RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TATA …bappeda.padang.go.id/up/download/09012015114905RENSTRA-DINA… · Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik kota dan ... 3.5

RENCANA STRATEGIS

DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN

PERUMAHAN KOTA PADANG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat

Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karunia-

Nya,atas tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2014-2019

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Perumahan Kota Padang,

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan yang merupakan rumusan pernyataan visi, misi,

tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan program dan

kegiatan Dinas TRTBP Kota Padang dalam mendukung

pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Rencana Strategis dirangkum dengan tujuan untuk

menyatukan komitmen bersama dalam proses pencapaian

harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana

Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi

peningkatan kinerja bagi para pegawai di Dinas Tata Ruang

Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang didalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini mungkin jauh daripada sempurna, namun

diharapkan kritik dan saran dari pembaca guna

kesempurnaannya. Semoga laporan ini bermanfaat, terima

kasih.

Padang, Desember 2014 Kepala Dinas

Ir. H. Afrizal. BR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 3

D. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A. Realisasi Program 5

B. Program Kegiatan Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung 5

C. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Program

Kegiatan 19

BAB III RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

A. Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2013 22

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 37

C. Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju

Berdasarkan Pagu Indikatif 51

BAB IV PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Jumlah PNS dan Non Dinas TRTBP Berdasarkan

Pendidikan Tahun 2014 8

2.2 Jumlah PNS Dinas TRTBP berdasarkan pendidikan

Tahun 2014 38

2.3 Data PNS Dinas TRTBP yang telah mengikuti

Pendidikan Teknis Tahun 2014 38

2.4 Inventaris barang Dinas TRTBP Tahun 2014 40

2.5 Indikator kinerja Terhadap capaian keluaran

(output) Rentsra Dinas TRTBP Tahun 2014 49

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Faktor pendorong dan penghambat internal

kelembagaan Dinas TRTBP Kota Padang 53

3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas

TRTBP terhadap pencapaian visi, misi dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah56

3.3 Permasalahan pelayanan dinas TRTBP berdasarkan

telaahan RTRW berdasarkan factor penghambat dan

pendorong keberhasilan penanganannya 62

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN

4.1 Keterkaitan visi, misi Dinas TRTBP Kota Padang

Tahun 2014-2019 66

4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas TRTBP

4.3 Strategi dan kebijakan 73

1

Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah adalah untuk menjadikan Pemerintah agar

lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan

pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan

efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Pemerintah

Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang lebih baik

mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka

daripada Pemerintah Pusat.

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki

tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan

dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan

langsung dengan masyarakat (public service), Fungsi

Pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi

pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas

tertentu disektor pembangunan (development function), dan

Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian

kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-

tugas pemerintahan umum (regulation and function),

temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara

ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi

pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik

yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya

sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public

good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan

pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan

atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat

(fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-

lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam

pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi

pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah

Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan)

2


yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang

berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang

diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan

(pelanggan).

Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka dibentuk

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dengan tugas

pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Perwako No 59

Tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi

Dinas TRTBP yaitu sebagai SKPD pelaksana proses Perizinan

Mendirikan Bangunan (PIMB) atau sebagai SKPD

Penyelenggara Pelayanan di Kota Padang. Kota Padang

sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat dan merupakan

pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan

perdagangan terlibat dalam bentuk kebutuhan akan wadah

atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas

perekonomian dan fungsi pelayanan kota. Penataan ruang

menjadi pedoman untuk pengembangan fisik kota dan

menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan

ruang merupakan alat untuk mengarahkan pembangunan di

wilayah kota terutama pada kawasan strategis dan

mengendalikan pembangunan pada kawasan sensitif terhadap

dampak negatif lingkungan.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah

memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan

pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab

tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu

meningkatkan kinerja dan profesionalisme, perubahan

perkembangan akan mempengaruhi penataan ruang dan

pengendalian pertumbuhan perumahan dan ini merupakan

tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang

diberikan kewenangan adalah Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan dan Perumahan. Penyelenggaraan bangunan gedung,

penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan

3


kawasan, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan

kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna

mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Dengan diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan jangka

pendek.Sementara sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja

Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor

25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan

memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan

berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Tata Ruang

Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 2014

menyusun Rencana Strategis SKPD. Renstra SKPD merupakan

dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5

tahun guna mengoperasionalkan RPJMD yang disertai dengan

upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan dan Perumahan Tahun 2014-2019, merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini

secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

untuk periode 5 (lima) tahun di tambah program untuk

tahun ke–6, sebagai antisipasi masa transisi Kepala

Daerah diakhir masa jabatan, sehingga Kepala Daerah

terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga

4


sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja

sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas TRTBP

bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan

yang sudah dicapai periode sebelumnya serta ditujukan

untuk akselerasi peningkatan IPM yang meliputi

peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli

masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan

Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya

program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang

meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan

kegiatan, sasaran dan target dari kegiatan dengan

memperhatikan rencana tata ruang.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen

perencanaan pembangunan yang menjadi landasan

penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008;Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang peranan dan

tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra

SKPD, keterkaitan visi misi Kepala Daerah terpilih;

5


6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Organisasi Perangkat Daerah;


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12.Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010;Nomor

0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMN 2010-2014;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Kota Padang;

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2012

tentang RPJMD Tahun 2014-2019.

6


1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas TRTBP Tahun 2014-2019

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam menjalankan tugas

dan fungsinya serta untuk memudahkan seluruh aparatur

serta masyarakat dan instansi terkait dalam memahami dan

menilai program Dinas TRTBP lima tahun kedepan. Sedangkan

tujuannya yaitu :

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kota Padang Tahun 2014-

2019 dengan ruang lingkup urusan penataan ruang dan

perumahan.

2. Memudahkan pemahaman aparatur dan stakeholders serta

pimpinan daerah dalam menyusun program secara terpadu

dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang.

3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD serta program

kegiatan yang diselaraskan dengan prioritas

pembangunan serta memperhatikan kondisi keuangan

daerah.

4. Sebagai pedoman/acuan dalam usulan program kegiatan

SKPD untuk 5 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematikan Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

7


2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan

Kebijakan

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

8


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Sebagai salah satu SKPD pelayan publik khususnya

pelayanan perizinan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi

masyarakat untuk itu Dinas TRTBP mempunyai motto Prima

dan Profesional Dalam Pelayanan, Rencana Tindak :

- Melayani dengan senyum, sapa, sopan, santun dan sigap.

- Memberikan informasi layanan secara cepat, tepat,

terbuka dan tuntas.

- Mengakomodir semua kritikan, saran dan keluhan.

- Menciptakan suasana lingkungan pelayanan yang bersih,

aman dan nyaman.

Pembentukan organisasi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan

dan Perumahan Kota Padang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah dan

Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas TRTBP.

Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan serta tugas

pembantuan.

9


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

`

Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tanggung

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang

dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi.

Struktur organisasi ini merupakan salah satu kelengkapan

penting bagi suatu organisasi dimana didalamnya

KEPALA

DINAS KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL SEKRETERIAT

BIDANG

PEMETAAN

BIDANG

TATA RUANG

SEKSI SURVEY

DAN

PENGUKUR

AN

SEKSI

PERANCANGA

N RUANG

KOTA

SEKSI

PENGOLAHA

N SISTEM

BASIS TATA

RUANG

SEKSI PRASARANA

DAN

PERLENGKAP

AN KOTA

SUB

BAGIAN

UMUM

SUB

BAGIAN

KEUAGAN

SUB

BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG TATA

BANGUNAN

BIDANG

PERUMAH

AN

BIDANG

PENGAWASAN DAN

PENGADILAN

SEKSI

PENGARAHAN

ARSITEKTUR

DAN

KONTRUKSI

SEKSI PENGEMBANG

AN KAWASAN

PERUMAHAN

SEKSI PENYULUHAN

DAN PEMBINAAN

SEKSI UTILITAS DAN

KELAYAKAN

BANGUNAN

SEKSI SARANA DAN

PRASARANA

KAWASAN

PERUMAHAN

SEKSI

KONVERVASI

DAN

PENATAAN LINGKUNGAN

UNIT PELKSANA

TEKNIS DINAS

10


digambarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dan

pemisahan fungsi. Maka dari itu dengan adanya struktur

organisasi ini akan mempermudah pembagian tugas sesuai

dengan bidangnya masing-masing. Pada Dinas Tata Ruang

Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas segala

kegiatan pengelolaan organisasi.

Struktur organisasi pada umumnya digambarkan dengan

petak-petak yang dihubungkan dengan garis horizontal dan

vertical, kotak menggambarkan nama jabatan atau fungsi,

sedangkan garis horizontal menggambarkan adanya garis

komdando. Manfaat dari adanya struktur organisasi yaitu :

1. Karyawan dapat melihat secara jelas kedudukan dalam

organisasi.

2. Menggambarkan jenjang karir yang jelas

3. Memberikan informasi yang jelas siapa yang

bertanggung jawab kepada apa/bidang apa.

