Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
2
Tim Penyusun
DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI NASIONAL PANDEMI INFLUENZA
Diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan
Pengarah
Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia)
Pembina
Drg. Oscar Primadi, MPH (Sekretaris Jenderal)
Penanggung Jawab
DR.dr. Eka Jusuf Singka, M.Sc (Kepala Pusat Krisis Kesehatan)
Penyusun
dr. Ina Agustina Isturini, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);
drg. A.Hadijah Pandita,M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);
drg. Leny Juniarta, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);
dr. Rian Hermana (Dit. P2ML);
dr. Irawati, M.Kes (Dit. Surkakes);
dr. Asral Hasan, MPH (Dit. Yankes Rujukan);
Ainus Kogoya, SKM (Dit. Yankes Primer);
dr. Masri Sembiring Maha, DTMH, MCTM (Puslitbang BTDK);
dr. Endang Wulandari (WHO Indonesia);
dr. Corona Rintawan, Sp. EM (MDMC);
dr. Bella Donna, M.Kes (PKMK Universitas Gajah Mada);
Apt Gde Yulian Yogadhita, M.Epid (PKMK Universitas Gajah Mada)
dr. Meilya Silvalila, Sp. EM (Universitas Syiah Kuala);
dr. Ali Haedar, Sp.EM, FAHA (LPPM Universitas Brawijaya);
Alfrina Hany, S.Kp, M.Ng (AC) (LPPM Universitas Brawijaya);
Kontributor
dr. Budi Sylvana, MARS
Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR
Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD (Lembaga Biologi Molekuler Eijkman);
Prof. DR. dr.Hindra Irawan Satari, SpA(K), MTropPaed (Pokjanas PPI);
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid ( Dir. Pengendalian Penyakit Menular Langsung)
3
dr. Dicky Budiman M.Sc.PH, PhD (Cand) Global Health Security CEPH Griffith University
dr. Pandu Riono, MPH,Ph.D (Universitas Indonesia)
dr Pompini A, SpP(K) (RSPI Sulianti Saroso);
Inri Denna, S.Sos, MAHCM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat);
Prastiwi Handayani, SKM, MKM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat);
Bayu Aji, SE, MSc.PH (Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);
Sinansari (Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);
Maulidiah Ihsan (Dit. Surveilens dan Karantina Kesehatan);
Rohani Simanjuntak, SKM, MKM (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);
Fajrianto, SKM (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);
dr. Dyana Gunawan (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);
Dahlia Hutagaol, SKM, M.Kes (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);
Febby Mayangsari (Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung);
dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc. (Dit. Pelayanan Kesehatan Primer);
Kambang Sariadji M.Biomed (Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);
Hana Apsari Pawestri (Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);
dr. Ni Ketut Susilarini, MS (Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);
Sitti Ganefa (Dit. P2PTVZ);
dr. Suhesti Dumbela (Dit. P2PTVZ);
Hanifah Kusuma Wardani, S.Kom (Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan);
I Gusti Ayu Trisnadewi, Apt (Dit. Pelayanan Kefarmasian);
Fachriah Syamsuddin, S.Si, Apt (Dit. Pelayanan Kefarmasian);
Yoana Anandita (WHO Indonesia);
dr. Cahyarini, SpMK(K) (RSUP Persahabatan);
dr. R. Fajar Prasojo Utomo (RSUP Persahabatan);
Susilowati, SKM, MARS (RSPAD Gatot Soebroto)
DR. Rita Djupuri, DCN, M.Epid (Pusat Krisis Kesehatan);
Agus Hendroyono, SKM, MA (Pusat Krisis Kesehatan);
dr. Ira Cyndira Tresna, M.I.Kom (Pusat Krisis Kesehatan);
dr Eko Medistianto, M. Epid
dr. Rakhmad Ramadhanjaya (Pusat Krisis Kesehatan);
dr.Widiana K Agustin, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);
Aditya Raja Manggala, S.Psi, M.PsiT (Pusat Krisis Kesehatan);
Endah Febri Lestari, SKM (Pusat Krisis Kesehatan);
Budiman, SKM, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);
Tatik Srisahani, SKM, M.Epid (Pusat Krisis Kesehatan);
dr. Jaya Suprianto, Sp An (Pusat Krisis Kesehatan);
Vanda Roza, S.Kom. MKM (Pusat Krisis Kesehatan);
4
Wijayanti, SS, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);
Astika Fardhani, SKM (Pusat Krisis Kesehatan);
Albert Numberi (Pusat Krisis Kesehatan);
Editor
dr. Ina Agustina Isturini, MKM (Pusat Krisis Kesehatan);
drg. A.Hadijah Pandita,M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan);
drg. Leny Juniarta, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan)
Design
Julianto
Alamat Sekretariat
Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan,
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 6
Jakarta Selatan, 12960 Telp/Fax: 021-5265043, 021-5210420
Email/Website Sekretariat
https://pusatkrisis.kemkes.go.id/
5
DAFTAR ISI TIM PENYUSUN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
I. PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.1. LATAR BELAKANG ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
1.2. KERANGKA ETIKA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
1.3. TUJUAN UMUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
1.4. TUJUAN KHUSUS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
1.5. DASAR HUKUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
II. ANALISIS SITUASI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
2.1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ----------------------------------------------------------------------------------- 13
2.2. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ------------------------------------------------------------------------ 14
2.3. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ---------------------------------------------------------------------- 17
2.4. ANALISIS RISIKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
III. SKENARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
IV. KESIAPSIAGAAN DAN RESPONS ----------------------------------------------------------------------------- 29
4.1. DETEKSI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57
4.1.1. SURVEILANS EPIDEMIOLOGI ----------------------------------------------------------------------------------- 57
4.1.2. PENCEGAHAN DI PINTU MASUK ------------------------------------------------------------------------------- 75
4.1.3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM ---------------------------------------------------------------------------- 101
4.2. MANAJEMEN KLINIS --------------------------------------------------------------------------------------------- 112
4.2.1. TATA LAKSANA KASUS ----------------------------------------------------------------------------------------- 112
4.2.2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI FASYANKES ------------------------------------ 127
4.3. PERUBAHAN PERILAKU ---------------------------------------------------------------------------------------- 149
4.3.1. KOMUNIKASI RISIKO DAN PELIBATAN MASYARAKAT ------------------------------------------------ 149
4.4. VAKSINASI----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 171
4.5. PENGUATAN SISTEM KESEHATAN ------------------------------------------------------------------------- 181
4.5.1. SUMBER DAYA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 181
4.5.2. PELAYANAN KESEHATAN ESENSIAL ----------------------------------------------------------------------- 211
4.5.3. SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN ----------------------------------------------------------------- 235
DAFTAR PUSTAKA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237
LAMPIRAN 1 DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN ------------------------------------------------------------------------- 240
LAMPIRAN 2 TENAGA MEDIS ------------------------------------------------------------------------------------------ 290
LAMPIRAN 3 DAFTAR TENAGA KESEHATAN -------------------------------------------------------------------- 293
LAMPIRAN 4 LABORATORIUM PEMERIKSA --------------------------------------------------------------------- 346
6
7
8
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sepanjang catatan sejarah, ada berbagai pandemi yang pernah terjadi di dunia, yang
menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan korban jiwa yang tidak sedikit dan
berdampak terhadap sosial ekonomi. Diantaranya Pandemi Flu Spanyol H1N1, yang
disebabkan oleh Virus Influenza A (H1N1), terjadi tahun 1918-1920 dengan sekitar 500 juta
orang terjangkit penyakit ini dan kurang lebih seperlima dari total tersebut meninggal dunia.
Selain itu ada pandemi Flu Asia dari wabah Pandemi Influenza A subtipe H2N2 pada tahun
1956-1958, menyebabkan kematian sebanyak 2 juta jiwa
Sejak outbreak Severe Acute Respiratory Sindrome (SARS) yang disebabkan oleh Corona
Virus di kawasan Asia pada tahun 2003, ancaman keamanan kesehatan global terus
menunjukkan kecenderungan peningkatan, antara lain terjadinya outbreak flu burung/avian
influenza (H5N1) tahun 2004, Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009 (dideklarasikan WHO
sebagai pandemi pertama kalinya di abad ke-21). Penyakit Infeksi New Emergening and Re-
Emerging (PINERE) lainnya yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan diantaranya
Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) tahun 2012-2013, Ebola tahun
2014, dan Zika tahun 2015
Pada akhir tahun 2019, terjadi Pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada kesehatan.
Kerugian ekonomi yang ditimbulkan, jika dibandingkan kerugian saat Indonesia menghadapi
outbreak flu burung yang menanggung beban ekonomi sampai Rp. 4 trilyun pada 2004-2006.
Kerugian nasional akibat Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mencapai hampir Rp 1,4 trilyun1.
Wabah COVID-19 saat ini juga berpengaruh terhadap pelayanan publik termasuk pelayanan
esensial. Angka kematian akibat virus corona di Indonesia lebih tinggi dari angka kematian
dunia, penuhnya fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat COVID-19, tingginya angka
kematian tenaga kesehatan di Indonesia merupakan gambaran terpengaruhnya pelayanan
publik di bidang kesehatan.
Suatu hal yang juga yang dikhawatirkan dunia saat ini yaitu munculnya sub tipe baru Virus
Influenza pada manusia yang berasal dari mutasi adaptif atau reassortment genetis yaitu
tercampurnya Virus Influenza pada hewan dan manusia. Virus sub tipe baru ini akan mampu
dengan cepat dan mudah menular dari manusia ke manusia.
9
Virus Influenza sangat mudah mengalami
perubahan genetik. Para ahli memperkirakan
Pandemi Influenza akan terjadi bila Virus
Influenza mengalami mutasi atau
percampuran genetik antara beberapa Virus
Influenza (reassortment) menjadi Virus
Influenza jenis baru. Manusia belum
mempunyai kekebalan terhadap Virus
Influenza jenis baru tersebut. Sehingga bila
seseorang terinfeksi Virus Influenza jenis baru tersebut dapat mengalami gejala yang lebih
serius daripada influenza musiman. Selain itu Virus Influenza juga memiliki sifat mudah menular
sehingga influenza jenis baru dapat menyebabkan timbulnya pandemi.
Belajar dari kejadian penyebaran COVID-19, yang
begitu cepat dengan risiko kematian yang tinggi,
menunjukkan betapa masih banyak aspek ketahanan
kesehatan yang perlu diperbaiki. Berbagai evaluasi dan
pembelajaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak
hanya dari pemerintah bahkan non pemerintah,
memberikan rekomendasi bahwa banyak hal yang perlu
ditingkatkan, yaitu:1) kapasitas keamanan kesehatan;
2) kapasitas pelayanan kesehatan; 3) upaya promotif
dan preventif; dan 4) manajemen respons dalam
penanganan pandemi (Bappenas 2021).
Sebagai bagian dari manajemen risiko pandemi dan
peningkatan kapasitas IHR, peningkatan kapasitas
negara terkait keamanan kesehatan guna mengurangi
ancaman krisis kesehatan karena pandemi perlu
menjadi perhatian. Fokus kegiatan utama adalah
perbaikan kesiapsiagaan (preparedness), khususnya
sistem surveilans terintegrasi, manajemen data dengan
SDM yang kompeten, termasuk pengembangan SDM
untuk laboratorium rujukan yang didukung dengan
penguatan pemerintah daerah dalam pengambilan
kebijakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah rencana
kontingensi yang komprehensif dan terintegrasi sebagai
panduan kesiapsiagaan dan respons nasional
menghadapi pandemi ke depan.
Rencana kontingensi yang disusun mencakup semua
tahapan siklus penanggulangan bencana serta memuat
dan mengakomodir hasil pembelajaran penanggulangan COVID-19. Dengan demikian,
diharapkan penanggulangan Pandemi Influenza ke depannya akan lebih baik pelaksanaannya,
serta terbentuk sinergisitas yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Faktor utama dalam pendekatan
rencana kontingensi ini meliputi:
1. Pemanfaatan dan pendayagunaan
sistem dan mekanisme tata kelola
yang ada sebagai dasar
kesiapsiagaan dan respons serta
menghindari duplikasi;
2. Pendekatan bersifat fleksibel dan
dinamis yang disesuaikan dengan
perkembangan pandemi dan
kebutuhan yang dialami pada saat itu;
3. Pengambilan keputusan berbasis
bukti;
4. Keselarasan yang kuat dengan
pengaturan tanggap darurat;
5. Panduan yang jelas dan rinci tentang
pengumpulan data surveilans
nasional;
6. Penerapan strategi komunikasi risiko
sebagai alat utama dalam manajemen
kesiapsiagaan dan respons, termasuk
mekanisme utama untuk memfasilitasi
setiap tahapan
10
Mitigasi risiko dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pada tiap tahapan pandemi, yang
bertujuan untuk:
a. Mencegah (prevention), dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi dan
perkembangan pandemi di luar negeri atau di dalam negeri
b. Memastikan kesiapan (preparedness) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan
masyarakat kita jika terjadi pandemi;
c. Merespons (response) dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak pandemi;
dan
d. Berkontribusi pada pemulihan (recovery) individu, komunitas dan layanan kesehatan
yang cepat dan tepat.
Tujuan di semua tahap adalah untuk:
- Meminimalkan penularan, morbiditas dan mortalitas; - Meminimalkan beban / mendukung sistem kesehatan; dan - Menginformasikan, melibatkan, serta memberdayakan publik.
1.2. Kerangka Etika
Kerangka etika sebagai pedoman nilai dalam melaksanakan seluruh aktivitas kesiapsiagaan
dan respons, yaitu sebagai berikut:
a. Ekuitas.
Memberikan layanan dan perawatan kesehatan secara adil, mengakui kebutuhan khusus,
budaya, nilai-nilai dan keyakinan agama dari anggota masyarakat yang berbeda.
b. Hak Asasi.
Memastikan bahwa hak-hak individu dijunjung semaksimal mungkin. Privasi dan
kerahasiaan individu dilindungi. Pada kondisi luar biasa selama pandemi, berdasarkan
undang-undang, beberapa elemen hak individu mungkin perlu dibatasi dalam rangka
melindungi orang lain atau masyarakat secara luas.
c. Proporsional
Memastikan bahwa tindakan yang diambil proporsional dan sesuai dengan skala ancaman
kesehatan.
d. Perlindungan Kesehatan Publik
Menjamin perlindungan seluruh penduduk dengan fokus utama pada aspek kesehatan.
e. Penyediaan Layanan.
Memastikan bahwa petugas kesehatan dapat memberikan layanan dan perawatan sesuai
dengan situasi, sepadan dengan standar praktik kesehatan, dan kode etik profesi.
f. Penatalayanan
Para pengambil keputusan di setiap tingkatan membuat keputusan berdasarkan bukti
terbaik yang tersedia.
11
g. Kepercayaan
Para pembuat keputusan kesehatan menerapkan strategi komunikasi risiko secara tepat
waktu, konsisten, transparan kepada publik dan para pemangku kepentingan
1.3. Tujuan Umum
Rencana kontingensi ini disusun sebagai panduan nasional penanggulangan Pandemi
Influenza pada pra, saat dan pasca agar upaya penanggulangan yang dilakukan efektif, efisien,
terkoordinasi, dan terintegrasi.
1.4. Tujuan Khusus
Menyiapkan kesiapsiagaan dan respons pandemi oleh klaster kesehatan meliputi:
1. Strategi dan Indikator Penanggulangan
2. Deteksi
3. Manajemen Klinis
4. Vaksinasi
5. Perubahan Perilaku
6. Penguatan Sistem Kesehatan masyarakat
1.5. Dasar Hukum
1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan
Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi
Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
6. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit tertentu
yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya
9. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. Permenkes No 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
12
11. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang SPM sub Urusan Bencana
12. Permenkes No. 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu
13. Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/169/2020
tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penyakit Flu
Burung/ Avian Influenza sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah, Serta
Pedoman Penanggulangannya
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya
Kesehatan Pelabuhan dalam Rangka Karantina Kesehatan
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman‐
pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas
dalam rangka Karantina Kesehatan
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman
Penanggulangan Episesenter Pandemi
13
II. ANALISIS SITUASI
2.1. Geografi dan Demografi
Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga yaitu
Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan
sepuluh negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau,
Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Indonesia juga memiliki bandara udara internasional
maupun pelabuhan internasional yang menjadi persinggahan wisatawan maupun pedagang dari
luar negara. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya mobilitas keluar masuk negara Indonesia
dan hal ini meningkatkan potensi ancaman masuknya penyakit-penyakit yang berpotensi
menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarat (KKM).
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, terbagi atas 35
Provinsi, 514 kab/kota (416 kabupaten, 98 kota) dengan kondisi geografis yang beragam dari
daerah pantai sampai ke pegunungan. Terkait penyebaran penyakit berpotensi KKM, ada
sejumlah keuntungan maupun risiko terkait situasi geografis ini. Dengan adanya sejumlah lokasi
yang berada di wilayah terpencil dan/atau memiliki akses geografis sulit, di satu sisi memberikan
keuntungan menjadi lockdown atau karantina alamiah. Namun, bila terjadi kedaruratan dan
membutuhkan mobilisasi bantuan, akses yang sulit ini tentu akan menjadi tantangan yang cukup
signifikan.
Dari sisi demografis, jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar yaitu sebanyak 270 juta
dan merupakan ranking 4 dunia2 , membuat Indonesia menjadi rentan terhadap penyebaran
penyakit berpotensi KKM. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan,
karena memiliki sejumlah pelabuhan internasional dan sekitar 56,10% penduduk Indonesia
terkonsentrasi di pulau ini
Gambar 2.1 Sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah
Sumber:Sensuspenduduk tahun 2020 (HTTPS://WWW.BPS.GO.ID)
Ancaman ini diperberat dengan posisi Indonesia yang berada di daerah “ring of fire” dan
terletak di antara 3 lempeng tektonik besar, sehingga rentan dengan kondisi bencana alam
seperti letusan gunung berapi, gempa dan tsunami. Kondisi bencana akan semakin
2 TOTAL POPULATION BY COUNTRY 2021 (WORLDPOPULATIONREVIEW.COM)
14
meningkatkan risiko penyebaran penyakit berpotensi KKM. Selain itu, kapasitas yang tidak
merata serta keterbatasan sumber daya di sejumlah wilayah menjadi tantangan yang perlu
mendapatkan perhatian khusus.
Namun, Indonesia memiliki sejumlah peluang untuk memperkuat sumber daya yang ada,
antara lain dengan adanya bonus demografi 70,72% penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Untuk itu perlu strategi yang tepat agar bonus demografi tersebut menjadi sumber daya yang
dapat dioptimalkan dalam upaya kesiapsiagaan maupun respons pandemi
2.2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan data Profil Kesehatan tahun 2019, jumlah puskesmas di Indonesia sampai
dengan Desember 2019 adalah 10.134 puskesmas, yang terdiri dari 6.086 puskesmas rawat
inap dan 4.048 puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu
sebanyak 9.993, dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 3.623 unit dan Puskesmas
non rawat inap sebanyak 6.370 unit. Adapun rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun
2019 sudah terpenuhi, yaitu sebesar 1,4, yang menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas
terhadap kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional, sudah
terpenuhi. Akan tetapi distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan belum merata,
yang dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
primer. Provinsi dengan rasio Puskesmas terhadap kecamatan tertinggi adalah Provinsi DKI
Jakarta sebesar 7,16 Puskesmas per kecamatan dan Provinsi Bali 2,11 Puskesmas per
kecamatan, sedangkan Papua Barat memiliki rasio terendah yaitu sebesar 0,28 Puskesmas per
kecamatan.
Gambar 2.2
Rasio Puskesmas per Kecamatan di Indonesia tahun 2019
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019
Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2019 terdiri dari 2.344 Rumah Sakit
Umum (RSU) dan 533 Rumah Sakit Khusus (RSK). Rumah sakit rujukan nasional sebanyak 14
RS, rumah sakit rujukan propinsi sebanyak 20 RS dan rumah sakit rujukan regional sebanyak
110 RS.
15
Berdasarkan penyelenggaranya, RS Umum terdiri dari 8 jenis RS diantaranya 3 jenis oleh
pemerintah pusat (Kemenkes, TNI/Polri, K/L, dan BUMN), 2 jenis oleh pemerintah daerah
(Provinsi, Kabupaten/ Kota) dan RS Umum milik swasta, dengan rincian sebagai berikut:
Sumber:Profil Kesehatan Indonesia 2019
Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan
perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk.
Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di
Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Walau demikian,
terdapat 8 provinsi yang rasio tempat tidurnya belum dapat memenuhi standar, yaitu Provinsi
Nusa Tenggara Barat (0,74), Nusa Tenggara Timur (0,83), Banten (0,87), Jawa Barat (0,87),
Lampung (0,90), Sulawesi Barat (0,92), Kalimantan Tengah (0,94), dan Riau (0,98)
No Penyelenggara Jumlah
Pemerintah
1 Kementerian Kesehatan 28
2 TNI/POLRI 159
3 Kementerian/Lembaga lain 51
Jumlah 228
Pemerintah Daerah
1 Pemerintah Provinsi 92
2 Pemerintah Kab/Kota 640
Jumlah 732
Jumlah Total 2.344
16
Gambar 2.3
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Di Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2019
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019
Untuk menunjang upaya pelayanan kesehatan diperlukan Laboratorium kesehatan untuk
memeriksa, menganalisa, mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab
penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah laboratorium
kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 222 laboratorium. Provinsi terbanyak ke dua yaitu Provinsi
Jawa Barat dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 194, dan terbanyak ke tiga yaitu
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 188 laboratorium. Terdapat tiga provinsi yang memiliki jumlah
laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat,
yaitu masing-masing dua laboratorium
17
Gambar 2.4.
Jumlah Laboratorium Kesehatan Menurut Provinsi tahun 2019
Sumber Profil Kesehatan Indonesia 2019
2.3. Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SDMK di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 1.182.024 orang yang terdiri dari
864.410 orang tenaga kesehatan (73,13 %) dan 317.614 orang tenaga penunjang kesehatan
(26,87%). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebesar 29,23 %
dari total tenaga kesehatan. Sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu
tenaga kesehatan tradisional, yaitu 0,06% dari total tenaga kesehatan.
Gambar 2.5
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019
Sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019
Sebagian besar SDM kesehatan terdistribusi di Pulau Jawa, secara khusus di Provinsi Jawa
18
Timur sebanyak 158.128 tenaga (13,38%), Jawa Tengah sebanyak 152.356 tenaga (12,89%)
dan Jawa Barat sebanyak 122.558 tenaga (10,37%). Provinsi dengan jumlah SDM kesehatan
paling sedikit yaitu Sulawesi Barat sebanyak 5.249 tenaga (0,44%), Kalimantan Utara sebanyak
6.020 tenaga (0,51%) dan Papua Barat sebanyak 6.252 tenaga (0,53%).
Terkait dengan kecukupan dokter di puskesmas, secara nasional terdapat 19,97%
puskesmas yang kekurangan dokter, 31,61% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup,
dan 48,42% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.
Gambar 2.6.
Persentase Puskesmas Dengan Kecukupan Dokter Menurut Provinsi Tahun 2019
Sumber Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019
Jumlah dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 34.064 orang
dengan proporsi terbanyak yaitu dokter spesialis dasar (41,2%) dan proporsi paling sedikit yaitu
dokter gigi spesialis (6,3%). Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu
dokter spesialis penyakit dalam dengan jumlah 4.227 orang (12,4%). Provinsi dengan jumlah
dokter spesialis terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu 6.174 orang dan Jawa Timur sebanyak
5.156 orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit adalah Sulawesi
Barat (93 orang) dan Maluku (96 orang).
19
2.4. Analisis Risiko
Analisis risiko dilakukan melalui penilaian ancaman, kerentanan maupun kapasitas. Dalam
melakukan analisis terkait penyakit potensi KKM, perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga
lain, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
2.4.1. Penilaian Ancaman
Transmisi penyakit berasal dari droplet masuk ke saluran pernafasan. Potensi transmisi berasal dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia, termasuk transmisi di fasilitas pelayanan kesehatan. Mempertimbangkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mobilitas dan banyaknya penerbangan domestik maupun internasional, secara umum, ancaman transmisi
virus influenza di Indonesia termasuk kategori sangat tinggi.
2.4.2. Penilaian Kerentanan
Influenza diketahui sebagai penyakit pernafasan yang sangat menular dan merupakan penyakit infeksi akut saluran pernafasan terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit kepala, sakit otot dan sering disertai pilek. Risiko komplikasi, kesakitan dan kematian lebih tinggi pada individu diatas 65 tahun, anak-anak 0-4 tahun, dan individu dengan penyakit-penyakit tertentu.
2.4.3. Penilaian Kapasitas Pelayanan
Adanya skema kontingensi untuk melakukan mobilisasi serta surge capacity untuk
menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan.
2.4.4. Skenario Kejadian & Dampak
Manajemen risiko pandemi dilakukan melalui penanganan yang disesuaikan dengan fase –fase pandemi, yaitu melakukan: kesiapsiagaan pada fase interpandemi, respons pada fase alert/siaga darurat dan fase pandemi/tanggap darurat serta pemulihan pada fase transisi, untuk selanjutnya kembali melakukan kesiapsiagaan pada fase interpandemi .
Gambar 2.7 Kerangka Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi Berdasarkan Skala Risiko
20
Fase Keterangan
Interpandemi/ kesiapsiagaan
Periode diantara influenza pandemi
Alert / siaga darurat
Identifikasi influenza subtipe baru pada manusia.
Pandemi / tanggap darurat
Penyebaran global influenza virus subtipe baru pada manusia berdasarkan surveilans global (mengacu pada hasil analisis risiko dan rekomendasi emergency committee, WHO menyatakan pandemi)
Transisi Deeskalasi respons global
2.4.5 Kategoori tingkat transmisi
Tingkat transmisi dikategorikan ke dalam tujuh kelompok. Penilaian tingkat transmisi dilakukan setiap minggu di tingkat Kabupaten/Kota. Tingkat transmisi Virus HXNY di suatu wilayah dikategorikan sesuai dengan tabel di bawah:sesuai dengan tabel di bawah:
Nama kategori Definisi
Tidak ada kasus Tidak ada kasus baru yang terdeteksi selama setidaknya 28 hari (dua kali masa inkubasi maksimum) dengan kapasitas surveilans memadai.
Kasus impor/ sporadis Kasus yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir semuanya berasal dari luar wilayah atau bersifat sporadis, dan tidak ada sinyal jelas penularan lokal lebih lanjut.
Transmisi klaster Kasus yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir terbatas pada klaster yang terdefinisi dengan baik, semuanya berkaitan menurut waktu, lokasi geografis, dan keterpaparan bersama.
Transmisi komunitas - level 1 (TK1)
Insiden rendah kasus yang didapat secara lokal, kasus tersebar luas yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir, banyak kasus tidak terkait dengan klaster tertentu; transmisi dapat terfokus pada sub-kelompok populasi tertentu. Risiko rendah infeksi untuk populasi umum.
Transmisi komunitas - level 2 (TK2)
Insiden sedang kasus yang didapat secara lokal dan tersebar luas yang terdeteksi dalam 14 hari terakhir; transmisi sudah tidak terlalu terfokus pada subkelompok populasi tertentu. Risiko infeksi sedang untuk populasi umum.
21
Nama kategori Definisi
Transmisi komunitas - level 3 (TK3)
Insiden tinggi kasus yang didapat secara lokal dan tersebar luas dalam 14 hari terakhir; penularan tersebar luas dan tidak terfokus pada sub kelompok populasi. Risiko tinggi infeksi pada populasi umum.
Transmisi komunitas - level 4 (TK4)
Insiden sangat tinggi kasus yang didapat secara lokal dan tersebar luas dalam 14 hari terakhir. Risiko infeksi yang sangat tinggi untuk populasi umum.
Penentuan tingkat transmisi komunitas dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan menilai tiga indikator utama sebagai berikut:
Domain Indikator Tingkat transmisi komunitas
TK 1 TK 2 TK 3 TK 4
Kejadian rawat inap di rumah sakit
Angka kejadian rawat inap baru Virus HXNY per 100.000 populasi per minggu
<5 5 - <10 10 - <30 30+
Kematian Jumlah kematian akibat Virus HXNY per 100.000 penduduk per minggu
<1 1- <2 2- <5 5+
Insiden kasus Kasus baru terkonfirmasi per 100.000 penduduk per minggu
<20 20 - <50 50-<150
150+
Penentuan tingkat transmisi dilakukan berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi. Dalam penentuan ini, indikator-indikator epidemiologi lain mungkin diperlukan, baik dari data yang dikumpulkan secara rutin maupun dari sumber lain. Pertimbangan ahli dapat digunakan untuk menentukan tingkat transmisi akhir suatu wilayah.
2.4.6. Penilaian Tingkat Situasi
Penilaian tingkat situasi ini dilakukan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau pembatasan sosial. Penilaian tingkat situasi didasarkan pada hasil penilaian tingkat transmisi dan kapasitas respon. Kapasitas respon dibagi menjadi kapasitas memadai, sedang, dan terbatas berdasarkan tiga indikator.
Domain Indikator Deskripsi/ Rasional
Kapasitas Respon
Memadai Sedang Terbatas
Pemeriksaan •Positive rate pemeriksaan kasus per minggu.
•Syarat minimal rasio pemeriksaan 1/1000/minggu harus dicapai yang
Menunjukkan kecukupan jumlah pemeriksaan relatif terhadap jumlah kasus di masyarakat.
<5% 5–15% >15%
22
Domain Indikator Deskripsi/ Rasional
Kapasitas Respon
Memadai Sedang Terbatas
dilakukan kepada kelompok sasaran sesuai dengan strategi penanggulangan pandemi yang ditempuh
Pelacakan
Rasio kontak erat:kasus terkonfirmasi
Menunjukkan kemampuan untuk melakukan pelacakan kontak erat dari kasus terkonfirmasi yang akan menurun jika jumlah kasus konfirmasi melampaui kemampuan pelacakan
>14 5-14 <5
Isolasi Proporsi keterisian tempat tidur rumah sakit
Menunjukkan kapasitas tempat tidur isolasi di rumah sakit yang digunakan untuk merawat kasus.
<60% 60–80% >80%
Penentuan kapasitas respons ditentukan berdasarkan indikator dengan tingkat kapasitas terendah. Setelah tingkat transmisi dan kapasitas respons ditentukan, tingkat situasi di kabupaten/kota dapat ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah ini.
Tingkat Transmisi Kapasitas respons
Memadai Sedang Terbatas
Tidak ada kasus 0 0 1
Kasus impor / sporadis 0 1 1
Kluster kasus 1 1 2
Komunitas - TK1 1 2 2
Komunitas - TK2 2 2 3
Komunitas - TK3 2 3 3
Komunitas - TK4 3 3 4
23
• Tingkat Situasi 0 : sesuai dengan situasi tanpa penularan SARS-CoV-2. Sistem kesehatan dan otoritas kesehatan masyarakat siap merespons, tidak perlu ada pembatasan.
• Tingkat Situasi 1: adalah situasi di mana langkah-langkah dasar diterapkan untuk mencegah penularan; atau jika kasus sudah ada, epidemi dikendalikan melalui tindakan yang efektif di sekitar kasus atau kluster kasus, dengan pembatasan minimal dan sementara pada tingkat sangat lokal.
• Tingkat Situasi 2: merepresentasikan situasi dengan insiden komunitas yang rendah atau risiko transmisi komunitas di luar klaster. Tindakan tambahan mungkin diperlukan untuk mengendalikan transmisi;
• Tingkat Situasi 3: adalah situasi penularan komunitas dengan kapasitas respon terbatas dan risiko layanan kesehatan menjadi tidak memadai. Pembatasan lebih ketat diperlukan untuk membatasi penularan, menangani kasus, dan memastikan pengendalian epidemi.
• Tingkat Situasi 4: berhubungan dengan epidemi yang tidak terkontrol dengan kapasitas respons tidak memadai, sehingga memerlukan pembatasan luas untuk mengurangi dampak kesehatan masyarakat.
Pertimbangan ahli dapat digunakan untuk menentukan tingkat transmisi, kapasitas respons serta tingkat situasi di suatu wilayah. Pengumpulan data untuk evaluasi setiap indikator dilakukan setiap hari. Sedangkan, analisis tingkat situasi dilakukan minimal setiap mingggu. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan/intervensi yang diterapkan serta untuk mengantisipasi perubahan situasi yang akan datang.
2.4.7. Trigger Respons dan Aktivasi
Situasi Skenario berbasis risiko
Kesiapsiagaan Tingkat Situasi 0
Siaga Darurat Tingkat Situasi 1 - 2
Tanggap Darurat Tingkat Situasi 3 - 4
Transisi Darurat
Tidak ditemukan kasus baru setelah dua kali masa inkubasi
dari kasus terakhir, sesuai dengan indikator / kriteria
penyesuaian kesehatan masyarakat di pedoman virus
HXNY
2.4.8. Tabel Prinsip Respons
Situasi Prinsip respons berdasarkan skenario berbasis risiko
Kesiapsiagaan
- Peningkatan kapasitas, - Update dan testing renkon - Penguatan surveilans deteksi dini dan pencegahan - Setiap pemangku kepentingan melakukan kegiatan
kesiapsiagaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing
24
Situasi Prinsip respons berdasarkan skenario berbasis risiko
Siaga Darurat
- Pernyataan siaga darurat oleh kepala negara/ kepala daerah - Aktivasi renkon menjadi rencana operasi - Surat edaran peningkatan kesiapsiagaan - EOC dan struktur komando diaktivasi - Intra Action Review - Deteksi kasus, pelacakan kasus, dan isolasi kasus
Tanggap Darurat
- Pernyataan tanggap darurat oleh kepala negara/ kepala daerah - Review rencana operasi, eskalasi sumber daya yang diperlukan
sesuai analisis risiko, monitoring rencana operasi - Intra Action review - Deteksi kasus, pelacakan kasus, mitigasi pandemi, Physical
distancing, business continuity plan
Transisi Darurat
- Pencabutan pernyataan tanggap darurat - After Action Review, dokumentasi pembelajaran - Rencana transisi dan rehabilitasi - EOC dan struktur komando dideaktivasi - Surveilans ketat, deeskalasi respons, - Pemulihan dini fungsi komponen yang terlibat dalam
penanggulangan VIRUS HXNY
Tabel Perhitungan Perkiraan Jumlah Korban Pandemi Influenza di Indonesia
- Angka serangan adalah perkiraan persentase penduduk yang akan terserang penyakit
tersebut, dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkiraan persentase orang yang akan
terserang penyakit tersebut baik pada tingkat keparahan ringan (5%), sedang (10%) dan
berat (20%) yaitu persen dari jumlah penduduk suatu wilayah (dalam tabel tersebut
5%,10%, 20% dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia) dimana virus sudah menular
dengan mudah dan berkelanjutan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa jumlah tersebut
tidak terjadi secara bersamaan dalam satu waktu karena adanya faktor geografis dan
luasnya wilayah Negara Indonesia.
- Rawat jalan adalah perkiraan jumlah orang yang terkena penyakit yang ringan dan cukup
diberikan pengobatan dengan rawat jalan.
- Rawat inap adalah perkiraan jumlah orang yang terkena penyakit dan memerlukan
perawatan inap di rumah sakit. Hal ini perlu dihitung untuk mempertimbangkan atau
mempersiapkan ketersediaan/kecukupan kapasitas rumah sakit.
25
- ICU (Intensive care unit) adalah perkiraan jumlah penderita rawat inap yang memerlukan
perawatan intensif di ruang khusus (ICU) karena terserang penyakit tersebut
- Perawatan dengan ventilator adalah perkiraan jumlah penderita yang dirawat dalam ICU
yang memerlukan bantuan alat khusus pernafasan (ventilator) karena terserang penyakit
tersebut.
- CFR (Case Fatality Rate) adalah perkiraan jumlah kematian yang ditimbulkan kerena
terserang penyakit tersebut.
26
III. SKENARIO
Pada tanggal 30 Desember 20X0, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melaporkan
kepada WHO tentang adanya kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya terdeteksi di
Kota Wuhan, Provinsi Hubei, RRT. Pada tanggal 3 Januari 20X2 otoritas nasional RRT
melaporkan adanya penambahan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di RRT
mencapai 45 kasus, dengan rincian 11 sakit berat, sementara 34 pasien lainnya dalam kondisi
stabil. Tanda-tanda dan gejala klinis utamanya adalah demam, dengan beberapa pasien
mengalami kesulitan bernafas (severe acute respiratory symptoms), dan radiografi dada
menunjukkan lesi invasif pada kedua paru-paru. Otoritas nasional melaporkan bahwa agen
penyebab belum diidentifikasi atau dikonfirmasi.
Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beraktivitas di pasar
hewan Huanan. Berdasarkan informasi awal dari tim investigasi RRT, belum ada bukti signifikan
penularan dari manusia ke manusia dan tidak ada infeksi petugas kesehatan yang dilaporkan.
Kasus di RRT dilaporkan terus bertambah.
Pada tanggal 12 Januari 20X1, beberapa negara di Eropa dan Asia Tenggara seperti Inggris,
Thailand, Malaysia, dan Singapura mulai melaporkan adanya peningkatan kasus dengan gejala
serupa (severe acure respiratory symptoms) di negara mereka. Virus penyebab teridentifikasi
sebagai virus HXNY. Sehingga pada tanggal 15 Januari 20X1 WHO menetapkan virus HXNY
sebagai Public Health Emergency International Concern (PHEIC).
Pada tanggal 21 Januari 20X1 petugas KKP Kelas 1 Denpasar mendeteksi adanya pelaku
perjalanan dengan demam tinggi dan batuk yang berasal dari RRT sebanyak 5 orang di Bandara
Ngurah Rai Denpasar. Tiga kasus yang dirujuk menunjukkan hasil laboratorium konfirmasi positif
virus HXNY. Analisis risiko menunjukkan risiko tinggi untuk penyebaran lebih lanjut
Pada tanggal 23 Januari 20X1 pukul 11.00 WIB, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
kelas I Soekarno Hatta menerima informasi dari Officer in Charge (OIC) Bandar Udara Soekarno
Hatta tentang adanya beberapa penumpang yang sakit di pesawat yang berasal dari Singapura.
Tiga orang penumpang sakit dengan keluhan, yaitu demam tinggi, sakit kepala, nyeri persendian,
batuk-batuk dan sesak napas. Tepat pukul 12.55 WIB pesawat XY Air mendarat di bandar udara
Soekarno Hatta. Dua kasus yang dirujuk menunjukkan hasil laboratorium konfirmasi positif virus
HXNY. Analisis risiko menunjukkan risiko tinggi untuk penyebaran lebih lanjut.
Pada tanggal 25 Januari 20X1 informasi dari keagenan kapal, kapal Cargo X akan tiba di
Pelabuhan Tanjung Priok yang mengangkut awak kapal sebanyak 21 orang yang naik dari
pelabuhan terakhir (Port Klang, Malaysia). Pada saat agen meminta permohonan surat ijin bebas
karantina di KKP Kelas I Tanjung Priok diperoleh informasi dari nakhoda bahwa ada 5 orang
awak kapal yang sedang sakit dengan gejala demam tinggi, lemah, lesu, sakit otot, sakit kepala,
dan sakit tenggorokan. Dari komunikasi antara perwira jaga KKP Kelas I Tanjung Priok dengan
agen pelayaran, diketahui bahwa awak kapal yang sakit berkebangsaan Indonesia dan baru
bergabung di pelabuhan terakhir (Singapura) 7 hari yang lalu. Lima kasus yang dirujuk
menunjukkan hasil laboratorium konfirmasi positif virus HXNY. Analisis risiko menunjukkan risiko
tinggi untuk penyebaran lebih lanjut. Pada 30 Januari 20X1 Presiden kemudian menetapkan
situasi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat).
27
Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi bilateral dan multilateral untuk penelitian
pembuatan vaksin virus HxNy bekerjasama dengan akademisi. Upaya ini diharapkan dapat
mempercepat penangananpenyebaran virus HxNy. Akhir bulan Januari 20X1, ada beberapa
negara sudah berhasil menemukan vaksin HxNY, walaupun masih ada yang dalam tahap uji
klinis. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi untuk mendapatkan akses dan pengadaan
vaksin tersebut, dan bersedia untuk melakukan uji tahap 3 di Indonesia. Beredar hoax di
masyarakat bahwa vaksin tersebut tidak halal dan membahayakan kesehatan sehingga banyak
masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam uji klinis tahap 3.
Sampai dengan awal bulan Februari negara yang melaporkan kasus virus HXNY yaitu 10
negara diantaranya Amerika Serikat, Inggris, China, India, Turki, Australia, Filipina, Singapura,
Thailand, Malaysia. Pada tanggal 2 Maret 20X1, kasus positif HXNY di Indonesia ditemukan di
masyarakat, pasien dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso. Kasus 1 dan 2 virus HXNY menimpa
dua orang, yakni ayah (55 th) dan putranya (20 th), warga Pasar Minggu, Jakarta. Pasien
menderita sesak nafas berat, demam dan nyeri sendi. Pasien berobat ke RS didekat rumahnya
namun karena pneumonia yang berat maka dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Dua hari sebelum
gejala muncul pasien sempat kontak dengan teman bisnis berkebangsaan Malaysia yang datang
ke Indonesia. Pertemuan berlangsung di hotel AM, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Pada tanggal 11 Maret 20X1 WHO menetapkan situasi Pandemi Virus HXNY. Sampai
dengan awal bulan Maret negara yang melaporkan kasus virus HXNY yaitu 50 negara
diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Italia, Spanyol, Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgia,
Belanda, Indonesia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Chile, China, Denmark, Ekuador, Filipina,
Selandia Baru, Singapura, Thailand, Arab Saudi, UEA, Vietnam, dan Yunani. Awal bulan Maret,
vaksin sudah mulai dilakukan uji klinis tahap 3.
Meskipun beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah Indonesia namun penambahan
kasus baru tetap terjadi di beberapa provinsi, yaitu Bali, Banten,dan Jawa Timur. Pada tanggal
13 Maret 20X1, diumumkan kematian WNI pertama akibat virus HXNY, yakni seorang pasien
suspek di RSUD Soetomo, Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 15 Maret 20X1 Presiden
menetapkan Pandemi HXNY sebagai bencana nasional.
Pada bulan Maret dilaporkan terjadi peningkatan kasus ILI di Puskesmas DKI Jakarta. Selain
itu pada tanggal 28 Maret 20X1 ditemukan klaster kasus virus HXNY pada peserta kegiatan
pelatihan dan musyawarah kerja yang dilaksanakan di sebuah hotel di Kota Bogor, peserta
berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
Pada tanggal 1 April 20X1, terdapat 1.046 kasus positif HXNY. Saat itu, sudah ada 87 orang
meninggal dan 46 orang sembuh. Kemudian, pada tanggal 3 April ditemukan klaster virus HXNY
di pesantren yang terletak di Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur. Hasil investigasi menunjukkan
salah satu guru yang bekerja di pesantren tersebut ikut kegiatan pelatihan dan musyawarah kerja
yang dilaksanakan di sebuah hotel di Kota Bogor pada tanggal 28 Maret.
Sampai dengan tanggal 15 April 20X1, sebanyak 28 provinsi di Indonesia melaporkan kasus
sporadis. Sedangkan kasus kluster dilaporkan oleh Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan
kasus dengan indikasi transmisi di komunitas dilaporkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa
Barat dan Bali.
28
Ditengah pandemi ini beredar hoax di masyarakat bahwa penyakit ini adalah kutukan dan
sengaja disebarkan oleh pemerintah. Ramai hasutan yang meminta masyarakat agar tidak ke
rumah sakit atau tidak melaporkan bila ada kasus, karena nanti akan dijadikan subjek percobaan.
Sejumlah bencana tetap terjadi pada masa Pandemi HXNY. Pada tanggal 17 April 20X1 terjadi kerusuhan oleh peserta demo di Jakarta, kemudian pada tanggal 20 April terjadi gempa di Sulawesi Barat yang mengakibatkan 1000 KK terdampak. Sebanyak kurang lebih 700 orang harus mengungsi akibat gempa. Pada tanggal 28 April, terdeteksi kasus COVID-19 di salah satu
pengungsian di Sulawesi Barat.
Jumlah kasus positif di DKI Jakarta terus naik. Kondisi mengkhawatirkan karena RS rujukan di DKI Jakarta penuh. Kapasitas tempat tidur ruang isolasi yang terpakai sudah mencapai 69%, ruang ICU 77% terisi. Pada akhir bulan April dilaporkan banyak nakes yang bekerja di RS Rujukan maupun di Puskesmas yang terinfeksi virus HXNY. Terdapat juga kematian tenaga kesehatan di RS non rujukan.
Awal akhir April 20X1 uji klinis vaksin tahap ke 3 sudah diselesaikan. Kebijakan vaksinasi di sosialisasikan, di kalangan tenagan Kesehatan, persiapan pelaksanaan program telah dirancang, dilaksanakan bertahap, membuat skala prioritas target sasaran mempertimbangkan keterbatasan vaksin yang ada, Pada bulan Agustus 20X1, petugas Kesehatan telah selesai divaksinasi, sesuai dengan target vaksinasi tahap 1.
Jumlah kasus terus menurun, berdasarkan indikator penyesuaian kesehatan masyarakat, menunjukkan penurunan minimal 50% angka kasus konfirmasi baru dari puncak tertinggi selama 3 minggu berturut-turut dan terus menerus pada minggu minggu selanjutnya. Positivity rate dalam 2 minggu terakhir < 5 %. Spesimen positif COVID-19 dari sentinel ILI, SARI dalam 2 minggu terakhir menunjukkan < 5% serta terjadi penurunan jumlah pasien dirawat dan kasus kritis pada
kasus konfirmasi dalam 2 minggu terakhir.
Setelah tidak ada laporan kasus baru dalam dua kali masa inkubasi dari kasus terakhir maka status tanggap darurat dicabut dan Indonesia masuk dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
29
IV. KESIAPSIAGAAN DAN RESPONS
Pengorganisasian pelaksanaan kesiapsiagaan dan resposn pandemi menggunakan dasar
hukum:
a. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan pada tahap tanggap darurat
menggunakan sistem komando tanggap darurat bencana.
b. Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam
Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Gloal, dan Kedaruratan
Nuklir, Biologi, dan Kimia, menyatakan bahwa:
- Salah satu tugas Kemenkes adalah mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas serta
menggerakkan SDM kesehatan, sarana dan logistik untuk menanggulangi kedaruratan
kesehatan masyarakat.
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertugas menjalankan fungsi
koordinasi dan pelaksana saat prabencana dan pascabencana, serta fungsi komando
saat darurat bencana nonalam.
c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis
Kesehatan menyatakan bahwa:
- Penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan dengan sistem klaster.
- Klaster Kesehatan Nasional dibentuk oleh Menteri dan dikoordinasikan oleh Kepala
Pusat yang menangani bidang krisis kesehatan.
Selain itu, lesson learned dari penanganan COVID-19 juga dijadikan referensi, yaitu:
a. Pedoman WHO tentang COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (update:
Februari, 2021), menyampaikan bahwa terdapat 10 pilar untuk penanganan COVID-19 level
nasional. Sistem pilar telah diintegrasikan dengan Rencana Operasi Penanganan COVID-
19 Indonesia.
b. Hasil Intra Action Review COVID-19 Indonesia pada bulan Agustus 2020 menyimpulkan
bahwa salah satu tantangan pada penanggulangan COVID-19 adalah karena tidak
optimalnya sistem komando dan koordinasi bidang kesehatan yang dibangun. Penyebabnya
antara lain karena tidak diaktifkannya sistem klaster kesehatan sehingga masing-masing
subsistem belum menjalankan fungsi secara terintegrasi. Selain itu, tidak terdapat rincian
tugas dan fungsi dalam struktur komando dan koordinasi yang ditetapkan
30
Struktur komando & koordinasi Klaster Kesehatan
Gambar struktur komando dan koordinasi di atas mengintegrasikan sistem klaster dengan sistem komando tanggap darurat bencana serta 5 pilar respons pandemi sesuai dengan pedoman percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19 Kemenkes 2021, serta menambahkan Sub Klaster Laboratorium dan Bidang Sumber Daya Manusia.
Adapun 5 pilar yang diintegrasikan menjadi tugas Klaster Kesehatan adalah:
1. Deteksi 2. Manajemen klinis 3. Vaksinasi 4. Perubahan perilaku 5. Penguatan sistem kesehatan masyarakat
Untuk memastikan semua pilar berjalan optimal, diperlukan sistem komando dan koordinasi pada setiap tingkat pemerintahan.
Adapun posisi Klaster Kesehatan dalam struktur organisasi Klaster Nasional dan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Nasional berada di bawah bidang operasi, sebagaimana gambar dibawah:
31
- Penanggung Jawab Pilar dalam Komponen Klaster Kesehatan
No Komponen Klaster Penanggung Jawab Pilar
1 Koordinator Menteri Kesehatan
Komando dan Koordinasi untuk seluruh pilar
2 Tim Ahli Ditetapkan oleh Menteri
Memberi masukan untuk strategi dan indikator penanggulangan pada semua pilar
3 Tim Data & Informasi Kepala Pusdatin Penguatan sistem kesehatan
4 Tim Komunikasi Publik & Juru Bicara
Kepala Rokomyanmas Perubahan Perilaku
5 Liaison Officer Ditetapkan oleh Menteri Penguatan sistem kesehatan
6 Bidang Administrasi dan Keuangan
Kepala Biro Perencanaan & Anggaran
Penguatan sistem kesehatan
7 Bidang Logistik Dirjen Farmalkes Penguatan sistem kesehatan
8 Bidang Perencana Sekretaris Jenderal Penguatan sistem kesehatan
9 Bidang Operasional
Kepala Pusat Krisis Kesehatan
Komando dan koordinasi untuk operasional sub klaster dalam melaksanakan pilar-pilar.
A
A A
32
No Komponen Klaster Penanggung Jawab Pilar
10 Bidang Sumber Daya Manusia
Kepala Badan PPSDM Penguatan sistem kesehatan
11 Subklaster Pelayanan Kesehatan
Dirjen Yankes Manajemen klinis, penguatan sistem kesehatan
12 Subklaster Kesehatan Jiwa
Direktur Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Manajemen klinis, penguatan sistem kesehatan
13 Subklaster Promkes Direktur Promosi Kesehatan Perubahan Perilaku
14 Subklaster P2 dan Kesling
Dirjen P2P Deteksi, vaksinasi, penguatan sistem kesehatan
15 Subklaster Kespro Direktur Kesehatan Keluarga Penguatan sistem kesehatan
16 Subklaster Pelayanan Gizi
Direktur Gizi Penguatan sistem kesehatan
17 Subklaster Laboratorium Kapuslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan
Deteksi, penguatan sistem kesehatan
Rincian penanggung jawab dan pembagian tugas di dalam komponen Klaster Kesehatan
tingkat nasional, sebagai berikut:
1. Koordinator Klaster Kesehatan
Penanggung Jawab:Menteri Kesehatan
Tugas
Menetapkan dan memimpin pelaksanaan rencana operasi untuk penanganan pandemi
baik tahap siaga darurat maupun tanggap darurat
Mengaktifkan pusat kendali operasi (EOC/Emergency Operation Center) Klaster Kesehatan, untuk mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi pelaksanaan penanganan pandemi
Memberikan dukungan kebijakan teknis dan administrasi dalam rangka penanganan pandemi
33
Tugas
Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi di Klaster Kesehatan, dan berkoordinasi dengan klaster lainnya, seperti K/L terkait,
pemerintah daerah, serta pihak lainnya
Mengarahkan dan mengendalikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat/pemimpin yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan kegiatan
Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan berkala untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya
Melaksanakan fungsi komando dan koordinasi untuk seluruh pilar
2. Tim Ahli
Penanggungjawab:ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
Tugas
Memberikan arahan, pertimbangan dan/atau rekomendasi penanganan, perbaikan kebijakan, manajemen dan teknis pelaksanaan, termasuk pengembangan protokol-protokol yang diperlukan
Membantu memfasilitasi pengembangan jejaring dukungan dan peran penghubung dengan pihak-pihak lainnya
Melaksanakan koordinasi dan jejaring kerjasama dalam penelitian penanganan pandemi
Melaksanakan evaluasi dan kajian implementasi kegiatan
3. Tim Data & Informasi
Penanggungjawab:Kepala Pusat Data dan Informasi
Tugas
Menghimpun, mengolah & meng-update data dan informasi penanganan pandemi dari masing-masing bidang (operasional, logistik, administrasi keuangan dan perencanaan). Sumber data utama dari PHEOC dan EOC Pusat Krisis Kesehatan.
Membentuk jaringan informasi dan komunikasi
Melakukan penyebaran informasi setelah mendapat atau atas persetujuan Koordinator Klaster Kesehatan
Menyediakan perkembangan informasi kasus dan peringatan dini
Menyajikan data yang terintegrasi dan akuntabel berbasis satu data
34
Tugas
Melakukan diseminasi komunikasi risiko
Mengembangkan sistem teknologi informasi dan infrastrukturnya
Membuka hot line melalui “ alo emkes” untuk pengaduan masyarakat
Membentuk dan mendukung media center
Menyiapkan bahan untuk juru bicara
Mendokumentasikan seluruh kegiatan
4. Tim Komunikasi Publik & Spoke Person
Penanggungjawab:Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Tugas
Menilai kapasitas komunikasi nasional dan daerah (individu dan sumberdaya)
Merancang strategi komunikasi risiko dengan menyiapkan komponen komunikasi yang tepat (komunikator, pesan, media, komunikan)
Mengatasi ketidakpastian persepsi dan manajemen informasi yang salah/hoaks
Mengidentifikasi juru bicara di setiap tingkatan, baik lokal maupun nasional, membuat daftar keahlian para juru bicara dalam mengantisipasi ancaman kesehatan masyarakat, dan, jika dibutuhkan, diberikan pelatihan singkat. Selain juru bicara, dapat juga memanfaatkan para pemengaruh/influencer sebagai komunikator
Membuat rancangan pola pesan sebelum diinformasikan kepada publik. Lakukan pula pemilihan pesan kunci yang akan disampaikan. Gunakan bahasa lokal/daerah agar lebih mudah dipahami (jika diperlukan)
Mengidentifikasi media utama/mainstream, membuat dan memperbarui daftar jurnalis, serta membina hubungan baik dengan media
Mengidentifikasi media, saluran komunikasi, dan nilai jangkauan potensialnya untuk audiens sebagai target potensial. Gunakan saluran dan influencer yang dipercaya dan banyak disukai oleh audiens target
Meningkatkan kapasitas komunikasi SDM kesehatan
Melaksanakan fungsi pilar perubahan perilaku
35
5. Liaison Officer
Penanggungjawab:ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
Tugas
Melaksanakan fasilitasi/penghubung yang membantu koordinator klaster menghubungkan situasi dengan eksternal Klaster
Melaksanakan koordinasi dengan Tim Data dan Informasi terkait data-data yang dibutuhkan pimpinan
Menyampaikan hasil komunikasi kepada koordinator klaster secara berkala
6. Bidang Logistik
Penanggung jawab:Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tugas
Membuat kajian pemetaan sumberdaya dan kebutuhan sesuai dengan perkembangan kasus dalam kurun waktu tertentu
Melakukan pemenuhan kebutuhan logistik
Menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, penyimpanan dan distribusi logistik
Menghimpun dan mengelola logitik baik berasal dari bantuan maupun pengadaan
Menyelenggarakan berbagai urusan logistik kesehatan termasuk pastisipasi masyarakat dan dunia usaha
Identifikasi kebijakan/pedoman yang dibutuhkan untuk mempercepat/ memperlancar proses penyediaan maupun distribusi logistik
Melaksanakan fungsi pilar penguatan sistem kesehatan
Melakukan monitoring dan evaluasi dalam seluruh aktivitas logistik
7. Bidang Perencana
Penanggungjawab:Kepala Pusat Krisis Kesehatan
Tugas
Mengoordinasikan penyusunan dan update strategi dan rencana operasi meliputi komponen sistem (organisasi dan struktur, kebijakan/ pedoman/ prosedur, sistem pembiayaan, dll)
Merencanakan dan memastikan kesiapan struktur (penyiapan kapasitas fasyankes, RS darurat, transportasi/sistem rujukan, shelter karantina/isolasi, dll)
36
Tugas
Merencanakan dan memastikan kesiapan jumlah dan jenis SDM serta pengaturan tugasnya
Merencanakan dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana (alat medis, logistik, pengolahan limbah, dll)
Melaporkan rutin pada Koordinator Klaster
8. Bidang Administrasi dan Keuangan
Penanggungjawab:Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Tugas
Melakukan koordinasi dengan bidang operasi terkait kebutuhan anggaran
Membuat perencanaan serta strategi pemenuhan anggaran untuk kegiatan kesiapsiagaan dan respon operasi
Membuat laporan rutin pada Koordinator Klaster
9. Bidang Operasional
Penanggungjawab:Kepala Pusat Krisis Kesehatan
Tugas
Mengoordinasikan para sub klaster untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam rencana operasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan para sub klaster & Tim Promkes
Memberikan laporan harian pada koordinator klaster
Memberi rekomendasi strategi dan kebijakan yang dibutuhkan pada koordinator klaster
Segera melaporkan pada koordinator klaster bila ada perubahan situasi yang membutuhkan perubahan strategi dan kebijakan secara cepat
Melaksanakan fungsi komando & koordinasi untuk operasional sub-sub klister dalam melaksanakan pilar-pilar
10. Bidang Sumber Daya Manusia Penanggungjawab:Kepala Badan PPSDM
Tugas
Identifikasi ketersediaan SDM
37
Tugas
Identifikasi kebutuhan SDM, berkoordinasi dengan para sub klaster
Melakukan penyediaan dan mobilisasi SDM
Meningkatkan kapasitas SDM, berkoordinasi dengan para sub klaster
Melaporkan rutin pada Koordinator Klaster
11. Subklaster Promosi Kesehatan Penanggungjawab:Direktur Promosi Kesehatan
Tugas
Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari
pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream
Melakukan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan kapasitas
Memberikan laporan harian pada Koordinator bidang Operasional
Melaksanakan fungsi pilar perubahan perilaku
12. Subklaster Pelayanan Kesehatan
Penanggungjawab:Dirjen Pelayanan Kesehatan
Tugas
Menyiapkan pedoman, pembinaan, peningkatan kapasitas terkait manajemen kasus serta pencegahan pengendalian infeksi terkait pandemi influenza
Melakukan manajemen kasus
Melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan
Melakukan koordinasi pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan
Mengkoordinasikan keterlibatan profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan
38
Tugas
Menyediakan layanan rujukan dan Isolasi serta infrastrukturnya
Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan
Melakukan pelayanan kesehatan esensial
Melakukan perlindungan bagi tenaga kesehatan
Memberikan laporan harian pada Koordinator Bidang Operasional
Melakukan fungsi pilar manajemen klinis dan penguatan sistem kesehatan
13. Subklaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Penanggungjawab:Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tugas
IHR Focal Point
Menyiapkan pedoman, pembinaan, peningkatan kapasitas terkait Penyelidikan epidemiologi, surveilans, investigasi kasus & penelusuran kontak, pintu masuk negara, perjalanan internasional & transportasi
Melakukan penyelidikan epidemiologi, surveilans, investigasi kasus & penelusuran kontak
Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pencegahan & tata laksana kasus di pintu masuk negara, perjalanan internasional & transportasi
Mengembangkan dan melaksanakan Vaksinasi
Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program P2 & Kesling esensial selama masa Pandemi
Melakukan pencatatan dan pelaporan serta monev
Memberikan laporan harian pada Koordinator Bidang Operasional
Melaksanakan fungsi pilar deteksi, vaksinasi dan penguatan sistem kesehatan
39
14. Subklaster Kesehatan Reproduksi
Penanggungjawab:Direktur Kesehatan Keluarga
Tugas
Meningkatkan sosialisasi informasi dan edukasi pencegahan penularan pada situasi pandemi
Memberikan rekomendasi bagi petugas kesehatan terkait pelayanan kespro pada situasi pandemi
Memberikan kemudahan akses bagi masyarkat untuk medapatkan pelayanan kespro pada situasi pandemi
Memperkuat kolaborasi dalam hal memastikan pemenuhan kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan
Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program Kespro esensial selama masa Pandemi
Memberikan laporan harian kepada koordinator bidang operasional
Melakukan fungsi pilar penguatan sistem kesehatan
15. Subklaster Pelayanan Gizi Penanggungjawab:Direktur Gizi
Tugas
Membuat pedoman terkait pencegahan dan daya tahan tubuh dari makanan untuk mencegah terjadinya influenza
Membuat program edukasi bagi masyarakat tentang penerapan makanan jika terjadi influenza
Membuat program monitoring terutama bagi bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang terkena influenza
Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program gizi esensial selama masa Pandemi
Memberikan laporan harian kepada koordinator bidang operasional
Melakukan fungsi pilar penguatan sistem kesehatan
40
16. Subklaster Kesehatan Jiwa Penanggungjawab:Direktur Kesehatan Jiwa
Tugas
Mengidentifikasi sumber tekanan psikososial bagi petugas di fasilitas pelayanan kesehatan masa pandemi
Memberikan dukungan upaya promotif kesehatan jiwa dan psikososial di fasilitas pelayanan kesehatan
Membuat pedoman/kebijakan pelaksanaan program-program kesehatan esensial selama masa Pandemi
Memberikan laporan harian kepada koordinator bidang operasional
Melakukan fungsi pilar penguatan sistem kesehatan
17. Subklaster Laboratorium Penanggungjawab:Kapuslitbang Biomedis
Tugas
Merencanakan pemeriksaan laboratorium jejaring sampai pada tingkat FKTP
Membuat alur dan SOP pelayanan pemeriksaan laboratorium
Manajemen pengambilan, penyimpanan, dan transport sample
Melakukan koordinasi pada petugas lainnya dalam pengambilan sampel
Manajemen pelaporan hasil pemeriksaan
Koordinasi dengan subklaster logistik tentang pemenuhan kebutuhan pemeriksaan labolatorium
Memberikan laporan harian kepada koordinator bidang operasional
Melaksanakan fungsi deteksi, manajemen klinis
Upaya percepatan penanggulangan pandemi di Indonesia lima pilar utama dijabarkan ke dalam 11 komponen, yaitu sebagai berikut :
No Pilar Komponen
1 Deteksi 1. Suveilans epidemiologi 2. Pencegahan di pintu masuk negara 3. Pemeriksaan laboratorium
41
2 Manajemen klinis 4. Tata laksana kasus 5. Pencegahan & pengendalian infeksi di
fasyankes
3 Perubahan perilaku 6. Pencegahan penularan 7. Komunikasi risiko dan pemberdayaan
masyarakat
4 Vaksinasi 8. Vaksinasi
5 Penguatan sistem
kesehatan
9. Sumber daya 10. Pelayanan kesehatan esensial 11. Pencatatan dan Pelaporan
Sistem komando koordinasi Klaster Kesehatan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan sebagai koordinator atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan koordinator di Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan.
Konsep pelaksanaan komando dan koordinasi kesiapsiagaan dan respon pandemi
influenza berdasarkan framework kebencanaan nasional untuk Klaster Kesehatan mengacu
pada bagan sebagai berikut:
Pernyataan : Kesiapsiagaan
Definisi Operasional : Belum terdapat kasus VIRUS HXNY di Indonesia (Tingkat situasi 0)
Prinsip Operasional : 1. Peningkatan kapasitas, 2. Update dan testing renkon 3. Penguatan surveilans deteksi dini dan
pencegahan 4. Saat kesiapsiagaan, setiap pemangku
kepentingan melakukan kegiatan kesiapsiagaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
5. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran kesiapsiagaan terhadap kasus VIRUS HXNY baru di rumah sakit, pintu masuk, pelayanan kesehatan dasar, dan dinas kesehatan.
Pernyataan : Siaga Darurat
Definisi Operasional : Awal masuk kasus ke Indonesia (Kasus awal)
(Tingkat situasi 1-2)
Indikator : 1. Meningkatnya angka kasus VIRUS HXNY di
beberapa negara di dunia
2. Terindentifikasinya 1 orang pasien positif
virus HXNY di Indonesia
Prinsip Operasional : 1. Pernyataan siaga darurat oleh kepala negara/ kepala daerah
2. Aktivasi renkon menjadi rencana operasi 3. Surat edaran peningkatan kesiapsiagaan
42
4. EOC dan struktur komando diaktivasi 5. Intra Action Review
6. Deteksi kasus, pelacakan kasus, dan isolasi
kasus
Pernyataan : Tanggap darurat
Definisi Operasional : Terdapat sporadik kasus atau klaster atau community
transmission (Tingkat situasi 3-4)
Indikator : a. Sebaran angka kasus VIRUS HXNY telah terjadi di lebih dari satu provinsi di Indonesia atau adanya lebih dari dua klaster di provinsi yang sama.
b. Terjadi Transmisi VIRUS HXNY di komunitas. 1. Angka kesakitan VIRUS HXNY menunjukkan
kenaikan 2 kali atau lebih selama dalam dua kali masa inkubasi (2 x 5 hari) berturut-turut.
2. Dilaporkan adanya petugas kesehatan yang terjangkit VIRUS HXNY
3. Jumlah rata-rata penderita baru VIRUS HXNY akibat penularan manusia ke manusia dalam satu kawasan/klaster menunjukkan kenaikan 2 kali lipat dalam 2 minggu terakhir.
4. Case Fatality Rate menunjukkan peningkatan dalam 2 minggu terakhir.
5. Penanganan Wabah VIRUS HXNY yang melebihi daya dukung Sumber Daya Kesehatan.
6. Terganggunya layanan pemerintahan maupun layanan vital lainnya akibat wabah VIRUS HXNY.
7. Terjadinya gangguan pada Sektor keamanan, ketertiban, sosial maupun ekonomi.
8. WHO menyatakan PHEIC / pandemic VIRUS HXNY
9. Kondisi masuk pada tahap tanggap darurat apabila memenuhi sekurang-kurangnya 3 indikator dari indikator skenario kejadian.
Prinsip Operasional : - Pernyataan tanggap darurat oleh kepala negara/ kepala daerah
- Review rencana operasi, eskalasi sumber daya yang diperlukan sesuai analisis risiko, monitoring rencana operasi
- Intra Action review - Deteksi kasus, pelacakan kasus, mitigasi pandemi,
Physical distancing, business continuity plan.
43
Pernyataan : Transisi darurat (Tingkat situasi 0)
Definisi Operasional : Tidak ditemukan kasus baru setelah dua kali masa inkubasi
dari kasus terakhir, sesuai dengan indikator / kriteria
penyesuaian kesehatan masyarakat di pedoman virus HXNY
Indikator : Indikator skenario kejadian:
1. Penurunan minimal 50% angka kasus
konfirmasi baru dari puncak tertinggi selama 3
minggu berturut-turut dan terus menerus pada
minggu-minggu selanjutnya.
2. Positivity rate dalam 2 minggu terakhir < 5 %.
3. Spesimen positif HXN dari sentinel ILI, SARI
dalam 2 minggu terakhir menunjukkan < 5%
serta terjadi penurunan jumlah pasien dirawat
dan kasus kritis pada kasus konfirmasi dalam
2 minggu terakhir.
Prinsip Operasional : - Pencabutan pernyataan tanggap darurat - After Action Review, dokumentasi pembelajaran
- Rencana transisi dan rehabilitasi - EOC dan struktur komando dideaktivasi - Surveilans ketat, deeskalasi respons, pemulihan dini
fungsi komponen yang terlibat dalam penanggulangan virus HXNY
Trigger/kriteria penetapan status untuk setiap tahapan, yaitu ditetapkan oleh Presiden RI
atas rekomendasi Kemenko PMK, Kemenkes, BNPB, dan Kementerian lain yang terlibat dan
relevan.
Proses dan rekomendasi oleh Kemenkes, sebagai berikut:
a. Pada saat kesiapsiagaan (belum terdapat kasus VIRUS HXNY di Indonesia), terdeteksinya kasus di Indonesia/kasus awal dan sporadik kasus di Indonesia, maka Menteri Kesehatan melaporkan kepada Presiden untuk merekomendasikan penetapan siaga darurat. Kemenkes akan melakukan analisis risiko berkala dan melaporkan kepada Presiden. Dalam tahap ini, Presiden akan menunjuk Komandan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan respon.
b. Apabila adanya peningkatan kasus di Indonesia, di mana kasus pandemi sudah menyebar luas di Indonesia, berdasarkan analisis risiko yang disampaikan oleh Kemenkes, situasi tersebut dilaporkan kepada Presiden. Presiden menetapkan tanggap darurat kemudian menunjuk komandan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan respon.
Sumber pendanaan untuk Klaster Kesehatan:
a. Pendanaan kesiapsiagaan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan RI, APBD, bantuan/ hibah dari dunia usaha, donatur, dan bantuan luar negeri.
b. Pendanaan pada penanggulangan pandemi (periode tanggap darurat) menggunakan dana siap pakai yang tersedia di Kementerian Keuangan dan dapat dipergunakan oleh BNPB pada masa tanggap darurat. Sedangkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain DSP juga dapat menggunakan DTT (Dana Tak Terduga)/BTT (Biaya Tak Terduga).
44
c. Biaya untuk penyediaan darurat bencana, penanganan operational ground handling, personil, logistik dan peralatan, pengemasan, pelabelan, distribusi bantuan ke lokasi tujuan, pemusnahan dan re-ekspor menjadi tanggung jawab pemberi bantuan internasional. Tempat Transit terbagi atas: Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Pos Lintas Batas Negara serta Pangkalan Militer jika kapasitas pintu masuk/ keluar bantuan tidak memadai
Strategi dan Aktivitas Pengendalian komando dan koordinasi
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menyiapkan surat
edaran terkait pintu
masuk negara
Penyampaian Surat Edaran
peningkatan kewaspadaan kepada
Dinas Kesehatan, KKP
Koordinator
Subklaster P2 dan
Kesling
Penyampaian Surat Edaran
peningkatan kewaspadaan kepada
Fasilitas Kesehatan
Koordinator
Subklaster Yankes
Penyampaian Surat Edaran
peningkatan kewaspadaan kepada
Kepala Daerah
Koordinator
Klaster/operasional
Kementerian Dalam
Negeri
Aktivasi klaster
kesehatan
terintegrasi dengan
sistem komando
Membentuk sistem komando di
nasional dan daerah
Menkes (nasional)
dan Kadinkes
(daerah
Membentuk sistem komando di
fasilitas kesehatan
Kepala fasilitas
kesehatan (di bawah
supervisi Sub Klaster
Yankes)
Pemetaan sumber
daya & Peningkatan
kapasitas
Memetakan ketersediaan SDM,
logistik, pembiayaan dan
mekanisme, memetakan
kesenjangan. serta melakukan
upaya pemenuhannya, termasuk
peningkatan kapasitas SDM
Seluruh komponen
klaster kesehatan
Menyiapkan
Fasilitas Kesehatan
Memetakan fasilitas Kesehatan
dalam kesiapsiagaan pandemi
Koordinator Sub
Klaster Yankes
45
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menyiapkan sumber-sumber daya
yang dibutuhkam
Review Rencana
Kontingensi dan
Disaster Plan
Fasilitas Kesehatan
dan simulasi
Mereview Renkon disesuaikan
dengan kondisi terkini, kemudian
disimulasikan (Functional
Exercise/TTX)
Meriview kesiapsiagaan pandemi
dan sumberdaya menggunakan tool
kesiapsiagaan pandemi
Memastikan seluruh fasilitas
Kesehatan sudah menyusun
Disaster Plan dalam kesiapan
menghadapi Pandemi, serta
mensimulasikan dan
mensosialisasikannya.
Disaster plan di fasilitas kesehatan
yang disusun harmonis dengan
Renkon.
Koordinator Bidang
Perencana
Koordinator Sub
Klaster Yankes
Pertemuan
stakeholder
kesiapsiagaan
pandemi
Melakukan pertemuan koordinasi
kesiapsiagaan pandemi
Koordinator
bidang Operasi
Peningkatan
kapasitas
Pelatihan mengenai kesiapsiagaan
pandemi termasuk rencana respon
pandemi
Koordinator
bidang Operasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Menetapkan metode untuk
memahami keprihatinan, sikap, dan
kepercayaan audiens utama.
Mengidentifikasi sasaran audiens,
dan mengumpulkan informasi
tentang pengetahuan, perilaku dan
saluran komunikasi yang lebih
banyak disukai (misalnya siapa yang
dapat mereka percayai, bagaimana
mereka akan menerima informasi,
kebiasaan sehari-hari, keprihatinan
mereka, dan lainlain).
Koordinator Tim
Promkes
46
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Mengidentifikasi
pemengaruh/influencer (misalnya.
tokoh masyarakat, tokoh agama,
petugas kesehatan, tabib tradisional,
dan lain-lain) dan jejaring komunitas
yang ada (seperti organisasi
kemasyarakatan/LSM kesehatan,
kelompok perempuan (PKK), serikat
pekerja, relawan kesehatan
masyarakat/penggerak sosial untuk
polio, malaria, HIV) yang dapat
digunakan kembali untuk pelibatan
masyarakat.
Membangun jejaring kuat dengan
kelompok masyarakat/komunitas
untuk mengoptimalkan upaya
pemberdayaan masyarakat.
Menyiapkan desa beserta
perangkatnya hingga RW-RT untuk
kesiapsiagaan kemungkinan
terjadinya wabah
Memperkuat
layanan kesehatan
esensial
Memastikan layanan kesehatan
esensial siap menghadapi pandemi
dan telah menyiapkan business
continuity plan
Seluruh Sub Klaster
Fase Siaga Darurat
: Deteksi kasus awal di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menyiapkan surat
edaran terkait pintu
masuk negara
Penyampaian Surat Edaran
peningkatan kewaspadaan kepada
Dinas Kesehatan, KKP
Koordinator
Subklaster P2 dan
Kesling
Pernyataan
kedaruratan siaga
darurat di daerah
dan Nasional
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga darurat
kepada Dinas Kesehatan dan KKP
Koordinator
Subklaster P2 dan
Kesling
47
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga darurat
kepada Fasilitas Kesehatan
Koordinator
Subklaster Yankes
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga darurat
kepada Kepala Daerah
Koordinator Klaster
Aktivasi Renkon
menjadi Renops
Aktivasi EOC, Klaster Kesehatan Koordinator Klaster
Menyusun Rencana Operasi
berdasarkan Rencana Kontingensi
didaerah (Propinsi/Kab)
Koordinator
Bidang
Perencana
Menyiapkan Disaster Plan
Menghadapi Pandemi di Fasilitas
Kesehatan (RS dan Puskesmas)
Kepala fasilitas
kesehatan (di bawah
supervisi Sub Klaster
Yankes)
Memberikan asistensi teknis untuk
penyusunan rencana respons provinsi
Koordinator
Bidang
Perencana
Submit renop ke partner platform Liaison officer
Aktivasi klaster
kesehatan
terintegrasi dengan
sistem komando
Membentuk sistem komando di
nasional dan daerah
Menkes (nasional)
dan Kadinkes
(daerah)
Membentuk sistem komando di
fasilitas kesehatan
Kepala fasilitas
kesehatan (di bawah
supervisi Sub Klaster
Yankes)
Menyiapkan
rencana Aksi
Menyusun skenario rencana aksi
menghadapi pandemi dan monitoring
mingguan
Pertemuan berkala koordinasi untuk
review indikator rencana respon PIC
subklaster dan Tim setiap hari
Koordinator
Bidang Operasi
Monitoring situasi Pertemuan berkala koordinasi untuk
review indikator rencana respon
Koordinator Bidang
Operasi
48
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
stakeholder setiap minggu, stekholder
dan partner, klaster kesehatan
(partner, NGO, dll)
Pertemuan berkala dengan provinsi
untuk monitoring indikator respon
sebulan sekali
Koordinator Bidang
Operasi
Penyusunan laporan situasi (harian,
mingguan) berdasarkan input dari pilar
lainnya dan disiminasi ke stakeholder
Ketua Tim Data &
Informasi
Mengatur kepada bagian informasi
untuk membuat web respon pandemi
terintegrasi
Ketua Tim Data &
Informasi
Inventarisasi rencana respons provinsi
Koordinator Bidang
Perencana
Monitoring indikator rencana operasi
Ketua Tim Data &
Informasi
Intra Action Review
Koordinator Bidang
Perencana
Menyiapkan
kapasitas lonjakan
(Surge Capacity)
Review pemetaan sumber daya
(berdasarkan data dari subklaster dan
tim) seminggu sekali
Koordinator Bidang
Operasi
Pemetaan kesiapan fasilitas (RS,
Puskesmas dan daerah)
Koordinator
Subklaster Yankes
Pemetaan kesiapan Peralatan
Kesehatan (logistik medis dan non
medis) menghadapi pandemi
Koordinator Bidang
Logistik
Pemberdayaan
Masyarakat Menganalisis persepsi risiko
dengan cepat berdasarkan
informasi formal dan informal yang
ada.
Memetakan publik penerima pesan
untuk tanggap cepat komunikasi
(misalnya masyarakat yang
terdampak, petugas kesehatan,
pemimpin politik, lembaga donor,
dan lain-lain).
Koordinator Tim
Promkes
49
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menerjemahkan materi KIE ke
dalam bahasa yang mudah
dipahami masyarakat (baik bahasa
lokal maupun nasional) dan
menyesuaikan dengan
kaidah/literasi bahasa Indonesia.
Menggerakan influencer (misalnya.
tokoh masyarakat, tokoh agama,
petugas kesehatan, tabib tradisional,
dan lain-lain) dan jejaring komunitas
yang ada (mis. organisasi
kemasyarakatan/LSM kesehatan,
kelompok perempuan (PKK), serikat
pekerja, relawan kesehatan
masyarakat/penggerak sosial untuk
polio, malaria, HIV) yang dapat
digunakan untuk pelibatan
masyarakat.
Tetap
melaksanakan
layanan kesehatan
esensial
Aktivasi business continuity plan
Tetap melaksanakan layanan
kesehatan esensial
Seluruh Sub Klaster
Fase Tanggap Darurat
1. Kasus Sporadik
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pernyataan
Kedaruratan
(Tanggap Darurat)
di daerah dan
nasional
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga
darurat kepada Dinas Kesehatan
dan KKP
Koordinator Subklaster P2
dan Kesling
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga
darurat kepada Fasilitas Kesehatan
Koordinator Subklaster
Yankes
50
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga
darurat kepada Kepala Daerah
Koordinator Klaster
Aktivasi klaster
kesehatan
terintegrasi dengan
sistem komando
Penyesuaian sistem
Membentuk sistem komando di
nasional dan daerah
Menkes (nasional) dan
Kadinkes (daerah)
Membentuk sistem komando di
fasilitas kesehatan
Kepala fasilitas kesehatan
(di bawah supervisi Sub
Klaster Yankes)
Aktivasi Renops Mengaktifkan renops Koordinator Klaster
Sub klaster dan Tim bekerja sesuai
Renops
Seluruh komponen klaster
kesehatan
Sub Klaster yang tidak essential
berkoordinasi dan membantu sub
klaster lain
Seluruh komponen klaster
kesehatan
Mengerahkan seluruh sumber daya
di masing-masing subklaster dan
Tim di Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Seluruh komponen klaster
kesehatan
Manajemen
Kejadian dengan
ekskalasi kebutuhan
Menyiapkan sistem manajemen
di setiap subklaster dan Tim
Seluruh komponen klaster
kesehatan
Pemetaan kesiapan
kapasitas lonjakan
(Surge Capacity)
Menghitung kapasitas
kebutuhan SDM, Fasilitas dan
peralatan
Seluruh komponen klaster
kesehatan
Menghitung kapasitas
kebutuhan Fasilitas dan
Peralatan
Koordinator Bidang
Logistik berdasarkan
masukan seluruh
komponen klaster
kesehatan
Monitoring Renops
dan ekskalasi
sumber daya
Monitoring indikator rencana
operasi dan termasuk
rekomendasi Intra Action
Koordinator Bidang
Operasi
51
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Review berkala 3 bulanan,
sesuai dengan kebutuhan
ekskalasi
Monitoring sumber daya
(berdasarkan data dari
subklaster lainnya) seminggu
sekali
• Koordinator Bidang
Operasi
Koordinator Bidang
Logistik
Pertemuan berkala koordinasi
untuk review indikator rencana
respon PIC subklaster setiap
hari
• Koordinator Bidang
Perencana
Pertemuan berkala koordinasi
untuk review indikator rencana
respon stakeholder setiap
minggu, stakeholder dan
partner, health cluster (partner,
NGO, dll)
• Koordinator Bidang
Perencana
Monitoring Rencana
aksi
Penyusunan laporan situasi
(harian, mingguan) berdasarkan
input dari subklaser dan
diseminasi ke stakeholder
• Koordinator Tim Data
& Informasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Melakukan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dari
respon bagi daerah
provinsi/kabupaten/kota dengan
satu atau lebih kasus yang
telah diidentifikasi yang tersebut
di atas.
Penyebarluasan media KIE
dalam berbagai bentuk dan
media (cetak, elektronik,
tradisional, luar ruangan, dan
lain-lain) kepada seluruh
lapisan masyarakat.
Gerakan masif dari para
influencer (misalnya. tokoh
masyarakat, tokoh agama,
• Koordinator Tim
Promkes
52
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
petugas kesehatan, tabib
tradisional, dan lain-lain) dan
jejaring komunitas yang ada
(mis. organisasi
kemasyarakatan/LSM
kesehatan, kelompok
perempuan (PKK), serikat
pekerja, relawan kesehatan
masyarakat/penggerak sosial
untuk polio, malaria, HIV) untuk
mengedukasi masyarakat.
Tersedianya saluran
komunikasi untuk layanan
informasi dan pengaduan
masyarakat yang mudah
diakses publik selama 24 jam.
Saluran komunikasi yang dapat
digunakan: website, sosial
media (Instagram, twitter,
youtube, facebook), Interactive
Voice Response (IVR), kontak
telepon, sms, whatsapp, media
cetak lainnya ataupun forum
komunikasi berjenjang dari
Provinsi ke Kabupaten,
Puskesmas dan Kader atau
Masyarakat.
Melibatkan perangkat
desa/kelurahan serta tokoh
masyarakat/agama dalam
menyampaikan pesan-pesan
kunci lewat saluran dan sarana
yang dimiliki dengan
memperhatikan anjuran
kesehatan terkait HXNY
Melakukan
komunikasi publik
Juru bicara mengumumkan
data dan informasi yang terkini
dan mengedukasi masyarakat
terkait upaya pencegahan dan
• Koordinator Tim
Komunikasi PUblik
53
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pengendalian wabah secara
rutin setiap hari kepada publik
Segera memberikan informasi
terbaru secara terbuka
Aktivasi influencer terpercaya
secara berkesinambungan
untuk membantu menyebarkan
konten positif kepada
masyarakat
Tetap
melaksanakan
layanan kesehatan
esensial
Aktivasi business continuity plan
Tetap melaksanakan layanan
kesehatan esensial
• Seluruh Sub Klaster
2. Kasus Transmisi Klaster:deteksi kasus di komunitas
Melanjutkan kegiatan yang dengan eskalasi sumber
daya sesuai kebutuhan Sesuai dengan PIC diatas
3. Kasus transmisi di komunitas:deteksi kasus di komunitas
Melanjutkan kegiatan yang diatas dengan eskalasi
sumber daya sesuai kebutuhan Sesuai dengan PIC diatas
4. Transisi Darurat:Berdasarkan analisis risiko, ada penurunan kasus yang
signifikan, secara konsisten sesuai pedoman indikator penyeuaian kesehatn
masyarakat untuk pandemi
Pencabutan pernyataan tanggap darurat.
Dokumentasi pembelajaran respon VIRUS
HXNY,
Evaluasi /After Action Riview
54
Transisi darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Surat Edaran
tanggap darurat
selesai
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga
darurat kepada Dinas Kesehatan
dan KKP
• Koordinator Subklaster
P2 dan Kesling
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga
darurat kepada Fasilitas
Kesehatan
• Koordinator Subklaster
Yankes
Penyampaian Surat Edaran
pernyataan kedaruratan siaga
darurat kepada Kepala Daerah
• Koordinator Klaster
Menyusun
rencana aksi
pemulihan
Melakukan penilaian situasi
permasalahan kesehatan yang
terdampak akibat Pandemi
• Koordinator Bidang
Operasi
Menyusun rencana aksi untuk
memulihkan pelayanan
kesehatan seperti kondisi
sebelum bencana (yankes
komperhensif)
• Koordinator Bidang
Perencana
Menyusun Indikator pemulihan • Koordinator Bidang
Operasi
Melaksanakan Monev • Koordinator Operasi
4.1.2. Pemangku kepentingan
Stakeholder Tugas inti
Kemenko PMK Koordinasi K/L
BNPB Komando Bencana Nasional
Dinkes Provinsi
Komando jajaran kesehatan di provinsi Koordinasi dengan komando satgas provinsi
Dinkes Kabupaten Komando jajaran kesehatan di Kab
55
Stakeholder Tugas inti
Koordinasi dengan komando satgas Kabupaten
Pemegang kepentingan lainnya: Semua pemegang kepentingan yang tergabung dalam klaster/subklaster, dari pemegang kepentingan multisektoral, organisasi internasional dan mitra, LSM.
Mendukung komando dan koordinasi
4.1.3. Indikator kegiatan komando koordinasi
Indikator Target
Veifikasi
Pencapaian
Indikator
(dokumen)
Waktu
Pengukuran
Penanggung
jawab
Pertemuan berkala untuk review indikator implementasi rencana operasi setiap bulan tingkat pusat meliputi focal point tiap pilar, organisasi Internasional dan mitra.
Penyusunan laporan situasi
100% Review dokumen hasil pertemuan berkala (notulensi) bulanan yang disebarluaskan dalam bentuk laporan situasi dan ditindaklanjuti
Bulanan Pusat Krisis Kesehatan
Laporan update indikator rencana operasi di partner platform
100% Update indikator monitoring di partner platform
Bulanan Pusat Krisis Kesehatan
Kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan situasi/kondisi
100% Dokumen kebijakan (SK/ peraturan daerah) untuk respon COVID-19
SK pembentukan satgas COVID-10 di daerah
Bulanan/ tiap kali ada perubahan kebijakan dari kepala negara / kepala daerah
Pusat Krisis Kesehatan
56
Indikator Target
Veifikasi
Pencapaian
Indikator
(dokumen)
Waktu
Pengukuran
Penanggung
jawab
Penyusunan dan monitoring rencana respon COVID-19 di provinsi secara berkala
100% Dokumen kebijakan respon COVID-19 di 34 provinsi
Laporan indikator monitoring rencana respon berkala dari provinsi ke pusat
Pertemuan bulanan / dua bulanan berkala antara pusat dan daerah
Bulanan Kepala Satgas daerah Pusat Krisis Kesehatan
Sistem Pelayanan Kesehatan
Kriteria sistem Pelayanan
Kesehatan
Penjelasan
Seluruh pasien VIRUS HXNY dapat memperoleh tatalaksana sesuai standar
Ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan telah kembali ke keadaan di mana semua kondisi (staf, tempat tidur, obat-obatan, peralatan, dan lain-lain) tersedia untuk memberikan standar perawatan yang sama seperti sebelum krisis.
Semua pasien bukan VIRUS HXNY yang memiliki kondisi parah memperoleh tatalaksana sesuai standar
Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit selain VIRUS HXNY di rumah sakit
Sistem pelayanan kesehatan dapat mengatasi peningkatan lebih dari 20% kasus VIRUS HXNY
Ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan dapat berjalan ketika harus mengatasi lonjakan kasus saat melonggarnya pembatasan sosial. Indikator ini termasuk staf, peralatan, tempat tidur, dan lain-lain yang jumlahnya memadai.
57
Kriteria sistem Pelayanan
Kesehatan
Penjelasan
Terdapat komite/tim/ koordinator PPI di seluruh fasyankes dan penanggung jawab PPI di seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota (1 orang petugas PPI terlatih per 250 tempat tidur)
Komite/tim/koordinator PPI mengindikasikan kemampuan untuk koordinasi, supervisi, pelatihan sebagai aktivitas PPI termasuk di puskesmas/FKTP lainnya.
Seluruh fasyankes dapat melakukan skrining terhadap VIRUS HXNY
Hal ini untuk meyakinkan bahwa seluruh pasien yang datang ke fasyankes di skrining untuk gejala VIRUS HXNY untuk mencegah infeksi di fasyankes
Seluruh fasyankes memiliki mekanisme isolasi suspek VIRUS HXNY
Sistem kesehatan memiliki kapasitas memadai untuk isolasi seluruh pasien VIRUS HXNY
Adapun 5 pilar percepatan penanggulangan pandemi yang menjadi fokus utama, yaitu 1)
Deteksi, 2) Manajemen Klinis, 3) Vaksinasi, 4) Perubahan Perilaku dan 5) Penguatan Sistem
Kesehatan, diuraikan sebagai berikut :
4.1. DETEKSI
Di dalam pilar deteksi, dilakukan surveilans epidemiologi, pencegahan di pintu masuk negara,
serta pemeriksaan laboratorium. Upaya-upaya yang dilakukan dalam surveilans epidemiologi
meliputi pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi, termasuk pemeriksaan genomik yang
adekuat yang merupakan kunci untuk dapat melakukan penilaian situasi dan respon yang tepat.
4.1.1. SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
Surveilans merupakan salah satu yang sangat penting dalam upaya penanggulangan VIRUS
HXNY karena perannya untuk memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan dan
menunda penyebaran penularan. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya penemuan kasus,
investigasi kasus, pelacakan kontak (contact tracing) termasuk analisis data surveilans serta
upaya isolasi dan karantina. Upaya tersebut akan berbeda menurut kabupaten/kota sesuai
dengan analisis situasi berkala sesuai dengan tingkat penularan di wilayah masing-masing.
Berikut adalah upaya yang dilakukan berdasarkan tingkat penularan di wilayah:
58
TINGKAT PENULARAN
TIDAK ADA KASUS KASUS SPORADIK KASUS KLASTER PENULARAN
KOMUNITAS
1. Penemuan kasus
secara aktif dan
isolasi, karantina
kontak
2. Penemuan kasus
secara aktif.
3. Menyiapkan
menghadapi
lonjakan kebutuhan
pelacakan kontak
4. Melaksanakan
surveilans VIRUS
HXNYmelalui
surveilans berbasis
komunitas,
surveilans ILI,
SARI, pneumoni,
Event-based
surveillance baik
FKTP dan FKRTL
5. Melaksanakan
surveilans di
fasilitas tertutup
dan kelompok
rentan
1. Penemuan kasus
secara aktif dan
isolasi, karantina
kontak
2. Melaksanakan
pelacakan kontak
dan monitoring
serta karantina
kontak
3. Pelaksanaan
surveilans VIRUS
HXNYmelalui
surveilans berbasis
komunitas,
surveilans ILI,
SARI, pneumoni,
Event Base
surveillance baik
FKTP dan FKRTL
4. Melaksanakan
surveilans di
fasilitas tertutup
dan kelompok
rentan
1. Mengintensifkan
penemuan kasus
dan isolasi
2. Mengintensifkan
pelacakan kontak
dan monitoring serta
karantina kontak
3. Memperluas
surveilans VIRUS
HXNYmelalui
surveilans berbasis
komunitas,
surveilans ILI, SARI,
ISPA dan
Pneumonia di FKTP
dan FKRTL
4. Melaksanakan
surveilans di fasilitas
tertutup dan
kelompok rentan
1. Terus melanjutkan
penemuan kasus
dan isoasi jika
memungkinkan
khususnya pada
daerah yang baru
melaporkan kasus
2. Terus melanjutkan
pelacakan kontak
dan monitoring jika
memungkinkan
serta karantina
kontak
3. Isolasi mandiri pada
kasus yang
bergejala ringan
4. Memantau
perkembangan
VIRUS
HXNYsurveilans
sentinel yang ada
5. Melaksanakan
surveilans di
fasilitas tertutup dan
kelompok rentan
Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang di setiap tingkatan administratif tersebut terdapat unit surveilans termasuk tim gerak cepat (TGC). Untuk membantu pelaksanaan kegiatan surveilans VIRUS HXNY petugas surveilans puskesmas juga memiliki peran yang sangat penting. Dengan tren peningkatan jumlah kasus konfirmasi yang tinggi, maka beban petugas surveilans menjadi sangat besar sehingga tidak sedikit kasus maupun kontak yang belum sempat diinvestigasi dan dilakukan pelacakan kontak. Begitu pula petugas untuk memasukkan data yang biasanya hanya 1 orang per provinsi yang dirasa kurang memadai. Sedangkan kelengkapan laporan masih dibawah target pelaporan. Tugas TGC provinsi adalah untuk melakukan rapid health assessment, verifikasi rumor, melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan pendampingan dan asistensi teknis.
Tim TGC yang terdiri dari lintas sektor (tenaga medis, epidemiolog kesehatan, entomologi
kesehatan, sanitarian dan laboratorium kesehatan) juga memiliki peran sentral. Saat ini, secara nasional sudah dibentuk TGC untuk membantu melakukan pelacakan kontak melalui kegiatan TLI (temukan, lacak dan isolasi) dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan. Unit teknis yang menjadi pimpinan TGC adalah unit teknis ditunjuk sesuai kasus yg terdapat dalam
59
tusinya. Unit teknis pimpinan TGC mendapatkan info dari Bidang Surveilans, kemudian unit tersebut yang akan menentukan komposisi/personil tim termasuk menyertakan Unit Utama lain (Yankes, Giskia, RS, Litbangkes) dan juga tim pakar. Pimpinan TGC membuat surat tugas untuk memenuhi aspek hukum ketika TGC turun ke daerah.
Sistem pelaporan melalui NAR (New All Record) merupakan sistem yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk data hasil tes laboratorium kasus VIRUS HXNY. Kasus suspek yang terjaring di faskes akan diambil sampelnya dan dikirim ke laboratorium. Faskes ini harus melakukan pemasukkan data dasar kasus suspek. Setelah laboratorium menerima sampel dan melakukan tes, selanjutnya hasil tes baik positif maupun negatif akan direkam ke NAR oleh tenaga entri laboratorium sehingga secara online data suspek akan berubah menjadi data kasus negatif dan positif. Secara online, dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota maupun Kementerian Kesehatan dapat mengakses data tersebut untuk menentukan status akhir kasus maupun monitoring kasus. Bila ada data yang tidak lengkap dari kasus maka dinas kesehatan kabupaten/kota akan melakukan upaya untuk melengkapi data kasus dengan berkoordinasi puskesmas setempat atau petugas yang melakukan penyelidikan epidemiologi. Pelatihan NAR telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten serta faskes melalui webinar maupun Zoom.
Surveilans berbasis masyarakat (CBS- Community Based Surveillance) merupakan kegiatan surveilans yang melibatkan kader/tokoh masyarakat dalam mendeteksi adanya penyakit potensial KLB/wabah termasuk VIRUS HXNY. CBS ini dapat memperkuat surveilans dalam deteksi dini, karena kader/tokoh masyarakat merupakan kunci yang harus dibekali pengetahuan tanda dan gejala dari suspek VIRUS HXNY. Selain itu, kader/tokoh masyarakat tersebut juga dapat berperan membantu petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas dalam hal monitoring
Strategi pengendalian diarahkan melalui 4 aktivitas utama yaitu:
1. Memperkuat sistem surveilans melalui kegiatan:
a. Penambahan jumlah petugas surveilans sesuai analisis kebutuhan → Membuat model
sederhana analisis kebutuhan tenaga surveilans di pusat, provinsi dan kabupaten/kota
b. Pembuatan buku pedoman Surveilans VIRUS HXNY
c. Membuat buku saku:
i. Pelacakan kontak
ii. Isolasi dan Karantina
d. Peningkatan kapasitas petugas surveilans melalui:
i. Sosialisasi dan pelatihan pedoman pencegahan dan pengendalian VIRUS HXNYdan
pedoman surveilans VIRUS HXNYsecara berkala
ii. On the Job Training
iii. Pelatihan analisis data surveilans
e. Melakukan upaya peningkatan kualitas data sistem surveilans → Memperkuat validitas
data, memperkecil missing data
2. Implementasi sistem surveilans
a. Melakukan rapid risk assessment secara regular (per minggu dalam bentuk MMWR dan
sitrep)
60
b. Melakukan deteksi dini kasus melalui:
i. Event-based surveillance
ii. Community-based surveillance
iii. Facility-based surveillance
iv. Laboratory-based surveillance
c. Melakukan percepatan testing < 24 jam sejak swab dilakukan → Indikator min 90%
d. Melakukan penyelidikan epidemiologi pada setiap kasus Konfirmasi → Indikator min
80%
e. Melakukan isolasi kasus konfirmasi < 48 jam sejak hasil lab dikeluarkan → Indikator min
80%
f. Melakukan pemantauan harian seluruh kasus
g. Melakukan analisis data harian, mingguan dan bulanan
h. Membuat situation report harian, mingguan dan bulanan
i. Melakukan serosurvey melalui metode elisa
j. Melakukan penguatan pencatatan kematian probable
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem surveilans
a. Mendukung dashboard sistem surveilans VIRUS HXNY di pusat, provinsi dan
kabupaten/kota
b. Memantau pergerakan kasus dan dinamisasi penyakit
c. Supervisi secara rutin
d. Melakukan evaluasi secara rutin (mingguan dan bulanan)
4. Pengembangan Sistem Surveilans
Grand design pengembangan teknologi telepon seluler untuk pelacakan kontak
1.1.1. Strategi dan Aktivitas Pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Peningkatan SKDR (puskesmas, RS dan KKP), Surveilans sentinel ILI/SARI, Event base surveilans untuk deteksi kasus
Pelaksanaan SKDR, surveilans sentinel ILI/SARI, dan event base surveilans
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Peningkatan Sentinel Surveilans Syndrom di Rumah Sakit
Peningkatan Sentinel Surveilans Syndrom di Rumah Sakit
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
61
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Peningkatan kapasitas petugas surveilans, tim TGC, dan infrastruktur pelaporan surveilans
Pelatihan petugas SKDR, petugas surveilans sentinel ILI/SARI dan area lain yang berpotensi, petugas PHEOC, petugas TGC, pelatihan surveilans untuk komunitas, pelatihan petugas surveilans RS, pelatihan event base surveilans untuk nakes di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, pelatihan analisis risiko, pelatihan petugas kesehatan hewan di bidang surveilans dan invenstigasa
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Kajian oleh tim ahli untuk menyusun strategi respon dan penyiapan pedoman surveilans
Penyusunan pedoman termasuk definisi operasional dan indikator monitoring, penyusunan modul pelatihan, penyusunan media KIE, review sistem dan kapasitas surveilans (TGC, sistem pelaporan dan infrastrukturnya termasuk ketersediaan server dan sistem pelaporan berbasis web), simulasi tim gerak cepat dan penyelidikan epidemiologi serta pelaporan, penyediaan logistik APD, alat dan bahan pengambilan sampel, penyusunan pedoman surveilans dan pengambilan sampel pada hewan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemetaan kelompok rentan
Review data PISPK, profil kesehatan dan data BPS untuk pemetaan kelompok rentan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemetaan risiko dan analisis risiko
Pengumpulan data untuk melakukan analisis risiko dan melakukan analisis risiko serta diseminasi, formulasi rekomendasi kebijakan untuk respon
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Peningkatan deteksi dini pada hewan dan satwa liar
Peningkatan deteksi dini pada hewan dan satwa liar
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Peningkatan surveilans dan deteksi dini di pintu-pintu masuk negara
Peningkatan surveilans dan deteksi dini di pintu-pintu masuk negara
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan
62
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Kesehatan Lingkungan
Peningkatan kapasitas lab dan petugas lab dalam mendiagnosis penyakit
Peningkatan kapasitas petugas laboratorium kesehatan (Litbangkes, BBLK, B/BTKLPP) dan laboratorium kesehatan hewan (BVet dan BBVet)
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Surveilans faktor risiko lingkungan
Surveilans faktor risiko lingkungan Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Fase Siaga Darurat
Deteksi kasus awal di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penemuan kasus
secara aktif oleh
TGC, pelacakan
kontak, penyelidikan
epidemiologi dan
monitoring kontak
Pelaksanaan SKDR, ILI/SARI, Event
base surveilans untuk deteksi kasus
dengan lebih intens dan pelaporan
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Peningkatan
kapasitas petugas
surveilans dan
surge capacity,
termasuk
menyiapkan
community base
surveilans
Penyusunan daftar petugas surveilans
tambahan dan kontak tracer, pelatihan
bagi petugas tambahan
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Review pemetaan
kelompok rentan
Review pemetaan kelompok rentan Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
63
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Kesehatan
Lingkungan
Pemetaan risiko dan
analisis risiko
Monitoring kelengkapan dan ketepatan
laporan kasus yang dilaporkan melalui
sistem pelaporan (SILAPHAR,
SILACAK, NAR)
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Pemetaan risiko dan analisis risiko
berdasarkan data penyelidikan
epidemiologi terbaru, membuat
laporan analisis risiko, diseminasi
analisis risiko untuk rencana operasi
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Early response
(percepatan dalam
melakukan respon)
Aktivasi TGC, verifikasi, penyelidikan
epidemiologi, pelacakan dan
monitoring kontak
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Melakukan notifikasi kasus kepada
WHO
Dirjen P2P(IHR focal
point)
Peningkatan
Sentinel Surveilans
Syndrom di Rumah
Sakit
Peningkatan Sentinel Surveilans
Syndrom di Rumah Sakit
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Peningkatan
kapasitas petugas
surveilans, tim TGC,
dan infrastruktur
pelaporan
surveilans
Pelatihan petugas SKDR, petugas
surveilans sentinel ILI/SARI dan area
lain yang berpotensi, petugas PHEOC,
petugas TGC, pelatihan surveilans
untuk komunitas, pelatihan petugas
surveilans RS, pelatihan event base
surveilans untuk nakes di Dinas
Kesehatan Prov/Kab/Kota, pelatihan
analisis risiko, pelatihan petugas
kesehatan hewan di bidang surveilans
dan invenstigasa
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
64
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Kajian oleh tim ahli
untuk menyusun
strategi respon dan
penyiapan pedoman
surveilans
Penyusunan pedoman termasuk
definisi operasional dan indikator
monitoring, penyusunan modul
pelatihan, penyusunan media KIE,
review sistem dan kapasitas surveilans
(TGC, sistem pelaporan dan
infrastrukturnya termasuk ketersediaan
server dan sistem pelaporan berbasis
web), simulasi tim gerak cepat dan
penyelidikan epidemiologi serta
pelaporan, penyediaan logistik APD,
alat dan bahan pengambilan sampel,
penyusunan pedoman surveilans dan
pengambilan sampel pada hewan
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Peningkatan deteksi
dini pada hewan
dan satwa liar
Peningkatan deteksi dini pada hewan
dan satwa liar
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Peningkatan
surveilans dan
deteksi dini di pintu-
pintu masuk negara
Peningkatan surveilans dan deteksi
dini di pintu-pintu masuk negara
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Peningkatan
kapasitas lab dan
petugas lab dalam
mendiagnosis
penyakit
Peningkatan kapasitas petugas
laboratorium kesehatan (Litbangkes,
BBLK, B/BTKLPP) dan laboratorium
kesehatan hewan (BVet dan BBVet)
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Surveilans faktor
risiko lingkungan
Surveilans faktor risiko lingkungan Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
65
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Uji coba dan
pengembangan
lebih lanjut terhadap
sistem pencatatan
dan pelaporan
Uji coba dan pengembangan lebih
lanjut terhadap sistem pencatatan dan
pelaporan
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Intensifikasi
penemuan kasus
secara aktif,
pelacakan kontak,
penyelidikan
epidemiologi,
monitoring kontak
dan pelaporan
Intensifikasi pelaksanaan SKDR,
ILI/SARI, Event base surveilans
untuk deteksi kasus dengan lebih
intens dan pelaporan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Mobilisasi petugas surveilans
tambahan dan kontak tracer sesuai
kebutuhan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemetaan risiko
dan analisis risiko
Intensifikasi monitoring
kelengkapan dan ketepatan
laporan kasus yang dilaporkan
melalui sistem pelaporan
(SILAPHAR, SILACAK, NAR)
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemetaan risiko dan analisis risiko
berdasarkan data penyelidikan
epidemiologi terbaru, membuat
laporan analisis risiko, diseminasi
analisis risiko untuk rencana
operasi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan notifikasi kasus kepada
WHO
Dirjen P2P(IHR focal point)
66
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memperketat
pintu masuk
negara dan
wilayah
perbatasan
Memperketat pintu masuk negara
dan wilayah perbatasan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Meminimalisir
penyebaran agen
penyakit
Melakukan komunikasi risiko Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Perencanaan logistik APD Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Meningkatkan
biosafety dan
biosecurity
Penyusunan Sop surveilans di
tempat tertutup dan pengiriman
logistik dan penunjukan petugas
yang melakukan surveilans
ditempat tertutup
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Surveilans aktif
berbasis
komunitas
TGC melanjutkan verifikasi
penyelidikan epidemiologi dan
pelacakan kontak
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Kasus Klaster
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Intensifikasi
penemuan kasus
secara aktif,
pelacakan kontak,
penyelidikan
epidemiologi,
monitoring kontak
dan pelaporan
Melanjutkan intensifikasi
pelaksanaan SKDR, ILI/SARI,
Event base surveilans untuk
deteksi kasus dengan lebih intens
dan pelaporan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
67
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Intensifikasi untuk
deteksi kasus dan
karantina klaster
Melanjutkan intensifikasi monitoring
kelengkapan dan ketepatan
laporan kasus yang dilaporkan
melalui sistem pelaporan
(SILAPHAR, SILACAK, NAR)
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Karantina wilayah dimana klaster
terdeteksi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melaksanakan
surveilans di
fasilitas tertutup
(penjara, asrama,
pesantren, dll),
dan kelompok
rentan (komorbid
dan lansia)
Intensifikasi surveilans ditempat
tertutup berdasarkan SOP
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Mobilisasi surge
capacity petugas
surveilans dan
tracer termasuk
refresher training
Mobilisasi petugas surveilans
tambahan dan kontak tracer sesuai
kebutuhan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemetaan risiko
dan analisis risiko
Pemetaan risiko dan analisis risiko
berdasarkan data penyelidikan
epidemiologi terbaru, membuat
laporan analisis risiko, diseminasi
analisis risiko untuk rencana
operasi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan notifikasi kasus kepada
WHO
Dirjen P2P(IHR focal point)
Pembatasan
mobilisasi
manusia dan
karantina hewan
Pembatasan mobilisasi manusia
dan karantina hewan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
68
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Surveilans aktif
kepada hewan
dan satwa liar
Surveilans aktif kepada hewan dan
satwa liar
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Komunikasi risiko
kepada
masyarakat
Melakukan komunikasi risiko Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Surveilans aktif
berbasis
komunitas
TGC melanjutkan verifikasi
penyelidikan epidemiologi dan
pelacakan kontak
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Kasus Transmisi di Komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Intensifikasi
penemuan kasus
secara aktif,
pelacakan kontak,
penyelidikan
epidemiologi,
monitoring kontak
dan pelaporan
Melanjutkan intensifikasi
pelaksanaan SKDR, ILI/SARI,
Event base surveilans untuk
deteksi kasus dengan lebih intens
dan pelaporan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melanjutkan intensifikasi monitoring
kelengkapan dan ketepatan
laporan kasus yang dilaporkan
melalui sistem pelaporan
(SILAPHAR, SILACAK, NAR)
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melanjutkan dan
intensifikasi
surveilans di
fasilitas tertutup
(penjara, asrama,
pesantren, dll),
dan kelompok
Intensifikasi surveilans ditempat
tertutup berdasarkan SOP
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
69
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
rentan (komorbid
dan lansia)
Mobilisasi surge
capacity petugas
surveilans dan
tracer termasuk
refresher training
Mobilisasi petugas surveilans
tambahan dan kontak tracer sesuai
kebutuhan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemetaan risiko
dan analisis risiko
Pemetaan risiko dan analisis risiko
berdasarkan data penyelidikan
epidemiologi terbaru, membuat
laporan analisis risiko, diseminasi
analisis risiko untuk rencana
operasi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan notifikasi kasus kepada
WHO
Dirjen P2P(IHR focal point)
Pada kasus
dengan gejala
ringan dilakukan
isolasi mandiri
Pada kasus dengan gejala ringan
dilakukan isolasi mandiri
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemantauan
melalui sentinel
ILI/SARI
Pemantauan melalui sentinel
ILI/SARI
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Surveilans PHSM
/ Public Health
and Social
Measures
(termasuk
didalamnya
adalah 3M, PSBB,
pembatasan
mobilitas)
Pelaksanaan PPKM/PSBB Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Komunikasi risiko
kepada
masyarakat
Komunikasi risiko kepada
masyarakat
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
70
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dan Kesehatan
Lingkungan
Surveilans aktif
kepada hewan
dan satwa liar
Surveilans aktif kepada hewan dan
satwa liar
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Surveilans aktif
berbasis
komunitas
TGC melanjutkan verifikasi
penyelidikan epidemiologi dan
pelacakan kontak
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Fase Transisi Darurat
Berdasarkan analisis risiko, ada penurunan kasus yang signifikan, secara konsisten sesuai
pedoman indikator penyeuaian kesehatan masyarakat untu pandemi
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Deeskalasi respon
dan pengurangan
petugas surveilans
dan tracer
Pengurangan petugas kontak tracer
dan surveilans
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Pemetaan risiko dan
analisis risiko
Melakukan pemetaan risiko ulang
berdasarkan data yang ada, untuk
menilai penurunan kasus dan situasi
yang terkontrol
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Terus melanjutkan
SKDR, ILI/SARI,
Event base
surveilans
Monitoring dan evaluasi ketepatan
laporan kasus yang dilaporkan melalui
sistem pelaporan (SILAPHAR,
SILACAK, NAR)
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
71
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Monitoring terhadap
hasil surveilans
hewan dan satwa
liar
Monitoring terhadap hasil surveilans
hewan dan satwa liar
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Komunikasi risiko
kepada masyarakat
Komunikasi risiko kepada masyarakat Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Pemangku kepentingan • Pemangku kepentingan utama Direktorat Jenderal P2P:
- Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan: Subdirektorat Surveilans, Subdirektorat Infeksi Emerging
- Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung
• Semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, kementerian/ lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga non pemerintah, anggota parlemen, media massa (cetak, eletronik, online), blogger/influencer, organisasi profesi, organisasi masyarakat, Pramuja, dunia usaha dan masyarakat
• Dinas Kesehatan Provinsi
• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
• Surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas
• Mitra Pembangunan:
• Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
• WHO, CDC, FAO, USAID, IDDS,LINKAGES, CISDI, INDOHUN, dll
Indikator Kegiatan Surveilans
Indikator Target Verifikasi
Pencapaian
Waktu
Pengukuran
Penanggung
jawab
Setiap kasus baru dapat
diidentifikasi, dilaporkan
dan dianalisis kurang dari
24 jam.
Penemuan kasus baru
dilaporkan kepada Dinas
100% Data yang
tercatata di NAR
Mingguan Surveilans
72
Indikator Target Verifikasi
Pencapaian
Waktu
Pengukuran
Penanggung
jawab
Kesehatan
Kabupaten/Kota
(notifikasi) sesuai dengan
formulir notifikasi
penemuan kasus VIRUS
HXNY di Fasyankes
Perkembangan situasi
VIRUS HXNY di daerah
dilaporkan oleh Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota secara
berkala harian kepada
Dinas Kesehatan
Provinsi dan
Kementerian Kesehatan
sesuai dengan formulir
laporan harian agregat
(formulir 4) melalui
sistem pelaporan harian
online sesuai
pembahasan pada
bagian pencatatan
pelaporan
100% Evaluasi data dari
laporan harian
Mingguan Infem
Sistem surveilans
diterapkan dan diperkuat
di fasilitas tertutup
(seperti lapas, panti
jompo, panti rehabilitasi,
asrama, pondok
pesantren, dan lain-lain)
dan pada kelompok-
kelompok rentan
100% Survei pada
lokasi-lokasi
tersebut
Bulanan Surveilans, Infem
Surveilans kematian
VIRUS HXNY dilakukan
di Rumah Sakit dan
masyarakat
100% Evaluasi data RS
online
Bulanan Surveilans,
Yankes
Tim Gerak Cepat VIRUS
HXNY berfungsi dengan
baik di berbagai tingkat
administrasi
100% Kemampuan
melakukan
investigasi kasus
dan klister
2 bulanan Surveilans
73
Indikator Target Verifikasi
Pencapaian
Waktu
Pengukuran
Penanggung
jawab
90% kasus suspek
diisolasi dan dilakukan
pengambilan spesimen
dalam waktu kurang dari
48 jam sejak munculnya
gejala
100% Evaluasi data NAR 2 mingguan Surveilans
Lama hasil pemeriksaan
Lab. keluar sejak
spesimen dikirimkan dan
diterima hasilnya adalah
3x24 jam
100% Evaluasi data NAR Bulanan Surveilans,
Litbangkes
>80% kasus baru dapat
diidentifikasi kontak
eratnya dan mulai
dilakukan karantina
dalam waktu <72 jam
setelah kasus baru di
konfirmasi
100% Evaluasi data
laporan harian dan
aplikasi pelacakan
kontak erat
2 mingguan Infem, surveilans,
pusdatin
>80% kontak dari kasus
baru dipantau selama 14
hari sejak kontak terakhir
100% Evaluasi data
laporan harian dan
aplikasi pelacakan
kontak erat
2 mingguan Infem, surveilans,
pusdatin
Menggunakan sistem
informasi dan
manajemen data tersedia
untuk mengelola
pelacakan kontak dan
data terkait lainnya
100% Melihat
ketersediaan
alikasi dan
manajemen
datanya
1 kali Infemdan
surveilans,
pusdatin
Indikator Epidemiologi
Kriteria Epidemiologi Penjelasan
Penurunan minimal 50% angka
kasus konfirmasi baru dari puncak
tertinggi selama 3 minggu
berturut-turut dan terus menurun
pada minggu-minggu selanjutnya
Indikator penurunan penularan
setara dengan penurunan
setengah dari jumlah kasus
(50%) selama 3 minggu dari
puncak tertinggi. Strategi ini
mengharuskan untuk
memperbanyak pemeriksaan
74
Kriteria Epidemiologi Penjelasan
RT-PCR, dengan prioritas
pemeriksaan RT-PCR pada
kasus suspek.
Jumlah spesimen positif (untuk
keperluan diagnosis) pada semua
kasus dalam 2 minggu terakhir
<5%*
Positivity rate dalam 2 minggu terakhir=
Jumlah kasus positif
────────────────────
(Jumlah kasus positif + Jumlah kasus negatif
diagnosis)
*dengan syarat surveilans berjalan optimal dan
kapasitas lab mampu melakukan pemeriksaan
1/1000 penduduk per-minggu
Jumlah spesimen positif VIRUS
HXNY pada Sentinel ILI dan SARI
dalam 2 minggu terakhir < 5%
Melalui surveilans sentinel ILI dan SARI, rendahnya
% spesimen yang positif VIRUS HXNY
menunjukkan rendahnya transmisi di populasi.
Positivity rate pada sentinel ILI dan SARI dalam 2
minggu terakhir =
Jumlah kasus positif VIRUS HXNY
Jumlah kasus positif VIRUS HXNY + Jumlah kasus
negatif diagnosis)
≥80% kasus konfirmasi berasal dari daftar kontak dan dapat
diidentifikasi kelompok klasternya
dalam 2 minggu terakhir
Indikator ini menunjukkan rantai penularan telah
dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya
penanggulangan.
Penurunan jumlah kasus
kematian, baik kasus probable
maupun kasus konfirmasi dalam 3
minggu terakhir
Penurunan jumlah kematian ini menunjukkan
bahwa jumlah kasus VIRUS HXNY menurun dan
tata laksana medis membaik.
75
Kriteria Epidemiologi Penjelasan
Penurunan jumlah pasien dirawat
dan kasus kritis yang butuh ICU
pada kasus konfirmasi dalam 2
mingggu terakhir
Kriteria ini mengindikasikan adanya penurunan
jumlah kasus di populasi. Penetapan ini apabila
kualitas perawatan di rumah sakit belum berubah.
Penurunan kematian karena
pneumonia pada setiap kelompok
usia
Ketika kasus pneumonia tidak dapat dilakukan
pemeriksaan RT-PCR, penurunan kematian karena
pneumonia secara tidak langsung akan
mengindikasikan pengurangan kematian karena
VIRUS HXNY.
4.1.2. Pencegahan Di Pintu Masuk
Di seluruh Indonesia terdapat 49 KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dengan kurang lebih
355 wilayah kerja yang mengawal pintu masuk negara. Pintu negara sebagai titik masuk
kedatangan dari luar negeri antara lain: Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Denpasar,
Soekarno Hatta, Batam, Pontianak, Surabaya, Tarakan dan Medan
Tantangan di pintu masuk negara diantaranya adalah keterbatasan SDM, keterbatasan Kit
Deteksi, belum maksimalnya pemakaian e-HAC baik di kedatangan DN maupun LN, masa tunggu
hasil laboratorium yang lama, serta perlunya optimalisasi dalam penyampaian komunikasi risiko
di lingkungan pintu masuk, koordinasi dengan daerah, dan kontak tracing di pintu masuk.
Pemanfaatan data e-HAC di wilayah belum optimal karena belum ada akses langsung terhadap
informasi yang ada untuk wilayah atau Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, belum ada sistem
pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah
Strategi dan Aktivitas Pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengumpulan
informasi oleh
pemerintah RI
Dirjen P2P mengumpulkan informasi
dari WHO/Negara
Bersangkutan/Kemlu terkait
perkembangan penyakit
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Berkoordinasi dengan bagian teknis
terkait
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
76
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Kesehatan
Lingkungan
Menganalisis informasi kasus dan
memantau perkembangan situasi
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi lintas
sektor atau antar
kementerian
lembaga terkait
Berkoordinasi dengan perwakilan RI
melalui Kemlu dan BKSLN dalam
pengumpulan informasi
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi pengawasan alat angkut
dan transportasi lainnya antara
Kemkes dan Kemenhub
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi pengawasan pelaku
perjalanan dilakukan oleh
Kemenkumham, Kemenlu, Kemenhub,
dan Kemenkes termasuk sosialisasi
Health Alert Card
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Diseminasi
informasi dan
edukasi kepada
seluruh stakeholder
terkait
Diseminasi potensi penyebaran
penyakit
a. Materi
Protokal pencegahan universal
b. Target:
- Pemda terkait
- Sektor Terkait
- Pelaku Bisnis
Koordinator Sub
Klaster Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Diseminasi
informasi dan
edukasi kepada
seluruh publik
Diseminasi informasi dan edukasi kepada seluruh publik: a. Materi:
- Perkembangan dan potensi penyebaran penyakit
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
77
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
- Kebijakan terkait protokol perjalanan
- Protokol pencegahan universal
b. Target:
- WNI di Indonesia dan LN - WNA di Indonesia dan yang akan
melakukan perjalanan ke Indonesia
- Pelaku bisnis - Masyarakat disekitar wilayah pintu
masuk (Perimeter) - Pekerja di wilayah pintu masuk
Penguatan deteksi
dini temuan kasus
dari pintu masuk
Melakukan pelatihan kekarantinaan kesehatan dalam rangka deteksi dini dan respons KKM untuk KKP
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Membangun jejaring surveilans dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit rujukan di wilayah pintu masuk
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Membangun jejaring laboratorium klinis dan lingkungan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Meningkatkan penggunaan e-HAC dan integrasi sistem pelaporan pengawasan pelaku perjalanan di pintu masuk dan wilayah
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Persiapan karantina
dan isolasi
Penyiapan fasilitas karantina dan membangun sistem rujukan ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas isolasi
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Penyiapan proses rujukan setiap kasus suspek/probable pneumonia ke rumah sakit rujukan yang memiliki kapasitas
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
78
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyiapan fasilitas isolasi sementara di pintu masuk/KKP untuk proses observasi, stabilisasi dan persiapan rujukan ke rumah sakit rujukan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Penguatan
implementasi e-HAC
Penyiapan fasilitas penunjang pengawasan e-HAC oleh seluruh pelaku perjalanan yang berasal dari negara terjangkit.
Integrasi e-HAC dengan aplikasi lain yang berfungsi sinergis
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Koordinasi dan
integrasi antara
pintu masuk dengan
wilayah (Pemerintah
daerah setempat)
Membangun jejaring surveilans antara pintu masuk dengan wilayah
Membangun sistem rujukan rumah sakit dan KKP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Penyusunan/ review/ uji rencana kontingensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat terintegrasi antara pintu masuk dengan wilayah (kab/kota)
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pencatatan dan
pelaporan
Pencatatan dan pelaporan khusus hasil deteksi dini dan rekapitulasi penerima HAC yang berkunjung ke wilayah melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemenuhan
kebutuhan sumber
daya
Pemenuhan tenaga KKP dengan kompetensi kekarantinaan kesehatan sesuai kebutuhan di pintu masuk
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemenuhan tenaga kesehatan di rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk mendukung upaya karantina dan isolasi
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemenuhan tenaga puskesmas yang memiliki kemampuan dalam deteksi dini yang terintegrasi dengan pintu masuk
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan
79
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Kesehatan Lingkungan
Pemenuhan tenaga medis dan paramedis KKP yang mampu melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan (antara lain vaksinasi, dekontaminasi, deratisasi, disinfeksi, disinseksi)
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemenuhan fasilitas dan perbekalan kekarantinaan kesehatan yang merata di seluruh pintu masuk terutama pelabuhan/ bandara internasional dan perlintasan darat antar negara
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Dirjen P2P memberikan informasi kasus kejadian Pneumoni tertentu kepada WHO dan penanggulangannya
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemantauan perkembangan situasi penyebaran penyakit antar negara oleh Ditjen P2P
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Penyusunan pedoman/ protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Koordinasi lintas sektor
atau antar kementerian
lembaga terkait
Aktivasi rencana kontingensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat (pandemi) tingkat daerah dan pintu masuk
Otoritas bandar udara/ pelabuhan/ perbatasan cq Kepala KKP (Koordinator Teknis) melakukan pelaporan ke IHR National Focal Point (Dirjen P2P)
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
IHR National Focal Point (Dirjen P2P) laporan ke Menkes, - Koordinasi Kemenkes sebagai
koordinator klaster kesehatan dan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan
80
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
BNPB serta Kemenko PMK untuk melakukan dengar pendapat bersama Presiden dan Kabinet tentang kemungkinan besaran masalah yang akan dihadapi oleh Indonesia
Kesehatan Lingkungan
− Koordinasi Kemenkes dengan Kemenkeu untuk membahas biaya penanggulangan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
− Koordinasi Kemenkes dengan Kemenlu dan Kemenhub untuk membatasi perjalanan orang, barang dan alat angkut yang terhubung dengan negara terjangkit
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
− Koordinasi Kemenkes dengan kemendagri untuk mempersiapkan pemerintah daerah disekitar wilayah pintu masuk
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
− Koordinasi Kemenkes dengan Kemensos untuk menjaga kelangsungan hidup dari warga negara disekitar wilayah pintu masuk
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
− Koordinasi Kemenkes dengan TNI dan POLRI dalam pengawasan perimeter dan pelacakan kasus
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Sosialisasi protokol
kesehatan dan
edukasi kepada
seluruh publik
Sosialisasi penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman dan edukasi kepada seluruh publik:
A. Materi: - Perkembangan dan potensi
penyebaran penyakit - Kebijakan terkait protokol
perjalanan - Protokol pencegahan universal
B. Target: - WNI di Indonesia dan LN
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
81
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
- WNA di Indonesia dan yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia
- Pelaku bisnis - Masyarakat disekitar wilayah pintu
masuk (Perimeter) - Pekerja di wilayah pintu masuk
Penguatan deteksi dini
temuan kasus dari
pintu masuk
Aktifasi TGC KKP Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Sharing informasi dan data dengan jejaring surveilans (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit rujukan) di wilayah pintu masuk
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Menyusun prosedur rujukan specimen dengan jejaring laboratorium klinis dan lingkungan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pengawasan penggunaan e-HAC dan penyampaian data integrasi sistem pelaporan pengawasan pelaku perjalanan di pintu masuk dan wilayah
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pelaksanaan karantina
dan isolasi
Aktifasi operasional fasilitas karantina dan menyusun prosedur sistem rujukan ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas isolasi
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Melakukan rujukan setiap kasus suspek/probable pneumonia ke rumah sakit jejaring rujukan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Aktifasi fasilitas isolasi sementara di pintu masuk/KKP untuk proses observasi, stabilisasi dan persiapan rujukan ke rumah sakit rujukan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
82
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penguatan sistem
rujukan temuan kasus
dari pintu masuk ke
fasilitas karantina atau
RS rujukan
Rumah sakit rujukan melakukan tata laksana kasus.
Koordinator Sub Klaster Pelayanan Kesehatan
Deteksi dini dilakukan KKP kepada setiap orang pelaku perjalanan, barang dan alat angkut dari negara terjangkit
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Melakukan skrining kesehatan kepada pelaku perjalanan di pintu masuk negara dengan pengamatan langsung, pengukuran suhu secara cepat dan massal serta pengukuran saturasi oksigen
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Disinfeksi alat angkut dan barang yang berasal dari negara terjangkit.
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Penggunaan e-HAC dan sistem pelaporan dari pelaku perjalanan di wilayah mutlak dijalankan.
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Puskesmas melakukan pengawasan kepada pelaku perjalanan yang berada pada satu alat transportasi yang sama dengan kasus selama 14 hari
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Rumah sakit rujukan mutlak melakukan isolasi pada kasus.
Koordinator Sub Klaster Pelayanan Kesehatan
Rumah sakit rujukan melakukan pengawasan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merawat kasus, karantina rumah sakit jika tenaga medis dan tenaga kesehatan ada yang
Koordinator Sub Klaster Pelayanan Kesehatan
83
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
berstatus suspect, melakukan isolasi untuk setiap kasus.
Pengawasan
penggunaan e-HAC
Kewajiban pengisian e-HAC pelaku perjalanan dari negara terjangkit.
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Koordinasi dan
integrasi antara pintu
masuk dengan wilayah
(Dinas Kesehatan
setempat)
Melakukan rujukan ke rumah sakit dengan menggunakan APD standar/ sesuai pedoman
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Analisis risiko pintu masuk negara berdasarkan kapasitas yang dimiliki
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Melakukan komunikasi risiko di pos lintas batas negara
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pencatatan dan
pelaporan
Pencatatan dan pelaporan khusus hasil deteksi dini dan rekapitulasi penerima HAC yang berkunjung ke wilayah
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pencatatan dan pelaporan oleh Rumah sakit tentang kasus dan suspect
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
pencatatan dan pelaporan oleh puskesmas tentang pelacakan kontak
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pemenuhan
kebutuhan sumber
daya
Pengaturan jam kerja tenaga KKP dalam deteksi dini
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
84
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengaturan jam kerja untuk tenaga Rumah Sakit dalam karantina dan isolasi
Koordinator Sub Klaster Pelayanan Kesehatan
Pengaturan jam kerja untuk tenaga puskesmas dalam deteksi dini
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Pengaturan jam kerja untuk tenaga KKP untuk melakukan rujukan yang aman
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Peningkatan
komunikasi dan
koordinasi dengan
LP/LS terkait
Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan LP/LS terkait (otoritas bandara, pelabuhan, perbatasan)
Informasi pengembangan penyakit
Pencegahan universal
Protokol kesehatan dan protokol perjalanan
Koordinator Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik, Klaster dan Transmisi lokal
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengelolaan
Informasi dan
data oleh
pemerintah RI
Dirjen P2P mengumpulkan,
mengolah dan menyajikan data
dan informasi dari pintu masuk
dan wilayah terdampak terkait
perkembangan penyakit dalam
rangka respons pandemi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Dirjen P2P memberikan
informasi kasus konfirmatif
kepada WHO dan
penanggulangannya serta
potensi risiko penyebaran dari
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
85
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dan ke negara lain melalui IHR
National Focal Point
Penyampaian data dan
informasi rutin untuk
memantau perkembangan
situasi penyebaran penyakit
antar wilayah oleh Ditjen P2P
kepada publik sebagai bagian
dari komunikasi risiko
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Evaluasi rutin berkala
penerapan pedoman/ protokol
kesehatan bagi pelaku
perjalanan internasional dan
domestik
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Analisis situasi dan kapasitas
dalam rangka penentuan pintu
masuk utama bagi pelaku
perjalanan internasional
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi
lintas sektor
atau antar
kementerian
lembaga terkait
Pelaksanaan penanggulangan
kedaruratan kesehatan
masyarakat (pandemi) tingkat
daerah dan pintu masuk.
Otoritas bandar udara/
pelabuhan/ perbatasan cq
Kepala KKP (Koordinator
Teknis) melakukan pelaporan
ke IHR National Focal Point
(Dirjen P2P)
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
IHR National Focal Point
(Dirjen P2P) laporan ke
Menkes secara rutin berkala,
Koordinasi Kemenkes sebagai
koordinator klaster kesehatan
dan BNPB serta Kemenko
PMK untuk melakukan dengar
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
86
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pendapat bersama Presiden
dan Kabinet tentang
kemungkinan besaran masalah
yang akan dihadapi oleh
Indonesia
Pelaksanaan penanggulangan
kasus sebagai kedaruratan
kesehatan masyarakat
Koordinator Umum (BNPB)
Koordinasi Kemenkes dengan
Kemenkeu untuk membahas
biaya penanggulangan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan kolaborasi
Kemenkes dengan Kemenlu
dan Kemenhub untuk
membatasi perjalanan orang,
barang dan alat angkut yang
terhubung dengan negara
terjangkit
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan kolaborasi
Kemenkes dengan kemendagri
untuk mempersiapkan
pemerintah daerah disekitar
wilayah pintu masuk pertama
pelaku perjalanan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan kolaborasi
Kemenkes dengan Kemensos
untuk menjaga kelangsungan
hidup dari warga terdampak
disekitar wilayah pintu masuk
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan kolaborasi
Kemenkes dengan TNI dan
POLRI dalam pengawasan
perimeter dan pelacakan kasus
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
87
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
serta penerapan protokol
kesehatan di masyarakat
Pengetatan
protokol
kesehatan dan
edukasi
kepada seluruh
publik
Pengawasan ketat penerapan
protokol kesehatan sesuai
pedoman dan edukasi kepada
seluruh publik terutama pelaku
perjalanan:
A. Materi:
- Perkembangan dan potensi
penyebaran penyakit
- Kebijakan terkait protokol
perjalanan
- Protokol pencegahan universal
B. Target:
- WNI di Indonesia dan LN
- WNA di Indonesia dan yang
akan melakukan perjalanan ke
Indonesia
- Pelaku bisnis
- Masyarakat disekitar wilayah
pintu masuk (Perimeter)
- Pekerja di wilayah pintu masuk
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Penguatan
deteksi dini
temuan kasus
dari pintu
masuk
TGC KKP melakukan pengawasan
dan pelaksanaan upaya
pencegahan, deteksi dan respons
kasus konfirmatif dan kontak erat di
fasilitas karantina dan isolasi pintu
masuk
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Sharing informasi dan data dengan
jejaring surveilans (Dinas
Kesehatan, Puskesmas dan rumah
sakit rujukan) di wilayah pintu
masuk
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pelaksanaan rujukan specimen
dengan jejaring laboratorium klinis
dan lingkungan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
88
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengawasan ketat kewajiban
penggunaan e-HAC dan
penyampaian data integrasi sistem
pelaporan pengawasan pelaku
perjalanan di pintu masuk dan
wilayah
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pelaksanaan
karantina dan
isolasi
Pelaksanaan karantina terhadap
pelaku perjalanan dengan risiko
tinggi di fasilitas karantina terpusat
dan pelaksanaan prosedur sistem
rujukan ke rumah sakit
rujukan/wisma/hotel yang memiliki
fasilitas isolasi terpusat
Bila hasil analisis risiko
menunjukkan potensi risiko menjadi
perluasan maka seluruh pelaku
perjalanan internasional dilakukan
karantina sesuai protokol
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan rujukan setiap kasus
suspek/probable/konfirmasi ke
rumah sakit jejaring rujukan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pelaksanaan isolasi di fasilitas
isolasi sementara di pintu
masuk/KKP untuk proses
observasi, stabilisasi dan persiapan
rujukan ke rumah sakit rujukan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Penguatan
sistem rujukan
temuan kasus
dari pintu
masuk ke
fasilitas
karantina atau
RS rujukan
Rumah sakit rujukan melakukan
tata laksana kasus.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
89
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Deteksi dini dilakukan KKP
kepada setiap orang pelaku
perjalanan, barang dan alat
angkut dari negara terjangkit
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan skrining kesehatan
kepada pelaku perjalanan di
pintu masuk negara dengan
pengamatan langsung,
pengukuran suhu secara cepat
dan massal serta pengukuran
saturasi oksigen
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Disinfeksi alat angkut dan
barang yang berasal dari
negara terjangkit.
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Kewajiban penggunaan e-HAC
dan sistem pelaporan dari
pelaku perjalanan di wilayah
mutlak dijalankan.
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Puskesmas melakukan
pengawasan kepada pelaku
perjalanan yang berada pada
satu alat transportasi yang
sama dengan kasus selama 14
hari
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Rumah sakit rujukan mutlak
melakukan isolasi pada kasus.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Rumah sakit rujukan melakukan
pengawasan kepada tenaga
medis dan tenaga kesehatan
yang merawat kasus, karantina
rumah sakit jika tenaga medis
dan tenaga kesehatan ada yang
berstatus suspect, melakukan
isolasi untuk setiap kasus.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
90
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengawasan
penggunaan e-
HAC
Kewajiban pengisian e-HAC
seluruh pelaku perjalanan dari
luar negeri dan domestik
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan
integrasi antara pintu
masuk dengan
wilayah (Dinas
Kesehatan
setempat)
Melakukan rujukan ke rumah
sakit dengan menggunakan APD
standar/ sesuai pedoman
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Analisis risiko pintu masuk
negara berdasarkan kapasitas
yang dimiliki
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan komunikasi risiko
terintegrasi dengan stakeholder
pintu masuk dan wilayah
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pencatatan dan
pelaporan
Pencatatan dan pelaporan
khusus hasil deteksi dini dan
rekapitulasi penerima HAC yang
berkunjung ke wilayah
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pencatatan dan pelaporan oleh
Rumah sakit tentang kasus dan
suspect
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pencatatan dan pelaporan oleh
puskesmas tentang pelacakan
kontak
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemenuhan
kebutuhan
sumber daya
Pemenuhan, pengelolaan dan
mobilisasi tenaga KKP esensial
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
91
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dan perbantuan dalam
penanggulangan pandemi
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemenuhan, pengelolaan dan
mobilisasi tenaga medis dan
paramedis esensial dan
perbantuan dalam
penanggulangan pandemi
dalam rangka karantina dan
isolasi terpusat
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan, pengelolaan dan
mobilisasi tenaga puskesmas
dan perbantuan dalam
penanggulangan pandemi untuk
testing, tracing dan treatment
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemenuhan dan distribusi
fasilitas, perbekalan dan logistik
kekarantinaan kesehatan
esensial dalam upaya
penanggulangan pandemi di
pintu masuk dan fasilitas
karantina pelaku perjalanan
internasional
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Komunikasi
dan koordinasi
rutin dengan
LP/LS terkait
Komunikasi dan koordinasi rutin
dan evaluasi dengan LP/LS
terkait (otoritas bandara,
pelabuhan, perbatasan)
- Informasi pengembangan
penyakit
- Pencegahan universal
Protokol kesehatan dan
protokol perjalanan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
92
Fase Transisi Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengelolaan
Informasi dan
data oleh
pemerintah RI
Dirjen P2P mengumpulkan,
mengolah dan menyajikan
data dan informasi dari pintu
masuk dan wilayah
terdampak terkait
perkembangan penyakit
dalam rangka
transisi/pemulihan pandemi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Dirjen P2P memberikan
informasi kasus konfirmatif
kepada WHO dan
penanggulangannya serta
potensi risiko penyebaran dari
dan ke negara lain melalui
IHR National Focal Point
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Penyampaian data dan
informasi rutin untuk
memantau perkembangan
situasi penyebaran penyakit
antar wilayah oleh Ditjen P2P
kepada publik sebagai bagian
dari komunikasi risiko
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Evaluasi rutin berkala
penerapan pedoman/ protokol
kesehatan bagi pelaku
perjalanan internasional dan
domestik
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Analisis situasi dan kapasitas
dalam rangka pembukaan
perluasaan pintu masuk
utama bagi pelaku perjalanan
internasional
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi lintas
sektor atau antar
Pelaksanaan
transisi/pemulihan
kedaruratan kesehatan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
93
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
kementerian
lembaga terkait
masyarakat (pandemi) tingkat
daerah dan pintu masuk.
Otoritas bandar udara/
pelabuhan/ perbatasan cq
Kepala KKP (Koordinator
Teknis) melakukan pelaporan
ke IHR National Focal Point
(Dirjen P2P)
dan Kesehatan
Lingkungan
IHR National Focal Point
(Dirjen P2P) laporan ke
Menkes secara rutin berkala,
Koordinasi Kemenkes
sebagai koordinator klaster
kesehatan dan BNPB serta
Kemenko PMK untuk
melakukan dengar pendapat
bersama Presiden dan
Kabinet tentang kemungkinan
besaran masalah yang akan
dihadapi oleh Indonesia
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pelaksanaan
transisi/pemulihan kondisi
sebagai kedaruratan
kesehatan masyarakat
bahkan sampai pencabutan
kondisi darurat
Koordinator Umum
(BNPB)
Koordinasi Kemenkes dengan
Kemenkeu untuk membahas
biaya pemulihan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan kolaborasi
Kemenkes dengan Kemenlu
dan Kemenhub untuk
memperluas akses dan jalur
perjalanan orang, barang dan
alat angkut yang terhubung
dengan negara terjangkit
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
94
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi dan kolaborasi
Kemenkes dengan
kemendagri untuk
mempersiapkan pemerintah
daerah disekitar wilayah pintu
masuk bagi pelaku perjalanan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan kolaborasi
Kemenkes dengan Kemensos
untuk menjaga kelangsungan
hidup dari warga terdampak
disekitar wilayah pintu masuk
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi Kemenkes dengan
TNI dan POLRI dalam
pengawasan perimeter dan
pelacakan kasus
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Penerapan
protokol
kesehatan dan
edukasi kepada
seluruh publik
Pengawasan penerapan protokol
kesehatan sesuai pedoman dan
edukasi kepada seluruh publik
terutama pelaku perjalanan:
A. Materi:
- Perkembangan dan potensi
penyebaran penyakit
- Kebijakan terkait protokol
perjalanan
- Protokol pencegahan
universal
B. Target:
- WNI di Indonesia dan LN
- WNA di Indonesia dan yang
akan melakukan perjalanan ke
Indonesia
- Pelaku bisnis
- Masyarakat disekitar wilayah
pintu masuk (Perimeter)
- Pekerja di wilayah pintu
masuk
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemantauan
deteksi dini
TGC KKP melakukan
pengawasan dan pelaksanaan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
95
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
temuan kasus
dari pintu masuk
upaya pencegahan, deteksi dan
respons kasus konfirmatif dan
kontak erat di fasilitas karantina
dan isolasi pintu masuk
dan Kesehatan
Lingkungan
Sharing informasi dan data
dengan jejaring surveilans (Dinas
Kesehatan, Puskesmas dan
rumah sakit rujukan) di wilayah
pintu masuk
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pelaksanaan rujukan specimen
dengan jejaring laboratorium klinis
dan lingkungan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pengawasan penggunaan e-HAC
dan penyampaian data integrasi
sistem pelaporan pengawasan
pelaku perjalanan di pintu masuk
dan wilayah
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pelaksanaan
karantina dan
isolasi (Indonesia
dalam fase
transisi/pemulihan
namun masih ada
negara lain yang
terjangkit)
Pelaksanaan karantina terhadap
pelaku perjalanan dengan risiko
tinggi di fasilitas karantina
terpusat dan pelaksanaan
prosedur sistem rujukan ke rumah
sakit rujukan yang memiliki
fasilitas isolasi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan rujukan setiap kasus
suspek/probable/konfirmasi ke
rumah sakit jejaring rujukan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pelaksanaan isolasi di fasilitas
isolasi sementara di pintu
masuk/KKP untuk proses
observasi, stabilisasi dan
persiapan rujukan ke rumah sakit
rujukan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
96
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penguatan sistem
rujukan temuan
kasus dari pintu
masuk ke fasilitas
karantina atau RS
rujukan
Rumah sakit rujukan
melakukan tata laksana kasus.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Deteksi dini dilakukan KKP
kepada setiap orang pelaku
perjalanan, barang dan alat
angkut dari negara terjangkit
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan skrining kesehatan
kepada pelaku perjalanan di
pintu masuk negara dengan
pengamatan langsung,
pengukuran suhu secara cepat
dan massal serta pengukuran
saturasi oksigen
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Disinfeksi alat angkut dan
barang yang berasal dari
negara terjangkit.
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Kewajiban penggunaan e-HAC
dan sistem pelaporan dari
pelaku perjalanan di wilayah
mutlak dijalankan.
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Puskesmas melakukan
pengawasan kepada pelaku
perjalanan yang berada pada
satu alat transportasi yang
sama dengan kasus selama
14 hari
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Rumah sakit rujukan mutlak
melakukan isolasi pada kasus.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
97
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Rumah sakit rujukan
melakukan pengawasan
kepada tenaga medis dan
tenaga kesehatan yang
merawat kasus, karantina
rumah sakit jika tenaga medis
dan tenaga kesehatan ada
yang berstatus suspect,
melakukan isolasi untuk setiap
kasus.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Pengawasan
penggunaan e-
HAC
Kewajiban pengisian e-HAC
seluruh pelaku perjalanan dari
luar negeri
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi dan
integrasi antara
pintu masuk
dengan wilayah
(Dinas Kesehatan
setempat)
Melakukan rujukan ke rumah
sakit dengan menggunakan
APD standar/ sesuai pedoman
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Analisis risiko pintu masuk
negara berdasarkan kapasitas
yang dimiliki
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Melakukan komunikasi risiko
terintegrasi dengan
stakeholder pintu masuk dan
wilayah
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pencatatan dan
pelaporan
Pencatatan dan pelaporan
khusus hasil deteksi dini dan
rekapitulasi penerima HAC
yang berkunjung ke wilayah
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pencatatan dan pelaporan
oleh Rumah sakit tentang
kasus dan suspect/porbabel
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
98
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pencatatan dan pelaporan
oleh puskesmas tentang
pelacakan kontak
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemenuhan
kebutuhan
sumber daya
Pengelolaan dan distribusi
tenaga KKP esensial dan
perbantuan dalam masa
transisi/pemulihan pandemi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pengelolaan dan distribusi
tenaga medis dan paramedis
esensial dan perbantuan
dalam masa transisi/pemulihan
pandemi
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Pengelolaan dan distribusi
tenaga puskesmas dan
perbantuan dalam masa
transisi/pemulihan pandemi
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemenuhan dan distribusi
fasilitas, perbekalan dan
logistik kekarantinaan
kesehatan esensial dalam
masa transisi/pemulihan
pandemi di pintu masuk dan
fasilitas karantina pelaku
perjalanan internasional
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Komunikasi dan
koordinasi rutin
dengan LP/LS
terkait
Komunikasi dan koordinasi
rutin dan evaluasi dengan
LP/LS terkait (otoritas
bandara, pelabuhan,
perbatasan)
- Informasi pengembangan
penyakit
- Pencegahan universal
Protokol kesehatan dan
protokol perjalanan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
99
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Kemlu mengkoordinasikan
pengumpulan informasi dari
Perwakilan Republik Indonesia
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi lintas
sektor atau antar
kementerian
lembaga terkait
Koordinasi alat angkut dan
transportasi lainnya antara
kemkes dan kemenhub
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Koordinasi mengenai pelaku
perjalanan dilakukan oleh
kemenlu, kemenhub, dan
kemenkes
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pemangku kepentingan yang terlibat:
• Kementerian Kesehatan (Unit dan Satuan Kerja terkait di lingkungan Kemenkes, termasuk
KKP dan UPT lainnya)
• Kementerian/ Lembaga terkait lainnya (Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri,
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP), TNI/POLRI, Satgas VIRUS HXNY)
• Stakeholder di pintu masuk (Otoritas Bandara dan Pelabuhan, maskapai penerbangan dan
agen perkapalan)
• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
• NGO/LSM/Relawan
100
Indikator Kegiatan Pintu Masuk Negara, Perjalanan Internasional dan
transportasi
Indikator Target Verifikasi Pencapaian
Indikator
Waktu
Pengukuran
Penanggung Jawab
Penilaian cepat
kapasitas di 9 KKP
yang meliputi
kapasitas rutin dan
kedaruratan KKP
100% Tersedianya hasil
penilaian cepat
kapasitas di 9 KKP
dan wilayah kerjanya
Direktorat Surkarkes
Pertemuan
koordinasi
berkala dalam
rangka
peningkatan
implementasi e-
HAC
100% Review notulensi rapat
dan alur koordinasi
Bulanan Direktorat Surkarkes
Tersedianya
sumber daya
untuk
penyelenggaraa
n kekarantinaan
kesehatan di
seluruh pintu
masuk
100% SDM yang terpenuhi
dengan baik pada
seluruh pintu masuk
Bulanan Direktorat Surkarkes
Koordinasi dan
kerja sama
dalam pelacakan
kontak antara
pintu masuk dan
wilayah
100% Implementasi penuh e-
HAC,
Pengembangan
aplikasi agar dapat
memberikan akses ke
Wilayah
Bulanan Direktorat Surkarkes
Penyusunan
standar fasilitas
karantina
100% Adanya dokumen
standar fasilitas
karantina
Direktorat Surkarkes
101
4.1.3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM
Sebagai penentu diagnosis, laboratorium perlu disiapkan untuk mampu melakukan
pemeriksaan avian influenza dan influenza pandemi lainnya secara cepat dan tepat. Untuk
pemeriksaan spesimen maka setiap laboratorium harus sudah mempunyai kemampuan
pemeriksaan. Untuk pemeriksaan virus influenza baru memerlukan sarana dan kemampuan
laboratorium yang khusus, sehingga harus diperiksa di laboratorium rujukan Emerging Infectious
Diseases (EID) berdasarkan Permenkes Nomor 658/Menkes/PER/VIII/2009.
Tugas laboratorium rujukan nasional antara lain:
a) Menerima specimen untuk pemeriksaan atau konfirmasi hasil pemeriksaan dari
laboratorium pemeriksa VIRUS HXNY;
b) Menyusun standar operasional prosedur mengenai pengambilan, pengelolaan dan
pemeriksaan spesimen VIRUS HXNY;
c) Menyusun rekapitulasi hasil pemeriksaan dari seluruh laboratorium pemeriksa VIRUS
HXNY dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebagai Focal Point International Health Regulation dan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan;
d) Melakukan uji validasi secara sampling terhadapa specimen positif dan negatif
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksa VIRUS
HXNY
e) Mengirimkan tes panel pemeriksaan VIRUS HXNY ke laboratorium pemeriksa VIRUS
HXNY dalam rangka pemantauan mutu eksternal (Quality Assurance/Quality Control);
f) Melakukan supervisi dan pembinaan teknis ke laboratorium pemeriksa VIRUS HXNY
Tugas laboratorium pemeriksa antara lain:
a) Menerima spesimen untuk pemeriksaan VIRUS HXNY dari rumah sakit/dinas
kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
b) Melakukan pemeriksaan screening pada spesimen VIRUS HXNY menggunakan form
dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan;
Kemenkes menetapkan jejaring laboratorium pemeriksaan yang terdiri atas:
a. Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan (Balitbangkes melalui Pusat
Penelitian dan Pengembangan BIomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan);
b. Laboratorium Pemeriksa
Laboratorium pemeriksa merupakan laboratorium yang memenuhi standar Biosafety
Level 2 (BSL-2) dan memiliki alat pemeriksaan, yang terdiri atas:
1) Laboratorium yang memiliki fungsi surveilans; dan
2) Laboratorium yang tidak memiliki fungsi surveilans
102
c) Mengirimkan seluruh spesimen untuk uji validitas ke laboratorium rujukan nasional
VIRUS HXNY dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
d) Mengirimkan hasil pemeriksaan positif dan negatif VIRUS HXNY kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
e) Menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim
untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien
untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
f) Memberikan feedback kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan
lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada
spesimen yang diterima.
Strategi dan Aktivitas Pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penguatan Jejaring
Laboratorium
Pelibatan jejaring nasional
laboratorium pemeriksaan ditambah
Eijkman (Ristekbrin), Kementerian
Pertanian , laboratorium RS
Pendidikan dll
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Penguatan
kapasitas
laboratorium rujukan
nasional untuk
melakukan deteksi
emerging patogen
Melakukan pelatihan penyegaran
kepada petugas laboratorium untuk
pengambilan, pengepakan, pengiriman
dan pemeriksaan spesimen.
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Menyiapkan SOP penatalaksanaan
spesimen
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Melakukan Pelatihan pemeriksaan
spesemien untuk influenza
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Mempersiapkan SOP pelatihan
pemeriksaan Lab (termasuk inventaris
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
103
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
reagen, alat dan bahan habis pakai
untuk pemeriksaan)
Meminta primer ke WHO CC
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Penguatan
koordinasi Pusat
dan Daerah
Berkoordinasi dengan RS dalam
pelatihan APD
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Melakukan Pemantapan Mutu
eksternal untuk laboratorium rujukan
nasional dan jejaring.
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Pelatihan keamanan dan keselamatan
laboratorium Biomedis.
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Assessment kesiapan laboratorium
jejaring
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Menyiapkan dan merencanakan
reagen, bahan habis pakai dan bahan
pengambilan serta pengiriman
spesimen untuk laboratorium
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Penguatan sistem
informasi
pencatatan
pelaporan
terintegrasi dan real
time
Menyiapkan sistem pencatatan dan
laporan kasus terintegrasi dan real
time termasuk SDM, teknologi
informasi (mencakup informasi NIK,
riwayat perjalanan, gejala klinis,
demografi dasar (umur, sex)) serta
sarana dan prasarana
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Membuat regulasi
(permenkes/kepmenkes) terkait
penunjukan pengampu jejaring Lab
Kesmas
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
104
Fase Siaga Darurat
Deteksi kasus awal di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penguatan Jejaring
Laboratorium
Pelibatan jejaring nasional
laboratorium pemeriksaan Covid-19
ditambah Eijkman (Ristekbrin),
Kementerian Pertanian , laboratorium
RS Pendidikan dll
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Membuat surat edaran kesiapsiagaan
lab jejaring terkait virus baru
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Membuat surat edaran keseluruh dinas
kesehatan, rumah sakit, tentang jenis
spesimen yang diperlukan untuk
diagnosis.
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Penguatan
kapasitas
laboratorium rujukan
nasional untuk
melakukan deteksi
emerging patogen
Menyediakan media (primer), reagen
dan bahan habis pakai untuk
laboratorium. Dan control positif
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Uji coba SOP pemeriksaan
menggunakan reagen dan bahan yang
sesuai dengan organisme penyebab
pandemi
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Distribusi SOP pemeriksaan ke lab
jejaring
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Distribusi primer dan reagen ke lab
jejaring
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Penguatan
koordinasi Pusat
dan Daerah
Ketersediaan anggaran pusat dan
daerah serta proses pengadaan dalam
waktu singkat untuk pembelian reagen
dan APD agar tidak kadaluarsa.
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Pengiriman specimen dari Lab.
Jejaring ke Rujukan untuk konfirmasi.
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
105
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Melakukan pemeriksaan untuk
diagnosis organisme penyebab
pandemi
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Lab. Nasional melakukan isolasi virus
dan karakterisasi genetik untuk
mengetahui strain organisme
penyebab pandemi
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Memberikan secara cepat hasil lab.
Konfirmasi ke RS pengirim dan Ditjen
P2P secara pararel
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Mempublikasikan hasil karakterisasi
genetik dari strain organisme
penyebab pandemi
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Penguatan sistem
informasi
pencatatan
pelaporan
terintegrasi dan real
time
Uji coba sistem pencatatan dan
laporan kasus terintegrasi dan real
time termasuk SDM, teknologi
informasi (mencakup informasi NIK,
riwayat perjalanan, gejala klinis,
demografi dasar (umur, sex)) serta
sarana dan prasarana
Koordinator Sub
Klaster Laboratorium
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penguatan
Jejaring
Laboratorium
Mengaktifkan seluruh jejaring
laboratoium untuk melakukan
pemeriksaan specimen dalam
24 jam.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Membuat surat edaran untuk
laboratorium jejaring
memeriksa specimen dan
mengirimkan hasil dan
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
106
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
specimen dalam 24 jam ke
laboartorium rujukan.
Penguatan
kapasitas
laboratorium
rujukan
nasional untuk
melakukan
deteksi
emerging
patogen
Pembelian reagen dan bahan
habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Distribusi reagen dan bahan
habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
koordinasi
Pusat dan
Daerah
Ketersediaan anggaran pusat
dan daerah serta proses
pengadaan dalam waktu
singkat untuk pembelian
reagen dan APD agar tidak
kadaluarsa.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Pengiriman specimen dari Lab.
Jejaring ke Rujukan untuk
konfirmasi.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
sistem
informasi
pencatatan
pelaporan
terintegrasi dan
real time
Operasional sistem pencatatan
dan laporan kasus terintegrasi
dan real time termasuk SDM,
teknologi informasi (mencakup
informasi NIK, riwayat
perjalanan, gejala klinis,
demografi dasar (umur, sex))
serta sarana dan prasarana
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
107
Kasus Klaster
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penguatan
Jejaring
Laboratorium
Mengaktifkan seluruh jejaring
laboratoium untuk melakukan
pemeriksaan specimen dalam
24 jam.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Membuat surat edaran untuk
laboratorium jejaring
memeriksa specimen dan
mengirimkan hasil dan
specimen dalam 24 jam ke
laboartorium rujukan.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
kapasitas
laboratorium
rujukan
nasional untuk
melakukan
deteksi
emerging
patogen
Pembelian reagen dan bahan
habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Distribusi reagen dan bahan
habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
koordinasi
Pusat dan
Daerah
Ketersediaan anggaran pusat
dan daerah serta proses
pengadaan dalam waktu
singkat untuk pembelian
reagen dan APD agar tidak
kadaluarsa.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Pengiriman specimen dari Lab.
Jejaring ke Rujukan untuk
konfirmasi.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
sistem Operasional sistem pencatatan
dan laporan kasus terintegrasi
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
108
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
informasi
pencatatan
pelaporan
terintegrasi dan
real time
dan real time termasuk SDM,
teknologi informasi (mencakup
informasi NIK, riwayat
perjalanan, gejala klinis,
demografi dasar (umur, sex))
serta sarana dan prasarana
Kasus Transmisi di Komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penguatan
Jejaring
Laboratorium
Laboratorium jejaring dan
laboratorium rujukan nasional
siap melakukan pemeriksaan
selama 24 jam dalam 7 hari.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Laboratorium jejaring harus
mengirimkan ke Laboratorium
nasional hasil pemeriksaan
dan specimen klinis dalam 24
jam setelah specimen diterima.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
kapasitas
laboratorium
rujukan
nasional untuk
melakukan
deteksi
emerging
patogen
Pembelian reagen dan bahan
habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Distribusi reagen dan bahan
habis pakai untuk
pemerikasaan serta APD.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
koordinasi
Ketersediaan anggaran pusat
dan daerah serta proses
pengadaan dalam waktu
singkat untuk pembelian
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
109
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pusat dan
Daerah
reagen dan APD agar tidak
kadaluarsa.
Lab. Nasional melakukan
isolasi virus dan karakterisasi
genetic untuk mengetahui
strain virus influenza baru.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Memberikan secara cepat hasil
lab. konfirmasi ke RS pengirim
dan Dirjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Dirjen
P2P) secara paralel.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Penguatan
sistem
informasi
pencatatan
pelaporan
terintegrasi dan
real time
Operasional sistem pencatatan
dan laporan kasus terintegrasi
dan real time termasuk SDM,
teknologi informasi (mencakup
informasi NIK, riwayat
perjalanan, gejala klinis,
demografi dasar (umur, sex))
serta sarana dan prasarana
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Fase Transisi Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Deeskalasi
respon
laboratorium
Pendokumentasian kejadian
pandemi .
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Pendokumentasian lesson
learn pandemi.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Pendokumentasian respon
pandemi (termasuk penelitian-
penelitian)
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
110
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Monitoring dan evaluasi.
Koordinator Sub Klaster
Laboratorium
Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
Dalam rangka meningkatkan pemeriksaan laboratorium, maka daerah dengan berkolaborasi
antar berbagai institusi di daerah tersebut melakukan kerjasama untuk pelayanan pemeriksaan
PCR (misalnya SDM, fasilitas laboratorium, sarana dan prasana). Berikut adalah pemangku
kepentingan yang terlibat dalam respon laboratorium.
Kementerian/Lembaga:
1. BNPB
2. Lab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi
3. Lab. Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN
4. Lab. Pemerintah Daerah
5. Lab. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)
6. Lab. Badan POM
7. Lab. Kementerian Pertanian
8. Lab. BUMN
9. Lab. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
10. Lab. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
11. Lab. Kementerian Agama
12. Lab. Yayasan KORPRI
13. Mitra Pembangunan: WHO, CDC, APHL, IDDS, UNICEF, UNOPS, FAO, ADB
Indikator Kegiatan Laboratorium
Indikator Target Verifikasi
Pencapaian Indikator
Waktu
Pengukuran
Penanggung
Jawab
Rapat Koordinasi
antar Lembaga
pemerintah,
Laboratorium
pemeriksa dan mitra
pembangunan
100% Review dokumen hasil
pertemuan (notulensi)
mingguan,
disebarluaskan dan
ditindaklanjuti
Bulanan Balitbangkes
111
Indikator Target Verifikasi
Pencapaian Indikator
Waktu
Pengukuran
Penanggung
Jawab
Turn Around Time
(TAT) pemeriksaan
PCR COVID-19
mulai dari
pengambilan sampel
hingga hasil diterima
oleh fasyankes
pengirim kurang dari
48 jam
100% Laporan pemeriksaan
Lab PCR lewat NAR
Bulanan Balitbangkes
Memastikan
ketersediaan logistik
dan tidak terjadi
stock out reagensia
di Laboratorium
Pemeriksa PCR
90% Laporan bulanan
logistik serta laporan
stock opname
Bulanan BNPB
Ketersediaan
sumber daya
manusia untuk
pemeriksa PCR
COVID-19, petugas
entri data dan
pelatihan petugas
80% Laporan bulanan tools
kapasitas laboratorium
Berkala PPSDM
Balitbangkes
Terjaminnya mutu
pemeriksaan PCR
yang dilakukan oleh
laboratorium
pemeriksa
95% Laporan hasil validasi
pemeriksaan PCR dan
Laporan hasil
Pemantapan Mutu
Eksternal
Semester Balitbangkes
Regulasi
pemeriksaan PCR
baik mobile maupun
statis serta
penggunaan untuk
surveilans atau
pemeriksaan atas
permintaan sendiri
(medical checkup,
pelaku perjalanan)
100% Tersusunnya regulasi
terkait mobile PCR
dan mekanisme
pembiayaan
Berkala Balitbangkes,
P2P, Yankes,
Biro hukor
112
4.2. MANAJEMEN KLINIS
Manajemen klinis merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan
tenaga kesehatan untuk melakukan penatalaksanaan terhadap suatu penyakit, terdiri dari
anamnesis, pemeriksaan fisik dan rencana tindak lanjut termasuk pemeriksaan penunjang untuk
menegakkan diagnosis, pengobatan maupun tindakan lainnya sesuai diagnosis yang telah
ditegakkan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan
Tujuan dari pelaksanaan manajemen klinis di layanan kesehatan adalah agar terlaksananya
deteksi dini kasus, implementasi pencegahan dan penanganan infeksi serta tatalaksana kasus di
seluruh sarana pelayanan kesehatan
Manajemen klinis terdiri atas komponen : 1) Manajemen kasus, 2) Pencegahan dn
pengendalian infeksi (PPI) di fasyankes,
4.2.1. TATA LAKSANA KASUS
Manajemen kasus terdiri dari Puskesmas, Rumah Sakit non rujukan, Rumah Sakit rujukan,
dan fasilitas layanan kesehatan lainnya (Praktek dokter umum maupun spesialis, Klinik- klinik
pengobatan, Balai pengobatan umum maupun khusus) dan institusi/bangunan khusus (seperti
hotel, wisma atlet, dsb) dirancang untuk menyediakan pelayanan pengobatan. Semua fasilitas
pelayanan kesehatan di luar rumah sakit, bila mendapat kasus suspek, harus secepatnya
merujuk ke rumah sakit rujukan atau pusat perawatan. Pada keadaan transmisi luas di
masyarakat dan kapasitas fasilitas kesehatan tidak memadai, kasus ringan tanpa risiko dirawat
dirumah dengan edukasi pengendalian infeksi, kasus dengan risiko seperti orang tua (> 65 tahun)
dan orang dengan komorbid dirawat di pusat perawatan, dan pasien dengan kondisi parah dirujuk
ke rumah sakit rujukan
Manajemen klinis di FKTP dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, di
bawah koordinasi dinas kesehatan kab/kota. Dalam hal penatalaksanaan kasus HXNY, FKTP
melakukan penatalaksanaan dari sisi prevensi, deteksi dan respon. Dari sisi prevensi, FKTP
melakukan komunikasi risiko dan penyebarluasan informasi terkait pandemi Influenza dan
melakukan pemantauan tempat umum. Dari sisi deteksi FKTP melakukan surveilans influenza
like illness (ILI) dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR) dan
membangun serta memperkuat jejaring kerja surveilans. Dalam hal respon, FKTP melakukan
tracing, test, dan treatment (3 T), yaitu dengan tata laksana sesuai kondisi, melakukan rujukan
bila perlu, notifikasi kasus, penyelidikan epidemiologi (PE) dan pelacakan kontak (contact
tracing), komunikasi risiko, pemantauan kesehatan kasus isolasi mandiri, menerapkan
pencegahan dan pengendalian infeksi dan physical distancing, pengambilan spesimen pasien
yang dikategorikan sebagai suspek berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Dalam hal
melaksanakan perannya, Puskesmas menjalin kerjasama intensif dengan jejaringnya di layanan
primer yaitu klinik pratama dan praktik mandiri dokter untuk pelaksanaan prevensi, deteksi dan
respon yang sesuai dalam penanganan Virus HXNY
Manajemen klinis baik di FKTP maupun FKTRL/Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan SOP
yang disusun rumah sakit dengan mengacu kepada protokol tata laksana klinis yang sudah
ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan
di fasyankes.
113
Seperti halnya penatalaksanaan dalam upaya pengendalian Virus HXNY di fasyankes,
pelayanan kesehatan esensial lainya secara garis besar dilaksanakan dengan memperhatikan:
skala prioritas, integrasi program dan sumber daya, penerapan physical distancing dan prinsip-
prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), pengaturan jadwal kunjungan, modifikasi alur
pelayanan, melakukan triage serta memanfaatkan teknologi informasi.
Sistem Rujukan
Peran Dinas Kesehatan dalam hal mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan klinis di FKTP
dan FKTRL sangat penting, terutama dalam hal dukungan pemantauan pasien yang dirawat
mandiri di rumah pasien maupun pemantauan kepada pasien yang dipulangkan dari rumah
sakit, serta penguatan system rujukan sejak pra fasyankes, puskesmas, dan di rumah sakit.
Penguatan system rujukan di pra fasyankes melibatkan layanan call center 119 sebagai media
komunikasi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan rujukan cepat dan PSC 119 yang
memberikan layanan pra fasyankes. Setiap rumah sakit yang tidak memiliki kompetensi
melayani pasien Virus HXNY, dapat melakukan rujukan pasien ke RS Rujukan Virus HXNY
terdekat diwilayahnya. Sistem rujukan yang digunakan berbasis online yaitu Sistem Informasi
Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dapat dioptimalkan untuk memberikan informasi ketersediaan
layanan dan rujukan dari FKTP maupun antar RS yang memilki kompetensi sesuai kebutuhan
pasien.
Strategi dan Aktivitas Pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Deteksi dini kasus
potensi pandemi
Semua fasyankes menyiapkan tata
kelola pada masa pandemi, terutama
penyiapan tenaga kesehatan agar
dapat mengidentifikasi dugaan
influenza tipe baru, (melalui anamnesa
hubungan epidemiologi seperti riwayat
perjalanan luar negeri, riwayat kontak
dengan orang dari perjalanan luar
negeri dan gejala klinis)..
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Tenaga kesehatan
harus mampu
menyampaikan jalur
sistem rujukan dan
Tenaga kesehatan harus mampu
melakukan screening, triase dan
kohorting jalur perawatan yang sesuai,
memastikan bahwa pasien dengan,
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
114
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
jalur perawatan
yang sesuai
atau berisiko, penyakit parah dirawat
dan segera dirujuk bila memerlukan
Mekanisme rujukan Membuat surat edaran alur rujukan
berjenjang
Pemetaan dan
perlindungan
khusus terhadap
populasi rentan
(komorbid, lansia,
bumil, bayi, balita,
peyandang
disabilitas)
Memetakan dan merencanakan upaya
perlindungan terhadap populasi yang
rentan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Penguatan jejaring Identifikasi kapasitas pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta
(Puskesmas, RS, Laboratorium)
dan Fasyankes lainnya
Menetapkan zonasi dan jejaring
layanan antara lain Laboratorium,
KKP, RS, Puskesmas sesuai
dengan kebutuhan
Monitoring kapasitas fasyankes
untuk pandemic
Identifikasi penambahan
Fasyankes (surge capacity)
termasuk RS darurat dan fasilitas
isolasi
Mendorong fasyankes untuk
melakukan simulasi
Pemetaan
kebutuhan dan
peningkatan SDM
kesehatan dan SDM
tambahan yang
dapat di mobilisasi
Identifikasi SDM yang tersedia
Peningkatan kompetensi kapasitas
relawan
Manajemen relawan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
115
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Ketersediaan dan
kelayakan peralatan
medis, obat-obatan
dan bahan habis
pakai
Terus menilai ketersediaan dan
kelayakan serta kaji kebutuhan
peralatan medis termasuk
kapasitas sumber oksigen, alat
bantu pernafasan obat-obatan dan
bahan habis pakai, APD, serta
aksesori terkait.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Pemetaan
kebutuhan SDM
kesehatan dan SDM
tambahan yang
dapat di mobilisasi
Secara terus menerus menilai
kebutuhan sumber daya manusia
(tenaga kerja terampil) dan
memetakan sumber daya manusia
tambahan yang dapat dimobilisasi
(relawan) untuk mengantisipasi
lonjakan kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan atau
mengantisipasi pengganti nakes yg
terinfeksi
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan
pedoman
manajemen kasus
Menyusun dan mengupdate pedoman
manajemen kasus dengan melibatkan
organisasi profesi, akademisi, WHO
serta lembaga nasional dan
internasional lainnya.
Mendorong RS membuat PPK, clinical
pathway, SOP sesuai standar
pelayanan yang ditetapkan oleh
Kemenkes
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Pemetaan
kebutuhan pelatihan
nakes
Menyusun pemetaan kebutuhan
pelatihan di fasilitas pelayanan
kesehatan
Melakukan identifikasi kebutuhan
pelatihan bagi tenaga kesehatan dan
non kesehatan
116
Fase Siaga Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Peningkatan
kesiapsiagaan
fasilitas pelayanan
kesehatan untuk
memberikan
pelayanan bagi
pasien dengan
suspect atau
terkonfirmasi di
tingkat Nasional,
Provinsi dan
Kab/Kota
Melakukan monitoring dan evaluasi
kesiapsiagaan Fasyankes
Melakukan kesiapan dengan
penambahan kapasitas
Penambahan ruang isolasi dan ruang
intensif
Melakukan konversi tempat tidur
Melaksanakan drill untuk
meningkatkan pelayanan fasilitas
pelayanan kesehatan(contoh: drill
manajeman kasus, drill tata kelola
RS)
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Penguatan jejaring
pelayanan kesehatan
Melakukan koordinasi antar
fasyankes baik pemerintah maupun
swasta untuk memperkuat layanan
Meningkatkan kompetensi
Fasyankes sesuai tugas dan
fungsinya
Membentuk pengampuan antar RS
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Mobilisasi kebutuhan
SDM kesehatan dan
SDM tambahan
Pemenuhan kebutuhan SDM
Kesehatan yang dibutuhkan di
pelayanan
Membangun jejaring untuk
memenuhi kebutuhan sumber daya
manusia (tenaga kerja terampil)
Peningkatan kompetensi SDM
tambahan untuk menghadapi
pandemi influenza
Melakukan rekrutmen relawan untuk
memenuhi kebutuhan SDM
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
117
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penilaian
ketersediaan dan
kelayakan peralatan
medis, obat-obatan
dan bahan habis
pakai
Mempersiapkan peralatan medis
termasuk kapasitas sumber oksigen,
alat bantu pernafasan, obat-obatan,
APD dan bahan habis pakai serta
aksesori terkait.
Mempersiapkan kebutuhan obat-
obatan dan bahan habis pakai untuk
kurun waktu tiga bulan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Berkoordinasi dengan
pilar logistik
kesehatan
Memenuhi kebutuhan logistik untuk
menghindari kekurangan logistik
yang diperlukan yaitu: APD, obat-
obatan, bahan habis pakai
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Penyediaan obat
esensial
Menyediakan obat esensial, yang
diperlukan baik untuk rawat jalan
atau rawat inap.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Diseminasi dan
update pedoman
manajemen kasus
Sosialisasi pedoman tata laksana
manajemen kasus
Mengupdate pedoman manajemen
kasus melalui kolaborasi dengan
organisasi profesi, akademisi, WHO
Melakukan update PPK, clinical
pathway, sesuai dengan protocol tata
laksana
Membentuk working group untuk
sharing best practice experience
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Mekanisme sistem
rujukan
Menyiagakan fasilitas kesehatan
yang melaksanakan rujukan baik Pra
Hospital maupun Antar Hospital
untuk menerapkan sistem rujukan
dengan menggunakan sistem
informasi (SISRUTE)
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
118
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menyiapkan transportasi rujukan
Berkoordinasi dengan PSC untuk
mendukung layanan rujukan.
Memastikan pasien layak rujuk dan
tidak ada issue rujukan lepas..
Menekan
transmisi/penularan
kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Menyiapkan RS Darurat
Menyiapkan Fasilitas Isolasi untuk
pasien dengan Gejala Ringan
Berkoordinasi dengan pilar PPI untuk
mencegah penularan kasus di
fasilitas pelayanan kesehatan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Mobilisasi kebutuhan
SDM kesehatan dan
SDM tambahan
Pemenuhan kebutuhan SDM
Kesehatan yang dibutuhkan di
pelayanan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Penilaian
ketersediaan dan
kelayakan peralatan
medis, obat-obatan
dan bahan habis
pakai
Mempersiapkan peralatan medis
termasuk kapasitas sumber
oksigen, alat bantu pernafasan,
obat-obatan, APD dan bahan
habis pakai serta aksesori
terkait.
Mempersiapkan kebutuhan obat-
obatan dan bahan habis pakai
untuk kurun waktu tiga bulan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
119
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Berkoordinasi dengan
pilar logistik
kesehatan
Memenuhi kebutuhan
logistik untuk menghindari
kekurangan logistik yang
diperlukan yaitu: APD, obat-
obatan, bahan habis pakai
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Penyediaan obat
esensial
Menyediakan obat esensial,
yang diperlukan baik untuk rawat
jalan atau rawat inap.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Diseminasi dan
update pedoman
manajemen kasus
Sosialisasi pedoman tata
laksana manajemen kasus
Mengupdate pedoman
manajemen kasus melalui
kolaborasi dengan organisasi
profesi, akademisi, WHO
Melakukan update PPK, clinical
pathway, sesuai dengan protocol
tata laksana
Membentuk working group untuk
sharing best practice experience
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mekanisme sistem
rujukan
Menyiagakan fasilitas kesehatan
yang melaksanakan rujukan baik
Pra Hospital maupun Antar
Hospital untuk menerapkan
sistem rujukan dengan
menggunakan sistem informasi
(SISRUTE) .
Menyiapkan transportasi rujukan
Berkoordinasi dengan PSC
untuk mendukung layanan
rujukan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
120
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memastikan pasien layak rujuk
dan tidak ada issue rujukan
lepas
Menekan
transmisi/penularan
kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Menyiapkan RS Darurat Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mekanisme rujukan Menyiagakan RS Rujukan
dan menguatkan sistem
rujukan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menekan
transmisi/penularan
kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Menyiapkan RS Darurat Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menyiapkan Fasilitas Isolasi
untuk pasien dengan Gejala
Ringan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Berkoordinasi dengan pilar
PPI untuk mencegah
penularan kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Kasus Klaster
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Mobilisasi kebutuhan
SDM kesehatan dan
SDM tambahan
Pemenuhan kebutuhan SDM
Kesehatan yang dibutuhkan di
pelayanan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Penilaian
ketersediaan dan
kelayakan peralatan
medis, obat-obatan
Mempersiapkan peralatan medis
termasuk kapasitas sumber
oksigen, alat bantu pernafasan,
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
121
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dan bahan habis
pakai
obat-obatan, APD dan bahan
habis pakai serta aksesori terkait.
Mempersiapkan kebutuhan obat-
obatan dan bahan habis pakai
untuk kurun waktu tiga bulan
Berkoordinasi dengan
pilar logistik
kesehatan
Memenuhi kebutuhan logistik
untuk menghindari
kekurangan logistik yang
diperlukan yaitu: APD, obat-
obatan, bahan habis pakai
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Penyediaan obat
esensial
Menyediakan obat esensial, yang
diperlukan baik untuk rawat jalan
atau rawat inap.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Diseminasi dan
update pedoman
manajemen kasus
Sosialisasi pedoman tata laksana
manajemen kasus
Mengupdate pedoman
manajemen kasus melalui
kolaborasi dengan organisasi
profesi, akademisi, WHO
Melakukan update PPK, clinical
pathway, sesuai dengan protocol
tata laksana
Membentuk working group untuk
sharing best practice experience
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mekanisme sistem
rujukan
Menyiagakan fasilitas kesehatan
yang melaksanakan rujukan baik
Pra Hospital maupun Antar
Hospital untuk menerapkan
sistem rujukan dengan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
122
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
menggunakan sistem informasi
(SISRUTE) .
Menyiapkan transportasi rujukan
Berkoordinasi dengan PSC untuk
mendukung layanan rujukan.
Memastikan pasien layak rujuk
dan tidak ada issue rujukan lepas
Menekan
transmisi/penularan
kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Menyiapkan RS Darurat
Menyiapkan Fasilitas Isolasi
untuk pasien dengan Gejala
Ringan
Berkoordinasi dengan pilar
PPI untuk mencegah
penularan kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Kasus Transmisi di Komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Mobilisasi kebutuhan
SDM kesehatan dan
SDM tambahan
Pemenuhan kebutuhan SDM
Kesehatan yang dibutuhkan di
pelayanan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Penilaian
ketersediaan dan
kelayakan peralatan
medis, obat-obatan
dan bahan habis
pakai
Mempersiapkan peralatan medis
termasuk kapasitas sumber
oksigen, alat bantu pernafasan,
obat-obatan, APD dan bahan
habis pakai serta aksesori terkait.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
123
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Mempersiapkan kebutuhan obat-
obatan dan bahan habis pakai
untuk kurun waktu tiga bulan
Berkoordinasi dengan
pilar logistik
kesehatan
Memenuhi kebutuhan logistik
untuk menghindari
kekurangan logistik yang
diperlukan yaitu: APD, obat-
obatan, bahan habis pakai
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Penyediaan obat
esensial
Menyediakan obat esensial, yang
diperlukan baik untuk rawat jalan
atau rawat inap.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Diseminasi dan
update pedoman
manajemen kasus
Sosialisasi pedoman tata laksana
manajemen kasus
Mengupdate pedoman
manajemen kasus melalui
kolaborasi dengan organisasi
profesi, akademisi, WHO
Melakukan update PPK, clinical
pathway, sesuai dengan protocol
tata laksana
Membentuk working group untuk
sharing best practice experience
Sharing hasil kajian karakteristik
klinis kasus termasuk resistensi
pengobatan (oseltamivir) sebagai
proses pembelajaran
penanganan kasus
Melakukan kajian karakteristik
klinis kasus termasuk resistensi
pengobatan (oseltamivir)
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mekanisme sistem
rujukan
Menyiagakan fasilitas kesehatan
yang melaksanakan rujukan baik
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
124
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pra Hospital maupun Antar
Hospital untuk menerapkan
sistem rujukan dengan
menggunakan sistem informasi
(SISRUTE) .
Menyiapkan transportasi rujukan
Berkoordinasi dengan PSC untuk
mendukung layanan rujukan.
Memastikan pasien layak rujuk
dan tidak ada issue rujukan lepas
Menekan
transmisi/penularan
kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Menyiapkan RS Darurat
Menyiapkan Fasilitas Isolasi
untuk pasien dengan Gejala
Ringan
Berkoordinasi dengan pilar
PPI untuk mencegah
penularan kasus di fasilitas
pelayanan kesehatan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Fase Transisi Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Diseminasi dan
update pedoman
manajemen kasus
Menyusun peta jalan pengurangan dan
pengembalian layanan secara
progresif seiring melonjaknya dan
menurunnya beban pada sistem
kesehatan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Mengupdate pedoman manajemen
kasus melalui berkolaborasi dengan
Universitas, WHO
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
125
Surge capacity (kapasitas lonjakan)
Dengan semakin tingginya jumlah pasien terinfeksi Virus HXNY di Indonesia yang melebihi
kapasitas kemampuan rumah sakit dalam peneriman penyakit menular, maka sangat
diperlukannya dibuat Rumah Sakit Lapangan Virus HXNY yang memfokuskan kepada
pelayanan terhadap pasien Virus HXNY dengan gejala ringan tanpa komorbid.Pendirian rumah
sakit lapangan penting untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan dalam merawat pasien
Virus HXNY.
1. Rumah Sakit Lapangan/ Darurat Virus HXNY didirikan. pada saat pandemi Virus HXNY.
Dengan mengubah bangunan yang sudah ada dan layak fungsi merawat pasien Virus
HXNY, masalah kurangnya logistik dan dukungan medis, kapasitas peneriman, dan
perawatan akan teratasi. Selama masa perawatan di rumah sakit Darurat Virus HXNY bila
pasien mengalami sakit berat segera dilakukan rujukan ke rumah sakit Rujukan Virus
HXNY
2. Agar rumah sakit di wilayah dapat tetap memberikan pelayanan kepada pasien non- Virus
HXNY, kepala daerah perlu menetapkan rumah sakit yang khusus melayani Virus HXNY
dengan cara meningkatkan TT isolasi covid minimal 30% dari keseluruhan TT yang
tersedia
Pemangku kepentingan yang terlibat
1. Lintas Program Kementerian Kesehatan (Setjen Kemenkes, Ditjen Kesehatan
Keluarga, Ditjen P2P, Badan PPSDM Kesehatan),
2. Kementerian Dalam Negeri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Pemerintah daerah kab/kota,
5. Dinas Kesehatan Provinsi,
6. Dinas Kesehatan Kab./Kota,
7. Rumah Sakit Rujukan,
8. Organisasi Profesi, A
9. sosiasi fasilitas Layanan kesehatan,
10. NGO yang bergerak memberikan pelayanan Kesehatan
126
Indikator Kegiatan
INDIKATOR Target Verifikasi
Pencapaian
Indikator (Berupa
dokumen)
Waktu
Penguk
uran
Penanggung
Jawab
PILAR MANAJEMEN KASUS/KLINIS
Dokumen SOP
Tatalaksana Pasien
Virus HXNY
Tersedia Adanya dokumentasi
SOP
Tahunan Dinkes Kab/kota
dan Pimpinan
Fasyankes
Dokumen SOP
triage dan alur
pelayanan di
Fasyankes
Tersedia Adanya dokumentasi
SOP triage dan alur
pelayanan di
fasyankes
Tahunan Dinkes Kab/kota
dan Pimpinan
Fasy ankes
Standar
Manajamen
Pelayanan:
Dokumen
Pelaksanaan PPI
(masuk ke pilar
PPI)
PPI, Keselamatan
Pasien, Pengendalian
Administratif
Tersedia Adanya dokumentasi
hasil pelaksanaan
PPI di Faskes
Tahunan Dit. Mutu dan
Akreditasi, Dinkes
Kab/Kota, dan
Fasyankes
Ketersediaan
jumlah APD sesuai
kebutuhan
di faskes (masuk ke
pilar PPI)
Logistik:APD,
Laboratorium, Obat
dan Alkes
100% Review dokumen
laporan inventaris
barang, dokumen
perencanaan
kebutuhan, dan
dokumen realisasi.
Tahunan Dit. PKR, PKP
Dinkes
Prov/Kab/Kota,
Fasyankes
127
INDIKATOR Target Verifikasi
Pencapaian
Indikator (Berupa
dokumen)
Waktu
Penguk
uran
Penanggung
Jawab
Tersedianya
informasi kapasitas
ruang perawatan
isolasi bagi Rumah
Sakit Rujukan yang
melayani pasien
Virus HXNY
Tersedia Adanya dokumen
data kapsitas RS
Rujukan
Bulanan Dit PKR, Setditjen
Yankes dan
Pusdatin
4.2.2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI
FASYANKES
Strategi dan aktifitas pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Regulasi
1. Peningkatan Mutu Layanan PPI di RS Rujukan HXNY, yaitu melalui Penerapan
Kewaspadaan Isolasi, Dan Penerapan Pencegahan Infeksi (PPI) didukung dengan
Surveilans HAIs serta Pendidikan Dan Pelatihan PPI.
2. Penguatan sinergi program lintas sektor, antar dinas kesehatan FKTP, RS Rujukan
Virus HXNY dan RS Darurat/Lapangan.
3. Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah baik Gubernur/Bupati/Walikota dalam
Penguatan RS Rujukan di wilayahnya. Peningkatan mutu pelayanan PPI di RS
Rujukan virus HXNY yaitu melalui Penerapan Kewaspadaan Isolasi, Dan Penerapan
Pencegahan Infeksi (PPI) didukung dengan Surveilans HAIs serta Pendidikan Dan
Pelatihan PPI.
4. Penguatan sinergi program lintas sektor, antar dinas kesehatan FKTP, RS Rujukan
Virus HXNY dan RS Darurat/Lapangan.
128
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memperkuat
pencegahan dan
pengendalian infeksi
dalam sistem
kesehatan
Mengidentifikasi focal point program
PPI dengan otoritas dan keahlian
untuk melaksanakan kegiatan dan
tindakan PPI di semua tingkat sistem
kesehatan, menerapkan strategi PPI
untuk mencegah atau membatasi
penularan HXNY dalam pengaturan
kesehatan dan perawatan jangka
panjang. Memprioritaskan
berdasarkan penilaian risiko.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Mengembangkan penelitian dengan
fokus pada identifikasi atau
peningkatan tindakan PPI seperti
inovasi APD, efektivitas biaya dari
intervensi PPI, dan studi yang
menyelidiki faktor risiko penularan
dalam perawatan kesehatan dan
infeksi di antara petugas kesehatan.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Mengadvokasi layanan air bersih dan
penyediaan fasilitas protokol
kesehatan yang memadai untuk
memungkinkan tindakan PPI di
fasilitas perawatan kesehatan, ruang
publik dan komunal.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Memastikan bimbingan komunitas
mencakup rekomendasi khusus
tentang langkah-langkah PPI dan
sistem rujukan untuk tempat-tempat
umum seperti sekolah, pasar dan
transportasi umum, serta
rekomendasi kepada komunitas,
rumah tangga, dan keluarga untuk
mempromosikan praktik-praktik
protokol kesehatan yang baik
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Mendukung program PPI kesehatan
kerja dan rencana untuk memastikan
kondisi kerja yang aman.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
129
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memperkuat
kapasitas untuk
implementasi PPI
dalam konteks
kesehatan
masyarakat untuk
mengurangi atau
mencegah transmisi
komunitas
Melakukan penilaian dan memperkuat
kapasitas PPI untuk influenza jenis
baru, melalui pengembangan dan /
atau penguatan PPI sesuai dengan
komponen inti yang
direkomendasikan WHO dan
persyaratan minimum untuk program
PPI. Ini harus mencakup semua
tingkat sistem perawatan kesehatan
(misalnya perawatan akut, jangka
panjang dan primer dan komunitas,
yang terhubung ke layanan kesehatan
esensial) termasuk publik, swasta,
praktik tradisional, pengaturan non-
tradisional yang dapat digunakan
untuk isolasi dan perawatan pasien,
dan / atau karantina, seperti apotek.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Meninjau dan memperbarui pedoman
PPI nasional yang ada untuk
pengaturan kesehatan dan perawatan
komunitas. Ini termasuk jalur rujukan
pasien yang telah ditentukan, bekerja
sama dengan manajemen kasus dan
implementasi langkah-langkah PPI,
untuk memungkinkan pelayanan
kesehatan yang aman dan lingkungan
perawatan di rumah dan persalinan
yang aman dengan persediaan yang
memadai serta infrastruktur yang
sesuai untuk mempertahankan
tindakan PPI.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Meninjau dan memperbarui strategi
dan rencana pelatihan petugas
kesehatan yang ada berdasarkan
penilaian kebutuhan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Bekerja sama dengan logistik,
mengembangkan atau meninjau
rencana APD nasional yang
dianggarkan untuk memastikan akses
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
130
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
ke kuantitas dan kualitas APD yang
memadai. Ini termasuk manajemen
pasokan APD (timbunan, distribusi,
jaminan kualitas), identifikasi
kebutuhan lonjakan kapasitas IPC
(jumlah personel dan kompetensi),
dan strategi untuk penggunaan APD
yang tepat dan rasional di semua
lingkungan kesehatan dan
masyarakat, bekerja sama dengan
mitra sesuai kebutuhan.
Bekerjasama dengan logistik untuk
pengadaan kebutuhan bahan
disinfektan, polibag limbah medis
infeksius, safety box, alat dan bahan
disinfektan.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Mengembangkan rencana kamar
mayat / rencana darurat untuk
mengelola kematian akibat kasus
influenza jenis baru dan memastikan
dukungan penguburan yang aman
sambil mempertahankan tindakan
PPI.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Membangun koordinasi antar
stakeholder
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Menyusun
kebijakan khusus
untuk pengaturan
PPI di daerah
konflik dan daerah
rentan bencana,
termasuk
pengaturan
pengiriman relawan
pada saat bencana
Menyusun kebijakan khusus untuk
pengaturan PPI di daerah konflik dan
daerah rentan bencana, termasuk
pengaturan pengiriman relawan pada
saat bencana
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
131
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Identifikasi persyaratan minimum
untuk tindakan PPI yang diperlukan
dalam penanggulangan bencana dan
pengaturan bantuan kemanusiaan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Fase Siaga Darurat
Deteksi kasus awal di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Peningkatan
kapasitas deteksi
kasus awal
(screening)
Pemetaan kapasitas PPI untuk
influenza jenis baru, melalui
pengembangan dan / atau penguatan
PPI sesuai dengan komponen inti yang
direkomendasikan WHO dan
persyaratan minimum untuk program
PPI. Ini harus mencakup semua tingkat
sistem perawatan kesehatan (misalnya
perawatan akut, jangka panjang dan
primer dan komunitas, yang terhubung
ke layanan kesehatan esensial)
termasuk publik, swasta, praktik
tradisional, pengaturan non-tradisional
yang dapat digunakan untuk isolasi
dan perawatan pasien, dan / atau
karantina, seperti apotek
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Diseminasi strategi dan rencana
pelatihan petugas kesehatan yang ada
berdasarkan penilaian kebutuhan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Memberikan pelatihan kepada semua
petugas kesehatan dan staf penting,
sesuai dengan strategi nasional,
tentang langkah-langkah PPI dan
tentang penggunaan APD yang
rasional dalam konteks influenza jenis
baru.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
132
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Bekerja sama dengan logistik,
mensosialisasikan rencana APD
nasional yang dianggarkan untuk
memastikan akses ke kuantitas dan
kualitas APD yang memadai. Ini
termasuk manajemen pasokan APD
(timbunan, distribusi, jaminan kualitas),
identifikasi kebutuhan lonjakan
kapasitas IPC (jumlah personel dan
kompetensi), dan strategi untuk
penggunaan APD yang tepat dan
rasional di semua lingkungan
kesehatan dan masyarakat, bekerja
sama dengan mitra sesuai kebutuhan.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Sosialisasi Pengembangan rencana
kamar mayat / rencana darurat untuk
mengelola kematian akibat kasus
influenza jenis baru dan memastikan
dukungan penguburan yang aman
sambil mempertahankan tindakan
PPI.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Bekerjasama dengan logistik untuk
pengadaan kebutuhan bahan
disinfektan, polibag limbah medis
infeksius, safety box, alat dan bahan
disinfektan.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Membangun koordinasi antar
stakeholder
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Meningkatkan
kewaspadaan
isolasi sesuai
dengan standar
dan pencegahan
transmisi
Melaksanakan simulasi dan TTX di
fasilitas kesehatan yang bertujuan
untuk menguji penerapan strategi
PPI yang diperlukan untuk
mencegah atau membatasi
penularan virus di fasilitas layanan
kesehatan.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Diseminasi pedoman PPI nasional
yang ada untuk pengaturan
kesehatan dan perawatan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
133
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
komunitas. Ini termasuk jalur rujukan
pasien yang telah ditentukan, bekerja
sama dengan manajemen kasus dan
implementasi langkah-langkah PPI,
untuk memungkinkan pelayanan
kesehatan yang aman dan
lingkungan perawatan di rumah dan
persalinan yang aman dengan
persediaan yang memadai serta
infrastruktur yang sesuai untuk
mempertahankan tindakan PPI.
Evaluasi program PPI kesehatan
kerja dan rencana untuk memastikan
kondisi kerja yang aman.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Sosialisasi PPI bagi petugas
rohaniawan dan pemulasaraan
jenazah pasien HXNY
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Menerapkan PPI
dan langkah-
langkah kesehatan
masyarakat dalam
pengaturan
komunitas
Intensifikasi bimbingan komunitas
mencakup rekomendasi khusus
tentang langkah-langkah PPI dan
sistem rujukan untuk tempat-tempat
umum seperti sekolah, pasar dan
transportasi umum, serta
rekomendasi kepada komunitas,
rumah tangga, dan keluarga untuk
mempromosikan praktik-praktik
protokol kesehatan yang benar
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Sosialisasi
kebijakan khusus
untuk pengaturan
PPI di daerah
konflik dan daerah
rentan bencana,
termasuk
pengaturan
pengiriman relawan
pada saat bencana
Sosialisasi persyaratan minimum
untuk tindakan PPI yang diperlukan
dalam penanggulangan bencana dan
pengaturan bantuan kemanusiaan
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
134
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Prioritas penelitian
dan inovasi
termasuk pemetaan
risiko dan analisis
risiko
Mempromosikan penelitian dan
pengembangan dengan fokus pada
identifikasi atau peningkatan tindakan
PPI seperti inovasi APD, efektivitas
biaya dari intervensi PPI, dan studi
yang menyelidiki faktor risiko
penularan dalam perawatan
kesehatan dan infeksi di antara
petugas kesehatan.
Koordinator Sub
Klaster Pelayanan
Kesehatan
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menerapkan dan
memelihara
langkah-langkah PPI
dalam pengaturan
pelayanan kesehatan
Menerapkan kebijakan dan
strategi nasional dan provinsi
untuk memastikan penerapan
persyaratan minimum dari
program PPI di semua fasilitas
perawatan kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memberikan pelatihan kepada
semua petugas kesehatan dan staf
penting, sesuai dengan strategi
nasional, tentang langkah-langkah
PPI dan tentang penggunaan APD
yang rasional dalam konteks
influenza jenis baru.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan strategi dan alat
untuk mencegah, menyelidiki dan
menangani infeksi petugas
kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memobilisasi sumber daya dan
mitra untuk melaksanakan rencana
APD nasional untuk memastikan
persediaan berkelanjutan di
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
135
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
layanan kesehatan dan tingkat
komunitas.
Mengevaluasi strategi pelatihan,
termasuk dampak dan efektivitas
pelatihan PPI untuk kewaspadaan
standar dan tambahan serta
tindakan terapi kasus untuk semua
petugas kesehatan, dengan tujuan
untuk mencegah infeksi terkait
perawatan kesehatan dan
mengurangi infeksi petugas
kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memantau dan mengevaluasi
sistem manajemen rantai pasokan
APD termasuk stok habis, jaminan
kualitas, dll.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Kumpulkan dan laporkan data
standar tentang morbiditas dan
mortalitas petugas kesehatan,
minimal dipilah berdasarkan jenis
kelamin, usia dan pekerjaan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan PPI
dan langkah-langkah
kesehatan
masyarakat dalam
pengaturan
komunitas
Mengadaptasi, menyebarluaskan,
dan mengimplementasikan
panduan PPI seperti penggunaan
standar dan tindakan pencegahan
tambahan untuk pengaturan
perawatan kesehatan termasuk
penyedia perawatan di rumah dan
komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Melaksanakan peningkatan
penyediaan fasilitas air bersih dan
sanitasi untuk fasilitas kesehatan
sesuai dengan road map yang
dikembangkan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
136
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memastikan sumber daya PPI dan
WASH yang memadai untuk
implementasi protokol kesehatan
dan kampanye protokol kesehatan
untuk semua
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mendukung akses ke layanan WASH
di tempat umum dan ruang komunitas
yang paling berisiko, dengan
pertimbangan khusus untuk lokasi
kolektif yang rentan (termasuk untuk
tunawisma, migran, dan populasi
perawatan jangka panjang) dan pusat
isolasi komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memastikan tempat cuci tangan dapat
diakses, tersedia, dipasok, dan
berfungsi di semua tempat berkumpul
(pasar, klinik, tempat ibadah, fasilitas
umum, dan stasiun transportasi) di
area yang berisiko tinggi, dan
pengaturan bantuan kemanusiaan di
daerah bencana.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memastikan langkah-langkah dan
sumber daya WASH dan PPI tersedia
di lingkungan pendidikan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan program PPI kesehatan
kerja dan rencana untuk memastikan
kondisi kerja yang aman.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memobilisasi sumber daya dan mitra
untuk memastikan air bersih tersedia
secara memadai. Ketika air tidak
dapat disediakan, persediaan
pembersih tangan harus dipastikan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menyesuaikan upacara penguburan
untuk mengurangi risiko penularan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
137
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
tetapi memenuhi kebutuhan budaya,
sosial dan agama setempat.
Memantau dan mengevaluasi secara
berkala indikator PPI dan WASH,
yang mencerminkan infrastruktur
yang memadai dan penerapan praktik
terbaik di titik perawatan di fasilitas
perawatan kesehatan dan ruang publik
tertentu, dengan menggunakan alat
standar seperti respons fasilitas
perawatan kesehatan PPI, rapid
assessment ditingkat RS terkait
kesiapan, Kerangka Penilaian PPI,
alat persyaratan minimum PPI,
Kerangka Penilaian Mandiri
Kebersihan Tangan, alat observasi
kepatuhan kebersihan tangan, dan
Alat Peningkatan Fasilitas WASH;
mengembangkan dan melaksanakan
rencana tindakan sesuai dengan hasil,
mengikuti proses peningkatan kualitas
yang berkelanjutan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Sosialisasi kebijakan
khusus untuk
pengaturan PPI di
daerah konflik dan
daerah rentan
bencana, termasuk
pengaturan
pengiriman relawan
pada saat bencana
Menerapkan persyaratan minimum
untuk tindakan PPI yang diperlukan
dalam penanggulangan bencana dan
pengaturan bantuan kemanusiaan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Prioritas penelitian
dan inovasi
termasuk pemetaan
risiko dan analisis
risiko
Mendukung pelaksanaan studi
penelitian dan pengembangan yang
berfokus pada pemahaman tentang
infeksi virus baru di antara petugas
kesehatan dan meningkatkan
kepatuhan terhadap langkah-langkah
PPI.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
138
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Melakukan Intra-Action Review (IAR)
untuk pencegahan dan pengendalian
infeksi selama penanggulangan virus
HxNy untuk koreksi dan peningkatan
pelatihan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mendokumentasikan pembelajaran dan
membangun kapasitas yang diperkuat
selama respon untuk meningkatkan PPI
untuk kesiapsiagaan jangka panjang
dan fungsi respon, serta untuk
keamanan umum layanan yang
disampaikan melalui pendekatan
fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Kasus Klaster
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menerapkan dan
memelihara
langkah-langkah
PPI dalam
pengaturan
pelayanan
kesehatan
Menerapkan kebijakan dan
strategi nasional dan provinsi
untuk memastikan penerapan
persyaratan minimum dari
program PPI di semua fasilitas
perawatan kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mengimplementasikan
panduan PPI seperti
penggunaan standar dan
tindakan pencegahan
tambahan untuk pengaturan
perawatan kesehatan termasuk
penyedia perawatan di rumah
dan komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memberikan pelatihan kepada
semua petugas kesehatan dan
staf penting, sesuai dengan
strategi nasional, tentang
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
139
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
langkah-langkah PPI dan
tentang penggunaan APD yang
rasional dalam konteks
influenza jenis baru.
Menerapkan strategi dan alat
untuk mencegah, menyelidiki
dan menangani infeksi petugas
kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan PPI
dan langkah-
langkah
kesehatan
masyarakat dalam
pengaturan
komunitas
Memobilisasi sumber daya dan
mitra untuk melaksanakan
rencana APD nasional untuk
memastikan persediaan
berkelanjutan di layanan
kesehatan dan tingkat
komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Melaksanakan peningkatan
penyediaan fasilitas air bersih
dan sanitasi untuk fasilitas
kesehatan sesuai dengan road
map yang dikembangkan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memastikan sumber daya PPI
dan WASH yang memadai
untuk implementasi protokol
kesehatan dan kampanye
protokol kesehatan untuk
semua
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mendukung akses ke layanan
WASH di tempat umum dan
ruang komunitas yang paling
berisiko, dengan pertimbangan
khusus untuk lokasi kolektif
yang rentan (termasuk untuk
tunawisma, migran, dan
populasi perawatan jangka
panjang) dan pusat isolasi
komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
140
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memastikan langkah-langkah
dan sumber daya WASH dan
PPI tersedia di lingkungan
pendidikan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan program PPI
kesehatan kerja dan rencana
untuk memastikan kondisi kerja
yang aman.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan PPI dan langkah-
langkah kesehatan masyarakat
dan sosial yang diidentifikasi
sebagai persyaratan minimum
di lingkungan dan fasilitas
publik dan komunal termasuk
mekanisme untuk mendukung
individu yang berisiko
komplikasi untuk tinggal di
rumah.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memobilisasi sumber daya dan
mitra untuk memastikan air
bersih tersedia secara
memadai. Ketika air tidak
dapat disediakan, persediaan
pembersih tangan harus
dipastikan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menyesuaikan upacara
penguburan untuk mengurangi
risiko penularan tetapi
memenuhi kebutuhan budaya,
sosial dan agama setempat.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Evaluasi kebijakan
khusus untuk
pengaturan PPI di
daerah konflik dan
daerah rentan
bencana,
termasuk
Memastikan tempat cuci
tangan dapat diakses, tersedia,
dipasok, dan berfungsi di
semua tempat berkumpul
(pasar, klinik, tempat ibadah,
fasilitas umum, dan stasiun
transportasi) di area yang
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
141
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pengaturan
pengiriman
relawan pada saat
bencana
berisiko tinggi, dan pengaturan
bantuan kemanusiaan di
daerah bencana.
Menerapkan persyaratan
minimum untuk tindakan PPI
yang diperlukan dalam
penanggulangan bencana dan
pengaturan bantuan
kemanusiaan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memantau dan
mengevaluasi
panduan PPI,
diseminasi,
implementasi dan
dampak.
Memantau dan mengevaluasi
secara berkala indikator PPI
dan WASH, yang
mencerminkan infrastruktur
yang memadai dan penerapan
praktik terbaik di titik
perawatan di fasilitas
perawatan kesehatan dan
ruang publik tertentu, dengan
menggunakan alat standar
seperti respons fasilitas
perawatan kesehatan PPI,
rapid assessment ditingkat RS
terkait kesiapan, Kerangka
Penilaian PPI, alat persyaratan
minimum PPI, Kerangka
Penilaian Mandiri Kebersihan
Tangan, alat observasi
kepatuhan kebersihan tangan,
dan Alat Peningkatan Fasilitas
WASH; mengembangkan dan
melaksanakan rencana
tindakan sesuai dengan hasil,
mengikuti proses peningkatan
kualitas yang berkelanjutan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memantau kontinuitas layanan
WASH, pasokan, harga dan
keberlanjutan keuangan,
menganalisis tren,
memperkirakan kesenjangan,
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
142
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dan mengusulkan tindakan
korektif bila diperlukan.
Mengevaluasi strategi
pelatihan, termasuk dampak
dan efektivitas pelatihan PPI
untuk kewaspadaan standar
dan tambahan serta tindakan
terapi kasus untuk semua
petugas kesehatan, dengan
tujuan untuk mencegah infeksi
terkait perawatan kesehatan
dan mengurangi infeksi
petugas kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memantau dan mengevaluasi
sistem manajemen rantai
pasokan APD termasuk stok
habis, jaminan kualitas, dll.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Kumpulkan dan laporkan data
standar tentang morbiditas dan
mortalitas petugas kesehatan,
minimal dipilah berdasarkan
jenis kelamin, usia dan
pekerjaan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Melakukan Intra-Action Review
(IAR) untuk pencegahan dan
pengendalian infeksi selama
penanganan pandemi untuk
koreksi dan peningkatan
pelatihan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mendokumentasikan
pembelajaran dan membangun
kapasitas yang diperkuat
selama respon untuk
meningkatkan PPI untuk
kesiapsiagaan jangka panjang
dan fungsi respon, serta untuk
keamanan umum layanan yang
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
143
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
disampaikan melalui
pendekatan fasilitas pelayanan
kesehatan primer.
Prioritas penelitian
dan inovasi
termasuk
pemetaan risiko
dan analisis risiko
Mendukung pelaksanaan studi
penelitian dan pengembangan
yang berfokus pada
pemahaman tentang infeksi
virus baru di antara petugas
kesehatan dan meningkatkan
kepatuhan terhadap langkah-
langkah PPI.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Kasus Transmisi di Komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menerapkan dan
memelihara
langkah-langkah
PPI dalam
pengaturan
pelayanan
kesehatan
Menerapkan kebijakan dan
strategi nasional dan provinsi
untuk memastikan penerapan
persyaratan minimum dari
program PPI di semua fasilitas
perawatan kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mengimplementasikan
panduan PPI seperti
penggunaan standar dan
tindakan pencegahan
tambahan untuk pengaturan
perawatan kesehatan termasuk
penyedia perawatan di rumah
dan komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memberikan pelatihan kepada
semua petugas kesehatan dan
staf penting, sesuai dengan
strategi nasional, tentang
langkah-langkah PPI dan
tentang penggunaan APD yang
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
144
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
rasional dalam konteks
influenza jenis baru.
Menerapkan strategi dan alat
untuk mencegah, menyelidiki
dan menangani infeksi petugas
kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan PPI
dan langkah-
langkah
kesehatan
masyarakat dalam
pengaturan
komunitas di
lingkup UKM dan
UKP
Memobilisasi sumber daya dan
mitra untuk melaksanakan
rencana APD nasional untuk
memastikan persediaan
berkelanjutan di layanan
kesehatan dan tingkat
komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Melaksanakan peningkatan
penyediaan fasilitas air bersih
dan sanitasi untuk fasilitas
kesehatan sesuai dengan road
map yang dikembangkan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memastikan sumber daya PPI
dan WASH yang memadai
untuk implementasi protokol
kesehatan dan kampanye
protokol kesehatan untuk
semua
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mendukung akses ke layanan
WASH di tempat umum dan
ruang komunitas yang paling
berisiko, dengan pertimbangan
khusus untuk lokasi kolektif
yang rentan (termasuk untuk
tunawisma, migran, dan
populasi perawatan jangka
panjang) dan pusat isolasi
komunitas.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
145
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memastikan langkah-langkah
dan sumber daya WASH dan
PPI tersedia di lingkungan
pendidikan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan program PPI
kesehatan kerja dan rencana
untuk memastikan kondisi kerja
yang aman.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menerapkan PPI dan langkah-
langkah kesehatan masyarakat
dan sosial yang diidentifikasi
sebagai persyaratan minimum
di lingkungan dan fasilitas
publik dan komunal termasuk
mekanisme untuk mendukung
individu yang berisiko
komplikasi untuk tinggal di
rumah.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memobilisasi sumber daya dan
mitra untuk memastikan air
bersih tersedia secara
memadai. Ketika air tidak
dapat disediakan, persediaan
pembersih tangan harus
dipastikan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Menyesuaikan upacara
penguburan untuk mengurangi
risiko penularan tetapi
memenuhi kebutuhan budaya,
sosial dan agama setempat.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Evaluasi kebijakan
khusus untuk
pengaturan PPI di
daerah konflik dan
daerah rentan
bencana,
termasuk
Memastikan tempat cuci
tangan dapat diakses, tersedia,
dipasok, dan berfungsi di
semua tempat berkumpul
(pasar, klinik, tempat ibadah,
fasilitas umum, dan stasiun
transportasi) di area yang
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
146
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pengaturan
pengiriman
relawan pada saat
bencana
berisiko tinggi, dan pengaturan
bantuan kemanusiaan di
daerah bencana.
Menerapkan persyaratan
minimum untuk tindakan PPI
yang diperlukan dalam
penanggulangan bencana dan
pengaturan bantuan
kemanusiaan
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memantau dan
mengevaluasi
panduan PPI,
diseminasi,
implementasi dan
dampak.
Memantau dan mengevaluasi
secara berkala indikator PPI
dan WASH, yang
mencerminkan infrastruktur
yang memadai dan penerapan
praktik terbaik di titik
perawatan di fasilitas
perawatan kesehatan dan
ruang publik tertentu, dengan
menggunakan alat standar
seperti respons fasilitas
perawatan kesehatan PPI,
rapid assessment ditingkat RS
terkait kesiapan, Kerangka
Penilaian PPI, alat persyaratan
minimum PPI, Kerangka
Penilaian Mandiri Kebersihan
Tangan, alat observasi
kepatuhan kebersihan tangan,
dan Alat Peningkatan Fasilitas
WASH; mengembangkan dan
melaksanakan rencana
tindakan sesuai dengan hasil,
mengikuti proses peningkatan
kualitas yang berkelanjutan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memantau kontinuitas layanan
WASH, pasokan, harga dan
keberlanjutan keuangan,
menganalisis tren,
memperkirakan kesenjangan,
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
147
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dan mengusulkan tindakan
korektif bila diperlukan.
Mengevaluasi strategi
pelatihan, termasuk dampak
dan efektivitas pelatihan PPI
untuk kewaspadaan standar
dan tambahan serta tindakan
terapi kasus untuk semua
petugas kesehatan, dengan
tujuan untuk mencegah infeksi
terkait perawatan kesehatan
dan mengurangi infeksi
petugas kesehatan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Memantau dan mengevaluasi
sistem manajemen rantai
pasokan APD termasuk stok
habis, jaminan kualitas, dll.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Kumpulkan dan laporkan data
standar tentang morbiditas dan
mortalitas petugas kesehatan,
minimal dipilah berdasarkan
jenis kelamin, usia dan
pekerjaan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Melakukan Intra-Action Review
(IAR) untuk pencegahan dan
pengendalian infeksi selama
penanganan pandemi untuk
koreksi dan peningkatan
pelatihan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Mendokumentasikan
pembelajaran dan membangun
kapasitas yang diperkuat
selama respon untuk
meningkatkan PPI untuk
kesiapsiagaan jangka panjang
dan fungsi respon, serta untuk
keamanan umum layanan yang
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
148
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
disampaikan melalui
pendekatan fasilitas pelayanan
kesehatan primer.
Prioritas penelitian
dan inovasi
termasuk
pemetaan risiko
dan analisis risiko
Mendukung pelaksanaan studi
penelitian dan pengembangan
yang berfokus pada
pemahaman tentang infeksi
virus baru di antara petugas
kesehatan dan meningkatkan
kepatuhan terhadap langkah-
langkah PPI.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Fase Transisi Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Deskalasi
respon
Melakukan Intra-Action Review
(IAR) untuk pencegahan dan
pengendalian infeksi selama
penanganan pandemi untuk
koreksi dan peningkatan
pelatihan.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Pemetaan
risiko dan
analisis risiko
Mendokumentasikan
pembelajaran dan membangun
kapasitas yang diperkuat
selama respon untuk
meningkatkan PPI untuk
kesiapsiagaan jangka panjang
dan fungsi respon, serta untuk
keamanan umum layanan yang
disampaikan melalui
pendekatan fasilitas pelayanan
kesehatan primer.
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
Program
resiliensi
Menyusun kebijakan untuk
menjamin kontinuitas
penerapan PPI dan langkah-
langkah kesehatan masyarakat
Koordinator Sub Klaster
Pelayanan Kesehatan
149
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dalam pengaturan komunitas di
lingkup UKM dan UKP
Pemangku kepentingan yang terlibat
1. Lintas Program Kementerian Kesehatan
2. Organisasi Profesi Nakes (IDI, IBI, PPNI, HAKLI, PERDALIN, dll), Pokja
PPI Pelayanan Kesehatan, )
3. Fasilitas Kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, klinik)
4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nasional
5. Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan
Indikator kegiatan
INDIKATOR Target Verifikasi Pencapaian
Indikator (Berupa
dokumen)
Waktu
Pengukuran Penanggung
Jawab
Dokumen SOP Air,
sanitasi, hygiene,
pengelolaan limbah di
fasyankes
Tersedia Adanya dokumen
SOP
Tahunan Dit Kesling,
Dit
Fasyankes
4.3. PERUBAHAN PERILAKU
Perilaku masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Virus
HXNY. Adanya interaksi masyarakat, pergerakan orang, dan berkumpulnya banyak orang baik di
rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun aktifitas sosial lainnya
berpotensi meningkatkan risiko penularan
4.3.1. Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat
Kerangka Konsep
a. Komunikasi Risiko
Pengertian
Komunikasi risiko pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian proses meminimalkan
risiko, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu kajian risiko, manajemen risiko, dan
komunikasi risiko.
150
• Kajian risiko: suatu proses penentuan faktor-faktor dan tingkat risiko berdasarkan
data-data ilmiah.
• Manajemen risiko: proses penyusunan dan penerapan kebijakan dengan
mempertimbangkan masukan dari bebagai pihak untuk melindungi masyarakat dari
risiko, dalam hal ini risiko terhadap kesehatan.
• Komunikasi risiko: pertukaran informasi dan opini secara timbal balik dalam
pelaksanaan manajemen risiko.
Komunikasi risiko merupakan suatu strategi komunikasi untuk menghindari risiko dari suatu
permasalahan yang ada. Komunikasi harus terbuka, interaktif dan transparan. Karakterisasi risiko
yang diperoleh dari penilaian risiko serta pengendalian risiko atau kebijakan yang akan
diimplementasikan, harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait, sehingga semua
pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai pencegahan dan tindakan
tepat yang harus dilakukan.
Komunikasi dengan berbagai pihak baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
masyarakat yang baik dan benar sangat penting sehingga tidak ada prasangka bahwa
masyarakat akan selalu dirugikan atau diberi beban oleh peraturan atau kebijakan. Komunikasi
risiko juga harus bersifat mendidik dan melindungi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran
akan pentingnya pencegahan dan kemungkinan bahaya yang akan terjadi seperti bahaya
kejadian luar biasa (KLB).
Komunikasi risiko juga bertujuan memberi informasi kepada masyarakat yang merupakan titik
awal rantai pencegahan penyakit. Memberikan pengertian kepada masyarakat bukanlah hal yang
mudah, terlebih masyarakat dengan pendidikan relatif rendah. Tanpa adanya kesadaran
masyarakat, konsep bagaimana menyadarkan masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan
diterapkan. Komunikasi yang efektif akan menentukan penerimaan masyarakat akan informasi.
Konflik atau perbedaan pendapat di antara pihak yang terlibat dapat diselesaikan dengan
komunikasi yang efektif.
b. Tujuan
Tujuan komunikasi risiko adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat
mengenai risiko kegawatdaruratan kesehatan yang ada di masyarakat untuk meminimalkan
risiko kesehatan, melalui:
• Pemberian informasi kepada masyarakat tentang risiko dari keadaan tertentu
• Pemberian informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang diambil
pemerintah
Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi secara terus-menerus, baik
langsung dan tidak langsung dengan pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab yang
terbuka dan interaktif atau berulang di antara individu, kelompok atau lembaga yang
berkepentingan tentang keadaan, besaran, pentingnya, atau pengendalian risiko
151
• Pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau
tidak boleh dilakukan untuk melindungi mereka selama kegawatan/wabah/KLB
• Peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder (kementerian dan lembaga, LSM,
lembaga internasional, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha)
untuk memahami kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon menghadapi situasi
kegawatdaruratan kesehatan
• Penyampaian prinsip dasar komunikasi risiko, sebagai landasan umum pengambilan
keputusan dan penetapan kegiatan kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon
• Pemahaman prosedur penyelenggaraan kegiatan komunikasi risiko
• Penggalangan kemitraan dalam menghadapi risiko situasi kegawatdaruratan kesehatan
• Pengembangan pesan-pesan terkait kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, dan respon
terhadap situasi kegawatdaruratan kesehatanMekanisme
a. Mekanisme Komunikasi Publik
.
Khusus Tim Komunikasi Publik, koordinasi dilakukan bersama:
1) Tim Komunikasi Satuan Tugas Penanganan VIRUS HXNY di pusat dan daerah.
2) Kemitraan melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian Keuangan, DPR RI, influencer dan media, serta lainnya.
3) Melakukan penandatanganan MoU dengan dengan lembaga penyiaran, baik televisi
maupun radio, untuk mengadakan berbagai talkshow sebagai upaya penyebaran
informasi secara luas kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan komunikasi
risiko, Kementerian Kesehatan
melakukan kolaborasi Pentahelix.
Kolaborasi dilakukan bersama
kementerian/Lembaga di pusat,
pemerintah derah,
akademisi/pakar, komunitas/tokoh
masyarakat/tokoh agama, pihak
swasta, dan juga media
152
b. Mekanisme Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat telah mempunyai mekanisme untuk penyebarluasan pesan dari
berbagai program lainnya. Oleh karena itu mekanisme yang sama akan digunakan untuk
menyebarluaskan pesan kunci dan pendukung Strategi Komunikasi Risiko dalam Pencegahan
VIRUS HXNY dengan penekanan pada peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk
mendorong terjadinya perubahan norma sosial dan tingkat individu di akar rumput.
Ujung tombak program peran serta dan pemberdayaan masyarakat terletak di tangan para
Petugas Kesehatan Masyarakat seperti Tenaga Kesehatan Puskesmas, Petugas Keluarga
Berencana (PKB), Kader Posyandu, Kader/Fasilitator Ormas, Saka Bakti Husada dan Relawan
Desa di tingkat desa dan kecamatan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh tenaga
kesehatan masyarakat ini diantaranya adalah:
• meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai info dasar VIRUS HXNY.
• mengidentifikasi perilaku lama dan membujuk masyarakat untuk berubah ke perilaku baru
yang menyehatkan.
• merancang berbagai kegiatan komunikasi bersama masyarakat sesuai dengan Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan VIRUS HXNY dengan tetap
memperhatikan prinsip jaga jarak untuk menghindari penularan lebih luas.
Strategi Pengendalian
Komunikasi perubahan perilaku ini didasarkan pada pendekatan risiko saat situasi pandemi.
Pendekatan komunikasi yang digunakan berbeda dengan komunikasi kesehatan pada
umumnya. Untuk situasi pandemi seperti VIRUS HXNY ini, digunakan pendekatan komunikasi
risiko yang mengacu pada peningkatan pengetahuan publik atas potensi risiko dan ancaman
masalah kesehatan sehingga mereka mampu memutuskan langkah-langkah dan tindakan yang
dapat melindungi diri mereka terhindar dari masalah tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO)¹
mendefinisikan komunikasi risiko sebagai pertukaran informasi dan pandangan mengenai risiko
serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara para pengkaji risiko, manajer risiko,
konsumen dan berbagai pihak lain yang berkepentingan.
Dalam dokumen Joint External Evaluation Tool (2005)² disepakati lima pilar komunikasi
risiko yang menjadi panduan setiap negara, yaitu:
1. Sistem komunikasi risiko (structure).
2. Koordinasi internal dan dengan partner (partnering).
3. Komunikasi publik saat emergensi (public communication).
4.Komunikasi pelibatan komunitas yang terdampak (community engagement).
5. Penanganan persepsi, perilaku berisiko dan misinformasi (listening)
153
Dari 5 pilar Komunikasi Risiko di atas, dalam situasi pandemi seperti ini, banyak pihak telah
melakukanberbagai upaya komunikasi secara serentak dan dalam waktu yang sama. Di satu
sisi situasi seperti ini memberikan keuntungan bagi publik untuk secara cepat mendapatkan
informasi terkini. Namun di sisi lain mempunyai kelemahan yaitu pesan yang terlalu banyak
dikeluarkan,bersifat random (impulsive) dan selalu berubah akan menciptakan noise yang
mengganggu penerimaan pesan dan pada akhirnya menghalangi orang untuk memahaminya
dan mengubah perilakunya. Oleh karenaitu penting bagi para pelaku komunikasi agar memberi
perhatian dan prioritas pada tujuan perubahan perilaku kunci yang dianggap esensial untuk
menurunkan kasus VIRUS HXNY secara efektif dan efisien.
Langkah Yang Dilakukan Dalam Situasi Krisis
Dalam situasi krisis, setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan untuk dilakukan.
Lima hal tersebut disarikan dari pengalaman WHO dalam mengatasi komunikasi dalam
berbagai situasi krisis.
• Kepercayaan. Kepercayaan merupakan elemen yang sangat penting dalam komunikasi.
Pada dasarnya masyarakat akan mau mengikuti anjuran petugas apabila mereka
mempunyai kepercayaan terhadap petugas. Sebaliknya petugas juga harus mempunyai
kepercayaan pada masyarakat. Kepercayaan bukan hal yang diperoleh secara instan, jadi
154
perlu dibangun secara terus-menerus. Jika terdapat situasi dimana masyarakat tidak
menaruh kepercayaan pada petugas atau pemerintah, maka tugas pertama TGC adalah
membangun atau mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu.
• Pemberitahuan Pertama. Jika telah dideteksi terjadinya kasus, maka orang yang diberi
kewenangan (Juru Bicara yang ditunjuk) perlu memberitahu secepatnya kepada
masyarakat, bahkan sebelum penjelasan lebih rinci diperoleh melalui sarana komunikasi
cepat yang tersedia. Masyarakat perlu mengetahui keadaan sebenarnya dari petugas yang
berwenang, tidak dari pihak lain.
• Transparansi. Orang yang diberi kewenangan (Juru Bicara yang ditunjuk) harus memberikan
informasi mengenai keadaan yang sedang terjadi secara berkala sesuai perkembangan.
Tidak perlu ragu untuk menjelaskan hal yang sudah diketahui dan hal yang belum diketahui
atau belum jelas pada saat itu. Orang yang diberi kewenangan juga harus menjelaskan hal-
hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mengendalikan keadaan.
• Pendapat dan Sikap Masyarakat. Pada situasi krisis sangat penting untuk mengetahui apa
yang menjadi pendapat dan concern masyarakat. Secara khusus perlu ditanyakan dan
ditelusuri apa kata masyarakat, termasuk sikap, kepercayaan, kebiasaan dan aspek perilaku
yang lain. Hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan yang berguna dalam menyusun
pesan kunci maupun strategi komunikasi.
• Perencanaan. Perencanaan atau persiapan yang harus dilakukan antara lain penunjukan
juru bicara, penetapan waktu pemberitahuan pertama, pesan kunci, dan hubungan dengan
pihak lain. Perencanaan ini juga akan menempatkan kegiatan komunikasi sebagai bagian
integral dari manajemen risiko dan kegiatan pengendalian penyakit secara keseluruhan.
Strategi dan Aktivitas Pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Sistem komunikasi
risiko (structure).
Pembentukan tim KRPM Koordinator Tim
Komunikasi Publik
155
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi internal
dan dengan partner
(partnering).
Perencanaan dan kesepakatan peran
dan tanggung jawab kegiatan melalui
SOP dengan pihak-pihak yang
bertanggung jawab memberikan
informasi situasi terkini dan valid
Menetukan pesan kunci dan media
komunikasi yang akan digunakan
Menentukan target audiens yang
ditangani oleh stakeholder/mitra
Perencanaan untuk menangkal
rumor/hoaks
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi publik
saat emergensi
(public
communication).
Membangun kepercayaan
Merancang strategi komunikasi risiko
dengan menyiapkan komponen
komunikasi yang tepat (komunikator,
pesan, media dan komunikan);
Membuat rancangan pola pesan
sebelum diinformasikan kepada
publik;
Pemilihan pesan kunci yang mudah
dipahami;
Identifikasi media utama/mainstream
serta membina hubungan baik
dengan media;
Identifikasi media, saluran komunikasi
dan influencer yang dipercaya publik
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Menunjuk juru bicara Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Melakukan pemberitahuan pertama Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi
pelibatan Menyusun strategi komunikasi yang
transparan
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
156
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
komunitas yang
terdampak
(community
engagement).
Penanganan
persepsi, perilaku
berisiko dan
misinformasi
(listening).
Pemantauan isu publik di media
massa dan media sosial
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Peningkatan
kapasitas tim
komunikasi risiko
dan pemberdayaan
masyarakat (KRPB)
pada semua
tingkatan
Melakukan sosialisasi dg melibatkan
toma, toga dan ormas
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Edukasi KRPB
kepada tenaga
kesehatan dan
masyarakat
Workshop Komunikasi Risiko dan
Pemberdayaan Masyarakat (KRPM)
untuk stakeholder
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penyempurnaan
pedoman nasional
KRPM
Penyusunan/review SOP KRPM Koordinator
Tim
Komunikasi
Publik
Fase Siaga Darurat
Deteksi kasus awal di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi internal
dan dengan partner
(partnering).
Aktivasi tim KRPM Koordinator Tim
Komunikasi Publik
157
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyiapan media briefing Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi publik
saat emergensi
(public
communication).
Penyelenggaraan temu
media/konferensi pers
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Aktivasi media centre Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi
pelibatan komunitas
yang terdampak
(community
engagement).
Koordinasi dengan
jubir/komunikator/narasumber
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Membuka saluran komunikasi dua
arah untuk layanan informasi dan
pengaduan masyarakat melalui
hotline/call center dan media digital
resmi pemerintah sebagai sumber
informasi terpercaya
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penanganan
persepsi, perilaku
berisiko dan
misinformasi
(listening).
Pemantauan isu publik di media
massa dan media sosial
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penanganan
persepsi dan
manajemen
informasi yang
salah (counter
hoaks)
Pemantauan isu/rumor/hoaks yang
beredar di media massa, media
sosial dan masyarakat
Melakukan edukasi kepada
masyarakat untuk mengenali,
menghentikan dan mengadukan
hoaks yang beredar;
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
158
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Membuka saluran komunikasi dua
arah untuk layanan informasi dan
pengaduan masyarakat melalui
hotline/call center dan media digital
resmi pemerintah sebagai sumber
informasi terpercaya;
Mengajak tokoh publik dan
komunitas masyarakat untuk
membangun jejaring sebagai
kelompok antihoaks untuk melawan
hoaks dan menyebarkan berita
baik/benar.
Edukasi KRPB
kepada tenaga
kesehatan dan
masyarakat
Advokasi toma, toga dan ormas terkait
KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Edukasi masyarakat terkait KRPM Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi
internal dan
dengan partner
(partnering).
Mengaktifkan SOP untuk
melaksanankan KRPM →
koordinasi dengan K/L dan
mitra
Penyiapan konten dan diseminasi
informasi ke media massa (cetak,
elektronik, maupun online), dan
media sosial
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Media monitoring → pemantauan
isu di media massa dan media
sosial
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
159
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Kontra narasi hoaks/narasi
antihoaks
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Membuat media dan distribusinya Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Hubungan komunikasi antar
kementerian/lembaga pusat/daerah
dan lembaga non pemerintah.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi publik
saat emergensi
(public
communication).
Agenda setting Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Update harian kepada media utk
disampakan kepada masyarakat
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penyelenggaraan temu
media/konferensi pers
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Update informasi melalui call
center Halo Kemenkes 1500567/
Hotline 119 ext 9
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Mengidentifikasi dan mengaktifkan
influencer terpercaya untuk
membantu menyebarkan konten
positif kepada masyarakat
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi
pelibatan
komunitas yang
terdampak
(community
engagement)
Disseminasi informasi melalui
media massa:media cetak, radio,
TV
Koordinasi dengan
jubir/komunikator/narasumber
Menyediakan saluran komunikasi
yang mudah diakses publik untuk
mendapatkan informasi terbaru,
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
160
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
seperti media digital resmi
pemerintah sebagai sumber
informasi terpercaya
Penanganan
persepsi, perilaku
berisiko dan
misinformasi
(listening).
Mengerakkan para influencer
dan jejaring/komunitas
masyarakat sebagai kelompok
antihoaks isu dan pemberitaan
yang bohong/belum terbukti
kebenarannya untuk melawan
hoaks dan menyebarkan berita
baik/benar
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Kasus Klaster
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi
internal dan
dengan partner
(partnering).
Menyiapkan konten dan diseminasi
informasi ke media massa (cetak,
elektronik, maupun online) dan
media sosial
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Memantau berita di media massa
dan media sosial
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Membuat Kontra narasi
hoaks/narasi antihoaks
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Membuat media KIE dan
distribusinya
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Melakukan hMubungan komunikasi
antar kementerian/lembaga
pusat/daerah dan lembaga non
pemerintah.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi publik
saat emergensi
Agenda setting Koordinator Tim
Komunikasi Publik
161
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
(public
communication).
update harian kepada media utk
disampakan kepada masyarakat
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
menyelenggaraan temu
media/konferensi pers
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
mengupdate informasi melalui call
center Halo Kemenkes 1500567/
Hotline 119 ext 9
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Mengidentifikasi dan mengaktifkan
influencer terpercaya untuk
membantu menyebarkan konten
positif kepada masyarakat.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi
pelibatan
komunitas yang
terdampak
(community
engagement)
Disseminasi informasi melalui
media massa:media cetak, radio,
TV
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Koordinasi dengan
jubir/komunikator/narasumber
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Menyediakan saluran komunikasi
yang mudah diakses publik untuk
mendapatkan informasi terbaru,
seperti media digital resmi
pemerintah sebagai sumber
informasi terpercaya.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penanganan
persepsi, perilaku
berisiko dan
misinformasi
(listening).
Pemantauan isu publik di media
massa dan media sosial
Mengerakkan para influencer dan
jejaring/komunitas masyarakat
sebagai kelompok antihoaks isu
dan pemberitaan yang
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
162
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
bohong/belum terbukti
kebenarannya untuk melawan
hoaks dan menyebarkan berita
baik/benar
Kasus transmisi di komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi
internal dan
dengan partner
(partnering).
Menyiapkan konten dan diseminasi
informasi ke media massa (cetak,
elektronik, maupun online);
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Media monitoring Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Kontra narasi hoaks/narasi
antihoaks
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Membuat media KIE dan
distribusinya
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Hubungan komunikasi antar
kementerian/lembaga pusat/daerah
dan lembaga non pemerintah.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi publik
saat emergensi
(public
communication).
Agenda setting Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Update harian kepada media utk
disampakan kepada masyarakat
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penyelenggaraan temu
media/konferensi pers
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
163
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Update informasi melalui call
center Halo Kemenkes 1500567/
Hotline 119 ext 9
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Mengidentifikasi dan mengaktifkan
influencer terpercaya untuk
membantu menyebarkan konten
positif kepada masyarakat.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi
pelibatan
komunitas yang
terdampak
(community
engagement)
Disseminasi informasi melalui
media massa:media cetak, radio,
TV
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Koordinasi dengan
jubir/komunikator/narasumber
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Menyediakan saluran komunikasi
yang mudah diakses publik untuk
mendapatkan informasi terbaru,
seperti media digital resmi
pemerintah sebagai sumber
informasi terpercaya
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penanganan
persepsi, perilaku
berisiko dan
misinformasi
(listening).
Pemantauan isu publik di media
massa dan media sosial
Mengerakkan para influencer dan
jejaring/komunitas masyarakat
sebagai kelompok antihoaks isu
dan pemberitaan yang
bohong/belum terbukti
kebenarannya untuk melawan
hoaks dan menyebarkan berita
baik/benar
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Koordinasi
internal dan
Penyiapan konten dan diseminasi
informasi ke media massa (cetak,
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
164
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dengan partner
(partnering).
elektronik, maupun online); dan
media sosial
Media monitoring Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Kontra narsi hoaks/narasi
antihoaks
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Membuat media dan distribusinya Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Hubungan komunikasi antar
kementerian/lembaga pusat/daerah
dan lembaga non pemerintah.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi publik
saat emergensi
(public
communication).
Agenda setting Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Update harian kepada media utk
disampakan kepada masyarakat
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penyelenggaraan temu
media/konferensi pers
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Update informasi melalui call
center Halo Kemenkes 1500567/
Hotline 119 ext 9
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Unit Layanan Terpadu Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi
pelibatan
komunitas yang
terdampak
Disseminasi informasi melalui
media massa:media cetak, radio,
TV
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
165
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
(community
engagement)
Koordinasi dengan
jubir/komunikator/narasumber
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Pemanfaatan media/kanal
komunikasi;
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penanganan
persepsi, perilaku
berisiko dan
misinformasi
(listening).
Pemantauan isu publik di media
massa dan media sosial
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Fase Transisi Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi
internal dan
dengan partner
(partnering).
Penyiapan konten dan diseminasi
informasi ke media massa (cetak,
elektronik, maupun online);
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Media monitoring Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Kontra narsi hoaks/narasi
antihoaks
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Membuat media dan distribusinya Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Hubungan komunikasi antar
kementerian/lembaga pusat/daerah
dan lembaga non pemerintah.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
166
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Komunikasi publik
saat emergensi
(public
communication).
Agenda setting
Update harian kepada media utk
disampakan kepada masyarakat
Penyelenggaraan temu
media/konferensi pers
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Update informasi melalui call
center Halo Kemenkes 1500567/
Hotline 119 ext 9
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Mengidentifikasi dan mengaktifkan
influencer terpercaya untuk
membantu menyebarkan konten
positif kepada masyarakat.
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Komunikasi
pelibatan
komunitas yang
terdampak
(community
engagement)
Disseminasi informasi melalui
media massa:media cetak, radio,
TV
Koordinasi dengan
jubir/komunikator/narasumber
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Menyediakan saluran komunikasi
yang mudah
diakses publik untuk mendapatkan
informasi terbaru, seperti media
digital resmi pemerintah sebagai
sumber informasi terpercaya
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Penanganan
persepsi, perilaku
berisiko dan
misinformasi
(listening).
Pemantauan isu publik di media
massa dan media sosial
Mengerakkan para influencer dan
jejaring/komunitas masyarakat
sebagai kelompok antihoaks isu
dan pemberitaan yang
bohong/belum terbukti
kebenarannya untuk melawan
hoaks dan menyebarkan berita
baik/benar
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
167
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Edukasi KRPB
kepada tenaga
kesehatan dan
masyarakat
Advokasi toma, toga dan ormas
terkait KRPM
Koordinator Tim
Komunikasi Publik
Proyeksi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya
Institu
si
Ju
mla
h
ke
bu
tuh
an
su
mb
er
da
ya
be
rda
sark
an
ske
na
rio
re
nko
n
Ke
bu
tuh
an
Ke
ters
ed
iaa
n
Ke
ku
ran
ga
nn
ya
Ke
ku
ran
ga
n
su
mb
er
da
ya
dim
ob
ilisasi d
ari
ma
na
ha
rga
satu
an
Ju
mla
h
ke
bu
tuh
an t
ota
l
bu
dg
et
Rokomyanmas Pemantauan Isu
Publik
3
orang
Juru Bicara 2
orang
Pemberitahuan
pertama
5
orang
Anti Hoaks 6
orang
Penyusunan strategi
komunikasi
8
orang
Sosalisasi peibatan
toga dan toma
8
orang
Workshop KRPM bagi
stakeholder terkait
10
orang
pembentukan tim
KRPM
20
orang
Media Briefing 6
orang
Media Center 6
orang
Koordinasi jubir
dengan narasumber
2
orang
168
Institu
si
Ju
mla
h
ke
bu
tuh
an
su
mb
er
da
ya
be
rda
sark
an
ske
na
rio r
en
ko
n
Ke
bu
tuh
an
Ke
ters
ed
iaa
n
Ke
ku
ran
ga
nn
ya
Ke
ku
ran
ga
n
su
mb
er
da
ya
dim
ob
ilisasi d
ari
ma
na
ha
rga
satu
an
Ju
mla
h
ke
bu
tuh
an t
ota
l
bu
dg
et
Pemanfaatan
media/kanal
komunikasi
(pembuatan konten)
8
orang
Advokasi KRPM
kepada Toga dan
Toma
7
orang
Agenda Setting 3
orang
Update Kasus Harian 4
orang
Diseminasi Indormasi
melalui media massa,
radio dan TV
10
orang
Promkes
Pemangku Kepentingan Yang Terlibat
Internal: Semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Eksternal: kementerian/lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga non pemerintah,
anggota parlemen, media massa (cetak, eletronik, online), blogger/influencer. Organisasi
masyarakat ,Pramuja, dunia usaha dan masyarakat
Indikator Kegiatan Komunikasi Risiko dan Pelibatan masyarakat
INDIKATOR Target
Verifikasi Pencapaian
Indikator (Berupa
dokumen)
Waktu
Pengukuran Penanggung Jawab
1. Hubungan Media Massa dan Media Sosial
169
INDIKATOR Target
Verifikasi Pencapaian
Indikator (Berupa
dokumen)
Waktu
Pengukuran Penanggung Jawab
Penyiapan konten
dan diseminasi
informasi ke media
massa (cetak,
elektronik, maupun
online)
100% Penyiapan konten,
review dokumen press
release,
disebarluaskan dan
ditindaklanjuti
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Pengadaan ruang
media
center/tempat
khusus giat
100% Tersedianya ruangan
untuk aktivitas temu
media, dll.
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Koordinasi dengan
jubir/komunikator/n
arasumber
100% Dokumentasi (Chat
WA/Logbook
telp/dokumentasi
pertemuan/
Bulanan/
tiap kali
ada
perubahan
kebijakan
dari kepala
negara /
kepala
daerah
Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Penyelenggaraan
temu
media/konferensi
pers
100% Dokumentasi Kegiatan
temu
media/konferensi
pers, disebarkan dan
ditindaklanjuti
Bulanan/
tiap kali
ada
perubahan
kebijakan
dari kepala
negara /
kepala
daerah
Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Pemanfaatan
media/kanal
komunikasi
Medsos kemenkes,
medsos SRK,
Majalah
Mediakom, website
100% Penyiapan Konten
(Infografis/Videografis/
Komik, Live Medsos,
tulisan), disebarkan
dan ditindaklanjuti
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
2. Pengelolaan Opini Publik
170
INDIKATOR Target
Verifikasi Pencapaian
Indikator (Berupa
dokumen)
Waktu
Pengukuran Penanggung Jawab
Media Monitoring 100% Melakuan media
monitoring harian dan
media monitoring isu
khusus, membuat
laporan harian, dan
disebarluaskan.
Bulanan/pe
riode
tertentu
Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Kontra narasi
hoaks/narasi
antihoaks
100% Mencari/mendapatkan
laporan konten hoaks,
menyiapkan kontra
narasi hoaks, dan
sebar luas.
Bulanan
Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Agenda Setting 100% Review dokumen hasil
monitoring harian,
membuat rekomendasi
isu yang perlu diangkat
seminggu ke depan,
disebarluaskan, dan
ditindaklanjuti.
Mingguan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
3. Pelayanan Informasi
Pemberian
informasi melalui
Halo Kemenkes
1500567
100% Review dokumen hasil
pertemuan (notulensi)
mingguan, untuk
ditindaklanjuti.
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Layanan PPID 100% Laporan layanan Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
4. Produksi Komunikasi
Melakukan kerja
sama untuk
talkshow
radio/televisi;
100% Laporan tayang talk
show.
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Siaran Radio
Kesehatan;
100% Laporan siar berita
kesehatan, gelar
wicara, dan ILM
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Membuat
advertorial;
100% Laporan placement di
media cetak dan
elektronik
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
171
INDIKATOR Target
Verifikasi Pencapaian
Indikator (Berupa
dokumen)
Waktu
Pengukuran Penanggung Jawab
5. Komunikasi Antar Lembaga
Penyiapan bahan
pimpinan
100% Jumlah dokumen
bahan pimpinan yang
disiapkan
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Koordinasi 100% • Jumlah rapat yang
dikoordinasikan
dengan K/L dan
Lembaga Tinggi
Negara
• Rapat koordinasi
•
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
Penghubung 100% Jumlah rapat yang
dikoordinasikan dengan
K/L dan Lembaga
Tinggi Negara
Bulanan Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat
6. Pelibatan Masyarakat 100% Direktorat Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
4.4. VAKSINASI
Penanggulangan pandemi Influenza tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol
kesehatan, dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, namun juga
intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian. Vaksinasi
bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian
akibat Virus HXNY, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan
melindungi masyarakat dari Virus HXNY agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.
Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di
seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi
ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan
Strategi dan Aktivitas Pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
172
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengumpulan data
terkait vaksinasi
influenza
Mereview stake holder yang akan
terlibat dalam tugas vaksinasi
Micro planning untuk analisis risiko dan
kebutuhan
Pendataan kapasitas SDM, rantai dingin
vaksin, fasilitas pelayanan kesehatan
mampu vaksin (sarana dan prasarana)
Koordinator Sub
Klaster
Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Publikasi mengenai
efektifitas vaksin
influenza musiman
terhadap kejadian
ILI
Melakukan vaksinasi influenza musiman
untuk kelompok rentan (tenaga
kesehatan, orang tua, orang dengan
komorbid, ibu hamil, anak-anak)
Review vaksin deployment plan untuk
vaksin influenza jenis baru. Vaksin
deployment plan meliputi (mapping
kapasitas vaksinasi -> adopsi tool virat
(kesiapan pemberian vaksin baru),
penetapan prioritas target vaksinasi
(contoh:tenaga kesehatan, pelayan
publik, orang tua, orang dengan
komorbid, dll), dan pemetaan target
vaksinasi, identifikasi sumber vaksin
baru (jalur dalam negeri/ luar negeri,
prosedur Special access scheme (SAS),
proses approval vaksin baru oleh
BPOM, persiapan jalur distribusi vaksin
(pemetaan juga kapasitas transportasi
yang bisa bantu distribusi vaksin ,
keberadaan storage untuk vaksin, cool
box, dll, dan pemetaan sumber daya
manusia vaksinator), dan pemetaan/
persiapan pengembangan vaksin dalam
negeri (bekerjasama dengan biofarma)
Survey persepsi masyarakat untuk
vaksinasi
Koordinator Sub
Klaster
Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Fase Siaga Darurat
173
Strategi Aktivitas Penanggungjawa
b
Penyusuna
n regulasi
terkait
vaksinasi
influenza
jenis baru
Pembentukan dan pertemuan berkala POKJA
koordinasi dan POKJA teknis program vaksinasi
Penyusunan kebijakan terkait vaksinasi (termasuk
kebijakan penganggaran pengadaan vaksin
Micro planning untuk analisis risiko dan
kebutuhan
Berkoordinasi dengan WHO dan jejaring
internasional serta negara-negara produsen
vaksin untuk akses seed vaksin, bulk vaksin
untuk proses pembuatan vaksin maupun
teknologi transfer pembuatan vaksin
Melakukan diplomasi dengan negara-negara
produsen vaksin, Kerjasama regional maupun
multilateral untuk memastikan supply dan
ketersediaan vaksin
Melaksanakan clinical trial fase 3 vaksin influenza
jenis baru
Koordinator Sub
Klaster
Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Peningkata
n kapasitas
untuk
menutupi
kesejaanga
n hasil dari
identifikasi
dengan
tools VIRAT
Mengukur kesenjangna dengan tools VIRAT
VIRAT:https://www.who.int/publications/i/item/WH
O-2019-nCoV-Vaccine-introduction-RA-Tool-
2020.1 (COVID-19 vaccine introduction readiness
assessment tool)
Melakukan peningkatan kapasitas SDM
pelaksana imunisasi
Penyusunan Pedoman Imunisasi
Koordinator Sub
Klaster
Pengendalian
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
174
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik,
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyiapan
Sumber Daya
yang dibutuhkan
untuk
pelaksanaan
vaksinasi
Micro planning untuk analisis
risiko dan kebutuhan
Melaksanakan clinical trial fase
3 vaksin influenza jenis baru
Melakukan penelitian kekebalan
silang antara vaksin influenza
musiman dengan virus HxNy
(H1N1 pdm09 dengan kajian
cross imunity dan cross
efektifitas
Proses pengadaan vaksin dan
logistiknya, baik impor maupun
produksi dalam negeri
Menyiapkan materi komunikasi
publik terkait vaksinasi
Melakukan sosialisasi pedoman
vaksinasi
Melakukan analisis risiko dan
pemetaan kelompok rentan
untuk menentukan prioritas
penerima vaksin dan
pentahapannya
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pendataan
sasaran vaksinasi
Pengumpulan data sasaran
vaksinasi sesuai kelompok
prioritas dan pentahapan
175
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pencatatan dan
pelaporan
terintegrasi
Menyiapkan sistem informasi
pencatatan dan pelaporan
Persiapan
Pelaksanaan
Vaksinasi
Penyusunan strategi
pelaksanaan
Pengumpulan data sasaran
vaksinasi sesuai kelompok
prioritas dan pentahapan
Penyusunan strategi
komunikasi dan penyebaran
informasi tentang manfaat
vaksinasi
Persiapan pelaksanaan di
tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Menentukaan lokasi dan
kapasitas penyimpanan vaksin
Menyiapkan jalur distribusi
vaksin
Melakukan penelitian kekebalan
silang antara vaksin influenza
musiman dengan virus HxNy
(H1N1 pdm09 dengan kajian
cross imunity dan cross
efektifitas
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Kasus Transmisi di Komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyiapan
Sumber Daya
yang dibutuhkan
untuk
Micro planning untuk analisis
risiko dan kebutuhan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
176
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pelaksanaan
vaksinasi Melaksanakan clinical trial fase
3 vaksin influenza jenis baru
Melakukan penelitian kekebalan
silang antara vaksin influenza
musiman dengan virus HxNy
(H1N1 pdm09 dengan kajian
cross imunity dan cross
efektifitas
Proses pengadaan vaksin dan
logistiknya, baik impor maupun
produksi dalam negeri
Menyiapkan materi komunikasi
publik terkait vaksinasi
Melakukan sosialisasi pedoman
vaksinasi
Melakukan analisis risiko dan
pemetaan kelompok rentan
untuk menentukan prioritas
penerima vaksin dan
pentahapannya
dan Kesehatan
Lingkungan
Pendataan
sasaran vaksinasi
Pengumpulan data sasaran
vaksinasi sesuai kelompok
prioritas dan pentahapan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Pencatatan dan
pelaporan
terintegrasi
Menyiapkan sistem informasi
pencatatan dan pelaporan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Persiapan
Pelaksanaan
Vaksinasi
Penyusunan strategi
pelaksanaan
Pengumpulan data sasaran
vaksinasi sesuai kelompok
prioritas dan pentahapan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
177
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyusunan strategi
komunikasi dan penyebaran
informasi tentang manfaat
vaksinasi
Persiapan pelaksanaan di
tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Menentukaan lokasi dan
kapasitas penyimpanan vaksin
Menyiapkan jalur distribusi
vaksin
Melakukan penelitian kekebalan
silang antara vaksin influenza
musiman dengan virus HxNy
(H1N1 pdm09 dengan kajian
cross imunity dan cross
efektifitas
Melaksanakan
vaksinasi secara
aman dan sesuai
standar untuk
kelompok prioritas
penerima vaksin
Proses Penerbitan emergency
use authorization vaksin baru
Distribusi vaksin dan logistic
Standarisasi tempat pelayanan
vaksinasi
Standarisasi manajemen limbah
vaksin
Pelaksanaan vaksinasi secara
bertahap dengan
mengutamakan kelompok
prioritas
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Monitoring dan
Evaluasi
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan vaksinasi
Surveilans KIPI
Post marketing surveilans
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
178
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Survey Cakupan Vaksinasi
Monitoring kualitas vaksin
Pencatatan dan
pelaporan
terintegrasi
Operasional sistem informasi
pencatatan dan pelaporan
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
Tanggap Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Melaksanakan
vaksinasi secara
aman dan sesuai
standar untuk
kelompok prioritas
penerima vaksin
Distribusi vaksin dan logistic
Standarisasi tempat pelayanan
vaksinasi
Standarisasi manajemen limbah
vaksin
Pelaksanaan vaksinasi secara
bertahap dengan
mengutamakan kelompok
prioritas
Melakukan penelitian
kekebalan silang antara vaksin
influenza musiman dengan
virus HxNy (H1N1 pdm09
dengan kajian cross efektifitas
Integrasi program vaksinasi
influenza pandemic untuk
menjadi vaksin influenza
influenza musiman
Koordinator Sub Klaster
Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan
Lingkungan
179
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Monitoring dan
Evaluasi
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan vaksinasi,
termasuk After Action Review,
dan dokumentasi pembelajaran
Surveilans KIPI
Post marketing surveilans
Survey Cakupan Vaksinasi
Monitoring kualitas vaksin
Pencatatan dan
pelaporan
terintegrasi
Operasional sistem informasi
pencatatan dan pelaporan
Pemangku kepentingan terllibat
- Lintas Program di Kemenke (Dit. Pelayanan Kefarmasian. Pusat Krisis Kesehatan, Biro
Perencanaan dan Anggaran, Inspektorat Jenderal, Dit Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, Dit Yankes Primer, Dit Yankes Rujukan, Dit Surveilans dan
Karantina Kesehatan, Dit P2ML, Dit Kesga, Dit Gizi Masyarakat, Puslitbang Biomedis dan
TDK, Badan PPSDM)
- Kementerian/Lembaga terkait ; Kementerian Keuangan, Badan POM, BNPB, LKPP,KPK,
TNI, POLRI, Bio Farma, Kimia Farma, POS Indonesia
- Akademisi, Organisasi Profesi
- Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat:PMI, NU, Muhammadiyah
- Mitra pembangunan:WHO, UNICEF
Indikator Kegiatan
No Indikator Target
Manajemen pra kegiatan vaksinasi
1 Provinsi / kabupaten yang memiliki data SDM yang ditugaskan
pada posisi manajemen dan maupun operasional
100%
2 Titik distribusi yang memiliki kapasitas untuk berkomunikasi
dengan pusat maupun daerah tujuan pengiriman vaksin
(minimal selama 12 jam/hari)
100%
3 Titik distribusi dengan sistem manajemen inventaris vaksin
yang sesuai standar nasional
100%
180
No Indikator Target
4 Provinsi / kabupaten yang memiliki data penyebaran vaksin,
dokumentasi pelaksanaan kegiatan vaksin serta perhitungan
kapasitas lonjakan yang dibutuhkan
100%
5 Provinsi / kabupaten yang memiliki rencana anggaran kegiatan
dengan perkiraan biaya untuk pelaksanaan selama minimal
tujuh hari
100%
Manajemen pada kegiatan vaksinasi
6 Jumlah pengiriman terjadwal yang meninggalkan lokasi
penyimpanan sesuai rencana
100%
7 Jumlah pengiriman yang tiba dalam kondisi baik 100%
8 Jumlah pengiriman vaksin yang tiba dengan persediaan
tambahan yang sesuai
100%
9 Jumlah laporan pengawasan yang diterima tepat waktu 100%
10 Jumlah dosis yang diberikan dibandingkan dosis yang
didistribusikan oleh fasilitas kesehatan
100%
11 Jumlah rata-rata hari antara penerimaan vaksin di setiap klinik
atau fasilitas kesehatan dan tanggal
di mana vaksinasi ditawarkan kepada populasi sasaran sesuai
petunjuk penyimpanan vaksin
100%
12 Persentase penggunaan dan cakupan vaksin oleh kelompok
sasaran
100%
Waste Management
13 Fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai tempat
pembuangan sementara limbah yang memadai untuk
pengumpulan jarum suntik dan alat suntik
100%
14 Jumlah lokasi pelaksanaan imunisasi yang mengumpulkan
limbahnya dalam satu minggu atau lebih setelah kegiatan
kampanye vaksinasi selesai
100%
15 Jumlah lokasi yang melaporkan limbahnya tidak
dikumpulkan/diolah sesuai standar
0%
Post-deployment surveillance
16 Tersedia pedoman maupun prosedur pemantauan dan
pengelolaan KIPI
100%
17 Pedoman/prosedur pemantauan dan pengelolaan KIPI telah
disosialisasikan dan didistribusikan di semua tingkatan,
termasuk ke petugas kesehatan
100%
18 Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama telah
ditentukan, didokumentasikan, dan disosialisasikan
100%
19 Pelatihan rutin dan informasi yang update tentang pemantauan
dan manajemen KIPI terkait vaksinasi influenza HxNy untuk
staf yang bertanggung jawab dalam sistem Post-deployment
surveillance, termasuk pelatihan dan penyegaran untuk staf
laboratorium
100%
181
No Indikator Target
20 Tersedia sistem yang dibangun untuk melakukan tinjauan rutin
dan berbagi data keselamatan maupun efektivitas vaksin
100%
4.5. PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
4.5.1. Sumber Daya
Pemenuhan kebutuhan sumber daya sangat penting untuk mendukung penanggulangan Virus
HXNY. Penguatan sumber daya dilakukan baik dalam peningkatan sumber daya manusia,
pembiayaan, prosedur operasional, sarana dan prasarana termasuk logistik serta dukungan
lainnya. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan membuat pelatihan, penyegaran
bagi seluruh petugas, serta mobilisasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.
Pemenuhan sumber daya harus disertai dengan peningkatan ketersediaan anggaran
Ketersediaan sarana dan prasarana termasuk logistik untuk penanggulangan COVID-19 antara
lain obat dan bahan habis pakai, Alat Pelindung Diri (APD), dan logistik laboratorium. Penyediaan
logistik kesehatan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan/kajian kebutuhan logistik,
pemenuhan kebutuhan logistik, penyimpanan logistik, distribusi, distribusi logistik, monitoring dan
evaluasi. Kondisi ketersediaan logistik dipantau melalui sistem online untuk memudahkan pihak
terkait dalam mengakses informasi ketersediaan logistik yang menjadi dasar penghitungan
logistik untuk perencanaan selanjutnya. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menghitung
kebutuhan logistik COVID-19 adalah WHO COVID-19 Essential Support Forecasting Tools
(COVID-ESFT) yang perlu diperbarui secara berkala minimal 3 bulan sekali dan disampaikan
kepada stakeholder terkait.
Strategi dan Aktivitas Pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pemetaan Kapasitas Sumber
Daya di semua tingkatan
(Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota) untuk
mengetahui ketersediaan
logistik, gudang termasuk
juga sumber daya manusia
yang dapat dikerahkan dan
digunakan pada saat status
keadaan darurat bencana
sekaligus untuk
meningkatkan respon yang
Mengidentifikasi potensi sumber
daya logistik yang ada dari semua
pemangku kepentingan baik
masyarakat, pemerintah, maupun
dunia usaha yang dapat
dipergunakan
Membangun sistem informasi
bantuan logistik yang dapat diakses
oleh semua masyarakat, pemerintah
dan dunia usaha
Tim Logistik
182
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
efektif dan tepat waktu, baik
dari masyarakat, pemerintah
dan pemerintah daerah,
maupun dunia usaha.
Review dokumen rencana
kontingensi dan simulasi
(penyediaan fasilitas cadangan, alur
distribusi)
Mengidentifikasi sistem klaster
logistik dalam penanggulangan
bencana
Memprediksi kendala pengelolaan
bantuan logistic
Mengidentifikasi akses-akses
alternatif ke penerima manfaat
dalam memperoleh bantuan logistik
Koordinator Bidang
Operasi
Membentuk
/Mengembangkan Tim
Logistik Kesehatan
Penanggulangan Bencana.
BNPB dan/atau BPBD dapat
membentuk klaster logistik
melalui wadah koordinasi
yang tersedia pada tiap
tingkatan, kecuali dinyatakan
telah terbentuk
Mengumpulkan, menganalisa dan
menyebarluaskan informasi tentang
logistik penanggulangan bencana
Koordinator Bidang
Operasi
Memberikan saran dan bantuan
teknis di bidang logistik
penanggulangan bencana
Memberikan fasilitas dan mobilisasi
logistik penanggulangan bencana
yang diperlukan
Mengkoordinasikan masyarakat,
pemerintah dan dunia usaha di
bidang logistik penanggulangan
bencana agar dapat memenuhi
kesenjangan, hambatan dan
Tim Logistik
183
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
duplikasi di bidang logistik
penanggulangan bencana
Review sistem pengendalian dan
manajemen rantai pasok untuk
pasokan alat kesehatan, obat-
obatan dan pasokan esensial lain
termasuk kapasaitas cadangannya
Penyusunan regulasi, protokol dan
SOP terkait pengadaan logistik saat
terjadi kegawatdaruratan (termasuk
impor dan bea cukai)
Membentuk Unit Respon
Logistik yang bertugas untuk
melakukan kaji cepat di
bidang logistik pada saat
awal terjadinya bencana
Menyiapkan struktur
Menyiapkan Personil
Menyiapkan dukungan operasional
Tim Logistik
Membuat perjanjian kerja
sama dan melakukan
pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan dan
penggunaan fasilitas logistik
Membuat perjanjian kerja sama dan
melakukan pencatatan dengan
dunia usaha untuk penyediaan dan
penggunaan fasilitas logistik
Tim Logistik
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus dapat
diterima oleh Fasyankes
yang membutuhkan dengan
tepat waktu, tepat lokasi,
tepat sasaran, tepat jumlah
dan tepat kualitas
Koordinasi agar bantuan logistik
pada saat status keadaan darurat
harus dapat diterima oleh
Fasyankes yang membutuhkan
dengan tepat waktu, tepat lokasi,
tepat sasaran, tepat jumlah dan
tepat kualitas
Tim Logistik
Perencanaan pengelolaan
bantuan logistik
Identifikasi kebutuhan
Analisis Kebutuhan
Mengidentifikasi sumber
Penyusunan informasi mengenai
kualifikasi teknis alat kesehatan,
APD, obat dan bahan habis pakai
Tim Logistik
184
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Peningkatan kesiapsiagaan melalui
pelatihan (perhitungan kebutuhan
APD, obat alkes dan BHP)
Penyusunan strategi distribusi)
Melakukan penilaian kapasitas
pasar nasional apakah dapat
memenuhi permintaan alat
kesehatan, obat-obatan dan
pasokan esensial yang (akan) terus
meningkat
Melakukan penilaian kapasitas
pasar internasional apakah dapat
memenuhi permintaan alat
kesehatan, obat-obatan dan
pasokan esensial yang tidak dapat
dipenuhi dari pasar nasional
Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan mutu
logistik yang diterima dari berbagai
sumber
Menyeleksi dan mencocokkan
bantuan logistik sesuai skala
prioritas kebutuhan
Menyimpan logistik ditempat yang
mudah diakses
Tim Logistik
Penyimpanan Memilih gudang dengan
memperhatikan tempat, tipe gudang,
kapasitas, fasilitas, sistem
pengamanan dan keselamatan,
sesuai ketentuan yang berlaku
Menyimpan bantuan logistik di
gudang, dengan melakukan
pencatatan, pemilahan dan
penyusunan barang logistik
disesuaikan dengan jenisnya serta
pengecekan stok barang logistik
secara periodic
Menata kelola bantuan logistik
sehingga memudahkan dalam
Tim Logistik
185
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
penerapan system “First-In First-
Out”, First xpired First Out
Menjaga bantuan logistik dari
kerusakan dan kehilangan maupun
berkurangnya standar mutu
Pelaporan Penyampaian pelaporan rutin Tim Logistik
Fase Siaga Darurat
: Deteksi kasus awal di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pemetaan Kapasitas
Sumber Daya di semua
tingkatan (Nasional,
Provinsi,
Kabupaten/Kota) untuk
mengetahui
ketersediaan logistik,
gudang termasuk juga
sumber daya manusia
yang dapat dikerahkan
dan digunakan pada
saat status keadaan
darurat bencana
sekaligus untuk
meningkatkan respon
yang efektif dan tepat
waktu, baik dari
masyarakat, pemerintah
dan pemerintah daerah,
maupun dunia usaha.
Mengidentifikasi potensi sumber daya
logistik yang ada dari semua
pemangku kepentingan baik
masyarakat, pemerintah, maupun
dunia usaha yang dapat dipergunakan
Membangun sistem informasi bantuan
logistik yang dapat diakses oleh
semua masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha
Special access scheme untuk
percepatan pengadaan bantuan
logistik dari luar
Tim Logistik
Aktivasi renkon menjadi renops
termasuk Incident Manajemen System
tingkat daerah dan pusat
Memprediksi kendala pengelolaan
bantuan logistic
Koordinator Bidang
Operasi
186
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memperpendek jalur pengiriman
barang bantuan logistik
Mengidentifikasi akses-akses alternatif
ke penerima manfaat dalam
memperoleh bantuan logistik
Membentuk
/Mengembangkan Tim
Logistik Kesehatan
Penanggulangan
Bencana. BNPB
dan/atau BPBD dapat
membentuk klaster
logistik melalui wadah
koordinasi yang tersedia
pada tiap tingkatan,
kecuali dinyatakan telah
terbentuk
Mengumpulkan, menganalisa dan
menyebarluaskan informasi tentang
logistik penanggulangan bencana
Koordinator Bidang
Operasi
Memberikan saran dan bantuan teknis
di bidang logistik penanggulangan
bencana
Memberikan fasilitas dan mobilisasi
logistik penanggulangan bencana yang
diperlukan
Mengkoordinasikan masyarakat,
pemerintah dan dunia usaha di bidang
logistik penanggulangan bencana agar
dapat memenuhi kesenjangan,
hambatan dan duplikasi di bidang
logistik penanggulangan bencana
Diseminasi regulasi, protokol dan SOP
terkait pengadaan logistik saat terjadi
kegawatdaruratan (termasuk impor
dan bea cukai)
Tim Logistik
Membentuk Unit Respon
Logistik yang bertugas
untuk melakukan kaji
cepat di bidang logistik
Menyiapkan struktur
Menyiapkan personil
Menyiapkan dukungan operasional
Tim Logistik
187
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pada saat awal
terjadinya bencana
Membuat perjanjian
kerja sama dan
melakukan pencatatan
dengan dunia usaha
untuk penyediaan dan
penggunaan fasilitas
logistik
Membuat perjanjian kerja sama dan
melakukan pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan dan
penggunaan fasilitas logistik
Tim Logistik
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus
dapat diterima oleh
Fasyankes yang
membutuhkan dengan
tepat waktu, tepat lokasi,
tepat sasaran, tepat
jumlah dan tepat kualitas
Koordinasi agar bantuan logistik pada
saat status keadaan darurat harus
dapat diterima oleh Fasyankes yang
membutuhkan dengan tepat waktu,
tepat lokasi, tepat sasaran, tepat
jumlah dan tepat kualitas
Tim Logistik
Perencanaan
pengelolaan bantuan
logistik
Identifikasi kebutuhan
Analisis Kebutuhan
Mengidentifikasi sumber
Penyusunan informasi mengenai
kualifikasi teknis alat kesehatan, APD,
obat dan bahan habis pakai
Peningkatan kesiapsiagaan melalui
pelatihan (perhitungan kebutuhan
APD, obat alkes dan BHP)
Melakukan penilaian kapasitas pasar
nasional apakah dapat memenuhi
permintaan alat kesehatan, obat-
obatan dan pasokan esensial yang
(akan) terus meningkat
Melakukan penilaian kapasitas pasar
internasional apakah dapat memenuhi
permintaan alat kesehatan, obat-
obatan dan pasokan esensial yang
tidak dapat dipenuhi dari pasar
nasional
Tim Logistik
188
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengerahan Sumber
Daya
Membandingkan ketersediaan potensi
logistik dan kebutuhan logistik sesuai
dengan hasil analisis di wilayah
pengerahan sumber daya baik yang
dimiliki oleh masyarakat, pemerintah
dan pemerintah daerah serta dunia
usaha
Pengerahan sumber daya dari
instansi/lembaga terkait
Tim Logistik
Pengorganisasian Mengkoordinasikan bantuan logistik
dari instansi/ dinas/
lembaga/organisasi yang terkait
Mengkoordinasikan kegiatan dengan
secretariat
Menerima, mengadministrasikan, dan
menyalurkan bantuan logistic
Membuat pengajuan bantuan sesuai
kebutuhan kepada Komando Tanggap
Darurat Bencana tingkat
nasional/internasional
Menyediakan fasilitas, jasa, dan
bahan-bahan serta perlengkapan
status keadaan darurat
Pengadaan logistik kesehatan yang
dibutuhkan sesuai dengan regulasi
yang ditetapkan
Tim Logistik
Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan mutu
logistik yang diterima dari berbagai
sumber
Menyeleksi dan mencocokkan bantuan
logistik sesuai skala prioritas
kebutuhan
Menyimpan logistik ditempat yang
mudah diakses
Tim Logistik
Penyimpanan Memilih gudang dengan
memperhatikan tempat, tipe gudang,
kapasitas, fasilitas, sistem
Tim Logistik
189
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pengamanan dan keselamatan, sesuai
ketentuan yang berlaku
Menyimpan bantuan logistik di gudang,
dengan melakukan pencatatan,
pemilahan dan penyusunan barang
logistik disesuaikan dengan jenisnya
serta pengecekan stok barang logistik
secara periodic
Menata kelola bantuan logistik
sehingga memudahkan dalam
penerapan system “First-In First-Out”,
First Expired First Out
Menjaga bantuan logistik dari
kerusakan dan kehilangan maupun
berkurangnya standar mutu
Pengangkutan Mengangkut dan atau memindahkan
logistik dari gudang penyimpanan ke
tujuan penerima
Menjamin keamanan, keselamatan
dan keutuhan logistik dari gudang ke
tujuan
Mempercepat penyampaian
Pemilihan moda angkutan
Tim Logistik
Distribusi Menyiapkan fasilitas gudang hub di
provinsi untuk membantu distribusi
logistic
Penyusunan strategi distribusi
Tim Logistik
Pengendalian Monitoring implementasi rencana
operasi melalui Intra Action Review
(IAR)
Pemantauan
Supervisi
Evaluasi
Tim Logistik
Pelaporan Penyampaian pelaporan rutin Tim Logistik
190
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengadaan logistik kesehatan yang
dibutuhkan sesuai dengan regulasi
yang ditetapkan
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik,
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pemetaan Kapasitas
Sumber Daya di semua
tingkatan (Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota)
untuk mengetahui
ketersediaan logistik,
gudang termasuk juga
sumber daya manusia
yang dapat dikerahkan
dan digunakan pada saat
status keadaan darurat
bencana sekaligus untuk
meningkatkan respon
yang efektif dan tepat
waktu, baik dari
masyarakat, pemerintah
dan pemerintah daerah,
maupun dunia usaha.
Mengidentifikasi potensi
sumber daya logistik yang
ada dari semua pemangku
kepentingan baik
masyarakat, pemerintah,
maupun dunia usaha yang
dapat dipergunakan
Memprediksi kendala
pengelolaan bantuan logistic
Memperpendek jalur
pengiriman barang bantuan
logistic
Membangun sistem
informasi bantuan logistik
yang dapat diakses oleh
semua masyarakat,
pemerintah dan dunia usaha
Tim Logistik
Special access scheme
untuk percepatan
pengadaan bantuan logistik
dari luar
Mengidentifikasi akses-
akses alternatif ke penerima
manfaat dalam memperoleh
bantuan logistik
Koordinator Bidang
Operasi
191
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Membentuk
/Mengembangkan Tim
Logistik Kesehatan
Penanggulangan
Bencana. BNPB
dan/atau BPBD dapat
membentuk klaster
logistik melalui wadah
koordinasi yang tersedia
pada tiap tingkatan,
kecuali dinyatakan telah
terbentuk
Mengumpulkan,
menganalisa dan
menyebarluaskan informasi
tentang logistik
penanggulangan bencana
Koordinator Bidang
Operasi
Menyusun dan
mengembangkan rencana
operasi di bidang logistik
penanggulangan bencana
Memberikan saran dan
bantuan teknis di bidang
logistik penanggulangan
bencana
Memberikan saran dan
bantuan teknis di bidang
logistik penanggulangan
bencana
Memberikan fasilitas dan
mobilisasi logistik
penanggulangan bencana
yang diperlukan
Mengkoordinasikan
masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha di bidang
logistik penanggulangan
bencana agar dapat
memenuhi kesenjangan,
hambatan dan duplikasi di
bidang logistik
penanggulangan bencana
Tim Logistik
192
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Diseminasi regulasi, protokol
dan SOP terkait pengadaan
logistik saat terjadi
kegawatdaruratan (termasuk
impor dan bea cukai)
Membentuk Unit Respon
Logistik yang bertugas
untuk melakukan kaji
cepat di bidang logistik
pada saat awal terjadinya
bencana
Menyiapkan struktur
Menyiapkan personil
Menyiapkan dukungan
operasional
Tim Logistik
Membuat perjanjian kerja
sama dan melakukan
pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan
dan penggunaan fasilitas
logistik
Membuat perjanjian kerja
sama dan melakukan
pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan dan
penggunaan fasilitas logistik
Tim Logistik
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus
dapat diterima oleh
Fasyankes yang
membutuhkan dengan
tepat waktu, tepat lokasi,
tepat sasaran, tepat
jumlah dan tepat kualitas
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus dapat
diterima oleh Fasyankes
yang membutuhkan dengan
tepat waktu, tepat lokasi,
tepat sasaran, tepat jumlah
dan tepat kualitas
Tim Logistik
Perencanaan
pengelolaan bantuan
logistik
Identifikasi kebutuhan
Analisis Kebutuhan
Mengidentifikasi sumber
Menyusun informasi
mengenai kualifikasi teknis
alat kesehatan, APD, obat
dan bahan habis pakai
Meningkatkan kesiapsiagaan
melalui pelatihan
Tim Logistik
193
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
(perhitungan kebutuhan
APD, obat alkes dan BHP)
Melakukan penilaian
kapasitas pasar nasional
apakah dapat memenuhi
permintaan alat kesehatan,
obat-obatan dan pasokan
esensial yang (akan) terus
meningkat
Melakukan penilaian
kapasitas pasar internasional
apakah dapat memenuhi
permintaan alat kesehatan,
obat-obatan dan pasokan
esensial yang tidak dapat
dipenuhi dari pasar nasional
Pengerahan Sumber
Daya
Membandingkan
ketersediaan potensi logistik
dan kebutuhan logistik
sesuai dengan hasil analisis
di wilayah
mengerahkan sumber daya
baik yang dimiliki oleh
masyarakat, pemerintah dan
pemerintah daerah serta
dunia usaha
Mengerahkan sumber daya
dari instansi/lembaga terkait
Mengiinformasikan kepada
public yang berminat untuk
mengambil peran serta
dalam dukungan logistik
pada penanganan darurat
bencana, baik dari dalam
maupun dari luar negeri
Tim Logistik
194
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengorganisasian Mengkoordinasikan bantuan
logistik dari instansi/ dinas/
lembaga/organisasi yang
terkait
Mengkoordinasikan kegiatan
dengan secretariat
Menerima,
mengadministrasikan, dan
menyalurkan bantuan logistic
Membuat pengajuan
bantuan sesuai kebutuhan
kepada Komando Tanggap
Darurat Bencana tingkat
nasional/internasional
Menyediakan fasilitas, jasa,
dan bahan-bahan serta
perlengkapan status
keadaan darurat
Pengadaan logistik
kesehatan yang dibutuhkan
sesuai dengan regulasi yang
ditetapkan
Tim Logistik
Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan
mutu logistik yang diterima
dari berbagai sumber
Menyeleksi dan
mencocokkan bantuan
logistik sesuai skala prioritas
kebutuhan
Menyimpan logistik ditempat
yang mudah diakses
Tim Logistik
Penyimpanan Memilih gudang dengan
memperhatikan tempat, tipe
gudang, kapasitas, fasilitas,
sistem pengamanan dan
Tim Logistik
195
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
keselamatan, sesuai
ketentuan yang berlaku
Menyimpan bantuan logistik
di gudang, dengan
melakukan pencatatan,
pemilahan dan penyusunan
barang logistik disesuaikan
dengan jenisnya serta
pengecekan stok barang
logistik secara periodic
Menata kelola bantuan
logistik sehingga
memudahkan dalam
penerapan system “First-In
First-Out”, First xpired First
Out
Menjaga bantuan logistik
dari kerusakan dan
kehilangan maupun
berkurangnya standar mutu
Pengangkutan Mengangkut dan atau
memindahkan logistik dari
gudang penyimpanan ke
tujuan penerima
Menjamin keamanan,
keselamatan dan keutuhan
logistik dari gudang ke tujuan
Mempercepat penyampaian
Memilih moda angkutan
Tim Logistik
Distribusi Menyiapkan fasilitas gudang
hub di provinsi untuk
membantu distribusi logistic
Penyusunan strategi
distribusi
Tim Logistik
196
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pengendalian Monitoring implementasi
rencana operasi melalui Intra
Action Review (IAR)
Memantau
Melakukan Supervisi
Melakukan Evaluasi
Tim Logistik
Pelaporan Menyampaikan laporan rutin Tim Logistik
Kasus Klaster
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pemetaan Kapasitas
Sumber Daya di semua
tingkatan (Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota)
untuk mengetahui
ketersediaan logistik,
gudang termasuk juga
sumber daya manusia
yang dapat dikerahkan
dan digunakan pada saat
status keadaan darurat
bencana sekaligus untuk
meningkatkan respon
yang efektif dan tepat
waktu, baik dari
masyarakat, pemerintah
dan pemerintah daerah,
maupun dunia usaha.
Mengidentifikasi potensi
sumber daya logistik yang ada
dari semua pemangku
kepentingan baik masyarakat,
pemerintah, maupun dunia
usaha yang dapat
dipergunakan
Memprediksi kendala
pengelolaan bantuan logistic
Memperpendek jalur
pengiriman barang bantuan
logistic
Membangun sistem informasi
bantuan logistik yang dapat
diakses oleh semua
masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha
Tim Logistik
Special access scheme untuk
percepatan pengadaan
bantuan logistik dari luar
Mengidentifikasi akses-akses
alternatif ke penerima manfaat
Koordinator Bidang
Operasi
197
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dalam memperoleh bantuan
logistik
Membentuk
/Mengembangkan Tim
Logistik Kesehatan
Penanggulangan
Bencana. BNPB dan/atau
BPBD dapat membentuk
klaster logistik melalui
wadah koordinasi yang
tersedia pada tiap
tingkatan, kecuali
dinyatakan telah
terbentuk
Mengumpulkan, menganalisa
dan menyebarluaskan
informasi tentang logistik
penanggulangan bencana
Koordinator Bidang
Operasi
Menyusun dan
mengembangkan rencana
operasi di bidang logistik
penanggulangan bencana
Memberikan saran dan
bantuan teknis di bidang
logistik penanggulangan
bencana
Memberikan saran dan
bantuan teknis di bidang
logistik penanggulangan
bencana
Memberikan fasilitas dan
mobilisasi logistik
penanggulangan bencana
yang diperlukan
Mengkoordinasikan
masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha di bidang logistik
penanggulangan bencana agar
dapat memenuhi kesenjangan,
hambatan dan duplikasi di
Tim Logistik
198
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
bidang logistik
penanggulangan bencana
Diseminasi regulasi, protokol
dan SOP terkait pengadaan
logistik saat terjadi
kegawatdaruratan (termasuk
impor dan bea cukai)
Membentuk Unit Respon
Logistik yang bertugas
untuk melakukan kaji
cepat di bidang logistik
pada saat awal terjadinya
bencana
Menyiapkan struktur
Menyiapkan personil
Menyiapkan dukungan
operasional
Tim Logistik
Membuat perjanjian kerja
sama dan melakukan
pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan
dan penggunaan fasilitas
logistik
Membuat perjanjian kerja
sama dan melakukan
pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan dan
penggunaan fasilitas logistik
Tim Logistik
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus
dapat diterima oleh
Fasyankes yang
membutuhkan dengan
tepat waktu, tepat lokasi,
tepat sasaran, tepat
jumlah dan tepat kualitas
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus dapat
diterima oleh Fasyankes yang
membutuhkan dengan tepat
waktu, tepat lokasi, tepat
sasaran, tepat jumlah dan
tepat kualitas
Tim Logistik
Perencanaan
pengelolaan bantuan
logistik
Identifikasi kebutuhan
Analisis Kebutuhan
Mengidentifikasi sumber
Menyusun informasi mengenai
kualifikasi teknis alat
kesehatan, APD, obat dan
bahan habis pakai
Tim Logistik
199
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Meningkatkan kesiapsiagaan
melalui pelatihan (perhitungan
kebutuhan APD, obat alkes
dan BHP)
Melakukan penilaian kapasitas
pasar nasional apakah dapat
memenuhi permintaan alat
kesehatan, obat-obatan dan
pasokan esensial yang (akan)
terus meningkat
Melakukan penilaian kapasitas
pasar internasional apakah
dapat memenuhi permintaan
alat kesehatan, obat-obatan
dan pasokan esensial yang
tidak dapat dipenuhi dari pasar
nasional
Pengerahan Sumber
Daya
Membandingkan ketersediaan
potensi logistik dan kebutuhan
logistik sesuai dengan hasil
analisis di wilayah
mengerahkan sumber daya
baik yang dimiliki oleh
masyarakat, pemerintah dan
pemerintah daerah serta dunia
usaha
Mengerahkan sumber daya
dari instansi/lembaga terkait
Mengiinformasikan kepada
public yang berminat untuk
mengambil peran serta dalam
dukungan logistik pada
penanganan darurat bencana,
baik dari dalam maupun dari
luar negeri
Tim Logistik
Pengorganisasian Mengkoordinasikan bantuan
logistik dari instansi/ dinas/
Tim Logistik
200
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
lembaga/organisasi yang
terkait
Mengkoordinasikan kegiatan
dengan secretariat
Menerima,
mengadministrasikan, dan
menyalurkan bantuan logistic
Membuat pengajuan bantuan
sesuai kebutuhan kepada
Komando Tanggap Darurat
Bencana tingkat
nasional/internasional
Menyediakan fasilitas, jasa,
dan bahan-bahan serta
perlengkapan status keadaan
darurat
Pengadaan logistik kesehatan
yang dibutuhkan sesuai
dengan regulasi yang
ditetapkan
Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan
mutu logistik yang diterima dari
berbagai sumber
Menyeleksi dan mencocokkan
bantuan logistik sesuai skala
prioritas kebutuhan
Menyimpan logistik ditempat
yang mudah diakses
Tim Logistik
Penyimpanan Memilih gudang dengan
memperhatikan tempat, tipe
gudang, kapasitas, fasilitas,
sistem pengamanan dan
keselamatan, sesuai ketentuan
yang berlaku
Tim Logistik
201
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menyimpan bantuan logistik di
gudang, dengan melakukan
pencatatan, pemilahan dan
penyusunan barang logistik
disesuaikan dengan jenisnya
serta pengecekan stok barang
logistik secara periodic
Menata kelola bantuan logistik
sehingga memudahkan dalam
penerapan system “First-In
First-Out”, First xpired First
Out
Menjaga bantuan logistik dari
kerusakan dan kehilangan
maupun berkurangnya standar
mutu
Pengangkutan Mengangkut dan atau
memindahkan logistik dari
gudang penyimpanan ke
tujuan penerima
Menjamin keamanan,
keselamatan dan keutuhan
logistik dari gudang ke tujuan
Mempercepat penyampaian
Memilih moda angkutan
Tim Logistik
Distribusi Menyiapkan fasilitas gudang
hub di provinsi untuk
membantu distribusi logistic
Penyusunan strategi distribusi
Tim Logistik
Pengendalian Monitoring implementasi
rencana operasi melalui Intra
Action Review (IAR)
Memantau
Tim Logistik
202
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Melakukan Supervisi
Melakukan Evaluasi
Pelaporan Menyampaikan laporan rutin Tim Logistik
Kasus Transmisi komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pemetaan Kapasitas
Sumber Daya di semua
tingkatan (Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota)
untuk mengetahui
ketersediaan logistik,
gudang termasuk juga
sumber daya manusia yang
dapat dikerahkan dan
digunakan pada saat status
keadaan darurat bencana
sekaligus untuk
meningkatkan respon yang
efektif dan tepat waktu, baik
dari masyarakat,
pemerintah dan pemerintah
daerah, maupun dunia
usaha.
Mengidentifikasi potensi
sumber daya logistik yang ada
dari semua pemangku
kepentingan baik masyarakat,
pemerintah, maupun dunia
usaha yang dapat
dipergunakan
Memprediksi kendala
pengelolaan bantuan logistic
Memperpendek jalur
pengiriman barang bantuan
logistic
Membangun sistem informasi
bantuan logistik yang dapat
diakses oleh semua
masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha
Tim Logistik
Special access scheme untuk
percepatan pengadaan
bantuan logistik dari luar
Mengidentifikasi akses-akses
alternatif ke penerima manfaat
dalam memperoleh bantuan
logistik
Koordinator Bidang
Operasi
203
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Membentuk
/Mengembangkan Tim
Logistik Kesehatan
Penanggulangan Bencana.
BNPB dan/atau BPBD
dapat membentuk klaster
logistik melalui wadah
koordinasi yang tersedia
pada tiap tingkatan, kecuali
dinyatakan telah terbentuk
Mengumpulkan, menganalisa
dan menyebarluaskan
informasi tentang logistik
penanggulangan bencana
Koordinator Bidang
Operasi
Menyusun dan
mengembangkan rencana
operasi di bidang logistik
penanggulangan bencana
Memberikan saran dan
bantuan teknis di bidang
logistik penanggulangan
bencana
Memberikan saran dan
bantuan teknis di bidang
logistik penanggulangan
bencana
Memberikan fasilitas dan
mobilisasi logistik
penanggulangan bencana
yang diperlukan
Mengkoordinasikan
masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha di bidang logistik
penanggulangan bencana
agar dapat memenuhi
kesenjangan, hambatan dan
duplikasi di bidang logistik
penanggulangan bencana
Menerapkan regulasi, protokol
dan SOP terkait pengadaan
logistik saat terjadi
Tim Logistik
204
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
kegawatdaruratan (termasuk
impor dan bea cukai)
Membentuk Unit Respon
Logistik yang bertugas
untuk melakukan kaji cepat
di bidang logistik pada saat
awal terjadinya bencana
Menyiapkan struktur
Menyiapkan personil
Menyiapkan dukungan
operasional
Tim Logistik
Membuat perjanjian kerja
sama dan melakukan
pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan
dan penggunaan fasilitas
logistik
Membuat perjanjian kerja
sama dan melakukan
pencatatan dengan dunia
usaha untuk penyediaan dan
penggunaan fasilitas logistik
Tim Logistik
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus
dapat diterima oleh
Fasyankes yang
membutuhkan dengan tepat
waktu, tepat lokasi, tepat
sasaran, tepat jumlah dan
tepat kualitas
Koordinasi agar bantuan
logistik pada saat status
keadaan darurat harus dapat
diterima oleh Fasyankes yang
membutuhkan dengan tepat
waktu, tepat lokasi, tepat
sasaran, tepat jumlah dan
tepat kualitas
Tim Logistik
Perencanaan pengelolaan
bantuan logistik
Identifikasi kebutuhan
Analisis Kebutuhan
Mengidentifikasi sumber
Menyusun informasi mengenai
kualifikasi teknis alat
kesehatan, APD, obat dan
bahan habis pakai
Meningkatkan kesiapsiagaan
melalui pelatihan (perhitungan
kebutuhan APD, obat alkes
dan BHP)
Tim Logistik
205
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Melakukan penilaian kapasitas
pasar nasional apakah dapat
memenuhi permintaan alat
kesehatan, obat-obatan dan
pasokan esensial yang (akan)
terus meningkat
Melakukan penilaian kapasitas
pasar internasional apakah
dapat memenuhi permintaan
alat kesehatan, obat-obatan
dan pasokan esensial yang
tidak dapat dipenuhi dari pasar
nasional
Pengerahan Sumber Daya Membandingkan ketersediaan
potensi logistik dan kebutuhan
logistik sesuai dengan hasil
analisis di wilayah
mengerahkan sumber daya
baik yang dimiliki oleh
masyarakat, pemerintah dan
pemerintah daerah serta dunia
usaha
Mengerahkan sumber daya
dari instansi/lembaga terkait
Mengiinformasikan kepada
public yang berminat untuk
mengambil peran serta dalam
dukungan logistik pada
penanganan darurat bencana,
baik dari dalam maupun dari
luar negeri
Tim Logistik
Pengorganisasian Mengkoordinasikan bantuan
logistik dari instansi/ dinas/
lembaga/organisasi yang
terkait
Tim Logistik
206
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Mengkoordinasikan kegiatan
dengan secretariat
Menerima,
mengadministrasikan, dan
menyalurkan bantuan logistic
Membuat pengajuan bantuan
sesuai kebutuhan kepada
Komando Tanggap Darurat
Bencana tingkat
nasional/internasional
Menyediakan fasilitas, jasa,
dan bahan-bahan serta
perlengkapan status keadaan
darurat
Pengadaan logistik kesehatan
yang dibutuhkan sesuai
dengan regulasi yang
ditetapkan
Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan
mutu logistik yang diterima
dari berbagai sumber
Menyeleksi dan mencocokkan
bantuan logistik sesuai skala
prioritas kebutuhan
Menyimpan logistik ditempat
yang mudah diakses
Tim Logistik
Penyimpanan Memilih gudang dengan
memperhatikan tempat, tipe
gudang, kapasitas, fasilitas,
sistem pengamanan dan
keselamatan, sesuai
ketentuan yang berlaku
Menyimpan bantuan logistik di
gudang, dengan melakukan
pencatatan, pemilahan dan
Tim Logistik
207
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
penyusunan barang logistik
disesuaikan dengan jenisnya
serta pengecekan stok barang
logistik secara periodic
Menata kelola bantuan logistik
sehingga memudahkan dalam
penerapan system “First-In
First-Out”, First xpired First
Out
Menjaga bantuan logistik dari
kerusakan dan kehilangan
maupun berkurangnya standar
mutu
Pengangkutan Mengangkut dan atau
memindahkan logistik dari
gudang penyimpanan ke
tujuan penerima
Menjamin keamanan,
keselamatan dan keutuhan
logistik dari gudang ke tujuan
Mempercepat penyampaian
Memilih moda angkutan
Tim Logistik
Distribusi Menyiapkan fasilitas gudang
hub di provinsi untuk
membantu distribusi logistic
Penyusunan strategi distribusi
Tim Logistik
Pengendalian Monitoring implementasi
rencana operasi melalui Intra
Action Review (IAR)
Memantau
Melakukan Supervisi
Melakukan Evaluasi
Tim Logistik
208
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Pelaporan Menyampaikan laporan rutin Tim Logistik
Fase Transisi Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Koordinasi agar
bantuan logistik untuk
korban bencana pada
saat status keadaan
darurat harus dapat
diterima oleh korban
yang membutuhkan
dengan tepat waktu,
tepat lokasi, tepat
sasaran, tepat jumlah
dan tepat kualitas
Koordinasi agar bantuan
logistik untuk korban bencana
pada saat status keadaan
darurat harus dapat diterima
oleh korban yang
membutuhkan dengan tepat
waktu, tepat lokasi, tepat
sasaran, tepat jumlah dan
tepat kualitas
Tim Logistik
Perencanaan
pengelolaan bantuan
logistik
Identifikasi kebutuhan
Analisis Kebutuhan
Tim Logistik
Pengerahan Sumber
Daya
Membandingkan ketersediaan
potensi logistik dan kebutuhan
logistik sesuai dengan hasil
analisis di wilayah
Tim Logistik
Pengorganisasian Mengkoordinasikan bantuan
logistik dari instansi/ dinas/
lembaga/organisasi yang
terkait
Mengkoordinasikan kegiatan
dengan secretariat
Menerima,
mengadministrasikan, dan
menyalurkan bantuan logistik
Tim Logistik
209
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penerimaan Mencatat jenis, jumlah dan
mutu logistik yang diterima dari
berbagai sumber
Menyeleksi dan mencocokkan
bantuan logistik sesuai skala
prioritas kebutuhan
Menyimpan logistik ditempat
yang mudah diakses
Tim Logistik
Penyimpanan Memilih gudang dengan
memperhatikan tempat, tipe
gudang, kapasitas, fasilitas,
sistem pengamanan dan
keselamatan, sesuai ketentuan
yang berlaku
Menyimpan bantuan logistik di
gudang, dengan melakukan
pencatatan, pemilahan dan
penyusunan barang logistik
disesuaikan dengan jenisnya
serta pengecekan stok barang
logistik secara periodic
Menata kelola bantuan logistik
sehingga memudahkan dalam
penerapan system “First-In
First-Out”, First xpired First
Out
Menjaga bantuan logistik dari
kerusakan dan kehilangan
maupun berkurangnya standar
mutu
Tim Logistik
Pengangkutan Mengangkut dan atau
memindahkan logistik dari
gudang penyimpanan ke tujuan
penerima
Tim Logistik
210
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Menjamin keamanan,
keselamatan dan keutuhan
logistik dari gudang ke tujuan
Mempercepat penyampaian
Pemilihan moda angkutan
Distribusi Penyusunan strategi distribusi Tim Logistik
Penghapusan Penghapusan barang logistik
untuk bantuan bencana yang
dialihkan kepemilikannya atau
tidak dapat digunakan atau
tidak dapat dimanfaatkan atau
hilang atau musnah harus
dilakukan dengan permohonan
penghapusan oleh pejabat
yang berwenang melalui
proses penghapusan dan
diakhiri dengan berita acara
penghapusan
Tim Logistik
Pengendalian Monitoring implementasi
rencana operasi melalui Intra
Action Review (IAR)
Melakukan pemantauan
Melakukan supervisi
Melakukan evaluasi
Tim Logistik
Pelaporan Menyampaikan laporan rutin Tim Logistik
2.2.1. Pemangku kepentingan yang terlibat: • Kementerian Kesehatan (Unit dan Satuan Kerja terkait di lingkungan Kemenkes,)
• Kementerian/ Lembaga terkait lainnya (LKPP, KPK, BPOM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, TNI/POLRI,)
• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
• Mitra Pembangunan, WHO, UNICEF,
• NGO/LSM/Relawan
211
Indikator Kegiatan
1. Jumlah dan Jenis Pedoman/SOP/Juknis terkait distribusi logistik
2. Jumlah dokumen kajian kebutuhan logistik
3. Jumlah dokumen rencana distribusi logistik
4. Data Jumlah penyedia logistik
5. Data ketersediaan logistik di penyedia
6. Data ketersediaan gudang penyimpanan logistik
7. Dokumen hasil penilaian kapasitas pasar nasional dan internasional dalam hal
penyediaan logistik
8. Data Fasyankes yang menjadi prioritas penerima distribusi APD
9. Jumlah petugas Dinas Kesehatan Provinsi yang terlatih dalam hal perhitungan kebutuhan
logistik dan manajemen logistik dalam penanggulangan krisis kesehatan
10. Data kualifikasi teknis logistik kesehatan
11. Data jumlah logistik yang didistribusikan
12. Dokumen pencatatan dan pelaporan distirbusi logistik
13. Dokumen evaluasi manajemen logistic
4.5.2. PELAYANAN KESEHATAN ESENSIAL
Saat Pandemi, sistem kesehatan menghadapi tantangan bagaimana menjaga
keseimbangan antara pelayanan dalam penanganan Virus HXNY dengan pemenuhan
pelayanan kesehatan rutin yang mencakup pelayanan esensial. Kedua sisi pelayanan tersebut
harus berjalan bersamaan secara efektif dan efisien ditengah keterbatasan berbagai sumber
daya pada semua lini di sistem kesehatan untuk merespin kebutuhan pandemi. Pelayanan
kesehatan esensial yang tidak terpenuhi akibat berbagai faktor pada masa pandemi
dikhawatirkan dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian karena
berbagai kondisi kesehatan lainnya yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, sistem kesehatan perlu disiapkan agar dapat beradaptasi untuk
memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan
selama pandemi berlangsung.
Pelayanan kesehatan esensial dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui pelayanan dalam bentuk Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) esensial maupun Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Fasilitas
pelayanan kesehatan harus melakukan identifikasi pelayanan kesehatan esensial antara
lain pelayanan kesehatan keluarga sepanjang siklus kehidupan dan keberlanjutan layanan
KB; pelayanan kesehatan untuk TB; pelayanan kesehatan untuk HIV dan penyakit menular
lainnya; manajemen penyakit kronis; pelayanan imunisasi, kelanjutan terapi rawat inap
kritis; pelayanan untuk kondisi kesehatan darurat dan penyakit akut umum yang
memerlukan intervensi; dan ketersediaan obat-obatan esensial
212
Pelayanan kesehatan esensial terutama di Puskesmas, dilakukan penyesuaian target
kegiatan dan menentukan populasi rentan agar dapat dilakukan tindakan pencegahan,
penatalaksanaan, pemantauan maupun deteksi dini yang diperlukan. Puskesmas dapat
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pemantauan, pelaporan
serta mempersingkat waktu kunjungan baik kunjungan dalam gedung maupun kunjungan luar
gedung.
Secara garis besar pelayanan kesehatan esensial dilaksanakan dengan memperhatikan:
skala prioritas, integrasi program dan sumber daya, penerapan physical distancing dan prinsip-
prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), pengaturan jadwal kunjungan, modifikasi alur
pelayanan, melakukan triage serta memanfaatkan teknologi informasi.
Strategi dan aktivitas pengendalian
Fase Kesiapsiagaan
Ada kasus potensi PHEIC / pandemi di negara lain, belum ada kasus di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memastikan
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
esensial yang aman
dan efektif (termasuk
skrining untuk kasus
influenza jenis baru,
triase dan rujukan
bertingkat)
Menyusun pedoman/alur/business
process mengenai pedoman
penyelenggaraan pelayanan esensial
yang aman dan efektif di masa
pandemic
Mendiseminasikan
pedoman/alur/business process ini
kepada tenaga kesehatan
Mendiseminasikan
pedoman/alur/business process ini
kepada masyarakat
Mendiseminasikan
pedoman/alur/business process
melalui media sosial, kanal-kanal
informasi yang sedang trend di
masyarakat, integrasi dengan kegiatan
yang lain
Pastikan terpenuhinya
persyaratan minimum
PPI, termasuk
pelaksanaan
kewaspadaan standar,
di semua fasilitas di
Menyusun pedoman/alur/business
process mengenai pedoman
penyelenggaraan pelayanan esensial
yang aman dan efektif di masa
pandemic
213
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
seluruh sistem
kesehatan Diseminasikan pedoman/alur/business
process ini kepada tenaga kesehatan
Diseminasikan pedoman/alur/business
process ini kepada masyarakat
Diseminasikan pedoman/alur/business
process melalui media sosial, kanal-
kanal informasi yang sedang trend di
masyarakat, integrasi dengan kegiatan
yang lain
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
PPI di fasyankes, seluruh tingkatan
Memastikan prioritas
pelayanan esensial
dipetakan dengan
kebutuhan esensial
lainnya, misal obat-
obatan esensial, bahan
habis pakai, peralatan
untuk mendukung
pelayanan esensial
mulai disiapkan
Assessment ketersediaan kebutuhan
essensial
Melakukan proyeksi kebutuhan
essensial
Memenuhi gap antara ketersediaan
dan kebutuhan
Pemetaan kelompok-
kelompok rentan
(lansia, ibu hamil, ibu
menyusui, bayi, balita,
orang dengan penyakit
kronis dan
imunosupresif
(komorbid), orang
dengan gangguan jiwa
dll)
Review data PISPK, profil kesehatan
dan data BPS untuk pemetaan
kelompok rentan
Koordinator sub-sub
klaster
Pemetaan SDM
kesehatan yang dapat
dimobilisasi saat
banyak tenaga
kesehatan akan
dikerahkan untuk
penanganan pandemi
Pemetaan SDM kesehatan yang dapat
dimobilisasi saat banyak tenaga
kesehatan akan dikerahkan untuk
penanganan pandemi yang makin
meningkat kasusnya, agar pelayanan
kesehatan essensial dapat terus
berjalan
214
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
yang makin meningkat
kasusnya, agar
pelayanan kesehatan
esensial dapat terus
berjalan
Melakukan proyeksi kebutuhan SDM
kesehatan
Merencanakan pemenuhan kebutuhan
SDM Kesehatan
Monitoring data
penyakit dan kematian
dari layanan rutin
Monitoring data penyakit dan kematian
dari layanan rutin
Koordinator sub-sub
klaster
Peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan
terkait dengan
keberlanjutan
pelayanan esensial di
masa pandemi
termasuk kesehatan
jiwa dan psikososial
Pelatihan telemedicine untuk tenaga
kesehatan
Pelatihan penanganan kesehatan jiwa
dan psikososial bagi tenaga kesehatan
di semua tingkatan fasyankes
Pelatihan penanggulangan bencana
pada saat pandemi untuk semua SDM
kesehatan
Fase Siaga Darurat
Deteksi kasus awal di Indonesia
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Penyesuaian
mekanisme-
mekanisme tata
kelola dan
koordinasi untuk
mendukung
pelaksanaan
tindakan yang tepat
waktu
Menunjuk penanggung jawab layanan
kesehatan esensial di tingkat Provinsi
dan Kab/Kota yang tergabung dalam
tim kebencanaan BPBD
Membuat jalur koordinasi dan
komunikasi dengan pengelola program
layanan kesehatan esensial, baik milik
pemerintah maupun swasta.
Koordinator sub-sub
klaster
Memastikan alur
pelayanan pasien
yang aman dan
efektif (termasuk
skrining untuk kasus
Monitoring dan evaluasi
pedoman/alur/business process
mengenai pedoman penyelenggaraan
pelayanan esensial yang aman dan
efektif di masa pandemi
215
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
influenza jenis baru,
triase dan rujukan
bertingkat)
Menyiapkan sarana dan prasarana
untuk mengisolasi pasien di semua
tempat pelayanan dengan
menggunakan panduan terbaru
Evaluasi pelatihan pencegahan dan
pengendalian infeksi (PPI) di berbagai
tingkatan fasilitas pelayanan
Kesehatan
Monitoring suplai PPI memadai untuk
menjamin pemberian layanan secara
aman (APD, hand sanitizer dll)
Menjalankan in house taining secara
berkala dan melakukan inovasi PPI
difasyankes (skrining, triase,
tatalaksana klinis, pengelolaan rantai
pasokan, penggunaan alat- alat digital,
rekayasa engineering dll)
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
PPI di fasyankes, seluruh tingkatan
Perlindungan
terhadap kelompok-
kelompok rentan
(lansia, ibu hamil,
ibu menyusui, bayi,
balita, orang dengan
penyakit kronis dan
imunosupresif
(komorbid), orang
dengan gangguan
jiwa dll)
Pemetaan kelompok rentan (lansia, ibu
hamil, ibu menyusui, bayi, balita, orang
dengan penyakit kronis dan
imunosupresif (komorbid), orang
dengan gangguan jiwa dll)
Koordinator sub-sub
klaster
Optimalisasi
pembagian tugas
dan peran sumber
daya kesehatan
Membuat kajian kebutuhan tenaga
kesehatan dengan menggunakan
kalkulator lonjakan kasus untuk
memberikan masukan bagi
perencanaan dan persiapkan
kekurangan tenaga kesehatan yang
mungkin ada di titik-titik kritis selama
pandemi, dengan menggunakan
masukan-masukan panduan terbaru
216
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Mendampingi dinas-dinas kesehatan
daerah (kabupaten/kota) untuk
menjalankan perencanaan tenaga
kesehatan, termasuk untuk menangani
kondisi-kondisi lonjakan, melalui
koordinasi dengan penanggung jawab
layanan kesehatan esensial
Evaluasi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan (termasuk
kebutuhan akan tugas-tugas kritis dan
kebutuhan jam kerja), dan sesuaikan
daftar tugas dengan perencanaan
berbagai skenario penularan
Evaluasi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan (termasuk
kebutuhan akan tugas-tugas kritis dan
kebutuhan jam kerja), dan sesuaikan
daftar tugas dengan perencanaan
berbagai skenario penularan
Evaluasi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan (termasuk
kebutuhan akan tugas-tugas kritis dan
kebutuhan jam kerja), dan sesuaikan
daftar tugas dengan perencanaan
berbagai skenario penularan
Evaluasi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan (termasuk
kebutuhan akan tugas-tugas kritis dan
kebutuhan jam kerja), dan sesuaikan
daftar tugas dengan perencanaan
berbagai skenario penularan
Koordinasikan pembiayaan tambahan
guna memastikan gaji, cuti sakit,
lembur, dan insentif atau tunjangan
pekerjaan dibayar tepat waktu,
termasuk bagi tenaga sementara
Monitoring keselamatan kerja staf,
termasuk memberikan pelayanan
kesehatan jiwa dan dukungan
217
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
psikososial dan mempromosikan
strategi-strategi perawatan diri
Monitoring data
penyakit dan
kematian dari
layanan rutin dan
melakukan analisa
trend penyakit dan
kematian
Monitoring data penyakit dan kematian
dari layanan rutin dan melakukan
analisa trend penyakit dan kematian
Koordinator sub-sub
klaster
Monitoring data
cakupan program
pelayanan essensial
Monitoring data cakupan program
pelayanan essensial
Koordinator sub-sub
klaster
Mempersiapkan
kapasitas sumber
daya tambahan
apabila terjadi
perluasan kasus
Pemetaan kapasitas fasilitas-fasilitas
pelayanan kesehatan untuk perawatan
akut, kronis, dan jangka panjang, baik
milik pemerintah, swasta (komersial
dan nirlaba), maupun militer. Tindakan
ini merupakan tindakan yang dilakukan
bersama dengan pilar manajemen
kasus
Diseminasikan pelayanan telemedicine
kepada masyarakat
Monitoring dan
evaluasi kapasitas
tenaga kesehatan
yang sudah dilatih
Monitoring dan evaluasi kapasitas
tenaga kesehatan yang sudah dilatih
Koordinator sub-sub
klaster
Fase Tanggap Darurat
Kasus Sporadik,
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Evaluasi berkala
mekanisme-
mekanisme tata kelola
dan koordinasi untuk
mendukung
Mengoptimalkan jalur
koordinasi dan komunikasi
dengan pengelola program
layanan kesehatan esensial,
Koordinator sub-sub
klaster
218
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pelaksanaan tindakan
yang tepat waktu
baik milik pemerintah maupun
swasta.
Evaluasi
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
esensial yang aman
dan efektif (termasuk
skrining untuk kasus
influenza jenis baru,
triase dan rujukan
bertingkat)
Monitoring dan evaluasi
pedoman/alur/business
process mengenai pedoman
penyelenggaraan pelayanan
esensial yang aman dan efektif
di masa pandemi
Menetapkan pemicu atau
ambang batas untuk
dimulainya realokasi kapasitas
layanan secara bertahap, dari
layanan komprehensif rutin ke
layanan esensial, serta untuk
perluasan kembali serta
transformasi layanan seiring
berkembangnya pandemic
Evaluasi kondisi sarana dan
prasarana untuk mengisolasi
pasien di semua tempat
pelayanan dengan
menggunakan panduan terbaru
Koordinator sub-sub
klaster
Evaluasi berkala
perlindungan terhadap
kelompok-kelompok
rentan (lansia, ibu
hamil, ibu menyusui,
bayi, balita, orang
dengan penyakit kronis
dan imunosupresif
(komorbid), orang
dengan gangguan jiwa
dll)
Diseminasikan hasil pemetaan
kelompok rentan (lansia, ibu
hamil, ibu menyusui, bayi,
balita, orang dengan penyakit
kronis dan imunosupresif
(komorbid), orang dengan
gangguan jiwa dll) kepada
masyarakat
Koordinator sub-sub
klaster
Monitoring dan
evaluasi pembagian
tugas dan peran
Membuat surat edaran tentang
pembiayaan tambahan guna
memastikan gaji, cuti sakit,
lembur, dan insentif atau
Koordinator sub-sub
klaster
219
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
sumber daya
kesehatan
tunjangan pekerjaan dibayar
tepat waktu, termasuk bagi
tenaga sementara
Monitoring keselamatan kerja
staf, termasuk memberikan
pelayanan kesehatan jiwa dan
dukungan psikososial dan
mempromosikan strategi-
strategi perawatan diri
Monitoring dan evaluasi
kapasitas tenaga kesehatan
yang sudah dilatih
Memastikan
keberlanjutan
pelayanan esensial
dengan mengutamakan
keselamatan tenaga
kesehatan dan
penerapan kaidah-
kaidah PPI,
memanfaatkan platform
yang sesuai dengan
kebutuhan setempat
Evaluasi Pelatihan
pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI) di berbagai
tingkatan fasilitas pelayanan
Kesehatan
Monitoring suplai PPI memadai
untuk menjamin pemberian
layanan secara aman (APD,
hand sanitizer dll)
Menjalankan in house taining
secara berkala dan melakukan
inovasi PPI difasyankes
(skrining, triase, tatalaksana
klinis, pengelolaan rantai
pasokan, penggunaan alat-
alat digital, rekayasa
engineering dll)
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PPI di fasyankes,
seluruh tingkatan
Koordinator sub-sub
klaster
Optimalisasi upaya
pelayanan kesehatan
essensial dengan
memanfaatkan sumber
pembiayaan sesuai
Diseminasikan pelayanan
telemedicine kepada
masyarakat
Koordinator sub-sub
klaster
220
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
peraturan perundang-
undangan Menambah kapasitas layanan
24 jam unit gawat darurat
rumah sakit tingkat pertama
(atau yang setara) yang
ditunjuk, dengan
mempertimbangkan fasilitas-
fasilitas kegawatdaruratan
yang tersedia
Memperkuat sistem jalur-jalur
rujukan dan mendesiminasikan
jalur rujukan kepada
masyarakat
Monitoring data
cakupan program
pelayanan essensial
Monitoring data cakupan
program pelayanan essensial
Koordinator sub-sub
klaster
Menjaga ketersediaan
obat-obatan, peralatan,
dan suplai esensial
lainnya
Monitoring ketersediaan obat-
obatan, peralatan, dan suplai
esensial
Koordinator sub-sub
klaster
Memperkuat strategi
komunikasi untuk
mendukung
pemanfaatan tepat
layanan esensial
Intensifikasi pembagian
informasi kepada masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan essensial melalui
berbagai jalur
Koordinator sub-sub
klaster
Kasus Klaster
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Evaluasi berkala
mekanisme-mekanisme
tata kelola dan
koordinasi untuk
mendukung
pelaksanaan tindakan
yang tepat waktu
Mengoptimalkan jalur
koordinasi dan komunikasi
dengan pengelola program
layanan kesehatan esensial,
baik milik pemerintah maupun
swasta.
Koordinator sub-sub
klaster
221
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Evaluasi
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
esensial yang aman
dan efektif (termasuk
skrining untuk kasus
influenza jenis baru,
triase dan rujukan
bertingkat)
Monitoring dan evaluasi
pedoman/alur/business
process mengenai pedoman
penyelenggaraan pelayanan
esensial yang aman dan efektif
di masa pandemi
Realokasi kapasitas layanan
secara bertahap, dari layanan
komprehensif rutin ke layanan
esensial, serta untuk perluasan
kembali serta transformasi
layanan seiring
berkembangnya pandemi.
Evaluasi kondisi sarana dan
prasarana untuk mengisolasi
pasien di semua tempat
pelayanan dengan
menggunakan panduan terbaru
Koordinator sub-sub
klaster
Memastikan
keberlanjutan
pelayanan esensial
dengan mengutamakan
keselamatan tenaga
kesehatan dan
penerapan kaidah-
kaidah PPI,
memanfaatkan platform
yang sesuai dengan
kebutuhan setempat
Evaluasi Pelatihan
pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI) di berbagai
tingkatan fasilitas pelayanan
Kesehatan
Monitoring suplai PPI memadai
untuk menjamin pemberian
layanan secara aman (APD,
hand sanitizer dll)
Menjalankan in house taining
secara berkala dan melakukan
inovasi PPI difasyankes
(skrining, triase, tatalaksana
klinis, pengelolaan rantai
pasokan, penggunaan alat-
alat digital, rekayasa
engineering dll)
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PPI di fasyankes,
seluruh tingkatan
Koordinator sub-sub
klaster
222
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Evaluasi berkala
perlindungan terhadap
kelompok-kelompok
rentan (lansia, ibu
hamil, ibu menyusui,
bayi, balita, orang
dengan penyakit kronis
dan imunosupresif
(komorbid), orang
dengan gangguan jiwa
dll)
Diseminasikan hasil pemetaan
kelompok rentan (lansia, ibu
hamil, ibu menyusui, bayi,
balita, orang dengan penyakit
kronis dan imunosupresif
(komorbid), orang dengan
gangguan jiwa dll) kepada
masyarakat
Monitoring data cakupan
program pelayanan essensial
Koordinator sub-sub
klaster
Menjaga ketersediaan
obat-obatan, peralatan,
dan suplai esensial
lainnya
Monitoring ketersediaan obat-
obatan, peralatan, dan suplai
esensial
Koordinator sub-sub
klaster
Monitoring dan evaluasi
pembagian tugas dan
peran sumber daya
kesehatan
Menetapkan kriteria dan
protokol jalur rujukan dan
rujukan balik yang jelas di
dalam sistem kesehatan dan
sosialisasikan kepada
penyedia layanan kesehatan
pemerintah maupun swasta
Monitoring keselamatan kerja
staf, termasuk memberikan
pelayanan kesehatan jiwa dan
dukungan psikososial dan
mempromosikan strategi-
strategi perawatan diri
Menyusun jadwal janji temu,
batasi jumlah pengunjung, dan
kelola alur pasien untuk
memastikan penjagaan jarak,
menghindari penumpukan
orang di ruang tunggu, dan
sesuaikan alur pasien dan staf
agar bersifat satu arah
Mobilisasi tambahan tenaga
kesehatan untuk mengisi
kekosongan tempat akibat
Koordinator sub-sub
klaster
223
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
tenaga kesehatan yang
seharusnya bertugas terinfeksi
virus HxNy
Menyediakan sarana isolasi
atau karantina bagi tenaga
kesehatan yang terinfeksi
HxNy
Monitoring dan evaluasi
kapasitas tenaga kesehatan
yang sudah dilatih
Memperkuat strategi
komunikasi untuk
mendukung
pemanfaatan tepat
layanan esensial
Mendiseminasikan informasi
dan sertakan terjemahan
dalam bahasa setempat untuk
memandu dan untuk
mempersiapkan masyarakat
mengenai perubahan platform-
platform pemberian layanan,
termasuk kegiatan-kegiatan
penjangkauan dalam
komunitasnya
Gunakan berbagai pendekatan
komunikasi, termasuk kanal
media sosial, untuk
membangun rasa percaya
masyarakat dan mendorong
masyarakat terus
memanfaatkan layanan-
layanan esensial selama
wabah berlangsung. Libatkan
masyarakat untuk
menyampaikan informasi
tentang adaptasi layanan
sehingga respons masyarakat
tentang kebutuhan setempat
lebih kuat.
Identifikasi sumber-sumber
informasi yang dipercaya oleh
masyarakat, seperti pusat
kesehatan masyarakat, apotek,
Koordinator sub-sub
klaster
224
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
tenaga dan pemimpin
kesehatan komunitas, dan
jaringan sebaya, dan pastikan
bahwa sumber-sumber ini
mengetahui informasi
termutakhir tentang
perubahan- perubahan
pemberian layanan esensial
dan tentang bantuan-bantuan
yang tersedia, seperti jalur
telepon khusus (hotline).
Perkuat asosiasi-asosiasi
setempat untuk menghasilkan
dan menyebarkan inisiatif-
inisiatif dukungan promosi
kesehatan berbasis komunitas
dan untuk memberikan
dukungan bagi anggota-
anggota masyarakat yang
terisolasi dan rentan sambil
menjaga jarak fisik dan tetap
menjalankan langkah-langkah
PPI.
Monitoring data
cakupan program
pelayanan essensial
Laporkan dan analisis secara
rutin dampak keseluruhan
pandemi ini pada pemberian
dan pemanfaatan layanan
kesehatan dengan
menggunakan indikator-
indikator inti (seperti total
kunjungan ke unit rawat jalan
atau ke fasilitas pelayanan
kesehatan primer serta
pemulangan dari dan kematian
di rumah sakit) dan evaluasi
pemberian layanan saat ini
berdasarkan layanan- layanan
pelacak (tracer) tertentu
Pisahkan (disagregasi) data
berdasarkan usia, jenis
kelamin, kelompok masyarakat
Koordinator sub-sub
klaster
225
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
jika memungkinkan untuk
memastikan layanan diberikan
secara merata
Lakukan penilaian cepat atas
fasilitas pelayanan kesehatan
untuk memantau perubahan
kapasitas dalam memberikan
layanan kesehatan esensial;
nilai gangguan, pendekatan
mitigasi, kapasitas skrining dan
triase, kapasitas tenaga
kesehatan, dan ketersediaan
obat-obatan serta suplai
esensial (termasuk APD).
Jika memungkinkan,
integrasikan pelaporan
berbasis komunitas dengan
sistem informasi kesehatan
berbasis fasilitas agar
pendekatan pemantauan
pemberian serta pemanfaatan
layanan tetap komprehensif
Optimalisasi upaya
pelayanan kesehatan
essensial dengan
memanfaatkan sumber
pembiayaan sesuai
peraturan perundang-
undangan
Prioritaskan dan sesuaikan
sumber daya anggaran yang
ada berdasarkan analisis
cepat, sehingga layanan
essensial tetap berjalan namun
layanan yang tidak prioritas
dapat ditutup untuk sementara
Koordinator sub-sub
klaster
Kasus Transmisi komunitas
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Evaluasi berkala
mekanisme-mekanisme
tata kelola dan
koordinasi untuk
mendukung
Mengoptimalkan jalur
koordinasi dan komunikasi
dengan pengelola program
layanan kesehatan esensial,
Koordinator sub-sub
klaster
226
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pelaksanaan tindakan
yang tepat waktu
baik milik pemerintah maupun
swasta.
Evaluasi
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
esensial yang aman
dan efektif (termasuk
skrining untuk kasus
influenza jenis baru,
triase dan rujukan
bertingkat)
Monitoring dan evaluasi
pedoman/alur/business
process mengenai pedoman
penyelenggaraan pelayanan
esensial yang aman dan efektif
di masa pandemi
Realokasi kapasitas layanan
secara bertahap, dari layanan
komprehensif rutin ke layanan
esensial, serta untuk perluasan
kembali serta transformasi
layanan seiring
berkembangnya pandemi.
Evaluasi kondisi sarana dan
prasarana untuk mengisolasi
pasien di semua tempat
pelayanan dengan
menggunakan panduan terbaru
Koordinator sub-sub
klaster
Evaluasi berkala
mekanisme-mekanisme
tata kelola dan
koordinasi untuk
mendukung
pelaksanaan tindakan
yang tepat waktu
Mengoptimalkan jalur
koordinasi dan komunikasi
dengan pengelola program
layanan kesehatan esensial,
baik milik pemerintah maupun
swasta.
Koordinator sub-sub
klaster
Evaluasi
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
esensial yang aman
dan efektif (termasuk
skrining untuk kasus
influenza jenis baru,
triase dan rujukan
bertingkat)
Monitoring dan evaluasi
pedoman/alur/business
process mengenai pedoman
penyelenggaraan pelayanan
esensial yang aman dan efektif
di masa pandemi
Realokasi kapasitas layanan
secara bertahap, dari layanan
komprehensif rutin ke layanan
esensial, serta untuk perluasan
Koordinator sub-sub
klaster
227
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
kembali serta transformasi
layanan seiring
berkembangnya pandemi.
Evaluasi kondisi sarana dan
prasarana untuk mengisolasi
pasien di semua tempat
pelayanan dengan
menggunakan panduan terbaru
Memastikan
keberlanjutan
pelayanan esensial
dengan mengutamakan
keselamatan tenaga
kesehatan dan
penerapan kaidah-
kaidah PPI,
memanfaatkan platform
yang sesuai dengan
kebutuhan setempat
Evaluasi Pelatihan
pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI) di berbagai
tingkatan fasilitas pelayanan
kesehatan
Monitoring suplai PPI memadai
untuk menjamin pemberian
layanan secara aman (APD,
hand sanitizer dll)
Menjalankan in house taining
secara berkala dan melakukan
inovasi PPI difasyankes
(skrining, triase, tatalaksana
klinis, pengelolaan rantai
pasokan, penggunaan alat-
alat digital, rekayasa
engineering dll)
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PPI di fasyankes,
seluruh tingkatan
Evaluasi berkala
perlindungan terhadap
kelompok-kelompok
rentan (lansia, ibu
hamil, ibu menyusui,
bayi, balita, orang
dengan penyakit kronis
dan imunosupresif
(komorbid), orang
Diseminasikan hasil pemetaan
kelompok rentan (lansia, ibu
hamil, ibu menyusui, bayi,
balita, orang dengan penyakit
kronis dan imunosupresif
(komorbid), orang dengan
gangguan jiwa dll) kepada
masyarakat
228
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
dengan gangguan jiwa
dll) Monitoring data cakupan
program pelayanan essensial
Monitoring dan evaluasi
pembagian tugas dan
peran sumber daya
kesehatan
Menetapkan kriteria dan
protokol jalur rujukan dan
rujukan balik yang jelas di
dalam sistem kesehatan dan
sosialisasikan kepada
penyedia layanan kesehatan
pemerintah maupun swasta
Monitoring keselamatan kerja
staf, termasuk memberikan
pelayanan kesehatan jiwa dan
dukungan psikososial dan
mempromosikan strategi-
strategi perawatan diri
pengunjung, dan kelola alur
pasien untuk memastikan
penjagaan jarak, menghindari
penumpukan orang di ruang
tunggu, dan sesuaikan alur
pasien dan staf agar bersifat
satu arah
Menyusun jadwal janji temu,
batasi jumlah
Mobilisasi tambahan tenaga
kesehatan untuk mengisi
kekosongan tempat akibat
tenaga kesehatan yang
seharusnya bertugas terinfeksi
virus HxNy
Menyediakan sarana isolasi
atau karantina bagi tenaga
kesehatan yang terinfeksi
HxNy
Monitoring dan evaluasi
kapasitas tenaga kesehatan
yang sudah dilatih
229
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Memperkuat strategi
komunikasi untuk
mendukung
pemanfaatan tepat
layanan esensial
Mendiseminasikan informasi
dan sertakan terjemahan
dalam bahasa setempat untuk
memandu dan untuk
mempersiapkan masyarakat
mengenai perubahan platform-
platform pemberian layanan,
termasuk kegiatan-kegiatan
penjangkauan dalam
komunitasnya
Gunakan berbagai pendekatan
komunikasi, termasuk kanal
media sosial, untuk
membangun rasa percaya
masyarakat dan mendorong
masyarakat terus
memanfaatkan layanan-
layanan esensial selama
wabah berlangsung. Libatkan
masyarakat untuk
menyampaikan informasi
tentang adaptasi layanan
sehingga respons masyarakat
tentang kebutuhan setempat
lebih kuat.
Identifikasi sumber-sumber
informasi yang dipercaya oleh
masyarakat, seperti pusat
kesehatan masyarakat, apotek,
tenaga dan pemimpin
kesehatan komunitas, dan
jaringan sebaya, dan pastikan
bahwa sumber-sumber ini
mengetahui informasi
termutakhir tentang
perubahan- perubahan
pemberian layanan esensial
dan tentang bantuan-bantuan
yang tersedia, seperti jalur
telepon khusus (hotline).
230
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Perkuat asosiasi-asosiasi
setempat untuk menghasilkan
dan menyebarkan inisiatif-
inisiatif dukungan promosi
kesehatan berbasis komunitas
dan untuk memberikan
dukungan bagi anggota-
anggota masyarakat yang
terisolasi dan rentan sambil
menjaga jarak fisik dan tetap
menjalankan langkah-langkah
PPI.
Monitoring data
cakupan program
pelayanan essensial
Laporkan dan analisis secara
rutin dampak keseluruhan
pandemi ini pada pemberian
dan pemanfaatan layanan
kesehatan dengan
menggunakan indikator-
indikator inti (seperti total
kunjungan ke unit rawat jalan
atau ke fasilitas pelayanan
kesehatan primer serta
pemulangan dari dan kematian
di rumah sakit) dan evaluasi
pemberian layanan saat ini
berdasarkan layanan- layanan
pelacak (tracer) tertentu
Pisahkan (disagregasi) data
berdasarkan usia, jenis
kelamin, kelompok masyarakat
jika memungkinkan untuk
memastikan layanan diberikan
secara merata
Lakukan penilaian cepat atas
fasilitas pelayanan kesehatan
untuk memantau perubahan
kapasitas dalam memberikan
layanan kesehatan esensial;
nilai gangguan, pendekatan
mitigasi, kapasitas skrining dan
triase, kapasitas tenaga
231
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
kesehatan, dan ketersediaan
obat-obatan serta suplai
esensial (termasuk APD).
Optimalisasi upaya
pelayanan kesehatan
essensial dengan
memanfaatkan sumber
pembiayaan sesuai
peraturan perundang-
undangan
Jika memungkinkan,
integrasikan pelaporan
berbasis komunitas dengan
sistem informasi kesehatan
berbasis fasilitas agar
pendekatan pemantauan
pemberian serta pemanfaatan
layanan tetap komprehensif.
Koordinator sub-sub
klaster
Fase Transisi Darurat
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Deeskalasi respon
pandemi
Menyusun mekanisme
pengurangan dan
pengembalian layanan secara
progresif seiring menurunnya
beban pada sistem kesehatan
Koordinator sub-sub
klaster
Evaluasi berkala
mekanisme-
mekanisme tata kelola
dan koordinasi untuk
mendukung
pelaksanaan tindakan
yang tepat waktu
Evaluasi jalur koordinasi dan
komunikasi dengan pengelola
program layanan kesehatan
esensial, baik milik pemerintah
maupun swasta.
Koordinator sub-sub
klaster
Peralihan dan
pengaturan kembali
sumber daya
kesehatan dan
pelayanan essensial ke
sistem pelayanan
kesehatan
komprehensif rutin
Monitoring dan evaluasi
pedoman/alur/busines proses
mengenai pedoman
penyelenggaraan pelayanan
esensial yang aman dan efektif
di masa pandemi
Koordinator sub-sub
klaster
232
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
Evaluasi
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
esensial yang aman
dan efektif (termasuk
skrining untuk kasus
influenza jenis baru,
triase dan rujukan
bertingkat)
Lakukan penilaian cepat atas
fasilitas pelayanan kesehatan
untuk memantau perubahan
kapasitas dalam memberikan
layanan kesehatan esensial;
nilai gangguan, pendekatan
mitigasi, kapasitas skrining dan
triase, kapasitas tenaga
kesehatan, dan ketersediaan
obat-obatan serta suplai
esensial (termasuk APD).
Koordinator sub-sub
klaster
Monitoring dan
evaluasi pembagian
tugas dan peran
sumber daya manusia
kesehatan
Monitoring dan evaluasi
kapasitas tenaga kesehatan
yang sudah dilatih
Koordinator sub-sub
klaster
Menjaga ketersediaan
obat-obatan, peralatan,
dan suplai pelayanan
esensial
Monitoring ketersediaan obat-
obatan, peralatan, dan suplai
esensial
Koordinator sub-sub
klaster
Memastikan
keberlanjutan
pelayanan esensial
dengan mengutamakan
keselamatan tenaga
kesehatan dan
penerapan kaidah-
kaidah Pencegahan
dan Pengendalian
Infeksi, memanfaatkan
platform yang sesuai
dengan kebutuhan
setempat
Monitoring keselamatan kerja
staf, termasuk memberikan
pelayanan kesehatan jiwa dan
dukungan psikososial dan
mempromosikan strategi-
strategi perawatan diri
Monitoring suplai PPI memadai
untuk menjamin pemberian
layanan secara aman (APD,
hand sanitizer dll)
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PPI di fasyankes,
seluruh tingkatan
Memperkuat strategi
komunikasi untuk
mendukung
Diseminasikan informasi dan
sertakan terjemahan dalam
bahasa setempat untuk
memandu dan untuk
233
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
pemanfaatan tepat
layanan esensial
mempersiapkan masyarakat
mengenai perubahan platform-
platform pemberian layanan,
termasuk kegiatan-kegiatan
penjangkauan dalam
komunitasnya
Gunakan berbagai pendekatan
komunikasi, termasuk kanal
media sosial, untuk
membangun rasa percaya
masyarakat dan mendorong
masyarakat terus
memanfaatkan layanan-
layanan esensial selama
wabah berlangsung. Libatkan
masyarakat untuk
menyampaikan informasi
tentang adaptasi layanan
sehingga respons masyarakat
tentang kebutuhan setempat
lebih kuat.
Monitoring data
cakupan program
pelayanan essensial
Monitoring data cakupan
program pelayanan essensial
Laporkan dan analisis secara
rutin dampak keseluruhan
pandemi ini pada pemberian
dan pemanfaatan layanan
kesehatan dengan
menggunakan indikator-
indikator inti (seperti total
kunjungan ke unit rawat jalan
atau ke fasilitas pelayanan
kesehatan primer serta
pemulangan dari dan kematian
di rumah sakit) dan evaluasi
pemberian layanan saat ini
berdasarkan layanan- layanan
pelacak (tracer) tertentu
Jika memungkinkan,
integrasikan pelaporan
234
Strategi Aktivitas Penanggungjawab
berbasis komunitas dengan
sistem informasi kesehatan
berbasis fasilitas agar
pendekatan pemantauan
pemberian serta pemanfaatan
layanan tetap komprehensif.
Pemangku kepentingan yang terlibat:
1. Lintas Program Kementerian Kesehatan (PADK, Ditjen Pelayanan Kesehatan,
Ditjen Kesehatan Keluarga, Ditjen P2P, Badan PPSDM Kesehatan, Farmalkes,
Pusat Krisis}
2. Kementerin/Lembaga terkait:Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan,BPOM
3. BPJS, Organisasi Profesi, Asosiasi RS, LSM Kesehatan, PMI,Biofarma,
4. Pemerintah daerah provinsi/ kab/kota
5. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota
Indikator Kegiatan
Indikator Target Verifikasi
pencapaian
indikator
Waktu
pengukuran
Penanggung
jawab
1 Jumlah kunjungan
instalasi gawat
darurat untuk
kondisi kesehatan
tidak terkait Virus
HXNY
Penurunan
Jumlah
Kunjungan
IGD
Review dokumen
laporan tahunan
profil Rumah Sakit
Tahunan
Ditjen Yankes
2 Persentase
persalinan di
rumah/fasilitas
pelayanan
Kesehatan
100% Data persalinan
Tahunan
Direktorat
Kesehatan
Keluarga
3 Persentase
kunjungan
antenatal oleh Ibu
Hamil
100% Data laporan
Program KIA KB
Bulanan Direktorat
Kesehatan
Keluarga
235
Indikator Target Verifikasi
pencapaian
indikator
Waktu
pengukuran
Penanggung
jawab
4 Persentase
cakupan imunisasi
dasar lengkap
100% Data laporan
Program
Imunisasi
Bulanan Direktorat
Surveilans dan
Karantina
Kesehatan
5 Persentase
pelayanan
kesehatan pada
orang dengan
risiko terinfeksi
HIV
100% Data laporan
program HIV
Bulanan Direktorat P2PML
6 Persentase
pelayanan
kesehatan orang
yang terduga TB
Data laporan
program TB
Bulanan Direktorat P2PML
7 Bimbingan teknis
pelayanan
kesehatan
esensial di pusat
dan masing
masing daerah
100% Review materi
bimbingan teknis
dan notulensi
pertemuan
Bulanan
8 Pertemuan
koordinasi regular
dengan lintas
program
berjenjang terkait
layanan esensial
100% Review notulensi
pertemuan dan
dukungan lintas
sektor
Bulanan
9 Koordinasi hasil
monitoring periodik
dan evaluasi
layanan esensial
100% Review hasil
analisis data
rutin dari
masing-masing
program
esensial dan
indikator SPM
Bulanan
4.5.3. SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
Kegiatan surveilans diselenggarakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis
data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan
informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar
kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.
236
Secara umum, pencatatan dan pelaporan kasus sebaiknya dilaksanakan terkomputerisasi
dengan cara online berbasis aplikasi. Untuk wilayah yang tidak bisa melaporkan secara
online, pengiriman pelaporan dapat dilakukan secara offline menggunakan formulir
terstandar. Pencatatan dan pelaporan antara lain:
a. All Record TC-19 (HTTPS://ALLRECORD-TC19.KEMKES.GO.ID),
b. All Record Antigen (HTTPS://ALLRECORD-ANTIGEN.KEMKES.GO.ID)
c. Sistem Informasi Pelacakan Kontak/ SILACAK (HTTPS://APPS-SILACAK.KEMKES.GO.ID,
HTTPS://SILACAK.KEMKES.GO.ID)
d. Sistem Online Pelaporan Harian/ SILAPHAR (HTTPS://S.ID/LAPORHARIANCOVID)
e. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
f. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)
g. Formuli pelaporan manual RT-PCR Viral Load HIV
h. Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan SINKARKES/eHAC
i. Pencatatan dan pelaporan vaksinasi (Satu Data Vaksinasi)
Sistem pencatatan dan pelaporan ini dapat berubah sesuai kebutuhan. Ketentuan mengenai
pencatatan pelaporan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
237
DAFTAR PUSTAKA
Care Peduli. (2020). Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Kedaruratan
Bencana. Jakarta: Care Peduli.
Centers for Disease Control and Prevention. (2017). Get Your Workplace Ready for Pandemic
Flu. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis
dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Pedoman Tata Laksana COVID-19.
Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Protokol Petunjuk Praktis Layanan
Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19 Nomor B:4.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Standar Alat Pelindung Diri (APD)
unuk Penanganan COVID-19 di Indonesia Revisi 1. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Protokol Penyiapan Fasilitas Shelter Untuk
Karantina dan Isolasi Kolektif di Masyarakat Umum Berbasis Masyarakat di Masa
Pandemi COVID-19.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Protokol Penyiapan Fasilitas Shelter Untuk
Karantina dan Isolasi Mandiri Berbasis Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19.
Ikatan Dokter Indonesia. (2020). Pedoman Standar Pelindungan Dokter di Era COVID-19.
Jakarta: Pengurus Besar IDI.
International Labour Organization. (2009). Perencanaan Keberlangsungan Usaha dalam
Menghadapi Pandemi Influenza. Jakarta: International Labour Organization.
Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi
Pemerintah Daerah Pencegahan, Penngendalian, Dianosis dan Manajemen. Jakarta: Tim
Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan dan
Langkah-langkah DIsinfeksi Lingkungan Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-
19. Jakarta: Direktorat Kesehatan Lingkunan Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Pandemi
COVID-19 Bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian
Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kementerian Kesehatan RI.
238
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Pada
Pandemi COVID-19. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Gizi Pada Masa Tanggap Darurat
COVID-19 Untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian
Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja di Masa Pandemi COVID-19 Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas. Jakarta:
Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus
Disease (COVID-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Pada Masa Pandemi
COVID-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan di Klinik Pada Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian
Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi
COVID-19. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Protokol Layanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial
(DKJPS) Anak dan Remaja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19.
Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan
Psikososial Bagi Petugas Kesehatan Pada Pandemi Coronavirus Desease (COVID-19) di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Revisi 2 Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas
dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: Direktorat Kesehatan
Keluarga Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2021). Protokol Tata Laksana COVID-19 Buku Saku Edisi 2.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. Protokol Layanan Tuberkulosis (TBC) Dalam Masa Pandemi COVID-
19. www.tbindonesia.or.id.
Kementerian Kesehatan RI. Protokol Tata Laksana Pasien TB Dalam Masa Pandemi COVID-19
Edisi II , 30 Maret 2020.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional RI. (2021). Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia. Jakarta:
239
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional RI.
Kementerian Sosial RI. (2020). Panduan Penyiapan Fasilitas Shelter untuk Karantina dan Isolasi
terkait COVID-19 Berbasis Komunitas. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 300/MENKES/SK/IV/2009 Tentang Pedoman
Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Lestari, Puji. (2019). Model Komunikasi Bencana “Table Top Exercise” Dalam Penanggulangan
Risiko Bencana. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol.22 No.1, 17-30.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Pelayanan
Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Kesehatan.
Perhimpunaan Dokter Paru Indonesia. (2020). Pedoman Tata Laksana COVID-19 Edisi 2.
Jakarta: PDPI.
Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia. (2020). Panduan Praktis Penata Laksanaan
Nutrisi COVID-19. Jakarta: PDGKI.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
RI Nomor HK. 02.02/5/3884/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakt Kusta dan Frambusia dalam Situasi Pandemi COVID-19.
World Health Organization. (2017). Pandemic Influenza Risk Management WHO Guidance.
Geneva: World Health Organization.
World Health Organization. (2017). Pandemic Influenza Risk Management Guidance. Geneva:
World Health Organization
World Health Organization. (2018). WHO Guidance for Contingency Planning. Geneva: World
Health Organization.
World Health Organization. (2020). Introduction to COVID-19.
HTTPS://WWW.WHO.INT/EMERGENCIES/DISEASES/NOVEL-CORONAVIRUS-2019.
World Health Organization. (2020). Mempertahankan Layanan Kesehatan Esesnsial: Panduan
Operasional Untuk Konteks COVID-19. Geneva: World Health Organization.
World Health Organization. (2020). Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas, Termasuk
Penjangkauan dan Kampanye , Dalam Konteks Pandemi COVID-19. Geneva: World
Health Organization
240
Lampiran 1
Daftar Rumah Sakit Rujukan
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
1 1171015 Aceh RS Umum Daerah Dr.
Zainoel Abidin Pemprop Kota Banda Aceh
2 1174016 Aceh
RS Umum Daerah Cut
Meutia Kab. Aceh
Utara
Pemkab Kota Lhokseumawe
3 1103010 Aceh RS Umum Daerah Dr.
H. Yulidin Away Pemkab Aceh Selatan
4 1104011 Aceh RS Umum Daerah H.
Sahudin Kutacane Pemkab Aceh Tenggara
5 1105056 Aceh RS Umum Daerah dr.
Zubir Mahmud Pemkab Aceh Timur
6 1106013 Aceh RS Umum Daerah
Datu Beru Takengon Pemkab Aceh Tengah
7 1109016 Aceh RS Umum Daerah TGK
Chik Ditiro Sigli Pemkab Pidie
8 1110075 Aceh RS Umum Daerah Dr.
Fauziah Bireun Pemkab Bireuen
9 1112011 Aceh RS Umum Daerah
Teungku Peukan Pemkab Aceh Barat Daya
10 1113012 Aceh RS Umum Muhammad
Ali Kasim Pemkab Gayo Lues
11 1115012 Aceh
RS Umum Daerah
Sultan Iskandar Muda
Nagan Raya
Pemkab Nagan Raya
12 1171110 Aceh RS Umum Daerah
Meuraxa Pemkot Kota Banda Aceh
13 1173012 Aceh RS Umum Daerah
Langsa Pemkot Kota Langsa
14 1205013 Sumatera Utara RS Umum Daerah
Tarutung Pemkab Tapanuli Utara
15 1211011 Sumatera Utara RS Umum Daerah
Kabanjahe Pemkab Karo
16 1273011 Sumatera Utara RS Umum Daerah Dr.
Djasamen Saragih Pemkot
Kota Pematang
Siantar
17 1275655 Sumatera Utara RSUP H. Adam Malik Kemkes Kota Medan
18 1277011 Sumatera Utara RS Umum Daerah
Padang Sidempuan Pemkot
Kota Padang
Sidempuan
241
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
19 1201016 Sumatera Utara RS Umum Daerah dr.
M. G. Thomson Nias Pemkab Nias
20 1208016 Sumatera Utara
RS Umum Daerah H.
Abdul Manan
Simatupang
Pemkab Asahan
21 1209076 Sumatera Utara RS Umum Daerah
Perdagangan Pemkab Simalungun
22 1212023 Sumatera Utara RS Umum Dr. Gerhard
L. Tobing BUMN Deli Serdang
23 1219003 Sumatera Utara RS Umum Daerah
Batu Bara Pemkab Batu Bara
24 1275633 Sumatera Utara RS Umum Martha
Friska Swasta Kota Medan
25 1275888 Sumatera Utara RS Umum Martha
Friska Multatuli Swasta Kota Medan
26 1371010 Sumatera Barat RSUP Dr. M. Djamil Kemkes Kota Padang
27 1375014 Sumatera Barat RS Umum Daerah Dr.
Achmad Mochtar Pemprop Kota Bukittinggi
28 1302011 Sumatera Barat
RS Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein
Painan
Pemkab Pesisir Selatan
29 1303012 Sumatera Barat RS Umum Daerah
Muara Labuh Pemkab Solok Selatan
30 1304014 Sumatera Barat RS Umum Daerah
Kabupaten Sijunjung Pemkab Sijunjung
31 1306015 Sumatera Barat RS Umum Daerah
Pariaman Pemprop Kota Pariaman
32 1308016 Sumatera Barat RS Umum Daerah
Lubuk Basung Pemkab Agam
33 1309011 Sumatera Barat RS Umum Daerah
Lubuk Sikaping Pemkab Pasaman
34 1371021 Sumatera Barat RS Tk. III Reksodiwiryo
Padang TNI Kota Padang
35 1371032 Sumatera Barat RS Umum Yos Sudarso Swasta Non Profit Kota Padang
36 1371123 Sumatera Barat RS Bhayangkara
Padang POLRI Kota Padang
37 1371305 Sumatera Barat RS Umum Semen
Padang Hospital BUMN Kota Padang
242
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
38 1371316 Sumatera Barat
RS Jiwa Prof. Dr.
Hasan Basri Saanin
Datuk Tan Par
Pemprop Kota Padang
39 1371444 Sumatera Barat RS Umum Daerah dr.
Rasidin Padang Pemkot Kota Padang
40 1371446 Sumatera Barat
RS Umum Citra Bunda
Medical Center
Padang
Swasta Kota Padang
41 1371464 Sumatera Barat RS. Universitas
Andalas Kementerian Lain Kota Padang
42 1371466 Sumatera Barat RS Umum Hermina
Padang Swasta Kota Padang
43 1372011 Sumatera Barat RS Umum Daerah
Mohammad Natsir Pemprop Kota Solok
44 1373012 Sumatera Barat RS Umum Daerah
Sawah Lunto Pemkot Kota Sawah Lunto
45 1375036 Sumatera Barat RS Stroke Nasional Kemkes Kota Bukittinggi
46 1403013 Riau RS Umum Daerah Puri
Husada Tembilahan Pemkab Indragiri Hilir
47 1471011 Riau RS Umum Daerah
Arifin Achmad Pemprop Kota Pekanbaru
48 1473013 Riau RS Umum Daerah
Kota Dumai Pemkot Kota Dumai
49 1401011 Riau RS Umum Daerah
Teluk Kuantan Pemkab Kuantan Singingi
50 1402012 Riau RS Umum Daerah
Indrasari Rengat Pemkab Indragiri Hulu
51 1402013 Riau RS Umum Kasih Ibu
Rengat Swasta Indragiri Hulu
52 1403024 Riau RS Umum Daerah Raja
Musa Pemkab Indragiri Hilir
53 1403035 Riau RS Umum Daerah
Tengku Sulung Pemkab Indragiri Hilir
54 1404014 Riau RS Umum Daerah
Selasih Riau Pemkab Pelalawan
55 1404025 Riau RS Umum Efarina Swasta Pelalawan
56 1404027 Riau RS Umum Amalia
Medika Swasta Pelalawan
243
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
57 1405015 Riau
RS Umum Daerah
Tengku Rafi'an Siak Sri
Indrapura
Pemkab Siak
58 1405017 Riau RS Type D Perawang Pemkab Siak
59 1406016 Riau RS Umum Daerah
Bangkinang Pemkab Kampar
60 1406031 Riau RS Umum Tandun BUMN Kampar
61 1407011 Riau RS Umum Daerah
Rokan Hulu Pemkab Rokan Hulu
62 1407012 Riau RS Umum Awal Bros
Ujung Batu Swasta Rokan Hulu
63 1407013 Riau RS Umum Azzahra Swasta Rokan Hulu
64 1407014 Riau RS Umum Surya Insani Swasta Rokan Hulu
65 1408011 Riau RS Umum Daerah
Bengkalis Pemkab Bengkalis
66 1408032 Riau RS Umum Daerah
Kec.Mandau Pemkab Bengkalis
67 1408067 Riau RS Umum PT. Chevron
Pacific Indonesia Swasta Bengkalis
68 1408080 Riau RS Umum Permata
Hati Swasta Bengkalis
69 1409014 Riau RS Umum Cahaya Swasta Rokan Hilir
70 1409022 Riau
RS Umum Daerah Dr.
RM. Pratomo
Bagansiapiapi
Pemkab Rokan Hilir
71 1410043 Riau
RS Umum Daerah
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Pemkab Kepulauan Meranti
72 1471022 Riau RS Tk. IV Pekanbaru TNI Kota Pekanbaru
73 1471033 Riau RS Bhayangkara Pekan
Baru Polda Riau POLRI Kota Pekanbaru
74 1471055 Riau RS Santa Maria
Pekanbaru Swasta Non Profit Kota Pekanbaru
75 1471067 Riau RS Umum Eka Hospital
Pekanbaru Swasta Kota Pekanbaru
76 1471079 Riau RS Umum Syafira Swasta Kota Pekanbaru
77 1471091 Riau RS Umum Daerah
Petala Bumi Pemprop Kota Pekanbaru
78 1471135 Riau RS Umum Islam Ibnu
Sina Swasta Non Profit Kota Pekanbaru
244
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
79 1471146 Riau RS Jiwa Tampan Pemprop Kota Pekanbaru
80 1471150 Riau RS Prof. Dr. Tabrani Swasta Non Profit Kota Pekanbaru
81 1471161 Riau RS Umum Bina Kasih Swasta Kota Pekanbaru
82 1471215 Riau RSU TNI-AU Lanud
Roesmin Nurjadin TNI Kota Pekanbaru
83 1471226 Riau RS Umum Awal Bros
Pekanbaru Swasta Kota Pekanbaru
84 1471382 Riau RS Umum Pekanbaru
Medical Center Swasta Kota Pekanbaru
85 1471383 Riau RS Umum Sansani Swasta Kota Pekanbaru
86 1471384 Riau RS Awal Bros A. Yani Swasta Kota Pekanbaru
87 1471390 Riau RS Umum Awal Bros
Panam Swasta Kota Pekanbaru
88 1471392 Riau RS Umum Universitas
Riau Kementerian Lain Kota Pekanbaru
89 1471396 Riau RS Umum Aulia
Hospital Swasta Kota Pekanbaru
90 1471397 Riau RS Umum Prima
Pekanbaru Swasta Kota Pekanbaru
91 1471398 Riau RS Daerah Madani
Kota Pekanbaru Pemkot Kota Pekanbaru
92 1471399 Riau RS Hermina
Pekanbaru Swasta Kota Pekanbaru
93 1473024 Riau RS Pertamina Dumai BUMN Kota Dumai
94 1571012 Jambi RS Umum Daerah
Raden Mattaher Jambi Pemprop Kota Jambi
95 1501012 Jambi RS Umum Daerah
Mayjen H. A. Thalib Pemkab Kerinci
96 1502014 Jambi
RS Umum Daerah
Kolonel
Abundjani/Bangko
Pemkab Merangin
97 1503036 Jambi
RS Umum Daerah
Prof. Dr. H. Chatib
Quzwain
Pemkab Sarolangun
98 1504015 Jambi RS Umum Daerah Haji
Abdoel Madjid Batoe Pemkab Batang Hari
99 1505016 Jambi RS Umum Daerah
Ahmad Ripin Pemkab Muaro Jambi
10
0 1506011 Jambi
RS Umum Daerah
Nurdin Hamzah Pemkab
Tanjung Jabung
Timur
245
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
10
1 1507010 Jambi
RS Umum Daerah KH.
Daud Arif Pemkab
Tanjung Jabung
Barat
10
2 1508013 Jambi
RS Umum Daerah
Sultan Thaha
Saifuddin
Pemkab Tebo
10
3 1509013 Jambi
RS Umum Daerah H.
Hanafie Pemkab Bungo
10
4 1571034 Jambi RS Bhayangkara Jambi POLRI Kota Jambi
10
5 1571147 Jambi RS Siloam Jambi Swasta Kota Jambi
10
6 1571158 Jambi
RS Umum Daerah H.
Abdul Manap Pemkot Kota Jambi
10
7 1602014 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Kayuagung Pemkab Ogan Komering Ilir
10
8 1604016 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Lahat Pemkab Lahat
10
9 1671013 Sumatera Selatan
RS Umum Pusat Dr.
Mohammad Hoesin
Palembang
Kemkes Kota Palembang
11
0 1671072 Sumatera Selatan
RS Umum Pusat Dr.
Rivai Abdullah Kemkes Banyuasin
11
1 1671347 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah Siti
Fatimah Provinsi
Sumatera Sela
Pemprop Kota Palembang
11
2 1601002 Sumatera Selatan
RS Umum Dr. Noesmir
Baturaja TNI Ogan Komering Ulu
11
3 1601013 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah Dr.
Ibnu Sutowo Baturaja Pemkab Ogan Komering Ulu
11
4 1601035 Sumatera Selatan
RS Umum Santo
Antonio Baturaja Swasta Non Profit Ogan Komering Ulu
11
5 1603030 Sumatera Selatan
RS Umum Bukit Asam
Medika BUMN Muara Enim
11
6 1603063 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah dr.
H. M. Rabain Muara
Enim
Pemkab Muara Enim
11
7 1603085 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Talang Ubi Pemkab
Penukal Abab
Lematang Ilir
11
8 1604020 Sumatera Selatan RS Tk. IV Lahat TNI Lahat
246
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
11
9 1605043 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Rupit Kabupaten Musi
Rawas Utara
Pemkab Musi Rawas Utara
12
0 1606011 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Sekayu Pemkab Musi Banyuasin
12
1 1606022 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Sungai Lilin Pemkab Musi Banyuasin
12
2 1606032 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Bayung Lincir Pemkab Musi Banyuasin
12
3 1607012 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Banyuasin Pemkab Banyuasin
12
4 1607014 Sumatera Selatan
RS Hermina OPI
Jakabaring Swasta Banyuasin
12
5 1608051 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Muara Dua Pemkab
Ogan Komering Ulu
Selatan
12
6 1609011 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Martapura Pemkab
Ogan Komering Ulu
Timur
12
7 1609012 Sumatera Selatan
RS Islam At-Taqwa
Gumawang Swasta
Ogan Komering Ulu
Timur
12
8 1609046 Sumatera Selatan
RS Umum Panti
Bhaktiningsih Swasta Non Profit
Ogan Komering Ulu
Timur
12
9 1609083 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Ogan Komering Ulu
Timur
Pemkab Ogan Komering Ulu
Timur
13
0 1610003 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Pemkab Ogan Ilir
13
1 1611042 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Kabupaten Empat
Lawang
Pemkab Empat Lawang
13
2 1671024 Sumatera Selatan
RS Umum Pertamina
Palembang BUMN Kota Palembang
13
3 1671035 Sumatera Selatan
RS Umum dr. AK. Gani
Kota Palembang TNI Kota Palembang
13
4 1671046 Sumatera Selatan
RS Umum Pusri
Palembang Swasta Kota Palembang
13
5 1671050 Sumatera Selatan
RS Umum Charitas
Hospital Palembang Swasta Non Profit Kota Palembang
13
6 1671061 Sumatera Selatan
RS Jiwa Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera
Selatan
Pemprop Kota Palembang
247
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
13
7 1671083 Sumatera Selatan RS Islam Siti Khadijah Swasta Non Profit Kota Palembang
13
8 1671243 Sumatera Selatan
RS Umum Bunda
Palembang Swasta Non Profit Kota Palembang
13
9 1671265 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Palembang Bari Pemkot Kota Palembang
14
0 1671276 Sumatera Selatan
RS Umum Myria
Palembang Swasta Non Profit Kota Palembang
14
1 1671301 Sumatera Selatan
RS Muhammadiyah
Palembang Swasta Non Profit Kota Palembang
14
2 1671312 Sumatera Selatan
RS Khusus Paru
Palembang Pemprop Kota Palembang
14
3 1671325 Sumatera Selatan
RS Hermina
Palembang Swasta Kota Palembang
14
4 1671331 Sumatera Selatan
RS Bhayangkara
Palembang POLRI Kota Palembang
14
5 1671333 Sumatera Selatan
RS Pelabuhan
Palembang Swasta Kota Palembang
14
6 1671335 Sumatera Selatan
RS Siloam Sriwijaya
Palembang Swasta Kota Palembang
14
7 1672015 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Kota Prabumulih Pemkot Kota Prabumulih
14
8 1672026 Sumatera Selatan
RS Pertamina Kota
Prabumulih BUMN Kota Prabumulih
14
9 1672074 Sumatera Selatan
RS AR Bunda Kota
Prabumulih Swasta Kota Prabumulih
15
0 1673031 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah
Basemah Kota Pagar
Alam
Pemkot Kota Pagar Alam
15
1 1674002 Sumatera Selatan
RS AR Bunda Kota
Lubuk Linggau Swasta Kota Lubuk Linggau
15
2 1674003 Sumatera Selatan RS Siloam Silampari Swasta Kota Lubuk Linggau
15
3 1674010 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah Dr.
Sobirin Kabupaten
Musi Rawas
Pemkab Musi Rawas
15
4 1674032 Sumatera Selatan
RS Umum Daerah Siti
Aisyah Kota Lubuk
Linggau
Pemkot Kota Lubuk Linggau
248
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
15
5 1701014 Bengkulu
RS Umum Daerah
Hasanuddin Damrah
Manna
Pemkab Bengkulu Selatan
15
6 1703016 Bengkulu
RS Umum Daerah
Arga Makmur Pemkab Bengkulu Utara
15
7 1771014 Bengkulu
RS Umum Daerah Dr.
M. Yunus Bengkulu Pemprop Kota Bengkulu
15
8 1702015 Bengkulu
RS Umum Daerah
Curup Pemkab Rejang Lebong
15
9 1704028 Bengkulu
RS Umum Daerah
Kaur Pemkab Kaur
16
0 1705018 Bengkulu
RS Umum Daerah Tais
Kabupaten Seluma Pemkab Seluma
16
1 1706019 Bengkulu
RS Umum Daerah
Mukomuko Pemkab Muko Muko
16
2 1707026 Bengkulu
RS Umum Daerah
Lebong Pemkab Lebong
16
3 1708010 Bengkulu
RS Umum Daerah
Kepahiang Pemkab Kepahiang
16
4 1709038 Bengkulu
RS Umum Daerah
Bengkulu Tengah Pemkab Bengkulu Tengah
16
5 1771002 Bengkulu
RS Umum Daerah
Harapan dan Doa Pemkot Kota Bengkulu
16
6 1771040 Bengkulu RS Tk. IV Bengkulu TNI Kota Bengkulu
16
7 1771051 Bengkulu
RS Bhayangkara Jitra
Kota Bengkulu POLRI Kota Bengkulu
16
8 1801017 Lampung
RS Umum Daerah Dr H
Abdul Moeloek Pemprop
Kota Bandar
Lampung
16
9 1803021 Lampung
RS Umum Daerah Dr.
H. Bob Bazar, SKM Pemkab Lampung Selatan
17
0 1806013 Lampung
RS Umum Daerah May
Jen HM Ryacudu Pemkab Lampung Utara
17
1 1872016 Lampung
RS Umum Daerah
Ahmad Yani Metro Pemkot Kota Metro
17
2 1801015 Lampung
RS Umum Daerah
Alimuddin Umar Pemkab Lampung Barat
17
3 1802016 Lampung RS Panti Secanti Swasta Non Profit Tanggamus
249
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
17
4 1802027 Lampung
RS Umum Daerah
Batin Mangunang Pemkab Tanggamus
17
5 1802038 Lampung
RS Umum Mitra
Husada Swasta Pringsewu
17
6 1803010 Lampung
RS Umum Daerah
Pringsewu Pemkab Pringsewu
17
7 1803033 Lampung RS Natar Medika Swasta Lampung Selatan
17
8 1803035 Lampung
RS Umum Daerah
Bandar Negara
Husada
Pemprop Lampung Selatan
17
9 1804011 Lampung
RS Umum Daerah
Sukadana Pemkab Lampung Timur
18
0 1805023 Lampung
RS Umum Yukum
Medical Centre Swasta Lampung Tengah
18
1 1805034 Lampung
RS Umum Daerah
Demang Sepulau Raya Pemkab Lampung Tengah
18
2 1806035 Lampung RS Umum Handayani Swasta Lampung Utara
18
3 1807014 Lampung
RS Umum Daerah
Zainal Abidin Pagar
Alam
Pemkab Way Kanan
18
4 1808015 Lampung
RS Umum Daerah
Menggala Tulang
Bawang
Pemkab Tulang Bawang
18
5 1809002 Lampung
RS Umum Daerah
Pesawaran Pemkab Pesawaran
18
6 1811002 Lampung
RS Umum Daerah
Ragab Begawe Caram Pemkab Mesuji
18
7 1812003 Lampung
RS Umum Daerah
Tulang Bawang Barat Pemkab
Tulang Bawang
Barat
18
8 1813001 Lampung
RS Umum Daerah KH.
Muhammad Thohir
KRUI
Pemkab Pesisir Barat
18
9 1871026 Lampung RS Tk. IV 02.07.04 TNI
Kota Bandar
Lampung
19
0 1871048 Lampung
RS Umum Daerah Dr.
A. Dadi Tjokrodipo Pemkot
Kota Bandar
Lampung
19
1 1871180 Lampung
RS Umum Imanuel
Way Halim Swasta Non Profit
Kota Bandar
Lampung
250
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
19
2 1871234 Lampung RS Umum Bumi Waras Swasta Non Profit
Kota Bandar
Lampung
19
3 1871282 Lampung
RS Umum Advent
Bandar Lampung Swasta Non Profit
Kota Bandar
Lampung
19
4 1871405 Lampung
RS Umum Urip
Sumoharjo Swasta
Kota Bandar
Lampung
19
5 1871416 Lampung
RS Umum Graha
Husada Swasta
Kota Bandar
Lampung
19
6 1871427 Lampung
RS Umum Pertamina-
Bintang Amin
Lampung
Swasta Kota Bandar
Lampung
19
7 1871438 Lampung
RS Bhayangkara Polda
Lampung POLRI
Kota Bandar
Lampung
19
8 1902010
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah dr.
H. Marsidi Judono Pemkab Belitung
19
9 1971021
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah
Depati Hamzah Pemkot Kota Pangkal Pinang
20
0 1901016
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah
Depati Bahrin Pemkab Bangka
20
1 1901031
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Medika
Stannia Swasta Bangka
20
2 1901043
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah Dr.
(HC) Ir. Soekarno Pemprop Bangka
20
3 1902011
Kepulauan
Bangka Belitung RS Umum Almah Swasta Belitung
20
4 1902012
Kepulauan
Bangka Belitung RS Utama Swasta Belitung
20
5 1902042
Kepulauan
Bangka Belitung RS Umum Arsani Swasta Bangka
20
6 1903002
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Bakti Timah
Muntok Swasta Bangka Barat
20
7 1903005
Kepulauan
Bangka Belitung RS Gunung Manik Swasta Bangka Barat
20
8 1903013
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah
Sejiran Setason Pemkab Bangka Barat
20
9 1904013
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah
Kab.Bangka Tengah Pemkab Bangka Tengah
21
0 1904014
Kepulauan
Bangka Belitung RS Siloam Bangka Swasta Bangka Tengah
251
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
21
1 1905024
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah Kab.
Bangka Selatan Pemkab Bangka Selatan
21
2 1906014
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Umum Daerah
Kab.Belitung Timur Pemkab Belitung Timur
21
3 1971002
Kepulauan
Bangka Belitung RS Katolik Bhakti Wara Swasta Non Profit Kota Pangkal Pinang
21
4 1971003
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Ibu dan Anak
Muhaya Swasta Kota Pangkal Pinang
21
5 1971004
Kepulauan
Bangka Belitung RS Kalbu Intan Medika Swasta Kota Pangkal Pinang
21
6 1971005
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Ibu dan Anak
Dzakirah Swasta Kota Pangkal Pinang
21
7 1971006
Kepulauan
Bangka Belitung RS Ibu dan Anak Rona Swasta Kota Pangkal Pinang
21
8 1971043
Kepulauan
Bangka Belitung
RS Bakti Timah
Pangkalpinang Swasta Kota Pangkal Pinang
21
9 2001013 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Muhammad Sani
Kabupaten Karimun
Pemkab Karimun
22
0 2071034 Kepulauan Riau
RS Badan
Pengusahaan Batam Kementerian Lain Kota Batam
22
1 2071114 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Embung Fatimah Kota
Batam
Pemkot Kota Batam
22
2 2072002 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah Raja
Ahmad Tabib Pemprop Kota Tanjung Pinang
22
3 2001045 Kepulauan Riau
RS Umum Bhakti
Timah Swasta Karimun
22
4 2002002 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Kabupaten Bintan Pemkab Bintan
22
5 2002010 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Engku Haji Daud Pemprop Bintan
22
6 2003011 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Natuna Pemkab Natuna
22
7 2003056 Kepulauan Riau
RSAU dr. Yuniati
Wisma Karyani TNI Natuna
22
8 2003125 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Palmatak Pemkab Kepulauan Anambas
252
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
22
9 2004012 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Dabo Kabupaten
Lingga
Pemkab Lingga
23
0 2004136 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Encik Mariyam Pemkab Lingga
23
1 2005002 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Bergerak Jemaja Pemkab Kepulauan Anambas
23
2 2071012 Kepulauan Riau
RS Umum Budi
Kemuliaan Batam Swasta Non Profit Kota Batam
23
3 2071015 Kepulauan Riau
RS Umum Santa
Elisabeth Batam Swasta Non Profit Kota Batam
23
4 2071023 Kepulauan Riau
RS Umum Harapan
Bunda Batam Swasta Non Profit Kota Batam
23
5 2071037 Kepulauan Riau
RS Umum Charis
Medika Swasta Kota Batam
23
6 2071048 Kepulauan Riau
RS Ibu dan Anak
Mutiara Aini Swasta Kota Batam
23
7 2071050 Kepulauan Riau
RS Umum Graha
Hermine Swasta Kota Batam
23
8 2071053 Kepulauan Riau
RS Umum Santa
Elisabeth Batam Kota Swasta Kota Batam
23
9 2071054 Kepulauan Riau
RS Ibu dan Anak Griya
Medika Batam Swasta Kota Batam
24
0 2071056 Kepulauan Riau
RS Umum Camatha
Sahidya Swasta Kota Batam
24
1 2071057 Kepulauan Riau
RS Ibu dan Anak
Frisdhy Angel Swasta Kota Batam
24
2 2071059 Kepulauan Riau
RS Umum Soedarsono
Darmosoewito Swasta Non Profit Kota Batam
24
3 2071103 Kepulauan Riau
RS Umum Awal Bros
Batam Swasta Kota Batam
24
4 2072012 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Kota Tanjung Pinang Pemkot Kota Tanjung Pinang
24
5 2072023 Kepulauan Riau
RS Umum AL Dr
Midiyato S TNI Kota Tanjung Pinang
24
6 2105005 Kepulauan Riau
RS Umum Daerah
Tarempa Pemkab Kepulauan Anambas
24
7 2171061 Kepulauan Riau
RS Bhayangkara
Batam Polda Kepri POLRI Kota Batam
253
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
24
8 2171062 Kepulauan Riau
RS Keluarga Husada
Batam Swasta Kota Batam
24
9 2171063 Kepulauan Riau
RS Ibu dan Anak Kasih
Sayang Ibu Swasta Kota Batam
25
0 2171064 Kepulauan Riau
RS Santa Elisabeth Sei
Lekop Swasta Kota Batam
25
1 3171012 DKI Jakarta RSUP Fatmawati Kemkes Kota Jakarta Selatan
25
2 3171795 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Pasar Minggu Pemprop Kota Jakarta Selatan
25
3 3172013 DKI Jakarta RSUP Persahabatan Kemkes Kota Jakarta Timur
25
4 3172072 DKI Jakarta
RS Umum
Bhayangkara Tk. I
R.Said Sukanto
POLRI Kota Jakarta Timur
25
5 3173025 DKI Jakarta
RS Umum PAD Gatot
Soebroto TNI Kota Jakarta Pusat
25
6 3173036 DKI Jakarta
RS Umum AL Dr
Mintoharjo TNI Kota Jakarta Pusat
25
7 3174074 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Cengkareng Pemprop Kota Jakarta Barat
25
8 3175064 DKI Jakarta
RS Penyakit Infeksi
Prof. Dr. Sulianti
Saroso
Kemkes Kota Jakarta Utara
25
9 3171023 DKI Jakarta
RS Umum Pusat
Pertamina BUMN Kota Jakarta Selatan
26
0 3171045 DKI Jakarta RS Umum Jakarta Swasta Non Profit Kota Jakarta Selatan
26
1 3171072 DKI Jakarta
RS Umum Dr. Suyoto
Pusrehab Kemhan Kementerian Lain Kota Jakarta Selatan
26
2 3171504 DKI Jakarta
RS Umum Pondok
Indah Swasta Kota Jakarta Selatan
26
3 3171515 DKI Jakarta RS Umum MMC Swasta Kota Jakarta Selatan
26
4 3171574 DKI Jakarta RS Umum Prikasih Swasta Non Profit Kota Jakarta Selatan
26
5 3171665 DKI Jakarta RS Umum Medistra Swasta Kota Jakarta Selatan
26
6 3171702 DKI Jakarta RS Umum Zahirah Swasta Kota Jakarta Selatan
254
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
26
7 3171746 DKI Jakarta RS Umum Aulia Swasta Kota Jakarta Selatan
26
8 3171782 DKI Jakarta RS Umum Andhika Swasta Non Profit Kota Jakarta Selatan
26
9 3171784 DKI Jakarta RS Umum Yadika Swasta Kota Jakarta Selatan
27
0 3171785 DKI Jakarta
RS Umum
Bhayangkara
Lemdiklat Polri
POLRI Kota Jakarta Selatan
27
1 3171786 DKI Jakarta RS Umum Mayapada Swasta Kota Jakarta Selatan
27
2 3171800 DKI Jakarta
RS Umum Daerah Jati
Padang Pemprop Kota Jakarta Selatan
27
3 3171801 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Kebayoran Baru Pemprop Kota Jakarta Selatan
27
4 3171803 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Kebayoran Lama Pemprop Kota Jakarta Selatan
27
5 3171805 DKI Jakarta
RS Umum Siloam
Mampang Swasta Kota Jakarta Selatan
27
6 3172024 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Budhi Asih Pemprop Kota Jakarta Timur
27
7 3172035 DKI Jakarta
RS Umum Pengayom
Cipinang Kementerian Lain Kota Jakarta Timur
27
8 3172061 DKI Jakarta
RS Pusat AU dr.
Esnawan Antariksa TNI Kota Jakarta Timur
27
9 3172094 DKI Jakarta RS Umum FK UKI Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur
28
0 3172126 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Pasar Rebo Pemprop Kota Jakarta Timur
28
1 3172206 DKI Jakarta
RS Umum Premier
Jatinegara Swasta Kota Jakarta Timur
28
2 3172243 DKI Jakarta
RS Umum Hermina
Jatinegara Swasta Kota Jakarta Timur
28
3 3172495 DKI Jakarta
RS Umum Omni
Medical Center Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur
28
4 3172505 DKI Jakarta
RS Islam Jakarta
Pondok Kopi Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur
28
5 3172516 DKI Jakarta
RS Umum Kartika Pulo
Mas Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur
255
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
28
6 3172520 DKI Jakarta RS Umum Harum Swasta Non Profit Kota Jakarta Timur
28
7 3172553 DKI Jakarta
RS Umum Harapan
Bunda Swasta Kota Jakarta Timur
28
8 3172724 DKI Jakarta RS Umum Haji Jakarta Swasta Kota Jakarta Timur
28
9 3172746 DKI Jakarta RS Jiwa Duren Sawit Pemprop Kota Jakarta Timur
29
0 3172749 DKI Jakarta
RSK Pusat Otak
Nasional Kemkes Kota Jakarta Timur
29
1 3172757 DKI Jakarta RS Umum Adhyaksa Kementerian Lain Kota Jakarta Timur
29
2 3172758 DKI Jakarta
RS Umum Columbia
Asia Pulomas Swasta Kota Jakarta Timur
29
3 3172761 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Kramat Jati Pemprop Kota Jakarta Timur
29
4 3172762 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Ciracas Pemprop Kota Jakarta Timur
29
5 3172766 DKI Jakarta
RS Umum Olahraga
Nasional Kementerian Lain Kota Jakarta Timur
29
6 3173014 DKI Jakarta
RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo Kemkes Kota Jakarta Pusat
29
7 3173040 DKI Jakarta RS Umum Husada Swasta Kota Jakarta Pusat
29
8 3173051 DKI Jakarta RS Umum Sint Carolus Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat
29
9 3173062 DKI Jakarta RS PGI Cikini Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat
30
0 3173073 DKI Jakarta
RS Umum Islam
Jakarta Cempaka
Putih
Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat
30
1 3173084 DKI Jakarta
RS Tk. II M. Ridwan
Meuraksa TNI Kota Jakarta Timur
30
2 3173105 DKI Jakarta
RS Umum Budi
Kemuliaan Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat
30
3 3173441 DKI Jakarta
RS Umum Primaya
Evasari Hospital Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat
30
4 3173474 DKI Jakarta
RS Umum Pertamina
Jaya BUMN Kota Jakarta Pusat
256
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
30
5 3173506 DKI Jakarta
RS Umum dr. Abdul
Radjak Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat
30
6 3173521 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Tarakan Pemprop Kota Jakarta Pusat
30
7 3173580 DKI Jakarta RS Umum Kramat 128 Swasta Non Profit Kota Jakarta Pusat
30
8 3173645 DKI Jakarta
RS Umum Menteng
Mitra Afia Swasta Kota Jakarta Pusat
30
9 3173656 DKI Jakarta
RS Umum Mitra
Kemayoran Swasta Kota Jakarta Pusat
31
0 3173696 DKI Jakarta
RS Umum Bunda
Jakarta Swasta Kota Jakarta Pusat
31
1 3173698 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Sawah Besar Pemprop Kota Jakarta Pusat
31
2 3173700 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Cempaka Putih Pemprop Kota Jakarta Pusat
31
3 3173705 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Tanah Abang Pemprop Kota Jakarta Pusat
31
4 3173706 DKI Jakarta
RS Umum Hermina
Kemayoran Swasta Kota Jakarta Pusat
31
5 3173712 DKI Jakarta RS Umum Yarsi Swasta Kota Jakarta Pusat
31
6 3174015 DKI Jakarta
RS Umum Sumber
Waras Swasta Non Profit Kota Jakarta Barat
31
7 3174026 DKI Jakarta
RS Umum Pelni
Petamburan BUMN Kota Jakarta Barat
31
8 3174030 DKI Jakarta
RS Umum Bhakti
Mulia Swasta Non Profit Kota Jakarta Barat
31
9 3174041 DKI Jakarta
RS Jiwa Dr. Soeharto
Heerjan Kemkes Kota Jakarta Barat
32
0 3174052 DKI Jakarta
RS Umum Grha
Kedoya Swasta Kota Jakarta Barat
32
1 3174063 DKI Jakarta RS Kanker Dharmais Kemkes Kota Jakarta Barat
32
2 3174260 DKI Jakarta
RS Anak dan Bunda
Harapan Kita Kemkes Kota Jakarta Barat
32
3 3174282 DKI Jakarta
RS Jantung dan
Pembuluh Darah
Harapan Kita
Kemkes Kota Jakarta Barat
257
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
32
4 3174351 DKI Jakarta
RS Umum Siloam
Hospitals Kebon Jeruk Swasta Kota Jakarta Barat
32
5 3174431 DKI Jakarta
RS Umum Hermina
Daan Mogot Swasta Kota Jakarta Barat
32
6 3174453 DKI Jakarta
RS Umum Cinta Kasih
Tzu Chi Swasta Non Profit Kota Jakarta Barat
32
7 3174486 DKI Jakarta
RS Umum Royal
Taruma Swasta Kota Jakarta Barat
32
8 3174497 DKI Jakarta
RS Umum Bina Sehat
Mandiri Swasta Kota Jakarta Barat
32
9 3174508 DKI Jakarta RS Umum Puri Indah Swasta Kota Jakarta Barat
33
0 3174518 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Kecamatan Kalideres Pemprop Kota Jakarta Barat
33
1 3174519 DKI Jakarta
RS Umum Mitra
Keluarga Kalideres Swasta Kota Jakarta Barat
33
2 3174522 DKI Jakarta
RS Umum Ciputra
Hospital Citragarden
City
Swasta Kota Jakarta Barat
33
3 3175016 DKI Jakarta RS Umum Daerah Koja Pemprop Kota Jakarta Utara
33
4 3175031 DKI Jakarta
RS Umum Akademik
Atma Jaya Swasta Non Profit Kota Jakarta Utara
33
5 3175042 DKI Jakarta
RS Umum Pelabuhan
Tanjung Priok BUMN Kota Jakarta Utara
33
6 3175075 DKI Jakarta RS Umum Mulyasari Swasta Kota Jakarta Utara
33
7 3175304 DKI Jakarta
RS Umum Hermina
Podomoro Swasta Kota Jakarta Utara
33
8 3175315 DKI Jakarta
RS Umum Satya
Negara Swasta Non Profit Kota Jakarta Utara
33
9 3175326 DKI Jakarta
RS Umum Islam
Jakarta Utara Swasta Non Profit Kota Jakarta Utara
34
0 3175341 DKI Jakarta RS Umum Pluit Swasta Kota Jakarta Utara
34
1 3175352 DKI Jakarta
RS Umum Pantai
Indah Kapuk Swasta Kota Jakarta Utara
34
2 3175385 DKI Jakarta
RS Umum Mitra
Keluarga Kelapa
Gading
Swasta Kota Jakarta Utara
258
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
34
3 3175407 DKI Jakarta RS Umum Gading Pluit Swasta Kota Jakarta Utara
34
4 3175408 DKI Jakarta RS Umum Firdaus Swasta Kota Jakarta Utara
34
5 3175410 DKI Jakarta RS Umum Pekerja Swasta Kota Jakarta Utara
34
6 3175411 DKI Jakarta RS Umum Duta Indah Swasta Kota Jakarta Utara
34
7 3175412 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Tugu Koja Pemprop Kota Jakarta Utara
34
8 3175413 DKI Jakarta
RS Umum Daerah
Pademangan Pemprop Kota Jakarta Utara
34
9 3201024 Jawa Barat
RS Paru Dr. M.
Goenawan
Partowidigdo
Kemkes Bogor
35
0 3205010 Jawa Barat
RS Umum Daerah dr.
Slamet Garut Pemkab Garut
35
1 3212016 Jawa Barat
RS Umum Daerah Kab.
Indramayu Pemkab Indramayu
35
2 3272014 Jawa Barat
RS Umum Daerah R.
Syamsudin, SH Pemkot Kota Sukabumi
35
3 3273015 Jawa Barat
RS Umum Pusat Dr.
Hasan Sadikin Kemkes Kota Bandung
35
4 3273201 Jawa Barat
RS Paru Dr. H. A.
Rotinsulu Kemkes Kota Bandung
35
5 3274016 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Gunung Jati Pemkot Kota Cirebon
35
6 3277031 Jawa Barat
RS Umum Tk. II
Dustira TNI Kota Cimahi
35
7 3201046 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Cibinong Pemkab Bogor
35
8 3201050 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Ciawi Pemkab Bogor
35
9 3201061 Jawa Barat RS Umum Tugu Ibu Swasta Non Profit Kota Depok
36
0 3201072 Jawa Barat RS Umum Puri Cinere Swasta Kota Depok
36
1 3201083 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Leuwiliang Pemkab Bogor
259
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
36
2 3201115 Jawa Barat
RS Umum Bina
Husada Swasta Bogor
36
3 3201126 Jawa Barat
RS Umum Hermina
Depok Swasta Non Profit Kota Depok
36
4 3201185 Jawa Barat RS Umum Meilia Swasta Kota Depok
36
5 3201196 Jawa Barat
RS Umum Bunda
Margonda Swasta Kota Depok
36
6 3201230 Jawa Barat
RS Umum Sentra
Medika Cibinong Swasta Bogor
36
7 3201232 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Cileungsi Pemkab Bogor
36
8 3201236 Jawa Barat
RS Umum Medika
Dramaga Swasta Kota Bogor
36
9 3201245 Jawa Barat
RS Umum Karya
Bhakti Pratiwi Swasta Bogor
37
0 3201254 Jawa Barat Bogor Senior Hospital Swasta Kota Bogor
37
1 3201256 Jawa Barat
RS Universitas
Indonesia Kementerian Lain Kota Depok
37
2 3201258 Jawa Barat RS Eka Hospital Swasta Bogor
37
3 3202014 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Sekarwangi Pemkab Sukabumi
37
4 3202040 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Palabuhanratu Pemkab Sukabumi
37
5 3202051 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Jampang Kulon Pemprop Sukabumi
37
6 3202062 Jawa Barat
RS Umum Hermina
Sukabumi Swasta Sukabumi
37
7 3202073 Jawa Barat
RS Umum Betha
Medika Swasta Sukabumi
37
8 3202084 Jawa Barat
RS Umum Bhakti
Medicare Swasta Sukabumi
37
9 3202086 Jawa Barat
RS Umum Kartika
Cibadak Swasta Sukabumi
38
0 3203015 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Sayang Pemkab Cianjur
38
1 3203037 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Cimacan Pemkab Cianjur
260
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
38
2 3204016 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Majalaya Pemkab Bandung
38
3 3204086 Jawa Barat
RS Umum Daerah Al
Ihsan Provinsi Jawa
Barat
Pemprop Bandung
38
4 3204133 Jawa Barat
RS Unggul Karsa
Medika Swasta Bandung
38
5 3205022 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Pameungpeuk Prov.
Jabar
Pemprop Garut
38
6 3206011 Jawa Barat
RS Umum Daerah dr.
Soekardjo Pemkot Kota Tasikmalaya
38
7 3206023 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Singaparna Medika
Citrautama
Pemkab Tasikmalaya
38
8 3207012 Jawa Barat
RS Umum Daerah Kab.
Ciamis Pemkab Ciamis
38
9 3207023 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Banjar Pemkot Kota Banjar
39
0 3208013 Jawa Barat
RS Umum Daerah 45
Kuningan Pemkab Kuningan
39
1 3208059 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Linggajati Kuningan Pemkab Kuningan
39
2 3209014 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Waled Pemkab Cirebon
39
3 3209036 Jawa Barat
RS Paru Provinsi Jawa
Barat Pemprop Cirebon
39
4 3209040 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Arjawinangun Pemkab Cirebon
39
5 3209051 Jawa Barat
RS Umum Mitra
Plumbon Swasta Cirebon
39
6 3210014 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Majalengka Pemkab Majalengka
39
7 3210025 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Cideres Pemkab Majalengka
39
8 3211015 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Sumedang Pemkab Sumedang
39
9 3212031 Jawa Barat
RS Umum Daerah M.
A. Sentot Patrol Pemkab Indramayu
261
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
40
0 3213010 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Subang Pemkab Subang
40
1 3214011 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Bayu Asih Pemkab Purwakarta
40
2 3214031 Jawa Barat
RS Umum Siloam
Purwakarta Swasta Purwakarta
40
3 3215012 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Karawang Pemkab Karawang
40
4 3215146 Jawa Barat
RS Khusus Paru
Kabupaten Karawang Pemkab Karawang
40
5 3215156 Jawa Barat RS Umum Lira Medika Swasta Karawang
40
6 3216126 Jawa Barat RS Umum Annisa Swasta Bekasi
40
7 3216152 Jawa Barat RS Umum Siloam Swasta Bekasi
40
8 3216163 Jawa Barat
RS Umum Sentra
Medika Swasta Non Profit Bekasi
40
9 3216252 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Kab.Bekasi Pemkab Bekasi
41
0 3216318 Jawa Barat
RS Umum Hermina
Grand Wisata Swasta Bekasi
41
1 3216351 Jawa Barat
RS Umum Kartika
Husada Swasta Bekasi
41
2 3216389 Jawa Barat
RS Umum Hermina
Galaxy Swasta Kota Bekasi
41
3 3216393 Jawa Barat
RS Umum Mitra
Keluarga Cikarang Swasta Bekasi
41
4 3216413 Jawa Barat
RS Umum Kartika
Husada Setu Swasta Bekasi
41
5 3216448 Jawa Barat
RS Mitra Keluarga
Pratama Swasta Kota Bekasi
41
6 3217002 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Cililin Pemkab Bandung Barat
41
7 3217007 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Cikalong Wetan Pemkab Bandung Barat
41
8 3218001 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Pandega Pangandaran Pemkab Pangandaran
41
9 3271013 Jawa Barat RS Umum PMI Bogor Swasta Non Profit Kota Bogor
262
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
42
0 3271072 Jawa Barat RS Umum Azra Swasta Kota Bogor
42
1 3271104 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Kota Bogor Pemkot Kota Bogor
42
2 3271115 Jawa Barat
RS Umum Hermina
Bogor Swasta Kota Bogor
42
3 3271126 Jawa Barat
BMC Mayapada
Hospital Swasta Kota Bogor
42
4 3271161 Jawa Barat RS Umum Melania Swasta Kota Bogor
42
5 3273026 Jawa Barat
RSU Bhayangkara Tk.
II Sartika Asih POLRI Kota Bandung
42
6 3273030 Jawa Barat RSAU dr. M. Salamun TNI Kota Bandung
42
7 3273052 Jawa Barat
RS Umum Immanuel
Bandung Swasta Non Profit Kota Bandung
42
8 3273063 Jawa Barat RS Umum Santo Yusup Swasta Non Profit Kota Bandung
42
9 3273074 Jawa Barat
RS Umum Santo
Borromeus Swasta Non Profit Kota Bandung
43
0 3273085 Jawa Barat
RS Umum Advent
Bandung Swasta Non Profit Kota Bandung
43
1 3273145 Jawa Barat
RS Umum Hermina
Arcamanik Swasta Kota Bandung
43
2 3273260 Jawa Barat
RS Ibu dan Anak Kota
Bandung Pemkot Kota Bandung
43
3 3273405 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Kota Bandung Pemkot Kota Bandung
43
4 3273420 Jawa Barat
RS Umum Al-Islam
Bandung Swasta Kota Bandung
43
5 3273486 Jawa Barat
RS Umum Santosa
Hospital Bandung
Central
Swasta Kota Bandung
43
6 3273542 Jawa Barat
RS Umum Santosa
Hospital Bandung
Kopo
Swasta Kota Bandung
43
7 3274020 Jawa Barat
RS Umum Tk. III
Ciremai TNI Kota Cirebon
263
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
43
8 3275013 Jawa Barat
RS Umum Daerah dr.
Chasbullah
Abdulmadjid
Pemkot Kota Bekasi
43
9 3275046 Jawa Barat
RS Umum Mitra
Keluarga Bekasi Timur Swasta Kota Bekasi
44
0 3275060 Jawa Barat
RS Umum Satria
Medika Swasta Kota Bekasi
44
1 3275062 Jawa Barat
RS Siloam Bekasi
Timur Swasta Kota Bekasi
44
2 3275063 Jawa Barat RS Primaya Swasta Kota Bekasi
44
3 3275094 Jawa Barat
RS Umum Mitra
Keluarga Bekasi Barat Swasta Kota Bekasi
44
4 3275115 Jawa Barat
RS Umum Hermina
Bekasi Swasta Kota Bekasi
44
5 3275196 Jawa Barat RS Umum Bella Swasta Kota Bekasi
44
6 3275207 Jawa Barat
RS Umum Graha
Juanda Swasta Kota Bekasi
44
7 3275307 Jawa Barat
RS Siloam Bekasi
Sepanjang Jaya Swasta Kota Bekasi
44
8 3275373 Jawa Barat
RS Umum Mitra
Keluarga Cibubur Swasta Kota Bekasi
44
9 3275392 Jawa Barat RS Primaya Swasta Kota Bekasi
45
0 3276028 Jawa Barat
RS Umum Mitra
Keluarga Depok Swasta Kota Depok
45
1 3276039 Jawa Barat
RS Umum
Bhayangkara Brimob POLRI Kota Depok
45
2 3276124 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Kota Depok Pemkot Kota Depok
45
3 3277020 Jawa Barat
RS Umum Daerah
Cibabat Pemkot Kota Cimahi
45
4 3302015 Jawa Tengah
RS umum Daerah
Banyumas Pemkab Banyumas
45
5 3302026 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Prof
Dr. Margono Soekarjo Pemprop Banyumas
45
6 3310015 Jawa Tengah
RS Umum Pusat Dr.
Soeradji Tirtonegoro Kemkes Klaten
264
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
45
7 3319010 Jawa Tengah
RS Umum Daerah dr.
Loekmono Hadi Pemkab Kudus
45
8 3324014 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Dr.
H. Soewondo Kendal Pemkab Kendal
45
9 3326011 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Kraton Kab.
Pekalongan
Pemkab Pekalongan
46
0 3328011 Jawa Tengah
RS Umum Daerah dr.
Soeselo Slawi
Kabupaten Tegal
Pemkab Tegal
46
1 3371014 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Tidar Pemkot Kota Magelang
46
2 3372015 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Dr.
Moewardi Surakarta Pemprop Kota Surakarta
46
3 3373042 Jawa Tengah
RS Paru Dr. Ario
Wirawan Kemkes Kota Salatiga
46
4 3374010 Jawa Tengah
RS Umum Pusat Dr.
Kariadi Kemkes Kota Semarang
46
5 3374342 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
KRMT Wongsonegoro Pemkot Kota Semarang
46
6 3376012 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Kardinah Pemkot Kota Tegal
46
7 3301014 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Cilacap Pemkab Cilacap
46
8 3302030 Jawa Tengah
RS Umum Tk. III
Wijayakusuma TNI Banyumas
46
9 3303016 Jawa Tengah
RS Umum Daerah dr.
R. Goeteng
Taroenadibrata
Pemkab Purbalingga
47
0 3304010 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Hj.
Anna Lasmanah
Banjarnegara
Pemkab Banjarnegara
47
1 3305011 Jawa Tengah
RS Umum Daerah dr.
Soedirman Kabupaten
Kebumen
Pemkab Kebumen
47
2 3306012 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Dr.
Tjitrowardojo
Purworejo
Pemkab Purworejo
47
3 3307013 Jawa Tengah
RS Umum Setjonegoro
Wonosobo Pemkab Wonosobo
265
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
47
4 3308014 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Muntilan Kab.
Magelang
Pemkab Magelang
47
5 3309015 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Pandan Arang Boyolali Pemkab Boyolali
47
6 3310026 Jawa Tengah
RS Jiwa Daerah Dr.
RM. Soedjarwadi Pemprop Klaten
47
7 3310384 Jawa Tengah RS Umum Islam Klaten Swasta Non Profit Klaten
47
8 3310421 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Bagas Waras Pemkab Klaten
47
9 3311016 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Ir.
Soekarno Kabupaten
Sukoharjo
Pemkab Sukoharjo
48
0 3311228 Jawa Tengah
RS Umum Universitas
Sebelas Maret Kementerian Lain Sukoharjo
48
1 3312010 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Dr.
Soediran Mangun
Sumarso Wonogi
Pemkab Wonogiri
48
2 3313011 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Karanganyar Pemkab Karanganyar
48
3 3314012 Jawa Tengah
RS Umum Daerah dr.
Soehadi Prijonegoro Pemkab Sragen
48
4 3315013 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Dr.
R.Soedjati
Soemodiardjo
Pemkab Grobogan
48
5 3316014 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Dr.
R. Soetijono Blora Pemkab Blora
48
6 3317015 Jawa Tengah
RS Umum Daerah dr.
R. Soetrasno Rembang Pemkab Rembang
48
7 3318016 Jawa Tengah
RS Umum Daerah RAA
Soewondo Pemkab Pati
48
8 3319032 Jawa Tengah
RS Umum Mardi
Rahayu Swasta Non Profit Kudus
48
9 3320010 Jawa Tengah
RS Umum Daerah R.
A. Kartini Pemkab Jepara
49
0 3320021 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Kelet Provinsi Jawa
Tengah
Pemprop Jepara
266
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
49
1 3321011 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Sunan Kalijaga Pemkab Demak
49
2 3322012 Jawa Tengah
RS Umum Daerah dr.
Gunawan
Mangunkusumo
Pemkab Semarang
49
3 3323013 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Djojonegoro
Temanggung
Pemkab Temanggung
49
4 3325015 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Kab.
Batang Pemkab Batang
49
5 3326038 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Kajen Kab. Pekalongan Pemkab Pekalongan
49
6 3326049 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Bendan Kota
Pekalongan
Pemkot Kota Pekalongan
49
7 3327010 Jawa Tengah
RS Umum Daerah Dr.
M. Ashari Pemalang Pemkab Pemalang
49
8 3329012 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Brebes Pemkab Brebes
49
9 3371025 Jawa Tengah
RS Umum Tk. II Dr.
Soedjono TNI Kota Magelang
50
0 3371040 Jawa Tengah
RS Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Kemkes Kota Magelang
50
1 3372026 Jawa Tengah RS Umum Dr. Oen Swasta Non Profit Kota Surakarta
50
2 3372030 Jawa Tengah
RS Umum Tk IV Slamet
Riyadi Surakarta TNI Kota Surakarta
50
3 3372052 Jawa Tengah
RS Jiwa Daerah
Surakarta Pemprop Kota Surakarta
50
4 3372096 Jawa Tengah
RS Umum PKU
Muhammadiyah
Surakarta
Swasta Non Profit Kota Surakarta
50
5 3372165 Jawa Tengah RS Umum Kasih Ibu Swasta Non Profit Kota Surakarta
50
6 3372234 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Kota Surakarta Pemkot Kota Surakarta
50
7 3373016 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Salatiga Pemkot Kota Salatiga
50
8 3373020 Jawa Tengah
RS Umum Tk. IV
04.07.03 dr. Asmir TNI Kota Salatiga
267
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
50
9 3374021 Jawa Tengah
RS Umum St. Elisabeth
Semarang Swasta Non Profit Kota Semarang
51
0 3374043 Jawa Tengah
RS Umum Telogorejo
Semarang Swasta Non Profit Kota Semarang
51
1 3374065 Jawa Tengah
RS Umum Tk.III Bhakti
Wira Tamtama Smg TNI Kota Semarang
51
2 3374076 Jawa Tengah
RS Umum Sultan
Agung Semarang Swasta Non Profit Kota Semarang
51
3 3374091 Jawa Tengah
RS Umum
Bhayangkara
Semarang
POLRI Kota Semarang
51
4 3374123 Jawa Tengah
RS Jiwa Daerah Dr.
Amino Gondohutomo Pemprop Kota Semarang
51
5 3374134 Jawa Tengah
RS Umum Daerah
Tugurejo Semarang Pemprop Kota Semarang
51
6 3374366 Jawa Tengah
RS Umum Columbia
Asia Semarang Swasta Kota Semarang
51
7 3374367 Jawa Tengah
RS Umum Nasional
Diponegoro Kementerian Lain Kota Semarang
51
8 3376082 Jawa Tengah
RS Umum Islam
Harapan Anda Swasta Non Profit Kota Tegal
51
9 3401015 DI Yogyakarta
RS Umum Daerah
Wates Pemkab Kulon Progo
52
0 3402016 DI Yogyakarta
RS Umum Daerah
Panembahan Senopati Pemkab Bantul
52
1 3404015 DI Yogyakarta RSUP Dr. Sardjito Kemkes Sleman
52
2 3471234 DI Yogyakarta
RS Umum Daerah
Kota Yogyakarta Pemkot Kota Yogyakarta
52
3 3401052 DI Yogyakarta
RS Umum Daerah Nyi
Ageng Serang Pemkab Kulon Progo
52
4 3402020 DI Yogyakarta
RS Umum Santa
Elisabeth Swasta Non Profit Bantul
52
5 3402031 DI Yogyakarta
RSU PKU
Muhammadiyah
Bantul
Swasta Non Profit Bantul
52
6 3403010 DI Yogyakarta
RS Umum Daerah
Wonosari Pemkab Gunung Kidul
52
7 3403023 DI Yogyakarta
RS Umum Panti
Rahayu Swasta Gunung Kidul
268
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
52
8 3404011 DI Yogyakarta
RS Umum Daerah
Sleman Pemkab Sleman
52
9 3404022 DI Yogyakarta RS Jiwa Grhasia Pemprop Sleman
53
0 3404056 DI Yogyakarta RS Jih Swasta Sleman
53
1 3404102 DI Yogyakarta RS Umum Panti Rini Swasta Non Profit Sleman
53
2 3404146 DI Yogyakarta RS Islam Yayasan PDHI Swasta Non Profit Sleman
53
3 3404157 DI Yogyakarta
RS Umum Sakina
Idaman Swasta Non Profit Sleman
53
4 3404168 DI Yogyakarta
RS Umum Daerah
Prambanan Pemkab Sleman
53
5 3404183 DI Yogyakarta
RS Umum PKU
Muhammadiyah
Gamping
Swasta Non Profit Sleman
53
6 3404184 DI Yogyakarta
RS Umum
Bhayangkara POLDA
DIY
POLRI Sleman
53
7 3404189 DI Yogyakarta RS UGM Swasta Sleman
53
8 3404193 DI Yogyakarta
RS Umum Hermina
Yogya Swasta Sleman
53
9 3471030 DI Yogyakarta
RS Tk. III 04.06.03 Dr.
Soetarto TNI Kota Yogyakarta
54
0 3471041 DI Yogyakarta
RS PKU
Muhammadiyah
Yogyakarta
Swasta Non Profit Kota Yogyakarta
54
1 3471052 DI Yogyakarta RS Umum Panti Rapih Swasta Non Profit Kota Yogyakarta
54
2 3471063 DI Yogyakarta
RS Bethesda
Yogyakarta Swasta Non Profit Kota Yogyakarta
54
3 3471074 DI Yogyakarta
RSPAU Dr. Suhardi
Harjolukito TNI Bantul
54
4 3471377 DI Yogyakarta
RS Pratama Kota
Yogyakarta Pemkot Kota Yogyakarta
54
5 3471380 DI Yogyakarta RS Siloam Yogyakarta Swasta Kota Yogyakarta
269
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
54
6 3504012 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Iskak Tulungagung Pemkab Tulungagung
54
7 3506014 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Kabupaten Kediri Pemkab Kediri
54
8 3509010 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Soebandi Pemkab Jember
54
9 3510010 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Blambangan Pemkab Banyuwangi
55
0 3515015 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Sidoarjo Pemkab Sidoarjo
55
1 3522014 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
R. Sosodoro
Djatikoesoemo
Pemkab Bojonegoro
55
2 3523015 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
R. Koesma Tuban Pemkab Tuban
55
3 3573011 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Saiful Anwar Pemprop Kota Malang
55
4 3577015 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Soedono Madiun Pemprop Kota Madiun
55
5 3578016 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Soetomo Pemprop Kota Surabaya
55
6 3578777 Jawa Timur
RS Universitas
Airlangga Kementerian Lain Kota Surabaya
55
7 3501016 Jawa Timur
RS Umum Daerah dr.
Darsono Pemkab Pacitan
55
8 3502010 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Harjono S. Kabupaten
Ponorogo
Pemkab Ponorogo
55
9 3502112 Jawa Timur
RS Umum Aisyiyah
Ponorogo Swasta Ponorogo
56
0 3502123 Jawa Timur
RS Umum Darmayu
Ponorogo Swasta Ponorogo
56
1 3502134 Jawa Timur
RS Umum
Muhammadiyah
Ponorogo
Swasta Ponorogo
56
2 3503011 Jawa Timur
RS Umum Daerah dr.
Soedomo Trenggalek Pemkab Trenggalek
56
3 3505013 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Ngudi Waluyo Wlingi Pemkab Blitar
270
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
56
4 3506025 Jawa Timur RS Toelongredjo Swasta Kediri
56
5 3506066 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Simpang Lima Gumul
Kediri
Pemkab Kediri
56
6 3507052 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Kanjuruhan Kepanjen
Kab. Malang
Pemkab Malang
56
7 3507096 Jawa Timur
RS Umum Wava
Husada Swasta Malang
56
8 3507104 Jawa Timur RS Prima Husada Swasta Malang
56
9 3507108 Jawa Timur
RS Umum Universitas
Muhammadiyah
Malang
Swasta Malang
57
0 3508016 Jawa Timur
RS Daerah Dr. Haryoto
Kabupaten Lumajang Pemkab Lumajang
57
1 3508055 Jawa Timur RS Djatiroto BUMN Lumajang
57
2 3508058 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Pasirian Kabupaten
Lumajang
Pemkab Lumajang
57
3 3509021 Jawa Timur
RS Perkebunan PTPN
X (Persero) Jember BUMN Jember
57
4 3509032 Jawa Timur
RS Tk. III Baladhika
Husada Jember TNI Jember
57
5 3509043 Jawa Timur RS Paru Jember Pemprop Jember
57
6 3509135 Jawa Timur RS Bina Sehat Jember Swasta Jember
57
7 3509136 Jawa Timur
RS Umum Citra
Husada Jember Swasta Jember
57
8 3510021 Jawa Timur
RS Umum Bhakti
Husada Swasta Banyuwangi
57
9 3510043 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Genteng Pemkab Banyuwangi
58
0 3510054 Jawa Timur RS Islam Fatimah Swasta Banyuwangi
58
1 3510103 Jawa Timur RS Al Huda Swasta Banyuwangi
271
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
58
2 3510106 Jawa Timur RS Graha Medika Swasta Banyuwangi
58
3 3511011 Jawa Timur
RS Umum dr.
H.Koesnadi
Bondowoso
Pemkab Bondowoso
58
4 3511012 Jawa Timur
RS Bhayangkara
Bondowoso POLRI Bondowoso
58
5 3512012 Jawa Timur
RS Umum Daerah dr.
Abdoer Rahem
Kabupaten Situbon
Pemkab Situbondo
58
6 3512034 Jawa Timur RS Elizabeth Swasta Situbondo
58
7 3513013 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Waluyo Jati Kraksaan Pemkab Probolinggo
58
8 3513067 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Tongas Pemkab Probolinggo
58
9 3514036 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Bangil Pemkab Pasuruan
59
0 3514058 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Grati Pemkab Pasuruan
59
1 3515026 Jawa Timur
RS Umum Siti
Khodijah
Muhammadiyah
Cabang Sepanjan
Swasta Sidoarjo
59
2 3515030 Jawa Timur
RS Umum Pusdik Polri
Porong POLRI Sidoarjo
59
3 3515106 Jawa Timur
RS Islam Siti Hajar
Sidoarjo Swasta Sidoarjo
59
4 3515121 Jawa Timur
RS Umum Anwar
Medika Swasta Non Profit Sidoarjo
59
5 3515122 Jawa Timur
RS Umum Mitra
Keluarga Waru Swasta Sidoarjo
59
6 3515126 Jawa Timur
RS Umum Al-Islam H.
M. Mawardi Swasta Non Profit Sidoarjo
59
7 3515129 Jawa Timur
RS Ibu dan Anak
Soerya Swasta Sidoarjo
59
8 3515131 Jawa Timur
RS Umum Citra
Medika Swasta Sidoarjo
59
9 3515132 Jawa Timur
RS Umum Rahman
Rahim Swasta Sidoarjo
272
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
60
0 3515138 Jawa Timur
RS Umum Aisyiyah Siti
Fatimah Swasta Non Profit Sidoarjo
60
1 3515140 Jawa Timur
RS Arafah Anwar
Medika Sukodono Swasta Sidoarjo
60
2 3516020 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Prof. Dr. Soekandar Pemkab Mojokerto
60
3 3517010 Jawa Timur
RS Umum Daerah Kab.
Jombang Pemkab Jombang
60
4 3517076 Jawa Timur
RS Umum Islam
Jombang Swasta Jombang
60
5 3517094 Jawa Timur
RS Umum Nadhlatul
Ulama Jombang Swasta Jombang
60
6 3518011 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Nganjuk Pemkab Nganjuk
60
7 3518022 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Kertosono Pemkab Nganjuk
60
8 3518045 Jawa Timur
RS Umum
Bhayangkara Tk. III
Nganjuk
POLRI Nganjuk
60
9 3519023 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Caruban Pemkab Madiun
61
0 3519024 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Dolopo Pemkab Madiun
61
1 3520012 Jawa Timur
RS Umum Daerah dr.
Sayidiman Magetan Pemkab Magetan
61
2 3520041 Jawa Timur
RS Angkatan Udara dr.
Efram Harsana TNI Magetan
61
3 3521013 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Soeroto Ngawi Pemkab Ngawi
61
4 3521014 Jawa Timur RS Umum Widodo Swasta Ngawi
61
5 3524016 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
Soegiri Lamongan Pemkab Lamongan
61
6 3524031 Jawa Timur
RS Umum
Muhammadiyah
Lamongan
Swasta Lamongan
61
7 3525010 Jawa Timur
RS Umum Daerah Ibnu
Sina Kab. Gresik Pemkab Gresik
61
8 3525021 Jawa Timur RS Semen Gresik Swasta Gresik
273
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
61
9 3525076 Jawa Timur RS Petrokimia Gresik Swasta Gresik
62
0 3525087 Jawa Timur RS Denisa Swasta Gresik
62
1 3525088 Jawa Timur
RS Muhammadiyah
Gresik Swasta Non Profit Gresik
62
2 3525089 Jawa Timur
RS Umum Mabarrot
MWC NU Swasta Gresik
62
3 3525090 Jawa Timur
RS Umum Wates
Husada Swasta Gresik
62
4 3525091 Jawa Timur
RS Umum Wali Songo
I Swasta Gresik
62
5 3525093 Jawa Timur RS Fathma Medika Swasta Gresik
62
6 3525095 Jawa Timur
RS Umum PKU
Muhammadiyah
Sekapuk
Swasta Gresik
62
7 3525096 Jawa Timur
RS Petrokimia Gresik
Driyorejo Swasta Gresik
62
8 3525097 Jawa Timur RS Surya Medika Swasta Gresik
62
9 3525098 Jawa Timur
RS Umum Islam
Cahaya Giri Gresik Swasta Gresik
63
0 3525101 Jawa Timur RS Umar Masud Pemkab Gresik
63
1 3525102 Jawa Timur
RS Umum
Randegansari Husada Swasta Gresik
63
2 3526011 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Syarifah Ambami Rato
Ebu
Pemkab Bangkalan
63
3 3527012 Jawa Timur
RS Umum Daerah Kab.
Sampang Pemkab Sampang
63
4 3528013 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
H. Slamet Martodirdjo
Pamekasan
Pemkab Pamekasan
63
5 3528027 Jawa Timur
RS Umum Mohammad
Noer Pamekasan Pemprop Pamekasan
63
6 3529014 Jawa Timur
RS Umum Daerah dr.
H. Moh. Anwar Pemkab Sumenep
274
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
63
7 3571016 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Gambiran Pemkot Kota Kediri
63
8 3571031 Jawa Timur
RS Umum
Bhayangkara Kediri POLRI Kota Kediri
63
9 3571122 Jawa Timur
RS Muhammadiyah
Ahmad Dahlan Swasta Non Profit Kota Kediri
64
0 3572010 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Mardi Waluyo Pemkot Kota Blitar
64
1 3573022 Jawa Timur RS Tk. II Dr. Soepraoen TNI Kota Malang
64
2 3573055 Jawa Timur
RS Umum Panti
Waluya Sawahan
Malang
Swasta Kota Malang
64
3 3573066 Jawa Timur
RS Umum Lavalette
Malang Swasta Kota Malang
64
4 3573215 Jawa Timur
RS Umum Islam
Aisyiyah Malang Swasta Kota Malang
64
5 3573226 Jawa Timur RS Islam Malang Swasta Kota Malang
64
6 3573246 Jawa Timur
RS Umum Hermina
Tangkubanprahu Swasta Kota Malang
64
7 3574012 Jawa Timur
RS Umum Daerah dr.
Mohamad Saleh Kota
Probolinggo
Pemkot Kota Probolinggo
64
8 3575013 Jawa Timur
RS Umum Daerah Dr.
R. Soedarsono Kota
Pasuruan
Pemkot Kota Pasuruan
64
9 3576014 Jawa Timur
RS Umum Dr. Wahidin
Sudiro Husodo Kota
Mojokerto
Pemkot Kota Mojokerto
65
0 3577074 Jawa Timur
RS Umum Islam Siti
Aisyah Swasta Kota Madiun
65
1 3578020 Jawa Timur RS dr. Ramelan TNI Kota Surabaya
65
2 3578042 Jawa Timur
RS Umum Katholik
Surabaya Swasta Non Profit Kota Surabaya
65
3 3578064 Jawa Timur RS Adi Husada Undaan Swasta Kota Surabaya
65
4 3578086 Jawa Timur
RS Primasatya Husada
Citra (PHC) Surabaya Swasta Kota Surabaya
275
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
65
5 3578111 Jawa Timur RS Islam Surabaya Swasta Kota Surabaya
65
6 3578122 Jawa Timur
RS Umum Tk. III
Brawijaya TNI Kota Surabaya
65
7 3578192 Jawa Timur RS Jiwa Menur Pemprop Kota Surabaya
65
8 3578213 Jawa Timur
RS Umum Daerah
Bhakti Dharma
Husada
Pemkot Kota Surabaya
65
9 3578224 Jawa Timur
RS Umum Islam
Surabaya Jemursari Swasta Kota Surabaya
66
0 3578322 Jawa Timur RS Paru Surabaya Pemprop Kota Surabaya
66
1 3578443 Jawa Timur
RS Umum Siloam
Hospitals Surabaya Swasta Kota Surabaya
66
2 3578523 Jawa Timur
RS Umum Haji
Surabaya Pemprop Kota Surabaya
66
3 3578556 Jawa Timur RS Premier Surabaya Swasta Kota Surabaya
66
4 3578560 Jawa Timur
RS Husada Utama
Surabaya Swasta Kota Surabaya
66
5 3578571 Jawa Timur
RS Umum Daerah dr.
Mohamad
Soewandhie
Pemkot Kota Surabaya
66
6 3578764 Jawa Timur
RS Bhayangkara TK II
HS. Samsoeri
Mertojoso
POLRI Kota Surabaya
66
7 3578772 Jawa Timur
RS Manyar Medical
Centre Swasta Kota Surabaya
66
8 3578778 Jawa Timur RS National Hospital Swasta Kota Surabaya
66
9 3578781 Jawa Timur
RS Umum Royal
Surabaya Swasta Kota Surabaya
67
0 3579030 Jawa Timur
RS Umum Karsa
Husada Kota Batu Pemprop Kota Batu
67
1
3578797
S Jawa Timur
RS Lapangan
Indrapura Pemprop Kota Surabaya
67
2 3603010 Banten
RS Umum Daerah
Kabupaten Tangerang Pemkab Kota Tangerang
276
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
67
3 3604013 Banten
RS Umum Daerah dr.
Drajat Prawiranegara Pemkab Serang
67
4 3603157 Banten
RS Umum Daerah
Balaraja Pemkab Tangerang
67
5 3603193 Banten
RS Siloam Hospitals
Kelapa Dua Swasta Tangerang
67
6 3673004 Banten
RS Umum Daerah
Banten Pemprop Kota Serang
67
7 5102010 Bali
RS Umum Daerah
Tabanan Pemkab Tabanan
67
8 5104012 Bali
RS Umum Daerah
Sanjiwani Gianyar Pemkab Gianyar
67
9 5108016 Bali
RS Umum Daerah Kab.
Buleleng Pemkab Buleleng
68
0 5171016 Bali RSUP Sanglah Kemkes Kota Denpasar
68
1 5101016 Bali
RS Umum Daerah
Negara Pemkab Jembrana
68
2 5103032 Bali RS Daerah Mangusada Pemkab Badung
68
3 5103040 Bali
RS Universitas
Udayana Kementerian Lain Badung
68
4 5105013 Bali
RS Umum Daerah
Klungkung Pemkab Klungkung
68
5 5106014 Bali
RS Umum Daerah
Kabupaten Bangli Pemkab Bangli
68
6 5107015 Bali
RS Umum Daerah
Karangasem Pemkab Karangasem
68
7 5108079 Bali RS Giri Emas Pemkab Buleleng
68
8 5171020 Bali
RS Umum Daerah
Wangaya Pemkot Kota Denpasar
68
9 5171220 Bali
RS Umum Daerah Bali
Mandara Provinsi Bali Pemprop Kota Denpasar
69
0 5203012
Nusa Tenggara
Barat
RS Umum Daerah Dr.
R. Soedjono Selong Pemkab Lombok Timur
69
1 5206015
Nusa Tenggara
Barat RS Umum Bima Pemkab Bima
69
2 5206027
Nusa Tenggara
Barat
RS H. L. Manambai
Abdulkadir Pemprop Sumbawa
277
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
69
3 5271010
Nusa Tenggara
Barat RS Umum Daerah NTB Pemprop Kota Mataram
69
4 5201010
Nusa Tenggara
Barat
RS Umum Daerah
Patut Patuh Patju Pemkab Lombok Barat
69
5 5201012
Nusa Tenggara
Barat
RS Umum Daerah
Awet Muda Narmada Pemkab Lombok Barat
69
6 5202011
Nusa Tenggara
Barat RS Umum Praya Pemkab Lombok Tengah
69
7 5204013
Nusa Tenggara
Barat
RS Umum Sumbawa
Besar Pemkab Sumbawa
69
8 5205014
Nusa Tenggara
Barat RS Umum Dompu Pemkab Dompu
69
9 5207002
Nusa Tenggara
Barat
RS Umum Daerah Asy-
Syifa Sumbawa Barat Pemkab Sumbawa Barat
70
0 5208002
Nusa Tenggara
Barat
RS Umum Kab.
Lombok Utara Pemkab Lombok Utara
70
1 5271021
Nusa Tenggara
Barat
RS Angkatan Darat
REM Wira Bhakti
Mataram
TNI Kota Mataram
70
2 5271032
Nusa Tenggara
Barat RS Islam Siti Hajar Swasta Non Profit Kota Mataram
70
3 5271065
Nusa Tenggara
Barat
RS Bhayangkara
Mataram POLRI Kota Mataram
70
4 5271087
Nusa Tenggara
Barat
RS Umum Daerah
Kota Mataram Pemkot Kota Mataram
70
5 5271100
Nusa Tenggara
Barat
Siloam Hospitals
Mataram Swasta Kota Mataram
70
6 5271101
Nusa Tenggara
Barat
RS Universitas
Mataram Swasta Kota Mataram
70
7 5272003
Nusa Tenggara
Barat RS Harapan Keluarga Swasta Kota Mataram
70
8 5310012
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Dr TC Hillers
Maumere Pemkab Sikka
70
9 5315003
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
Komodo Pemkab Manggarai Barat
71
0 5371011
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Prof. Dr. WZ
Johanes Pemprop Kota Kupang
71
1 5301033
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum
Waikabubak Pemkab Sumba Barat
278
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
71
2 5302023
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
Waingapu Pemkab Sumba Timur
71
3 5303013
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah S. K.
Lerik Pemkot Kota Kupang
71
4 5303022
Nusa Tenggara
Timur
RS Tk. IV Wirasakti
Kupang TNI Kupang
71
5 5303024
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
Rote Ndao Ba'a Pemkab Rote Ndao
71
6 5303028
Nusa Tenggara
Timur RS Siloam Kupang Swasta Kupang
71
7 5303033
Nusa Tenggara
Timur RS Bhayangkara POLRI Kupang
71
8 5304014
Nusa Tenggara
Timur RS Umum Soe Pemkab
Timor Tengah
Selatan
71
9 5305015
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
Kefamenanu Pemkab Timor Tengah Utara
72
0 5306016
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
MGR Gabriel Manek Pemkab Belu
72
1 5306042
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Penyangga
Perbatasan Betun Pemkab Malaka
72
2 5307010
Nusa Tenggara
Timur RS Daerah Kalabahi Pemkab Alor
72
3 5308045
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
Lewoleba Pemkab Lembata
72
4 5309012
Nusa Tenggara
Timur
RSUD dr. Hendrikus
Fernandez Larantuka Pemkab Flores Timur
72
5 5311013
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
Ende Pemkab Ende
72
6 5312014
Nusa Tenggara
Timur RS Umum Bajawa Pemkab Ngada
72
7 5313015
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah dr.
Ben Mboi Ruteng Pemkab Manggarai
72
8 5315002
Nusa Tenggara
Timur RS Siloam Labuan Bajo Swasta Manggarai Barat
72
9 5320002
Nusa Tenggara
Timur
RS Umum Daerah
Sabu Raijua Pemkab Sabu Raijua
73
0 6106016 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah Dr.
Agoesdjam Ketapang Pemkab Ketapang
279
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
73
1 6107010 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen
Sintang
Pemkab Sintang
73
2 6171011 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah Dr.
Soedarso Pontianak Pemprop Kota Pontianak
73
3 6172011 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah Dr.
Abdul Aziz
Singkawang
Pemkot Kota Singkawang
73
4 6101022 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah
Sambas Pemkab Sambas
73
5 6101033 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah
Pemangkat Pemkab Sambas
73
6 6102012 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah
Bengkayang Pemkab Bengkayang
73
7 6104014 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah Dr.
Rubini Mempawah Pemkab
Mempawah
(Pontianak)
73
8 6105015 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah M.
Th. Djaman Sanggau Pemkab Sanggau
73
9 6108011 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah dr.
A. Diponegoro
Putussibau
Pemkab Kapuas Hulu
74
0 6171022 Kalimantan Barat
RS Tk. II Kartika
Husada Kes.Dam XII
Tanjungpura
TNI Kubu Raya
74
1 6171067 Kalimantan Barat
RS Anton Soedjarwo
Pontianak POLRI Kota Pontianak
74
2 6171138 Kalimantan Barat
RS Umum Daerah
Sultan Syarif
Mohammad Alkadri
Pemkot Kota Pontianak
74
3 6171139 Kalimantan Barat
RS Universitas
Tanjungpura Kementerian Lain Kota Pontianak
74
4 6172124 Kalimantan Barat
RS Umum Harapan
Bersama Singkawang Swasta Kota Singkawang
74
5 6201012
Kalimantan
Tengah
RS Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pemkab Kotawaringin Barat
74
6 6202013
Kalimantan
Tengah
RS Umum Daerah Dr
Murjani Sampit Pemkab Kotawaringin Timur
74
7 6271012
Kalimantan
Tengah
RS Umum Daerah Dr.
Doris Sylvanus
Palangka Raya
Pemprop Kota Palangka Raya
280
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
74
8 6205011
Kalimantan
Tengah
RS Umum Daerah
Muara Teweh Pemkab Barito Utara
74
9 6301013
Kalimantan
Selatan
RS Umum Daerah H.
Boejasin Pelaihari Pemkab Tanah Laut
75
0 6371013
Kalimantan
Selatan
RS Umum Daerah Ulin
Banjarmasin Pemprop Kota Banjarmasin
75
1 6306011
Kalimantan
Selatan
RS Umum Daerah
Brigjed H. Hasan Basry
Kandangan
Pemkab Hulu Sungai Selatan
75
2 6371072
Kalimantan
Selatan
RS Umum Daerah Dr.
H. Moch. Ansari Saleh Pemprop Kota Banjarmasin
75
3 6371152
Kalimantan
Selatan
RS Bhayangkara Tk. III
Banjarmasin POLRI Kota Banjarmasin
75
4 6371156
Kalimantan
Selatan
RS Umum Daerah
Sultan Suriansyah
Banjarmasin
Pemkot Kota Banjarmasin
75
5 6372014
Kalimantan
Selatan
RS Umum Daerah
Idaman Banjarbaru Pemkot Kota Banjarbaru
75
6 6401014
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Panglima Sebaya Pemkab Paser
75
7 6403015
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit Pemkab Kutai Kartanegara
75
8 6471014
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah Dr.
Kanujoso Djatiwibowo Pemprop Kota Balikpapan
75
9 6472015
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Abdul Wahab
Sjahranie
Pemprop Kota Samarinda
76
0 6474032
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Taman Husada
Bontang
Pemkot Kota Bontang
76
1 6402041
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Harapan Insan
Sendawar
Pemkab Kutai Barat
76
2 6403052
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah Aji
Batara Agung Dewa
Sakti
Pemkab Kutai Kartanegara
76
3 6404032
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Kudungga Pemkab Kutai Timur
76
4 6405011
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah Dr.
Abdul Rivai Pemkab Berau
281
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
76
5 6409036
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Ratu Aji Putri Botung Pemkab
Penajam Paser
Utara
76
6 6471025
Kalimantan
Timur
RS Pertamina
Balikpapan BUMN Kota Balikpapan
76
7 6471036
Kalimantan
Timur
RS Tk. II Dr. R.
Hardjanto TNI Kota Balikpapan
76
8 6471079
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Beriman Pemkot Kota Balikpapan
76
9 6472063
Kalimantan
Timur
RS Jiwa Atma Husada
Mahakam Pemprop Kota Samarinda
77
0 6472118
Kalimantan
Timur
RS Umum Daerah
Inche Abdoel Moeis Pemkot Kota Samarinda
77
1 6474021
Kalimantan
Timur RS Pupuk Kaltim Swasta Kota Bontang
77
2 6404021 Kalimantan Utara
RS Umum Daerah
Tanjung Selor Pemkab Kota Balikpapan
77
3 6473016 Kalimantan Utara
RS Umum Daerah
Tarakan Pemprop Kota Tarakan
77
4 6406012 Kalimantan Utara
RS Umum Daerah
Kabupaten Malinau Pemkab Malinau
77
5 6408025 Kalimantan Utara
RS Umum Daerah
Kabupaten Nunukan Pemkab Nunukan
77
6 6571044 Kalimantan Utara
RS Umum Kota
Tarakan Pemkot Kota Tarakan
77
7 7102014 Sulawesi Utara
RS Umum Dr. Sam
Ratulangi Pemkab Minahasa
77
8 7109028 Sulawesi Utara RSU Ratatotok Buyat Kemkes Minahasa Tenggara
77
9 7171013 Sulawesi Utara
RSUP Prof. Dr. R. D.
Kandou Kemkes Kota Manado
78
0 7174035 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Kota Kotamobagu Pemkot Kota Kotamobagu
78
1 7101013 Sulawesi Utara
RS Umum Datoe
Binangkang Pemkab
Bolaang
Mongondow
78
2 7102120 Sulawesi Utara RS Umum Noongan Pemprop Minahasa
78
3 7103015 Sulawesi Utara
RS Umum Liun
Kendage Pemkab Kepulauan Sangihe
282
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
78
4 7103026 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Lapangan Sawang
Kab. Sitaro
Pemkab Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro
78
5 7104038 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Talaud Pemkab Kepulauan Talaud
78
6 7106018 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Maria Walanda
Maramis
Pemkab Minahasa Utara
78
7 7107003 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Bolaang Mongondow
Utara
Pemkab Bolaang
Mongondow Utara
78
8 7108037 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Tagulandang Pemkab
Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro
78
9 7110002 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Bolaang Mongondow
Selatan
Pemkab
Bolaang
Mongondow
Selatan
79
0 7171024 Sulawesi Utara
RS TK. II R. W.
Mongisidi TNI Kota Manado
79
1 7171061 Sulawesi Utara
RS Bhayangkara
Manado POLRI Kota Manado
79
2 7171099 Sulawesi Utara
RS Umum Siloam
Hospital Manado Swasta Kota Manado
79
3 7172036 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Bitung Pemprop Kota Bitung
79
4 7173002 Sulawesi Utara
RS Umum Daerah
Anugerah Pemkot Kota Tomohon
79
5 7202015 Sulawesi Tengah
RS Umum Daerah
Kabupaten Banggai Pemkab Banggai
79
6 7204021 Sulawesi Tengah
RS Umum Daerah
Kolonedale Pemkab Morowali Utara
79
7 7206012 Sulawesi Tengah
RS Umum Mokopido
Toli-Toli Pemkab Toli-Toli
79
8 7271014 Sulawesi Tengah
RS Umum Daerah
Undata Palu Pemprop Kota Palu
79
9 7271036 Sulawesi Tengah
RS Umum Anutapura
Palu Pemkot Kota Palu
80
0 7203016 Sulawesi Tengah
RS Umum Daerah
Morowali Pemkab Morowali
80
1 7204010 Sulawesi Tengah
RS Umum Daerah
Poso Pemkab Poso
283
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
80
2 7208011 Sulawesi Tengah
RS Umum Daerah
Anuntaloko Parigi Pemkab Parigi Moutong
80
3 7271051 Sulawesi Tengah
RS Umum Daerah
Madani Palu Pemprop Kota Palu
80
4 7271095 Sulawesi Tengah RS Budi Agung Palu Swasta Non Profit Kota Palu
80
5 7307014 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Kabupaten Sinjai Pemkab Sinjai
80
6 7318054 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Lakipadada Pemkab Tana Toraja
80
7 7371026 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Labuang Baji Pemprop Kota Makassar
80
8 7371030 Sulawesi Selatan RS Tk. II Pelamonia TNI Kota Makassar
80
9 7371314 Sulawesi Selatan
RS Dr. Tadjuddin
Chalid, MPH Kemkes Kota Makassar
81
0 7371325 Sulawesi Selatan
RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo Kemkes Kota Makassar
81
1 7372075 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Andi Makkasau
Parepare
Pemkot Kota Pare-pare
81
2 7301015 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah KH.
Hayyung Kepulauan
Selayar
Pemkab Kepulauan Selayar
81
3 7302016 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah H.A.
Sulthan Daeng Radja Pemkab Bulukumba
81
4 7303010 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Prof. Dr. H. Anwar
Makkatutu
Pemkab Bantaeng
81
5 7304011 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Lanto Daeng
Pasewang
Pemkab Jeneponto
81
6 7305012 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah H.
Padjonga Dg. Ngalle
Takalar
Pemkab Takalar
81
7 7306046 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Syehk Yusuf Gowa Pemkab Gowa
81
8 7308026 Sulawesi Selatan
RS Tk. IV DR. M. Yasin
Bone TNI Bone
284
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
81
9 7308041 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Tenriawaru Bone Pemkab Bone
82
0 7309016 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Salewangang Maros Pemkab Maros
82
1 7309044 Sulawesi Selatan
RS AU dr. Dody
Sardjoto TNI Maros
82
2 7310016 Sulawesi Selatan
RS Umum Batara
Siang Pemkab
Pangkajene
Kepulauan
82
3 7311010 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Barru Pemkab Barru
82
4 7312011 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Latemmamala
Soppeng
Pemkab Soppeng
82
5 7313012 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Lamaddukkelleng
Kabupaten Wajo
Pemkab Wajo
82
6 7313023 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Siwa Pemkab Wajo
82
7 7314013 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Nene Mallomo Pemkab Sidenreng Rappang
82
8 7314024 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Arifin Numang Pemkab Sidenreng Rappang
82
9 7315014 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Lasinrang Pinrang Pemkab Pinrang
83
0 7316015 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Massenrempulu
Enrekang
Pemkab Enrekang
83
1 7317053 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Andi Djemma
Masamba
Pemkab Luwu Utara
83
2 7317075 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Batara Guru Pemkab Luwu
83
3 7325016 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah I
Lagaligo Pemkab Luwu Timur
83
4 7371014 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Sayang Rakyat Pemprop Kota Makassar
83
5 7371041 Sulawesi Selatan
RS Kepolisian
Bhayangkara POLRI Kota Makassar
83
6 7371052 Sulawesi Selatan RS Akademis Jaury Swasta Non Profit Kota Makassar
285
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
83
7 7371063 Sulawesi Selatan RS Stella Maris Swasta Non Profit Kota Makassar
83
8 7371074 Sulawesi Selatan
RS AL Jala Ammari
Makassar TNI Kota Makassar
83
9 7371096 Sulawesi Selatan
RS Khusus Daerah
Dadi Pemprop Kota Makassar
84
0 7371234 Sulawesi Selatan
RS Khusus Daerah Ibu
dan Anak Pertiwi Pemprop Kota Makassar
84
1 7371256 Sulawesi Selatan
RS Khusus Daerah Ibu
dan Anak Siti Fatimah Pemprop Kota Makassar
84
2 7371293 Sulawesi Selatan RS Islam Faisal Swasta Non Profit Kota Makassar
84
3 7371340 Sulawesi Selatan RS Ibnu Sina Makassar Swasta Non Profit Kota Makassar
84
4 7371362 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah Haji
Makassar Pemprop Kota Makassar
84
5 7371395 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Daya Kota Makassar Pemkot Kota Makassar
84
6 7371399 Sulawesi Selatan
RS Awal Bros
Makassar Swasta Kota Makassar
84
7 7371402 Sulawesi Selatan RS Siloam Makassar Swasta Kota Makassar
84
8 7371408 Sulawesi Selatan
RS Universitas
Hasanuddin Kementerian Lain Kota Makassar
84
9 7372031 Sulawesi Selatan
RS Tk. IV 07.07.03 Dr.
Sumantri TNI Kota Pare-pare
85
0 7373016 Sulawesi Selatan
RS Umum Daerah
Sawerigading Pemkot Kota Palopo
85
1 7471011
Sulawesi
Tenggara
RS Bahteramas
Provinsi Sultra Pemprop Kota Kendari
85
2 7402010
Sulawesi
Tenggara
RS Umum Daerah
Raha Pemkab Muna
85
3 7403022
Sulawesi
Tenggara
RS Umum Daerah
Konawe Pemkab Konawe
85
4 7403114
Sulawesi
Tenggara
RS Umum Daerah
Konawe Selatan Pemkab Konawe Selatan
85
5 7404012
Sulawesi
Tenggara
RS Benyamin Guluh
Kolaka Pemkab Kolaka
85
6 7471092
Sulawesi
Tenggara
RS Umum Daerah
Kota Kendari Pemkot Kota Kendari
286
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
85
7 7472016
Sulawesi
Tenggara
RS Umum Daerah
Kota Bau Bau Pemkot Kota Bau-Bau
85
8 7571010 Gorontalo
RS Umum Daerah Prof
Dr. H. Aloei Saboe Pemkot Kota Gorontalo
85
9 7502034 Gorontalo
RS Umum Daerah dr.
Hasri Ainun Habibie Pemprop Gorontalo
86
0 7604023 Sulawesi Barat
RS Umum Daerah
Provinsi Sulawesi
Barat
Pemprop Mamuju
86
1 7602044 Sulawesi Barat
RS Umum Daerah
Polewali Pemkab Polewali Mandar
86
2 8101063 Maluku
RS Umum Daerah Dr.
P. P. Magretti
Saumlaki
Pemkab
Maluku Tenggara
Barat (Kepulauan
Tanimbar)
86
3 8171015 Maluku
RS Umum Dr. M.
Haulussy Ambon Pemprop Kota Ambon
86
4 8171123 Maluku
RS Umum Pusat Dr. J.
Leimena Kemkes Kota Ambon
86
5 8101015 Maluku
RS Umum Karel
Sadsuitubun Pemkab Maluku Tenggara
86
6 8103016 Maluku RS Umum Saparua Pemkab Maluku Tengah
86
7 8103020 Maluku RSUD Kab. Buru Pemkab Buru
86
8 8103042 Maluku RS Umum Masohi Pemkab Maluku Tengah
86
9 8103053 Maluku
RS Umum Daerah dr.
Ishak Umarella Pemprop Maluku Tengah
87
0 8105019 Maluku
RS Umum Daerah
Cendrawasih Dobo Pemkab Kepulauan Aru
87
1 8106010 Maluku RS Umum Piru Pemkab Seram Bagian Barat
87
2 8107021 Maluku RS Umum Daerah Bula Pemkab Seram Bagian Timur
87
3 8108002 Maluku
RS Umum Daerah
Tiakur Pemkab Maluku Barat Daya
87
4 8109018 Maluku
RS Umum Daerah
Namrole Pemkab Buru Selatan
87
5 8171026 Maluku
RS Tk. II Prof. dr. J. A.
Latumeten TNI Kota Ambon
287
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
87
6 8171030 Maluku RS AL Ambon TNI Kota Ambon
87
7 8171085 Maluku
RS Sumber Hidup
GPM Swasta Non Profit Kota Ambon
87
8 8171121 Maluku
RS Bhayangkara
Ambon POLRI Kota Ambon
87
9 8172002 Maluku
RS Umum Daerah
Maren Kota Tual Pemkot Kota Tual
88
0 8271016 Maluku Utara
RS Umum Daerah Dr.
H. Chasan Boesoirie
Ternate
Pemprop Kota Ternate
88
1 8201010 Maluku Utara
RS Umum Daerah
Tobelo Pemkab Halmahera Utara
88
2 8201021 Maluku Utara
RS Umum Daerah
Jailolo Pemkab Halmahera Barat
88
3 8202043 Maluku Utara
RS Umum Daerah
Kota Tidore Kepulauan Pemkot
Kota Tidore
Kepulauan
88
4 8203020 Maluku Utara
RS Umum Daerah
Sanana Pemkab Kepulauan Sula
88
5 8204010 Maluku Utara
RS Umum Daerah
Labuha Pemkab Halmahera Selatan
88
6 8205032 Maluku Utara
RS Umum Daerah Kab.
Pulau Morotai Pemkab Pulau Morotai
88
7 9102011 Papua Barat
RS Umum Daerah
Manokwari Pemkab Manokwari
88
8 9171010 Papua Barat
RS Umum Daerah
Kabupaten Sorong Pemkab Sorong
88
9 9101010 Papua Barat
RS Umum Daerah
Fakfak Pemkab Fakfak
89
0 9102033 Papua Barat
RS AL dr. Azhar Zahir
Manokwari TNI Manokwari
89
1 9102034 Papua Barat
RS Umum Daerah
Kaimana Pemkab Kaimana
89
2 9103035 Papua Barat
RS Umum Daerah
Kabupaten Teluk
Wondama
Pemkab Teluk Wondama
89
3 9104002 Papua Barat
RS Umum Daerah
Teluk Bintuni Pemkab Teluk Bintuni
89
4 9105005 Papua Barat
RS Bhayangkara
Lodewijk Mandatjan POLRI Manokwari
288
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
89
5 9106013 Papua Barat
RS Umum Daerah
Scholoo Keyen Pemkab Sorong Selatan
89
6 9108002 Papua Barat
RS Umum Daerah Raja
Ampat Pemkab Raja Ampat
89
7 9171032 Papua Barat
RS Umum Daerah Sele
Be Solu Pemkot Kota Sorong
89
8 9171047 Papua Barat
RS Angkatan Laut dr.
R. Oetojo TNI Kota Sorong
89
9 9271034 Papua Barat RS TK IV dr. Aryoko TNI Kota Sorong
90
0 9201012 Papua RS Umum Merauke Pemkab Merauke
90
1 9202012 Papua RS Umum Nabire Pemkab Nabire
90
2 9271012 Papua RS Umum Jayapura Pemprop Kota Jayapura
90
3 9202013 Papua RS Umum Wamena Pemkab Jayawijaya
90
4 9202023 Papua
RS Umum Daerah
Paniai Pemkab Paniai
90
5 9203015 Papua
RS TNI Angkatan Laut
dr. Soedibjo Sardadi TNI Kota Jayapura
90
6 9203016 Papua
RS TNI Angkatan Darat
Marthen Indey
Jayapura
TNI Kota Jayapura
90
7 9205015 Papua RS Umum Biak Pemkab Biak Numfor
90
8 9212011 Papua
RS Umum Daerah
Kabupaten Mimika Pemkab Mimika
90
9 9214012 Papua
RS Umum Daerah
Kabupaten Mappi Pemkab Mappi
91
0 9271023 Papua RS Umum Abepura Pemprop Kota Jayapura
91
1 9271045 Papua RS Jiwa Abepura Pemprop Kota Jayapura
91
2 9271056 Papua RS Dian Harapan Swasta Non Profit Kota Jayapura
91
3 9271067 Papua
RS Bhayangkara
Jayapura POLRI Kota Jayapura
289
NO Kode RS PROVINSI RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KAB/KOTA
91
4 9271078 Papua
RS Umum Daerah
Yowari Sentani Pemkab Jayapura
91
5 9271079 Papua RS Provita Jayapura Swasta Kota Jayapura
91
6 belum
ada di rs
online
Papua Barat RS Tk IV 18.07.02
J.A Dimara TNI Manokwari
91
7 Jawa Timur
Rumkital dr.
Soekantyo Jahya
(info dinkes ini klinik
utama)
TNI Kabupaten Sidoarjo
290
Lampiran 2
TENAGA MEDIS
No. Nama Provinsi Jumlah
Unit
Dokter
Umum
Dokter
Gigi
Dokter
Spesialis
Dokter
Sub
Spesialis
Dokter
Gigi
Spesialis
& Dokter
Gigi Sub
Spesialis
Jumlah
(Per
Provinsi)
1 ACEH 466 1885 404 750 54 21 3114
2 SUMATERA UTARA 880 3685 824 1844 47 64 6464
3 SUMATERA BARAT 455 1690 474 916 15 21 3116
4 RIAU 431 1802 477 794 21 26 3120
5 JAMBI 614 1117 237 393 4 18 1769
6 SUMATERA SELATAN 494 1555 302 874 90 36 2857
7 BENGKULU 402 580 134 203 2 8 927
8 LAMPUNG 613 1692 210 666 9 18 2595
9
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG 305 532 99 206 1 17 855
10 KEPULAUAN RIAU 192 797 167 381 6 25 1376
11 DKI JAKARTA 4262 7923 2084 5881 388 756 17032
12 JAWA BARAT 5352 9047 1856 5316 99 387 16705
13 JAWA TENGAH 4821 7632 1571 4151 56 215 13625
291
No. Nama Provinsi Jumlah
Unit
Dokter
Umum
Dokter
Gigi
Dokter
Spesialis
Dokter
Sub
Spesialis
Dokter
Gigi
Spesialis
& Dokter
Gigi Sub
Spesialis
Jumlah
(Per
Provinsi)
14 DI YOGYAKARTA 790 1896 480 1068 16 188 3648
15 JAWA TIMUR 5625 7413 2110 5292 37 387 15239
16 BANTEN 720 2726 661 1526 39 85 5037
17 BALI 580 2075 585 1492 18 55 4225
18 NUSA TENGGARA BARAT 323 992 163 404 1 15 1575
19 NUSA TENGGARA TIMUR 496 833 168 230 0 3 1234
20 KALIMANTAN BARAT 379 901 159 332 1 14 1407
21 KALIMANTAN TENGAH 275 684 121 285 0 11 1101
22 KALIMANTAN SELATAN 396 959 259 545 6 30 1799
23 KALIMANTAN TIMUR 314 1217 279 683 5 49 2233
24 KALIMANTAN UTARA 115 293 55 125 2 7 482
25 SULAWESI UTARA 292 1529 147 510 6 11 2203
26 SULAWESI TENGAH 287 705 154 283 4 7 1153
27 SULAWESI SELATAN 1056 1850 717 1375 20 88 4050
28 SULAWESI TENGGARA 357 623 203 214 4 9 1053
29 GORONTALO 158 352 66 134 0 3 555
292
No. Nama Provinsi Jumlah
Unit
Dokter
Umum
Dokter
Gigi
Dokter
Spesialis
Dokter
Sub
Spesialis
Dokter
Gigi
Spesialis
& Dokter
Gigi Sub
Spesialis
Jumlah
(Per
Provinsi)
30 SULAWESI BARAT 164 279 96 98 0 8 481
31 MALUKU 292 520 65 129 3 7 724
32 MALUKU UTARA 189 350 53 86 1 4 494
33 PAPUA BARAT 227 334 48 92 1 0 475
34 PAPUA 495 679 88 195 0 6 968
32817 67147 15516 37473 956 2599 123691
293
Lampiran 3
DAFTAR TENAGA KESEHATAN
No
.
Nam
a
Pro
vinsi
Jum
lah U
nit
Med
is
Psiko
logi
Klin
is
Kep
erawatan
Keb
idan
an
Kefarm
asian
Keseh
atan
Masyarakat
Keseh
atan
Lingku
ngan
Gizi
Keterap
ian
Fisik
Ketekn
isian
Med
is
Teknik
Bio
med
ika
Tenaga
Keseh
atan
Tradisio
nal
Tenaga
Pen
un
jang
Keseh
atan
Jum
lah (P
er
Pro
vinsi)
1 ACEH 466 3114 59 16520 18336 2043 2810 1240 1017 373 1189 1627 1 10987 59316
2 SUMATERA UTARA 880 6464 21 21776 23111 2747 2484 792 1270 322 1083 2112 2 12863 75047
3 SUMATERA BARAT 455 3116 18 10028 7143 1745 818 563 941 213 1390 1501 1 8282 35759
4 RIAU 431 3120 17 9554 7251 1560 902 338 591 215 627 1187 1 8595 33958
5 JAMBI 614 1769 8 7815 6471 1174 751 468 442 144 533 934 0 5718 26227
6 SUMATERA SELATAN 494 2857 37 14750 13492 2108 1652 760 831 267 1052 1585 0 11262 50653
7 BENGKULU 402 927 7 4772 4210 737 948 279 467 48 218 616 1 3249 16479
8 LAMPUNG 613 2595 8 10838 9936 1236 821 607 625 137 603 1296 16 10340 39058
9 KEP BABEL 305 855 7 3546 1515 718 297 161 236 77 321 482 0 4007 12222
10 KEPULAUAN RIAU 192 1376 9 4342 2182 629 278 288 220 74 252 510 0 4446 14606
11 DKI JAKARTA 4262 17032 83 33278 6629 7568 377 638 1364 1133 2793 5272 140 37266 113573
12 JAWA BARAT 5352 16705 60 55634 26127 10937 2548 1560 2790 1250 4293 6881 11 50551 179347
13 JAWA TENGAH 4821 13625 128 53710 26312 11466 2270 1846 2937 1540 4822 6964 11 52760 178391
14 DI YOGYAKARTA 790 3648 75 9458 2354 2568 340 381 649 371 1219 1480 1 10247 32791
15 JAWA TIMUR 5625 15239 118 58218 26751 10200 1964 1667 3405 1054 3736 6643 75 54431 183501
294
No
.
Nam
a
Pro
vinsi
Jum
lah U
nit
Med
is
Psiko
logi
Klin
is
Kep
erawatan
Keb
idan
an
Kefarm
asian
Keseh
atan
Masyarakat
Keseh
atan
Lingku
ngan
Gizi
Keterap
ian
Fisik
Ketekn
isian
Med
is
Teknik
Bio
med
ika
Tenaga
Keseh
atan
Tradisio
nal
Tenaga
Pen
un
jang
Keseh
atan
Jum
lah (P
er
Pro
vinsi)
16 BANTEN 720 5037 17 13681 6857 2472 607 366 566 376 735 1576 0 12508 44798
17 BALI 580 4225 23 10908 5387 1542 404 510 670 163 657 1382 6 12771 38648
18
NUSA TENGGARA
BARAT 323 1575 13 9388 5836 1119 601 571 768 156 751 1231 0 7533 29542
19
NUSA TENGGARA
TIMUR 496 1234 6 10111 7599 1149 1142 882 990 124 1011 1156 1 5747 31152
20 KALIMANTAN BARAT 379 1407 19 9019 5113 977 615 558 657 93 793 952 1 5794 25998
21
KALIMANTAN
TENGAH 275 1101 10 6806 3963 807 472 249 493 67 410 740 0 4780 19898
22
KALIMANTAN
SELATAN 396 1799 28 8337 4966 1423 607 574 906 115 850 1263 0 8209 29077
23
KALIMANTAN
TIMUR 314 2233 7 8752 3787 1420 549 354 375 159 342 1064 0 9051 28093
24
KALIMANTAN
UTARA 115 482 4 2310 1089 417 241 116 130 24 121 256 0 2428 7618
25 SULAWESI UTARA 292 2203 9 7739 2463 846 669 529 585 121 398 417 0 4417 20396
26 SULAWESI TENGAH 287 1153 24 7908 5859 1168 1813 637 502 77 282 587 0 4822 24832
27 SULAWESI SELATAN 1056 4050 11 19566 12276 2911 2646 1149 1415 346 1346 2143 1 9388 57248
295
No
.
Nam
a
Pro
vinsi
Jum
lah U
nit
Med
is
Psiko
logi
Klin
is
Kep
erawatan
Keb
idan
an
Kefarm
asian
Keseh
atan
Masyarakat
Keseh
atan
Lingku
ngan
Gizi
Keterap
ian
Fisik
Ketekn
isian
Med
is
Teknik
Bio
med
ika
Tenaga
Keseh
atan
Tradisio
nal
Tenaga
Pen
un
jang
Keseh
atan
Jum
lah (P
er
Pro
vinsi)
28
SULAWESI
TENGGARA 357 1053 8 7145 5384 1126 1825 535 839 92 432 698 0 3392 22529
29 GORONTALO 158 555 0 2590 1662 379 644 214 435 22 102 218 0 2470 9291
30 SULAWESI BARAT 164 481 0 3176 2982 420 493 192 257 38 123 245 0 1795 10202
31 MALUKU 292 724 8 5618 2343 413 691 541 612 35 108 414 0 2285 13792
32 MALUKU UTARA 189 494 1 2670 2465 391 828 193 340 30 82 367 2 1400 9263
33 PAPUA BARAT 227 475 4 3453 1593 343 315 131 206 23 82 292 0 1803 8720
34 PAPUA 495 968 3 6851 3023 733 702 409 460 39 157 793 68 4310 18516
346
Lampiran 4
LABORATORIUM PEMERIKSA
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
1 C.00 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2 C.01
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Jakarta
3 C.02
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Surabaya
4 C.03 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
5 C.04 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
6 C.05 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
7 C.06 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
8 C.07 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua
9 C.08
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Daerah Istimewa Yogyakarta
10 C.09 Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta
11 C.10 Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
12 C.11
Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia
13 C.12 Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga
14 C.13
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir
Penyakit Salatiga
15 C.14 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
16 C.15 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram
17 C.16 Rumah Sakit Universitas Udayana Denpasar
18 C.17 Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
19 C.18 Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou
347
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
20 Manado
21 C.19 Rumah Sakit Universitas Hasanudin Makasar
22 C.20 Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudiro Husodo Makasar
23 C.21 Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak
24 C.22 Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang
25 C.23 Rumah Sakit Universitas Airlangga
26 C.24 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
27 C.25 Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta
28 C.26 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta
29 C.27 Rumah Sakit Universitas Diponegoro Semarang
30 C.28 RSUP dr. Kariadi Semarang
31 C.29 RS Universitas Padjadjaran Bandung
32 C.30 Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung
33 C.31 Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo
34 C.32 Rumah Sakit Universitas Indonesia
35 C.33 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang
36 C.34 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang
37 C.35 Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau
38 C.36 Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi
39 C.37 Rumah Sakit Universitas Andalas, Padang
40 C.38 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin, Palembang
41 C.39 Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
42 C.40 Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan
43 C.41 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta
44 C.42 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram
348
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
45 C.43
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Batam
46 C.44 Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
47 C.19 Rumah Sakit Universitas Hasanudin Makasar
48 C.20 Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudiro Husodo Makasar
49 C.21 Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak
50 C.22 Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang
51 C.23 Rumah Sakit Universitas Airlangga
52 C.24 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
53 C.25 Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta
54 C.26 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta
55 C.27 Rumah Sakit Universitas Diponegoro Semarang
56 C.28 RSUP dr. Kariadi Semarang
57 C.29 RS Universitas Padjadjaran Bandung
58 C.30 Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung
59 C.31 Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo
60 C.32 Rumah Sakit Universitas Indonesia
61 C.33 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang
62 C.34 Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang
63 C.35 Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau
64 C.36 Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi
65 C.37 Rumah Sakit Universitas Andalas, Padang
66 C.38 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin, Palembang
67 C.39 Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
68 C.40 Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan
349
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
69 C.41 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta
70 C.42 Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram
71 C.43
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Batam
72 C.44
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
73 Pengendalian Penyakit Manado
74 C.45 Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
75 C.46 Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat
76 C.47
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Banjarbaru
77 C.48 Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ambon
78 C.49 Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Surakarta
79 C.50 Institut Pertanian Bogor
80 C.51 Rumah Sakit Medistra, Jakarta
81 C.52 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta
82 C.53 Laboratorium Klinik Kimia Farma, Jakarta
83 C.54 Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo
84 C.55
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Makasar
85 C.56 Rumah Sakit Siloam Lippo Village
86 C.57
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
87 C.58 Kalbe Farma
88 C.59 Balai Laboratorium Kesehatan Lampung
89 C.60 Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi
90 C.61 Laboratorium Kesehatan Daerah Banten
350
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
91 C.62 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
92 C.63 Rumah Sakit Bunda, Jakarta
93 C.64 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang
94 C.65 Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta
95 C.66 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta
96 C.67 Laboratorium Sentral Universitas Padjajaran
97 C.68 Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
98 C.69 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Johannes, Kupang
99 C.70 Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
100 C.71 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi
101 C.72 Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua
102 C.73 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
103 C.74 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, Kalimantan Tengah
104 C.75 Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso
105 C.76 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
106 C.77 Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman
107 C.78 Balai Besar Veteriner Wates
108 C.79 Balai Veteriner Bukittinggi
109 C.80 Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur
110 C.81 Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor
111 C.82
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur
112 C.83 Laboratorium Prodia
113 C.84 Rumah Sakit Pertamina Balikpapan
114 C.85 Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni
351
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
115 C.86 Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, Samarinda
116 C.87 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta
117 C.88 Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta
118 C.89 Laboratorium Kesehatan Kota Bandung
119 C.90 Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
120 C.91 Balai Besar Veteriner Maros
121 C.92 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makasar
122 C.93 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
123 C.94
Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah
124 C.95
Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
Cirebon
125 C.96
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran
126 Universitas Sumatera Utara
127 C.97 Rumah Sakit Murni Teguh, Medan
128 C.98 Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta
129 C.99 Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon
130 C.100 Rumah Sakit Krakatau Medika, Cilegon
131 C.101 Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC), Surabaya
132 C.102 Rumah Sakit Lavalette, Malang
133 C.103 Rumah Sakit Premier Surabaya
134 C.104 Rumah Sakit Paru Karawang
135 C.105 Laboratorium Kesehatan Daerah Soppeng Sulawesi Selatan
136 C.106 Rumah Sakit Umum Daerah Waled, Cirebon
137 C.107 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta
352
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
138 C.108 Klinik Kuala Kencana PT. Freeport
139 C.109 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
140 C.110 Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
141 C.111 Laboratorium Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet
142 C.112 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo
143 C.113 Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan
144 C.114 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Kabupaten Tulungagung
145 C.115 Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo
146 C.116 Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito
147 C.117 Genelab
148 C.118 Laboratorium Klinik Medika Plaza
149 C.119 Rumah Sakit Pelni
150 C.120 Politeknik Kesehatan Bandung
151 C.121 Laboratorium Klinik Tirta Berau
152 C.122 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok
153 C.123 Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang
154 C.124 Rumah Sakit Mayapada
155 C.125 Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu
156 C.126 Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
157 C.127 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
158 C.128 Balai Veteriner Subang
159 C.129 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu
160 C.130 Rumah Sakit Tk. II Putri Hijau Medan
161 C.131 Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan (Pelindo I)
162 C.132 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado
353
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
163 C.133 Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju
164 C.134 Balai Labkes Provinsi Jawa Tengah
165 C.135 Laboratorium Rumah Sakit Puri Indah Pondok Indah
166 C.136 Laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading
167 C.137 Laboratorium Rumah Sakit Husada
168 C.138 Laboratorium Rumah Sakit Hermina Kemayoran
169 C.139
Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Atmajaya
170 C.140 Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi, Solo
171 C.141 Laboratorium Rumah Sakit Jember Klinik
172 C.142 Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya
173 C.143 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo
174 C.144 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan
175 C.145 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
176 C.146 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik
177 C.147 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kediri
178 C.148 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi Bondowoso
179 C.149 Laboratorium Rumah Sakit Umum dr. Soebandi, Jember
180 C.150
Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu,
Bangkalan
181 C.151 Laboratorium Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo
182 C. 152 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang
183 C. 153 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mimika
184 C. 154 Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Sorong
185 C. 155
Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah
Grogot, Kalimantan Timur
354
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
186 C. 156 Laboratorium Rumah Sakit dr. H Moch Ansari Saleh, Banjarmasin
187 C.157 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi
188 C. 158 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Lampung
189 C. 159 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah
190 C. 160 Laboratorium Balai Veteriner Lampung
191 C.161
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
Provinsi Bali
192 C.162
Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Rumah Sakit Umum Daerah Bali
Mandara
193 C.163 Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa
194 C.149 Laboratorium Rumah Sakit Umum dr. Soebandi, Jember
195 C.150
Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu,
Bangkalan
196 C.151 Laboratorium Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo
197 C. 152 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang
198 C. 153 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mimika
199 C. 154 Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Sorong
200 C. 155
Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah
Grogot, Kalimantan Timur
201 C. 156 Laboratorium Rumah Sakit dr. H Moch Ansari Saleh, Banjarmasin
202 C.157 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi
203 C. 158 Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Lampung
204 C. 159 Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah
205 C. 160 Laboratorium Balai Veteriner Lampung
206 C.161
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
Provinsi Bali
355
NO
KODE
LAB NAMA LABORATORIUM
207 C.162
Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Rumah Sakit Umum Daerah Bali
Mandara
208 C.163 Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa
356