RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN … · ... (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) ... Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam ... MENGACU

RENCANA STRATEGIS

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018 1

1

RENCANA STRATEGIS


PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

1

1

RENCANA STRATEGIS



2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan

kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, peningkatan daya saing,

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan

daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Searah dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan kewenangan bagi pemerintah

daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini

menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-

tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib

menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan

SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU

Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda

menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan

berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa

penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses

yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah

diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

RENCANA STRATEGIS



3

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Program pembangunan pemerintah provinsi Jawa Tengah periode 2013–2018 termasuk

11 program unggulannya yang termuat dalam dokumen RPJMD Jawa Tengah harus bersinergi

dengan orientasi menggiatkan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi

pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah secara umum menunjukkan adanya

perbaikan, yang terlihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tahun 2008

sebesar 7,35% dan tahun 2012 sebesar 5,63% menjadi 4,63 pada tahun 2016. Namun

demikian secara absolut penganggur masih cukup tinggi yaitu dari sebesar 962.010 orang di

tahun 2012 menjadi 801.330 orang pada tahun 2016. Oleh karenanya diperlukan upaya

penanganan pengangguran baik melalui perluasan kesempatan kerja maupun peningkatan

kompetensi dan keterampilan tenaga kerja serta mengupayakan hubungan industrial yang

harmonis guna meminimalisasi PHK.

Pada kenyataannya, menangani pengangguran harus berfokus pula pada upaya

perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani

penggarap, nelayan, buruh industrikecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran

harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan

kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru,

dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar

tenaga kerja.

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka urgensi perencanaan strategis menjadi

penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan

bidang tenagakerjaan dan transmigrasi secara khusus di Jawa Tengah. Oleh karenanya,

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan

program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Gubernur

Jawa Tengah Periode 2013–2018.

Terkait dengan hal tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan

Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2013-2018

melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 050.11/2332/2014 tentang Rencana Strategis Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tahun 2013-2018. Namun

sehubungan dengan telah ditetapkan Perda Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 - 2018 yaitu Perda Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun

2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015, maka Dokumen Rencana

Strategis tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan.

RENCANA STRATEGIS



4

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50b879c21bdd2/node/5/pp-no-96-tahun-2012-pelaksanaan-undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik

RENCANA STRATEGIS



5

25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 2/MEN/II/2014 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 adalah

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan

pembangunan bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;

2. Memberikan acuan landasan yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi

Jawa Tengah dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi;

3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

4. Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 adalah untuk:

5. Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang

ketenagakerjaan, ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

6. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

7. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan

evaluasi pembangunan, khususnya di urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

RENCANA STRATEGIS



6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 didasarkan pada Permendagri Nomor 54

Tahun 2010, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat penjelasan umum mengenai Latar Belakang; Landasan Hukum;

Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANANDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi; Sumber Daya; Kinerja Pelayanan; serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI.

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; Telaahan Visi, Misi, dan Program

Gubernur Jawa Tengah; Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah; dan Penentuan Isu-

isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Berisi tentang Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Dan Kerja, Transmigrasi; serta Strategi dan

Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Berisi tentang indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VII PENUTUP.

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan renstra SKPD

merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD; Penguatan peran stakeholder

dalam pelaksanaan Renja SKPD; Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas

kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan kepala SKPD.

RENCANA STRATEGIS



7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. TUGAS POKOK FUNGSI DANSTRUKTUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 dan berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Dinas Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

dan bidang transmigrasiyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui SEKDA. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasimempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja

dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan

ketenagakerjaan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga

kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan

ketenagakerjaan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan

tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan

ketenagakerjaan;

4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;

dan

5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan

fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi didasarkan pada Peraturan Gubernur Jateng Nomor : 64 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri

dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas.

Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi :

a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas;

b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan

dilingkungan Dinas;

RENCANA STRATEGIS



8

c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaiaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkunganDinas;

d) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di

lingkungan Dinas;

e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan

pengelolaan informasi dan dokumentasi

f) Penyiapan bahan pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan pelayanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; mempunyai tugas melaksanakan

melaksanakan pemyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas meliputi pelatihan dan

pemagangan, standarisasi dan sertifikasi, dan produktivitas.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, melaksanakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan sertifikasi;

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas; dan

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas : melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi meliputi penempatan

tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigran.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan fungsi:


evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja;


evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja;


evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi; dan



3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial

dan jaminan sosial meliputi syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan dan hubungan

industrial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

RENCANA STRATEGIS



9

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, melaksanakan fungsi :


evaluasi dan pelaporan dibidang syarat kerja dan jaminan sosial,


evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan industrial;

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan

d) Pelaksanaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas :melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di

bidang norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan

hukum ketenagakerjaan.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan fungsi :


evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja;


evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan

kerja;


evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan; dan



5. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 103 Tahun

2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Balai Latihan Kerja Industri Kelas A (BLK Industri Cilacap), merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang pelatihan tenaga kerja industri.

Balai Latihan Kerja Industri Kelas A melaksanakan fungsi :

1). Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga

kerja industri;

2). Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran

tenaga kerja industri;

3).Evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja industri;

4). Pengelolaan ketatausahaan;

5). Pelaksanaannya tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

b. Balai Latihan Kerja Pertanian Dan Transmigrasi A (BLKP Trans di Klampok-

Banjarnegara), merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang latihan kerja pertanian dan

transmigrasi.

RENCANA STRATEGIS



10

Balai Latihan Kerja Pertanian dan Transmigrasi Kelas A melaksanakan fungsi :

1). Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja

pertanian dan transmigrasi;

2). Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran

kerja pertanian dan transmigrasi;

3). Evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran kerja pertanian dan

transmigrasi;


5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

c. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kelas A, merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

1). Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan produktivitas

tenaga kerja;

2). Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan

produktivitas tenaga kerja;

3). Evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

4). Pengelolaan ketatausahaan Balai;


fungsinya.

d. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A, merupakan

unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu di bidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Balai PelayananPenyelesaian PerselisihanTenaga Kerja Kelas A melaksanakan fungsi:

1). Penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelesaian perselisihan

hubungan industrial dan penyelesaiaan perselisihan penempatan tenaga kerja;

2). Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang penyelesaian perselisihan

hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;

3). Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;

4). Pengelolaan ketatausahaan Balai;


fungsinya.

e. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A (Balai K3), merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

1). Penyusunan rencana teknis operasional dibidang hygiene perusahaan, kesehatan

dan keselamatan kerja;

2). Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang-bidang hygiene

perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;

RENCANA STRATEGIS



11

3). Evaluasi dan pelaporandi bidang-bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan

keselamatan kerja;



fungsinya.

f. BalaiLatihan Kerja Dalam Dan Luar Negeri Kelas A (BLK DLN), merupakan unsur

pelaksana tugas teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentudi

bidang pelatihan dan pemagangan.

Balai Latihan Kerja Dalam Dan Luar Negeri Kelas A melaksanakan fungsi :

1). Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan pemagangan;

2). Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan

pemagangan;

3). Evaluasi dan pelaporandi bidang pelatihan dan pemagangan ;



fungsinya.

g. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, merupakan unsur pelaksana tugas

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang

pengawasan tenaga kerja.

Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kelas B meliputi :

1).Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang dengan Tempat

Kedudukan Kota Semarang; Wilayah Kerja : Kota Semarang, Kabupaten Semarang,

Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga.

2). Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati dengan Tempat Kedudukan

Wilayah Pati; Wilayah Kerja : Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten

Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora.

3). Satuan Pengawasan KetenagakerjaanWilayah Surakarta dengan Tempat

Kedudukan di Kota Surakarta; Wilayah Kerja : Kota Surakarta, Kabupaten

Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo.

4). Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dengan Tempat

Kedudukan Kota Magelang; Wilayah Kerja : Kota Magelang, Kabupaten Magelang,

Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten

Purworejo.

5). Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas dengan Tempat

Kedudukan Kabupaten Banyumas; Wilayah Kerja : Kabupaten Banyumas,

Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara.

6). Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan dengan Tempat

Kedudukan Kota Pekalongan; Wilayah Kerja : Kota Pekalongan, Kabupaten

Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang,

Kabupaten Batang.

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tersaji

pada gambar 2.1 :

RENCANA STRATEGIS



Gambar2.1.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

RENCANA STRATEGIS



13

2.2. SUMBER DAYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah didukung personil/pegawai sejumlah 609 orang. Daftar jumlah pegawai

berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah

sebagaimana gambar 2.2.

Gambar 2.2.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat sebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis

kelamin, dimana jumlah pegawai laki-laki lebih dominan yakni sebanyak 368 orang atau 60

persen sedangkan jumlah pegawai perempuan berjumlah 241 orang atau 40 persen.