4. Memperlihatkan fungsi yang ada.

Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, tata

bangunan dan perumahan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tata ruang,

tata bangunan dan perumahan;

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11


Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur

penyelenggaraan urusan penataan ruang, penataan

bangunan, dan perumahan serta melaksanakan tugas

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi

terwujudnya tata ruang kota yang tertib, teratur dan

seimbang serta tata letak bangunan dan perumahan yang

rapi, indah, nyaman dan asri.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai

fungsi :

a. Menyusun kebijakan teknis bidang tata ruang, tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan demi terwujudnya tata ruang kota

yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak

bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

b. Merumuskan sasaran strategis bidang tata ruang, tata


perundang-undangan untuk mencapai tata ruang kota yang

tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan

yang rapi, indah, nyaman dan asri;

c. Merumuskan program kerja Dinas tata ruang, tata


perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan tata

ruang dan tata bangunan dapat terukur secara tepat dan

optimal;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan ruang

dan penataan bangunan dengan para stakeholder terkait

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. Menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan

perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen,

penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan

12


ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta

penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

f. Mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan

penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga

ketertiban, keteraturan dan keseimbangan tata ruang

kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan

keasrian tata letak bangunan;

g. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan tata

ruang, tata bangunan, dan perumahan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian

hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan

efektif;

h. Mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan


perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas

yang tepat sasaran;

i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan


perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan

pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. Melaporkan penyelenggaraan urusan tata ruang, tata

bangunan, dan perumahan secara periodik berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja;

k. Pengguna anggaran dinas;

l. Pengguna barang dinas; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas

13


membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan

dalam urusan umum, perizinan, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, urusan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi

dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Melakukan penyusunan administrasi kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga

dinas, keuangan, kearsipan dan perpustakaan dan

dokumentasi;

b. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi tata

laksana, evaluasi, dan pelaporan;

c. Meningkatkan sumber daya manusia;

d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai

pihak yang akan mengurus izin mendirikan bangunan;

e. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas

Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan; dan ;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh


Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum

mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, urusan

peralatan dan perlengkapan dinas, memeriksa permohonan

IMB dan ijin lainnya serta melakukan inventarisasi

terhadap pertambahan bangunan dan investasi.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum adalah :

a. mengelola surat masuk dan surat keluar;

14


b. mengelola kearsipan;

c. melaksanakan urusan humas;

d. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau

perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;

e. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-

alat kantor;

f. meneliti, memeriksa kelengkapan setiap permohonan IMB

dan Keterangan Rencana Kota;

g. memproses dan menyelenggarakan pemberian IMB, layak

huni dan KRK;

h. memberikan Nomor Registrasi IMB dan KRK serta

menyiapkan Plank IMB;

i. menghimpun data/dokumentasi yang berkaitan dengaan IMB

dan KRK;

j. melakukan inventarisasi terhadap pertumbuhan bangunan

dan investasi;

k. memproses dan menyelenggarakan pemberian izin

pembongkaran bangunan;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh


Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu

Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran

pendapatan dan belanja dinas, verifikasi,

perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban

keuangan dinas;

15


(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

a. menyusun program dan rencana keuangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi

keuangan;

c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran

uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti

uang, surat perintah pembayaran tambahan uang,

surat perintah pembayaran langsung gaji dan

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan

menyiapkan laporan keuangan;

f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan

keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian

(1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi

kepegawaian.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah :

16


a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

kepegawaian;

b. Mengklarifikasikan dokumen pegawai;

c. Melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen

kepegawaian;

d. Membuat bezetting kepegawaian;

e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan Sub Bagian

Kepegawaian; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Bidang Pemetaan

(1) Bidang Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

melakukan survei dan pengukuran, pengembangan sistem

basis tata ruang, pengelolaan sistim basis tata ruang

serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas Bidang Pemetaan mempunyai fungsi :

a. Membuat perencanaan dan perumusan kebijakan di

bidang pemetaan;

b. Melakukan survai dan pengukuran dalam rangka

penataan ruang kota dan pemberian pelayanan

pemetaan;

c. Mengumpul dan mengolah peta manual menjadi peta

digital;

d. Monitoring perkembangan data disesuaikan dengan

pelaksanaan di lapangan; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


17


Seksi Survey dan Pengukuran

(1) Seksi Survey dan Pengukuran dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pemetaan.

(2) Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan

survey dan pengukuran, pemasangan patok dalam rangka

penataan ruang kota serta pelayanan pemetaan kepada

masyarakat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Survey dan Pengukuran adalah :

a. Melakukan kegiatan pengukuran lahan termasuk

menetapkan titik tinggi, polygon dan titik tetap

untuk area yang luasnya diatas 1000 M² secara manual

dan digital;

b. Melakukan kegiatan survei instansional, data

lapangan serta pengumpulan informasi ketataruangan

terkait bidang pemetaan;

c. Membuat peta digital, baik peta dasar maupun peta

lematik ;

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang

(1) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pemetaan.

(2) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang mempunyai

tugas mengumpulkan dan mengolah data pemetaan menjadi

18


data digital serta evaluasi dan monitoring

perkembangan data sesuai dengan perkembangan Tata

Ruang Kota.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata

Ruang adalah :

a. Melakukan pengumpulan data manual bidang tata ruang

dan menjadikan data digital;

b. Melakukan pengelolaan basis data digital

ketataruangan;

c. Melakukan pengolahan data digital ketata ruangan;

d. Mengkomunikasikan sistem basis tata ruang kota;

e. Menyusun basis data digital, menyiapkan norma,

standar dan teknik analisa;

f. Menyimpan arsip data manual dan digital; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Bidang Tata Ruang

(1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan


(2) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas melakukan perencanaan tata ruang, penyusunan

perencanaan prasarana dan kelengkapan kota.


diatas Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. merencanakan pola ruang kota pada kawasan yang cepat

pertumbuhannya;

b. merencanakan penempatan kawasan perumahan, industri,

perdagangan dan pergudangan;

c. merencanakan fasilitas sarana dan prasarana serta

utilitas kota;

19


d. menyusun pola jaringan arus lalu lintas;

e. melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan arus

lalu lintas; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Perancangan Ruang Kota

(1) Seksi Perancangan Ruang Kota dipimpin oleh seorang



Tata Ruang.

(2) Seksi Perancangan Ruang Kota mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang menyusun rencana pola ruang kota,

kawasan perumahan, penempatan fasilitas sarana dan

prasarana kota.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perancangan Ruang Kota

sebagaimana adalah :

a. merencanakan penetapan fungsi kawasan yang sudah

ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah

Kota Padang;

b. merencanakan pola ruang kota terutama pada kawasan

yang sangat cepat pertumbuhannya dan kawasan

strategis;

c. merencanakan penempatan fasilitas sarana dan

prasarana kota serta utilitas dan kelengkapan kota;

d. merencanakan struktur ruang kota dalam rangka

menerbitkan KRK;

e. merumuskan persyaratan Planologis untuk suatu

kawasan;

f. menyusun peraturan-peraturan di bidang perencanaan

tata ruang beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknisnya;

20


g. memberikan rekomendasi tentang peruntukan kawasan

berdasarkan renacana tata ruang wilayah;

h. menyusun kerjasama antar kota di bidang penataan dan

pengendalian tata ruang kota;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas;

j. menyelenggarakan proses penerbitan izin lokasi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota

(1) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota dipimpin oleh



Bidang Tata Ruang.

(2) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota membantu Kepala

Bidang melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan

arus lalu lintas, menyusun pola jaringan prasarana

kota dan melakukan evaluasi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota

adalah :

a. merencanakan penempatan perlengkapan kota atau

aksesoris kota seperti billboard, gapura, neon sign,

halte, jembatan penyeberangan sesuai dengan Rencana

Teknik Ruang Kota;

b. menyusun pola jaringan arus lalu lintas;

c. mengusulkan sistem pola serta pedoman pengarahan

yang berkenan dengan jaringan transportasi kota,

prasarana kota seperti jaringan listrik, jaringan

air bersih, jaringan telepon, tower radio seluler

dan lain-lain;

d. mengadakan evaluasi dan monitoring, pola jaringan

arus lalu lintas, kepadatan lalu lintas, pola

jaringan prasarana kota seperti jaringan listrik,

21


jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan

limbah dan lain-lain;

e. merencanakan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Bidang Tata Bangunan

(1) Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas di bidang teknis tata bangunan dan tata letak

bangunan.


diatas Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai

pihak yang akan mendirikan bangunan;

b. memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dalam

penyusunan atau penetapan rencana bangunan yang

meliputi bidang arsitektur, konstruksi dan

kelengkapan bangunan lainnya;

c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan

rekomendasi teknis atas permohonan izin-izin,

undang-undang gangguan, pemasangan instalasi

listrik, telepon dan air minum;

d. melakukan pendataan, inventarisasi, menghimpun

berbagai informasi, serta melakukan pemetaan lokasi

dan keadaan fisik bangunan dalam rangka keperluan

penyusunan rencana atau kebijakan dalam pengaturan,

pengendalian tata letak bangunan; dan

22


e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi

(1) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Tata Bangunan.

(2) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang melakukan penelitian

teknis, pengarahan dan petunjuk terhadap arsitektur

dan konstruksi, pemetaan dan pembuatan gambar situasi,

perhitungan nilai investasi bangunan serta besarnya

retribusi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengarahan Arsitektur dan

Konstruksi adalah :

a. melakukan penelitian teknis terhadap arsitektur dan

konstruksi serta kelengkapan bangunan lainnya yang

akan didirikan;

b. memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan

arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan

lainnya sesuai kondisi lahan, peruntukan, jumlah

tingkat bangunan yang akan didirikan atau

dimohonkan;

c. memberikan pengarahan, petunjuk dalam pemasangan

kelengkapan bangunan atau jaringan listrik, telepon,

air bersih, saluran air bersih, serta ketentuan

undang-undang gangguan;

d. melakukan pemetaan dan pembuatan gambar situasi

lapangan dan pemancangan tentang tata letak

bangunan;

23


e. melakukan penelitian, pengujian arsitektur,

konstruksi terhadap bangunan-bangunan yang

memerlukan ijin layak huni serta izin pembongkaran;

f. melakukan perhitungan nilai investasi bangunan serta

besar retribusi yang dikenakan;

g. menghimpun data-data atau dokumen yang berkaitan

dengan bidang tugasnya;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan

(1) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan dipimpin oleh



Bidang Tata Bangunan.

