Rencana Strategis 2015 - Badan Pengawas Obat dan Makananpom.go.id/ppid/2015/rbalai/sofifi.pdf · usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi

Rencana Strategis 2015 - 2019

BPOM di SOFIFI

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga

perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019

tanggal 8 Januari 2015 maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun

2015-2019.

Balai POM di Sofifi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagai

Unit Pelaksanaan Teknis Badan POM berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang

memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode

2015-2019.

Mengacu kepada Rencana Strategi Badan POM 2015 – 2019, maka pada Renstra

Balai POM di Sofifi tahun 2015-2019 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9

(Sembilan) indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolok ukur capaian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan selama tahun 2015 – 2019. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis

Balai POM di Sofifi 2015 – 2019 diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja pengawasan

Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat di Provinsi Maluku Utara melalui

penguatan Sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko; mewujudkan kemandirian

pelaku usaha dalam jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan

dengan pemangku kepentingan; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai BPOM.

Penyusunan renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan melalui

pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-

up). Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2015-2019 ini

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2015-

2019.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Jakarta, Februari 2015

Kepala Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Sofifi

Drs. Karim Latuconsina,M.Kes


BPOM di SOFIFI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, memberikan amanat bahwa pererncanaan pembangunan disusun secara periodik

meliputi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20

tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan

tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 memiliki maksud untuk memberikan arah

sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia

usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi

menjadi empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), salah

satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN

2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk

lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan

keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-

program prioritas Pemerintah, Balai POM di Sofifi sesuai kewenangan, tugas pokok dan

fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Sofifi untuk periode 2015-2019.

Penyusunan Renstra Balai POM di Sofifi ini berpedoman pada RPJMN Periode 2015-2019.

Proses penyusunan Renstra Balai POM di Sofifi periode 2015-2019 dilakukan sesuai dengan

amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja

periode 2010-2014 serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra BPOM.

Selanjutnya Renstra Balai POM di Sofifi periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan


BPOM di SOFIFI

Kinerja Balai POM di Sofifi dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kondisi umum Balai POM di Sofifi pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan

pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

A. Peran Balai POM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Balai POM di Sofifi adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Keputusan

Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan perubahan terakhir

Nomor HK.00.05.21.3546 tahun 2009 mempunyai Tugas Pokok untuk melaksanakan

kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan

berbahaya.

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang

bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan

makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen

yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Perubahan Ketujuh Atas Keppres 103 Tahun 2001.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pembentukan

Balai POM di Sofifi maka Balai POM di sofifi pada akhir tahun 2014 telah berpisah

dengan Balai Besar POM di Manado, tetapi karena pemisahan terjadi pada akhir tahun

2014 maka anggaran untuk Balai POM di sofifi masih melekat di BBPOM di manado.

Balai POM di Sofifi menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan rencana dan program

pengawasan obat dan makanan; (2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium,

pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya; (3)

Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara

mikrobiologi; (4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan

pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi; (5) Pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; (6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana

produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan; (7) Pelaksanaan

kegiatan layanan informasi konsumen; (8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian

obat dan makanan; (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; (10)


BPOM di SOFIFI

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang

tugasnya

Badan POM mempunyai 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga Badan POM, yakni:

(1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum beredar (pre-market)

melalui: a) Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan yang diselesaikan tepat

waktu; b) Perkuatan standar, regulasi dan pedoman pengawasan Obat dan Makanan serta

dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang

berlaku; c) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam

rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution

Practice (GDP) terkini; d) Penguatan kapasitas laboratorium Badan POM. (2)Pengawasan

Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui: a) Pengambilan

sampel dan pengujian; b)Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi

Obat dan Makanan di seluruh Indonesia oleh 33 BB/BPOM, termasuk Pasar Aman dari

Bahan Berbahaya; c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat

dan Makanan di Pusat dan Balai. (3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi

Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan

Makanan di Pusat dan Balai melalui: a) Public Warning; b) Penyuluhan kepada

masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan

Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan Badan

POM Sahabat Ibu, dan advokasi kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada Badan POM sebagai lembaga pemerintah

yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Badan POM

idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang bergerak

ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan.

Provinsi Maluku Utara yang beribukota Sofifi terletak diantara 3º Lintang Utara-3º

Lintang Selatan dan antara 124º - 129º Bujur Timur. Berbatasan dengan Samudera

Pasifik di sebelah utara, Laut Seram di sebelah selatan, sebelah barat dan timur masing-

masing berbatasan dengan Laut Maluku dan Laut Halmahera.

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 805 pulau

baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Pulau-pulau besar diantaranya adalah

Pulau Halmahera, Pulau Morotai, Pulau Obi, Pulau Bacan, dan Pulau Taliabu. Sedangkan

pulau-pulau kecil diantaranya Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Makian, dan Pulau

Kayoa. Diantara pulau-pulau tersebut hanya 82 pulau (10,2 %) yang telah dihuni, dan

sekitar 723 pulau (89,9%) yang belum berpenghuni. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara


BPOM di SOFIFI

adalah 145.801,10km² yang terdiri atas luas lautan ±100.731,44 (69%) dan luas daratan ±

45.069,66km² (31%).

Balai POM di Sofifi mempunyai kedudukan dan catchment area di Provinsi Maluku

Utara. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Balai POM di Sofifi

mempunyai wilayah kerja10 Kabupaten/Kota terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten di

Provinsi Maluku Utara yang meliputi:. Peta Catchment Area Balai POM di Sofifi dapat

dilihat pada gambar 1.1.

1. Kota Ternate

2. Kota Tidore Kepulauan

3. Kabupaten Halmahera Barat

4. Kabupaten Halmahera Utara

5. Kabupaten Kepulauan Morotai

6. Kabupaten Halmahera Timur

7. Kabupaten Halmahera Tengah

8. Kabupaten Halmahera Selatan

9. Kabupaten Kepulauan Sula

10. Kabupaten Taliabu

Gambar 1.1.

Peta Wilayah Administratif Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

Dengan luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10km² yang terdiri atas luas lautan

±100.731,44 (69%) dan luas daratan ± 45.069,66km² (31%) Dengan luas wilayah dan sulitnya


BPOM di SOFIFI

menjangkau Catchment area tersebut, kesempatan untuk tumbuhnya lokasi perdagangan

baru semakin terbuka. Akses keluar dan masuk wilayah Maluku Utara semakin mudah

didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Kondisi seperti ini

mengakibatkan volume produk obat dan makanan di wilayah Maluku Utara semakin

meningkat. Di sisi lain, produk-produk substandar, produk palsu maupun produk yang

mengandung bahan berbahaya semakin mudah masuk di kalangan masyarakat Maluku

Utara.

Kondisi tersebut menuntut adanya sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif

dan optimal dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang beresiko terhadap

kesehatan. Balai POM di Sofifi melakukan upaya peningkatkan cakupan pengawasan

sarana distribusi berdasarkan analisis resiko serta meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Dalam organisasi, diperlukan komitmen dalam pengembangan kompetensi SDM,

kualitas pengujian laboratorium dan penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten.

Di sisi lain, perkembangan modernisasi suatu bangsa akan berpengaruh pada pola

hidup masyarakat. Dengan perkembangan modernisasi atau pola hidup tersebut

menjadikan sulit bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, terutama

pemenuhan standar kesehatan.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Stuktur Organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala

BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala

BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor

05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.


BPOM di SOFIFI

BALAI PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1.2,

Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Sofifi sesuai dengan peran dan

fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang dimiliki dengan kompetensi yang baik. Jumlah

SDM yang dimiliki Balai POM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi

pengawasan Obat dan Makanan adalah sejumlah 13 orang, yang tersebar di unit kerja.

Adapun jumlah pegawai Balai POM di Sofifi berdasarkan tingkat pendidikan dapat

dijelaskan pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Profil Pegawai Balai POM di Sofifi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

No Unit Kerja

Pendidikan Juml per Bid/Sub

S2 Apt S1 D3 SMF/ SMAK

SLTA SD

1 Kepala 1 - - - - - - 1

2 Staf BPOM di Sofifi - 6 3 - - - - 9

3 Pramubakti - - - - - 4 - 4

Jumlah per Pendidikan/

Total 1 5 3 - - 4 - 14

Catatan : Struktural BPOM di Sofifi belum terbentuk.

SEKSI PENGUJIAN

PRODUK TERAPETIK,

NARKOTIKA, OBAT

TRADISIONAL, KOSMETIK

KOMPLEMEN

SEKSI PENGUJIAN

PANGAN, BAHAN

BERBAHAYA DAN

MIKROBIOLOGI

SEKSI PEMERIKSAAN,

PENYIDIKAN, SERTIFIKASI

DAN LAYANAN

INFORMASI KONSUMEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL POS POM TERNATE

SUBBAGIAN TATA

USAHA


BPOM di SOFIFI

Gambar 2 Profil Pegawai Balai POM di Sofifi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 2 diatas dirasakan bahwa untuk menghadapi

perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis khususnya perubahan lingkungan

strategis eksternal maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM

agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa

mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.