Sementara itu, selain sebaran berdasarkan jenis kelamin, pada gambar dibawah juga

terlihat sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada dilingkungan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar 2.3.

Gambar 2.3.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

RENCANA STRATEGIS



14

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah pegawai di lingkungan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didominasi oleh lulusan S-1 sebanyak 300 orang

pegawai atau sebesar 46,26 persen, lulusan SLTA sebanyak 148 pegawai atau 24,30 persen dan

kemudian lulusan S-2 sebanyak 93 pegawai atau 15,27 persen serta lulusan S3 sebanyak 1

pegawai atau 0,16 persen. Artinya, dengan tingkat pendidikan yang baik (lulusan S-1 dan S-2

serta S3), pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi secara

akademis yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok fungsinya masing masing.

Sebaran pegawai juga dapat dikelompokkan berdasarkan struktur seperti terlihat pada

gambar 2.4.

Gambar 2.4.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Struktur Tahun 2017

Struktural12,28 %

Fungsional Tertentu17,29 %Fungsional

Umum70,43 %

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan sebaran pegawai di Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi berdasarkan struktur dimana fungsional umum sebanyak 361 pegawai atau

59,27 persen. Sementara untuk jabatan fungsional tertentu berjumlah sebanyak 189 pegawai

atau 31,03 persendan jabatan struktural sebanyak 59 pegawai atau 10 persen.

Selain sumber daya manusia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi juga

perlu melihat dukungan aset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam menjalankan

tugas pokok fungsi, seperti terlihat pada tabel 2.1.

RENCANA STRATEGIS



15

Tabel 2.1.

Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tahun 2014 s/d 2016

No Nama Bidang Barang

Keadaan Per 31-Desember-

2014

Keadaan Per 31-Desember-

2015

Keadaan Per 31- Desember-

2016

Jumlah

Barang Harga (rp)

Jumlah

Barang Harga (rp)

Jumlah

Barang

Jumlah harga

(Rp.)

1 TANAH

Tanah 24 90.352.753.000 24 90.352.753.000 24 90.352.753.000

2 PERALATAN MESIN

Alat Berat 50 122.932.146 51 297.472.146 51 297.472.146

Alat Angkutan 136 2.796.226.136 145 3.984.267.786 141 3.782.992786

Alat Bengkel 3.196 4.299.981.297 3.198 4.290.843.297 3.918 4.290.843.297

Alat Pertanian /

Peternakan 2.643 1.715.790.993 2.644 2.261.790.993 2.650

2.285.875.993

Alat Kantor dan Rumah

Tangga 15.133 18.604.057.964 15.739 21.044.111.064 15.840

21.418.113.564

Alat Studio dan

Komunikasi 442 1.619.309.101 470 1.830.330.101 475

1.860.290.101

Alat Kedokteran 398 399.033.912 398 399.033.912 398 399.033.912

Alat Laboratorium 4.397 4.656.099.390 4.401 5.054.238.590 3.608 5.331.106.192

Alat Persenjataan /

keamanan - - - -

-

3 GEDUNG DAN

BANGUNAN

Bangunan Gedung 121 42.719.357.306 118 46.863.443.706 116 50.248.137.906

Bangunan Monumen 1 459.123.000 1 459.123.000 1 459.123.000

4 JALAN DAN IRIGASI

Jalan dan Jembatan - - - - -

Bangunan Air / Irigasi 1 4.317.600 1 4.317.600 1 4.317.600

Instalasi 8 346.666.099 11 511.863.799 11 511.863.799

Jaringan 1 50.170.000 1 50.170.000 2 84.470.000

5 ASET TETAP LAINNYA

Buku Perpustakaan 1.580 119.990.720 1.580 119.990.720 1.615 122.290.720

Barang Bercorak seni

dan Budaya 17 73.849.005 17 73.849.005 17

73.849.005

Hewan Ternak dan

Tanaman 28 137.020.000 6 9.500.000 6

9.500.000

6 KONSTRUKSI DLM

PENGERJAAN

JUMLAH KESELURUHAN 28.176 168.476.677.669 28.805 177.607.098.719 28.156 181.532.033.021

RENCANA STRATEGIS



16

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat kondisi aset dan sarana prasana per 31 Desember

2016 yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan dan irigasi, aset tetap

lainnya dimana terjadi perkembangan dan penambahan nilai aset dari per 31 Desember 2014,

dari Rp. 168.476.677.669,- menjadi Rp.181.532.033.021,- atau mengalami peningkatan nilai di

tahun 2016 sebesar Rp.13.055.355.352,-.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Evaluasi Kinerja Renstra OPD. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

dan Kependudukan Tahun 2013-2018 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu,

yaitu Urusan Ketenagakerjaan; Urusan Transmigrasi dan Kependudukan. Selengkapnya

diuraikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.2

RENCANA STRATEGIS



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi OPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator Lainnya

Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Urusan Tenaga Kerja

1 %Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

v

72,93 75,15 78,95 82,99 86,22 89,79 85,58 87,90 123,12 113,88 111,34

2 %Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat v

77,71 83,82 87,28 88,33 89,05 77,66 84,18 82,67 99,94 100,43 94,72

3 %Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahan

v

57,74 60,48 62,00 62,00 63,49 66,86 70,48 74,93 115,79 116,53 120,85

4 %Produktivitas TK (dl juta rupiah) v

14,23 14,91 15,63 16,41 17,23 55,93 49,16 51,44 393,04 329,71 329,11

5 %Laju PDRB per tenaga

kerja v

14,23 14,91 15,63 16,41 17,23 11,13 6,18 5,30 78,22 41,45 33,91

6 %Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja

v

37,27 36,08 34,91 33,77 32,68 31,96 30,50 29,00 85,75 84,53 83,07

7 %Pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas

v

17,00 19,50 22,00 24,50 26,00 17,13 21,71 33,86 100,76 111,36 153,91

RENCANA STRATEGIS



NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi OPD

Target

SPM

Target

IKK

Target Indikat

or Lainnya


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 %Tenaga Kerja yang disertifikasi v 12,59 12,80 13,02 13,26 13,50 9,30 14,91 15,19 73,87 116,48 116,67

9 %Tingkat Pengangguran Terbuka

v

5,04 4,96 4,60 4,20 4,13 5,68 4,99 4,63 106,97 101,22 104,51

10 %Besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan

V

51,33 60,67 70,00 78,06 86,11 71,55 73,90 76,55 139,39 121,81 109,36

11 %Partisipasi angkatan kerja

v

72,27 72,58 72,9 73,22 73,55 69,68 67,86 67,15 96,42 93,50 92,11

12 %Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja

v

69,32 70,18 71,01 71,83 72,63 65,72 64,49 64,04 94,81 91,89 90,18

13 Jumlah penempatan

AKAN v 85.000 85.300 85.500 81.000 80.000 92.587 57.107 49.581 108,93 66,91 57,91

14 Jumlah LKS Bipartit v

1.555 1.635 1.695 1.745 1.795 1.644 1.639 1.789 105,72 100,24 105,55

15 Jumlah Peraturan Perusahaan v

3.752 4.007 4.277 4.557 4.857 3.881 4.009 4.489 103,44 100,05 104,96

16 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama v

790 800 810 820 830 802 801 810 101,52 100,13 100,00

RENCANA STRATEGIS



NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi OPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator

Lainnya


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 % Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

v 87,72 88,42 88,57 88,81 89,09 80,04 90,79 85,42 91.24 102.68 96.44

18 Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial

v

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2.721 2.301 1.285 77,49 76,70 51,40

19 %Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak(KHL).