(2) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang melakukan, memeriksa permohonan

IMB dan ijin lainnya serta melakukan inventarisasi

terhadap pertambahan bangunan dan investasi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan

adalah :

a. melakukan penelitian teknis terhadap kelengkapan

utilitas bangunan;

b. memberikan pengarahan, petunjuk dalam pemasangan

kelengkapan bangunan atau jaringan listrik,

telepon, air bersih, saluran air bersih, parkir,

taman, penangkal petir serta ketentuan undang-

undang gangguan;

c. melakukan pemeriksaan teknis terhadap kelayakan

bangunan;

24


d. memproses dan menyelenggarakan penerbitan

sertifikat layak fungsi;

e. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan

penyimpanan data serta legalisasi terhadap izin

pelaku teknis bangunan;

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Bidang Perumahan

(1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan


(2) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan tugas melaksanakan fasilitas dan

stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan

pembangunan perumahan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perumahan

mempunyai fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan bidang perumahan sebagai

bahan penyusunan program kerja dinas;

b. menyusun rencana teknis, melaksanakan pendataan

lingkungan perumahan dan kelayakan perumahan yang

memerlukan penataan, peremajaan, perbaikan atau

revitalisasi;

c. menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman

dan manual lingkungan perumahan, kelayakan rumah,

sarana dan prasarana dasar perumahan serta utilitas;

d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang

perumahan;

e. penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas serta

pembiayaan perumahan;

25


f. pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan program bidang perumahan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan

(1) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dipimpin oleh



Bidang Perumahan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan

perumahan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan

adalah :

a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi

pengembangan kawasan perumahan;

b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan

kawasan perumahan;

c. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penerapan

norma, standar, pedoman dan manual di bidang

perumahan;

d. memberikan bantuan teknis perencanaan dan bantuan

fisik pembangunan kawasan perumahan sebagai

stimulan;

e. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha atau

pengembang perumahan, pengelola atau pengusaha

rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

f. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan

penyimpanan data, serta evaluasi kegiatan yang

telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana

pembangunan rumah formal dan swadaya;

26


g. menyusun program pengadaan rumah susun pada tanah

negara yang dibiayai dengan subsidi silang dari

alokasi pembangunan yang diperuntukan bagi bangunan

komersil;

h. menyiapkan kawasan siap bangun dan melakukan

pengkajian atas kebutuhan perumahan formal dan

swadaya;

i. memberikan saran dan pertimbangan terhadap

pencabutan atau pengalihan pembebasan, perumahan

yang ber sip, pemindahan tehadap penyelenggaraan

izin usaha pengelolaan perumahan;

j. melaksanakan kajian dan studi kelayakan di bidang

pengembangan perumahan baik secara fisik, sosial

budaya, dan peluang sumber pembiayaan;

k. melaksanakan pendaftaran dan pemberian

informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan

perumahan bagi masyarakat;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dipimpin



Kepala Bidang Perumahan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan

bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan

prasarana kawasan perumahan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan

Perumahan adalah :

27


a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi

sarana dan prasarana kawasan perumahan;

b. melakukan pendataan dan kajian/analisa terhadap

prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas

sosial bagi pengembangan perumahan untuk

peningkatan sarana dan prasarana kawasan perumahan;

c. memeriksa proses penyerahan sarana dan prasarana

yang dibangun oleh pengembang pada tanah fasilitas

umum dan fasilitas sosial;

d. menyiapkan bahan penetapan harga sewa perumahan,

meneliti dan memproses izin penghunian perumahan,

usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin

penggunaan bangunan serta izin usaha pengelolaan

perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

e. menyusun, menghimpun dan memelihara dokumen yang

berhubungan dengan sip, surat izin usaha

pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat

izin penggunaan bangunan dan surat izin usaha

pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost

(pondokan);

f. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan

pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehabilitasi

jaringan jalan, drainase primer lingkungan,

drainase sekunder lingkungan, jembatan lingkungan,

air bersih (hidran umum/kran umum) dan mandi cuci

kakus (mck) di kawasan perumahan;

g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan

pemeliharaan sarana lingkungan pelayanan umum

termasuk rehabilitasi bangunan perniagaan atau

perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, rekreasi,

peribadatan, dan olahraga, serta utilitas

lingkungan;

h. melakukan penelitian dan pengkajian tentang tata

tertib penghunian perumahan, tata tertib

28


pembangunan dan pemanfaatan bangunan perumahan,

inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas/rumah

penguasaan pemerintah daerah, pengembangan

perumahan dan pengusaha pengelola perumahan, rumah

sewa dan rumah kost (pondokan);

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Bidang Pengawasan dan Pengendalian

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh

Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan


Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas

penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,

penertiban dan penindakan terhadap bangunan yang

menyalahi ketentuan pemanfaatan tata ruang kota dan

IMB dan atau ijin lainnya sesuai dengan kewenangan

Dinas serta melakukan konservasi dan penataan

lingkungan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengawasan dan

Pengendalian mempunyai fungsi :

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan

penyuluhan dan pembinaan, pengarahan, yang berkaitan

dengan tata ruang, tata bangunan dan perumahan;

a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pekerjaan pembangunan fisik di lapangan

(arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan

lainnya) sesuai dengan IMB dan KRK yang telah

dikeluarkan;

29


b. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan

kawasan perumahan;

c. memberikan pengarahan dan pembinaan dalam rangka

pelestarian bangunan-bangunan yang mengandung

nilai historis atau memiliki arsitektur tinggi

dalam rangka penataan lingkungan; dan

a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

(1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang



Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang memberikan bimbingan,

penyuluhan dan petunjuk teknis tentang perencanaan

tata ruang dan tata bangunan, pengawasan kebenaran

arsitektur atau konstruksi atau kelengkapan bangunan,

memproses pengaduan berkaitan dengan pelanggaran atau

penyimpangan KRK dan IMB serta mengambil tindakan

sesuai ketentuan terhadap pelanggaran, penyimpangan,

penyalahgunaan pemanfaatan ruang kota dan IMB.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

adalah :

a. memberikan bimbingan dan petunjuk tentang

perencanaan tata ruang, tata bangunan dan

perumahan;

b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada

masyarakat, swasta maupun instansi pemerintah

tentang persyaratan administrasi, teknis, prosedur

dan mekanisme penerbitan KRK dan IMB, tata tertib

penghunian perumahan, tata tertib pembangunan dan

30


pemanfaatan bangunan perumahan, inventarisasi

terhadap rumah-rumah dinas atau rumah penguasaan

pemerintah daerah, pengembangan perumahan dan

pengusaha pengelola perumahan, rumah sewa dan

rumah kost (pondokan);

c. menyiapkan bahan, jadwal dan rencana anggaran yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan;

d. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

ruang kota;

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan di lapangan disesuaikan dengan ijin

yang telah diterbitkan pada kawasan konservasi

(melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

pendirian bangunan berdasarkan IMB);

f. memberikan teguran atau peringatan atas

pelanggaran atau penyimpangan atau penyalahgunaan

Keterangan Rencana Kota dan IMB;

g. menghentikan kegiatan pelaksanaan bangunan yang

menyimpang atau melanggar dari KRK;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek

sosial dan ekonomi dalam aplikasi rencana tata

ruang kota;

i. melakukan pengusutan dan pemrosesan terhadap

penyimpangan yang berkaitan dengan tata ruang dan

tata bangunan serta mengambil tindakan terhadap

pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB;

j. mempersiapkan berbagai data pendukung dalam rangka

mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran KRK

dan IMB;

k. mempersiapkan, mengkoordinasikan dengan berbagai

unit kerja terkait untuk melaksanakan penindakan

atau penertiban terhadap penyimpangan,

pelanggaran, penyalahgunaan KRK dan IMB;

31


l. melakukan penertiban perumahan dalam rangka

penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan

pengendalian kegiatan pembangunan perumahan;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan

(1) Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan dipimpin



Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang melakukan pendataan,

rekomendasi, pengawasan, penertiban pelestarian

bangunan yang bernilai historis tinggi atau bernilai

arsitektur tinggi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Konservasi dan Penataan

Lingkungan adalah :

a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelestarian bangunan cagar budaya;

b. melakukan penataan, pembinaan, pengarahan dalam

rangka pelestarian bangunan yang bernilai cagar

budaya atau mengandung arsitektur tinggi,

konstruksi yang bercirikan nilai budaya masa lalu

termasuk Arsitektur Minang Kabau;

c. menginventarisir penyimpangan, pelanggaran yang

terjadi terhadap pelaksanaan izin pembangunan di

kawasan yang termasuk dilestarikan;

d. memberikan peringatan, teguran dan mengambil

tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi pada

kawasan yang dilestarikan;

32


e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka pengendalian pembangunan di kawasan yang

dilestarikan;

f. melakukan pengawasan bangunan dan lingkungan pada

kawasan-kawasan perumahan dan kawasan strategi

lainnya serta sarana dan prasarana;

g. pengelolaan dan pengendalian penomoran bangunan

dan pengaturan nama-nama jalan di komplek

perumahan;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


Dari beberapa uraian tugas pokok dan fungsi

diatas terlihat dengan jelas bahwa Dinas TRTBP Kota

Padang disamping sebagai SKPD Penyelenggara pelayanan

perizinan, juga sebagai SKPD penyusun kebijakan

teknis dibidang Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan. Sudah tentu pelaksanaan tugas ini tidaklah

mudah, harus didukung dengan 3 M yang memadai yaitu

Man (SDM), Money dan Methode (strategi). Man/Sumber

Daya Manusia, sejak terbentuknya Dinas TRTBP sebagai

bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota

Padang, tenaga teknis yang memiliki keahlian dibidang

pengukuran maupun arsitektur untuk proses perizinan

sangat minim sekali mengingat permohonan perizinan

yang masuk setiap harinya cukup banyak, dengan

perbandingan berkas perizinan 15 s.d 20 buah

ditangani oleh 5 orang tenaga teknis yang akan

memproses dari mulai pengukuran lapangan, pembuatan

laporan hasil survey, pembuatan gambar situasi dan

menuangkan laporan kedalam bentuk blad. Hal ini yang

membuat proses perizinan cukup lama, disamping masih

banyaknya ketidakjelasan prosedur atau protap

33


administrasi pengurusan permohonan perizinan sehingga

tertundanya kesiapan perizinan dalam bentuk Surat

Keputusan.

Money/anggaran; kurangnya dana untuk petugas

teknis turun kelapangan sebagai bentuk apresiasi atau

imbalan pemrosesan/operasional internal yang

mengakibatkan terbentuknya mind set dari petugas itu

sendiri atau sebagai dalih untuk mencari tambahan

dari balas jasa profesionalisme petugas turun

kelapangan atau pembuatan gambar sehingga terkadang

ada beberapa berkas yang luput dari percepatan

penyelesaian perizinan. Sedangkan fungsi Dinas TRTBP

sebagai SKPD perumus kebijakan dibidangnya, selama

ini dalam menjalankan program kegiatan maupun

koordinasi lintas instansi masih dalam ruang lingkup

wajar dan cukup optimal. Sedangkan untuk

methode/mekanisme, masih kurang disosialisasikan

kepada stakeholders terkait baik internal maupun

eksternal pengguna layanan, sehingga informasi yang

diterima oleh masyarakat sebagai pengguna layanan

sangat kurang terutama yang menyangkut prosedur

perizinan dan manfaat yang diterima.Berikut data yang

menggambarkan hasil dari proses perizinan selama

kurun waktu 5 tahun terakhir :

34


Grafik 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi

di Dinas TRTBP Kota Padang Tahun 2009-2013

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013

Target

Realisasi

Dinas TRTP merupakan salah satu SKPD penghasil PAD

(Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar berasal dari

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Izin Mendirikan

Bangunan hal ini terlihat dari grafik diatas mengalami

peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2010

dengan target Rp.6,5 milyar terealisasi sebesar

Rp.7.049.273.398 atau 108,45%,-kesemuanya ini merupakan

peran serta dari seluruh pihak baik internal SKPD

maupun eksternal/stakeholders.

35


Grafik 2. Perkembangan jumlah pengurusan IMB dan KRK

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah IMB

Jumlah KRK

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kota

Padang telah mengeluarkan kebijakan dalam pemberian

keringanan retribusi atau pemberian kemudahan

prosedural untuk bangunan masyarakat yang telah berdiri

namun belum memiliki IMB, sehingga dengan adanya

kebijakan ini kebutuhan masyarakat akan IMB dapat

dipenuhi, namun sebagian besar yang mengurus IMB adalah

bangunan-bangunan baru terkecuali pada tahun 2009

(pasca gempa) dimana masyarakat diberikan kemudahan

atau bahkan dibebaskan dari pembayaran retribusi bagi

bangunan yang runtuh, disamping itu pelimpahan

kewenangan dari Walikota Kepada Camat dan Lurah telah

efektif berjalan mengenai proses perizinan ini.

36


Grafik 3. Perkembangan Bangunan Yang Disegel dan

Pengaduan Masyarakat Yang Diproses Tahun 2009-2013

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013

Bangunan

Disegel

Proses

Pengaduan

Dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Dinas TRTBP

juga mengadakan kegiatan seperti Sosialisasi Perda,

pemasangan plang segel, penghentian pekerjaan dan

pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi

aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses tersebut diawali dengan pemberian surat teguran

atau peringatan terhadap masyarakat yang bermasalah hal

ini dilihat dari kasus yang ditangani. Sedangkan untuk

menyikapi pengaduan masyarakat, petugas akan turun

langsung ke lokasi yang bermasalah dan apabila ditemui

pelanggaran atau bertenangan dengan Perda maka petugas

akan memprosesnya. Hasil dari kegiatan tersebut dapat

terlihat dengan jelas pada grafik diatas.

37


2.2 Sumber Daya Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan Kota Padang

Sumber daya yang ada di Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan dan Perumahan Kota Padang terdiri dari

penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat

pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti secara formal

dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung

penyelenggaraan kegiatan. Berikut gambaran umum mengenai

sumber daya manusia yang tersedia di Dinas TRTBP Kota

Padang Tahun 2014.

Tabel 2.1

Jumlah PNS dan Non PNS

Dinas TRTBP Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

No Pendidikan PNS Non PNS Jumlah %

1 SD 0 1 1 0,971

2 SMP 1 0 1 0,971

3 SMA 40 6 46 44,66

4 D3 7 3 10 9,709

5 S1 27 4 31 30,09

6 S2 14 0 14 13,59

Jumlah 89 14 103 100%

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP 2014

Tabel 2.1 menunjukkan, pegawai Dinas TRTBP Kota

Padang berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas SD

sebesar 0,971% SMP sebesar 0,971% SMA sebesar 44,66% D3

sebesar 9,709% S1 sebesar 30,09% S2 sebesar 13,59%. Bila

dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Dinas TRTBP Kota

Padang yang rata-rata berpendidikan S1 sebesar 30,09% dan

S2 sebesar 13,59%.

38


Jumlah pegawai Dinas TRTBP Kota Padang berdasarkan

pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.2

Jumlah PNS

Dinas TRTBP Berdasarkan Golongan Tahun 2014

No Golongan PNS Jumlah %

1 Gol II 15 orang 15 17,045%

2 Gol III 67 orang 67 76,136%

3 Gol IV 6 orang 6 6,818%

Jumlah 88 orang 88 100 %

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.2 diatas maka pegawai Dinas

TRTBP Kota Padang berdasarkan golongan terdiri atas

golongan II sebanyak 17,0458% golongan III sebanyak

76,1368% golongan III sebanyak 6,818% melihat komposisi

tersebut, pegawai Dinas TRTBP Kota Padang didominasi oleh

golongan III, sehingga untuk menunjang kinerja yang lebih

baik Dinas TRTBP memerlukan tambahan pegawai pada

golongan II dan I untuk tenaga teknis operator dan

administrasi.

Disamping pendidikan formal pegawai Dinas TRTBP juga

telah mengikuti pendidikan diklat teknis, dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Ruang Tata Bangunan

dan Perumahan Kota Padang Yang Telah Mengikuti Pendidikan

Diklat Teknis Tahun 2014

No Tingkat Diklat Teknis Jumlah Pegawai Yang Mengikuti

39


1 Kepemimpinan 1 orang

2 Perencanaan 2 orang (subbag umum, kasi

PAK)

3 Protokoler 1 orang

4 Kepegawaian 1 orang

5 KUR Manajemen Proyek 1 orang

6 Arsiparis 1 orang

7 Bendaharawan 2 orang

8 Peningkatan Disiplin 1 orang

9 Geo Survey dan Pemetaan 1 orang

10 TOT Penjenjangan 1 orang

11 Waskat 1 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP Tahun 2014

2.3 Sarana dan Prasarana Pada Dinas TRTBP Kota Padang

Dinas TRTBP Kota Padang memiliki gedung kantor berlantai

2 dengan luas 504 m2 serta 1 gedung UPT Rusunawa ,

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2 37

unit, saluran telepon sebanyak 10 line, fasilitas

komputer terdiri dari 23 unit PC dan 12 unit laptop, AC

14 unit dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan

internet yang bisa diakses di seluruh ruangan, serta

jaringan internet merupakan media komunikasi yang efektif

baik untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan

eksternal yang membutuhkan informasi. Dinas TRTBP

memiliki ruang rapat yang representatif dengan kapasitas

40 orang dengan dilengkapi oleh audio visual dan infokus

yang baik. Sarana lainnya yaitu tersedia ruang mushala

untuk beribadah serta 5 kamar mandi dalam keadaan layak

pakai.Berikut tabel peralatan dan perlengkapan kantor

penunjang kelancaran tugas sebagai berikut :

40


Tabel 2.4

Inventaris Barang Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan Kota Padang Tahun 2014

No Jenis Barang Jumlah Barang

1 Meja tulis 25 unit

2 Meja kerja staf 53 unit

3 Meja ½ biro 18 unit

4 Meja rapat 2 unit

5 Meja biro eselon III dan

II

7 unit

6 Kursi biasa 53 unit

7 Kursi putar 20 unit

8 Kursi lipat 23 unit

9 Kursi kayu 18 unit

10 Kursi tamu 4 unit

11 Kursi kerja staf 32 unit

12 Lemari kaca 18 unit

13 Lemari kayu 6 unit

14 Lemari besi 8 unit

15 Lemari peta 4 unit

16 Lemari arsip 4 unit

17 Meja komputer 6 unit

18 CPU Komputer 23 unit

19 Monitor 23 unit

20 Printer 18 unit

41


21 Filing kabinet 11 unit

22 Filing arsip 9 unit

23 Papan pengumuman 8 unit

24 Wireles 2 unit

Sumber : Pengurus Barang Dinas TRTBP

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas TRTBP Kota Padang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Perda No 4 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Kota Padang dan Perda No 14

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah serta Peraturan Walikota No 59 Tahun 2012

tentang Penjabaran Uraian dan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas TRTBP, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh

Dinas TRTBP adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis bidang tata ruang, tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tata


tata letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

2. Merumuskan sasaran strategis bidang tata ruang, tata


peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata ruang

kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata

letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

3. Merumuskan program kerja Dinas tata ruang, tata


peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan

urusan tata ruang dan tata bangunan dapat terukur

secara tepat dan optimal;

42


4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan

ruang dan penataan bangunan dengan para stakeholder

terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan

dengan baik;

5. Menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan

perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen,

penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan


penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

6. Mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan


perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga

ketertiban, keteraturan dan keseimbangan tata ruang

kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan

keasrian tata letak bangunan;

7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan tata

ruang, tata bangunan, dan perumahan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian

hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan

efektif;

8. Mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan


perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas

yang tepat sasaran;

9. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan


perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan

pelaksanaan tugas secara komprehensif;

10. Melaporkan penyelenggaraan urusan tata ruang, tata

bangunan, dan perumahan secara periodik berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja;

43


11. Pengguna anggaran dinas;

12. Pengguna barang dinas; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh


Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas

pelaksanaan tugas/kegiatan, maka Dinas TRTBP perlu

memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan

pengganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan

clean government serta didukung oleh kinerja aparatur

yang berkualitas.

2.5 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan dan Perumahan Kota Padang

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan Kota Padang lima tahun kedepan, diidentifikasi

dari permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang

sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

2. Masih adanya penempatan SDM dimasing-masing bidang

yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi

pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah,

sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada

para karyawan yang ada.

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik

dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

5. Belum adanya protap yang jelas tentang pelaksanaan

perizinan.

6. Koordinasi, sharing data dan informasi belum berjalan

dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang

belum optimal.

44


7. Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan

tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan

pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai

input.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas maka

sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Dinas

TRTBP telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian

yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan menyusun strategi yang mengacu pada faktor

kekuatan dan kelemahan lingkungan internal serta faktor

peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal

Dinas TRTBP Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan.

2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki

sekarang.

3. Pengelolaan keuangan secara otonomi.

4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan.

5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik.

6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai.

7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja

pada Dinas TRTBP dan pola komunikasi yang lancar

antar atasan dan bawahan.

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada

lingkungan internal adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu

unit organisasi.

2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan

kompetensi kualifikasi pendidikan.

45


3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah

sehingga mempengaruhi inisiatif dan innovasi staf.

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang

dibutuhkan.

5. Belum lengkapnya basis data yang akurat dan terkini.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada

lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Peran SKPD sebagai perumus kebijakan dibidang tata

ruang tata bangunan dan perumahan semakin strategis

dalam meenentukan arah pembangunan daerah. Produk

yang dihasilkan menjdai pedoman dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan

yang diamanatkan dalam Undang-undang.

2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis

teknologi informasi sehingga memudahkan dan

mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik

itu melalui jaringan internet, telepon dan komputer.

3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan

tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif

sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan

kegiatan yang lebih partisipatif.

4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap

tuntutan pembangunan daerah.

5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal

dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia tersedia.

6. Banyaknya pusat-pusat pendidikan, penelitian dan

pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk

menjalin kemitraan bagi pengembangan pembangunan

daerah.

46


Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan

eksternal adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi dokumen yang

dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan.

2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah

dalam jangka waktu relatif deklat.

3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam

menterjemahkan substansi penataan.

4. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan

cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan

sosial, ekonomi dan budaya.

5. Belum tersedianya petunjuk operasional yang

mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan

multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar

pusat dan daerah.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan

pendekatan SWOT. Dari hasil analisis SWOT kemudian

disusun strategi untuk lima tahun kedepan sebagai

berikut :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan

informasi.

2. Peningkatan produk penataan yang implementatif.

3. Peningkatan Kesejahteraan aparatur.

4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola

pendekatan pelayanan prima.

5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.

6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan

fungsinya.

47


7. Penerapan sistem reward and punishment yang

berkeadilan.

8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan

mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan

penganggaran.

9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi

kewilayahan.

10. Peningkatan partisipatif masyarakat.

11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam

mensinergikan perencanaan pembangunan.

12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi

dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan

prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya

mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis

tapisan yang berdasarkan 9 indikator yaitu :

a. Waktu pelaksanaan strategi.

b. Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan

sasaran.

c. Biaya yang diperlukan.

d. Pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru,

perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap

perundang-undangan, penambahan fasilitas dan

penambahan tenaga kerja/staf.

e. Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah.

f. Akibat yang ditimbulkan apabila salam dalam

melaksanakan strategi.

g. Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya.

h. Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial,

ekonomi dan politik.

48


Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah

dilakukan, menghasilkan rumusan 6 strategi utama dari

12 alternatif strategi Dinas TRTBP yaitu :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan

informasi.

2. Peningkatan produk penataan yang implementatif.

3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola

pendekatan pelayanan prima.

4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.

5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan

fungsinya.

6. Penerapan sistem reward and punishment yang

berkeadilan.

Dengan penjelasan bahwa sesuai visi dan misi SKPD

pada lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan

teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan

seperti peningkatan band with dari 1 MB menjadi 3 MB

pada jaringan internet yang digunakan sebagai sarana

informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang

membutuhkan informasi penataan ruang, bangunan dan

perumahan. Perlunya menciptakan produk-roduk penataan

yang implementatif yang dapat menghasilkan output

sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan

capaian program yang direncanakan yang bermanfaat

bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan

daerah secara signifikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlu

dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal,

tanggap/responsif dengan keyakinan, peduli dan

berwujud (tangible). Untuk mewujudkan itu semua perlu

ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai

49


tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mumpuni

serta reward and punishment yang berkeadilan.

2.6 Analisis Indikator Kinerja Terhadap Capaian Sasaran

Renstra Dinas TRTBP Kota Padang

Analisis bertujuan untuk menilai keserasian,

keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian

sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang

menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-

masing bidang yang ada dilingkungan Dinas TRTBP.

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Terhadap Capaian Keluaran (Output)

Renstra Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota

Padang Tahun 2014

No Indikator Kinerja Capaian Output Renstra

Dinas TRTBP Kota Padang

1 Meningkatnya kemampuan

pegawai dibidang teknis

Jumlah pegawai yang

memiliki keahlian bidang

tata ruang, tata bangunan

dan perumahan

2 Meningkatnya peralatan

kerja dan perlengkapan

kantor yang memadai

Persentase pemenuhan

peralatan dan perlengkapan

kantor

3 Meningkatnya pemenuhan

operasional perkantoran


operasional perkantoran

4 Meningkatnya ketepatan

waktu penyusunan dokumen

kegiatan

Persentase ketepatan waktu

penyusunan dokumen

5 Meningkatnya kesesuaian

program/kegiatan yang

direncanakan terhadap


Persentase kesesuaian


direncanakan terhadap


50


disepakati dianggarkan disepakati dianggarkan

6 Meningkatnya capaian

pelaksanaan tahapan

evaluasi pembangunan

Persentase capaian

pelaksanaan tahapan

evaluasi pembangunan

7 Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

terhadap rencana tata

ruang wilayah

Persentase implementasi

pemanfaatan ruang terhadap

Perda Tata Ruang

8 Meningkatnya pelayanan

perkantoran sesuai

standar operasional

prosedur berlaku


pelayanan

9 Meningkatnya pemanfaatan

hasil pengembangan

kegiatan

Persentase pemanfaatan

data hasil pengembangan

kegiatan

10 Meningkatnya kelengkapan

data spasial/peta digital

Persentase pengolahan data

spasial/peta digital

Berdasarkan data diatas dapat kita sampaikan bahwa

sasaran rencana strategis Dinas TRTBP Kota Padang Tahun

2014-2019 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas

pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan

pendekatan pelayanan yang prima, handal, tanggap dengan

keyakinan, peduli dan berwujud serta memanfaatkan

teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan,

sehingga menghasilkan produk-produk penataan yang lebih

implementatif. Pencapaian produk-produk perencanaan yang

implementatif perlu didukung oleh manajemen (pimpinan)

dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai

dengan tugas dan fungsinya dan profesionalisme serta

penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan.

51


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting

dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat

dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian

prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas TRTBP dalam memberikan pelayanan,

senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan

inetrnal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna

layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari

masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari

perencanaan yang tidak boleh diabaikan .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat

kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang

terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang

sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang

yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi

pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah,

sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi dan

kreativitas para karyawan yang ada.

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik

dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

5. Belum komitnya prosedur perizinan dalam lingkungan

internal SKPD.

52


6. Hasil suatu kajian belum sepenuhnya berkaitan

langsung dengan kebijakan penataan dan hasilnya belum

sepenuhnya ditindaklanjuti.

7. Sharing data belum berjalan dengan baik, karena

pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal.

8. Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan

tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan

pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input

bagi kebutuhan perencanaan.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi

permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor

kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka

akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan diatas,

kapasitas Dinas TRTBP sebagai organisasi penata ruang,

bangunan dan perumahan di Kota Padang perlu diperkuat

agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan

secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara

internal kelembagaan Dinas TRTBP yang terkait dengan

tujuan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.1

53


Tabel 3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Internal

Kelembagaan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan Kota Padang

Tujuan Jangka

Menengah

Permasalahan

Pelayanan

Penghambat Pendorong

1. Tersedianya

SDM yang handal

dan profesional

di bidangnya

masing-masing

Terbatasnya

kualitas dan

kuantitas SDM

Penempatan

Pegawai yang

tidak sesuai

dengan

kebutuhan

Tingginya

motivasi

pegawai dalam

melaksanakan

tugas, adanya

pemberian

penghargaan

dan hukuman

berdasarkan

kinerja

2.Terlaksananya

tata kelola

birokrasi yang

baik dan bersih

(good and clean

govenance)

Terbatasnya

peralatan

pendukung yang

tersedia

Belum

tertatanya

sistem

pengelolaan

basis data dan

aset dengan

baik

Memanfaatkan

sarana dan

prasarana

secara

optimal

3.Tersedianya

dokumen

perencanaan

penataan

pembangunan

tepat waktu,

operasional,

fokus,

berkelanjutan,

tuntas dan

partisipatif

berdasarkan

asas manfaat

Kurangnya

koordinasi

dengan

stakeholders

dalam

penyusunan

program

pembangunan

tahunan

sehingga tidak

tepat waktu

Peran aktif

dari SKPD

terkait

terhadap

perencanaan dan

tindaklanjutnya

yang masih

kurang

Adanya

komitmen

bersama dalam

mewujudkan

program

pembangunan

54


dan kebutuhan

4.Terciptanya

koordinasi

perencanaan

penataan dan

pembiayaan

pembangunan

yang rasional

dan

proporsional,

transparan,

akuntabel dalam

rangka

efisiensi dan

efektifitas

penggunaan

anggaran

Belum

terlaksananya

perencanaan

penataan

secara e-

planning

Sistem

elektronik yang

belum memadai

Keterbukaan

informasi dan

komunikasi.

5.Terlaksananya

kajian dan

penelitian yang

komprehensif

dan inovatif

dalam rangka

optimalisasi

pemanfaatan

potensi sumber

daya yang

tersedia

sebagai dasar

penyusunan

dokumen

penataan

Belum

sinergisnya

perencanaan

sesuai dengan

potensi daerah

Pemanfaatan

sumber daya

alam yang masih

belum tepat

guna, masih

kurangnya

aparatur

dibidang

penelitian

Daerah

memiliki

potensi yang

cukup memadai

6.Terlaksananya

pengendalian

penataan Kota

Padang yang

efektif dan

Masih

kurangnya

peran

pengendalian,

monitoring dan

Jadwal penataan

sering tidak

tepat waktu

Tersedianya

alat

komunikasi

yang dapat

diakses kapan

55


efisien evaluasi

penataan

saja

7.Tersedianya

basis data yang

akurat dalam

bentuk analisis

yang dapat

diakses dengan

sistem online

Terbatasnya

data yang

valid dan

berkualitas

Koordinasi

dengan SKPD dan

stakeholder

dibidang yang

terkait data

masih kurang

Adanya

keinginan

bersama antar

SKPD dan

pihak terkait

dalam

penyelarasan

data.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang

akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas TRTBP yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah

tersebut. Hasil identifikasi Dinas TRTBP tentang faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah

terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis

pelayanan Dinas TRTBP. Dengan demikian, isu-isu yang

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan

pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar

dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

56


Tabel 3.2

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas TRTBP

terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan,

Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan

Berbudaya.

N

o

Misi

Program

KDH dan

Wakil KDH

Permasalahan

Pelayanan

Faktor

Penghambat

Faktor

Pendorong

1 Menjadikan

Kota Padang

Sebagai

pusat

perdagangan

wilayah

barat

Sumatera

a. Program

Perencanaan

Tata Ruang

Minimnya

data/informasi

hasil kajian

yang dijadikan

acuan bagi

perencanaan

penataan

Masih kurangnya

pendukung

pengolah

data/informasi

hasil penelitian

Adanya

sarana

prasarana

penunjang

operasiona

l

b. Program

Pemanfaatan

Ruang

Data/informasi

masih bersifat

umum

Belum ada data

yang lebih rinci

c. Program

Pengendalia

n

Pemanfaatan

Ruang

Aturan proses

perijinan yang

belum

disepakati

serta

penyelesaian

Protap perizinan

yang belum

disepakati serta

petugas lapangan

yang tidak

mematuhi aturan

Adanya

aturan

kepegawaia

n

57


permasalahan

bangunan yang

belum tuntas

2. Menjadikan

Kota Padang

sebagai

daerah

tujuan

wisata yang

nyaman dan

berkesan

a. Pengembanga

n ruang

terbuka

hijau

Belum

tersedianya

sarana dan

kajian ruang

terbuka publik

dan hijau

Minimnya

data/informasi

pendukung

pengolahan

penyelenggaraan

ruang terbuka

publik dan hijau

Supporting

pemerintah

b. Pemberdayaa

n komunitas

perumahan

Belum

tertatanya

wisata kota

lama dan

penanganan

lingkungan

permukiman

kumuh

Minimnya

data/informasi

yang menjadi

acuan dalam

penataan wisata

kota lama dan

penataan

lingkungan

permukiman kumuh

Adanya

juknis

penataan

kota lama

3. Menciptakan

kota padang

yang aman,

bersih,

asri,

tertib,

bersahabat

dan

menghargai

kearifan

58


lokal

a. Program

pengembanga

n perumahan

Belum

terintegrasiny

a konsep, data

dan informasi

potensi

permasalahan

Belum

terintegrasinya

konsep, data dan

informasi potensi

permasalahan dan

penanggulangan

Tersediany

a

teknologi

dan sumber

daya

4. Mewujudkan

tata kelola

pemerintah

yang baik,

bersih dan

melayani

a. Program

pengembanga

n data dan

informasi

Belum adanya

sistem data

yang dapat

dijadikan

bahan acuan

proses

kegiatan

Masih

kurangnya/minimny

a pendukung

pengolah data

informasi proses

kegiatan

Adanya

jaringan

internet

dan sarana

prasarana

penunjang

operasiona

l

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Provinsi

Pelaksanaan program kegiatan di Dinas Tata Ruang

Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang yang berhubungan

dengan kebijakan nasional apabila dilihat dari prioritas

nasional seperti halnya peningkatan iklim investasi dan

usaha, apabila dikaitkan dengan perizinan yang

dikeluarkan oleh Dinas TRTBP sangat erat kaitannya

terutama menyangkut dengan peningkatan invetasi di Kota

Padang, setiap proses perizinan yang bernilai lebih dari

1 triliun Dinas TRTBP membebaskan nilai retribusinya atau

dikenal dengan istilah zero cost, begitu juga dengan yang

lainnya seperti halnya dengan mengeluarkan Perwako

tentang keringanan bagi rumah yang sudah dibangun batasan

59


untuk bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 2011

kebawah, hal ini tentu sangat mempengaruhi peningkatan

investasi dan usaha di kota Padang. Disamping adanya

aturan yang mengaitkan antara Pengurusan Perizinan Tempat

Usaha (SITU) dengan pengurusan Perizinan Mendirikan

Bangunan (PIMB).

Untuk implementasi kebijakan nasional dalam program

kegiatan, Dinas TRTBP Kota Padang telah melaksanakan

beberapa program kegiatan seperti Kegiatan Pemrosesan

Permohonan Perizinan, Kegiatan Monitoring dan Koordinasi

Pelaksanaan Kegiatan Perizinan, Kegiatan Penyuluhan

Kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Tentang IMB dan

Perda, dari beberapa kegiatan yang disebutkan diatas

membuktikan bahwa Dinas TRTBP turut andil dalam

mengimplemetasikan dan mensukseskan salah satu dari

prioritas pembangunan nasional yaitu peningkatan iklim

investasi dan usaha.

Disamping peningkatan iklim investasi dan usaha ada

juga prioritas pembangunan nasional yang telah

dilaksanakan oleh Dinas TRTBP dalam bentuk program

kegiatan antara lain percepatan pembangunan infrastruktur

dengan kegiatannya penyusunan RDTRK suatu kawasan dimana

dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah melahirkan 2

kawasan yang berbeda untuk penetapan Rencana Detail Tata

Ruang Kota (RDTRK) ini antara lain kawasan aie pacah, dan

bungus sedangkan untuk Tahun 2014 direncanakan 2 kawasan

yang berbeda lainnya yaitu indarung dan tahura bung

hatta.

Pada tahun 2013 ada beberapa kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas TRTBP untuk penataan kawasan

kumuh dan perumahan antara lain sosialisasi peraturan

perundang-undangan dibidang perumahan, pembangunan sarana

dan prasarana serta utilitas rusunawa Kota Padang,

operasional rusunawa dan pengembalian jaminan rusunawa,

60


dari beberapa kegiatan diatas output yang diharapkan

adalah terciptanya kenyamanan dan kelayakan hunian

rusunawa.

Berikut tabel yang menerangkan perkembangan dalam

jumlah mengenai program kegiatan diatas :

NO JENIS KEGIATAN JUMLAH

TAHUN 2012

JUMLAH

TAHUN 2013

KET

1 Perkembangan Jumlah

Kawasan yang

memiliki RDTRK

2

1

Tahun 2012

penggabungan

dengan Tahun

2011

2 Perkembangan

Bangunan ber IMB

883 913

3 IMB Keringanan 78 132

Melihat isu strategis Pemerintah Propinsi khususnya

Dinas Tarkim dikaitkan dengan tupoksi Dinas TRTBP Kota

Padang untuk tahun 2015 memiliki kesamaan persepsi untuk

meningkatkan penyelenggaraan ruang terbuka publik dan

ruang terbuka hijau, hal ini dapat terlihat dari Program

Kegiatan Dinas TRTBP untuk tahun 2015 dengan kegiatan

kajian penyelenggaraa ruang terbuka publik dan ruang

terbuka hijau disetiap kecamatan. Berikut tabel yang

menunjukkan rasio perkembangan luas ruang terbuka hijau,

ijin lokasi dan jumlah rumah di Kota Padang :

No Jenis 2012 2013

1 Rasio Ruang Terbuka

Hijau

36,98% 43,77%

2 Ijin Lokasi 100% 100%

3 Jumlah Rumah 153.477 155.809

61


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan

atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah

yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk

melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu

dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Padang mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan

terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu

pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.

Perda RTRW Kota Padang telah ditetapkan sejak Tahun

2012 dengan nomor 4 Tahun 2012 yang memuat tentang RTRW

Kota Padang Tahun 2010-2030 yang mana didalamnya

terkandung peruntukan ruang di wilayah Kota Padang, agar

ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukkannya

dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka saat ini,

dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas

manusia.

Dari perjalanan penataan dan pemanfaatan ruang

selama ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul

antara lain sebagai berikut :

1.Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam

pemanfaatan ruang.

2.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan

ruang, hal ini disebabkan tidak tersampaikannya

informasi tentang peraturan penataan ruang dan

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan

pemanfaatan ruang.

3.Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan

daerah.

62


4.Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi

bidang penataan ruang.

Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas TRTBP

Berdasarkan Telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan

pendorong keberhasilan penanganannya.

No RTRW terkait

tugas dan

fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Faktor

Pendorong

1 Sosialisasi

RTRW

Belum

dilaksanakan

secara berkala,

berkelanjutan

dan menyeluruh

Anggaran

dan

Mekanisme

UU No 26

Tahun 2007

tentang

Penataan

Ruang

2 Pelayanan

data dan

Informasi

Peta

Belum optimal

hasil kajian

untuk bahan

perencanaan

penataan

Anggaran

dan SDM

UU No 14

Tahun 2008

tentang

Keterbukaan

Informasi

Publik

3 Pengendalian

Penataan

Ruang

BKPRD (Badan

Koordinasi

Penataan Ruang

Daerah) belum

optimal

dilaksanakan

Peraturan

Kepala

Daerah

belum

direvisi

UU No 26

Tahun 2007

tentang

Penataan

Ruang

4 Evaluasi

Pemanfaatan

Ruang

Belum

dilaksanakan

secara optimal

masih bersifat

parsial

Anggaran

dan

Prosedur

UU No 26

Tahun 2007

tentang

Penataan

Ruang

63


Sedangkan permasalahan dibidang Lingkungan Hidup

berkaitan dengan masalah persampahan, masalah persampahan

di Kota Padang adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas

Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang layak baik secara

teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain

menampung timbunan sampah juga meminimalisir bahaya

penimbunan sampah tersebut baik secara fisik, kimia

maupun biologi. Terkait dengan pengelolaan persampahan

dihubungkan dengan tupoksi Dinas TRTBP yaitu dengan

ditetapkannya kawasan Air Dingin sebagai Tempat

Pembuangan Sampah Akhir di Kota Padang, namun untuk

rencana pembangunan depo sementara Tempat Pembuangan

Sampah di tiap kecamatan belum dapat dilakukan, hal ini

terkendala akibat penentuan lokasi fasum yang tepat untuk

masing-masing depo tersebut belum jelas. Disamping

masalah persampahan ada juga masalah keberadaan penambang

galian non c di sekitar bantaran sungai, hal ini terkait

dengan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang mengatur

tentang tindakan tegas bagi penambang tersebut sehingga

sangsi yang diberikan masih berdasarkan Perda RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan

dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada

periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan,

sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan

identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan

lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas

TRTBP Kota Padang yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar

kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan

kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting untuk

64


menunjang aktivitas kinerja Dinas dalam penyusunan

dokumen sehingga menjadi lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran

yang akan dicapai oleh Dinas TRTBP, faktor peluang

yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting,

agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi juga

memiliki SDM yang berpotensi, profesional sesuai

tugas dan fungsinya.

2. Terlaksananya tata kelola birokrasi yang baik dan

bersih (good and clean govenance, dengan menerapkan

prosedur yang jelas serta menghasilkan SDM yang

berkualitas diharapkan berjalannya program kegiatan

SKPD serta pelayanan kepada masyarakat dapat

menghasilkan tata kelola birokrasi yang baik dan

bersih.

3. Perlunya inovasi dibidang perencanaan tata ruang

sebagai bentuk perwujudan visi SKPD yaitu terciptanya

tata ruang, tata bangunan dan kawasan permukiman yang

berkualitas dengan sistem informasi yang transparan,

akuntabel dan implementatif.

4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

kegiatan baik rutin maupun tambahan untuk

meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi.

5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan

proses perencanaan dengan melibatkan stakeholders

untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi

pembangunan kota secara lebih terstruktur.

65


BAB IV

VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas TRTBP

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya

agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif,

inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah

dan tujuan perencanaan sekaligus menggambarkan kondisi

yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak

yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan

tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita

bangsa dalam bernegara. Dalam rangka tersebut

diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan

Kota Padang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala

Daerah yang ditetapkan dalam RPJM Kota Padang Tahun

2014-2019 yaitu : Mewujudkan Padang Menjadi Kota

Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera,

Religius dan Berbudaya.

Berdasarkan pada visi diatas dan melihat kondisi

Pemerintah Kota Padang serta sesuai dengan tupoksi dari

SKPD maka Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan

Kota Padang menetapkan visi untuk periode 2014-2019

yaitu: “Terciptanya tata ruang, tata bangunan dan

kawasan permukiman yang berkualitas dengan sistem

informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif

Tahun 2019”.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat

mendorong efektivitas dan efisiensinya perencanaan

66


pembangunan yang professional maka rumusan misi Dinas

TRTBP Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan kualitas manajemen data secara Informasi

Teknologi dan mengembangkan perumusan kebijakan

teknis penataan kota dalam sistem yang transparan,

akuntabel dan implementatif

2. Mewujudkan rencana tata ruang kota yang sesuai

dengan kaidah dan aturan.

3. Mendukung penataan perumahan, kawasan/lingkungan

permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung

yang berkelanjutan.

4. Menciptakan penataan bangunan yang sesuai dengan

rencana kota

5. Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap

pelanggaran dan penyimpangan izin mendirikan

bangunan

6. Menjaga bentuk arsitektur bangunan cagar budaya dan

atau bersejarah.

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi dan Misi

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota

Padang

Dengan Visi Misi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-

2019

Visi Pemerintah Kota Padang

Tahun 2014-2019

Visi Dinas TRTBP Kota

Padang Tahun 2014-2019

Mewujudkan Padang Menjadi

Kota Pendidikan,

Perdagangan dan Pariwisata

Yang Sejahtera, Religgius

dan Berbudaya

Terciptanya tata ruang,

tata bangunan dan kawasan

permukiman yang

berkualitas dengan sistem

informasi yang

transparan, akuntabel dan

implementatif Tahun 2019

67


Misi Pemerintah Kota Padang

Tahun 2014-2019

Misi Dinas TRTBP Kota

Padang Tahun 2014-2019

1. Mewujudkan pendidikan

yang berkualitas untuk

menghasilkan SDM yang

beriman, kretaif dan

berdaya saing.

2. Menjadikan kota padang

sebagai pusat

perdagangan wilayah

barat sumatera.

3. Menjadikan kota padang

sebagai daerah tujuan

wisata yang nyaman dan

berkesan.

4. Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

dan pengembangan ekonomi

kerakyatan.

5. Menciptakan kota padang

yang aman, bersih, asri,

tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan

local

6. Mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik,

bersih dan melayani.

1. Mewujudkan kualitas

manajemen data secara

Informasi Teknologi

dan mengembangkan

perumusan kebijakan

teknis penataan kota

dalam sistem yang

transparan, akuntabel

dan implementatif

2. Mewujudkan rencana

tata ruang kota yang

sesuai dengan kaidah

dan aturan.

3. Mendukung penataan

perumahan,

kawasan/lingkungan

permukiman beserta

sarana dan prasarana

pendukung yang

berkelanjutan.

4. Menciptakan penataan

bangunan yang sesuai

dengan rencana kota

5. Meningkatkan

pengawasan dan

penertiban terhadap

pelanggaran dan

penyimpangan izin

mendirikan bangunan

6. Menjaga bentuk

arsitektur bangunan

68


cagar budaya dan atau

bersejarah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas TRTBP Kota

Padang

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah

ditetapkan oleh Dinas TRTBP Kota Padang, maka unit

organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut

kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa

perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan

dan sasaran Dinas TRTBP Kota Padang pada umumnya

didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan

setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar

Dinas TRTBP mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan

misi,dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi.

Adapun tujuan stratejik dari Dinas TRTBP Kota Padang

sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mengurus

Advice Planning dan IMB.

2. Mewujudkan perencanaan kota yang berwawasan

lingkungan.

3. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat Dinas

TRTBP dalam pemberian pelayanan.

4. Meminimalkan pelanggaran dan penyimpangan advice

planning dan IMB di Kota Padang.

5. Mewujudkan kelestarian kawasan kota lama dan aset

bangunan bersejarah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur

yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan

69


stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan

dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan

kegiatan. Adapun sasaran Dinas TRTBP tahun 2014-2019

antara lain :

1. Terwujudnya kualitas manajemen data secara IT dan

perumusan kebijakan teknis penataan kota dalam sistem

yang transparan, akuntabel dan implementatif.

2. Terwujudnya penataan kota sesuai dengan perencanaan

kota.

3. Terciptanya tata bangunan yang berkualitas dengan

sistem informasi yang transparan, akuntabel dan

implementatif.

4. Terciptanya ketertiban dan keteraturan mendirikan

bangunan sesuai dengan rencana kota.

5. Terwujudnya kelestarian arsitektur bangunan cagar

budaya dan atau bersejarah.

70


Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran

untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka

kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Satuan Target

pada

tahun

ke 1

Target

pada

tahun

ke 2

Target

pada

tahun

ke 3

Target

pada

tahun

ke 4

Target

pada

tahun

ke 5

1. Meningkat

nya

jumlah

warga

masyaraka

t yang

mengurus

Advice

Planning

dan IMB.

1. Terwujud

nya

kualitas

manajemen

data

secara IT

dan

perumusan

kebijakan

teknis

penataan

kota

dalam

sistem

yang

transpara

n,

akuntabel

dan

implement

atif.

- Jumlah

pegawai

yang

memiliki

keahlian

komputer

/IT

- Persenta

se

pemenuha

n system

informas

i

teknolog

i

- Persenta

se

pemenuha

n

peralata

n/perlen

gkapan

kantor

Orang

%

%

5

65

30

5

35

30

5

40

5 5

2. Mewujud

kan

perencan

aan kota

yang

berwawas

an

lingkung

an.

2.Terwujudny

a penataan

kota

sesuai

dengan

perencanaa

n kota.

- Persenta

se

ketepata

n waktu

penyusun

an

dokumen

- Persentas

e

implement

%

%

%

42,11

10

20

10,53

10

20

21,05

20

20

10,53

30

20

15,79

30

20

71


2. asi

perencana

an tata

kota

- Persentas

e

pemenuhan

pelayanan

3.Meningka

tnya

kemampuan

dan

keterampil

an aparat

Dinas

TRTBP

dalam

pemberian

pelayanan.

Terciptanya

tata

bangunan

yang

berkualitas

dengan

sistem

informasi

yang

transparan,

akuntabel

dan

implementat

if

- Jumlah

pegawai

yang

berkuali

tas

dibidang

teknis

dan IT

- Persenta

se

ketepata

n waktu

pelayana

n

- Persenta

se

pemenuha

n

pelayana

nadminis

trasi

perkanto

ran

Orang

%

%

10

42,11

20

10

10,53

20

10

21,05

20

10

10,53

20

10

15,79

20

4.Meminima

lkan

pelanggara

n dan

penyimpang

an advice

planning

dan IMB di

Kota

Padang.

Terciptanya

ketertiban

dan

keteraturan

mendirikan

bangunan

sesuai

dengan

rencana

kota.

- Persenta

se

capaian

pelaksan

aan

kegiatan

- Persenta

se

pemenuha

n

%

%

%

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

15

20

20

15

72


operasio

nal

- Persenta

se

implemen

tasi

peratura

n

perundan

g-

undangan

5.Mewujudk

an

kelestar

ian

kawasan

kota

lama dan

aset

bangunan

bersejar

ah.

Terwujudnya

kelestarian

arsitektur

bangunan

cagar

budaya dan

atau

bersejarah.

- Persenta

se

capaian

pelaksan

aan

kegiatan

- Persenta

se

implemen

tai

penaatan

cagar

budaya

dan

bangunan

bersejar

ah

%

%

20

10

20

10

20

20

20

30

20

30

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan

dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan

komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan

program. Secara lengkap strategi dan kebijakan Dinas

TRTBP Kota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :

73


Misi : 1. Meningkatnya jumlah warga

masyarakat yang mengurus Advice

Planning dan IMB

Strategi : 1

2

3

Meningkatkan kualitas SDM pegawai

SKPD.

Memperjelas proses/protap

perijinan

Meningkatkan pengelolaan kualitas

data yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Kebijakan : 1

2

3

Melaksanakan pendidikan dan

pelatihan

Memfasilitasi aparatur untuk

mengikuti pelatihan/pendidikan

Membuat system informasi perizinan

yang jelas dan akurat

Misi : 2. Mewujudkan perencanaan kota yang

berwawasan lingkungan.

Strategi : 1.

2

3

Tingkatkan koordinasi data yang

valid

Tingkatkan analisis data yang

valid dan berkualitas serta dapat

dipertanggung jawabkan

Tingkatkan integrasi dan

sinkronisasi perencanaan kegiatan

Kebijakan : 1

2

Meningkatkan koordinasi data untuk

pelaksanaan kegiatan

Meningkatkan pengelolaan kualitas

data yang valid sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan

Misi : 3 Meningkatnya kemampuan dan

keterampilan aparat Dinas TRTBP

dalam pemberian pelayanan.

74


Strategi : 1

2

3

Tingkatkan kualitas pengendalian,

monitoring dan evaluasi

Tingkatkan kualitas sarana dan

prasarana yang mendukung kegiatan

Tingkatkan kualitas SDM/aparatur

Kebijakan : 1

2

Melaksanakan pendidikan dan

pelatihan

Pelaksanaan pengembangan pusat

data yang terintegrasi

Misi : 4 Meminimalkan pelanggaran dan

penyimpangan advice planning dan

IMB di Kota Padang.

Strategi : 1

2

Tingkatkan pengawasan dan

pengendalian

Tingkatkan kualitas pengendalian,

monitoring dan evaluasi

Kebijakan : 1 Pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian secara tepat waktu

Misi : 5 Mewujudkan kelestarian kawasan

kota lama dan aset bangunan

bersejarah.

Strategi : 1.

2

3

Tingkatkan pelaksanaan

inventarisasi kawasan kota lama

dan asset bangunan bersejarah

Tingkatkan pengelolaan kawasan

kota lama dan asset bangunan

bersejarah

Tingkatkan koordinasi data yang

valid sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan

Kebijakan : 1

Meningkatkan pelaksanaan kegiatan

inventarisasi kawasan kota lama

75


2

3

dan asset bangunan bersejarah

Meningkatkan pengelolaan kawasan

kota lama dan asset bangunan

bersejarah

Meningkatkan koordinasi data yang

valid sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan

76


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang secara

langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan

SKPD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program

Pembangunan Kota Padang yang berisi prioritas terpilih

untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Tata

Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 2014-

2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

77


Dari tabel diatas dapat terlihat, Dinas TRTBP selama

5 tahun akan melaksanakan 13 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Perencanaan Tata Ruang

6. Program Pemanfaatan Ruang

7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10. Program Pengembangan Data Dan Informasi

11. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

12. Program Pengembangan Perumahan

13. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Tiga belas program tersebut terdiri atas 55 kegiatan

dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan

(outputnya) masing-masing yang diharapkan dapat

mendukung pencapaian visi dan misi Dinas TRTBP Kota

Padang lima tahun kedepan.

78


BAB VI

INDIKATOR KINERJA

DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN

PERUMAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang

dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau

indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada

bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit

organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar

pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk

menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau

melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai

dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

merupakan suatu isntrumen pertanggung jawaban yang

terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan

pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara

menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi

organisasi.

Pada sektor public seperti entitas pemerintah, sistem

akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya

mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang

tepat. Problematik tersebut timbul karena sector public

memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector

79


bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan

utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian

besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur

kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas TRTBP mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

TRTBP dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu

80


Pada tabel 6.1 ini menjelaskan bahwa indikator

kinerja Dinas TRTBP Kota Padang yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD terdiri atas 11 indikator yang sebagian

besar output akhir merupakan dokumen serta laporan untuk

dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota

Padang.

Program dari Dinas TRTBP Kota Padang yang

berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran

dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Perencanaan Tata Ruang

3. Program Pemanfaatan Ruang

4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5. Program Pengembangan Data dan Informasi

6. Program Pengembangan Ruang Terbuka HIjau

7. Program Pengembangan Perumahan

8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

81


BAB VII

PENUTUP

Untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang ada

dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang

RPJMD Kota Padang maka Dinas TRTBP menyusun Rencana

Strategis Tahun 2014-2019 yang disesuaikan dengan Perda

tersebut yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan Renstra Dinas TRTBP periode tahun 2014-2019

ini merupakan resntras untuk lima tahun kedepan baik yang

telah dilaksanakan maupun sedang dan akan dilaksanakan

yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2014-

2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,

ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta

komitmen bersama organisasi. Renstra Dinas TRTBP harus

dijadikan acuan kerja bagi semua bidang di Dinas TRTBP

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan

akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan

kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Renstra Dinas TRTBP Tahun 2014-2019 merupakan dasar

untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi serta demi

terwujudnya visi, misi SKPD. Dalam renja ini mencakup

perencanaan program kegiatan, sasaran, target dan manfaat

yang diharapkan dengan usulan program kegiatan tersebut.

Renstra Dinas TRTBP merupakan dokumen perencanaan yang

bersifat indikatif dan memuat berbagai program

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas TRTBP

dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas

Nasional, SPM dan MDGs.

Secara umum dokumen Rencana Strategis Tahun 2014-

2019 ini adalah sebuah garis kebijaksanaan dari

Pemerintah Kota Padang yang disusun sebagai acuan dalam

82


membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan

pembangunan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan

kemampuan daerah. Secara teknis Renja ini dijabarkan oleh

Dinas TRTBP lebih lanjut dalam bentuk program-program

kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran

aparatur Dinas TRTBP agar tercipta sinergi dalam

pelaksanaannya.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan

kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan

memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah,

khususnya bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan

sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi

pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga

pada akhirnya pembangunan di Kota Padang khususnya pada

tahun 2014-2019 benar-benar akan terwujud sesuai arah

kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan cita-

cita masyarakat Kota Padang.

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TATA …bappeda.padang.go.id/up/download/09012015114905RENSTRA-DINA… · Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik kota dan ... 3.5