Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 1 BAB III

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 1

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja

perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang

telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan

proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai

pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah

kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui

musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan

perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang

memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,

bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.

Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok

antara lain:

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan;

2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);

3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat

waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan

mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam

rangkaian kegiatan yang berurutan;

4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,

penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan

pembangunan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan,

alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;

8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

Penetapan Visi oleh seluruh jajaran pegawai Bappeda Kabupaten Sleman

yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas,

partisipatif, dan visioner, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dalam

mendukung pencapaian misi pertama yang terdapat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015 (RPJMD). Misi dalam

RPJMD yang menjadi basis tersebut adalah meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam

memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Pada tujuan satu dan dua misi RPJMD yang berupa meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah dan meningkatkan pengelolaan pembangunan

daerah, peran Bappeda Sleman terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang

dalam visi dan misi Bappeda. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan



dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan

pembangunan yang berkualitas, partisipatif dan visioner. Dengan visi ini

diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Sleman terutama

ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari

waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda

Kabupaten Sleman dengan menentukan misi berupa:

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah yang efektif.

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Visi dan misi Bappeda terjabar dalam program yang mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program dan kegiatan dimaksud

adalah :

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Program Pengkajian dan Penelitian bidang Iptek

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

- Program Pengembangan data dan Informasi

- Program Kerjasama Pembangunan

- Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan

Daerah

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Program Perencanaan Sosial Budaya

- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana



- Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung

jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses

perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud

dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku

kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan,

dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan

antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan

sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda Kabupaten Sleman, sebagai

institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai

penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan

Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah:

- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,

antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

- Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan

dengan kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat

sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan

Pemerintah Kabupaten Sleman yang disusun oleh Bappeda masih terdapat

kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya

terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan

pembangunan nasional dan daerah.



b. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan

di daerah.

c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan

penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat

upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta

antara pusat dan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman bertujuan untuk

mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Sleman agar mampu

mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan

menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka

mewujudkan masyarakat Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya

saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya

peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana

tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana

pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya

pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum

dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi

permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan

lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan

penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait

dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan

pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan

dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana

Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi

a. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan:



1) pengintegrasian kawasan perkotaan Kabupaten Sleman di sekitar

kota Yogyakarta dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta; dan

2) pengembangan kawasan perkotaan di luar Kawasan Perkotaan

Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan mandiri melalui

pemantapan Ibukota Kabupaten Sleman sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah dan perkotaan ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan

Lokal dan atau Pusat Pelayanan Kawasan.

b. Kebijakan pengembangan sistem perdesaan, berupa pengembangan

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan perdesaan dan

pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sesuai dengan jangkauan

pelayanannya.

2. Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi

a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung:

1) pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

2) pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung.

b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya:

1) perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat

bermukim dan lingkungan yang layak; dan

2) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi

a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk

mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu

bersaing; dan

b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan

strategis.



3.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah 1. Sistem Pusat Pelayanan, meliputi:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi kawasan perkotaan

Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan

Yogyakarta (KPY), meliputi sebagian wilayah Kecamatan Godean,

ibukota Kecamatan Gamping dan sebagian wilayah Kecamatan

Gamping, sebagian wilayah Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok,

sebagian wilayah Kecamatan Ngemplak, dan sebagian wilayah

Kecamatan Ngaglik;

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Ibukota Kabupaten Sleman

yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sleman;

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ibukota Kecamatan Godean,

Ibukota Kecamatan Prambanan, Ibukota Kecamatan Tempel, dan

Ibukota Kecamatan Pakem;

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Ibukota Kecamatan

Moyudan, Ibukota Kecamatan Minggir, Ibukota Kecamatan Seyegan,

Ibukota Kecamatan Mlati, Ibukota Kecamatan Berbah, Ibukota

Kecamatan Kalasan, Ibukota Kecamatan Ngemplak, Ibukota

Kecamatan Ngaglik, Ibukota Kecamatan Sleman, Ibukota Kecamatan

Turi, dan Ibukota Kecamatan Cangkringan;

e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi seluruh pusat

pemerintahan desa yang tidak tercakup di dalam PKN, PKW, PKL, dan

PPK.

