RENCANA KERJA TAHUN 2020 - nganjukkab.go.id...Bidang-Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

RENCANA KERJA

TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN NGANJUK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun

ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana

Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun

lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu

tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA

SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah

satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan

RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam

suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Tahun 2020 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target

program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat,

dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai

berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ;

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Pemerintahan Daerah ;

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah ;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–

2025 ;

12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk ;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun

2005-2025 ;

15) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018-2023 ;

16) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;

17) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana

Rancangan Akhir Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Tahun

2014-2018;

18) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor 188/287/K/411.302/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan Rencana

Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2014-2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 selaras dengan maksud dan

tujuan Renstra yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk;

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk;

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana

Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Nganjuk;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta

menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk

komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

b) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;

c) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

d) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

e) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan;

f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan

Bidang-Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Nganjuk

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas,

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas,

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program

dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau

ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Terdapat Tujuh (7) program yang menjadi garapan wajib Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan

visi : “Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji

Bangun Deso Noto Kutho)”. Dari sejumlah program tersebut, semua memenuhi target

kinerja sampai tribulan IV. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a) Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Tahun 2018 :

Tidak ada

b) Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Tahun 2018 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, penyerapan anggaran sebesar 73,44%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, penyerapan anggaran sebesar

98,15%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, penyerapan anggaran sebesar 150 %

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, penyerapan anggaran sebesar 94,96%

5. Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum penyerapan anggaran

sebesar 98,57%

6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, penyerapan anggaran sebesar

87,55%

7. Program Lingkungan Sehat Permukiman, penyerapan anggaran sebesar 110,39%

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2019 sampai tribulan II :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, penyerapan anggaran sebesar 25%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, penyerapan anggaran sebesar

51%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, penyerapan anggaran sebesar 8 %

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, penyerapan anggaran sebesar 0%

5. Program Peningkatan Kinerja UPTD, penyerapan anggaran sebesar 6%

6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, penyerapan anggaran sebesar :

1) Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, penyerapan anggaran sebesar

2%

2) Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial, penyerapan anggaran

sebesar 0%

3) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU, penyerapan anggaran

sebesar 29%

7. Program Lingkungan Sehat Permukiman, penyerapan anggaran sebesar :

1) Pelayanan air minum, penyerapan anggaran sebesar 1%

2) Pelayanan air limbah domestik, penyerapan anggaran sebesar 1%

3) Pemberdayaan Kelompok HIPPAM, penyerapan anggaran sebesar 8%

4) Pelayanan drainase lingkungan, penyerapan anggaran sebesar 2%

5) Pelayanan jalan lingkungan, penyerapan anggaran sebesar 5%

1 2 3 4 5 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1

1.04

1.04.01

1.04.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM)

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 53%

1.04.1.04.01.01.0002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0006 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0010 Penyediaan alat tulis kantor 95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0015 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0017 Penyediaan makanan dan

minuman

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0018 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0020 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

95% 95% 95 % 95 % 1 95% 50% 50%

1.04.1.04.01.01.0026 Pengelolaan dan

Pendokumentasian Arsip

Perangkat Daerah

95% 95% 95 % 95 % 1

Urusan Wajib (pelayanan Dasar)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan Tahun

2017

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018 (%)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan

Tahun Lalu 2018

6

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018 (%)

7

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tingkat

Realisasi

(%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2020

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2019)

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)Kode

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelakanaan Renja perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kabupaten Nganjuk


1.04.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang laik

fungsi

100% 100% 100 % 100 % 1 100% 54% 54%

1.04.1.04.01.02.0005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

100% 100% 100 % 100 % 1 100% 50% 13%

1.04.1.04.01.02.0009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

100% 100% 100 % 100 % 1 100% 90% 90%

1.04.1.04.01.02.0010 Pengadaan mebeleur 100% 100% 100 % 100 % 1 100% 100% 100%

1.04.1.04.01.02.0022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

100% 100% 100 % 100 % 1


kendaraan dinas/operasional

100% 100% 100 % 100 % 1 100% 50% 50%


perlengkapan gedung kantor

95% 95% 100 % 100 % 1


peralatan gedung kantor

95% 95% 100 % 100 % 1

1.04.1.04.01.02.0042 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

100% 100% 100 % 100 % 1 100% 20% 20%

1.04.01.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tingkat kehadiran ASN 100% 100% 100 % 100 % 1 25% 25%

1.04.1.04.01.03.0006 Pelaksanaan senam kesegaran

jasmani

100% 100% 100 % 100 % 1 100% 50% 4%


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Rata-rata nilai SKP ASN Baik Baik Baik Baik

1.04.1.04.01.05.0003 Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

Baik Baik Baik Baik


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase laporan kinerja dan

laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

7 dokumen 7 dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 1 7 dokumen

1.04.1.04.01.06.0001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

3 dokumen 3 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 3 Dokumen 1 Dokumen 50%

1.04.1.04.01.06.0002 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

2 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0,5 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

1.04.1.04.01.06.0004 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0,5 1 Dokumen

Baik

Baik

Baik

Baik

1.04.01.21 Program Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Perkotaan dan Perdesaan

Pelayanan Penyediaan

Infrastuktur Permukiman

Perkotaan dan Perdesaan

1.04.1.04.01.21.0001 Biaya Pendukung Pengelolaan

Kegiatan Infrastruktur

Permukiman

95% 95 % 95 % 1 95%

1.04.1.04.01.21.0002 Kegiatan Pendukung

Insfrastruktur Permukiman

100% 100 % 100 % 1 100%

1.04.1.04.01.21.0003 Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

860.489 jiwa 818.011 jiwa 831.458 jiwa 842699 Jiwa 1,01 851.547 jiwa 0 Jiwa 0%

1.04.1.04.01.21.0004 Pengembangan Sistem

Pelayanan air limbah

615.796 jiwa 535.958 jiwa 548.801 jiwa 581689 Jiwa 1,06 598.500 jiwa 0 Jiwa 0%

1.04.1.04.01.21.0005 Pemberdayaan Komunitas

Insfrastruktur Permumukiman

86 HIPPAM 75 HIPPAM 72 HIPPAM 0,96 79 HIPPAM 0 Jiwa 0%

1.04.1.04.01.21.0006 Pembangunan dan rehabilitasi

Jalan Lingkungan

2.091,15 Km 3.036,97 Km 2.114,8 Km 2071,15 Km 0,98 2081,15 km 0 Jiwa 0%


saluran drainase

327.785 jiwa 249.785 Jiwa 294.440 Jiwa 297.785 Jiwa 1,01 312.785 jiwa 0 Jiwa 0%

1.04.1.04.01.21.0008 Pembangunan, pemeliharaan

Fasum Pemakaman

8 makam 4 makam 4 makam 1,00 6 makam 15% 15%

1.04.1.04.01.21.0009 Kegiatan pendukung sarana

fasilitas umum

100% 100%

1.04.01.22 Program Pembangunan

Lingkungan Sehat

Perumahan

Persentase rumah layak huni

dan terjangkau

1.04.1.04.01.22.0001 Biaya Pendukung Pengelolaan

Kegiatan Lingkungan sehat

Perumahan

95% 95 % 95 % 1 95%

1.04.1.04.01.22.0002 Kegiatan pendukung

Lingkungan sehat Perumahan

100% 100 % 100 % 1 100%

1.04.1.04.01.22.0003 Peningkatan kualitas rumah

layak huni dan terjangkau

90,71% 87,04% 78,96 % 87,21 % 1,10 87,21% 46% 52%


PSU perumahan

97 perumahan 77 perumahan 77 perumahan 1 87 perumahan 55% 55%

1.04.01.23 Peningkatan Kinerja UPTD UPTD dengan tingkat kinerja

baik1.04.1.04.01.23.0001 Biaya Pendukung Pengelolaan

Kegiatan UPT

95% 95 % 95 % 1 95% 33% 33%

1.04.1.04.01.23.0003 Pembangunan , Rehabilitasi dan

pemeliharaan infrastruktur UPT

100% 100 % 100 % 1 100% 33% 33%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Nganjuk sampai dengan akhir tahun 2018 sebagai berikut :

1. Penduduk perkotaan dan pedesaan yang mendapatkan pelayanan air bersih dengan

sistem perpipaan sampai akhir tahun 2018 dari hasil pembangunan Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta PDAM sekitar 842.699 jiwa atau

sebesar 80,21% dari jumlah penduduk1.050.681 jiwa.

2. Drainase yang terbangun sampai akhir tahun 2018 sepanjang 423,350 km(90,46%) atau

Jumlah penduduk terlayani perkotaan 297,785 jiwa (84,46%) dari 403.110 jiwa.

a. Pembangunan drainase sepanjang 7,606 km

b. Normalisasi drainase sepanjang 0,195 km.

4. Jalan lingkungan yang terbangun sampai akhir tahun 2018 sepanjang 2.071,15 Km atau

sekitar 75,7% dari 2.736 km yang dibutuhkan.

a. Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 4.460,74 meter;

b. Pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 0 meter;

5. Masyarakat yang menerima manfaat dari hasil pembangunan sarana dan prasarana air

limbah (SLBM) sampai akhir tahun 2018 sebanyak 581.689 jiwa, atau sekitar 55,36 %

dari jumlah penduduk 1.050.681 jiwa.

6. Pembangunan rumah layak huni dari program pemugaran rumah (APBD), BSPS

(APBN), DAK maupun dari CSR sampai akhir tahun 2018 sebanyak 278.496 unit atau

sekitar 87,21% dari 319.329 jumlah rumah .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah warga negara

korban bencana yang

memperoleh rumah

layak huni

100% Persentase rumah

layak huni

- 100 100 100 - 0


yang terkena relokasi

akibat program

pemerintah daerah

kabupaten/kota yang

memperoleh fasilitasi

penyediaan rumah yang

100% Persentase rumah

layak huni

87,21 88,96 90,71 92,46 87,21 46


yang memperoleh

kebutuhan pokok air

minum sehari hari

81,77% Persentase Rumah

tangga pengguna

air bersih

79,14 81,26 82,31 83,36 80,21 0


yang memperoleh

layanan pengolahan air

limbah domestik

60% Persentase sistem

air limbah skala

rumah

tangga/komunitas

/kawasan/kota

52,23 58,25 61,14 64,03 55,36 0

Tahun

2021

No IndikatorSPM/standar

nasionalIKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun

2018Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2018

Tahun

2019

Catatan

AnalisisTahun

2020

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Nganjuk

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

a) Belum optimalnya penanganan kawasan rawan kumuh

b) Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan

(backlog)

c) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak

d) Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

( PKP )

e) Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan

dan kawasan permukiman

f) Rendahnya pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan yang rawan

air/kekeringan

g) Rendahnya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyediaan Air Bersih.

h) Kerusakan lingkungan hidup

i) Genangan air di kawasan perkotaan

j) Kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah

permukiman, terutama di daerah pedesaan.

k) Belum tersusunnya konsep pembangunan jalan lingkungan dan peraturan yang

mendukung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NoLokasi Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana (Rp. 000)

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD

Program/KegiatanIndikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikator

(Rp. 000)

Program/

Kegiatan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Nganjuk


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

N I H I L

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kabupaten Nganjuk


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan :

Tercapainya penanggulangan kemiskinan dengan pembangunan infrastruktur dan

penyehatan lingkungan perumahan permukiman.

Sasaran :

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan perumahan

permukiman

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program

dan kegiatan dinas tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yang diterjemah ke dalam RPJMD 2019 – 2023

dalam Pencapaian MDGS, yaitu sektor air minum, Pencapaian SPM, yaitu standar

pelayanan minimal bidang pekerjaan umum yang mengacu pada Permenpu Nomor 01

tahun 2014, dan bidang perumahan rakyat yang mengacu pada Permenegpera Nomor 22

Tahun 2008.

Rekapitulasi Program yang sesuai dengan Rencana Kerja pada Tahun

Anggaran 2023 secara keseluruhan adalah 12 Program Urusan Perumahan dengan total

319 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program

adalah Rp 92.234.100,00. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta

kebutuhan dana / pagu indikatif dalam matrik renja 2020.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan

kegiatan dinas tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yang diterjemah ke dalam RPJMD 2019 –

2023 Pencapaian SDGS, yaitu sektor air minum, Program pengentasan Kemiskinan,

Pencapaian SPM, yaitu standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang

mengacu pada Permenegpera Nomor 22 Tahun 2008 dan bidang pemerintahan yang

mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012

b. Rekapitulasi Program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2020 secara

keseluruhan adalah 7 program, Program Urusan Perumahan. Secara rinci uraian

rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam matrik

renja 2020.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)

tahun, yaitu tahun 2020, disusun dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun

2020, memuat kebijakan, program, dan kegiatan serta rencana pendanaannya. Rencana Kerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun

2020 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk telah

menetapkan 12 (dua belas) program, dan diimplementasikan dalam 319 (tiga ratus sembilan

belas) kegiatan.

Dengan demikian pada tahun 2020 telah tersusun dokumen renja yang akan menjadi

pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Nganjuk dalam merencanakan dan melaksanakan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi-nya. Dimana keluaran dan hasilnya diharapkan dapat memberikan konstribusi yang

nyata terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan misi dan

visi yang dicita-citakan.

Nganjuk, 26 Juli 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Nganjuk

Ir. JUSUF SATRIO WIBOWO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199403 1 006

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2020 - nganjukkab.go.id...Bidang-Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika