Upload
buikhanh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
merupakan salah satu badan yang ada pada Pemerintah Kota Mataram,
yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah Kota Mataram, yang mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi secara Kelembagaan maka
perlu di susun Renja SKPD Tahun 2016, sesuai yang diamanahkan dalam
ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanganan Daerah,
dalam Pasal 27 (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 Pasal 137.
Selanjutnya Renja, SKPD yang telah disusun diharapkan menjadi bahan
Pra-RKA SKPD Tahun Anggaran 2016, untuk itu alokasi anggaran harus
lebih realistis sesuai kemampuan pembiayaan dalam APBD.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
1.2. Landasan Hukum.
Dalam penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015 ini mengacu pada
peraturan per Undang-undangan sebagai rujukan, antara lain :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota
Madya Daerah Tk II Mataram.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah Kota
Mataram.
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD
Kota Mataram 2011-2015.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Mataram Tahun Anggaran 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan disusunnya RENJA SKPD Tahun 2016 ini
agar dapat dimanfaatkan baik secara Vertikal maupun Horizontal. Secara
Vertikal dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan
penyusunan pra-RKA. Sedangkan secara Horizontal dapat digunakan
sebagai bahan koordinasi bagi SKPD yang lain.
1.4. Sistimatika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan Renja SKPD ini, maka disusun
dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan.
1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistimatika Penulisan.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian
Renstra SKPD.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III. Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan.
3.1. Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan.
Bab IV. Penutup.
4.1. Kesimpulan.
4.2. Saran-saran
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra
SKPD.
Kajian (Riview) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB
Kota Mataram Tahun 2013 dan pencapaian tahun 2014, selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPPKB berdasarkan
Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun
sebelumnya. Pada LAKIP BPPKB Tahun 2014 tercatat jumlah kasus
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai akhir bulan Desember
2014 sebanyak 74 kasus (data UPPA Polres Mataram dan Pengadilan
Negeri Mataram 2014). Kemudian persentase peningkatan jumlah
keluarga sejahtera, dimana pada tahun 2013 tahapan pra KS sejumlah
9,6%, KS I sejumlah 40,1%, KS II sejumlah 25,5%, KS III sejumlah 21,2%,
KS III plus sejumlah 3,67%. Sedangkan pada tahun 2014 tahapan pra KS
sejumlah 8,08%, KS I sejumlah 39,32%, KS II sejumlah 33,34%, KS III
sejumlah 17,02%, KS III plus sejumlah 2,24%.
Pengelolaan dan pelaksanaan program PP dan KB di Kota Mataram
sejak diserahkan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kota Mataram
tetap seperti semula, namun lebih dipertajam lagi dengan memanfaatkan
potensi yang ada, baik diwilayah Kecamatan dan Kelurahan, sehingga
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
program PP dan KB merupakan kebutuhan keluarga, dan masyarakat yang
ada di Kota Mataram.
1. Program KB.
Pelaksanaan program PP dan KB dilihat dari partisipasi
masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi semakin meningkat,
hal ini dapat dilihat dari pencapaian program dari hasil pelayanan dan
pembinaan sampai dengan Desember 2014 jumlah peserta KB aktif
sebesar 50.485 dari PPM sebesar 50.882 dibandingkan dengan
pencapaian sampai dengan bulan Desember 2013 jumlah peserta KB
aktif sebesar 49.645 dari PPM sebesar 50.730 peserta dan PUS sebesar
67.605 peserta. Pencapaian peserta KB baru sampai Desember 2014
sebesar 11.625 dari PPM sebesar 10.327 sedangkan pencapaian
peserta KB baru bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar
11.336 peserta dari PPM peserta baru sebesar 8.200 peserta.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Dalam rangka meningkatkan Pendewasaan Usia Perkawinan
(PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain konseling KRR bagi
remaja yang dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan
melakukan penyuluhan disetiap kelurahan dalam rangka meningkatkan
pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
3. Program Pemberdayaan Keluarga dan Penguatan Kelembagaan
Jaringan KB
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan
keluarga bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS (89
kelompok), pembinaan kepada kelompok Bina Keluarga Balita (40
kelompok), Bina Keluarga Remaja (13 kelompok), Bina Keluarga Lansia
(25 kelompok) dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga khusunya bagi keuarga
pra sejahtera dan KS I.
Dan melakukan advokasi/KIE kepada Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama dan LSOM dalam rangka meningkatkan pencapaian program
dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dimasing-masing
kelurahan, sehingga program PP dan KB merupakan kebutuhan bagi
masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan KS I
4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
maka dikeluarkanlah beberapa program antara lain program Keserasian
kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta program
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
5. Program Penunjang
Dalam rangka mengetahui jumlah sasaran yang akan dicapai
setiap tahun, dan agar pengelolaan program PP dan KB berhasil guna
dan berdaya guna, maka dilakukan pendataan keluarga setiap tahun,
yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia, yang digunakan sebagai
peta kerja, sehingga dapat mempertajam sasaran yang ingin dicapai,
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
teutama dalam upaya mengatur kelahiran dan pemberdayaan
perempuan.
Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun 2014, maka laporan kinerja harus dilengkapi dengan analisis
akuntabilitas kinerja, untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh
kinerja Badan PP dan KB Kota Mataram, sehingga pendekatan yang
dilakukan berdasarkan :
a. Program, Kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan.
b. Sasaran yang dicapai.
Pengukuran kinerja merupakan proses analisis dan berkesinambungan
untuk menginter-prestasikan keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pogram, sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Badan PP dan KB Kota
Mataram dengan jalan membandingkan antara rencana kerja yang telah
ditetapkan dengan hasil capaian kerja.
a. Realisasi Program/Kegiatan yang kurang memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
Mengenai realisasi program/kegiatan pada BPPKB yang kurang
memenuhi target relatif sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari 15
program dan ada 52 kegiatan, dari kegiatan tersebut diatas ada 3
program yang presentasi kegiatannya masih rendah sebagai berikut :
- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan terealisasi 59,87% dari jumlah anggaran Rp.
20.755.000,- atau diserap hanya Rp. 12.425.000,-
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak terealisasi 58,45% dari target anggaran Rp.
108.126.500,- atau diserap hanya sekitar Rp. 63.202.150,-
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan :
- Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan terealisasi sebesar 81,67% dari anggaran sebesar
Rp. 56.622.000,-
- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak terealisasi sebesar 85,72% dari anggaran sebesar
Rp. 80.106.000,-
- Program keluarga berencana terealisasi sebesar 83,50% dari
anggaran Rp. 790.675.900,-
- Program peningkatan pelayanan kontrasepsi terealisasi
sebesar 98,99% dari anggaran sebesar Rp. 393.000.000,-
- Program peningkatan pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak terealisasi
sebesar 98,45% dari target anggaran sebesar Rp. 11.255.000,-
- Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok
usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan
kelompok UPPKS, BKB, BKR dan BKL terealisasi sebesar
85,44% dari target anggaran sebesar Rp. 44.375.000,-
- Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-
PADU terealisasi sebesar 100%
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
Dalam rangka pengetahuan program BPPKB telah banyak
mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini diberikan dengan besarnya
realisasi yang telah dicapai. Kaitan dengan itu,disamping program-
program yang menyentuh masyarakat secara langsung ada pula
beberapa program lain seperti :
- Program pelayanan administrasi perkantoran terealisasi
88,07%
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
terealisasi 94,78%
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
terealisasi 79,21%
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan terealisasi 64,39%
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur terealisasi 97,59%
c. Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi
target yang telah ditentukan.
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja tidak dapat terealisasi
dari target anggaran sebesar Rp. 20.825.000,-
d. Faktor-faktor penyebab kurang tercapainya atau terpenuhinya target
kinerja program/kegiatan.
a. Terdapat kendala teknis dalam pengerjaan SPJ di masing-
masing bidang, sehingga mengakibatkan keterlambatan
pengajuan dana GU.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
b. Kelebihan atau sisa dari beberapa pengadaan barang dan
jasa, sehingga dana tersebut tidak digunakan dan
dikembalikan ke kas Daerah.
e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
1. Bahwa dalam penyusunan RKT, Renja, RKA dan DPA dilakukan
penyederhanaan item kegiatan yang maksimal dan sasarannya
untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin.
2. Bahwa dalam penyusunan RKT, Renja, RKA, DPA agar
pelaksanaan menyusun program, kegiatannya yang sesuai
dengan tupoksi dan hasil MPBM/usulan masyarakat dan di
sesuaikan dengan prioritas serta anggaran yang tersedia.
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD.
Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelayanan yang telah
diberikan oleh BPPKB kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga dengan mengembangkan berbagai aspek
kebutuhan keluarga, di dalamnya menyangkut fungsi-fungsi keluarga seperti
pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan nilai agama
yang kesemuanya merupakan dasar untuk mewujudkan keluarga
berkualitas.
2.2.1. Permasalahan Terhadap Kinerja Pelayanan PP & KB.
1. Program KB.
a. Pencapaian peserta KB baru Non Hormonal (IUD) relative rendah
(s/d Desember 2014 sebanyak 3.323 dari total PUS 67.605).
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
b. kesertaan pria dalam menggukan alat kontrasepsi (Kondom dan
Kontap Pria) sangat rendah (s/d Desember 2014 sebanyak 482 dari
total PUS 67.605).
c. sarana medis untuk menunjang pemasangan alat kontrasepsi (IUD
dan implant) masih tebatas.
d. masih rendahnya pengetahuan/pemahaman para Keluarga tentang
perlunya memelihara dan meningkatkan kesehatan.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja
a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman para remaja
tentang program KRR.
b. Kurangnya sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang
program KRR seperti Booklet, Leaflet, Brosur, Poster dan lain
sebagainya.
c. Belum berfungsinya secara maksimal Pusat Informasi dan Konsultasi
KRR (PIK-KRR) yang sudah dibentuk dalam memberi KIE kepada
para remaja.
3. Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Kelembagaan dan Jaringan
KB.
a. Belum optimalnya pertemuan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
b. Masih banyak kelompok UPPKS tidak berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.
c. Masih terbatasnya sarana untuk kegiatan kelompok BKB,BKL dan
BKR.
d. Masih rendahnya pengetahuan pengurus dalam kegiatan bina-bina
dan kelompok UPPKS.
e. Peran institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB masih
rendah.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
f. Frekuensi KIE/Advokasi program KB ke Pondok pesantren masih
tebatas.
g. belum optimalnya peran Toga/Toma dalam pelaksanaan program KB.
4. Pemberdayaan Perempuan
a. Masih tebatasnya sarana KIE untuk memberi penyuluhan/materi
kepada Toma/Toga,LSOM dan kelompok sosial lainnya.
b. Dukungan untuk penyebarluasan informasi tentang program
Pemberdayaan Perempuan sangat terbatas.
5. Perlindungan Anak
a. Terbatasnya sarana KIE, Juklak, Juknis untuk memberi
penyuluhan/materi perlindungan anak kepada masyarakat (Toma,
Toga, LSOM dan kelompok sosial lainnya yang ada di masyarakat)
b. Terbatasnya dukungan dana untuk memberi informasi tentang
program perlidungan anak kepada masyarakat (Toma/Toga, LSOM,
Camat, Lurah dll) berupa pelatihan, orientasi, rakor, dll.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
Selain permasalahan tersebut, beberapa isu yang berkaitan dengan
pengelolaan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana di Kota
Mataram perlu mendapatkan perhatian adalah:
1. Tingkat TFR belum mendukung terwujudnya PTS.
2. Unmet-Need pelayanan KB / KR masih tinggi.
3. Jumlah Remaja meningkat dan kesiapan berkeluarga masih rendah.
4. Mekanisme operasional lini lapangan belum berjalan seperti yang
diharapkan.
5. Kesadaran hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Gender rendah.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
Disamping isu-isu strategi diatas, maka masih ada permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
SKPD sebagai berikut :
1. Trend kelangsungan penggunaan kontrasepsi (Current Prevelensi
Rate/CPR), belum sesuai dengan yang diharapkan (73,9% dari pus
yang ada).
Kondisi semacam ini banyak dipengaruhi berbagai aspek,terutama
pada penggunaan alkon yang sederhana (Pil dan Suntik) maupun
terhadap kedisiplinan dan pembinaan yang belum optimal.
2. Trend penggunaan metode kontrasepsi
Sebagian besar dari PUS menggunakan alat kontrasepsi yang
hormonal (Suntikan,pil dan implant).
3. Trend Unmet Need.
Ada pergeseran angka yang cukup memperihatinkan dalam
kaitannya dengan Unmet Need. Faktor dominan penyebab fungsinya
angka Unmet Need adalah pada PUS yang tidak ingin mempunyai anak
sementara (Spacing) atau berhenti punya (Limiting) yang tidak
menggunakan Kontrasepsi. Prinsip dilayanai dan terlayani dengan
membantu PUS untuk memiliki kontrasepsi yang rasional,efectif dan
efisien adalah prioritas yang harus dilakukan.
4. Partisipasi Pria.
Partisipasi ber-KB pria masih rendah, hal ini disebabkan jenis
alkonnya masih terbatas.
5. Median Umur Persalinan Pertama.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
Media Persalinan Pertama mempunyai korelasi yang sangat
signifikan dengan usia kawin pertama. Berdasarkan hasil empat kali SDKI
rata-rata persalinan pertama terjadi pada usia 18,5 tahun, 18,2 tahun, 19,7
tahun dan 20,4 tahun. Kondisi demikian menggambarkan bahwa telah
terjadi kelahiran pada usia muda yang masih dalam kelompok resiko
tinggi, baik untuk ibu maupun bayinya, sekaligus dimungkinkan terjadinya
perkembangan penduduk yang besar secara alami.
6. Angka Tersilitas Total (Total Fertility Rate/TFR)
Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk angka tersilitas menurut
kelompok umur selama periode tahun 2005, menunjukan kecenderungan
menurun. Hal ini semakin diperkuat berdasrkan hasil SDKI yang
mencerminkan terjadinya trend penurunan TFR dari 2,5 menjadi 2,3.
7. Trend angka kematian Ibu dan Bayi.
Trend penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Mataram.
Penurunan trend tersebut dampak dari pada penanganan program terpadu
meliputi optimalisasi program perencanaan kehamilan dan persalinan serta
KB. Pendarahan, infeksi, partus lama, BBLR, tetanus, aspikasia dapat
ditekan.
8. Pemahaman dan kesadaran tentang hak reproduksi remaja masih
rendah.
Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan
masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga.
Adapun dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
terhadap capaian SPM dan MDGS (Millenium Development Goals).
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Mataram,
dengan telah menerima Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas.
2. Meningkatnya usia kawin pertama melalui program pendewasaan usia
kawin (Kesehatan Reproduksi Remaja, Pembentuk Kelompok-kelompok
Remaja (PIK-KRR) di setiap tingkatan kecamatan,kelurahan dan di
pondok pesantren.
3. Meningkatnya keluarga ikut dalam kelompok Keluarga Balita (BKB),
Keluarga Remaja (BKR) dan Keluarga Lansia (BKL).
4. Meningkatnya keluarga yang sudah ber KB melakukan usaha Ekonomi
Produktif, melalui kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Disamping itu ada beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan SKPD antara lain :
1. Adanya kelembagaan pengelola program PP dan KB di Kab/Kota.
2. Dukungan politis maupun dukungan operasional program,baik oleh
Instansi Pemerintah maupun Institusi masyarakat serta para tokoh
agama dan tokoh masyarakat.
3. Tersedianya tenaga penyuluh lapangan KB, tenaga penyuluh ini
merupakan peluang bagi keberhasilan program KB yang dapat berperan
sebagai ujung tombak lapangan.
4. Tersedianya sarana pelayanan KB sampai ke lini lapangan
(RSU,PKM,POLINDES,Pokesdes,Posyandu,dan klinik KB)
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
5. Adanya sistem pengelolaan data dan informasi serta pencetakan dan
pelaporan program KB Nasional yang berkesinambungan dari
dusun/desa sampai ke tingkat Nasional.
Dari Isu-isu penting tersebut diatas, maka ada formulasi berupa rekomendasi
dan catatan yang setrategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
1. Bahwa dukungan politis perlu dan terus di tingkatkan baik oleh
Pemerintah maupun Institusi masyarakat sertaperan tokoh masyarakat,
tokoh Agama, dan semua Stakeholders yang ada sehingga Program PP
dan KB dapat di laksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa perlu adanya Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara
Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sehingga
Program/Kegiatan terarah-terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan
demikian juga dengan dukungannya.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Bahwa Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan SPM (Standar
Pelayanan Minimal) yang ada serta Norma Standar Prosedur dan Kreteria
(NSPK) dan di sesuaikan dengan pagu yang ada (dengan menggunakan
prioritas) di sesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Berdasarkan hasil MPBM tahun 2015 kebanyakan masyarakat
menginginkan agar penyuluhan tentang KB lebih diperbanyak/digalakkan
lagi dan sasarannya agar lebih terperinci lagi di lingkungan ataupun di
tingkat RT. Kemudian ada usulan tentang memperbanyak orientasi kepada
kelompok- kelompok BKB, BKR dan BKL yang telah dibentuk.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
- Bahwa penelaahan program dan kegiatan tetap mengacu pada kebijakan
Nasional, (SPM,NSPK), namun disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
sehingga program dan kegiatan tersebut dapat di laksanakan dan
menyentuh serta dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat
miskin.
- Bahwa Pemerintah Pusat melalui kebijakan (tidak semua kebijakan pusat
di lakukan di daerah) namun di sesuaikan dengan kebutuhan dan
dukungan yang tersedia.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
1. Tujuan : - sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD agar terarah
dan terpadu.
2. Sasaran : - Sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran
tahun 2016.
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
di bidang PP dan KB.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
3.3. Program dan Kegiatan.
a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan .
a.a. Pencapaian visi dan misi kdh.
Sesuai dengan visi dan misi Kota Mataram, maka visi BPPKB Kota
Mataram mengacu pada visi dan misi Pemda Kota Mataram yaitu :
Terwujudnya pertumbuhan penduduk Tumbuh Seimbang tahun
2015. Visi diarahkan untuk membangun setiap keluarga di Kota
Mataram, agar memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera,
berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksi melalui
pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi,
perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta
penguatan kelembagaan dan jejaring KB.
a.b. Pencapaian MDGS.
- Bahwa masyarakat sudah menerima Norma Keluarga Kecil yang
berkualitas, hal ini ditandai dengan peserta KB aktif di Kota Mataram
sebanyak 73,9 % dari PUS (Pasangan Usia Subur) yang ada dengan
mengatur kelahiran keluarganya yang di sesuaikan degan
kemampuannya
- Meningkatnya usia perkawinan pertama yang sudah umur 18 Th.dan
saat ini sudah rata-rata di atas 20 Th.
a.c. Pengentasan kemiskinan.
Bahwa dengan keluarga yang sudah ikut menjadi peserta KB, dan
mempunyai usaha ekonomi produktif diberikan bantuan modal guna
meningkatkan usahanya yang tergabung dalam kelompok UPPKS.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
a.d. Pencapaian SPM.
Bahwa standar pelayanan minimal yang ada serta Norma Standar
Prosedur dan kreteria di Kota Mataram sampai dengan tahun 2014 ini
sudah di capai beberapa item al : 1) Pencapaian peserta KB sebesar
112,6 %. 2) Ratio PKB bahwa 1 PKB 1 Kelurahan 3) PPKBD 1
kelurahan 1 Pembina.
a.e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
Memperhatikan Kota Mataram, merupakan pusat Ibu Kota Propinsi
Nusa Tenggara Barat, maka potensi yang ada dengan memberikan
bantuan modal kepada anggota keluarga yang sudah ber KB, dalam
wadah kelompok UPPKS, untuk mengembangkan usahanya,
sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.
a.f. Pengembangan daerah terisolir.
Memberikan pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan KB (Muyan KB),
setiap saat sesuai dengan permintaan dari Kepala Lingkungan, Kader
dan Penyuluhan KB yang ada, sehingga semua keluarga yang
berada pada daerah pinggiran dapat dilayani KB sesuai standar yang
berlaku.
b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain,
meliputi :
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
- Bahwa jumlah program yang ada pada Badan PP dan KB Kota
Mataram KB ada 10 program adalah :
1. Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Keluarga Berencana / Kesehatan Reproduksi
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak.
5. Program Pelayanan Kontrasepsi.
6. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.
7. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
8. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
9. Program Pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha
dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan.
Sedangkan dari 9 program tersebut jumlah kegiatannya berjumlah 59
kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
Penyebaran lokasi program dan kegiatan 75 % dari kegiatan tersebut
berada tingkat di kelurahan (dengan kegiatan Rakor, Penyuluhan,
(Sosialisasi, Orientasi, Refresing) bagi TOMA, TOGA, TP PKK, LSOM,
Generasi Muda dll), serta pelayanan KB / KS bagi keluarga yang miskin,
dan Biaya operasional yang diberikan kepada Kader dengan jumlah 800
kader se Kota Mataram.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
- Belanja Langsung : Rp. 3.044.934.075,-
- Belanja tidak langsung : Rp. 4.717.263.020,-
DAU : Rp. 7.762.197.095,- (sdh termasuk DAK)
DAK : Rp. 1.018.910.000,- (Status Qua = Th. 2015)
c) Penjelasan jika perumusan program dan kegiatan tidak sesuai denga
rancangan awal SKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif meupun
kombinasi keduannya.
Renja yang di susun ini dibuat sesuai dengan standar pelayanan dan
kebutuhan lapangan, terutama kegiatannya, namun untuk pagunya dapat di
sesuaikan Kemampuan Daerah Kota Mataram.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
BAB. IV
P E N U T U P
Demikian Rencana Kerja ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan RKA dan DPA lebih lanjut, sehingga RKA dan DPA
yang akan di susun,benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan serta di
laksanakan secara berkelanjutan dengan prioritaskan yang sesuai dengan
dukungan dana yang tersedia, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tidak
mampu, sehingga seluruh keluarga yang ada di Kota Mataram menjadi
Keluarga yang berkualitas.
Mataram, Maret 2015
Badan Pemberdayaan Perempuan &
Keluarga Berencana Kota Mataram
Drs. Sutrisno S. MBA
NIP. 19590625 198603 1 010
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT (Tuhan yang
Maha Esa) dan atas limpahan Rahmat serta karunianya penyusunan RENCANA
KERJA (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Mataram Th. 2016 ini dapat disusun, walupun masih banyak di temukan
kekurangannya.
Penyusunan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Pasal 137, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Renja SKPD.
Renja SKPD yang di susun akan menjadi bahan RKA SKPD Tahun 2016
yang selanjutnya manjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA-SKPD), sehingga dapat di susun suatu rencana
terarah,menyeluruh,konsisten dan dapat di pertanggung jawabkan.
Dengan demikian target-target program/kegiatan yang diterapkan dari tahun
ke tahun dapat dicapai sesuai dengan yang di rencanakan yaitu meningkatnya
capaian peserta KB (Baru/Ulangan),sehingga akan terwujudnya keluarga yang
berkualitas di Kota Mataram.
RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016
Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran
sehingga penyusunan RENJA-SKPD ini dapat di selesaikan walaupun
didalamnya masih terdapat kekurangan dan untuk itu mohon masukan dan
saran agar penuyusunan ini dapat lebih baik dan sesuai dengan kenyataan
yang ada. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.
Mataram, Maret 2015
Badan Pemberdayaan Perempuan &
Keluarga Berencana Kota Mataram
Drs. Sutrisno S. MBA
NIP. 19590625 198603 1 010