RENCANA KERJA (RENJA) - tebokab.go.id · Pembantu, Poskesdes/Bidan Desa. Namun demikian, ... Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo serta sistematika

Rencana Kerja Dinkes Tebo Tahun 2018 1

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

TAHUN 2018


KATA PENGANTAR

Kesehatan merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga dan merupakan

salah satu hak dasar manusia serta salah satu dari tiga faktor utama dalam

menentukan indeks pengembangan diri manusia selain faktor pendidikan dan

pendapatan. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dilindungi dan ditingkatkan

kualitasnya, karena peningkatan derajat kesehatan akan memberikan sumbangan yang

nyata dalam peningkatan daya saing bangsa yang sangat diprlukan dalam era

globalisasi. Konsekuensinya, kesehatan perlu mendapat perhatian yang khusus

dalam memainkan peranannya dalam pembangunan di era desentralisasi pada saat ini.

Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan Bangsa Indonesia pada

umumnya dan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya telah dapat dirasakan hingga

ke desa-desa. Dari segi pemerataan secara fisik bias dikatakan pelayanan kesehatan

telah merata dan menjangkau seluruh pelosok dengan adanya Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, Poskesdes/Bidan Desa.

Namun demikian, sangat disadari bahwa masih terjadi ketimpangan

khususnya masalah mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat

masih rendah.

Oleh karena itu perlu setiap saat meluruskan arah pembangunan kesehatan

sehingga dapat tercapai pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Munculnya fenomena baru yang mengglobal seperti:

1) Transisi epidemiologis dari penyakit infeksi ke penyakit degenerative

2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi cara

pandang terhadap makna dari hidup, sehat, sakit dan mati.

3) Kemajuan dibidang teknologi dan informasi

4) Tingkat polusi lingkungan serta

Transparansi dan demokratisasi yang menuntut kemitraan dan akuntabilitas dalam

pembangunan kesehatan

Rencana kerja merupakan dokumen perencanan tahunan sebagai penjabaran

dari RENSTRA dan mengacu kepada RKPD Kabupaten yang memuat kebijakan,

program, kegiatan pembangunan dan penganggaran.

Agar terjaminnya kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan

bersasaran maka dipandang perlu untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah

(Renja-PD). Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo telah menyusun

Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai dokumen perencanaan operasional Dinas

Kesehatan kurun waktu 1 (satu) tahun.


Dengan telah disusunnya rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo ini,

di harapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran 2018.

Akhirnya semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan

penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tahun 2018 ini

diucapkan terima kasih. Semoga apa yang akan kita cita-citakan tercapai dan

terwujud. Amin.

Muara Tebo, 2017

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tebo

M. RIDWAN, MPH

Pembina Tk.I

Nip. 19660706 198903 1 009


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan

sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan

daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat

fundamental dalam Sistem perencanaan daerah, karena renja Perangkat Daerah

merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan

terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada

masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas

pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan

penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan

informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga

perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi

renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang

didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada

penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tahun 2018;

2. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan

awal RKPD;

3. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang

memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif

masing-masing Perangkat Daerah;

4. Penyusunan renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan

RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;


5. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target

capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana,

baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra

Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di

dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan serta hubungan

keselarasan dengan dokumen daerah yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan

RKPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyuluhan RKP,

Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS,

dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo

tahun 2018 adalah Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);

12. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas

Daerah Kabupaten Tebo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimaksudkan sebagai penjabaran

Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD) bertujuan untuk :

1. Mengetahui Kondisi umum Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tebo.

2. Mengetahui Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tebo.

3. Mengetahui Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tebo.

4. Mengetahui Program dan Kegiatan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten

Tebo.

1.4 Sistematika Renja –PD

Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang yang mengantarkan

permasalahan bidang kesehatan, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya


Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo serta

sistematika Renja-PD.

Gambaran umum Kondisi Renja PD, berisi tentang Struktur Organisasi, Tugas

pokok dan fungsi, sumberdaya aparatur dan sarana dan prasarana Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berisi tentang uraian

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan

realisasi Renstra Perangkat Daerah serta isu strategis dan masalah mendesak.

Rencana program/kegiatan prioritas dan pendanaan berisi uraian tentang

program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dan matrik rekapitulasi rencana

program/kegiatan prioritas dan pendanaan. Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Program Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan

suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten

Tebo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran dari hasil kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Tebo Tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Dalam mengevaluasi capaian dan

analisis kinerja Dinas Kesehatan mengacu kepada pencapaian Indikator

Pembangunan Kesehatan yang telah disepakati, yaitu :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan

No Nama Indikator Hasil/

Realisasi

Target/sasaran

Setahun (A)/(B)% Target 2018

1 Jumlah ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan K4 di

fasilitas pelayanan kesehatan milik

pemerintah dan swasta

6577 7753 84,83 100

2 jumlah ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan persalinan

sesuai standar difasilitas kesehatan

6207 7099 87,43 100

3 jumlah bayi baru lahir 0-28 hari

yang mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir sesuai

standar

6460 6994 92,36 100

4 jumlah balita 0-59 bulan yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

balita sesuai standar dalam kurun

waktu satu tahun

22309 31067 71,81 100

5 jumlah anak usia pendidikan dasar

kelas 1 dan 7 yang mendapat

pelayanan skrining kesehatan di

satuan pendidikan dasar

13425 24104 55,70 100


6 jumlah pengunjung usia 15-59

tahun mendapat pelayanan

skrining kesehatan sesuai standar

dalam kurun waktu satu tahun

2605 14714 17,70 100

7 jumlah pengunjung berusia 60

tahun keatas yang mendapat

skrining kesehatan sesuai standar

minimal 1 kali dalam kurun waktu

satu tahun

18669 25540 73,10 100

8 jumlah penderita hipertensi yang


sesuai standar dalam kurun waktu

satu tahun

13767 159316 8,64 100

9 jumlah penyandang DM yang



satu tahun

2707 159316 1,70 100

10 jumlah ODGJ berat (spisikotik)

diwilayah kerja kabupaten/kota

yang mendapat pelayanan

kesehatan jiwa promotif preventif


satu tahun

470 470 100,00 100

11 jumlah orang yang mendapatkan

pelayanan TB sesuai standar dalam

kurun waktu satu tahun

341 547 62,34 100

12 jumlah orang beresiko terinfeksi

HIV yang mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standar

difasilitas pelayanan kesehatan

dalam kurun waktu satu tahun

4 5 80,00 100

2. Pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tahun 2017

adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup tahun 2017 mencapai 69,67 tahun

2. Angka kematian Ibu mencapai target yaitu 63,9 per 100.000 kelahiran hidup

3. Angka kematian Bayi mencapai target yaitu 1,76 per 1000 kelahiran hidup

4. Angka kematian balita mencapai target yaitu 2,08 per 1000 kelahiran hidup

5. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan 12 orang.


A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (outcome), manfaat

(benefits) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator

kinerja ini diikuti dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas

Kesehatan Kabupaten Tebo 2018, besaran indikator kinerja untuk masing-masing

jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, tugas pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas

Kesehatan Kabupaten Tebo diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 42

Tahun 2016. Dinas Kesehatan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang

kesehatan.

2.2.1 Struktur Organisasi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 42 Tahun 2016. Dinas

Kesehatan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang

kesehataan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan, kefarmasian, sarana dan prasarana dan sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, sarana dan

prasarana dan sumber daya kesehatan;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan;

4. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas

Kesehatan;

5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan dibidang kesehatan dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo terdiri dari :

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat Dinas, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

c) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

4. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

5. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

d) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

6. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

7. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

8. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa.

e) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

9. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaminan Kesehatan;

10. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

11. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

f) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:

12. Seksi Farmasi;

13. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan

14. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

g) Unit Pelaksana Teknis Dinas

h) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo No. 42 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.

Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan tersebut maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Tebo mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas pokok dari Kepala Dinas adalah membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang kesehatan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Dinas

menjalankan fungsi :


a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan, kefarmasian, sarana dan prasarana dan sumber daya kesehatan;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, sarana dan

prasarana dan sumber daya kesehatan ;

c) pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Kesehatan ;

d) pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan;

e) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang kesehatan dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok dari Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Sekretaris menjalankan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di

lingkungan dinas kesehatan;

b) pengoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan dinas kesehatan;

c) pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan dinas

kesehatan;

d) pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab dinas kesehatan; dan

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka

Sekretaris membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi adalah melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang


kesehatan. Tugas dimaksud subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi

menyelenggarakan fungsi :

a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian Perencanaan,

Keuangan dan Evaluasi;

b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program dan Dinas Kesehatan;

c) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas

Kesehatan;

d) menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan

tahunan Dinas Kesehatan;

e) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

f) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik

bidang kesehatan;

g) melakukan urusan akutasi dan verifikasi keuangan;

h) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara

bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

i) melakukan urusan gaji pegawai;

j) melakukan administrasi keuangan;

k) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen

keuangan;

l) melakukan penyusunan laporan keuangan;

m) melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil

pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi;

n) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan di Dinas Kesehatan;

o) melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Dinas Kesehatan;

p) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan

q) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Tugas Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas

melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama,

kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik

daerah/kekayaan Negara. Menyelenggarakan fungsi antara lain:

a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum,

kepegawaian dan asset;


b) melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;

c) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,

pemberhentian dan pension pegawai;

d) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan

evaluasi kinerja pegawai;

e) melakukan urusan tata usaha kearsipan;

f) melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

g) melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;

h) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

i) melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

k) mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja

dan standar operasional prosedur di lingkup Dinas Kesehatan;

l) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

m) melakukan penyiapan bahan penatusahaan dan inventarisasi barang;

n) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,

penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan

Negara;

o) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi

penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

p) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan

q) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

3.Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang menjalankan

fungsi :

A) penyusunan rencana program, perumusan kebijakan dan kegiatan operasional

di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah

raga;


B) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasioanal di bidang kesehatan keluarga,

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

C) pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

D) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan


E) pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan


F) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka Kepala

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah menyiapkan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya maka Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi


a) Menyiapkan bahan rumusan operasional kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita

dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia

reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah

gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;

b) Melaksanakan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan balita

dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia

reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah

gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga dan

gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan

balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan

usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan

masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;


d) Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan kesehatan keluarga

dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal, neonatal, kesehatan

balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan

usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi, penanggulangan

masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi institusi;

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lisntas sector dibidang

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat meliputi kesehatan maternal,

neonatal, kesehatan balita dan anak sekolah, kesehatan usia sekolah

dan remaja, kesehatan usia reproduksi, lanjut usia, kewaspadaan gizi,

penanggulangan masalah gizi, pengelolaan konsumsi gizi dan gizi

institusi;

f) Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap bawahan

dilingkungannya; dan

g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis

dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional promosi dan

pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi

dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan,

pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;

b) Melaksanakan kebijakan operasional promosi dan pemberdayaan

masyarakat meliputi strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan

kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana kesehatan,


c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi promosi dan





d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi dan






e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang

promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi strategi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi kesehatan,

advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak sarana dan prasarana

kesehatan, pengorganisasian dan penggerakan peran serta masyarakat;


dilingkungannya dan



h) Menghimpun usulan-usulan program dari semua bidang dan

mempersiapkan bahasannya dengan instansi/ lembaga lain yang

terkait;

i) Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas;

j) Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam

pelaksanaan perencanaan kesehatan;

k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai

tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan opersional, bimbingan

teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga meliputi penyehatan air dan

sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan

limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja

lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

b) Melaksanakan kebijakan operasional kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olahraga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar,

penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan

radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja lingkungan

kerja dan kesehatan olahraga;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga meliputi penyehatan air dan sanitasi


dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan

radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja lingkungan

kerja dan kesehatan olahraga;

d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga meliputi penyehatan air dan

sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan

limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja

lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector dibidang

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga meliputi

penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan

kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan

surveilans, kapasitas kerja lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

f) Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf

dilingkungannya;



h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

4.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit menyelenggarakan fungsi :

A) Penyusunan rencana program kegiatan operasional dibidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

B) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan



C) Penyiapan pelaksanaan kebjakan operasional dibidang surveilans dan



D) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan



E) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan


F) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi adalah melakukan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, koordinasi lintas program dan lintas sektor serta pemantauan, evalausi

dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Surveilans dan Imunisasi


a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan

imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB),

wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah,

imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan

pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya

dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;

b) Melaksanakan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi

meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan

bencana, penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi

dasar, imunisasi lanjutan dan khusus, pembimbingan dan pengendalian faktor

resiko kesehatan haji dan pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan

kesehatan haji;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan






d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan







e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang

surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon Kejadian Luar

Biasa (KLB), wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, karantina

kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus,

pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji dan

pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan

haji;Melakukan penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan dasar dan

KB;


dilingkungannya;

g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasa sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai

tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan lintas sektor serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian

penyakit menular.

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular meliputi tuberculosis, Infeksi Saluran

Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual

(IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular

langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan

binatang pembawa penyakit;

b) Melaksanakan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit menular meliputi tuberculosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut

(ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), hepatitis,

penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung,

malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan binatang

pembawa penyakit;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberculosis, Infeksi Saluran

Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular Seksual

(IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular

langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan

binatang pembawa penyakit;


d) Melaksaakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberculosis, Infeksi

Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular

Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis

menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis,

vektor dan binatang pembawa penyakit;

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi tuberculosis, Infeksi

Saluran Pernafasan Akut (ISPA), HIV/AIDS, penyakit Infeksi Menular

Seksual (IMS), hepatitis, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis

menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis,

vektor dan binatang pembawa penyakit;


dilingkungannya;

g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3) Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program

dan lintas sektor serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan,

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pencegahan, Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional bidang pencegahan,

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa meliputi penyakit

paru kronis, gangguan immunologi, penyakit jantung, pembuluh darah,

penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan

metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut

usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif

(NAPZA);

b) Melaksanakan kebijakan operasional bidang pencegahan, pengendalian

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa meliputi penyakit paru kronis,

gangguan immunologi, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker,

kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, gangguan

indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa dewasa, lanjut usia dan masalah

penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Addiktif (NAPZA);

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pencegahan,







(NAPZA);

d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan,






(NAPZA);

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan

pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

meliputi penyakit paru kronis, gangguan immunologi, penyakit jantung,

pembuluh darah, penyakit kanker, kelainan darah, penyakit diabetes mellitus,

gangguan metabolik, gangguan indra, fungsional, masalah kesehatan jiwa

dewasa, lanjut usia dan masalah penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat

Addiktif (NAPZA);


dilingkungannya;


fungsinya.

5.Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan

jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan serta peningkatan mutunya dan

pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan


a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan

primer dan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan




c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan



d) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan

jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan

mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka Bidang Pelayanan

Kesehatan membawahkan:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaminan Kesehatan

Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaminan Kesehatan adalah

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis

dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas kesehatan dibidang pelayanan

kesehatan primer dan jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional pelayanan kesehatan

primer dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan akreditasi

FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan

kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan

indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium dan

pelayanan jaminan kesehatan;

b) Melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kesehatan primer dan

jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan akreditasi FKTP,

administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di

DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera,

perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium dan pelayanan

jaminan kesehatan;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan primer

dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan akreditasi FKTP,

administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan kesehatan di

DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan indera,

perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium dan pelayanan

jaminan kesehatan;

d) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang pelayanan

kesehatan primer dan jaminan kesehatan;


e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan

primer dan jaminan kesehatan meliputi peningkatan mutu dan akreditasi

FKTP, administrasi dan registrasi FKTP, pelayanan darah, pelayanan

kesehatan di DTPK, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan

indera, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium dan

pelayanan jaminan kesehatan;

f) Melaksanakan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf

dilingkungannya;


fungsinya.

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan


supervisi, koordinasi lintas program dan lintas sektor serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan



rujukan meliputi peningkatan mutu dan akreditasi Rumah Sakit, dukungan

layanan kesehatan rujukan dan rekomendasi Rumah Sakit tipe D dan C;

b) Melaksanakan kebijakan operasional kesehatan rujukan meliputi peningkatan

mutu dan akreditasi Rumah Sakit, dukungan layanan kesehatan rujukan;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan rujukan

meliputi peningkatan mutu dan akreditasi Rumah Sakit, dukungan layanan

kesehatan rujukan;

d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan

rujukan meliputi peningkatan mutu dan akreditasi Rumah Sakit, dukungan

layanan kesehatan rujukan;

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang pelayanan

kesehatan rujukan;


dilingkungannya


fungsinya.

3). Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan


supervisi, koordinasi lintas program dan lintas sektor serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan tradisional.


Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional



tradisional meliputi pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer

dan integrasi, menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);

b) Melaksanakan kebijakan operasional pelayanan kesehatan tradisional meliputi

pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan


dan integrasi;

d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan


dan integrasi;

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang pelayanan

kesehatan tradisional;

f) Melaksanakan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap bawahan

dilingkungannya;


fungsinya.

6.Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

sumber daya kesehatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan


A) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya

kesehatan;

B) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya

kesehatan;

C) Pelaksanaan koordinasi lintas program dan sektor dibidang sumber daya

kesehatan;

D) Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya kesehatan;

E) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya kesehatan;

F) Pelaksanaan fungsi lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Bidang

Sumber Daya Kesehatan membawahkan :

1). Seksi Farmasi


Seksi Farmasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program

dan sektor serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan

kefarmasian.

Fungsi Seksi Farmasi dalam menjalankan tugasnya adalah:

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional bidang farmasi meliputi

penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis farmako

ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional

dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat

dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam upaya

kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat

publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan apotek rekomendasi

Pedagang Besar Farmasi (PBF);

b) Melaksanakan kebijakan operasional jaminan pelayanan kesehatan meliputi

penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis farmako

ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional

dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat

dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam upaya

kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat

publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan apotek rekomendasi

Pedagang Besar Farmasi (PBF);

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi jaminan pelayanan kesehatan

meliputi penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisis

farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat

tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor farmasi,

kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan

dalam upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,

pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan, perizinan apotek

rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF);

d) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang jaminan

pelayanan kesehatan meliputi penggunaan obat rasional, manajemen klinikal

farmasi, analisis farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan

pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor

farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan

pangan dalam upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan

pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan,

perizinan apotek rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF);

e) Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap bawahan

dilingkungannya;


f) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2). Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan adalah penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana kesehatan.

Dan dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional bidang sarana dan

prasarana kesehatan;

b) Melaksanakan kebijakan operasional bidang sarana dan prasarana kesehatan

meliputi penilaian kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, kalibrasi alat

kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan;

c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana

kesehatan;

d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sumber daya manusia

kesehatan;

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang sarana dan

prasarana kesehatan;


dilingungannya;


fungsinya.

3). Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan


supervisi, melaksanakan koordinasi antar lintas program dan lintas sektor serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan.

Adapun untuk melakukan tugas tersebut, Seksi Sumber Daya Manusia

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional sumber daya manusia

kesehatan meliputi perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi,

pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;

b) Melaksanakan kebijakan operasional sumber daya manusia kesehatan

meliputi perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, pembinaan

mutu sumber daya manusia kesehatan, penilaian tenaga kesehatan dan

memberikan rekomendasi dalam pemberian/pencabutan izin praktek tenaga

kesehatan;


c) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi sumber daya manusia

kesehatan;

d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sumber daya manusia

kesehatan;

e) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang sumber

daya manusia kesehatan;


dilingkungannya;


fungsinya.

7.Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

8.Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan faktor esensial dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan karena merupakan perencana, pelaksana sekaligus sebagai

sasaran pembangunan yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan

nyata dalam pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan memerlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang

diperoleh melalui penerimaan tenaga kesehatan atau pendidikan dan pelatihan. Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai SDM yang

tersebar di 20 Puskesmas (11 Puskesmas perawatan dan 9 Puskesmas non

Perawatan), 41 Puskesmas pembantu, 110 poskesdes, 22 poskestren, 112 Desa Siaga,

dan 309 Posyandu. Jumlah tenaga kesehatan sebanyak 508 orang.

2.3 Isu – Isu Strategis yang Dihadapi Masa Kini

1. Permasalahan Internal

a. Derajat Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan telah berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat walaupun masih dijumpai beberapa

masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Derajat kesehatan yang optimal dapat dilihat dari unsur kualitas hidup serta

unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya yaitu morbiditas dan status gizi. Situasi


derajat kesehatan kesehatan di Indonesia digambarkan melalui Angka Kematian Bayi

(AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka

morbiditas beberapa penyakit dan status gizi masyarakat.

1) Angka Kematian (Mortalitas)

a) Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (IMR)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu hamil/ibu bersalin

yang meninggal pada setiap 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini

digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup

sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta

tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan

dan ibu nifas. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tebo dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Jumlah Kematian Ibu tahun 2016

No Puskesmas Jumlah Lahir

Hidup

Jumlah Kematian

Ibu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Sungai Bengkal

Pintas Tuo

Muara Tebo

Teluk Singkawang

Mengupeh

Lubuk Mandarsah

Rimbo Bujang II

Tegal Arum

Rimbo Bujang IX

Alai Ilir

Pulau Temiang

Sungai Abang

Teluk Lancang

Sp II Sekutur Jaya

Tuo Pasir Mayang

Sumber Sari

Teluk Rendah

384

318

730

432

243

278

1.094

257

424

318

627

260

93

183

352

282

172

1

0

1

1

0

2

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Jumlah 6.447 9

2015 6.570 2

2014 6.691 4

Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut data SDKI (Survei

Demografi dan Kesehatan Indonesia) tahun 2012 adalah sebesar

359/100.000 kelahiran hidup sedangkan target MDG’s 2015 AKI

adalah sebesar 102/100.000 kelahiran hidup.

Ditahun 2016 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tebo adalah


139,60/100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih diatas angka

yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun MDG’s,

sehingga kematian ibu masih menjadi masalah kesehatan.

b) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan

banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari 1.000 kelahiran hidup pada

tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi

meninggal sebelum mencapai usia satu tahun(dinyatakan dengan 1.000

kelahiran hidup).

Sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA) adalah angka

yang menunjukkan banyaknya kematian balita umur 1-5 tahun dari

1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.

Berdasarkan batasan capaian indikator MDG’s, AKB

diharapkan berada dibawah 35 per 1.000 kelahiran hidup dan AKABA

dibawah 45 per 1.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian bayi dan balita di Kabupaten Tebo di

Kabupaten Tebo di Kabupaten Tebo dalam kurun waktu 2014 s.d 2016

mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 3.2

Jumlah Kematian Bayi dan Balita Tahun 2016

No PUSKESMAS Jumlah

Kelahiran

Jumlah Kematian

Bayi Balita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Sungai Bengkal

Pintas Tuo

Muara Tebo

Teluk Singkawang

Mengupeh

Lubuk Mandarsah

Rimbo Bujang II

Tegal Arum

Rimbo Bujang IX

Alai Ilir

Pulau Temiang

Sungai Abang

Teluk Lancang

Sp II Sekutur Jaya

Tuo Pasir Mayang

Sumber Sari

Teluk Rendah

384

318

730

432

243

278

1.094

257

424

318

627

260

93

183

352

282

172

3

1

3

2

0

1

0

1

2

4

2

0

2

1

6

1

1

3

2

6

4

0

1

0

1

2

4

2

0

2

3

7

1

3

JUMLAH 6.447 30 41


2015 6.570 14 14

2014 6.691 4 4

Sumber : Laporan Tahunan KIA tahun 2016

Berdasarkan jumlah kematian bayi dan balita tersebut maka

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2016 adalah 4,65% dan

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah 6,36%. Angka ini masih

dibawah standar minimal namun masih merupakan masalah kesehatan.

2) Angka Kesakitan (Morbiditas)

Morbiditas dapat diartikan sebagai angka kesakitan baik insiden

maupun prevalen dari suatu penyakit yang menggambarkan kejadian pada

kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hasil laporan SP2TP tahun 2016 pola 10 penyakit

terbesar di Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

10 penyakit terbesar Tahun 2016

NO

KODE

PENYAKIT JENIS PENYAKIT KASUS PERSENTASE

1 J 10 Influenza 25.584 38

2 K 29.1 Gastriris 10.887 17

3 L 10 Hypertensi Essensial 5.800 9

4 G 44.2 Tension Headache 4.884 7

5 K 52.9 Gastroenteritis 4.332 7

6 E 79.0 Hiperuresemia 4.208 6

7 J 45.9 Asma Bronkial 3.691 6

8 L 24

Dermatitis Kontak

Iritan 2.916 4

9 K 04 Nekrosis Pulpa 1.874 3

10 643 Migren 1.698 3

TOTAL 65.874 100

Sumber : Program Pelayanan Kesehatan tahun 2016

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingginya angka kesakitan

penyakit menular dan tidak menular pada tahun terakhir profil kesehatan di

Kabupaten Tebo masih didominasi oleh penyakit infeksi yang lama seperti

ISPA dan Gastritis.


b. Upaya Kesehatan

1) Partisipasi Masyarakat Belum Optimal

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 pada tahun 2012 adalah

95,38% dan pada tahun 2016 mencapai 97,18% sedangkan K4 pada

tahun 2012 mencapai 85,24% dan pada tahun 2016 mencapai

91,12% . Hal ini berarti cakupan kunjungan ibu hamil mengalami

kenaikan tetapi masih dibawah target SPM yang ditetapkan yaitu

95%.

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

pada tahun 2012 adalah 92,57% dan pada tahun 2016 mengalami

penurunan menjadi 89,21%.

Pada tahun 2016 cakupan desa UCI mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2012

desa UCI di Kabupaten Tebo mencapai 91,07% dan ditahun 2016

mencapai 93,75% tetapi belum mencapai target SPM yang telah

ditetapkan yaitu 100%.

Dari pencapaian cakupan diatas menunjukkan bahwa

upaya kesehatan melalui partisipasi masyarakat belum optimal.

2). Pencapaian kesehatan lingkungan belum optimal

Persentase rumah sehat pada tahun 2012 mencapai

66,11% dan pada tahun 2016 baru mencapai 79,35%. Sedangkan

tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan hanya

mencapai 58,85%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kesehatan

lingkungan di Kabupaten Tebo masih jauh dari target 100% yang

telah ditetapkan.

c. Sumber Daya Kesehatan

1) Kuantitas dan kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi

profesi masih kurang.

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan

masih kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga kesehatan

yang seharusnya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, beban

kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Tuntutan

masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan semakin tinggi dan

apabila kurang diantisipasi oleh tenaga kesehatan maka akan

berakibat buruk pada semua aspek kehidupan khususnya untuk

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pendidikan formal dan

non formal dirasakan sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan

sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.


2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan

kesehatan masyarakat

Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan

salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam

bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu dibandingkan jumlah penduduk diharapkan

10:100.000 penduduk.

Di Kabupaten Tebo rasio Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu adalah 17: 100.000 penduduk, hal ini sudah memenuhi

rasio yang diharapkan namun belum didukung oleh alat kesehatan

yang memadai.

3). Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan

obat essensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan

penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas

2. Permasalahan eksternal

a. Kurangnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi

masyarakat.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah

salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan di

Kabupaten Tebo. Cakupan rumah tangga ber PHBS pada tahun 2016 baru

mencapai 67,71%. Hal ini disebabkan karena Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga masalah-

masalah kesehatan masyarakat yang berbasis lingkungan (penyakit menular)

masih tinggi.

b. Persentase posyandu aktif

Pada tahun 2016 di Kabupaten Tebo posyandu aktif baru mencapai

48,87% dan berada dibawah target SPM (80%).

c. Dinamika epidemiologi penyakit yang cepat

Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan

dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat.


3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode RPJMD

sebelumnya dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan dalam jangka

panjang, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dari hasil analisis kinerja

pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telahaan visi dan misi Kepala daerah,

Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jambi,

RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu

strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, yang akan menjadi rumusan kebijakan serta

penyusunan program prioritas Dinas Kesehatan. Isu-isu strategis yang dihadapi

dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Status derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tebo, yang ditandai oleh

beberapa indikator antara lain

a. Angka Usia Harapan Hidup masih dibawah angka Propinsi

b. Meningkatnya Angka Kematian Ibu

c. Meningkatnya Angka Kematian Bayi

d. Masih ditemukan status gizi buruk

e. Tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak

menular.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang

masih terbatas terutama di daerah terpencil yaitu :

a. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban

pembiayaan kesehatan.

b. Kuantitas dan kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi

masih kurang.

c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan

kesehatan masyarakat.

d. Belum optimalnya ketersediaan obat dan makanan yang beredar yang

memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.

e. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo akan menampung usulan program dan

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan

sebagai berikut:

No. Misi Tebo

Kabupaten Provinsi Nasional

(1) (2) (3) (4)

2 Meningkatkan kualitas

pendidikan, kesehatan serta

tatanan kehidupan beragama dan

berbudaya

Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan

berkesetaraan gender

Meningkatkan

kualitas hidup

manusia Indonesia

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tahun 2018 adalah dokumen

perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan

daerah Kabupaten Tebo yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang

didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2018 tidak ada visi dan misi namun

mengikuti visi dan misi Bupati Tebo yaitu : ”TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB,

UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”

Maksud dari Visi tersebut adalah :

TERTIB :

Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan

masyarakat yang teratur.

UNGGUL : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

TENTRAM :

:

Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif

dalam masyarakat.

ADIL :

:

Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar

sektor, antar wilayah dan antar kelompok

masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

SEJAHTERA :

:

Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik

material maupun spiritual secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi

pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Misi I

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;


2. Misi II

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama

dan berbudaya;

3. Misi III

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

4. Misi IV

Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agrobisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup; dan

5. Misi V

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan

pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk

lima tahun mendatang dalam rentang waktu 2017-2022.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten

Tebo adalah :

3.2.1 Tujuan Perangkat Daerah di Renstra:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui kesadaran masyarakat

untuk hidup sehat.

2. Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan

upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat

3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

3.2.2 Sasaran

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2018 yang merupakan

kelanjutan dari strategi 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya status kesehatan keluarga, ibu dan anak serta status gizi

masyarakat

2. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan

masyarakat

3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat

4. Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin

5. Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

6. Meningkatnya sediaan obat dan makanan yang memenuhi standar dan

terjangkau oleh


7. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

8. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah

penyakit dan KLB

9. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular

10. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan

standar.

11. Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana di

Puskesmas sesuai dengan standar

12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendorong puskesmas dalam melaksanakan fungsinya secara

komprehensif Dinas Kesehatan merencanakan beberapa program unggulan yang

berhubungan dengan konsep pelayanan kesehatan dasar mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan

daerah yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yaitu

sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari:

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari:

- Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Kegiatan Pelayanan publik

5. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari :

- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

- Revitalisasi sistem kesehatan

- Peningkatan kesehatan masyarakat

- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (pelayanan

kesehatan jiwa masyarakat)

- Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Peningkatan ASI eksklusif

- Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu

- Peningkatan surveilans KLB gizi

- Peningkatan dan pembinaan UPGK

- Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga

- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan

Kesehatan 4 Spesialistik Dasar)

- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3)

- Pelayanan perizinan praktek kesehatan

- Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga penyehatan tradisional

- Penyelenggaraan kesehatan olah raga masyarakat dan olah raga prestasi

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari :

- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

- Peningkatan pengawasan dan antisipasi penanggulangan NAPZA

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat


- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

- Peningkatan pengembangan PHBS dan dokter kecil

- Penggalangan advokasi dengan lintas sektor dan pemangku pemberi kebijakan

- Penggalangan advokasi kesehatan kedunia usaha potensial tentang

peningkatan pembangunan

10. Program perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari :

- Pemberian tambahan makanan dan vitamin

11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari :

- Penyuluhan BABS

- Peningkatan STBM

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari :

- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru)

- Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi penyakit menular (BIAS,

Haji, PWS Imunisasi)

- Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria dan

DBD)

- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS)

- Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi penyakit menular (AFP)

- Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi penyakit menular

(Kejadian Luar Biasa)

- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare,

ISPA/Pneumonia)

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

14. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak terdiri dari :

- Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak (KIA)

15. Program DAK bidang Kesehatan terdiri dari :

- DAK Bidang Kesehatan-pelayanan kesehatan dasar

- DAK Bidang Kesehatan-farmasi

- DAK Bidang Kesehatan-non fisik

16. Program peningkatan sistem informasi kesehatan terdiri dari:

- Peningkatan sistem informasi


BAB IV

PENUTUP

Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi

salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atau kebutuhan

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan harus dipandang

sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia

dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya

penanggulangan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan indikator keberhasilan

pembangunan manusia pada umumnya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan masukan dari

kecamatan dan kinerja pelaksanaan kegiatan PD tahun berjalan. Dengan demikian

penyusunan Renja Dinas Kesehatan merupakan daftar prioritas kegiatan yang telah

melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan kecamatan dengan rencana kerja

Dinas Kesehatan.


Usulan Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo

Tahun 2018

KODE REKENING URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp)

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 URUSAN WAJIB 9.656.296.874

36.339.180.700

1 02 KESEHATAN 9.656.296.874

-

36.339.180.700

1 02 01 DINAS KESEHATAN 9.656.296.874

-

36.339.180.700

1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

outcome : Presentasi penyelesaian administrasi perkantoran

Kab. Tebo

100% 1.889.460.800

100% 3.080.000.000

1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

output : Persentase ketersediaan jasa telepon, air dan listrik

Kab. Tebo

100% 220.000.000

100% 500.000.000

1 02 01 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan

output : Jumlah tenaga kontrak yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan

Kab. Tebo

47 org 7.660.800

47 org 20.000.000

1 02 01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah output : Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diasuransikan

Kab. Tebo

15 unit 69.000.000

15 unit 185.000.000

1 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

output : Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dibayarkan pajaknya

Kab. Tebo

30 unit 74.000.000

30 unit 200.000.000

1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan output : Jumlah bulan dibayarkan honor tenaga administrasi keuangan

Kab. Tebo

12 bulan 455.400.000

12 bulan 550.000.000


1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor output : Persentase ketersediaan alat kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan

Kab. Tebo

80% 110.000.000

80% 200.000.000

1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor output : Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan

Kab. Tebo

80% 35.000.000

80% 150.000.000

1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

output : Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan

Kab. Tebo

75% 15.400.000

75% 30.000.000

1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

output : Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan

Kab. Tebo

75% 10.000.000

75% 30.000.000

1 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

output : Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

Kab. Tebo

100% 24.000.000

100% 50.000.000

1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

output : Persentase ketersediaan bahan bacaan surat kabar

Kab. Tebo

100% 15.000.000

100% 30.000.000

1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman output : Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat

Kab. Tebo

100% 12.000.000

100% 35.000.000

1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

Kab. Tebo

50 kali 170.000.000

50 kali 250.000.000

1 02 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

output : Jumlah tenaga kontrak mendapatkan jasa

Kab. Tebo

47 org 672.000.000

47 org 850.000.000

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

outcome : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Kab. Tebo

100% 1.233.420.714

-

100% 2.100.000.000

1 02 01 02 22 Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor output : Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

Kab. Tebo

1 unit 25.000.000

1 unit 75.000.000

1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

Kab. Tebo

27 unit rd 4 dn 40 rd

1.153.420.714

28 unit rd 4 dn 40 rd

1.750.000.000


mendapatkan pemeliharaan 2 2

1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

output : Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan

Kab. Tebo

20 unit 35.000.000

20 unit 75.000.000

1 02 01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

output : Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang

Kab. Tebo

1 unit 20.000.000

1 unit 200.000.000

1 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur outcome : Persentase disiplin aparatur

Kab. Tebo

100% 315.000.000

-

100% 450.000.000

1 02 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

output : persentase Jumlah pegawai yang medapatkan pakaian dinas beserta atribut

Kab. Tebo

100% 315.000.000

100% 450.000.000

1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

outcome : Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham aturan

Kab. Tebo

20% 70.000.000

-

20% 500.000.000

1 02 01 05 02 peningkatan sumber daya aparatur kesehatan output : jumlah peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang disosialisasikan

Kab. Tebo

2 peraturan

55.000.000

2 peraturan

300.000.000

1 02 01 05 03 Penataan aset dinas kesehatan output : Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan yang terlaksana

Kab. Tebo

1 peraturan

15.000.000

1 peraturan

200.000.000

1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

outcome : Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan

Kab. Tebo

10.000.000

-

2 laporan

30.000.000


1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

output : Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Tebo

10.000.000

2 laporan 30.000.000

1 01 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan outcome : Persentase ketersediaan obat dan vaksin diunit pelayanan kesehatan

Kab. Tebo

80% 351.122.000

-

87% 4.646.500.000

1 01 01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan output : Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Kab. Tebo

80% 351.122.000

87% 4.646.500.000

output : Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan obat di masing-masing Puskesmas per tahun

Kab. Tebo

4 kali 4 kali

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat outcome : Cakupan pelayanan kesehatan dasar

Kab. Tebo

80% 2.718.143.360

-

80% 19.984.572.500

1 02 01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puksesmas dan jaringannya

output : Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Kab. Tebo

50% 112.507.000

55% 154.400.000

output : Persentase masyarakat Kabupaten Tebo mendapatkan asuransi kesehatan

Kab. Tebo

50% 55%

1 02 01 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

output : Persentase sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang memenuhi standar

Kab. Tebo

50% 1.561.016.360

60% 17.443.580.000

output : Persentase alat kesehatan Puskesmas yang sudah dikalibrasi

Kab. Tebo

50% 60%


output : Persentase Puskesmas, Pustu dan Poskesdes yang mempunyai alat kesehatan/penunjang sesuai standar

Kab. Tebo

50% 60%

output : Persentase alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes dalam kondisi baik

Kab. Tebo

50% 60%

output : Persentase bangunan Puskesmas sesuai dengan standar

Kab. Tebo

50% 60%

output : Persentase Puskesmas yang mempunyai prasarana sesuai standar

Kab. Tebo

50% 60%

1 02 01 16 06 Revitalisasi sitem kesehatan output : Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

Kab. Tebo

6 dokumen

144.680.000

6 dokumen

250.000.000

1 02 01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat output : Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang memiliki tenaga sesuai ketentuan

Kab. Tebo

70% 252.880.000

80% 375.000.000

output : Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis

Kab. Tebo

30% 35%

output : Persentase tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

Kab. Tebo

65% 70%

output : Persentase Puskesmas yang telah melakukan perhitungan ANJAB/ABKdalam menghitung kebutuhan SDM Kesehatan

Kab. Tebo

70% 80%


output : Persentase Puskesmas yang telah menyusun profil SDM Puskesmas

Kab. Tebo

70% 80%

1 02 01 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat)

output : Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Kab. Tebo

75% 65.000.000

75% 165.000.000

1 02 01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan output : Persentase keluarga yang tinggal dirumah memenuhi syarat kesehatan

Kab. Tebo

56% 116.380.000

56% 145.475.000

output : Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

Kab. Tebo

56% 58%

output : Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

Kab. Tebo

26% 32%

1 02 01 16 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan output : Persentase Puskesmas melaksanakan pencatatan dan pelaporan

Kab. Tebo

100% 55.000.000

100% 80.000.000

1 02 01 16 34 Peningkatan ASI ekslusif output : Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif

Kab. Tebo

25% 23.140.000

35% 23.140.000

output : Persentase bayi baru lahir mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Kab. Tebo

49% 51%

1 02 01 16 35 Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu output : Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A

Kab. Tebo

90,40% 40.000.000

90,60% 40.000.000

1 02 01 16 37 Peningkatan Surveilans KLB Gizi output : Persentase peningkatan surveilans KLB gizi

Kab. Tebo

100% 16.940.000

100% 16.940.000

1 02 01 16 38 Peningkatan dan pembinaan UPGK output : Persentase kemampuan petugas dalam menangani gizi buruk

Kab. Tebo

70% 69.600.000

75% 85.300.000

1 02 01 16 39 Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga

output : Persentase RT yang mengkonsumsi garam

Kab. Tebo

98,40% 20.500.000

98,60% 20.500.000


beryodium

1 02 01 16 41 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan Kesehatan 4 spesialistik dasar)

output : Persentase terlaksananya pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar

Kab. Tebo

70% 75.000.000

70% 600.800.000

1 02 01 16 42 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3)

output : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

Kab. Tebo

60% 20.500.000

70% 25.625.000

1 02 01 16 45 Penyelenggaraan kesehatan olahraga masyarakat olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi

output : Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat

Kab. Tebo

40% 40.000.000

50% 63.812.500

output : Meningkatnya kebugaran calon jemaah haji

Kab. Tebo

100% 100%

1 02 01 16 43 Pelayanan Perizinan Praktek Kesehatan output : Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR dan SIP

Kab. Tebo

60% 30.000.000

70% 225.000.000

output : Persentase sarana yankes yang memperkerjakan nakes sesuai ketentuan

Kab. Tebo

70% 80%

output : Persentase organisasi profesi yang melakukan pembinaan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan

Kab. Tebo

70% 80%

1 02 01 16 44 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Tenaga Penyehatan Tradisional

output : Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional

Kab. Tebo

10% 75.000.000

25% 270.000.000


output : Persentase Puskesmas dan kelompok masyarakat yang telah melaksanakan asuhan mandiri

Kab. Tebo

40% 45%

1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan outcome : Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat

Kab. Tebo

80% 265.950.000

-

85% 575.000.000

1 02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

output : Persentase pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga

Kab. Tebo

80% 55.000.000

87% 100.000.000

output : Persentase kinerja apotik dan toko obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kab. Tebo

80% 87%

1 02 01 17 07 Peningkatan pengawasan dan antisipasi penanggulangan NAPZA

output : Persentase ketersediaan fasilitas IPWL dan peningkatan kapasitas SDM

Kab. Tebo

15% 210.950.000

30% 475.000.000

1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

outcome : Persentase rumah tangga ber PHBS

Kab. Tebo

100% 1.055.140.000

-

100% 2.299.980.700

1 02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

output : Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

Kab. Tebo

8

457.250.000

10

624.274.000

1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat output : Persentase desa siaga aktif dan UKBM

Kab. Tebo

45% 258.000.000

75% 258.000.000

1 02 01 19 10 Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter Kecil

output : Persentase jumlah KK yang menerapkan PHBS

Kab. Tebo

100% 319.590.000

100% 472.568.900

output : Persentase sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan

Kab. Tebo

100% 100%


1 02 01 19 11 Penggalangan advokasi dengan listas sektor dan pemangku pemberi kebijakan

output : Jumlah advokasi dengan lintas sektor dan pemangku kebijakan

Kab. Tebo

1 advokasi

10.150.000

1 advokasi

472.568.900

1 02 01 19 12 Penggalangan advokasi kesehatan kedunia usaha potensial tentang peningkatan pembangunan

output : Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan

Kab. Tebo

3 advokasi

10.150.000

8 advokasi

472.568.900

1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat outcome : Persentase kecamatan bebas rawan gizi

Kab. Tebo

78% 93.970.000

-

80% 102.940.000

1 02 01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin output : Persentase balita gizi kurang/buruk yang mendapatkan PMT

Kab. Tebo

100% 93.970.000

100% 102.940.000

output : Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT

Kab. Tebo

65% 70%

output : Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

Kab. Tebo

96% 97%

output : Persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

Kab. Tebo

20% 25%

1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

outcome : Persentase Desa STBM dan ODF (Open Defecation Free)

Kab. Tebo

54% 120.000.000

-

100% 335.187.500

1 02 01 21 06 Penyuluhan BABS output : Persentase pelaksanaan penyuluhan BABS di desa

Kab. Tebo

100% 60.000.000

100% 160.062.500

1 02 01 21 07 Peningkatan STBM output : Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

Kab. Tebo

7

60.000.000

20

175.125.000


1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

outcome : Persentase penurunan angka penderita penyakit menular

Kab. Tebo

75% 850.860.000

-

75% 1.260.000.000

1 02 01 22 25 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru)

output : Persentase cakupan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (success rate) minimal 85%

Kab. Tebo

75% 80.000.000

80% 150.000.000

output : Persentase cakupan penemuan kasus TB paru positif

Kab. Tebo

70% 70%

1 02 01 22 26 Peningkatan imunisasi dan surveillance epidemiologi penyakit menular (BIAS, Haji, PWS Imunisasi)

output : Persentase anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Kab. Tebo

90% 126.410.000

91% 150.000.000

output : Persentase Puskesmas yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

Kab. Tebo

100% 100%

output : Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu

Kab. Tebo

30% 40%

1 02 01 22 10 Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

output : Persentase cakupan masyarakat 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini terhadap faktor resiko PTM

Kab. Tebo

50% 289.040.000

50% 265.000.000

output : Persentase cakupan WUS 30-50 tahun yang mendapatkan screening kanker payudara dan serviks

Kab. Tebo

15% 15%

1 02 01 22 13 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria dan DBD)

output : Persentase desa API < 1 per 1000 penduduk

Kab. Tebo

75% 125.000.000

80% 250.000.000

output : Persentase cakupan penanganan kasus DBD

Kab. Tebo

75% 80%


1 02 01 22 12 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS)

output : Persentase penemuan kasus HIV/AIDS yang diobati

Kab. Tebo

75% 75.000.000

75% 150.000.000

output : Persentase cakupan IMS yang diobati

Kab. Tebo

75% 75%

1 02 01 22 22 Peningkatan imunisasi dan surveillance epidemiologi penyakit menular (AFP)

output : Persentase sinyal kewaspadaan dini direspon

Kab. Tebo

80% 25.000.000

85% 30.000.000

output : Persentase peningkatan penanggulangan krisis kesehatan

Kab. Tebo

50% 55%

1 02 01 22 23 Peningkatan imunisasi dan surveillance epidemiologi penyakit menular (Kejadian Luar Biasa)

output : Persentase peningkatan upaya penanggulangan wabah dan KLB

Kab. Tebo

85% 70.410.000

85% 90.000.000

output : Angka penemuan kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk usia <15 Tahun

Kab. Tebo

2

2

output : Persentase pemeriksaan serologis terhadap suspek campak

Kab. Tebo

100% 100%

1 02 01 22 24 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

output : Persentase cakupan pemeriksaan dan tatalaksana ISPA/Pneumonia melalui program MTBS

Kab. Tebo

80% 60.000.000

80% 175.000.000

output : Persentase cakupan pemeriksaan dan tatalaksana diare melalui program MTBS

Kab. Tebo

80% 80%

output : Persentase cakupan penanganan kasus gigitan rabies

Kab. Tebo

65% 65%


1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

outcome : Persentase Puskesmas yang menerapkan pelayanan sesuai standar

Kab. Tebo

100% 387.300.000

100% 625.000.000

1 02 01 23 02 Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan

output : Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas

Kab. Tebo

100% 387.300.000

100% 625.000.000

output : Jumlah Puskesmas diakreditasi

Kab. Tebo

6 puskesma

s

2 puskesma

s

output : Persentase masyarakat daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Kab. Tebo

50% 55%

output : Persentase pelayanan swasta yang mempunyai izin praktek

Kab. Tebo

50% 55%

1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

outcome : Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan

Kab. Tebo

100% 220.930.000

-

100% 225.000.000

1 02 01 32 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan ibu dan anak

output : Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

Kab. Tebo

100% 220.930.000

100% 225.000.000

output : Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal

Kab. Tebo

100% 100%

output : Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan

Kab. Tebo

100% 100%

output : Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan

Kab. Tebo

100% 100%


usia pendidikan dasar

output : Persentase pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar

Kab. Tebo

100% 100%

output : Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Kab. Tebo

100% 100%

output : Persentase terlaksananya pelatihan manajemen BBLR dan aspeksia

Kab. Tebo

100% 100%

output : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan P4K

Kab. Tebo

20 Puskesm

as

20 Puskesm

as

1 02 01 34 Program Jaminan Kesehatan Nasional outcome : Persentase pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas

Kab. Tebo

100% 100%

1 02 01 34 Fasilitasi pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)

output : Persentase realisasi pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional

Kab. Tebo

100% 100%

1 02 01 35 Program peningkatan sistem informasi kesehatan

outcome : Persentase pelaksanaan SIMPus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)

Kab. Tebo

100% 75.000.000

100% 125.000.000

1 02 01 35 03 Peningkatan sistem informasi output : Persentase Puskesmas melaksanakan sistem informasi Puskesmas

Kab. Tebo

100% 75.000.000

100% 125.000.000


J U M L A H 9.656.296.874

36.339.180.700

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tebo

M.RIDWAN,MPH

NIP. 19660706 198903 1 009

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) - tebokab.go.id · Pembantu, Poskesdes/Bidan Desa. Namun demikian, ... Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo serta sistematika