan lahan,konflik sering terjadibaik antara wargadesa dengan timpemerintah atau punantar warga sendirimenyangkut nilaiganti rugi tanah.


Hal III- 40


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

karena nilai ganti rugiyang dulu disepakatisudah tidak relevanlagi dengan nilai saatini. Selain itu wargajuga memintakepastian atas lokasipemindahan daridesa asalnya.

8 Pengangguran Tingkatpengangguranmengalami fluktuasidalam kurun waktulima tahun terakhir.Pada tahun 2008tingkat pengangguranadalah 7,98 % danturun hingga 5,82 %pada tahun 2010,akan tetapimeningkat lagi padatahun 2011 mencapai7,80 %. Pada tahun2012, tingkatpengangguran turunkembali menjadi 6,71%.

Perlunya kajiandalam upayapenurunanangkapengangguran

9 Longsor a.Terjadi penurunanfrekuensi longsorsejak tahun 2010(76x), 2011 (50x),2012 (28 x).Bencana longsoryang terakhirterjadi, yaitu di

Adanyamasterplanbencana alam


Hal III- 41


Implikasiterhadap

PelayananSKPD


Programdan

KegiatanSKPD

(1) (2) (3) (4) (5)

Cigintung,Malausma pada2013.

b. Secaranasional,Majalengka beradapada urutan ke-16dalam frekuensibencana longsordan ke-7 di ProvinsiJawa Barat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki

dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga

perlu diatasi secara berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan-

permasalahan, dan hasil telaah lainnya, maka isu strategis yang berkembang di

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka antara lain :

1. Peningkatan kemampuan sumberdaya perencana yang berkualitas;

2. Sinergitas dan koordinasi antar OPD yang semakin baik dalam upaya

perencanaan pembangunan daerah;

3. Ketersediaan data pembangunan yang valid;

4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan;


Hal III- 42

5. Peran Bappelitbangda dalam mewujudkan Pengembangan Wilayah di

Kabupaten Majalengka selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dan Pemerintah.


Hal IV- 1

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Majalengka merujuk kepada Visi Pembangunan Daerah

Kabupaten Majalengka 2005-2025 yaitu ”Kabupaten Majalengka Maju dan

Sejahtera berlandaskan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa ” dan Visi

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018, yaitu ”Terwujudnya

suatu tatanan masyarakat, pemerintah, dan pembangunan Majalengka yang

Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius“. Selain itu juga

mengedepankan prinsip directive planning ke participatory planing yang lebih

menonjolkan peran pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan inovator dalam

pelaksanaan pembangunan, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai

berikut :

”MEWUJUDKAN BAPPELITBANGDA YANG ANDAL DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KEMAKMURAN

MAJALENGKA“.

Makna visi tersebut adalah :

1. Andal, suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional

(kreatif, inovatif, adaptif, akomodatif, transparantif, terpercaya) yang

didukung dengan sistem yang baik, sarana prasarana yang lengkap dan

terbaru (software, hardware, brainware) serta proporsional.

2. Perencanaan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang

tersedia.

3. Pembangunan Daerah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek


Hal IV- 2

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

4. Kemakmuran, terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera,

berkecukupan secara material dan agamis.

Dalam rangka pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan,

Pnenelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka telah ditetapkan

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan

yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif

2. Menghasilkan penelitian dan pengembangan yang implementatis

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten

Majalengka, maka tujuan jangka menengah Bappelitbangda kabupaten

Majalengka sebagai berikut :

1. Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan

responsibel

2. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif

3. Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical

framework, maka sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka pada adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah ;

2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah ;


Hal IV- 3

3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan ;

4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ;

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka tahun

2014-2018 telah ditetapkan indikator kinerja utama seperti disajikan dalam

Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1Indikator Kinerja Utama Bappeda

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

(1) (2) (3) (4)1 Penguatan

kemampuan teknispara perencanasecara kognitif,afektif danpsikomotorik

Tersedianya Sumber Daya AparaturPerencanaan yang handal

75

2 Pengadaan danpemeliharaansarana danprasaranalingkunganpekerjaan

Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD 100%Terpenuhinya sarana dan prasarana yangrepresentative

100%

Terlaksananya stimulan bagi peningkatankinerja aparatur

100%

Tersedianya LKIP OPD 1 DokMeningkatnya kualitas pelaporan kinerja dankeuangan

1 Dok.

Meningkatnya kualitas perencanaan OPD 100%3 Sinergitas dalam

pelaksanaanTingkat Capaian pelaporan dan evaluasipelaksanaan pembangunan

100%


Hal IV- 4


(1) (2) (3) (4)perencanaanpembangunan

Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkandengan Perda yang selaras dengan kondisiterkini perencanaan kabupaten sertakebijakan Pusat dan Provinsi

1 Dok

Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkandengan Perda yang selaras dengan RPJPDKabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN danRTRW Kabupaten

1 Dok

Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMDditetapkan dengan Perda yang selaras denganRPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMNdan RTRW Kabupaten

1 Dok

Tersedianya dokumen RKPD ditetapkandengan Perkada yang selaras dengan RPJPDKabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMDProvinsi dan RTRW Kabupaten

5 Dok

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPDditetapkan dengan Perkada yang selarasdengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten,RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten

5 Dok

Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU)Pemerintah Daerah

1 Dok

Tersedinya Dokumen Renstra OPD yangselaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRWKabupaten

1 Dok

Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selarasdengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRWKabupaten

10 Dok

Terwujudnya Perencanaan PembangunanEkonomi

5 Dok

Terwujudnya Koordinasi PerencanaanPembangunan Ekonomi

8 kali

Terwujudnya Perencanaan PembangunanEkonomi

5 Dok

Terwujudnya Koordinasi PerencanaanPembangunan Sosial Budaya

8 kali


Hal IV- 5


(1) (2) (3) (4)Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya 5 Dok

Tersedianya dokumenRTRW danterlaksananyapengendalian sertapengawasan tataruang wilayah

Terwujudnya Penyusunan PerencanaanPengembang an Wilayah Strategis dan CepatTumbuh

2 Dok

Tingkat Ketaatan terhadap RTRW 99,5 %Terwujudnya Perencanaan PembangunanDaerah Rawan Bencana

1 Dok

Koordinasi antarwilayah

Terwujudnya Koordinasi Kerjasama danSinkronisasi Antar Daerah

1 kali

Terwujudnya Koordinasi PerencanaanPembangunan Sarana dan Prsarana Wilayah

12 kali

Terwujudnya Perencanaan PembangunanSarana dan Prasarana Wilayah

5 Dok

Tersedianya Data danInformasiperencanaanpembangunan daerahyang baiksebagaimana aturandan terkini

Tersedianya Data/informasi/statistik daerah 5 Dok

Selajan dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan terkait isu

Strategis kabupaten Majalengka dan kebijakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kabupaten Majalengka Maka indikator-indikator capaian yang

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Review Renstra Bappelitbangda

turut mengalami penyelarasan. Dan hasil IKU yang telah diselaraskan dalam tabel

4.2 sebagai berikut :


Hal IV- 1

Tabel 4.2Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN

Terwujudnya keselarasanperencanaan pembangunandaerah ;

Tingkat Keselarasan RKPDterhadap RPJMD

%

Tingkat Keselarasan Renstra,Renja SKPD terhadap RPJMD

%

Terakomodasinya AspirasiMasyarakat dalam PembangunanDaerah ;

Persentase kegiatan prioritasRKPD yang mengakomodirkegiatan hasil musrenbang

%

Terlaksananya Programpembangunan yang sesuaidengan perencanaan ;

Persentase pelaksanaan programpembangunan yang sesuaidengan perencanaan

%

Hasil kajian yang dimanfaatkanuntuk perumusan kebijakan ;

Dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakansebagai dasar kebijakan

%

Peningkatan akuntabilitas kinerjaSKPD dalam mendukungAkuntabilitas kinerja pemerintahdaerah

Meningkatnya nilai / katagoriSAKIP OPD

Nilai

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda beserta Indikator

kinerja sebelum penyelarasan disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini.

Table 4.3Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUNKE-

1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Mewujudkan

SDMPerencanaanyangprofesional

Penguatankemampuanteknis paraperencanasecara kognitif,afektif dan

TersedianyaSumber DayaAparaturPerencanaanyang handal

70 70 70 70 75


Hal IV- 2


SASARAN


1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

psikomotorik2 Mewujudkan

lingkunganpekerjaanyang nyaman

Pengadaan danpemeliharaansarana danprasaranalingkunganpekerjaan

TerpenuhinyakebutuhanoperasionalOPD

100% 100% 100% 100% 100%

Terpenuhinyasarana danprasarana yangrepresentative

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananyastimulan bagipeningkatankinerja aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya LKIPOPD

1 Dok. 1Dok.

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.

Meningkatnyakualitaspelaporan kinerjadan keuangan

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.

MeningkatnyakualitasperencanaanOPD

100% 100% 100% 100% 100%

Menciptakanperencanaanpembangunan daerahyangakuntabeldanresponsibel

Sinergitas dalampelaksanaanperencanaanpembangunan

Tingkat capaianpelaporan danevaluasipelaksanaanpembangunan

100% 100% 100% 100% 100%

TersedianyaEvaluasi RPJPDditetapkandengan Perdayang selarasdengan kondisiterkiniperencanaankabupaten sertakebijakan Pusatdan Provinsi

- - 1 Dok - -


Hal IV- 3


SASARAN


1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TersedianyaDokumen RPJMDditetapkandengan Perdayang selarasdengan RPJPDKabupaten,RPJMD Provinsi,RPJMN danRTRW Kabupaten

1 Dok - - - -

TersedianyaEvaluasiMidterem RPJMDditetapkandengan Perdayang selarasdengan RPJPDKabupaten,RPJMD Provinsi,RPJMN danRTRW Kabupaten

1 Dok

TersedianyaDokumen RKPDditetapkandengan Perkadayang selarasdengan RPJPDKabupaten,RPJMDKabupaten,RPJMD Provinsidan RTRWKabupaten

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

TersedianyaDokumenPerubahan RKPDditetapkandengan Perkadayang selarasdengan RPJPDKabupaten,RPJMDKabupaten,RPJMD Provinsidan RTRWKabupaten


TersedianyaIndikator Kunci



Hal IV- 4


SASARAN


1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Utama (IKU)PemerintahDaerahTersedinyaDokumen RenstraOPD yang selarasdengan RPJMD,RKPD dan RTRWKabupaten

1 Dok - - - -

TersedinyaDokumen RenjaOPD yang selarasdengan RenstraOPD, RPJMD,RKPD dan RTRWKabupaten


TerwujudnyaKoordinasiPerencanaanPembangunanEkonomi

8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali

TerwujudnyaPerencanaanPembangunanEkonomi


TerwujudnyaKoordinasiPerencanaanPembangunanSosial Budaya


TerwujudnyaPerencanaanSosial Budaya


MewujudkanSDM YangProfesional

Penguatankemampuanteknis paraperencanasecara kognitif,afektif danpsikomotorik

TersedianyaSumber DayaAparaturPerencanaanyang handal

70orang

70orang

70orang

70orang

70orang

Mewujudkanpelaksanaanketataruangan yangakuntabel

Tersedianyadokumen RTRWdanterlaksananyapengendalian

TerwujudnyaPenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan Cepat

- 3 Dok 2Dok 2Dok 2Dok


Hal IV- 5


SASARAN


1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

sertapengawasan tataruang wilayah

Tumbuh

Tingkat Ketaatanterhadap RTRW

99,1% 99,2% 99,3% 99,4% 99,5%

TerwujudnyaPerencanaanPembangunanDaerah RawanBencana

- 1 Dok - - -

Koordinasi antarwilayah

TerwujudnyaKoordinasiKerjasama danSinkronisasi AntarDaerah

- 1 kali 1 kali 1 kali -

TerwujudnyaKoordinasiPerencanaanPembangunanSarana danPrsarana Wilayah

12 kali 12kali

12 kali 12 kali 12 kali

TerwujudnyaPerencanaanPembangunanSarana danPrasaranaWilayah


Optimalnyaperencanaandaerahberbasis datadaninformasi

Tersedianya Datadan Informasiperencanaanpembangunandaerah yangbaiksebagaimanaaturan danterkini

TersedianyaData/informasi/statistik daerah


Sementara tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda beserta

Indikator kinerja setelah penyelarasan disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini.


Hal IV- 1

Table 4.4Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 2 3 1 2 3 4 51 Menciptakan

perencanaanpembangunandaerah yangakuntabel danresponsibel

Terwujudnya keselarasanperencanaan pembangunandaerah

Tingkat Keselarasan RKPD terhadapRPJMD 70% 77% 75% 75% 80%

Tingkat Keselarasan Renstra, RenjaSKPD terhadap RPJMD 75% 80% 80% 85% 90%

Terakomodasinya AspirasiMasyarakat dalamPembangunan Daerah

Persentase kegiatan prioritas RKPDyang mengakomodir kegiatan hasilmusrenbang

70% 70% 75% 75% 80%

Terlaksananya Programpembangunan yang sesuaidengan perencanaan

Persentase pelaksanaan programpembangunan yang sesuai denganperencanaan

90% 90% 90% 90% 90%

2 Meningkatnyahasilpenelitian danpengembanganyangimplementatif

Hasil Kajian YangDimanfaatkan UntukPerumusan Kebijakan

Dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakan sebagaidasar kebijakan

100% 100% 100% 100% 100%

3 MeningkatnyakinerjapelayananSKPD

Peningkatan akuntabilitaskinerja SKPD dalammendukung AkuntabilitasKinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya nilai / katagori SAKIPOPD

C C CC B BB


Hal IV- 1

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda

Dalam mengawal perencanaan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, visi

yang akan dicapai ditopang dengan penjabaran beberapa misi, dan begitu pula

memiliki ikatan simpul yang kuat dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

yang akan dilakukan.

Strategi pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah ;

3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan ;

4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ;

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung Akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah

Sedangkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung strategi tersebut antara

lain :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

2. Mengembangkan perencanaan pembangunan yang aspiratif

3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem

pengawasan perencanaan

4. Meningkatkan penelitian dan pengembangan perencanaan

pembangunan deerah

5. Memantapkan peran Bappelitbangda dalam mendukung tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah


Hal V- 1

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis

dan Kebijakan maupun program Bappeda yang secara langsung maupun tidak

langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati. Program dan kegiatan Bappelitbangda yang akan dilaksanakan

merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Majalengka yang

berisi program prioritas terpilih dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut.

Nama program prioritas yang tercantum dalam perubahan Rencana

Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

No. Nama Program1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan2 Program Sinergitas Perencanaan Daerah3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi5 Program Perencanaan Sosial Budaya6 Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Hal IV- 1

BAB VIINDIKATOR KINERJA BAPPELITBANGDA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai oleh setiap

unit kerja, berdasarkan setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang

diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang

ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan

ukuran untuk menjamin dan meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah

kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam

tahapan perencanaan (ex ente), tahapan pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah

kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan

pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Salah satu kendala

pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah sulitnya mengukur kinerja dan

mennetukan indikator kinerja yang tepat. Hal tersebut diantaranya dikarenakan sektor

pelayanan publik memiliki karakteristik terutama capaian output dan outcome yang

sebagian besar berupa jasa pelayanan publik, sangat berbeda dengan sektor bisnis yang

berorientasi kepada keuntungan sehingga lebih mudah diukur.

Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


Hal IV- 2

Tabel 6.1Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

KondisiKinerjapadaawal

periodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerjapadaakhir

periodeRPJMD

Tahun 0 Tahun1

Tahun2

Tahun3

Tahun4

Tahun5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Tingkat capaian

pelaporan danevaluasipelaksanaanpembangunan

100 100 100 100 100 100 100

2 DokumenPerenanaanJangkaMenengah danPanjang Daerahyang ditetapkandenganPeraturanDaerah

1 1 1 1 1 1 1

3 DokumenPerencanaanJangka PendekDaerah yangditetapkandengan Perkada

1 1 1 1 1 1 5

4 DokumenPerencanaanOPD

53 53 53 53 53 53 53

5 PerencanaandanPengendalianTata Ruang

8 8 8 8 8 8 40

6 PerencanaanPembangunanEkonomi

3 3 3 4 4 4 18

7 PerencanaanPembangunanSosial Budaya

8 8 8 8 8 8 40


Hal IV- 3


Hal VI- 1

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka berguna sebagai

pengatur arah, tujuan, pedoman yang jelas pada sebuah organisasi agar tujuan

yang hendak dicapai. Adanya Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka ini

maka diharapkan adanya partisipasi dan respon dari semua pelaku

pembangunan (stakeholders).

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka dapat memberikan

manfaat dan sumbangsih pada tantangan kondisi lingkungan yang semakin

kompetitif, baik internal maupun eksternal yang berubah cepat sehingga

memerlukan pengamatan dan analisis yang komprehensif.

Pada akhirnya untuk mencapai target indikator dalam Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Majalengka, harus didukung oleh semua pegawai Bappelitbangda

agar visi, misi, tujuan, sasaran dan program sehingga secara nyata akan terwujud

prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanggungjawab menuju profesinalisme kerja

pegawai.

Documents

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/Renstra/renstra...RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN ... tentang Pembentukan Kabupaten