v

97,40 97,50 97,60 97,70 97,80 98,96 100,33 100,32 101,60 102,90 102,46

20 %Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek

v

72,87 75,65 78,34 80,34 81,64 79,43 89,39 93,21 109,00 118,16 118,98

21 Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja

v

4.350 5.438 6.797 8.496 1.062 4.350 5.438 7.136 100,00 100,00 104,99

22 %Besaran pemeriksaan perusahaan v

39,59 42,7 42,77 46,88 49,36 39,63 52,05 42,07 100,10 121,90 98,36

23 %Besaran pengujian peralatan di perusahaan

v

63,4 64,81 69,98 76,9 80,7 63,40 64,00 69,98 100,00 98,75 100,00

24 Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan v

4.039 4.014 3.989 3.964 3.939 2.541 2.611 3.989 62,91 65,05 100,00

RENCANA STRATEGIS




Fungsi OPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator

Lainnya


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 Jumlah angka kecelakaan kerja

v 1900 1850 1795 1735 1670 2951 3083 3092 155.31 166.65 178.21

26 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 v

1.868 1.908 1.953 2.003 2.058 2.091 1.920 1.953 111,94 100,63 100,00

27 Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja v

18 17 16 15 14 0 0 1 0,00 0,00 6,25

28 %Rasio Perusahaan Zero Accident v

1,12 1,31 1,43 1,50 1,60 1,17 1,37 1,48 104,46 104,58 103,50

29 %Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

v

62,72 63,97 65,22 66,48 67,73 56,93 53,89 53,94 90,77 84,24 0,00

30 Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja

dibawah umur (orang) v

36.481 35.481 35.431 35.381 35.331 33.551 32.081 30.830 91,97 90,42 87,01

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

31 %Rasio penduduk memiliki e- KTP per wajib e-KTP

v

100 100 100 100 100 88,07 89,87 99,03 88,07 89,87 99,03

RENCANA STRATEGIS




Fungsi OPD

Target

SPM

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

32 %Prosentase penduduk 0-18 tahun memilliki Akta Kelahiran

v

45 55 65 100 100 81,37 81,37 82,50 180,82 147,95 126,92

33 Jumlah Kabupaten/ Kota mengoperasikan SIAK v

35 35 35 35 35 35 35 35 100,00 100,00 100,00

34 %Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk

v

25 40 60 60 80 41,10 47,50 66,07 164,40 118,75 0,00

35 %Prosentase

Penduduk yang memiliki Akta Kematian

v

15 20 70 80 100 43,94 49,00 68,96 292,93 245,00 0,00

36 %Rasio Pasangan yang memiliki Akta Nikah

v

100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00

Non Urusan

RENCANA STRATEGIS




Fungsi OPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

37 %Rasio Pegawai mengikuti Bintek

36 39 43 48 50 89 39 43 100,00 100,00 100,00

38 Terbentuk-nya Unit Pelayanan Publik (UPP)

1 1 1 1 1 1 1 1 100,00 100,00

39 Pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada UPP Dinakertransduk

v

1 1 1 1 1

Urusan Transmigrasi

40 Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU); (KK)

v

200 275 300 200 200 105 179 318 52,50 29,09 95,00

41 Kesepakatan kerjasama antar

wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi (Prov)

v

9 10 12 12 12 6 12 12 66,67 120,00 100,00

42 Jumlah Transmigran yg ditempatkan (KK)

v

150 200 200 200 200 122 179 318 81,33 89,50 159,00

RENCANA STRATEGIS



23

23

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 42 Indikator target kinerja urusan

ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 14 indikator RPJMD/IKK

dan 28 merupakan indikator SPM atau indikator lainnya.Berdasarkan evaluasi hasil

perencanaan pada urusan ketenagakerjaan,dari30 indikator yangterdiri 9 indikator

RPJMDsebanyak 5 indikator telah tercapai, dan 4indikator target kinerja diperhitungkan akan

tercapai yaitu :

1) Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)dengan capaian 67,15 % rendah dari target

72,90 % dengan tingkat capaian 92,00, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya 67,86

%, rendahnya capaian dikarenakan lowongan kerja sektor formal terbatas sehingga lebih

banyak bekerja di sektor informal.

2) IndikatorRasio kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja 2016 dengan capaian

64,04% lebih rendah dari tahun sebelumnya 64,49% rendahnya tingkat capaian Rasio

Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja Tahun 2016 dengan capaian 64,04%

lebih rendah dari target 71,01% dengan tingkat capaian 90,18%, lebih rendah dari tahun

sebelumnya 64,49% rendahnya tingkat capaian dikarenakan lowongan kerja yang tersedia

mensyaratkan spesifikasi kompetensi dalam hal tingkat pendidikan dan keterampilan.

3) Indikator Jumlah Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Tahun 2016 dengan capaian 49.513

orang lebih rendah dari target 85.500 orang dengan tingkat capaian 57.91%, lebih rendah

dari tahun sebelumnya sebanyak 57.077 orang, rendahnya capaian dikarenakan

Ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 246/2015 tentang penghentian dan

pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-

negara kawasan Timur Tengah menyebabkan berkurangnya Tenaga Kerja Indonesia yang

bekerja melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

4) Indikator Laju PDRB per Tenaga Kerja sebesar 5,30 pada tahun 2016 atau turun 0,70 dari

tahun 2015 yaitu 6,00 indikator, ini belum mencapai target karena ada perubahan tahun

dasar penghitungan PDRB.

Sedangkan 21 indikator lainnya pada urusan ketenagakerjaan, 19 indikator telah

tercapai targetnya, tetapi ada 2 indikator yang menurun capaiannya dibanding tahun 2015,

yaitu:

1)Indikator % besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tahun 2016

terealisasi sebanyak 85,42 % lebih rendah dari target sebesar 88,57% dan lebih rendah

dari capaian tahun 2015 yaitu sebesar 88,42%. Pencapaian ini karena kedua belah pihak

melaksanakan bipartit sesuai dengan saran dar BP3TK sehingga terjadi kesepakatan tanpa

melalui proses mediasi di BP3TK atau upaya pencegahan terhadap terjadinya perselisihan

hubungan industrial dikatakan berhasil;

2) Jumlah angka kecelakaan kerja pada tahun 2016 sebanyak 3092 lebih tinggi yang

ditargetkan 1795 karena kecelakaan kerja terjadi tidak hanya terjadi di tempat kerja tetapi

dihitung dari berangkat sampai pulang sehingga jumlahnya lebih tinggi.

RENCANA STRATEGIS



24

24

Sementara itu, target indikator kinerjapembangunan pada urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil adalah dari 6 indikator kinerja yang terdiri dari 3 indikator RPJMD dan 3

indikator lainnya. Untuk realisasi capaian pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

sebanyak 3 target indikator kinerja RPJMD sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 1 target

indikator akan tercapai yaitu Rasio Penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP, dengan capaian

99,03 % lebih rendah dari target 100 % dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 89,87 % (status

indikator RPJMD: akan tercapai); Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran,

dengan capaian 82,50 % melebihi target 65 % karena didukung Surat Edaran Gubernur Jawa

Tengah Nomor : 470/0006482 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pencapaian Target Standar

Minimal Dokumen Kependudukan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ

tanggal 12 Mei 2016 perihal percepatan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran yang

mengamanatkan untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman dan penerbitan KTP-

el serta penerbitan akta kelahiran; Jumlah kabupaten/kota yang capaian 35 kabupaten/kota,

sesuai dengan target. Untuk realisasi capaian 3 indikator kinerja lainnya pada urusan

kependudukan dan catatan sipil telah tercapai.

Sedangkan berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan urusan

transmigrasi dengan 3 indikator kinerja yang terdiri 2 indikator kinerja RPJMD dan 1 indikator

lainnya,2 target kinerja urusan transmigrasi yang merupakan indikator RPJMDtelah tercapai

dan masih terdapat 1 indikator lainnya yaitu target kinerja yang perluupaya keras supaya

tercapai untuk diwujudkan yaitu Penempatan Transmigran, dari target kuota dari tahun 2013

s/d 2016 sebanyak 1.247 KK terealisasi 1.090 KK, hal ini disebabkan Kuota yang disediakan

pemerintah pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat serta

ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran sehingga Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah memberikan dukungan melalui pola sharing dengan daerah atau provinsi tujuan

transmigrasi.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya pelayanan bidang nakertransduk diwujudkan

dalam indikator Non Urusan yaitu capaian target 3 indikator kinerja yang telah tercapai seperti

yang terlihat dalam tabel diatas.

RENCANA STRATEGIS



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi

dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Angga-

ran Realis-

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA 105.771.405.000 121.587.630.000 107.155.906.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

50.844.807.000 58.186.501.000 61.931.175.000

Belanja Pegawai

50844807000 58186501000 61931175000

BELANJA LANGSUNG

64.950.539.000 94.808.809.000 67.463.504.000 54.926.598.000 63.401.129.000 45.224.731.000 84,57 66,87 67,04 1,27 -6,27

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23.313.215.000 26.452.622.000 15.780.120.000 13.101.147.000 12.465.123.000 11.090.660.000 84,57 47,12 70,28 -12,20 -5,40

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.961.936.000

33.718.057.000

12.567.190.000

11.343.063.000

18.245.429.000

7.205.105.000

79,01

54,11

57,33

11,93

-14,04

RENCANA STRATEGIS



Uraian **)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Angga-

ran Realis-

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

400.000.000 440.000.000 484.000.000 400.000.000 265.800.000 157.500.000 100,00 60,41 32,54 6,56 -26,71

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

600.000.000 700.000.000 800.000.000 600.000.000 649.180.000 292.754.000 100,00 92,74 36,59 10,06 -21,27

5. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

3.800.000.000 670.1000.000 7.491.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 3036.929.000 100,00 56,71 40,54 25,39 -7,20

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.290.000.000 2.460.000.000 2.640.000.000 2.000.000.000 2.709.080.000 1.529.275.000 114,50 110,13 57,93 4,86 -8,56