2. Sistem Jaringan Prasarana, meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;

1) sistem jaringan transportasi darat

- jaringan jalan; adalah jaringan jalan umum yang mengemban

fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, jalan bebas hambatan.

- sistem transportasi darat; meliputi sistem jaringan transportasi

penumpang, sistem jaringan transportasi barang, dan sistem

jaringan transportasi kereta api.



2) sistem jaringan transportasi udara, adalah Bandar Udara

Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah yang mengacu pada

kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara

nasional mengemban fungsi Bandar Udara Militer dan Bandar

Udara Umum.

b. sistem jaringan prasarana energi; meliputi jaringan pipa minyak dan

gas bumi serta jaringan tenaga listrik,

c. sistem jaringan telekomunikasi; meliputi pengembangan jaringan

saluran kabel dan pengembangan jaringan saluran nir kabel.

d. sistem jaringan prasarana sumber daya air,

1) jaringan air bersih; kebutuhan air bersih Kabupaten Sleman sampai

dengan tahun 2029 adalah 166,551,168 meter kubik pertahun

2) jaringan sungai/ air permukaan; terdiri dari Kali Opak, Kali Kuning,

Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau Kali Boyong,

Kali Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih,

Kali Krasak, beserta anak sungai;

3) mata air; terdiri dari 45 (empat puluh lima) buah mata air yang

berada di Kecamatan Pakem, Cangkringan, Turi, Sleman,

Seyegan, Ngaglik, Ngemplak, Mlati dan Depok:

4) embung; sampai dengan akhir tahun perencanaan sebanyak 35

(tiga puluh lima) buah embung

5) jaringan irigasi; terdiri dari 2.065 (dua ribu enam puluh lima) daerah

irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.

e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan,

1) unit pengolahan air minum, untuk melayani Kawasan Perkotaan

Yogyakarta sepanjang Jalan Adisutjipto dari batas kabupaten

sampai dengan Bandar Udara Adisutjipto

2) sistem pengelolaan prasarana drainase,

- pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara

terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang

berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta;



- pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang

berwawasan lingkungan dengan drainase induk Kali Opak, Kali

Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau

Boyong, Kali. Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan,

Kali Putih, Kali Krasak, beserta anak sungai, dan berjenjang

sesuai ordo sungai yang ada.

3) sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah,

- pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah

secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman

yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta;

- pengembangan sambungan rumah yang terintegrasi dengan

sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah Kawasan

Perkotaan Yogyakarta.

- pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan

sistem komunal pada kawasan permukiman dan perumahan.

4) sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah.

- pengembangan tempat penampungan sementara;

- pengembangan tempat pengolah sampah terpadu;

- pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan

Gamping dan Prambanan



Gambar III-1

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman

3.4.3. Pola Ruang Wilayah

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan lindung bawahannya adalah kawasan resapan air yang

berada di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Seyegan,

Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, meliputi lahan seluas 24.889

hektar.

b. Kawasan lindung setempat

1) sempadan sungai Kali Opak, Kali Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali

Gajah Wong, Kali Code atau Kali Boyong, Kali Winongo, Kali

Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih, Kali Krasak, beserta

anak sungai;

2) kawasan sekitar mata air dan embung;

- mata air Kalibanteng, Sempu, Tlogo Nirmolo, Tlogo Putri,

Umbul Wadon, Sumberan di Kecamatan Pakem; mata air



Umbul Lanang, Bebeng, Singlar, Awar-awar, Kaliringin di

Kecamatan Cangkringan; mata air Ngangri Lor di Kecamatan

Turi; mata air Tuk Dandang, Sempor, Kantongan di Kecamatan

Sleman; mata air Mudal II, Mudal III, Jongkang di Kecamatan

Ngaglik, mata air Turgo Rejo, Turgo Gede, Jangkang, Ceper,

Krapyak, Pajangan di Kecamatan Ngemplak; mata air Lebak II,

Nyamplungan, Jongke Lor di Kecamatan Mlati; mata air

Karanggayam di Kecamatan Depok

- kawasan sekitar embung, baik embung yang sudah dibangun

maupun yang akan di bangun.

c. Kawasan lindung pelestarian alam dan cagar budaya

1) kawasan pelestarian alam; adalah kawasan Taman Nasional

Gunung Merapi seluas 1.623 hektar yang berada di Kecamatan

Turi, Pakem, dan Cangkringan.

2) kawasan lindung cagar budaya:

- kawasan situs Kraton Ambarketawang di Kecamatan Gamping.

- kawasan peninggalan arkeologis adalah: antara lain candi

Barong, Ijo, Dawangsari, Miri, Sari Sorogedhug, Bubrah, Singo,

Tinjon, Nogosari, Berbah, Grambyangan, Sawo, Polangan,

Prambanan, Ratu Boko, Sojiwan, Banyunibo, Keblak, Ngaglik,

Keblok, Kelurak, Berkah, Krapyak, Daleman yang terletak di

Kecamatan Prambanan; candi Kalasan, Sambisari, Sari,

Kedulan yang terletak di Kecamatan Kalasan; candi Morangan,

Gebang yang terletak di Kecamatan Ngemplak; candi Wadas

yang terletak di Kecamatan Sleman.

d. kawasan rawan bencana

1) kawasan rawan bencana gunung api, meliputi kawasan rawan

bencana Merapi III, II dan I

2) Kawasan rawan gempa bumi, adalah kawasan yang berada di jalur

patahan Sesar Opak, seluas 5.578 hektar yang tersebar di 17

Kecamatan.



3) Kawasan rawan tanah longsor, adalah kawasan yang memiliki

kemiringan lahan lebih dari 40% dengan jenis tanah redzina dan

litosol, seluas 3.303 hektar, yang berada di Kecamatan Prambanan

dan Gamping.

Gambar III-2

Peta Kawasan Lindung Kabupaten Sleman

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan

basah (21.386 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.172

hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

b. Kawasan peruntukan pertambangan;

- batu kapur di Kecamatan Gamping;

- breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;

- Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean,

Seyegan, dan Prambanan;

- tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, ,

Gamping, Prambanan, dan Berbah;



- pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten

Sleman.

c. Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar di

Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan

d. Kawasan permukiman; meliputi kawasan permukiman perdesaan

(10.733 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar)

yang tersebar di 17 kecamatan.

e. Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam, tema

wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.

f. Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (4.167 hektar) di Kecamatan

Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.

g. Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi

- Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon

Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;

- Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan

- Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional

Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Adisutjipto di Kecamatan

Depok dan Berbah.



Gambar III-3

Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Sleman

3.4.4. Kawasan Strategis Wilayah

1. Kawasan strategis pertahanan keamanan; adalah kawasan Bandar Udara

Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Angkatan Udara (AU) Adisutjipto.

2. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

a. Kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah adalah

kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis seluas 4.886 hektar

yang berada di Selatan Selokan Mataram, di Kecamatan Moyudan,

Minggir, Godean, Seyegan, Mlati, dan Tempel.

b. Kawasan Perkotaan Yogyakarta adalah kawasan perkotaan

Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan

Yogyakarta (KPY)

3. Kawasan strategis sosial dan budaya, adalah kawasan peninggalan

arkeologis berupa situs peninggalan purbakala Kawasan Candi

Prambanan di Kecamatan Prambanan.



4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; meliputi

Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan resapan air.

3.5. Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan

berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada

lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah.

Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting

didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya

analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses

perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu strategis

yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda adalah

sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;

2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan

pembangunan daerah;

3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan

dan tingkatan belum optimal;

4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan

kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam

merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun

kedepan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan

inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan

teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta

koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan



harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai

berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan

pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang

berlaku.

2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan

pembangunan daerah.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah.

5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana

dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran.

6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan

dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian

(skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi,

serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.

3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,

dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang

menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Hasil analisis

lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan

pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan

internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan

penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian

dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :



1. Analisis Lingkungan Internal Tabel 3.1.

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda Sleman

No Kekuatan No Kelemahan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Suasana kerja yang demokratis dan dinamis Sarana dan prasarana kerja memadai Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis Akses terhadap informasi pembangunan tinggi Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai

1. 2. 3. 4. 5.

Kompetensi pegawai belum optimal Disiplin kerja aparat kurang optimal Tatalaksana organisasi belum tersedia Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal Kualitas data dan sistem informasi belum optimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 3.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda Sleman

No Peluang No Tantangan 1.

2.

3.

4.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan

1. 2. 3. 4.

Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras



3. Analisis Strategi dan Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh,

meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional.

Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan

Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta

Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan

demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali

dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda Kabupaten Sleman.

a. Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pengendalian pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan .

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan

informasi dalam perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran

Bappeda yang cukup strategis.

b. Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan

aspirasi masyarakat.

2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam

memanfaatkan produk-produk perencanaan.

3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk

mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.

4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi

peraturan perundangan yang tidak selaras.

c. Kelemahan-Peluang (W-O)

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan

kompetensi pegawai.

2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu

pengetahuan, dan informasi.



3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi

antar instansi.

4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan

kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi

tuntutan dan aspirasi masyarakat.

2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi

tuntutan dan aspirasi masyarakat .

3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan

produk-produk perencanaan.

4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak

kebijakan penataan pegawai.



Tabel 3.3. ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF DAN PILIHAN DENGAN ANALISIS SWOT

ALI

ALE

KEKUATAN (S) 1. Suasana kerja yang demokratis dan dinamis 2. Sarana dan prasarana kerja memadai 3. Tingkat pendidikan SDM yang cukup

memadai 4. Peran instansi dalam perumusan kebijakan

cukup strategis 5. Akses terhadap informasi pembangunan

tinggi 6. Kemampuan menggalang partisipasi

pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai

KELEMAHAN (W)

1. Kompetensi pegawai belum optimal 2. Disiplin kerja aparat kurang optimal 3. Tatalaksana organisasi belum tersedia 4. Sistem monitoring dan evaluasi belum

optimal 5. Kualitas data dan sistem informasi belum

optimal

PELUANG (O)

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi

2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi

3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain

4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan

S – O

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis.

W – O

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak

lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.

3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.

4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.



ANCAMAN (T)

1. Tuntutan dan aspirasi

masyarakat semakin meningkat dan beragam

2. Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal

3. Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal

4. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras

S – T

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk

memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan.

3. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.

4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

W – T

1. Menyediakan tata laksana organisasi

untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat .

3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan.

4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.



3.5.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan

strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang

cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu

Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua

unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai

faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi,dan

misi Bappeda Kabupaten Sleman.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode

profesional judgement maka terdapat 16 strategi pilihan atau Analisis

Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pengendalian pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi

dalam perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran

Bappeda yang cukup strategis.

5. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi

masyarakat.

6. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam

memanfaatkan produk-produk perencanaan.

7. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk

mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.

8. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi

peraturan perundangan yang tidak selaras.

9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan

kompetensi pegawai.



10. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu

pengetahuan, dan informasi.

11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar

instansi.

12. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama

dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan

aspirasi masyarakat.

14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan

dan aspirasi masyarakat .

15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-

produk perencanaan.

16. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan

penataan pegawai.

3.5.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal

maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa faktor

Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, korrdinasi dan kerjasama.

FPK III Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.

FPK IV Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.


Documents

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sleman Page III - 1 BAB III