RENCANA KINERJA TAHUNANBAB I
kinerjamenjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan
dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang
mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi
organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam
melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota
organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada
perencanaan kinerjayang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau
tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai
kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian
tujuan dan sasaranorganisasi secara lebih cepat.
Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja)
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalamrencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
melaluiberbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dankegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring
dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi instansiuntuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut
kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan
indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari
capaian indikator kinerja.
Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai unsur pendukung
pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 dengan mengacu
pada Renstra Kementerian KesehatanTahun 2015 - 2019.
1.2. TUJUAN
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2018
yaitu sebagai bahan acuan bagi perencana dan pelaksana Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, baik di Pusat
maupun Daerah dalam melaksanakan urusan wajib sebagaimana
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan.
Pembangunan Nasional
b. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015– 2019.
Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Tema
RKP Tahun 2018 adalah Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk
| Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 3
Pertumbuhan dan Pemerataan” dengan Arah Kebijakan Pembangunan
Kesehatan adalah:
a. akselerasi pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk
mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan
kesehatan; dan
stunting terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan
(1000 HPK) melalui intervensi spesifik, sensitif, dan lintas
pemangku kepentingan yang terintegrasi dengan didukung bukti.
2. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui:
a. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
terutama HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit tropis
terabaikan/neglected tropical diseases; dan
pemerataan imunisasi dasar lengkap.
“Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, melalui:
a. penguatan intervensi lintas sektor baik di tingkat pusat maupun
daerah dengan focus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup
sehat dan konsumsi pangan sehat; dan
b. peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
untuk meningkatkan pemahaman dan berperilaku hidup sehat,
dengan fokus pada kampanye hidup sehat.
4. Meningkatkan perluasan akses, kepesertaan, dan pengelolaan sistem
pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas termasuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan
swasta.
perbatasan.
sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan
obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.
1.5. PROGRAM PRIORITAS
prioritas, mencakup:
2. pencegahan dan pengendalian penyakit,
3. penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.
| Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 5
1.6. KEGIATAN PRIORITAS
dan Anak
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu:
1. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan
3. perbaikan kualitas gizi ibu dan anak.
2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
1. pencegahan dan pengendalian penyakit menular
2. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
3. surveilans, imunisasi, dan karantina kesehatan.
| Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 6
3. Kegiatan Prioritas pada Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat.
Sehat”, tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,
yaitu:
| Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 7
1.7. KEGIATAN PROMKES
2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya
promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan
edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya
promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan,
potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan,
potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
| Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 1
2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
satu kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya.
Teknis Lainnya
promosi kesehatan kepada masyarakat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
Adapun Definsi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan adalah:
1. Persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung
PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun (Kebijakan yang mendukung
kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan dalam bentuk Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat
Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada
tahun tersebut).
2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa secara bertahap sampai
minimal 10% dari bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan
masyarakat untuk kesehatan.
3. Jumlah dunia usaha yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan
Kementerian Kesehatan yang memanfaatkan CSR-nya untuk program
kesehatan.
(PKS) dengan Kementerian Kesehatan yang memanfaatkan
sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.
| Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 3
BAB III
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator
kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam
jangka waktu satu tahun anggaran. Pada Tahun 2018 Direktorat Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang
merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Kesehatan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagai berikut :
3.1. Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
Kerja Jabatan Fungsional
f. Pengiriman Media
No Komponen / Sub
2 Memproduksi dan
a. Evaluasi Pelaksanaan
No Komponen / Sub
di Daerah
3 Memfasilitasi Organisasi
No Komponen / Sub
a. Penyusunan NSPK
2 Melakukan Bimbingan
5 Koordinasi Kegiatan
Promosi Kesehatan dan
b. Inventarisasi BMN di
Kesehatan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator
kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam
jangka waktu satu tahun anggaran. Dengan dokumen RKT ini diharapkan
pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sesuai
dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.