RENCANA STRATEGIS



Uraian **)



Pertumbuhan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Angga-

ran Realis-

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

550.000.000 1.520.000.000 1.525.000.000 328.000.000 1.065.200.000 1.189.615.000 167,68 70,08 78,01 40,49 53,64

8. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

400.000.000 450.000.000 500.000.000 275.000.000 258.900.000 163.758.000 145,45 57,53 32,75 7,72 -15,87

9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

4.697.500.000 5.111.000.000 5.833.000.000 6.522.500.000 5.004.380.000 3.623.808.000 72,02 97,91 62,13 7,48 -17,79


Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

7.337.080.000 8.445.784.000 9.757.304.000 7.137.080.000 11.243.919.000 9.007.985.000 102,80 133,13 92,32 9,97 8,07

RENCANA STRATEGIS



Uraian **)



Pertumbuhan

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Angga-

ran Realis-

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11. Program

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

11.800.808.000 7.970.346.000 9.165.890.000 8.700.808.000 6.824.118.000 5.843.256.000 135,63 85,62 63,75 -8,08 -12,43

12. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

800.000.000 840.000.000 920.000.000 719.000.000 870.000.000 2.084.086.000 111,27 103,57 226,53 4,77 42,58

13. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

= = =

RENCANA STRATEGIS



28

Berdasarkan tabel tersebut diatas, target anggaran dan realisasi anggaran dari tahun

2014 sampai dengan tahun 2016 pada beberapa program mengalami penurunan anggaran

dibandingkan dengan target yang telah direncanakan, pada urusan Ketenagakerjaan yaitu

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan

Kerja serta Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Pada urusan

Dukcapil yaitu program penataaan administrasi kependudukan juga mengalami penurunan

anggaran dibandingkan yang ditargetkan. Sedangkan pada urusan transmigrasi, yaitu dengan

program pengembangan wilayah transmigrasi antara target anggaran dan realisasi capaian

anggaran mengalami peningkatan anggaran. Pada program Non urusan, mengalami penurunan

realisasi anggaran dibandingkan dengan yang telah ditargetkan atau yang telah direncanakan.

Kinerja pelayanan Disnakertransduk merupakan kondisi capaian indikator di bidang

ketenagakerjaan, kependudukan dan transmigrasi. Gambaran kinerja pelayanan

Disnakertransduk diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun

2012hingga tahun 2016 cenderung mengalami penurunan, yaitu pernah mengalami

kenaikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 6,02% dari 5,63% (tahun 2012). Namun pada

tahun 2013 hingga tahun 2016 terus menurun menjadi sebesar 4,63%. Kondisi Tingkat

Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 relevan terhadap capaian

Nasional yang juga mengalami penurunan menjadi sebesar 5,61%, secara rinci Tingkat

Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada

Gambar 2.5 dan Tabel 2.2.

RENCANA STRATEGIS



29

Gambar 2.5.

Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Tabel 2.4.

Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2016

Tahun Jumlah Penganggur (orang)

TPT(%)

2012 962.010 5,63

2013 1.022.728 6,02

2014 996.344 5,68

2015 863.783 4,99

2016 801.330 4,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016 Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Posisi relatif TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015 dibandingkan dengan

rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,99% dan rata-rata TPT Nasional sebesar

6,18% masih terdapat 9 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional, yaitu Tegal, Kota Tegal, Cilacap, Kendal, Pemalang, Brebes, Kota Salatiga,

Kota Magelang dan Banyumas. Sedangkan 7 kabupaten/kota berada di bawah Provinsi

Jawa Tengah dan di atas Nasional, 19 kabupaten/kota lainnya berada di bawah

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Agustus 2016 mengalami

penurunan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menyebutkan TPT Jateng pada agustus 2016

sebesar 4,63% atau mengalami penurunan sebesar 0,36%, dibandingkan dengan TPT

yang sama tahun lalu sebesar 4,99%.

RENCANA STRATEGIS



30

Sedangkan jika dibandingkan dengan pada Februari, TPT Agustus mengalami

peningkatan sebesar 0,43%.TingkatPengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2016 sebesar 4,63 % lebih rendah sebesar 0,98 % bila dibandingkan

dengan capaian realisasi TPT Nasional (Indonesia) tahun 2016 mencapai5,61

%selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6.

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015


b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar

dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun

2012 sebesar 32,66% terus naik hingga tahun 2014 menjadi sebesar 71,55%, namun pada

tahun 2015 naik menjadi sebesar 78,00% dan tahun 2016 kembali turun menjadi sebesar

76,55%, secara rinci pencari kerja yang ditempatkan bisa dilihat pada Tabel 2.3.

RENCANA STRATEGIS



31

Tabel 2.5.

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012 – 2016

Tahun Pencari Kerja yang

Terdaftar

Pencari Kerja yang

Ditempatkan Persentase

2012 671.603 219.374 32,66

2013 743.058 324.989 43,74

2014 426.435 305.134 71,55

2015 329.605 257.108 78,00

2016 285.306 218.398 76,55

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, 2016

c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah selama periode Tahun 2012–

2016 cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 42,85 Juta hingga tahun

2015 terus naik menjadi sebesar Rp. 49,07 Juta, dan terjadi peningkatan pada tahun 2016

menjadi sebesar Rp. 51,44 Juta. Meskipun demikian selama kurun waktu lima tahun

mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Jawa Tengah semakin produktif. Secara

rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.6.

PDRB ADHK Tahun 2010 per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

Tahun PDRB ADHK

2010(juta Rupiah)

Jumlah Tenaga

Kerja

PDRB ADHK

2010/Tenaga Kerja

(Juta Rupiah)

2012 691.343.116,0 16.132.890 42,85

2013 726.899.706,4 15.964.048 45,53

2014 766.271.771,3 16.550.682 46,30

2015 806.609.020,0 16.435.142 49,07

2016 849.383.600,0 16.511.136 51,44


d. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total

Kesempatan Kerja (yang bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total

kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2012 hingga tahun

2016 mengalami penurunan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja formal

RENCANA STRATEGIS



32

di berbagai sektor, yaitu pada tahun 2012 sebesar 55,40% dan pada tahun 2016 turun

cukup signifikan menjadi sebesar 29,00%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.7.

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga

Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja) (%) di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012 – 2016

Tahun Proporsi Tenaga Kerja dan

Pekerja Keluarga terhadap Total

Kesempatan Kerja (%)

2012 55,40

2013 38,48

2014 31,96

2015 30,50

2016 29,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pusdatinaker, 2016 (diolah)

e. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup

Layak (KHL)

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama periode tahun

2012 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2015 dan

2016 telah mencapai lebih dari 100%, yaitu pada tahun 2015 sebesar 100,33% dan tahun

2016 sebesar 100,32%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja di

Jawa Tengah telah memenuhi kebutuhan hidup layak, secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 2.6.

Tabel 2.8.

Rasio Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding KHL

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2016

Tahun UMK

(Rp/bln/orang)

KHL

(Rp/bln/orang) Rasio (%)

2012 834.255 864.859 96,42

2013 914.276 940.375 97,31

2014 1.066.603,43 1.077.793,30 98,96

2015 1.224.532,43 1.220.073,32 100,33

2016 1.421.577,11 1.416.985,12 100,32

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2016

RENCANA STRATEGIS



33

f. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Tabel 2.9.

Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012– 2016

Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja

2012 21.899 2.186.821

2013 22.247 1.249.235

2014 22.630 1.249.434

2015 25.395 1.198.925

2016 33.094 1.274.715

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2016.

g. Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek

Tabel 2.10.

Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016 (orang)

Tahun Jumlah Tenaga Kerja

2012 32.784

2013 40.983

2014 44.535

2015 105.464

2016 170.980

Sumber : Dinakertransduk Prov. Jateng, 2016

RENCANA STRATEGIS



34

2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio/Persentase Penduduk ber KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dari tahun

2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 83,40%

dan pada tahun 2016 hampir mencapai 100% sebesar 99,03%.Kenaikan tersebut

dikarenakan penerapan kebijakan e-KTP dan meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap manfaat strategis tentang kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil. Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, penyebutan e-KTP dirubah menjadi KTP-el, secara

rinci dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.7 Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el)

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016


b. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0–18 tahun di Jawa Tengah dari tahun

2012 ke tahun 2016 terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2014 meningkat

sangat signifikan dari tahun 2013 sebesar 78,57% menjadi 81,37%. Kondisi ini disebabkan

diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan

masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat), pendaftaran akte berdasarkan

azas domisili, dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih

dari satu tahun, pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai

dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota), serta kerjasama lintas

sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan dan pelayanan kesehatan

lainnya).Perkembangan kepemilikan akte lahir penduduk usia 0 - 18 tahun di Jawa

Tengah tahun 2012hingga tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

RENCANA STRATEGIS



35

Gambar 2.8

Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2012–2016


RENCANA STRATEGIS



36

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Tabel 2.11.

Rasio Pasangan Berakte Nikah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jateng, 2016

RENCANA STRATEGIS



37

d. Kepemilikan KTP

Tabel 2.12

Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

NO Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk

WAJIB

KTP

Realisasi

Perekaman

Belum

Terekam

Laki-Laki % Perempuan % JUMLAH

Kab/Kota

Jumlah Jumlah

Kab/Kota % Kab/Kota %

1 CILACAP 923.130 51 898.163 49 1.821.293 1.345.233 1.354.747 74 476.060 74

2 BANYUMAS 871.179 51 850.866 49 1.722.045 1.279.606 1.263.437 73 442.439 74

3 PURBALINGGA 475.583 51 462.175 49 937.758 680.498 683.497 73 257.260 73

4 BANJARNEGARA 507.782 51 489.090 49 996.872 739.873 703.057 71 256.999 74

5 KEBUMEN 686.451 51 660.155 49 1.346.606 1.043.764 971.771 72 302.842 78

6 PURWOREJO 381.291 50 379.475 50 760.766 578.413 588.192 77 182.353 76

7 WONOSOBO 434.321 51 414.008 49 848.329 612.924 616.030 73 235.405 72

8 MAGELANG 640.657 51 626.723 49 1.267.380 944.199 925.857 73 323.181 75

9 BOYOLALI 490.645 50 484.863 50 975.508 739.317 747.698 77 236.191 76

10 KLATEN 646.248 50 649.657 50 1.295.905 976.508 948.371 73 319.397 75

11 SUKOHARJO 447.399 50 443.276 50 890.675 675.633 656.101 74 215.042 76

12 WONOGIRI 532.987 50 532.386 50 1.065.373 817.139 844.826 79 248.234 77

13 KARANGANYAR 437.928 50 436.590 50 874.518 645.190 681.677 78 229.328 74

14 SRAGEN 485.290 50 484.806 50 970.096 712.818 706.343 73 257.278 73

15 GROBOGAN 721.369 50 710.454 50 1.431.823 1.066.701 1.059.685 74 365.122 74

16 BLORA 442.680 50 440.328 50 883.008 659.950 673.577 76 223.058 75

17 REMBANG 313.821 51 307.146 49 620.967 481.334 466.662 75 139.633 78

18 PATI 634.000 50 632.338 50 1.266.338 960.934 962.595 76 305.404 76

19 KUDUS 401.742 50 406.266 50 808.008 588.480 619.549 77 219.528 73

20 JEPARA 578.723 51 566.740 49 1.145.463 816.631 818.421 71 328.832 71

21 DEMAK 559.966 51 543.828 49 1.103.794 821.537 795.930 72 282.257 74

22 SEMARANG 499.102 50 497.543 50 996.645 741.999 729.511 73 254.646 74

23 TEMANGGUNG 381.438 50 381.479 50 762.917 573.193 573.373 75 189.724 75

24 KENDAL 485.754 50 476.235 50 961.989 714.695 720.772 75 247.294 74

25 BATANG 386.468 51 377.631 49 764.099 551.443 539.655 71 212.656 72

26 PEKALONGAN 472.446 51 455.996 49 928.442 653.374 631.462 68 275.068 70

27 PEMALANG 744.979 51 714.497 49 1.459.476 1.012.732 916.600 63 446.744 69

28 TEGAL 709.789 51 677.692 49 1.387.481 946.513 971.679 70 440.968 68

RENCANA STRATEGIS



38

29 BREBES 962.189 51 918.995 49 1.881.184 1.292.511 1.254.653 67 588.673 69

30 KOTA MAGELANG 61.976 49 63.764 51 125.740 94.683 98.333 78 31.057 75

31 KOTA SURAKARTA 275.590 49 283.142 51 558.732 416.146 433.320 78 142.586 74

32 KOTA SALATIGA 91.508 50 93.060 50 184.568 137.025 141.744 77 47.543 74

33 KOTA SEMARANG 811.661 50 822.939 50 1.634.600 1.197.251 1.167.802 71 437.349 73

34 KOTA PEKALONGAN 151.390 50 148.663 50 300.053 215.122 218.961 73 84.931 72

35 KOTA TEGAL 140.363 50 137.793 50 278.156 204.863 199.915 72 73.293 74

Jumlah Total 17.787.845 50 17.468.762 50 35.256.607 25.938.232 25.685.803 73 9.318.375

e. Kabupaten/Kota mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK)

Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan administrasi

kependudukan secara lebih baik kepada masyarakat, telah dikembangkan SIAK secara on-

line dari 35 kabupaten/kota ke provinsi dan pusat, disertai dengan peningkatan kualitas

sumber daya aparatur dan ketersediaan peralatan infrastruktur pendukung.

3. Transmigrasi

Jumlah transmigran dari Jawa Tengah selama periode 2011-2015 terus mengalami

penurunan walaupun animo masyarakat Jawa Tengah sebenarnya cukup tinggi. Penurunan

jumlah transmigran tersebut lebih disebabkan kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat

cenderung menurun dan adanya ketidak siapan lokasi daerah penerima transmigran yang

berakibat tidak terpenuhinya kuota. Salah satu upaya meningkatkan penempatan transmigran

melalui mekanisme sharing antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan daerah penerima

transmigran. Capaian pengiriman transmigran untuk mengikuti transmigrasi dapat kita lihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13.

Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012– 2016

Tahun Kuota/Target Pusat (KK) Jumlah (KK)

2012 870 700

2013 540 471

2014 142 122

2015 239 179

2016 326 318


RENCANA STRATEGIS



39

a. Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU)

Pemberian pelatihan kepada calon transmigran dimaksudkan untuk meningkatkan

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga diharapkan transmigran mampu

mengelola potensi Sumber Daya Alam di lokasi transmigrasi dalam rangka meningkatkan

taraf hidup. Perkembangan pelatihan calon transmigran yang dilakukan Balatrans Penca

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 mencapai sebesar 318 KK, secara rinci dapat

dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.14.

Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun Jumlah (KK)

2012 475

2013 540

2014 105

2015 179

2016 318


4. Evaluasi Kinerja Anggaran

Tabel 2.15.

Evaluasi Kinerja Anggaran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Tahun 2013 – 2016

KETERANGAN

TAHUN ANGGARAN

2013 2014 2015 2016

BELANJA 89.024.952.000 105.771.405.000 121.587.630.000 107.155.906.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.233.988.000 50.844.807.000 58.186.501.000 61.931.175.000

Belanja Pegawai 35.233.988.000 50.844.807.000 58.186.501.000 61.931.175.000

BELANJA LANGSUNG 53.790.964.000 54.926.598.000 63.401.129.000 45.224.731.000

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

11.410.600.000 13.101.147.000 12.465.123.000 11.090.660.000


Sarana dan Prasarana

8.398.090.000 11.343.063.000 18.245.429.000 7.205.105.000

RENCANA STRATEGIS



40

KETERANGAN

TAHUN ANGGARAN

2013 2014 2015 2016

Aparatur


Disiplin Aparatur

364.874.000 400.000.000 265.800.000 157.500.000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

550.000.000 600.000.000 649.180.000 292.754.000

5. Program Pendidikan Non

Formal dan Informal

4.000.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 3.036.929.000

6. Program Penataan

Administrasi Kependudukan

2.338.421.000 2.000.000.000 2.709.080.000 1.529.275.000


Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan

Anak

350.000.000 328.000.000 1.065.200.000 1.189.615.000

8. Program Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

300.000.000 275.000.000 258.900.000 163.758.000


Kesempatan Kerja

3.390.000.000 6.522.500.000 5.004.380.000 3.623.808.000


Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

6.860.000.000 7.137.080.000 11.243.919.000 9.007.985.000

11. Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

6.102.400.000 8.700.808.000 6.824.118.000 5.843.256.000

12. Program Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

490.000.000 719.000.000 870.000.000 2.084.086.000


Sarana dan Prasarana

Aparatur

9.236.579.000 = = =

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Kependudukan Tahun 2014-2016 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Total

Belanja pada tahun 2014 sebesar Rp.105.771.405.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp.50.844.807.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp.54.926.598.000,- dan

mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp.121.587.630.000,-

RENCANA STRATEGIS



41

atau bertambah sebesar Rp.15.816.226.000,- hal ini juga berdampak pada penambahan

jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Tetapi pada tahun 2016 jumlah

anggaran belanja mengalami penurunan atau berkurang Rp. 14.431.724.000,- menjadi

Rp. 107.155.906.000,- yang berdampak pengurangan jumlah Belanja Langsung dan Tidak

Langsung. Sementara pada tahun 2016 belanja Program (Belanja Langsung) mengalami

penurunan menjadi Rp.45.224.731.000,-

Belanja Program (Belanja Langsung) yang paling banyak pada tahun 2015 yaitu Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 18.245.429.000,- kemudian Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.12.465.123.000,- dan kemudian Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp.11.243.919.000,- dimana belanja program

ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 7.137.080.000,- atau

bertambah sebesar Rp. 4.106.839.000. Pada tahun 2015 dialokasikan anggaran untuk

melanjutkan pengadaan bangunan BPPKK dan Hiperkes atau sekarang Balai K3.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pengembangan Pembangunan dan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

memiliki tantangan dan peluang. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan dengan membagi kedalam bidang pelayanan yang

diberikan, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yaitu:

a. Jumlah Pengangguran di Jawa Tengah masih relatif tinggi sehingga membutuhkan

banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas

kesempatan kerja.

b. Jumlah TKA yang dipekerjakan masih relatif banyak sehingga masih diperlukan

mekanisme pengendalian.

c. Adanya kecenderungan perusahaan untuk tetap mempekerjakan TKA tanpa batas waktu.

d. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pencaker untuk bisa mengisi lowongan-lowongan

kerja yang tersedia.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

a. Pemerintah mencanangkan zero domestic worker untuk pengiriman TKI ke Luar Negeri

pada tahun 2017.

b. Peluang kesempatan kerja antar kerja antar daerah dan adanya kebijakan pemerintah

mengenai KUR guna pengembangan kewirausahaan/UMKM.

2. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tantangan pengembangan pelayanan bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

a. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri

serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa

dipenuhi oleh tenaga kerja.

b. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil/ kompetensi sesuai dengan keahlian

sektor perusahaan/ industri serta pelatihan kerja yang dilaksanakan belum mengacu

pada kebutuhan pasar/ pengguna tenaga kerja.

RENCANA STRATEGIS



42

c. Produktivitas sangat diharapkan di perusahaan baik produk maupun jasa namun masih

rendah dan minimnya penerapan produktivitas dalam dunia kerja.

Peluangpengembangan pelayanan bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

a. Tersedia jabatan-jabatan dalam dunia kerja yang membutuhkan kompetensi

khusus/tertentu serta persaingan tenaga kerja semakin kompetitif.

b. Jumlah perusahaan besar dan menengah memadai untuk mendukung program

pemagangan serta perusahaan yang memahami program pemagangan terbatas sehingga

yang bersedia mendukung masih rendah.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tantangan pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

a. Di Jawa Tengah masih terdapat 17.241 perusahaan yang belum mempunyai peraturan

perusahaan sehingga perlu untuk meningkatkan kesadaran pengusaha untuk membuat

peraturan perusahaan.

b. Tindak lanjut dari PP.78/2015 tentang Struktur Upah dan Skala Upah

Peluang pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

a. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta aktif Jamsostek sebanyak 33.094 perusahaan.

Masih terdapat peluang sebanyak 9.364 perusahaan dan 92.797 tenaga kerja yang belum

menjadi peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja..

b. Jumlah Perusahaan di Jawa Tengah yang wajib membuat LKS Bipartit berjumlah 6.641

perusahaan sedangkan yang sudah membentuk LKS Bipartit sebanyak 1.789 perusahaan.

Jadi masih ada peluang sebanyak 4.852 perusahaan.

c. Target Rasio UMK terhadap KHL sudah melebihi target 100 %, capaian tahun 2016

sebesar 100,32 %, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja perlu penerapan

Struktur Upah dan Skala Upah di Perusahaan

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Tantangan pengembangan pelayanan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

a. Masih terdapatnya sejumlah kecelakaan kerja pada perusahaan.

b. Rendahnya tingkat perlindungan dan pengawasan terhadap kesehatan dan perlindungan

tenaga kerja.

c. Beralihnya Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan di Kab/Kota menjadi Pegawai

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (beralihnya Kewenangan berdasar UU 23 Tahun 2014)

Peluang pengembangan pelayanan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

a. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender

(ARG);

b. Adanya regulasi terkait pelaksanaan peraturan dibidang norma ketenagakerjaan bagi

pengusaha atau pemberi kerja.

c. Adanya program nasional dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam

peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengawasaan norma kerja

perempuan dan anak yaitu pengurangan pekerja anak/anak yang bekerja yang

dikembalikan ke dunia pendidikan dengan penarikan pekerja anak dikembalikan ke dunia

sekolah;

d. Adanya standarisasi dan sertifikasi K3 ditempat kerja bagi perusahaan yang

menggunakan mesin dan peralatan, serta pencanangan Tahun 2015 Indonesia berbudaya

K3;

RENCANA STRATEGIS



43

e. Pelaksanaan teknis pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Provinsi sehingga

memerlukan sarana prasarana, personil, peralatan dan biaya untuk mendukung program

dan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Tengah.Sekarang telah terbentuk 6

satuan kerja pengawaasan ketenagakerjaan yang menempati kantor Eks Bakorwil Provinsi

Jawa Tengahberlokasi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten

Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Pati didukung personil 210 orang yang terdiri

dari pegawai struktural 12 orang dan fungsional pengawas 146 orang dan pegawai

fungsional umum sebanyak 52 orang.

RENCANA STRATEGIS



44

BAB III

ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya

pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang didasarkan pada fungsi

bidang pelayanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yaitu:

a. Angka pengangguran masih cukup tinggi

b. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya

dipahami masyarakat.

c. Dukungan personel yang kurang memadai dalam hal jumlah terutama personel yang

berkaitan dengan pendataan tenaga kerja dan penempatan. Jumlah pegawai yang

menangani penempatan/pengantar kerja sebanyak 12 orang hal ini tidak sebanding

dengan jumlah penganggur yang membutuhkan fasilitasi penempatan.

d. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan.

e. Jumlah animo transmigrasi tidak sebanding dengan target/kuota yang diberikan dari

Pusat (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Jumlah

animo tahun 2016 sebanyak 2.397 KK, realisasi penempatan sebanyak 318 KK,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendukung dengan pola sharing dengan provinsi

tujuan penempatan transmigrasi/Provinsi Kalimantan Utara untuk sebanyak 100 KK.

f. Rendahnya kualitas Calon transmigran dan kurangnya penguasaan informasi terhadap

calon lokasi transmigrasi.

2. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh

lulusan SD kebawah sebesar 9.169.470 orang atau 51,18% di tahun 2016 (Sakernas,

Februari 2016).

b. Berkurangnya Instruktur di BLK Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) formasi baru

belum sebanding dengan yang pensiun serta persebarannya.

c. Terbatasnya staf/pegawai yang dapat memahami SKKNI.

d. Terbatas fasilitasi kegiatan untuk UJK bagi Tenaga Kerja Indonesia.

e. Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan

ketentuan/pedoman.

f. Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin serta produktivitas.

g. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring/kerjasama,

kejuruan unggulan)

RENCANA STRATEGIS



45

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

a. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;

b. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek

Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;

c. Belum ada tindak lanjut dari PP.78/2015 tentang Pengupahan yang terkait dengan

standar Skala Upah dan Skala Upah;

d. Banyak mediator di kabupaten/kota yang dipindah tugaskan di luar bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial.

e. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja

yang valid di kabupaten/kota.

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu :

a. Masih tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan belum terlaksananya

standarisasi K3 di tempat kerja;

b. Kurangnya pegawai pengawas KK baik pegawai pengawas KK umum maupun spesialis,

jumlah pegawai pengawas se jawa tengah sebanyak 185 orang, tidak sebanding dengan

jumlah perusahaan;

c. Masih banyaknya pekerja anak yang bekerja sektor informal. Berdasarkan laporan

Kabupaten/Kota jumlah pekerja anak tercatat sebanyak 30.830 di tahun 2016 (dasar

data PPLS 2011);

d. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan di sektor formal maupun

informal. Hal ini ditunjukkan belum sepenuhnya hak normatif tenaga kerja perempuan

dilaksanakan. Penelitian di 70 perusahaan menunjukkan ada 3 kasus cuti hamil tidak

diberikan gaji, 52 kasus gaji tidak diberikan secara utuh, hamil dipekerjakan malam hari

16 kasus, perbedaan pengupahan 19 kasus.

e. Belum adanya peraturan/regulasi yang mengatur perlindungan pekerja perempuan di

sektor informal;

f. Masih lemahnya kebijakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri dan

kurangnya koordinasi kelembagaan penempatan TKI.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dimaksudkan

untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yang merupakan salah satu OPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi

dan Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Adapun Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah Menuju Jawa Tengah

Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Guna mencapai Visi tersebut,

dilaksanakan melalui tujuh Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno–berdaulat di bidang politik, berdikari

di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran;

RENCANA STRATEGIS



46

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan

transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan

yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana

pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pada Misi II

yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran. Dimana isu terkait dengan pengurangan pengangguran dan

kemiskinan berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi seperti halnya terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan

industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian. Dari misi tersebut, Gubernur Jawa

Tengah memiliki program-program unggulan yaitu:

1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat untuk mewujudkan

demokrasi yang berkualitas;

2. Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi;

a. Menerapkan transparansi penerimaan dan pengeluaran anggaran berbasis on-line.

b. Menerapkan sistem remunerasi kepegawaian.

c. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan Provinsi dan peraturan kabupaten/kota dan

penegakan hukumnya.

3. Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi;

- Mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah, secara rutin

menggelar dialog dengan masyarakat.

4. Mewujudkan Desa Mandiri;

a. Menggali dan mengembangkan sumber daya potensial kawasan perdesaan;

b. Menyediakan Modal Usaha Rakyat: Penyediaan modal kerja, pembimbingan dan

pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui kredit perbankan

dengan pola dana penjaminan.

c. Kartu Petani: Menerbitkan “Kartu Petani” untuk menjamin ketersediaan dan distribusi

pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

d. Kartu Nelayan: Menerbitkan “Kartu Nelayan” untuk menjamin ketersediaan dan

distribusi solar bersubsidi agar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

5. Peningkatan kesejahteraan Buruh;

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pekerja

b. Meningkatkan upah minimum buruh

c. Memfasilitasi hunian yang layak untuk buruh.

6. Rakyat Sehat;

- Memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan masyarakat

berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus.

RENCANA STRATEGIS



47

7. Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;

a. Meningkatkan dan memperluas jangkauan tunjangan untuk siswa berprestasi yang

kurang mampu.

b. Meningkatkan tunjangan guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap.

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

d. Meningkatkan penyelenggaraan/kualitas mata ajaran muatan lokal terutama budi

pekerti.

8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;

a. Memastikan perspektif (sudut pandang) gender digunakan di dalam penyelenggaraan

pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan penerbitan kebijakan publik.

b. Meningkatkan keterdidikan gender masyarakat pada berbagai sektor kehidupan.

c. Menguatkan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

berbasis gender.

9. Infrastruktur dan Sarana Transportasi;

- Membangun infastruktur yang sesuai dan berdaya guna serta melakukan modernisasi

sistem dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksestabilitas dan mobilitas.

10. Ijo Royo-royo;

a. Meningkatkan program penghijauan secara massive di lahan-lahan kritis.

b. Konservasi lingkungan dan penghijauan untuk menjamin kesinambungan lingkungan

hidup serta meminimalisir bencana alam.

c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan.

d. Konservasi ekosistem pesisir dan laut.

e. Menegakkan regulasi rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) Provinsi.

11. Meningkatkan fungsi dan peran Seni Budaya Jawa;

a. Meningkatkan fungsi dan peran Bahasa Jawa

b. Mengembangkan dan melestarikan kesenian Jawa.

c. Meningkatkan fungsi dan peran Budi Pekerti dalam kehidupan.


pekerti.

Dari program-program unggulan tersebut, dapat disimpulkan program -program

unggulan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung, dimana pencapaiannya dapat

didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi dengan

mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah, secara rutin


2. Mewujudkan Desa Mandiri, dengan Menggali dan mengembangkan sumber daya potensial

kawasan perdesaan; pembimbingan dan pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah

melalui kredit perbankan dengan pola dana penjaminan.

3. Peningkatan kesejahteraan Buruh dengan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pekerja;

Meningkatkan upah minimum buruh; dan Memfasilitasi hunian yang layak untuk buruh.

4. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak, dengan memastikan perspektif (sudut

pandang) gender digunakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan

penerbitan kebijakan publik; Meningkatkan keterdidikan gender masyarakat pada berbagai

RENCANA STRATEGIS



48

sektor kehidupan; Menguatkan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban

kekerasan berbasis gender serta perlindungan anak.

5. Infrastruktur dan Sarana Transportasi, dengan membangun infastruktur yang sesuai dan

berdaya guna serta melakukan modernisasi sistem dan sarana transportasi untuk

meningkatkan aksestabilitas dan mobilitas.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT

A. RENSTRA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan pembangunan di

bidang ketenagakerjaan, Visi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 adalah visi

pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG

BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara

hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tertinggi,maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik,mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan

dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda

prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman kepada seluruh warga negara.Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan salah

satu hal yang perlu mendapatkan prioritas adalah melindungi hak dan keselamatan

pekerja Migran;

b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif demokratis dan terpercaya;

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan;

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya;

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama banga-bangsa Asia lainnya. Dalam

RENCANA STRATEGIS



49

agenda ini peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan

yang sangat penting;

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik;

h. Melakukan revolusi karakter bangsa;

i. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda dan Sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan

Agenda dan sasaran pemabangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda

dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi,pembangunan lintas

bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional.

1. Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan

nasional

Agenda prioritas menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan hak dan

keselamatan pekerja migran,memiliki sasaran utama menurunnya jumlah pekerja migran

yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri, sasaran lainnya:

1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran

2. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai

dengan kebutuhan pasar

3. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan

rekrutmen calon pekerja migran

4. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi para pekerja migran

Sedangkan sasaran besar lainnya bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai antara lain:

1. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor

lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang

produktivitasnya tinggi;

2. Meningkatnya jumlah pekerja formal

3. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja

4. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeadilan

5. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap goncangan lapangan kerja dan upah

6. Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja

7. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja

8. Tersedianya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha

9. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antar serikat pekerja dan pengusaha

10. Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar

11. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan

utama

12. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara

pencari kerja dengan industri

13. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat

14. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan

luar negeri

RENCANA STRATEGIS



50

15. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran

16. Meningkatnya pekerja migran yang memilki keterampilan dan keahlian yang sesuai

dengan kebutuhan pasar

17. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan

rekrutmen calon pekerja migran

18. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran

19. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial

20. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh

masyarakat

21. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja hingga mendekati sasaran

2. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan

nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian

Ketenagakerjaan sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja

sasaran strategis:

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan danpemberdayaan tenaga kerja yang

mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan,

dengan indikator kinerja sasaran strategis:

Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);

Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;

Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia

usaha pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja

sasaran strategis:

Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;

Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan;

Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.

e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan

dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran

strategis Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran

strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian;

g. Peningkatan kepuasann stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan

pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan

berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan

rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh

pengguna.

RENCANA STRATEGIS



51

B. RENSTRA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

KementerianDesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan

kementerian vertikal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Merujuk pada visi pembangunan nasionalTahun 2015-2019yaitu “TERWUJUDNYA

INDONESIA YANG BERDAULAT MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG ROYONG”.Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi

sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasiuntuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa.

2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterikatan ekonomi

lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah

perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi

bencana rawa pangan dan konflik sosial.

6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya meningkatkan

dan meratakan pembangunan daerah dan memperkukuh dan kesatuan bangsa.

7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di

kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan daerah tertinggal.Kawasan

perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah.

8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang

terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan

keterkaitan ekonomi dan wilayah.

Sasaran strategis kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi

1) Sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah:berkurangnya

jumlah desa tertinggal sedikitnya 5000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri

sedikitnya 2000 desa.

RENCANA STRATEGIS



52

2) Sasaran pembangunan daerah tertinggal

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk

mengentaskan daerah tertinggal minimal 80(delapan puluh) kabupaten.

3) Sasaran pembangunan Daerah tertentu

a. Meningkatkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;

b. Meningkatnyanya konektifitas sarana prasana dasar dan kesejahteraan masyarakat di

187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;

c. Meningkatnya konektifitas sarana prasarana dasar dan kesejahteraan masyarakat di

29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;

d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2000 desa tangguh.

4) Sasaran ketransmigrasian

a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkaitprogram

agrariadan berkembangnya 72 satuan permukiman (SP) menjadi pusat satuan

kawasan pengembangan(SKP)/sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan

hasil pertanian melalui penataan persebaran penduduk baik satuan pemukiman baru

(SP-Baru)sejumlah71.291 KK satuan pemukiman pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603

KK dan satuan pemukiman tempatan (SP-Tempatan)sejumlah 2.751.806 KK.

b. Berkembangnya 20 kawasan perkotaan baru (KPB) menjadi embrio kota-kotakecil/

kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan

perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan merujuk pada Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

2029. Disebutkan dalam pasal 9, pengembangan kawasan industri masuk dalam

pengembangan kawasan budidaya yang meliputi mengembangkan dan melestarikan kawasan

peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah

dan/atau nasional.

Berdasarkan telaahan dokumen tersebut, tidak ada keterkaitan erat/langsung dengan

RTRW maupun KLHS dalam pengembangan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tersebut,

maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Tingginya Angka Pengangguran

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian, pengangguran merupakan suatu

pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun

membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif

yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat menganggu keamanan

politik secara keseluruhan. Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya

lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan

pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja. Sehubungan dengan

itu maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja,

RENCANA STRATEGIS



53

peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan

pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berorientasi pada pasar kerja, serta

pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri,

pengendalian penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) dengan mengintegrasikan perspektif

gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program

kegiatan. Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan

kedaulatan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur,

sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut

mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja.

2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja

Isu rendahnya kualitas tenaga kerja ditandai dengan masih rendahnya tingkat

pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Angkatan kerja menurut pendidikan

tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh mereka yang mempunyai pendidikan maksimal

tamat SD, kemudian tamatan SLTP dan tamatan SLTA. Pendidikan tinggi merupakan bagian

terkecil dari seluruh angkatan kerja.

Namun demikian selama kurun periode 2010-2012 pendidikan maksimal SD mempunyai

persentase yang semakin menurun yaitu 56,19% tahun 2010, 55,56% tahun 2011 dan

54,59% tahun 2012 dan menjadi 50,65% di tahun 2016 (data BPS Februari). Sedangkan

pendidikan tinggi terutama S1+ mempunyai persentase yang menurun yaitu 3,86 % tahun

2010, 3,68% tahun 2011 dan kembali meningkat menjadi 4,50% di tahun 2012 dan di tahun

2016 menjadi 4,84% (data BPS Februari 2016).

Kondisi ini perlu mendapat perhatian yaitu dengan menjembatani dunia pendidikan formal

dengan dunia kerja. Dunia mensyaratkan kompetensi dan kualifikasi diupayakan

peningkatan kualitas dan kompetensinya melalui berbagai keterampilan di balai/lembaga

pelatihan kerja dan dengan demikian diperlukan penyediaan sarana dan prasarana

penunjang peningkatan kualitas calon tenaga kerja pada lembaga pelatihan.

3. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Maraknya unjuk rasa pekerja diantaranya disebabkan masih lemahnya lembaga

hubungan industrial. Tuntutan pekerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja

menjadi Isu Strategis untuk penanganan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan. Tenaga

kerja merupakan pelaksanaan utama sekaligus tujuan pembangunan ketenagakerjaan.

Tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan

sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu kebijakan

perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang

harmonis melalui perbaikan penghasilan (pemenuhan Upah yang layak dan berkeadilan

diterima semua pihak) dan sarana hubungan industrial. Kurangnya perlindungan terhadap

pekerja dapat dijelaskan bahwa masih adanya perilaku yang diskriminasi, adanya

ketidaksetaraan, ketidakadilan antara yang diberikan pada tenaga kerja laki-laki dan

perempuan, masih banyak anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk

anak.

4. Permasalahan Dibidang Ketransmigrasian

Program transmigrasi telah memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dampak positif dari penyelenggaraan program transmigrasi ini adalah

pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja serta

berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Melalui transmigrasi kurun waktu 2013-2016

RENCANA STRATEGIS



54

sebanyak 1.090 KK transmigran dari Jawa Tengah telah diberangkatkan diberbagai provinsi

di luar Jawa. Namun demikian dalam perjalanannya, transmigrasi tidak lepas dari berbagai

permasalahan. Tingkat ketergantungan dengan pusat (Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI) dan daerah penempatan merupakan kendala bagi

daerah pengirim seperti Provinsi Jawa Tengah. Jumlah animo/minat untuk bertansmigrasi

masyarakat masih cukup besar, tahun 2016 sebanyak 2.397 KK, target kuota yang

disediakan 326 KK. Banyaknya transmigran yang kembali ke daerah asal hal ini diantaranya

mengindikasikan kurangnya kualitas dan etos kerja serta kurangnya informasi terhadap

potensi lokasi disamping belum beresnya status lahan atau belum 2C (clear and clean) dan 4L

(layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan).

RENCANA STRATEGIS



55

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi merupakan gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa depan dimana didalamnya

memiliki sifat dapat dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh anggota organisasi (desirable),

memungkinkan untuk dicapai (reachable), focus pada masalah utama bersifat jangka panjang

dan dapat dikomunikasikan (communicable) dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran

organisasi (understandable).

Merujuk pada Visi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu “MENUJU JAWA TENGAH

SEJAHTERA DAN BERDIKARI” “MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI”dan Visi

pembangunan nasionalTahun 2015-2019yaitu ”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG

BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”dan

upayauntuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui tujuh misi Gubernur Jawa Tengah

tahun 2013-2018.

4.1.2. MISI

Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno–berdaulat di bidang politik, berdikari

di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan

transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan

yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya

dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pada Misi II yaitu

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan

dan pengangguran. Dimana isu terkait dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan

berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi seperti halnya terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja dan

transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan

industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian. Dari misi tersebut, Gubernur Jawa

Tengah memiliki program-program unggulan yaitu:

RENCANA STRATEGIS



56

1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat untuk mewujudkan

demokrasi yang berkualitas;

2. Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi;

a. Menerapkan transparansi penerimaan dan pengeluaran anggaran berbasis on-line.

b. Menerapkan sistem remunerasi kepegawaian.

c. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan Provinsi dan peraturan kabupaten/kota dan

penegakan hukumnya.

3. Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi;

- Mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah, secara rutin


4. Mewujudkan Desa Mandiri;

a. Menggali dan mengembangkan sumber daya potensial kawasan perdesaan;

b. Menyediakan Modal Usaha Rakyat: Penyediaan modal kerja, pembimbingan dan

pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui kredit perbankan

dengan pola dana penjaminan.

c. Kartu Petani: Menerbitkan “Kartu Petani” untuk menjamin ketersediaan dan distribusi

pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

d. Kartu Nelayan: Menerbitkan “Kartu Nelayan” untuk menjamin ketersediaan dan

distribusi solar bersubsidi agar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

5. Peningkatan kesejahteraan Buruh;

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pekerja

b. Meningkatkan upah minimum buruh

c. Memfasilitasi hunian yang layak untuk buruh.

6. Rakyat Sehat;

- Memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan masyarakat

berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus.

7. Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;

a. Meningkatkan dan memperluas jangkauan tunjangan untuk siswa berprestasi yang

kurang mampu.

b. Meningkatkan tunjangan guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap.

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.


pekerti.

8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;

a. Memastikan perspektif (sudut pandang) gender digunakan di dalam penyelenggaraan

pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan penerbitan kebijakan publik.

b. Meningkatkan keterdidikan gender masyarakat pada berbagai sektor kehidupan.

c. Menguatkan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

berbasis gender.

9. Infrastruktur dan Sarana Transportasi;

- Membangun infastruktur yang sesuai dan berdaya guna serta melakukan modernisasi

sistem dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksestabilitas dan mobilitas.

RENCANA STRATEGIS



57

10. Ijo Royo-royo;

a. Meningkatkan program penghijauan secara massive di lahan-lahan kritis.

b. Konservasi lingkungan dan penghijauan untuk menjamin kesinambungan lingkungan

hidup serta meminimalisir bencana alam.

c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan.

d. Konservasi ekosistem pesisir dan laut.

e. Menegakkan regulasi rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) Provinsi.

11. Meningkatkan fungsi dan peran Seni Budaya Jawa;

a. Meningkatkan fungsi dan peran Bahasa Jawa

b. Mengembangkan dan melestarikan kesenian Jawa.

c. Meningkatkan fungsi dan peran Budi Pekerti dalam kehidupan.


pekerti.

Dari program-program unggulan tersebut, dapat disimpulkan program-program unggulan

yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung, dimana pencapaiannya dapat didukung

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan

terintegrasi dengan mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi

dua arah, secara rutin menggelar dialog dengan masyarakat.

2. Mewujudkan Desa Mandiri, dengan Menggali dan mengembangkan sumber daya

potensial kawasan perdesaan; pembimbingan dan pendampingan untuk usaha mikro,

kecil dan menengah melalui kredit perbankan dengan pola dana penjaminan.

3. Peningkatan kesejahteraan Buruh dengan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya

Pekerja; Meningkatkan upah minimum buruh; dan Memfasilitasi hunian yang layak

untuk buruh.

4. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak, dengan memastikan

perspektif (sudut pandang) gender digunakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah dan penerbitan kebijakan publik; Meningkatkan keterdidikan

gender masyarakat pada berbagai sektor kehidupan; Menguatkan sistem pelayanan

terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender serta

perlindungan anak.

5. Infrastruktur dan Sarana Transportasi, dengan membangun infastruktur yang sesuai

dan berdaya guna serta melakukan modernisasi sistem dan sarana transportasi untuk

meningkatkan aksestabilitas dan mobilitas.

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN … · ... (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) ... Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam ... MENGACU