C. Hasil Capaian Kinerja Pos POM Ternate periode 2014

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai POM di sofifi

mengacu pada keberhasilan Besar POM di Manado sebagai induk asal Balai POM di

Sofifi hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai

sasaran strategis pada Tabel 2.1 di bawah ini.

0

1

2

3

4

5

6

S2 Apt S1 SMF/SMK SD


BPOM di SOFIFI

Tabel 2 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Manado Periode 2010-2014

NO Indikator

T*)

Tahun 2014 Tahun

2013

Tahun

2012

Tahun

2011

Tahun

2010

2014 R

**)(%)

%C***)

R (%) R (%) R (%) R (%)

thd 2014

1 Persentase kenaikan Obat

yang memenuhi standar 0,4 5,16 1290 4,44 5,64 5,65 baseline

2 Persentase kenaikan Obat

tradisional yang memenuhi

standar

0,4 24,48 6120 24,70 19,92 24,68 baseline

3 Persentase kenaikan

kosmetik yang memenuhi

standar

0,4 4,61 1152,5 4,51 4,52 4,55 baseline


suplemen makanan yang

memenuhi standar

0,4 4,90 1225 4,70 4,80 4,90 baseline


makanan yang memenuhi

standar

8 20,07 250,875 12,63 15,36 8,10 baseline

6 Proporsi obat yang

memenuhi standard (aman,

manfaat, dan mutu)

99,84 99,26 99,42 98,74 99,84 99,75 94,00

7 Proporsi obat tradisional

yang mengandung Bahan

Kimia Obat (BKO)

0,55 0,42 100,13 0 4,88 0,22 75

8 Proporsi kosmetik yang

mengandung bahan

berbahaya

0,28 0,29 99,99 0,19 0,28 0,35 95

9 Proporsi suplemen

makanan yang tidak

memenuhi syarat keamanan

4,4 0 104,60 0 0 0 95

10 Proporsi makanan yang

memenuhi syarat 85,3 96,17 112,74 88,93 91,56 84,20 76

Sebagaimana tabel 1.2 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 2010-2014

tersebut di atas, kinerja BBPOM di Manado telah menunjukkan perbaikan yang semakin

signifikan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja BBPOM di Manado sesuai dengan

tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Adapun penjelasan

pencapaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: Untuk indikator

kinerja Obat yang beredar telah memenuhi syarat tercapai sebesar 99,84%, sedangkan

Obat Tradisional beredar telah tercapai memenuhi syarat 99,58%. Untuk kinerja

Kosmetik beredar telah memenuhi syarat sebesar 98,71%, dan kinerja Suplemen

Makanan tercapai sebesar 100%, dan Makanan beredar yang memenuhi syarat sebesar


BPOM di SOFIFI

96,17%. Capaian yang tinggi (>100%) tidak dapat disimpulkan bahwa kinerja BBPOM di

Manado telah luar biasa. Justru ini menunjukan keterbatasan BBPOM di Manado dalam

perencanaan dan penetapan target. Oleh karena itu hal ini akan menjadi fokus perbaikan

dalam Renstra 2015-2019 ke depan, yaitu dalam menetapkan baseline data dan laju

kenaikan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tetap

menjadi mainstreaming di Renstra 2015-2019. Di bawah ini pada gambar 1.3 dapat dilihat

secara grafik pencapaian kinerja BBPOM di Manado dari tahun 2010-2014.


BPOM di SOFIFI

Dari Gambar 1.3a sampai 1.3e dapat dilihat hasil pengawasan Obat dan Makanan

selama tahun 2010-2014. Persentase/proporsi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

pada tahun 2014 cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010. Namun, jika

dibandingkan terhadap tahun 2011 Persentase/proporsi Obat dan Makanan yang

memenuhi syarat pada tahun 2014 cenderung mengalami penurunan. Di sisi lain, saat ini

masih dijumpai produk Obat dan Makanan illegal/palsu/substandar.

Tabel 1.2. Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Periode 2010-2014

NO Indikator

Tahun 2014

Target Realisasi

%

1 Jumlah sampel yang diuji 105 100

2 Persentase Cakupan pengawasan sarana

produksi obat dan makanan 11 36,36%

3 Persentase Pengawasan Sarana Distribusi

Obat dan Makanan 180

100% ( 284

Sarana)

4 Persentase Jumlah Penandaan/ Label Iklan

Obat dan Makanan yang diawasi 150 100% (160)

5 Persentase Jumlah perkara dibidang Obat dan

Makanan 1 100%

Sebagaimana tabel 1.2 terkait pencapaian kinerja, Balai POM di Sofifi menggunakan

hasil capaian Pos POM Ternate pada tahun 2014, Dari Hasil capaian Pos POM di Ternate

menunjukkan bahwa Pos POM di Ternate dengan keterbatasan SDM dan luasnya

catchment area telah memperlihatkan hasil pengawasan yang hampir sesuai target hal ini

sesuai dengan tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Adapun

penjelasan pencapaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: Untuk

Indikator Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan Pos POM

Ternate hanya mencapai realisasi 36,36% karena terbatasnya jumlah sarana produksi

yang tersebar di berbagai catchment area provinsi Maluku Utara sehingga dengan

keterbatsan anggaran kami sulit untuk realisasikan capaian target. Untuk indikator

cakupan Pengawasan sarana distrbusi obat dan makanan Pos POM mencapai realisasi

lebih dari 100% dari target 180 sarana yang diberikan oleh BBPOM di Manado. Capaian


BPOM di SOFIFI

yang tinggi (>100%) tidak dapat disimpulkan bahwa kinerja BPOM di Sofifi telah luar

biasa. Justru ini menunjukan keterbatasan BPOM di Sofifi dalam perencanaan dan

penetapan target. Oleh karena itu hal ini akan menjadi fokus perbaikan dalam Renstra

2015-2019 ke depan, yaitu dalam menetapkan baseline data. Berdasarkan hasil tersebut,

pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi mainstreaming di Renstra 2015-2019.

Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan yang

dilakukan oleh Badan POM selama ini harus terus ditingkatkan. Perkuatan pengawasan

post market merupakan hal yang tak dapat dielakkan lagi.

Pencapaian selama 2010 – 2014 relative tinggi, namun untuk lima tahun ke depan,

tantangan akan Harmonisasi ASEAN serta Perdagangan Bebas ASEAN akan memicu

lalulintas barang masuk ke Indonesia akan mengalami peningkatan. Tidak terkecuali

produk berupa obat-obatan, kosmetik, obat tradisonal, suplemen makanan serta makanan

yang menjadi ruang lingkup kerja BPOM di Sofifi. Terlebih dari sisi geografis Maluku

utara dimana salah satu kabupatennya yaitu Kabupaten Morotai yang berbatasan dengan

Negara Filipina dan Kep. Palau tak terelakan akan ada lalulintas barang yang cukup

besar. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM di Sofifi untuk melindungi masyarakat dari

produk obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan serta makanan yang

berbahaya bagi kesehatan.

E. Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BPOM tersebut di atas telah

diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun

demikian, upaya tersebut

masih menyisakan

permasalahan yang

belum sepenuhnya sesuai

dengan harapan

masyarakat, antara lain:

(1) belum sepenuhnya

tercapai penapisan

produk dalam rangka

pengawasan Obat dan

Makanan sebelum


BPOM di SOFIFI

beredar (pre-market), (2) belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca

beredar di masyarakat (post-market) dan (3) belum efektifnya pemberdayaan masyarakat

melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas

terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran BPOM

dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian

kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.4 terdapat diagram

yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan

tupoksi dan kewenangan BPOM sebagai berikut:

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BPOM di Sofifi

sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penguatan,

baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar

pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya

proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu

serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BPOM

sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat

dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam

memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan

kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,

3. Penguatan kapasitas kelembagaan BPOM, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan sumber daya.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, BPOM perlu terus

melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi,

khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan

fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang

sangat cepat, menuntut BPOM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam

pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan

etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan

pembangunan kesehatan nasional.


BPOM di SOFIFI

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus

besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan

jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan

arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai

sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change),

ketegangan lintas-batas antarnegara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit,

mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh BPOM. Hal ini menuntut

peningkatan peran dan kapasitas instansi BPOM dalam mengawasi peredaran produk

Obat dan Makanan.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh

BPOM terdiri atas 2 (dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan

yang akan diulas disini adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan terkait globalisasi, akan diulas tentang perdagangan

bebas, komitmen internasional, perubahan iklim, MEA dan demografi. Isu-isu tersebut

saling terkait satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi

peran BPOM baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa

Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan

pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem

nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem

kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang

dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan

sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan

tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak

(pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan

kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk

pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan

peran serta masyarakat melalui Posyandu.


BPOM di SOFIFI

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan

pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau BPOM untuk

makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan

yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin

mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat

tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat.

Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan ke depan

yang akan dihadapi oleh BPOM dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan

bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa

permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu

obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat

yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi dalam

hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya penggunaan

jamu dan obat-¬obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat

diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu

pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali.

Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya

perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan

kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan

gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk

dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang

beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama

ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan

pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat.

Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat

mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk

perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan


BPOM di SOFIFI

dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem

ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun

usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends)

dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak

langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah

meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam

maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi supplier

obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan

diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya

peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan.

Sementara dampak tidak langsungnya diasumsikan adalah terjadinya peningkatan

konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dampak lain adalah banyak industri

farmasi yang akan melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas

produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Adanya peningkatan kapasitas dan

fasilitas tersebut, maka akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini peran BPOM akan semakin

besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi

CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar.

Dengan penerapan SJSN, maka akan banyak industri farmasi yang harus

melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Sampai dengan tahun

2014, industri farmasi yang melakukan sertifikasi CPOB baru sekitar 207 sarana.

Selain itu, dengan meningkatnya variasi obat sebagai implikasi penerapan SJSN,

BPOM juga dituntut harus lebih intensif dalam melaksanakan pengawasan post-

market terhadap mutu obat beredar termasuk farmakovigilan utamanya Monitoring

Efek Samping Obat (MESO).

3. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang

mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya,

teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya


BPOM di SOFIFI

teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini

dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era

globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan

kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga

mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut

telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional,

khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas

(Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam,

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-

China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

(AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free

Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade

Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut

membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan

daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN

sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka

peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan

sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran

domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut.

Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun

2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan

dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar

negeri.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional

khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan

harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat kita

dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan

negara-negara lain tersebut.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah

obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain,

merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan

bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari

luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi.


BPOM di SOFIFI

Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam

mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi

saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah

yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh

perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan

semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan

yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di

pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk

mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga menyebabkan harga

obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga

masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi.

Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya

pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat

yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal

ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (World Health

Organization), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan

mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini

menjadi tantangan yang sangat serius bagi BPOM sebagai lembaga negara yang

bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang

beredar di masyarakat.

Menurut data BPOM tahun 2014, jumlah perusahaan farmasi di Indonesia

mencapai 207 perusahaan, sebanyak 34 di antaranya merupakan perusahaan

multinasional. Rata-rata penjualan obat di tingkat nasional selalu tumbuh 12-13%

setiap tahun dan lebih dari 70% total pasar obat di Indonesia merupakan perusahaan

nasional. Namun, ketergantungan impor bahan baku obat masih sangat tinggi,

bahkan 95-96% diimpor dari China, India dan Eropa.

Produksi domestik untuk bahan baku obat juga masih sangat kecil. Meskipun

Indonesia mampu memproduksinya, sampai saat ini kebanyakan masih belum dapat

bersaing dengan produk impor. Jumlah industri farmasi nasional cukup besar

dengan kapasitas produksi sebesar 3% dari kapasitas total dunia. Namun, disisi lain,

pasar farmasi Indonesia relatif kecil yaitu sekitar 0,2% dari total pasar dunia


BPOM di SOFIFI

(Kardono, 2004). Apabila terjadi kenaikan drastis harga obat yang berakibat

menurunnya daya beli masyarakat, hal ini akan membuat masyarakat lebih sulit

untuk mendapatkan obat, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesehatan

masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain produsen farmasi, Indonesia juga memiliki pasar pengobatan tradisional

yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 900 industri skala kecil dan 130 industri

skala menengah obat tradisional, namun baru 69 yang memiliki sertifikat Cara

Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Padahal Indonesia memiliki sekitar 9.600

tumbuhan yang memiliki potensi untuk dijadikan bahan obat. Setidaknya terdapat

sekitar 300 jenis tumbuhan yang telah digunakan sebagai bahan dasar industri obat.

Dengan melihat besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka

pemerintah harus selalu mendukung dan melindungi industri farmasi di Indonesia.

Dengan adanya Free Trade Area (FTA), maka pemerintah harus mengembangkan

kesiapan industri farmasi untuk dapat mendukung pemerataan, keterjangkauan dan

ketersediaan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat sehingga mampu bersaing

dengan produk obat dari luar negeri.

4. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian

khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat

mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat,

bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri

makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting

sebagai pemasok pangan dunia.

Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan sub-sektor makanan,

minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet

terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari BPOM untuk

mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu

hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri

obat-obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal.

Ekonom Faisal Basri dalam Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa

industri makanan dan minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman

serta peringkat pertumbuhan industri. Namun hasil peningkatan ini masih perlu

didukung dengan peran teknologi (inovasi produk, kemasan dan lainnya),


BPOM di SOFIFI

infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang terkait industri

makanan dan minuman), health and primary education (sumber daya manusia

Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari BPOM akan semakin berat dan sangat

dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan

berbahaya bagi tubuh.

Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya

bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut

diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan

mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for

Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan

kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim,

Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang

perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya

Demam Berdarah Dengue, Malaria dan Tuberkulosis. Jadi di Indonesia, terdapat

tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan

perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare.

Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak

ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan

(ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim,

diperlukan peranan dari BPOM dalam mengawasi peredaran varian produk obat

yang baru dari jenis penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam negeri,

maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga

diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling

banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari BPOM melakukan

pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

5. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi,

yakni pendapatan perkapita sebesar USD 3000 tahun 2010 dan diproyeksikan pada

tahun 2025 mencapai USD 14.250–15.500 (Bappenas; 2012) dan telah menjadi 10

(sepuluh) besar negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Indikator ini

menunjukan besarnya daya beli yang ada pada masyarakat Indonesia. Secara teori


BPOM di SOFIFI

dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi

masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas.

Berdasarkan data konsumsi obat yang dilakukan masyarakat Indonesia pada

Gambar 1. 5, sebagian besar penduduk masih banyak yang mengkonsumsi obat

modern dibandingkan dengan obat tradisional. Konsumsi obat modern pada tahun

2012 mencapai 91,40%, sedangkan obat tradisional hanya sebanyak 24,33%.

Beberapa penyakit degeneratif, yakni penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia

justru banyak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang relatif lebih

lama.

Gambar 1.5 Persentase Penduduk yang Mengkonsumsi Obat Modern dan Tradisional

Sumber: Susenas BPS 2009-2012

Untuk itu, dengan banyaknya konsumsi obat modern yang dilakukan

masyarakat, maka perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari

BPOM.

6. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk

tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49%

pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk

Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa. Dari gambar 1. 6 di bawah

ini, dapat dilihat bahwa jumlah populasi terbesar berada pada kelompok umur

remaja 15-19 tahun, namun menunjukan tren penurunan. Sementara usia produktif

antara 30-54 tahun justru menunjukan tren meningkat dari waktu ke waktu.

Sedangkan usia 55-64 tahun dan usia di atas 65 tahun menunjukan tren yang

meningkat tetapi dengan jumlah yang berbeda. Semakin meningkat usia harapan

hidup, artinya tingkat kesehatan masyarakat juga semakin meningkat.

91,63% 90,76% 90,96% 91,40%

22,24% 27,57%

23,63% 24,33%

0,00%

30,00%

60,00%

90,00%

2009 2010 2011 2012

Obat Modern

Obat Tradisional


BPOM di SOFIFI

Gambar 1.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur Tahun

2009-2013

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2000-2013

Indonesia sebagai negara ke-4 dengan populasi lanjut usia tertinggi, yakni 9,079

juta tahun 2010 dan akan naik pada tahun 2020 menjadi 29,047 juta (BPS Proyeksi

Penduduk Indonesia tahun 2010). Maka perubahan pola beban penyakit untuk kaum

lansia dengan beban yang lebih kronik dan membutuhkan layanan kesehatan pada

jangka panjang yang lebih berkualitas.

Secara umum, bahwa transisi demografi juga akan menimbulkan efek pada

transisi kesehatan di masyarakat, sehingga terjadi peningkatan dalam penggunaan

layanan kesehatan baik secara personal, korporat maupun masyarakat luas. Efek ini

akan dapat mempengaruhi besarnya beban fasilitas kesehatan dan sistem jaminan

kesehatan masyarakat Indonesia, dan sekaligus akan menambah beban kerja dari

BPOM sebagai pengawas di bidang Obat dan Makanan.

Konsumsi obat baik farmasi maupun herbal serta bahan makanan akan cukup

besar pada kelompok usia produktif, karena pola hidup dan orientasi konsumsi juga

akan mengarah pada kesehatan pada jangka panjang dan juga penampilan, sehingga

vitamin dan suplemen kesehatan menjadi komponen obat yang cukup besar

konsumsinya. Hal ini menjadi tambahan tugas bagi BPOM untuk melakukan

penilaian dan pengawasan terhadap berbagai jenis obat dan suplemen yang semakin

bervariasi dan meningkat jumlahnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin

bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan terhadap produk Obat

dan Makanan juga akan semakin meningkat. Jika permintaan terhadap produk Obat

dan Makanan semakin meningkat, maka penawaran dari produk Obat dan Makanan

juga akan meningkat. Potensi pasar yang besar membuat para produsen Obat dan

Makanan baik lokal maupun internasional semakin meningkatkan volume produksi

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

jum

lah

pe

nd

ud

uk

(dal

am

00

0)

Kelompok Umur

2009

2010

2011

2012

2013


BPOM di SOFIFI

maupun variasinya. Bertambahnya jumlah volume produksi dan variasi Obat dan

Makanan ini tentunya menuntut semakin besarnya peran BPOM dalam proses

penilaian dan pengawasannya. Kurangnya pemenuhan GMP (Good Manufacturing

Practice) oleh produsen dalam memproduksi Obat dan Makanan menjadi tantangan

BPOM dalam melakukan pengawasan.

Peningkatan jumlah penduduk jika ditata dengan baik akan menjadi potensi

berupa sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi (yaitu dengan adanya

bonus demografi). Kondisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah

untuk dapat memanfaatkan fase Bonus Demografi di Indonesia untuk menciptakan

aktivitas ekonomi yang sangat besar dan mampu memberikan kontribusi yang besar

juga dalam APBN.

Berdasarkan peta demografi, penduduk Indonesia dalam usia produktif telah

mencapai 80%. Penduduk ini telah memiliki daya beli lebih tinggi ditambah dengan

kenaikan jumlah penduduk kelas menengah (middle class) yang terjadi pada tahun

2040. Laporan Mc Kinsey (2012) menunjukkan bahwa kelompok middle class atau

consuming class Indonesia naik dari waktu ke waktu, yakni tahun 2010 hanya 45

juta orang, maka proyeksi tahun 2020 naik menjadi 85 juta orang dan pada tahun

2030 sudah mencapai 135 juta orang. Kelompok ini akan banyak mempengaruhi

pola konsumsi Obat dan Makanan serta gaya hidup masyarakat Indonesia.

Syarat agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan baik adalah dengan

mempersiapkannya dari mulai perencanaan sampai dengan implementasinya di

tingkat lapangan. Persiapan ini antara lain melalui: a) Peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat termasuk jaminan mutu Obat; b) Peningkatan kualitas dan

kuantitas pendidikan; c) Pengendalian jumlah penduduk; d) Kebijakan ekonomi

yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar, serta keterbukaan

perdagangan dan tabungan nasional.

Di samping menyiapkan pemanfaatan Bonus Demografi, juga sudah harus mulai

dipikirkan permasalahan-permasalahan yang timbul pasca berakhirnya masa Bonus

Demografi, dimana jumlah lansia meningkat.

7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan

sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan

perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan

kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan.


BPOM di SOFIFI

Desentralisasi di bidang kesehatan belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan

sehingga belum secara optimal memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula

sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan

menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat

dan daerah. Desentralisasi di bidang kesehatan belum berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Untuk itu kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-

undangan merupakan tantangan yang sangat penting. Hal ini berdampak pada

pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal

batas wilayah (borderless) sehingga perlu adanya one line command (satu

komando), apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi

syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama

dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat

dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi BPOM berjalan dengan baik, diperlukan

komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk

menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (sound

governance). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang

kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara

pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang

dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

8. Perkembangan Teknologi

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik, namun

penyediaan bahan baku obat yang diperoleh dari impor mencapai 96% dari

kebutuhan. Padahal Indonesia memiliki 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai

efek pengobatan, dan baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan

baku. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan produk obat, BPOM

dapat mendorong industri farmasi untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku

obat dalam negeri.


BPOM di SOFIFI

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi.

Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa

pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi

Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak

pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan

distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin

cepat, sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya.

Selain itu, teknologi pangan juga semakin berkembang. Adanya perubahan iklim

juga ikut mendorong berbagai inovasi perkembangan teknologi menciptakan

rekayasa genetika dan varian makanan yang terkadang tingkat keamanannya belum

teruji. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi BPOM dalam menghadapi hal

tersebut.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM

untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan

jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, teknologi

informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan

transaksi produk Makanan dan Obat secara online, yang tentu saja juga perlu

mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

9. Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats/SWOT)

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan di

atas baik secara internal maupun eksternal, maka BPOM harus melakukan upaya-

upaya agar pengaruh lingkungan khususnya eskternal dapat menjadi suatu peluang

dan meminimalkan ancaman yang dapat mempengaruhi peran BPOM sebagai

lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap Obat dan

Makanan.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan identifikasi

kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga dari

analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan BPOM kedepan, agar

dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran organisasi BPOM dalam Renstra Periode

2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. KEKUATAN (STRENGTHS)

Balai POM di Sofifi memiliki kualitas SDM yang sangat memadai

khususnya tenaga-tenaga yang kompeten dalam melakukan pengujian/penilaian


BPOM di SOFIFI

dan pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Didukung dengan

Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan penilaian/pengujian dalam

pengawasan atas Obat dan Makanan sehingga seluruh penilaian/pengujian

tersebut telah memiliki standar baku baik untuk obat dan makanan juga faktor-

faktor mutu lainnya seperti standar distribusi dan standar produk pangan

lainnya.

Balai POM di Sofifi memiliki jaringan (networking) yang kuat dengan

pemerintah daerah sebagai pijakan dalam mendorong tugas-tugas sebagai

Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat menjadi lancar. Dukungan

Pemerintah Propinsi Maluku Utara selama ini telah terlaksana dengan baik,

dimana ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan penting dengan provinsi

maupun kabupaten kota yang di selenggarakan oleh BPOM di Sofifi

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara berpartisipasi aktif mensukseskan

kegiatan BPOM di Sofifi yang bersinergis dengan Program Keamanan Pangan

dan Obat. Selain itu, Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai POM di

Sofifi menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi serta

tujuan dari peran BPOM dalam memberikan kontribusi pembangunan kesehatan

masyarakat.

BPOM saat ini memiliki kualitas SDM yang sangat memadai, khususnya

tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian/penilaian dan

pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Pelayanan ini sangat mutlak

harus memiliki integritas karena dampak pelayanan yang diberikan oleh BPOM

terhadap penilaian/pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh

masyarakat.

Sebagai lembaga setingkat Kementerian, BPOM sendiri juga memiliki

jaringan (networking) yang kuat dengan lembaga-lembaga, baik di pusat,

daerah, bahkan internasional. Jaringan yang kuat dan luas ini sangat strategis

posisinya dalam mendukung tugas-tugas pokok BPOM. Di sisi lain, BPOM

telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan

atas Obat dan Makanan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan tersebut telah

memiliki standar baku, baik untuk Obat dan Makanan, juga faktor-faktor mutu

lainnya, seperti standar produksi dari industri farmasi, standar distribusi dan

standar produk pangan lainnya.


BPOM di SOFIFI

Dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi BPOM, komitmen

pimpinan menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi

serta tujuan dari peran BPOM dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan

kesehatan masyarakat.

b. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

Saat ini SDM BPOM sudah memiliki kualitas yang memadai, namun dari

sisi kuantitas SDM BPOM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan

tugas dan fungsi sebagai BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem

manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat

organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja

belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem

manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan sarana

dan prasarana yang sangat memadai. Hal ini juga untuk mengimbangi peredaran

Obat dan Makanan yang semakin canggih. Untuk itu, penyiapan sarana dan

prasarana yang memadai tersebut menjadi mutlak dilakukan dalam mendukung

tugas pokok dan fungsi BPOM. Di samping itu, untuk mendukung pelaku usaha

dalam melakukan pendaftaran (registrasi) dan penyebarluasan informasi

mengenai Obat dan Makanan perlu didukung dengan teknologi informasi yang

memadai. Peran dan kewenangan BPOM juga harus didukung oleh struktur

organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini pembagian kewenangan atau beban

kerja masih belum menunjukkan ukuran yang sesuai. Diharapkan penataan

kelembagaan ke depannya bisa sesuai dan mengikuti prinsip structur follow

function follow strategy, sehingga struktur organisasi dan tata kerja (fungsi)

dapat mewujudkan tujuan organisasi.

c. PELUANG (OPPORTUNITIES)

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan

sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam

berbagai sistem kemasyarakatan. SKN dan JKN merupakan bagian dari sistem

kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam

mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat

dalam berbagai upaya kesehatan. Untuk itu, SKN dan JKN merupakan

tantangan atau peluang bagi BPOM dalam mendorong upaya kesehatan


BPOM di SOFIFI

masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola prilaku dan lingkungan

sehat khususnya obat dan makanan.

Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan produk obat dan

makanan, BPOM dapat mendorong pelaku usaha baik industri kecil maupun

besar untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri sehingga

menjadi tantang dan peluang yang harus dihadapi BPOM.

Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit maka

kebutuhan Obat dan Makanan akan semakin meningkat. Hal ini mendorong

pertambahan dan pertumbuhan industri Obat dan Makanan secara pesat. Hal ini

menjadi peluang dan tantangan BPOM dalam mengawasi Obat dan Makanan

yang semakin banyak variannya.

Kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar

upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Peluang kerjasama dengan

instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efesiensi pengawasan Obat dan

makanan khususnya dengan instansi aparatur penegak hukum maupun instansi

terkait lainnya.

Otonomi dan Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah

belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan

dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting.

d. TANTANGAN (THREATS)

Pengaruh perubahan iklim dunia, khususnya untuk produk bahan pangan di

Indonesia semakin dirasakan ancamannya. Adanya gagal panen di sejumlah

daerah di Indonesia dapat mengancam ketersediaan pangan. Dengan demikian,

perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang

berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif sehingga

permintaan akan produk pangan semakin meningkat. Hal ini akan sulit

mengimbangi dan mengawasi distribusi barang yang masuk yang sesuai dengan

standardisasi kesehatan.

Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan

adanya produk-produk yang tersedia dipasar tidak memenuhi kualifikasi standar

yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat dan

Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti


BPOM di SOFIFI

ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan penegakan

hukum harus lebih aktif lagi agar dapat meminimalkan permasalahan tersebut.

Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia akan mempengaruhi

perubahan pola perilaku hidup sosialnya, salah satunya dalam mengkonsumsi

Obat dan Makanan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat apabila

pengunaan Obat dan Makanan tidak diantisipasi dengan pemberian informasi,

komunikasi dan edukasi atas penggunaan Obat dan Makanan tersebut. Sisi lain,

globalisasi yang mendorong lahirnya area perdagangan bebas (free trade area)

menjadikan peredaran Obat dan Makanan juga semakin sulit untuk dikontrol.

Dengan masuknya berbagai produk Obat dan Makanan dari negara lain

merupakan persoalan krusial yang perlu diantisipasi segera. Realitas

menunjukan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan

Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan kualitasnya

untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan

rasa aman dalam mengkonsumsi produk Obat dan Makanan tersebut.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk

tahun 2010, dalam sepuluh tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49%

pertahun). Sementara usia produktif antara 30-54 tahun justru menunjukkan tren

meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan usia 55-64 tahun dan usia di atas 65

tahun menunjukan tren yang meningkat tetapi dengan jumlah yang berbeda.

Semakin meningkat usia harapan hidup, artinya tingkat kesehatan masyarakat

juga semakin meningkat. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat,

jika tidak ditata dengan baik akan menjadi potensi ancaman bagi kesehatan

masyarakat. Di bawah ini, Tabel 3.1 Rangkuman Analisis SWOT sesuai dengan

pengaruh lingkungan strategis dari internal dan eskternal.

Tabel 1.3: Rangkuman Analisis SWOT

HASIL PEMBAHASAN (SWOT)

Kekuatan

(Strengths)

1. Kualitas SDM

2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional

3. Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional

4. Pedoman Pengawasan yang jelas

5. Komitmen Pimpinan

Kelemahan

(Weaknesses)

1. Masih terbatasnya jumlah SDM

2. Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja

3. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama


BPOM di SOFIFI

HASIL PEMBAHASAN (SWOT)

4. Masih kurangnya dukungan IT

5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja

Peluang

(Opportunities)

1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)

2. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat

3. Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat

4. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait

5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tantangan

(Threats)

1. Perubahan iklim dunia

2. Lemahnya penegakan hokum

3. Perubahan pola hidup masyarakat

4. Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area)

5 Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka BPOM perlu

melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor

lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal

tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPOM

periode 2015-2019. Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal

antara kekuatan dan kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara

peluang dan ancaman, posisi organisasi BPOM harusnya melakukan

pengembangan dan perluasan organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan

tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Untuk itu, dalam melaksanakan

peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan

BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan

penguatan peran dan kewenangan BPOM sesuai dengan bisnis proses BPOM

untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada Tabel 7.1 di bawah ini:

Gambar 1.7: Peta Bisnis Proses Utama BPOM sesuai Peran dan Kewenangan


BPOM di SOFIFI

Gambar 1.8 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM

Tabel 1.4 Penguatan Peran BPOM Tahun 2015-2019

Penguatan Sistem

Pengawasan Obat dan

Makanan

• Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Obat dan Makanan (NSPK)

• Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan

• Pengawasan (penilaian) Obat dan Makanan sesuai standar

• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar

• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar

• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan

• Penyidikan dan penegakan hokum

Kerjasama,

Komunikasi, Informasi

dan Edukasi Publik

• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha

• melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik

• Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan

• Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai

dengan standar

• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standard

Berdasarkan penjelasan potensi dan permasalahan diatas, BPOM di Sofifi sebagai Unit

Pelaksana Teknis di wilayah Maluku Utara memiliki potensi dan permasalahan yang tidak

jauh berbeda. Koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan perlu

ditingkatkan. Karena obat dan makanan bukan barang yang beredar secara local, namun

bersifat nasional atau bahkan beredar antar bangsa. Temuan dari pengawasan obat dan

makanan yang dilakukan di wilayah Maluku utara, bukan hanya ditujukan bagi produsen atau

distributor ditingkat local saja, namun juga ditujukan kepada produsen dari daerah lain yang

memasarkan obat dan makanan di wilayah Maluku utara. Hal ini yang menjadi perbedaan

antara pengawasan obat di daerah dengan di pusat. Bila produsen telah taat terhadap

pemenuhan Good Manufacturing Practice maka secara signifikan akan menekan peredaran

obat dan makanan yang di bawah standar.


BPOM di SOFIFI

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan

sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai POM di Sofifi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dituntut untuk dapat

menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu,

visi dan misi serta tujuan dan sasaran Balai Besar POM Di Sofifi sesuai dengan dan misi serta

tujuan dan sasaran Badan POM. Namun karena kedudukan Balai POM di Sofifi sebagai Unit

Pelaksana Teknis maka Indikator Kinerja bagi Balai POM di Sofifi tidak sama dengan

Indikator Kinerja BPOM.

Gambar 9: Peta Strategis BPOM Periode 2015-2019

A. VISI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BPOM harus memberikan kontribusi yang

signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan, melalui

penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan (Renja K/L) yang berkualitas serta

optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat


BPOM di SOFIFI

dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari

pemerintah.

Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas kebijakan dalam

penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan; 2)

Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan Komunikasi Publik

dalam mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk Obat dan

Makanan sesuai standar. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti

BPOM telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan

visi RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode

2014-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara

sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

berlandaskan Gotong Royong”

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum,

3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim,

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, dan

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih

dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BPOM sesuai dengan tugas dan


BPOM di SOFIFI

kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan

Makanan menetapkan Visi BPOM 2015-2019 adalah sebagai berikut:

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan

Daya Saing Bangsa”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan

pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk

menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka

pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan

telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih

timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan

saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat

Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya

terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi

standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya

kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan

penguatan peran BPOM sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab I. Misi BPOM

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum)

standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan

distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari

kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk

yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing,

maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu

sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara


BPOM di SOFIFI

sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam

penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya

didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber

daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat

dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM),

pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat

dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu

memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan

yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus bersikap konsisten terhadap pelaku

usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik.

BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan

produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara

berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam

memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk

Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan

Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau

memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33 persen, sementara

Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber: Laporan Kemenperin

2004-2012). Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun

2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya

merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih

pesat.

Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing

di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh, masih

besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar

negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya

dengan industri makanan, dimana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah

penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan

suplemen kesehatan pun mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat

dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan


BPOM di SOFIFI

regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk

mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan

mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat

strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi

demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat

diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness)

untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi

kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat

berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan

berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan

Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat , serta

kemitraan dengan pihak lain.

Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak

memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan

masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan

menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal

untuk menjual produk yang murah namun substandar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri,

sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era

otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam

menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang

sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan

Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini

tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena

kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BPOM harus bersinergi

dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan

efisien dalam upaya mencapai tujuan.


BPOM di SOFIFI

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang

memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan

sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal

ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang

kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka

BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat

mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada

akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting

untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk

melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure),

namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan

pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan

kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan

fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan

nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-marketyang berstandar internasional

diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi

standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu

melindungi masyarakat dengan optimal.

BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja

sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang merupakan

potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat

yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan

yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari

produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning

organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk memperkuat

koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling

bertukar informasi (knowledge sharing).


BPOM di SOFIFI

C. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai

luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh

anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan

komitmen yang tinggi.

2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai

luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

D. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan

yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu

dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, adalah:

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:

a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator:


BPOM di SOFIFI

a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;

b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan Obat dan Makanan.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM,

dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur

yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan

diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM

merupakan suatu proses yang komprehensif dan bersifat full spectrum, mencakup

pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari: pertama,

standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan

terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Kedua, penilaian (pre-market

evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor ijin edar

dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Ketiga, adalah

pengawasan setelah beredar (post-market control) yang dilakukan dengan melakukan

sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi

dan distribusi Obat dan Makanan. Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang

disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui

apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat

dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai

dasar dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan

ditarik dari peredaran. Kelima, adalah penegakan hukum di bidang pengawasan Obat

dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan keuntungan

yang besar, rentan terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan

adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait Obat dan

Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat,

2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat,

3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat,

4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat,

5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat


BPOM di SOFIFI

2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong

kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta

partisipasi masyarakat melalui kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan

banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu

kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.

Kerjasama yang telah dilakukan oleh BPOM selama ini lebih banyak dengan

unsur pemerintah serta masih bersifat sporadik, parsial dan belum dilakukan dengan

program yang terukur dan sistematis. Padahal pelibatan berbagai pihak termasuk

masyarakat sangat urgen dan strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan

Makanan yang menjadi mandat BPOM. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama

yang lebih sistematis bisa dimulai dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan setiap

lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor private dan kelompok masyarakat

terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM. Setelah itu, mengidentifikasi sumber daya

apa yang telah dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas

yang menjadi mandat BPOM, lalu menentukan indikator bersama atas keberhasilan

program yang (akan) dikerjasamakan. Kerjasama dan kemitraan bisa dilakukan

dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (bisa dana, program atau SDM)

yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih dahulu menentukan tujuan

dan kerangka kerjasamanya. Atau bisa juga dengan “mendelegasikan” program-

program yang ada di BPOM kepada lembaga/ kelompok masyarakat sipil yang

memiliki program yang sejalan dengan BPOM dengan mendukung pembiayaan

program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan

dengan baik dan berkelanjutan, maka harus diikat dengan sebuah kesepakatan (MoU)

yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah

disepakati. Di sisi lain, juga harus disepakati adanya mekanisme dan sistem

monitoring dan evaluasi yang terlembagakan, serta memastikan bahwa hasil

kerjasama ini juga bisa diakses dan dievaluasi bersama oleh publik yang lebih luas.

Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai

konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran

(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat

harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang

aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat


BPOM di SOFIFI

terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, BPOM harus memberikan kegiatan

pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi

(KIE).

Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku usaha

baik produsen, distributor dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh pelaku usaha

sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk beredar,

salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan Makanan di sarana produksi dan

sarana distribusi. Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk

Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu)

melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM

bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang

harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Paradigma BPOM sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku usaha

selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan BPOM dalam

menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan para pelaku usaha. Tanpa

meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan

kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya. Salah satunya

melalui jaminan kualitas (quality assurance) pengawasan, melalui pendampingan

regulatory (regulatory assistance). Masing-masing kedeputian di BPOM mempunyai

upaya yang berbeda dalam memberikan dukungan regulatory, sesuai dengan bidang

lingkupnya.

Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung

pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan. Pelaku

usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan

perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan regulatory

(sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan

faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha,

adalah daya saing.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat

indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya,

2. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB,

3. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan,


BPOM di SOFIFI

4. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin

keamanan pangan,

5. Peningkatan indeks kesadaran masyarakat, dan

6. Persentase pencapaian kerjasama terhadap target kerjasama yang ditetapkan.

3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya

sasaran strategis BPOM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara

konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas,

efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. BPOM

telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang harus terus dipelihara untuk

menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga

kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat.

Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)

merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait

dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan

sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BPOM harus mampu

mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung

terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya,

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk

diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

BPOM untuk melaksanakan tugas masih memerlukan penguatan

kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan

fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan

nilai organisasi.

Untuk memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatkan

kualitas pembinaan BPOM perlu memperkuat kapasitas SDM dalam pengawasan

Obat dan Makanan untuk menjawab tantangan yang terjadi (emerging issus). Dalam

hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang

dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir,

pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v)

promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan

jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat

indikatornya adalah:


BPOM di SOFIFI

1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM,

2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK,

3. Nilai SAKIP BPOM dari MenPAN dan RB.

Berdasarkan uraian diatas, maka Balai Besar POM di Manado memiliki Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran Strategis yang sama, sedangkan pada indicator kinerja, peran

Balai Besar POM di Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis. Adapun Tabel 5 akan

menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM dan

Balai Besar POM di Manado periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas,

adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019

VISI MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

BPOM

INDIKATOR KINERJA

BBPOM di MANADO

Ob

at

da

n M

ak

an

an

Am

an

Men

ing

ka

tka

n K

ese

ha

tan

Ma

sya

rak

at

da

n

Da

ya

Sa

ing

Ba

ng

sa

Meningkatkan

sistem pengawasan Obat

dan Makanan

berbasis risiko untuk

melindungi

masyarakat

Meningkatnya

jaminan produk

Obat dan Makanan aman

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan

Makanan

Persentase obat yang

memenuhi syarat;

Persentase obat yang

memenuhi syarat;

Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;

Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;

Persentase Kosmetik yang

memenuhi syarat;

Persentase Kosmetik yang

memenuhi syarat;

Persentase Suplemen

Kesehatan yang memenuhi syarat;

Persentase Suplemen

Kesehatan yang memenuhi syarat;

Persentase makanan yang memenuhi syarat.

Persentase makanan yang memenuhi syarat.

Mendorong kemandirian

pelaku usaha

dalam memberikan

jaminan

keamanan Obat dan Makanan

serta

memperkuat kemitraan

dengan

pemangku kepentingan.

Meningkatnya

daya saing Obat dan Makanan di

pasar lokal dan

global dengan menjamin mutu

dan mendukung

inovasi

Meningkatnya jaminan

kualitas pembinaan

dan bimbingan dalam mendorong

kemandirian pelaku

usaha dan kemitraan dengan pemangku

kepentingan serta

partisipasi masyarakat melalui kerjasama,

Komunikasi, Informasi

dan Edukasi

Jumlah industri farmasi yang

meningkat tingkat

kemandiriannya;

Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam

rangka menjamin keamanan

pangan;

Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang

memiliki sertifikat CPOTB;

Jumlah industri kosmetika

yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan;

Indeks Kesadaran Masyarakat;

Indeks Kesadaran Masyarakat;

Persentase pencapaian kerja

sama terhadap target kerja sama yang ditetapkan.

Persentase pencapaian kerja

sama terhadap target kerja sama yang ditetapkan.

Meningkatkan kapasitas

kelembagaan

BPOM

Meningkatnya

Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

BPOM;

Opini Laporan Keuangan

BPOM dari BPK;

Nilai SAKIP BPOM dari

MenPAN.

Nilai SAKIP BPOM dari

Inspektorat BPOM.


BPOM di SOFIFI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 pada Bab

II di atas, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah

satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas

pembangunan yang disebut NAWA CITA, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam kerjasama global dan

regional),

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya

(membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah),

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan antar kelompok

ekonomi masyarakat),

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (pemberantasan narkotika dan

psikotropika),

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan khususnya

pelaksanaan program Indonesia sehat),

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (peningkatan

kapasitas inovasi dan teknologi),

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor strategis

ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan),

8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia


BPOM di SOFIFI

Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan dalam Nawacita dari 9 (Sembilan) yang akan

menjadi tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana

Tabel dibawah ini.

Tabel 6: 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)

Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan

pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar

warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif tersebut,

pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta

berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh bangsa

Indonesia. Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan

penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada

tahun 2013.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan Revolusi

Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang, yang

berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehinga Indonesia menjadi bangsa besar

dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi Mental

mengandung nilai-nilai esensial yang harus dinternalisasi baik pada setiap individu


BPOM di SOFIFI

maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat

hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan

gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Mengkrucut pada pembangunan kesehatan dan SDM, tantangan ke depan adalah

meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu

anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun

tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses

dan mutu pelayanan kesehatan.

Sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan manusia di bidang kesehatan dan

gizi masyarakat, pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa tantangan.

Beberapa permasalahan dan Isu Strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan tercakup

dalam Permasalahan dan Isu Strategis ke-5: Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat

Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini persentase obat yang telah

memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan baru mencapai 92 persen. Pada tahun

2014 industri farmasi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini

baru mencapai 83,66 persen.

Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan

anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular

dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya pemerataan

akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial,

meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta

memastikan ketersediaan obat dan mutu Obat dan Makanan. Sasaran pokok tersebut

antara lain tercermin dari indikator yang terkait BPOM di Sofifi sebagai berikut:

No Indikator Status Awal Target 2019

1 Persentase obat yang memenuhi syarat 97.18 98.90

2 Persentase makanan yang memenuhi syarat 88.74 90.74

(Sumber: RPJMN 2015-2019)

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi

Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di bidang

Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM di Sofifi adalah

“Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui:

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;

3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan;


BPOM di SOFIFI

4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh

masyarakat dan pelaku usaha;

5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong

peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan

6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan 1 (satu) dari 5 (lima) strategi

pembangunan ekonomi, subbidang UMKM dan koperasi, yaitu dalam hal peningkatan

nilai tambah produk melalui peningkatan penerapan standardisasi produk dan sertifikasi

halal, keamanan pangan dan obat.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, adalah:

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi

masyarakat

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku

usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan

Makanan

3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui

kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat

dan Makanan

4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang

kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai

dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi

kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Internal:

3) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;


BPOM di SOFIFI

5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk

mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara

lebih proporsional dan akuntabel;

7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam

mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas

sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil). Mengingat

begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eskternal

seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut

penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM

sendiri. Untuk konteks kerjasama misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM

belum ada satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini.

Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak

terkait dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh

sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan kelembagaan

dengan membentuk satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang bertanggungjawab atas

program kerjasama dan kemitraan ini.

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan

kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus

diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga

sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Sistem pengawasan, manajemen kinerja,

pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan

Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode

2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai

berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan

Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan

mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan

penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar,

pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi,


BPOM di SOFIFI

sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta

pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b. Program Generik

1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya.

2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas

BPOM, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market);

2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat;

3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui

penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.

4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana

pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan

Berbahaya;

5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium

Obat dan Makanan;

7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;

8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain

regulatory science, life science;

9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku

kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung ):

1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran,

Keuangan ;

2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana

dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;

4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM;


BPOM di SOFIFI

5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan

Hubungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis

BPOM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan

logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan BPOM adalah sebagai berikut :

Gambar 12. Log Frame Balai Daerah

Tabel 10: Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/Kegiatan, dan Indikator Balai

PROGRAM SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

STRATEGIS

SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR PIC

PROGRAM

PENGAWASAN

OBAT DAN

MAKANAN

Menguatnya

sistem

pengawasan

Obat dan

Makanan

Persentase

pangan

fortifikasi yang

memenuhi

ketentuan

Pengawasan

Obat dan

Makanan di 33

Balai

Besar/Balai

POM

Meningkatnya

kinerja

pengawasan obat

dan makanan di

seluruh Indonesia

1. Jumlah sample yang diuji

menggunakan parameter kritis

2. Persentase cakupan

pengawasan sarana produksi

Obat dan Makanan

3. Pemenuhan target sampling

produk Obat di sektor publik

(IFK)

4. Persentase cakupan

pengawasan sarana distribusi

Obat dan Makanan

5. Jumlah Perkara di bidang obat

dan makanan

Balai

Besar/Balai

POM


BPOM di SOFIFI

PROGRAM SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

STRATEGIS

SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR PIC

6. Jumlah sarana dan prasarana

yang terkait pengawasan Obat

dan Makanan

7. Jumlah dokumen

perencanaan, penganggaran,

dan evaluasi yang dilaporkan

tepat waktu

8. Jumlah layanan informasi

BB/BPOM

9. Desa/Kelurahan yang

diintervensi program

Keamanan Pangan

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya

regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga Pemerintah

Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang

bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat

adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan

yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan

banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu

dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai

kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di

daerah, Balai Besar/Balai POM melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi

dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan

Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi

kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap

derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut

kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan

dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain

di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang


BPOM di SOFIFI

sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan

Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada

pengurangan jumlah pengangguran.

Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai

beberapa maksud, diantaranya: pertama, daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan

Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya maka secara tidak

langsung akan membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. Dengan makanan

yang bergizi maka seseorang akan tumbuh dengan baik jasmani dan

rohaninya/kecerdasannya. Obat yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan tingkat

risiko kematian akibat penyakit yang tidak berkhasiat, dan pasien dapat tertolong dengan

obat yang bermutu.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal,

maka BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat

dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BPOM

dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:

1. UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi. Mengingat RUU

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi merupakan inistiatif

DPR, maka dalam hal ini BPOM akan melakukan koordinasi dengan Panitia Kerja

DPR.

2. Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan ini

dapat berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau Rancangan

Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan Kepala BPOM yang bersifat teknis

maupun non-teknis dapat diidentifikasi oleh unit kerja baik di pusat maupun balai

sebagai pelaksana dari kegiatan. Beberapa contoh peraturan ini adalah Rancangan

Peraturan Kepala BPOM tentang obat kuasi; Rancangan Peraturan Kepala BPOM

tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan; Pemutakhiran

Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen

Kesehatan.

3. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang

Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat peraturan

pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan seharusnya


BPOM di SOFIFI

tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan

serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan itu sendiri, yaitu

pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.

4. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal:

(1) Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dan (2) Sebagai pedoman Pemerintah

Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung

upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan kementerian terkait (contoh.

Kemendagri) dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah,

monitoring efektivitas implementasi NSPK. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama

dengan Kemendagri sebagai pembina daerah dalam hal pelaksanaan NSPK didaerah.

Diharapkan NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan

Makanan antara BPOM dengan daerah terkait. Hal ini bertujuan agar pengawasan

Obat dan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti

oleh pemangku kepentingan terkait.

5. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya

standar kompetensi tersebut BPOM dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan

Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).

6. Dasar hukum terkait legalisasi peran BPOM sebagai provider Uji Profisiensi dan

provider Baku Pembanding untuk meningkatkan pengawalan mutu Obat dan

Makanan oleh BPOM terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).

7. Minutes of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan

di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau. Hal

ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu untuk

daerah perbatasan, daerah terpencil dan gugus pulau.

8. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan

Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: Peraturan baru terkait

KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response

dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak response dan

EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat

dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan

makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol).


BPOM di SOFIFI

9. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan.

Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran

informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan

hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring

Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

10. Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive

melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya semua

laboratorium dalam lima tahun ke depan telah pra-kualifikasi oleh lembaga

internasional.

11. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta

Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini BPOM perlu

meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat

dan Makanan.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam

melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan

kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi

induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas

instansi/lembaga maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan

utama. Balai POM di Sofifi sebaga UPT dari BPOM maka akan terlibat dalam review dan

kajian terhadap struktur kelembagaan.

Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar

lebih efisien dan efektif adalah:

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM sesuai dengan perubahan

lingkungan strategis periode 2015-2019

Penataan dalam kerangka kelembagaan bagi organsiasi induk dilakukan dengan

memperhatikan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen, antara lain dengan:

a. Penguatan Kantor Pusat Badan POM dalam fungsi dan peran sebagai policy

center (pengkaji, perumus, dan penetapan kebijakan) dalam bidang pengawasan

obat dan makanan;


BPOM di SOFIFI

b. Penguatan Pusat-Pusat sebagai center of excellence untuk memberikan dukungan

kepada Kedeputian dalam hal: (1) pelaksanaan kajian strategis dan konseptual; (2)

pertimbangan proses pengambilan keputusan tertentu; (3) pelaksanaan kegiatan

teknis dan operasional tertentu dalam pengawasan obat dan makanan;

Sedangkan untuk penataan kelembagaan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

dilakukan dengan berpegang pada Peraturan Menteri PAN No.

PER/18/M.PAN/ll/2008, Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan langkah penataan

sebagai berikut :

a. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi Badan

POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional,

sekaligus sebagai “ujung tombak” dalam penyelenggaraan layanan teknis dan

administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM;

b. Upaya peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang kriteria dan

klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang;

Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

dituangkan pada Gambar 13. Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak bahwa

dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi produce,

provide, manage, dan apply.

Gambar 13. Kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat Badan POM

Fungsi produce, meliputi mandat untuk perumusan dan penetapan kebijakan

(regulating), penyelenggaraan layanan publik (executing, dan pelenksanaan fasilitasi,

pengembangan kapasitas, maupun kegiatan-kegiatan penguatan bagi pihak lain


BPOM di SOFIFI

(empowering). Fungsi provide, merupakan menyediakan keluaran untuk

dimanfaatkan langsung oleh mitra atau pengguna akhir. Untuk fungsi manage,

merupakan fungsi pengelolaan sumberdaya organsiasi agar dapat dicapai hasil yang

optimal dalam mendukung kegiatan operasional Badan POM. Sedangkan apply

adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.

1. Penguatan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat

dan Makanan;

2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama

dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;

3. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama

dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak

hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal

merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

4. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan BPOM

untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola

pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta

manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

5. Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-mekanisme penanganan

konflik antar unit organisasi.

6. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan

berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan

profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penysunan

kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.


BPOM di SOFIFI

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,

maka target Balai POM di Sofifi sesuai dengan indicator masing-masing dapat dilihat

pada lampiran .... Tabel....

Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan

Makanan, Balai POM di Sofifi melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan

melalui Kegiatan-Kegiatan:

1. Pengawasan Sarana Produksi Obat

2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat

3. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

4. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

5. Surveilan dan Promosi Keamanan Pangan

6. Pengawasan Obat dan Makanan di 33 BB/Balai POM

7. Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan

Mutu Obat dan Makanan, serta Pembinaan Laboratorium POM

8. Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan

bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku

kepentingan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan-

Kegiatan:

1. Pengawasan Sarana Produksi Obat/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Obat

2. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen

Kesehatan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Obat Tradisional, Kosmetik dan

Suplemen Kesehatan

3. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Pangan

Olahan


BPOM di SOFIFI

Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

BPOM, Balai POM di Sofifi sebagai UPT melaksanakan:

(i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM serta

melalui Kegiatan-Kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan,

Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen, dan Hubungan Masyarakat

2. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembagan Organisasi, Penyusunan

Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan

3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara

4. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM

5. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi

Informasi

(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM, melalui Kegiatan-Kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Aparatur BPOM

B. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka

kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM di

Sofifi periode 2015-2019 dapat dilihat pada table .... :

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi

masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan

efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui

peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan

tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat

dan dunia usaha/swasta melalui public private partnership (PPP) dan corporate social

responsibility (CSR).

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam

mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka

peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk

digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah

daerah dalam mendukung mandat BPOM tersebut.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme

PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model


BPOM di SOFIFI

kerjasama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan untuk memastikan

keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan

pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk

kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan

dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjasamakan. Inisiatif PPP ini cukup

progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam

bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih

baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh

BPOM dalam mendukung program-program BPOM. Apalagi banyak perusahaan,

khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara

langsung dengan BPOM. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul

semacam conflict of interest antara BPOM sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap

perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan BPOM tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main

dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk

semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerjasama PPP dan CSR ini.

Di sisi lain, BPOM juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari

perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari

awal. Dalam hal ini, BPOM bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program

mitra-mitra utama BPOM bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya

dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan

Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga


BPOM di SOFIFI

BAB V

PENUTUP

Balai POM di SOfifi sebagai UPT dalam menyusun RENSTRA tidak dapat lepas dari

RENSTRA BPOM Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BPOM untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019

sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber

pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf BPOM. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BPOM, termasuk

indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan

tanpa mengubah tujuan BPOM yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan

mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

Renstra BPOM Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di

lingkungan di BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, termasuk

Balai POM di Sofifi sebagai UPT di wilayah Maluku Utara. Diharapkan semua unit kerja

dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan

kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi

Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BPOM 2015-

2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan

dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN

sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment.

Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah

No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan

evaluasi seperti tersebut di atas,Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan

Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden

tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


BPOM di SOFIFI

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2015-2019 dapat memberikan

kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode

2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.


BPOM di SOFIFI


BPOM di SOFIFI


BPOM di SOFIFI

E:\Renstra dan Peta Strategi\Renstra Balai\Renstra BPOM Sofifi 04-03-2015\lampiran Renstra Balai-sofifi 04032015 - backup.xlsx

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

SS 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

0,0 431,9 475,0 522,6 574,8

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Maluku Utara

97,18 97,18 97,61 98,04 98,47 98,90

1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat

Provinsi Maluku Utara

92,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00

1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat


95,00 95,00 95,20 95,40 95,60 95,80

1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat


94,53 94,53 95,53 96,53 97,53 98,53

1.5.Persentase makanan yang memenuhi syarat


88,74 88,74 89,24 89,74 90,24 90,74

SS 2

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

0,0 449,9 495,0 544,4 599,0

2,1 Tingkat Kepuasan MasyarakatProvinsi Maluku Utara

NA 70,00 70,00 71,00 71,00 72,00Tidak ada dalam Definisi Operasional 13 Feb

2015

2,2

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan


- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Dalam DO 13 Feb 2015 Masuk Ke SPKP

SS 3Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

0,0 6614,0 6775,4 6953,0 7148,3

3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POMProvinsi Maluku Utara

- B B B B B

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

SP 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

0,0 431,9 475,0 522,6 574,8

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Maluku Utara

97,18 97,18 97,61 98,04 98,47 98,90

1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat


92,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00

1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat


95,00 95,00 95,20 95,40 95,60 95,80

1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat


94,53 94,53 95,53 96,53 97,53 98,53

1.5.Persentase makanan yang memenuhi syarat


88,74 88,74 89,24 89,74 90,24 90,74

Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NS-BS

Lampiran 1. Draft RENSTRA dan Pendanaan Balai POM di Sofifi 2015 - 2019

KeteranganProgram/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi Baseline

Target

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado

Definisi Operasional Berubah

Program/ Kegiatan


Lokasi BaselineTarget Alokasi (dalam juta rupiah) Unit

Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NS-BS

Keterangan

Program Pengawasan Obat dan Makanan



SP 2

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

0,0 449,9 495,0 544,4 599,0

2,1 Tingkat Kepuasan MasyarakatProvinsi Maluku Utara

NA 70,00 70,00 71,00 71,00 72,00Tidak ada dalam Definisi Operasional 13 Feb

2015

2,2

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan


- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Dalam DO 13 Feb 2015 Masuk Ke SPKP

SP 3Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

0,0 6614,0 6775,4 6953,0 7148,3

3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POMProvinsi Maluku Utara

- B B B B BPerlu di review, apa perlu dicantumkan? Karena

baru muncul pada tahun berjalan +1

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

SK 1Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar

1Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis


- 500 500 500 500 266,9 293,6 323,0 355,3

2Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)


NA 100 100 100 100 Definisi Operasional Berubah

SK 2Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard


3Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan


- 10,64 10,64 10,64 10,64 14,0 15,4 16,9 18,6 Definisi Operasional Berubah

SK 3Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard

- Definisi Operasional Berubah

4Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan


- 6,65 8,13 9,60 11,08 147,8 162,5 178,8 196,7 Definisi Operasional Berubah

5Jumlah Penandaan/label dan iklan Obat dan Makanan yang diawasi

NA 200,0 250,0 300,0 350,0 3,2 3,5 3,9 4,3 Indikator kegiatan Baru

SK 4Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan


-

6Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan


- 1,00 1,00 1,00 1,00 50,5 55,7 61,1 67,4Diubah dari 6 menjadi 4 disesuaikan dg jumlah

penyidik

SK 5Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi

7 Jumlah layanan publik BB/BPOM Provinsi Maluku Utara

- 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 399,4 439,3 483,3 531,6 Definisi Operasional Berubah,

8 Jumlah Komunitas yang diberdayakanProvinsi Maluku Utara

- 1 2 3 4 495,0 1089,0 1996,5 2928,2

SK 6Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Tidak Muncul dalam DO 13 Feb 2015

9Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar


- 100 100 100 100 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Definisi Operasional Berubah,

SK 7Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

10Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

- 9,00 10,00 9,00 10,00 1614,0 1775,4 1953,0 2148,3 Renstra pada tahun 2015

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar PO di Manado

Program/ Kegiatan


Lokasi BaselineTarget Alokasi (dalam juta rupiah) Unit

Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NS-BS

Keterangan


Note : - Data Keuangan mengacu pada Matriks Renstra 2015 - 2019 pada 24 Juli 2014

- Untuk Target 2015 tidak dicantumkan karena anggaran masih bergabung dalam SATKER manado

Documents

Rencana Strategis 2015 - Badan Pengawas Obat dan Makananpom.go.id/ppid/2015/rbalai/sofifi.pdf · usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi