RENCANA KERJA TAHUN 2017 · dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial

RENCANA KERJATAHUN 2017

DINAS PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIANKABUPATEN BANDUNGJl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558Soreang 40912

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI......................................................................................................................................... i

BAB I P E N D A H U L U A N...........................................................................................................1

I.1. LATAR BELAKANG............................................................................................................1

I.2. LANDASAN HUKUM..........................................................................................................4

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................................6

I.4. SISTEMATIKA .....................................................................................................................6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU............................................9

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRASKPD ....................................................................................................................9

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD .....................................................................21

II.2.2. TUGAS POKOK..............................................................................................................24

II.2.3 FUNGSI............................................................................................................................34

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD...............34

II.3.1. IDENTIFIKASI MASALAH ...........................................................................................35

II.3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS ............................................................................38

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....................................................38

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ................47

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ......................................................58

III.1.TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL........................................................58

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ..........................................................................61

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.............................................................................................63

BAB IV P E N U T U P ......................................................................................................................65

LAMPIRAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

1Rencana Kerja Tahun 2017

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan

memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra

SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut

RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,

karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra

SKPD) ke dalam rencana dan program, RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi

Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

pada tahun 2016 ini merupakan tahun awal dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan

ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.



Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar

dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tahun 2017,

merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yaitu :

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan

permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka maksud dari pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 2016-2021

VISI POKOK-POKOK VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI

“Memantapkan

Kabupaten Bandung

yang Maju, Mandiri

dan Berdaya Saing,

melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang

Baik dan Sinergi

Pembangunan

Perdesaan,

Berlandaskan Religius,

Kultural dan

Berwawasan

Lingkungan”

Maju

Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang

didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki

intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik,

kreatif, dan inovatif sehingga membentuk

masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi

lingkungan yang lestari yang dapat mendukung

terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan

untuk mencapai kemajuan daerah.

Mandiri

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih

maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang

sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah

maju, dengan mengandalkan potensi dan

kemampuan yang dimiliki.

Berdayasaing

Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh

perekonomian yang kompetitif melalui

pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan

infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh

kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk

menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral,

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri danBerdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kulturaldan Berwawasan Lingkungan”




mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk

memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada

tingkat regional, nasional dan internasional.

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Bandung yang dilakukan secara bersama- sama

antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan

bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas

interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga

dominan utama, yaitu pemerintah, swasta dan

masayrakat, dengan mempertimbangkan efisiensi,

efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum,

menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan,

responsif serta berorientasi pada konsensus,

kesetaraan dan akuntabel.

Sinergi

Pembangunan

Perdesaan

Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan

perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan

seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh

dalam berbagai aspek pembangunan, dengan

memperhatikan peningkatkan kualitas SDM

kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan

infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem

transportasi perdesaan yang memadai , pemenuhan

kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan

masyarakat perdesaan.

Religius

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang

memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah

agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi

ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan,

termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pemangunan, dengan menjunjung

tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

KulturalKondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang

memiliki nilai- nilai budaya sunda yang baik, melekat




dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan

berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta

menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan

sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut

dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas

kehidupan masayrakat secara proporsional.

Berwawasan

Lingkungan

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki

pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap

keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang

didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis

lingkungan terhadap keberlangsungan hidup

manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus

menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan,

agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang,

nyaman dan berkelanjutan.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke 5 (lima) yaitu: “Menciptakan Pembangunan

Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”, merupakan visi yang menjadi amanat bagi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagimana menciptakan

pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung

untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”. Adapun sasaran serta strategi dan

arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terkait

Urusan Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnyatransaksi padasektorperdagangandan jasa diKabupatenBandung

1. Mengembangkanaglomerasi perdagangan

1. Pengembangan sentra perdagangan danpergudangan

2. Pengembangan pemberdayaan danpeningkatan kualitas pengelolaan pasarrakyat

3. Penataan dan pemberdayaan PKL

2. Meningkatkan EfisiensiDistribusi Dan

1. Meningkatkan pengawasan Barangdan/atau Jasa yang diperdagangkan




Perdagangan DalamNegeri Dan Luar Negeri

2. Pengendalian ketersediaan barangkebutuhan pokok dan atau barangpenting

3. Memperpendek jalur / rantai distribusi ,khususnya produk-produk pertaniandengan Meningkatkan kerjasama dankemitraan produsen dengan pedagangpasar

4. Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri / P3DN

5. Peningkatan Perlindungan konsumen

3. Meningkatkan PangsaPasar dan MemperluasPemasaran Barang danJasa

1. Peningkatan branding, promosi danpemasaran produk

2. Pengembangan ukm ikm di wilayahpariwisata

3. Pengembangan E-Commerce

4. Peningkatan ekspor produk barang danjasa

5. Pengurangan Impor dengan UpayaPeningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri

6. Pembentukan dan PengembanganKomite Promosi dan Pemasaran dalamwadah Bussiness Development Center

2. Meningkatkankapasitas,kapabilitas sertaproduktivitasUMKM-IKM dankualitas produkunggulan

1. Mengembangkan sentradan klasterpengembangan UMKMunggulan berbasis eknomikreatif

1. Pengembangan mesin dan peralatanIKM pada sentra dan klaster

2. Pengembangan jaringan dan kemitraanquadrohelix

3. Pengembangan komunitas danpenguatan kelembagaan

4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasanpemasaran

2. Meningkatkan akumulasi,aksesibilitas dankemampuan permodalan

1. Peningkatan akses permodalan terutamamelalui koperasi

2. Penguatan permodalan koperasi melaluipenyertaan modal

3. Peningkatan keanggotaan koperasi darisektor pertanian, perdagangan danusaha kecil menengah

3. Meningkatkan SDM,Sarana Prasarana danImplementasi TeknologiSerta PengembanganSistem inovasi di bidangproduksi dan produk

1. Peningkatan penggunaan teknologitinggi serta teknologi pengolahan limbahdalam sektor industri

2. Meningkatkan jumlah kerjasama antarapemerintah dengan dunia usaha dalamsektor industri teknologi tinggi dan




unggulan yang mampubersaing di pasarinternasional;

ramah lingkungan3. Mendorong perbaikan teknologi proses

produksi produk unggulan yang mampubersaing di pasar internasional;

4. Meningkatkankemampuan dan kualitasSDM pelaku usaha

1. Peningkatan kemampuan dan kualitasSDM pelaku usaha

5. Meningkatkan mutu,sertifikasi maupunstandarisasi mutu proses,produksi dan produkKUKM-IKM

1. Peningkatkan mutu pengelolaan(management), proses produksi UMKMdan IKM

2. Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM

3. Pegembangan Desain dan Kemasanprodukproduk UKM dan IKM

4. Pengembangan Legailitas Hak Cipta

6. Pengembangan ciri khas/keunikan produk

1. Peningkatan pendampingan danpembinaan dalam mengembangkan cirikhas / keunikan produk

7. MengembangkanAgroindustri

1. Pengembangan regulasi dan kebijakanyang menunjang pertumbuhan industriolahan berbasis masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan

kegiatan tahun 2018 sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung yang

tercantun dalam dokumen RKPD Tahun 2018, yang mengarah pada pencapaian sasaran-

sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Undang-undang Nomo 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576 );

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817 );

l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;



o. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sisitem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 64);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatacara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunana Daerah Kabupaten Bandung;

u. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Nomor 5);

v. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja

Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Nomor 6);

w. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2017.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan

daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung selama Tahun 2017.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung

oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;



2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun

Anggaran 2017. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang

diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;

3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2017;

4. Menjadi acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017;

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta

produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang

dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian

mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap

capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development

Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan

mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan

setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan

baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan

kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Lampirkan tabel berikut, yaitu

dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal

RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung

ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional

dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program

dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandungadalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun

2015 dan perkiraan target tahun 2016.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun

2017, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi saat ini

b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

c. Tujuan yang dikehendaki dalam menyelesaikan permasalahanya;

d. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

e. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2015 sebagai entry point dalam penyusunan

perencanaan kerja tahun anggaran 2017;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan

konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya;



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya melalui beberapa Program sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan dimaksudkan untuk

melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa serta memberikan fasilitasi penyelesaian

permasalahan konsumen melalui kerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kabupaten Bandung serta melakukan tera ulang terhadap alat ukur dan tera untuk

memberikan kenyamanan dan keamana terhadap peredaran barang maupun jasa yang beredar

dipasaran. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : Koordinasi peningkatan hubungan

kerja dengan lembaga perlindungan konsumen, Fasilitasi penyelesaian permasalahan-

permasalahan pengaduan konsumen, Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dan

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah.

Pada tahun 2015 program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.572.016.920,-

terealisasi sebesar Rp.366.188.000,- atau 64,02 persen. Sedangkan pada tahun 2016,

dianggarkan dana untuk Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

sebesar Rp. 500.000.000- .

Capaian Kinerja pada tahun 2015 ialah, Koordinasi hubungan kerja dengan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebanyak 6 kali, fasilitasi penyelesaian sengketa

konsumen sebanyak 20 kasus, pengawasan peredaran barang dan jasa sebanyak 39 kali dan Tera

ulang alat UTTP di 10 pasar.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja untuk Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan dapat dilihat pada table dibawah ini :

No. Program/KegiatanIndikator Capaian Kinerja

Uraian Target Realisasi %

1

ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

Jumlah FasilitasiPenyelesaianSengketaKonsumen

40 23 57,50

2

Peningkatanpengawasanperedaran barangdan jasa

JumlahPengawasan danperedaran barangdan jasai

21 kali 21 kali 100



2. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport.

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan nilai eksport di Kabupaten Bandung, dimana wilayah Kabupaten Bandung

merupakan wilayah kawasan industri pengolahan yang miliki peranan peranan penting dalam

memicu pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bandung. Program ini terdiri dari berbagai kegiatan:

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor, Pelatihan

Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi, Promosi dan Pengembangan Produk Potensi Eksport.

Pada tahun 2015 program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.498.6640.000,-

terealisasi sebesar Rp. 443.056.000 atau 88,85 persen. Sedangkan pada tahun 2016,

dianggarkan dana untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Eksportsebesar Rp.

670.000.000,- .

Capaian Kinerja pada tahun 2015 ialah Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur

dan dokumen ekspor dan impor yang diikuti peserta sosialisasi sebanyak 30 orang dan kegiatan

Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi

para pelaku UMKM/IKM dan Koperasi yang sudah memiliki produk eksport dapat melakukan

pemasaran produknya ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan nilai eksport.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang.

Adapun tingkat pencapaian kinerja untuk Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan dapat dilihat pada table dibawah ini :

No. Program/KegiatanIndikator Capaian Kinerja

Uraian Target Realisasi %

1Program Peningkatandan PengembanganEksport

NilaiPertumbuhanEksport ($)

839.557.648 820.972.744,55 97,78

Adapun pertumbuhan nilai eksport setiap bulanya pada tahun 2015 dapat dilihat padagrafik dibawah ini :

Gambar 2.1. Grafik Nilai Eksport

53.504.857,1860.493.586,65

77.757.962,13

58.941.344,7963.234.752,13

84.130.817,6079.487.178,52

64.858.131,50

87.095.976,68

57.734.550,22

70.677.403,6763.056.213,48

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

Januari Februari Maret AprilMei Juni Juli Agustus



3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

1. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.

Indikator dari pada kegiatan ini adalah persentase jumlah pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya jumlah pasar dan

lancarnya distribusi barang. Yang mana pada tahun 2015 memiliki target kinerja 4 pasar.

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.997.771.550,- dari Anggaran Rp.

10.677.460.000,- atau sebesar 84,27 % dari total anggaran. Dengan Realisasi fisik

mencapai 100%

Adapun Subkegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan Pembangunan Pasar Margahayu

2) Pembangunan Pasar di Pasar Margahayu

3) Kajian Retribusi Pasar

4) Kajian AMDAL untuk Pasar Ciwidey

2. Kegiatan Pengambangan Kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan.

Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pameran Industri Kecil dan Menengah di

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Daerah lainnya. Dengan sasaran terlaksanya

Pameran di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Daerah lainnya. Sedangkan

Target Kinerja adalah 2 Kali mengikuti pameran. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini

sebesar Rp 478.824.000,- dari anggaran Rp 467.798.000,- atau sebesar 97,70 % dari total

anggaran.

Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk biaya keikutsertaan pameran

beserta biaya–biaya penunjang pameran yang lainnya. Untuk persentase realisasinya tidak

mencapai 100% dikarenakan ada efisiensi yang dapat dilakukan dalam pendanaan kegiatan

tersebut. Dalam rangka pemasaran hasil produksi pengusaha kecil dan menengah, Bidang

Perdagangan telah menginformasikan dan memfasilitasi para pengerajin untuk mengikuti

kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sehingga nantinya

diharapkan terjadi kontak dagang antara penjual dengan para pembeli baik dari dalam

maupun luar negeri.

3. Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 81.935.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 72.875.000,- atau sebesar 88,94 %. Hasil yang dicapai kegiatan ini adalah

tersedianya data perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainya dan

menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi barang bahan pokok masyarakat di

pasaran sebagai upaya menekan laju inflasi daerah.



4. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri bagi

masyarakat Kabupaten Bandung melalui kegiatan sosialisasi penggunaan produk dalam

negeri yang ditujukan bagi pemuda dan anak sekolah SMP dan SMA di Kabupaten

Bandung. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.730.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 60.730.000,-. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali diikuti peserta sebanyak 120

Orang.

5. Kegiatan Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang Produk

Anggaran kegiatan ini tahun 2015 sebesar Rp. 259.307.000,- terealisasi sebesar

Rp.241.340.000.- atau 93.07 persen. Anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan [roduk

UMKM event pameran tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi dan Nasional sebanyak 5

kali kegiatan.

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan merupakan program yang bertujuan

untuk meningkatkan disiplin bagi pedagang kaki lima dan asongan serta penataan sarana dan

tempat berdagang pedagan kaki lima dan asongan. Program ini didukung oleh berbagai

kegiatan yaitu : Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan, dan

penataan tempat berusahaa bagi pedagang kaki lima. Pada tahun 2015 program ini didukung

anggaran sebesar Rp. 295.600.000,- tersealisasi sebesar Rp. 287.692.500,-. Sedangkan pada

tauhn 2016, dianggarkan dana untuk Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

sebesar Rp. 255.000.000,-.

Capaian Kinerja pada tahun 2015 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ialah kegiatan

penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan peserta sebanyak 70 orang

dan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan di 2 desa di Kecamatan

Ciwidey.

5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi nerupakan program yang bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kapasitas produksi bagi para pelaku IKM

dengan mengenalkan penerapan teknologi tepat guna sebagai alat pendukung dalam

meningkatkan kapasitas produksinya.

Program ini didukung oleh berbagai kegiatan yaitu: Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri, Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi, Penguatan Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi, Pengembangan Industri Kreatif berbasis Fashion dan Pengembangan

Industri Kreatif Bebasis Kerajinan. Pada tahun 2015 program ini didukung dengan anggaran

sebesar Rp. 681.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 673.276.600,- atau 98 persen.



Sedangkan pada tahun 2016, dianggarkan dana untuk Program Peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi sebesar Rp.1.356.537.500,-. Capaian Kinerja pada tahun 2015 ialah

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri dalam upaya pelatihan dan pengembangan

mutu desain teknologi kemasan bagi IKM untuk Meningkatkan posisi tawar dan daya saing

produk unggulan daerah yang diikuti peserta sosialisasi sebanyak 600 orang. Kegiatan

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak

120 orang. Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis Fashion ialah kegiatan Pembinaan

dan pelatihan pengembangan industri kreatif berbasisi fashion untuk meningkatkan posisi tawar

dan daya saing produk unggulan daerah yang diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang.

6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Yang mana sasaran dari pada kegiatan ini adalah: Meningkatnya kualitas teknologi IKM di

Kabupaten Bandung, dengan Indikator Kinerja adalah jumlah IKM yang mendapat Pembinaan

Teknologi Industri dengan target Kinerja 420 IKM. Adapun Sumber Dana kegiatan ini adalah

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp 233.540.000,-. dan realisasinya adalah Rp 232.340.000,-. Kegiatan ini diarahkan pada

upaya pemanfaatan teknologi dibidang produksi dan Sosialisasi GMP dan AMT bagi pelaku

IKM, dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan mutu, produktivitas/efisiensi maupun

diversifikasi produk industri.



Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan PencapaianRenstra SKPD s.d Tahun 2015





Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

Tahun 2011-2015 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam

Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga

banyak program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung tidak dapat direalisasikan karena adanya efesiensi anggaran yang mengakibatkan

pencapaian kinerja terhadap Renstra SKPD tidak maksimal.

Seiring dengan telah berakhirnya masa Renstra 2011-2015, maka pada tahun 2016 telah disusun

Renstra baru yaitu Renstra periode 2016-2017. Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja

terhadap Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian

Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu

pada misi Kepala Daerah, misi ke 5 (lima) yaitu: “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki

keunggulan kompetitif”, merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut

menyangkut bagimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan

Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”. Adapun sasaran serta

strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel .2.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terkait Urusan

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan


1. Meningkatnyatransaksi padasektorperdagangandan jasa diKabupatenBandung

1. Mengembangkan aglomerasiperdagangan

1. Pengembangan sentra perdagangan danpergudangan

2. Pengembangan pemberdayaan danpeningkatan kualitas pengelolaan pasarrakyat

3. Penataan dan pemberdayaan PKL

2. Meningkatkan EfisiensiDistribusi Dan PerdaganganDalam Negeri Dan Luar Negeri

1. Meningkatkan pengawasan Barangdan/atau Jasa yang diperdagangkan

2. Pengendalian ketersediaan barangkebutuhan pokok dan atau barangpenting

3. Memperpendek jalur / rantai distribusi ,khususnya produk-produk pertaniandengan Meningkatkan kerjasama dankemitraan produsen dengan pedagangpasar

4. Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri / P3DN




5. Peningkatan Perlindungan konsumen

3. Meningkatkan Pangsa Pasardan Memperluas PemasaranBarang dan Jasa

1. Peningkatan branding, promosi danpemasaran produk

2. Pengembangan ukm ikm di wilayahpariwisata

3. Pengembangan E-Commerce

4. Peningkatan ekspor produk barangdan jasa

5. Pengurangan Impor dengan UpayaPeningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri

6. Pembentukan dan PengembanganKomite Promosi dan Pemasaran dalamwadah Bussiness Development Center

2. Meningkatkankapasitas,kapabilitas sertaproduktivitasUMKM-IKM dankualitas produkunggulan

1. Mengembangkan sentra danklaster pengembangan UMKMunggulan berbasis eknomikreatif

1. Pengembangan mesin dan peralatanIKM pada sentra dan klaster UMKM

2. Pengembangan jaringan dankemitraan quadrohelix

3. Pengembangan komunitas danpenguatan kelembagaan

4. Peningkatan Pangsa Pasar danperluasan pemasaran

2. Meningkatkan akumulasi,aksesibilitas dan kemampuanpermodalan

1. Peningkatan akses permodalanterutama melalui koperasi

2. Penguatan permodalan koperasimelalui penyertaan modal

3. Peningkatan keanggotaan koperasidari sektor pertanian, perdagangandan usaha kecil menengah

3. Meningkatkan SDM, SaranaPrasarana dan ImplementasiTeknologi SertaPengembangan Sistem inovasidi bidang produksi dan produkunggulan yang mampubersaing di pasar internasional;

1. Peningkatan penggunaan teknologitinggi serta teknologi pengolahanlimbah dalam sektor industri

2. Meningkatkan jumlah kerjasama antarapemerintah dengan dunia usaha dalamsektor industri teknologi tinggi danramah lingkungan

3. Mendorong perbaikan teknologi prosesproduksi produk unggulan yangmampu bersaing di pasar internasional;




4. Meningkatkan kemampuandan kualitas SDM pelaku usaha/ UKM / IKM

1. Peningkatan kemampuan dan kualitasSDM pelaku usaha / UKM / IKM

5. Meningkatkan mutu,sertifikasi maupun standarisasimutu proses, produksi danproduk KUKM-IKM

1. Peningkatkan mutu pengelolaan(management), proses produksiUMKM dan IKM

2. Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM

3. Pegembangan Desain dan Kemasanprodukproduk UKM dan IKM

4. Pengembangan Legailitas Hak Cipta

6. Pengembangan ciri khas/keunikan produk

1. Peningkatan pendampingan danpembinaan dalam mengembangkanciri khas / keunikan produk

7. Mengembangkan Agroindustri

1. Pengembangan regulasi dan kebijakanyang menunjang pertumbuhan industriolahan berbasis masyarakat.

Upaya-upaya diatas merupakan program kegiatan prioritas yang terdapat pada Rencana Kerja

dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan

pada tahun yang akan datang dapat meningkatkan anggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung sesuai dengan perecanaan kebutuhan, untuk meningkatan pencapaian

kinerja terhadap Renstra SKPD dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten

Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung.



II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.2.1 Struktur Organisasi

Berikut ini ialah Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2007 terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretaris.

3. Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia.

- Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi

- Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka

- Seksi Kreatif dan Elektronika

4. Bidang Industri Agro

- Seksi Makanan dan Minuman

- Seksi Kima, Farmasi dan Obat Tradisional

- Seksi Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan

5. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan.

- Seksi Bina Usaha Perdagangan

- Seksi Pengembangan Sarana Distribusi

- Seksi Pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi

6. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

- Seksi Perdagangan Dalam Negeri

- Seksi Perdagangan Luar Negeri

- Seksi Pengawasan Distribusi

7. Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumberdaya Mineral.

- Seksi Standarisasi Kemetrologian

- Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

- Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral

8. UPTD Pasar dan Metrologi Legal



Diagram Struktur Organisasi



II.2.2. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung yang merupakan Pemisahan dari Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan serta pengabungan urusan energi dan sumberdaya mineral

dari Dinas Sumberdaya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung yang

bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap perindustrian dan

perdagangan di Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis

dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan

serta urusan energi dan sumberdaya mineral yang meliputi pengembangan hasil industri

pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan

pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri, monitoring dan vealuasi

pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, maka tugas

pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah sebagai

berikut:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang yang bertanggung jawab dalam hal Fungsi Kepala Dinas yang bertanggung jawab

dalam hal adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan

umum dan kepegawaian serta pengolahan keuangan.



Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan terpadu.

c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan.

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta

hubungan masyarakat.

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Dinas.

i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

Dinas.

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.

k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretaris membawahkan:

a. Sub Bagian Penyusunan Program.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sarana

Distribusi Perdagangan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sarana distribusi perdagangan yang meliputi

bina usaha perdagangan, pengembangan sarana distribusi, pengawasan pengelolaan

sarana distribusi;



Dalam melaksanakan tugas dan pokok Kepala Bidang Sarana Distribusi

Perdagangan menyelengarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana distribusi

perdagangan.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di sarana distribusi perdagangan.

c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana distribusi perdagangan.

d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi perdagangan.

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi

perdagangan.

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang pengelolaan sarana distribusi

perdagangan.

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga di bidang sarana distribusi perdagangan.

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan:

a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;

b. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;

c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi.

4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang. Kepala Bidang Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan

perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang meliputi perdagangan dalam negeri,

perdagangan luar negeri, dan pengawasan distribusi perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan

Luar Negeri mempunyai fungsi :a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja perdagangan dalam dan luar

negeri.b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar

negeri.c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang

perdagangan dalam dan luar negeri.



d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar

negeri.e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan

luar negeri.f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.g) Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga atau pihak ketiga di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri membawahkan:

a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri

b) Seksi Perdagangan Luar Negeri

c) Seksi Pengawasan Distribusi

5) Bidang Kemetrologian, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang. Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-

tugas di bidang kemetrologian dan sumber daya energi yang meliputi standardisasi

kemetrologian, pengawasan dan penyuluhan kemtrologian, dan sumber daya energi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya

Mineral mempunyai fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kemetrologian, Energi

dan Sumber Daya Mineral;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian dan Sumber Daya

Energi;

c. pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang

Kemetrologian dan Sumber Daya Energi;

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian dan Sumber Daya

Energi;

e. Perumusan kebijakan kemitraan dan kerjasama

f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian dan

Sumber Daya Energi;



g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian dan Sumber Daya Energi;

h. evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian dan Sumber Daya Energi;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

j. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi dan

lembaga lainnya.

Bidang Kemetrologian dan Sumber Daya Energi membawahkan:

a) Seksi Standardisasi Kemetrologian

b) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

c) Seksi Sumber Daya Energi

6) UPTD Pasar

UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala

UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan

pengembangan pasar;

b. perencanaan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar meliputi

pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, kemanan dan ketertiban pasar;

c. pengawasan dan pengendalain pelaksanaan pemelihaan kebersihan, kemanan dan

ketertiban pasar;

d. pengawasan, pengendalian retribusi dan penyetoran hasil pungutan retribusi ke kas

daerah;

e. pengembangan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar;

f. pelaksanaan pelaporan harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala;

g. pelaksaaan pengawasan terhadap toko modern dan pasar rakyat milik desa,

koperasi maupun sawasta/perorangan di wilayah binaannya;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit

kerja lain di lingkungan Dinas.

UPTD Pasar, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.



Sub Bagian Tata Usaha.

1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pengelolaan dan

pengembangan pasar;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaan pengelolaan dan

pengembangan pasar;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana UPTD;

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan dan

pengembangan pasar;

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian

pengelolaan dan pengembangan pasar;

e. penatausahaan penarikan retribusi dan penyetoran hasil penarikan ke kas

daerah;

f. penatausahaan pelaporan harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala

g. pelaksanaan pembaharuan data pedagang pasar rakyat yang dikelola dan pasar

rakyat milik desa, koperasi, dan swasta/perorangan di wilayah binaan secara

berkala;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


7) UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD Metrologi Legal

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang metrology legal;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala

UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan

pemeliharaan standar kerja;

b. pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;

c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;

d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;



e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap

penggunaan cap tanda tera;

f. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alatukur, takar, timbang

dan perlengkapannya (UTTP);

g. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP);

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana

di bidang metrologi legal. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang metrologi legal;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Tata

Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaan metrologi legal;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana UPTD;

c. pelaksanaan pembaharuan data potensi alat UTTP dan data tera serta tera

ulang secara berkala;

d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan

bidang tugasnya;



8) Bidang Industri Non Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pengkajian Bahan

Kebijakan Teknis dan penyelenggaraan Fasilitasi Industri Agro.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Industri Agro mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan Industri Agro;

b. penyelengaraan fasilitasi pengembangan, pengendalian, pengawasan monitoring

dan evaluasi Industri Non Agro;

Rincian Tugas Bidang Industri Non Agro :

a. menyelenggarakan program kerja Bidang Industri Non Agro;

b. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri, perlindungan

usaha industri, perencanaan program, teknologi, standardisasi, standard

kompetensi sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan

prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pada jenis Industri Non Agro;

c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan

pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi,

pengaturan teknis serta pelayanan umum Industri Non Agro, perlindungan usaha

industri, perencanaan dan program, teknologi, standardisasi, standard kompetensi

sumberdaya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan


pelaporan;

d. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Non Agro;

e. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan

pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis dan pelayanan umum

serta pertimbangan teknis di bidang usaha Industri Non Agro , perlindungan usaha


sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi

industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas dan unit kerja terkait;

h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan Perintah pimpinanan.



Bidang Industri Non Agro, membawahkan :

a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transpotasi

b. Seksi Industri Tekstil Produk Tekstil dan Aneka;

c. Seksi Industri Kreatif dan Elektronika.

9) Bidang Industri Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Pengkajian Bahan

Kebijakan Teknis dan penyelenggaraan Fasilitasi Industri Agro.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Industri Agro mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan Industri Agro;

b. penyelengaraan fasilitasi pengembangan, pengendalian, pengawasan monitoring

dan evaluasi Industri Agro;

Rincian Tugas Bidang Industri Agro :

a. menyelenggarakan program kerja Bidang Industri Agro;

b. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri, perlindungan

usaha industri, perencanaan program, teknologi, standardisasi, standard

kompetensi sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan


pelaporan pada jenis Industri Agro;

c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan

pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi,

pengaturan teknis serta pelayanan umum Industri Agro, perlindungan usaha


sumberdaya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan


pelaporan;

d. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Agro;

e. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan

pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis dan pelayanan umum

serta pertimbangan teknis di bidang usaha Industri Agro, perlindungan usaha


sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi

industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;



f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas dan unit kerja terkait;

h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan Perintah pimpinanan.

Bidang Industri Agro, membawahkan:

a. Seksi Industri Makanan, Minuman;

b. Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;

c. Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan.

II.2.3 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan dan

Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang Perindustrian dan

Perdagangan yang meliputi pelayanan pengembangan, pembinaan dan

pengembangan hasil pertanian dan kehutanan dan logam, mesin kimia, aneka sarana

dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri.

2. Pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan.

3. Pelaksana tugas lainya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian

dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola

pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional,

maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara

keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu

strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2017, Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan

yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya

mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-

2021.



Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang

terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan

lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis

penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan

kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds),

Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

II.3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang

efektif dan efisien.

Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif

dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti

sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan

SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan

pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang

menjadi beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan

perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar

konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan

sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat. Saat ini

pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga

barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu,

demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten



Bandung perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional.

Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk

kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar

tradisional.

3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya.

Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan

nilai ekpornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini

adalah daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah. Di dalam negeri

menjadi kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya

produk impor ilegal. Di pasar internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan

produk kayu kalah bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan

dari peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan

produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar

negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara.

Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam negeri barang-

barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memilki banyak potensi sumber daya

alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar

negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi.

Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau

barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang

cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan

berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor.

Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong,

dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk untuk

keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala

dalam memproduksi barang-barang tersebut.

4. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan

terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa

dan kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku

usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran

pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan

konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan,

terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih

terbatas, serta tempat pengaduan konsumen masih terbatas.



Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar Jejaring

kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan

Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra

bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi

perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis

maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan

keterlambatan produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang

berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat

rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24

Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang

berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum

optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang

berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus

terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan kondisi mesin

yang sudah tua

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati

terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan

sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya

pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM. Terbatasnya

dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya

saing di sektor industri.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya

saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang

merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga

dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada industri

kecil menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah

disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang di

gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi

dan jejaring produk IKM.



5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.

Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi

Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum optimal. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah.

Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani.

Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, kenaikan harga energi, dan pencemaran

lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari

belum optimalnya pengembangan industri.

II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan

eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan

pendekatan seperti diuraikan dalami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar

dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan

(2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum terjaminnya ketersedian kebutuhan bahan pokok menyebabkan sering terjadi

fluktuasi harga bahan pokok;

2. Belum efesienya arus barang dan konektivitas distribusi dan fasilitasi perdagangan;

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan

barang/jasa;

4. Masih rendahnya tingkat keterampilan dan produktivitas dari pelaku industri kecil;

5. Masih lemahnya penguasan teknologi bagi pelaku industri kecil menyebabkan daya

sairng produk industri kecil lemah dalam menghadapi persaingan;

6. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.

7. Masih rendahnya kapasitasi SDM IKM dalam mengakses teknologi informasi, jaringan

produksi dan pemasaran produk;

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah

sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD













II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari yang langsung ditujukan kepada Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Bandung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKDP dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut :



No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/volume Catataan ***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Tanjungsari 35 orang 35.000.000

2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Patrolsari 30 Orang 35.000.000

3 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa PinggirSari 20 Orang 35.000.000

4 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa PinggirSari 30 Orang 35.000.000

5 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Tarajusari 1 kegiatan 40.000.000

6 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Ciapus 35 Orang 35.000.000

7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Desa Pasirmulya 1 kegiatan 40.000.000

8 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Buahbatu 35 Orang 35.000.000

9 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Lengkong 35 Orang 35.000.000

10 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Bojongsoang 20 Orang 40.000.000

11 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Tanjungwangi Cicalengka 35 Orang 35.000.000

12 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Nagrog 30 Orang 35.000.000

13 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Nagrog 1 Kegiatan 35.000.000

14 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Desa Tanjunglaya 50 Orang 50.000.000

15 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Hegarmanah 35 orang 35.000.000

16 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Cikancung 35 Orang 35.000.000

17 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Jatiendah 35 Orang 35.000.000

18 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cinunuk 20 Orang 40.000.00019 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Desa Sukamaju Cimaung 40 Orang 40.000.000

Tabel Kajian Usulan Program dan Kegiatan Dari MasyarakatKab. Bandung Tahun 2015




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

20 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Malasari 30 Orang 35.000.000

21 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Sindanglaya 1 Kegiatan 40.000.000

22 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Mekarmanik 30 Orang 35.000.000

23 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Cimenyan 35 Orang 35.000.000

24 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kelurahan Cibeunying 40 orang 40.000.000

25 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kelurahan Cibeunying 35 orang 35.000.000

26 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Babakan 35 Orang 35.000.000

27 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Panyocokan 35 Orang 35.000.000

28 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Rawabogo 30 orang 35.000.000

29 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Panundaan 30 Orang 35.000.000

30 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cangkuang Wetan 20 Orang 40.000.000

31 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Cangkuang Wetan 35 Orang 3.500.000

32 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Talun 20 Orang 35.000.000

33 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cikembang 30 Orang 35.000.000

34 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Santosa 35 Orang 35.000.000

35 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sangkanhurip 20 Orang 40.000.000

36 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sangkanhurip 35 Orang 35.000.000

37 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sangkanhurip 20 Orang 40.000.000

38 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Desa Katapang 1 Kegiatan 40.000.000

39 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Pangauban Katapang 20 Orang 40.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

40 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Pangauban Katapang 30 Orang 35.000.000

41 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cilampeni 1 Kegiatan 40.000.000

42 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Cilampeni 1 Kegiatan 40.000.000

43 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Desa Sukamukti Katapang 1 Kegiatan 50.000.000

44 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Gandasari 20 orang 40.000.000

45 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Gandasari 35 orang 35.000.000

46 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Cilampeni 35 Orang 35.000.000

47 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Pamentasan 35 Orang 35.000.000

48 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Jelegong Kutawaringin 20 Orang 40.000.000

49 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cibodas Kutawaringin 30 Orang 35.000.000

50 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Kopo 30 Orang 35.000.000

51 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Padasuka Kutawaringin 20 Orang 40.000.000

52 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Wangisagara 30 Orang 35.000.000

53 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Wangisagara 35 Orang 35.000.000

54 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Mekar Rahayu 20 Orang 35.000.000

55 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Mekar Rahayu 35 orang 35.000.000

56 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Pamekaran 20 Orang 40.000.000

57 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cibodas Solokanjeruk 30 Orang 35.000.000

58 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Nagreg 35 Orang 35.000.000

59 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Ciaro 20 Orang 40.000.000

60 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Ganjarsabar 30 Orang 35.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

61 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cipedes 30 Orang 35.000.000

62 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Cijagra 35 orang 35.000.000

63 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cipedes 20 Orang 35.000.000

64 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Sukasari 35 Orang 35.000.000

65 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Langonsari 20 orang 45.000.000

66 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Langonsari 30 orang 35.000.000

67 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Margamekar 35 Orang 35.000.000

68 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa MargamulyaPangalengan 1 Unit 35.000.000

69 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sukamanah Pangalengan 45 Orang 60.000.000

70 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sukamenak 30 Orang 35.000.000

71 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Margahayu Selatan 20 Orang 35.000.000



74 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Margahayu Tengah 35 Orang 35.000.000

75 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kelurahan Sulaiman 30 Orang 35.000.00076 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Kelurahan Sulaiman 20 Orang 35.000.00077 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Kelurahan Sulaiman 20 Orang 35.000.000

78 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Margamulya Pasirjambu 20 peserta 40.000.000

79 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Mekarmaju 30 Orang 35.000.00080 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Desa Mekarsari Pasirjambu 20 Orang 35.000.00081 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sugihmukti 20 Orang 40.000.000

82 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Alamendah 35 Orang 35.000.000

83 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sukaresmi 30 Orang 35.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

84 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Patengan 20 orang 35.000.000

85 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Patengan 20 Orang 45.000.000

86 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Patengan 20 orang 40.000.000

87 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Bojongloa 20 orang 45.000.000

88 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Bojongloa 20 orang 40.000.000

89 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Rancakasumba 20 Orang 40.000.000

90 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cikoneng Ciparay 20 orang 35.000.000

91 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cangkuang Wetan 1 Paket 40.000.000

92 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Pangauban Katapang 35 orang 35.000.000

93 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kelurahan Sulaiman 30 Orang 35.000.000

94 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sayati 20 Orang 35.000.000

95 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Alamendah 20 Orang 45.000.000

96 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Desa Jagabaya 30 Orang 40.000.00097 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Campakamulya 20 Orang 40.000.000

98 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Desa Warnasari 40 orang 40.000.000

99 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Mekarjaya Arjasari 30 Orang 35.000.000

100 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa LebakWangi 35 Orang 35.000.000

101 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Panyocokan 30 Orang 35.000.000

102 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Solokan Jeruk 30 orang 35.000.000

103 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Wangisagara 1 Kelompok 35.000.000

104 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Citereup 30 Orang 35.000.000

105 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Tegalluar 30 Orang 35.000.000

106 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Desa Cipagalo 30 Orang 35.000.000

107 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa PinggirSari 30 Orang 35.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

108 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Baros 30 Orang 35.000.000

109 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Bojongkunci 20 Orang 35.000.000

110 Ekonomi Bergulir untuk pedang kecfil Desa Padamukti, KecamatanSolokanjeruk 130 0rang

Tidak ada program/kegiatanpermodalan di Diskoperindag, untukpermodalan diarahkan pada programakses permodalan provinsi maupunkementerian melalui pengajuanproposal oleh pelaku UMKMbersangkutan

111 Bantuan Permodalan Kelompok Usaha EkonomiMenengah

Desa Panyadap, KecamatanSolokanjeruk 1 ls


112 Pelatihan Merias/Dandan Sederhana Dan EtikaPerempuan

Desa Cibodas Kutawaringin,Kecamatan Kutawaringin 50 Orang Bukan Tupoksi Diskoperindag, Pelatihan

Merias adalah wewenang Disnaker

113 Bantuan alat pengolahan telur asin Desa Kopo, KecamatanKutawaringin 1 paket

Bukan Tupoksi Diskoperindag, bantuanalat pengolahan telur wewenangDisnakan

114 Permodalan Ekonomi Mikro Desa Padasuka Kutawaringin,Kecamatan Kutawaringin 40 usaha

Tidak ada program/kegiatanpermodalan di Diskoperindag, untukpermodalan diarahkan pada programakses permodalan provinsi maupunkementerian melalui pengajuanproposal

115 PELATIHAN MENJAHIT Desa Margamulya Pasirjambu,Kecamatan Pasirjambu 20 peserta Bukan Tupoksi Diskoperindag

116 pengadaan perlengkapan BUMDES Desa Margamukti, KecamatanPangalengan 1 UNIT BUMDES bukan merupakan tupoksi dari

Diskoperindag

117 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) WRS Desa Cibeureum, KecamatanKertasari 5 kelompok Bukan Tupoksi Diskoperindag

118 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Lampegan, KecamatanIbun 2 Paket bukan Tupoksi Diskoperindag




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

119 permodalan (UKM) Desa Cihanyir, KecamatanCikancung 14 Kelompok


120Bantuan Modal usaha mikro kecil dan menegah(UMKM) industri rumah tangga (konfeksi, tas, batamerah dan kelompok warungan)

Desa Mandala Wangi,Kecamatan Nagreg 6 kelompok


121 bantuan modal bumdes Desa Rancaekek Kulon,Kecamatan Rancaekek 1 kelompok bukan Tupoksi Diskoperindag, tapi

BPMPD

122 Bantuan Permodalan Koperasi Desa Jelegong, KecamatanRancaekek 2 Unit

Bantuan Modal tidak ada dalamprogram/kegiatan DiskoperindagUntuk permodalan bisa mengaksesdana bergulir dari BPR Kab.Bandung

123 Permodalan Kelompok UKM Desa Wangisagara, KecamatanMajalaya 2 Kelompok







(1) (2) (3) (4) (5) (6)

125 Permodalan Kelompok UKM Desa Wangisagara, KecamatanMajalaya 6 Orang




127 Permodalan Kelompok UKM Desa Wangisagara, KecamatanMajalaya 43 Orang


128 Pelatihan Tata Boga Desa Sarimahi, KecamatanCiparay 16 kelompok Bukan Tupoksi Diskoperindag untuk

pelatihan tata boga Disnaker

129 Bantuan Modal Pengusaha Warung dan PengusahaProduksi Makanan Olahan

Desa Rahayu, KecamatanMargaasih 5 unit


130 Bantuan peralatan usaha mikro Desa Sukamenak, KecamatanMargahayu 1 paket





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

131

Bantuan stimulan usaha mikro Desa Sukamenak, KecamatanMargahayu

1 kelompok


132

Bantuan Modal UKM Desa Citereup, KecamatanDayeuhkolot

4 Kelompok Usaha

Tidak ada program/kegiatanpermodalan di Diskoperindag, untukpermodalan diarahkan pada programakses permodalan provinsi maupunkementerian melalui pengajuanproposal

133

Kelompok Usaha Kelontongan(WALET)

Desa Lengkong, KecamatanBojongsoang

10 Orang




Dari data tabel diatas dapat dilihat program dan kegiatan apa saja yang diusulkan oleh

masyarakat untuk Rencana Kerja pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bandung tahun 2017, tetapi tidak semua usulan tersebut dapat direalisasikan karena

terdapat beberapa usulan yang tidak lengkap dengan indikator kinerja yang diharapkan dari

pelatihan tersebut, serta program kegiatan yang tidak jelas. Sehingga hanya sebagian usulan

tersebut yang dapat direalisasikan sesuai dengan analisis kebutuhan dan prioritas utama.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan

pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Bandung. Oleh

karena itu, Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP

Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi

Jawa Barat, RPJM Provinsi Jawa Barat, RKPD Provinsi Jawa Barat 2015; dan RPJMD

Kabupaten Bandung 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Bandung 2017.

III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telahaan Kementerian Perdagangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar

globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang

berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani

kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional

sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing

tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3 .1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-

Undangl 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya

alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk

mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor

ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai

tambah tinggi. Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan eningkatkan ekspor produk

nonmigas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi danlebih kompetitif di pasar

internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,

adalah sebagai berikut:



1) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;

2) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan

ekspor barang terutama produk manufaktur

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas yang meliputi jasa

pendorong ekspor nonmigas (jasa transportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi) serta

jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi (jasa logistik,

jasa distribusi dan jasa keuangan).

2. Telahaan Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 ialah ” “Indonesia Menjadi Negara

Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber

Daya Alam dan Berkeadilan” . Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian

Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan

industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya

industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan

inovasi;

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat

dan memperkukuh ketahanan nasional.

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima)

tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran

keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis

Kementerian Perindustrian. Strategis yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke

depan oleh Kementerian Perindustrian ialah sebagai berikut :



Gambar. 3.2. Peta Strategis Kementerian Perindustrian

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta

mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat

menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan

yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan

semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaranadalah hasil yang akan dicapai secara nyatadengan rumusan yang lebih

spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka

waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

1) Menjamin ketersedian kebutuhan bahan pokok menyebabkan sering terjadi fluktuasi

harga bahan pokok;

2) Meningkatkan efesienya arus barang dan konektivitas distribusi dan fasilitasi

perdagangan;



3) Meningkatkan kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa;

4) Meningkatkan tingkat keterampilan dan produktivitas dari pelaku industri kecil;

5) Meningkatkan kemampuan penguasan teknologi bagi pelaku industri kecil

menyebabkan daya sairng produk industri kecil lemah dalam menghadapi persaingan;

6) Memperluas jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar;

7) Meningkatkan kapasitasi SDM IKM dalam mengakses teknologi informasi, jaringan

produksi dan pemasaran produk.

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain ialah :

1) Meningkatnya SDM para pelaku Industri Kecil, perindustrian dan perdagangan melalui

peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan tersedianya sarana / prasarana.

2) Meningkatnya kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen bagi Industri Kecil

mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi

wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi insentif

sehingga menjadi semakin baik.

3) Mengembangkan usaha industri manufaktur dan industri rumah tangga.

4) Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat

dalam persaingan.

5) Meningkatkan kualitas produk Industri Kecil melalui pembinaan dan pelatihan pcara

produksi yang baik, memberikan fasilitasi sertifikasi produk, merk dan fasilitasi

kemasan produk menjadi lebih menarik dan lebih baik.

6) Meningkatnya kapasitas pemasaran melalui pembangunan pusat distribusi dan

ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan bagi kegiatan ekonomi daerah.

7) Memperlancar arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan sentra-sentra

produk unggulan daerah.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN



Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk Tahun 2017, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabpaten Bandung

mempunyai Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok

dan wewenang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabpaten Bandung yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

4) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

6) Penyediaan alat tulis kantor.

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

11) Penyediaan makanan dan minuman.

12) Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah.

13) Penunjang perayaan Hari-hari Bersejarah

14) Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah.

15) Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional.

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya.

2) Pengadaan pakaian kerja lapangan.

3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran.

3) Penyusunan laporan keuangan tahunan.

5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



1) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

2) Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1) Sosialisasi kebijakan penyederhanaan dokumen Ekspor.

2) Pelatihan Ekspor bagi IKM, UKM dan Koperasi

7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1) Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksaanna Operasional

2) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.

3) Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk.

4) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

5) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.

6) Sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

7) Pengembangan distribusi barang dan promosi barang / produk.

8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1) Penataan tempat berusaha bagi pedagang Kaki Lima dan Asongan.

2) Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Kaki Lima dan Asongan.

9) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

1) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri.

2) Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.

3) Pengembangan industri kreatif berbasis fashion.

4) Pengembangan industri kreatif berbasisi kerajianan.

5) Sosialiasi Merk bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil.

6) Fasilitasi Merk bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil.

10) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan

Klaster Industri

1) Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri.

11) Program peningkatan kemampuan teknologi Industri

1) Pembinaan kemampuan teknologi industri.

2) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.



BAB IV

P E N U T U P

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih

terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Peridnustrian Kabupaten Bandung ini dijadikan

sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond

anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD

sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD

diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun

2017.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Kepala SKPD mengevaluasi program –

program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Barat.

Soreang, 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UKMPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. POPI HOPIPAH, M.SiPembina Utama muda

NIP. 19600722 199109 2 001

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2017 · dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial