Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIPURNO
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN JATIPURNO
TAHUN 2020
2
RENCANA KERJA KECAMATAN JATIPURNO
TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020 ditetapkan oleh Bupati Wonogiri, rancangan Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Jatipurno segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Camat Jatipurno segera melakukan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan
untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Wonogiri untuk
diverifikasi dan diajukan kepada Bupati Wonogiri untuk mendapatkan
pengesahan. Setelah memperoleh pengesahan Bupati Wonogiri kemudian
ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno yang selanjutnya disingkat Renja
Kecamatan Jatipurno adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jatipurno
untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai
pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun
dalam penyusunan melewati proses sebagai berikut :
1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno;
2. Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno pada
Rencana Kerja Strategis Kecamatan Jatipurno, evakuasi Rencana Kerja
Kecamatan Jatipurno dan hasil Renja Kecamatan Jatipurno tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Jatipurno berdasarkan surat
edaran Bupati Wonogiri tentang penyusunan rancangan Renja Kecamatan
Jatipurno dan rancangan awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno dalam forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan
dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,
lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatipurno berdasarkan
Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;
3
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatipurno untuk ditetapkan
oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala
Daerah tentang RKPD ditetapkan.
Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri menjadi acuan dalam perumusan program,
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Kecamatan Jatipurno
disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Rencana Kerja Kecamatan
Jatipurno dengan Renstra Kecamatan Jatipurno, menjadi acuan dalam
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Kabupaten Wonogiri.
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
1. Renja PD dengan RKPD
RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja,
dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD.
2. Renja PD dengan Renstra PD
Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan
program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi
Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi
RPJP
RPJP RENSTRA PD
RENJA PD RKPD
KUA PPA
Rancangan APBD RKA PD
DPA-PD APBD
RKP, Program Strategis
Nasional, RKPD
Provinsi dan Pedoman
Penyusunan RKPD
4
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten Wonogiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. PP
Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjnag Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pebentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno Kabupaten
Wonogiri tahun 2020 ini untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja
Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri di tahun 2020 melalui perencanaan
kinerja tahunan yaitu menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Jatipurno
dalam Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan.
1.3.2. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno Kabupaten
Wonogiri tahun 2020 ini adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan
kinerja tahunan yang operasionil :
a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri untuk memastikan pencapaian
target tahunan Renstra Kecamatan Jatipurno dan RPJMD Kabupaten
Wonogiri di tahun 2020;
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2020 yang hasilnya akan
dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Kecamatan.
6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, penyajian Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan
Jatipurno Kabupaten Wonogiri tahun 2020 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan;
1.4. Sistematika penulisan;
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JATIPURNO
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipurno dan Capaian
Renstra Kecamatan Jatipurno;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipurno;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Jatipurno;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jatipurno;
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas;
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATIPURNO
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno Tahun 2019 dan
Capaian Rencana Kerja Strategis Kecamatan Jatipurno
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno menjelaskan
mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu
(n-2/ Tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2020),
mengacu pada APBD tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Perubahan
Peraturan Perundang-undangan tersebut kemudian harus menjadi dasar
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai
berlaku tahun 2019.
Realisasi Renja Kecamatan Jatipurno mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Kecamatan Jatipurno dan/atau realisasi APBD Kabupaten Wonogiri.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Tidak Ada Realisasi program dan kegiatan tahun 2019 yang tidak memenuhi
target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Pada tahun 2019
semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan target
kinerja keluaran dan hasil telah sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun
ada beberapa program kegiatan yang capaian keuangannya tidak maksimal
yaitu:
a. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, kegiatan
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan. Dengan sub kegiatan
penanggulangan bencana alam.
b. Program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Kantor pada rekening belanja telephone,
belanja listrik, dan Upah tenaga harian lepas, serta belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan.
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2019 yang telah memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan. Semua program dan kegiatan pada
8
tahun 2019 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang
direncanakan. Pada tahun 2019 Kecamatan Jatipurno mengampu 4 program
yang terdiri dari 36 kegiatan.
3. Pada tahun 2019 realisasi program dan kegiatan di Kecamatan Jatipurno tidak
ada yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
4. Tidak Ada faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2019.
5. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi upaya pencapaian target
kinerja tahun 2020 diantaranya:
a. Adanya kebijakan baru tentang penyelenggaraan Kirab Budaya pada
Hari Jadi Wonogiri serta pelaksanaan porkab;
b. Permintaan dropping air dari desa yang sangat bergantung pada cuaca;
c. Penggunaan dan tarif listrik, telephone, Belanja surat tanda nomor
krndaraan yang bersifat rutin;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
a. usulan perubahan penjelasan rincian obyek maupun pergeseran rincian
obyek untuk beberapa rekening belanja,
b. menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak yang
berkepentingan,
c. Efisiensi penggunaan telephone dan listrik sesuai kebutuhan yang
mendesak,
Apa yang telah disampaikan di atas dapat dilihat pada format tabel 2.1
sebagai berikut :
7
Tabel. 2.I
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JATIPURNO
KABUPATEN WONOGIRI
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)
/ Kegiatan (output)
Target
Capaian
Kinerja renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra
PD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan
PD Tahun 2017 (tahun
lalu/n-2)
Target program
dan
kegiatan
Renja PD
tahun
berjalan
(n-1 tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan
Renja
PD tahun 2019 (tahun
berjalan/n-1) Catatan
Target Realiasi Tingkat
realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
4 Urusan : Wajib
4.10 Bidang : Urusan
Pemerintahan Umum
4.10 4 10.07 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
8
4.10 4 10.07 01 001 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah sarana
jasa
telepon, listrik, air
internet
10 2 2 100 2 2 20 Kec.
Jatipurno
Jumlah peralatan,
Kec. Jatipurno
perlengkapan,
gedung, tanah
yang disewa
5 1 1 100 1 1 20
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
Jumlah kendaraan
dinas yang terbayar
pajaknya
30 6 6 100 6 6 20 Kec.
Jatipurno
Tersedianya
perbaikan
komputer. Laptop,
dan mesin ketik
60 12 12 100 12 12 20 Kec.
Jatipurno
Jumlah alat tulis
kantor
60 12 12 100 12 12 20 Kec.
Jatipurno
Jumlah barang
cetakan dan foto
copy
60 12 12 100 12 12 20 Kec.
Jatipurno
Komponen
9
instalasii/jaringan
listrik tersedia
60 12 12 100 12 12 20 Kec.
Jatipurno
Peralatan dan
perlengkapan
kantor tersedia
5 1 1 100 1 1 20 Kec.
Jatipurno
Jumlah bahan dan
peralatan
kebersihan
5 1 1 100 1 1 20 Kec.
Jatipurno
Jumlah surat kabar 60 12 12 100 12 12 20 Kec.
Jatipurno
Jumlah tenaga
administrasi/teknik
perkantoran
60 12 12 100 12 12 100 Kec.
Jatipurno
Jenis data yang
dikelola dan
terpelihara
25 5 5 100 5 5 100 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 01 02
Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi, dan
koordinasi
jumlah perjalanan
rapat dan
konsultasi tersedia
60 12 12 100 12 6 50 Kec.
Jatipurno
Jumlah makanan
dan
minuman tersedia
untuk rapat dan
tamu
60 12 12 100 12 12 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
10
Prasarana
Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
7.01 7.01 13 02 01 Pengadaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
peralatan dan
perlengkapan
kantor tersedia 100 20 20 100 20 20 20
Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah gedung
kantor yang
terpelihara 5 1 1 100 1 1 20
Kec.
Jatipurno
Jumlah dan jenis
kendaraan dinas
yang terpelihara
30 6 6 100 6 6 20 Kec.
Jatipurno
Jumlah dan jenis
mebelair yang
terpelihara
5 1 1 100 1 1 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Persentase
Aparatur Sipil
Taat aturan
7.01 7.01 13 03 02 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase jumlah
ASN yang
tertangani dengan
benar
140 28 28 100 23 23 16 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 03 02 Pengembangan Kapasitas
Aparatur
Jumlah ASN yang
mengikuti diklat 75 5 2 40,00 15 15 20 Kec.
Jatipurno
11
7.01 7.01 13 04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase
Laporan
Keuangan Yang
Disusun Tepat
Waktu
7.01 7.01 13 04 01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase jumlah
dokumen Laporan
Keuangan
Penyusunan pelaporan
keuangan Semesteran
Dokumen Laporan
Keuangan
Semesteran
10 2 2 100 2 2 20 Kec.
Jatipurno
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan
Akhir Tahun 5 1 1 100 1 1 20
Kec.
Jatipurno
Penyusunan pelaporan
keuangan bulanan / SPJ
Jumlah petugas
penatausahaan
keuangan dan aset yang
terfasilitasi dan
jumlah dokumen
Laporan Keuangan
bulanan
60 12 12 100 12 12 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 05 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Persentase
kesesuaian
program dalam
renja OPD
terhadap RKPD
12
dan Renstra OPD
terhadap RPJMD
7.01 7.01 13 05 01 Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan
perubahan lakip,
evaluasi
renstrta,renja,RKA
Penyusunan Rencana
Strategis SKPD
Dokumen Renstra 2 1 1 100 0 0 0
Kec.
Jatipurno
Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
Dokumen Renja,
RKA, DPA, DPA
Perubahan dan
Renja Perubahan
5 1 1 100 1 1 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 05 03 Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi
Perangkat Daerah
frekuensi pameran
yang dilaksanakan 1 1 1 100 0 0 0 Kec.
Jatipurno
Dokumen data
informasi yang
tersusun
4 0 0 0 1 1 25 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai IKM
Perangkat Daerah
7.01 7.01 13 06 01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
jumlah survei dan
dokumen IKM yang
disusun
10 2 2 100 2 2 20 Kec.
Jatipurno
13
7.01 7.01 13 15 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
7.01 7.01 13 15 01 Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
terfasilitasinya
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintah desa
55 11 11 100 11 11 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 15 02 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
terfasilitasinya
pembinaan sosial
dan
kemasyarakatan
terlaksana dengan
baik
55 11 11 100 11 11 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 15 03 Pembinaan Perempuan,
Budaya, Pemuda dan
Olah
Raga
terfasilitasinya
pembinaan
perempuan,budaya
pemuda dan
olahraga berjalan
dengan baik
55 11 11 100 11 11 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 15 04 Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban ,dan
Pencegahan Bencana
terfasilitasinya pembinaan
ketentraman,
ketertiban dan
pencegahan
bencana
55 11 11 100 11 11 20 Kec.
Jatipurno
14
7.01 7.01 13 15 05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
terbentuknya
paskibra
kecamatan
5 1 1 100 1 1 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 15 06 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
terfasilitasinya
pembinaan
perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
55 11 11 100 11 11 20 Kec.
Jatipurno
7.01 7.01 13 15 07 Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
terfasilitasinya
pembinaan
perekonomian
masyarakat desa
berjalan dengan
lancar
55 11 11 100 11 11 20 Kec.
Jatipurno
15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipurno
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatipurno
berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kecamatan Jatipurno yaitu “Kualitas penyelenggaraaan
pemerintahan kecamatan meningkat”, yang diharapkan pada akhir periode
renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:
• jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan;
• jumlah desa yang menetapkan APDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan
Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPDesa ditetapkan
dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1 dan APBDesa
ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun
-1
Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel
2.2 dengan format sebagai berikut :
Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipurno
Kabupaten Wonogiri
No
Kinerja
Pelayanan PD
(Sasaran PD IKU dan Non IKU,
SPM, IKK )
Angka/Nilai target/
Standar
(IKU,SPM,
IKK)
Target Renstra PD
Realisasi
Capaian
Proyeksi
Capaian
Thn
2017
Thn
2019
Thn
2020
Thn
2020
Thn
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Kualitas
Penyelenggaraan
16
Pemerintahan
Kecamatan
Meningkat
100 80 100 100 100 100 100 125 100
Berdasarkan table diatas dapat disampaikan bahwa target kinerja untuk
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2017 sebesar 80% dan pada tahun
2019 sampai dengan 2021 sebesar 100%. Dengan realisasi capaian pada
tahun 2016 sebesar 100% dan tahun 2017 sebesar 125%. Jumlah desa
yang menetapkan RKPdesa dan APBdesa tepat waktu pada realisasinya
berjumlah 11 desa sehingga capaian kinerja mencapai 125% dari target
yang ditetapkan yaitu 8 desa atau 80%.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipurno
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipurno dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Kecamatan Jatipurno
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat
Jatipurno adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarkat desa, maka dalam
menyelenggarakan tugastugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi
sebagai berikut :
1. merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
17
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan desa;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja
daerah yang ada di kecamatan;
9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Jatipurno, maka
dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Jatipurno dapat
melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat kecamatan dan
desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan
prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi
dan pelayanan publik.
Pemerintah Kecamatan Jatipurno sebagai birokrasi/aparat
penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu
didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi
yang terbaik kepada masyarakat.
Tingkat Kinerja Kecamatan Jatipurno hingga tahun 2017 secara
langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :
18
1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti
pembuatan SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, dll.
2. Terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
3. Terlaksanaya monitoring kegiatan PMTAS dan Raskin.
4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.
6. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam.
8. Terlaksananya kegiatan droping air bagi masyarakat miskin.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan
desa.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal
(lomba jatilan dll) hingga mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten.
12. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil kecamatan
dan buku monografi.
Adapun tingkat kinerja Kecamatan Jatipurno yang tidak secara
langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya
kegiatan pelayanan antara lain :
1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung
kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LAKIP, Laporan
Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan
keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno
dan Monev Pengendalian program kegiatan.
19
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Kecamatan Jatipurno
Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penyelenggaraan
tugas dan fungsi kecamatan Jatipurno antara lain :
1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin.
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata.
4. Masih adanya gap antara rencana peningkatan wisata dengan aturan
tata ruang yang sedang berlaku (Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wonogiri).
5. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan.
6. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti
coklat, mete.
7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil.
8. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/corblok)
dengan peningkatan jumlah alat transportasi.
9. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke desa.
Adapun penjelasan secara rinci hambatan teknis
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipurno, dapat
dilihat dari penjelasan masingmasing seksi sebagai berikut :
Tantangan Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan
pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya
beberapa ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah
yang berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau
Peraturan Bupati, sehingga menyulitkan kegiatan penyelenggaraan
pemerintah desa. Selain itu kurangnya teknis pengelolaan keuangan
desa dari Pemerintah Kabupaten ke kecamatan, sehingga masih
minimnya pengetahuan aparat Seksi Tata Pemerintahan dalam
membina pengelolaan keuangan desa. Adapun peluang yang dimiliki
yaitu adanya anggaran Kecamatan Jatipurno yang dimiliki untuk
melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa,
adanya peningkatan kemampuan sumber daya keuangan desa dan
sumber daya manusia di desa.
20
Tantangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam
mengembangkan pelayanan peningkatan keamanan, ketentraman,
dan ketertiban masyarakat adalah masih minimnya data-data potensi
wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern.
Selain itu sarana dan prasarana dalam mengantisipasi dan
menyelesaikan permasalahan bencana dan tindak kriminal juga
masih terbatas. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran
Kecamatan Jatipurno yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan
peningkatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat,
adanya anggota Linmas/Hansip sebanyak 10 (sepuluh) orang di
setiap desa dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat di wilayah Kecamatan Jatipurno.
Tantangan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam mengembangan pelayanan peningkatan
partisipasi masyarakat adalah skema Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang ada masih belum dapat
mengakomodir perencanaan dari tingkat desa dan kecamatan agar
selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh SKPD tingkat
kabupaten. Sehingga pada saat dituangkan dalam rencana kerja
maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak dapat terlaksana
sesuai dengan usulan. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya
anggaran Kecamatan Jatipurno yang dimiliki untuk melaksanakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, skema yang ada sudah
lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, artinya peningkatan peran
masyarakat dan stakeholder baik dari perencanaan, pelaksanaan,
maupun evaluasi sudah semakin meningkat.
Tantangan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan
pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah data-data
mengenai keluarga miskin dan pengangguran masih belum sinkron
antar OPD maupun antar lembaga-lembaga pemilik data, misalnya
data yang dimiliki BPS, Bapermas, Dinas Kesehatan, Bappeda,
maupun Desa, sehingga seringkali terjadi kesulitan dalam
penanganan permasalahan pada masyarakat miskin seperti
kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahun 2019 ini data penerima raskin
telah mengalami penurunan yang signifikan, sehingga masih banyak
21
rumah tangga miskin yang belum masuk dalam data base. Adapun
peluang yang dimiliki yaitu adanya sumber dana yang mencukupi
baik dari Pemerintah Pusat, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun
Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
berbagai program.
Sedangkan tantangan dalam pengembangan pelayanan satu
pintu adalah masih perlunya peningkatan koordinasi dalam hal
pelayanan kependudukan yang berupa KTP dan KK yang saat ini
merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, dengan menempatkan operatornya di kecamatan. Sedangkan
petugas administrasi pelayanan hingga saat ini adalah pegawai
kecamatan yang diperbantukan. Adapun peluang yang dimiliki
adalah sudah adanya koordinasi antara Kecamatan Jatipurno dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan
kegiatan kependudukan.
2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
SDGs (Sustainable Development Goals)
Permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan diaas
berdampak pada pencapaian visi kepala daerah yaitu “Mewujudkan
Wonogiri sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan
Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,
dan sejahtera Tahun 2021”.
Dengan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif
22
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
Adapun tema pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2020 adalah:
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
TargetSDGs
Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan
menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu
pembangunan manusia atau human development yang meliputi
pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau
social economic development dan lingkungan yang besar atau
environmental development berupa ketersediaan kualitas
lingkungan dan sumber daya alam yang baik.
Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SGD) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan
dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030)
Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan
Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
Tujuan 2 - Tanpa kelaparan
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian
yang berkelanjutan.
Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera
Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan
untuk semua usia.
Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan
inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur
hidup bagi semua orang.
23
Tujuan 5 - Kesetaraan gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua
perempuan.
Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan,
berkelanjutan dan modern untuk semua.
Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang
layak untuk semua.
Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan
industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara
negaranegara.
Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan
berkelanjutan.
Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan
Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan
iklim dan dampaknya.
Tujuan 14 - Ekosistem laut
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber
daya kelautan secara berkelanjutan
24
Tujuan 15 - Ekosistem daratan
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan
perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan
merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan
kepunahan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi
pembangunan berkelanjutan.
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan
Jatipurno
Dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Jatipurno, tantangan
yang dihadapi meliputi :
1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi,
tanah longsor, dan angin puting beliung.
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Jatipurno kadangkala
mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin
meningkat, terutama dalam bidang infrastruktur dan perekonomian.
3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
5. Penguasaan teknologi masih rendah.
6. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis
dan integratif.
7. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten dan
pemerintah pusat.
8. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepetingan
yang sering saling bertentangan.
25
9. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti
pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
Sedangkan peluang yang dimiliki Kecamatan Jatipurno untuk
peningkatan pelayanan meliputi :
1. Adanya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja
Kecamatan.
2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang cukup memadai
baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam
proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar
pembangunan.
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman
semusim, budidaya perikanan dan peternakan.
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
6. Peran dan fungsi Kabupaten Wonogiri yang prospektif dalam lingkup
regional.
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
8. Adanya kerjasama antara Kabupaten Wonogiri dengan
kabupatenkabupaten yang berbatasan.
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
Berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan :
1. Peningkatan kinerja SDM aparatur kecamatan, desa dan masyarakat
baik hardware, software, dan brainware.
26
2. Pemantapan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi, sehingga terjaminnya validasi data untuk kesejahteraan
masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung
kebutuhan dalam dan luar daerah.
4. Peningkatan potensi wisata dan kerajinan.
5. Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten, APBD Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan APBN untuk kegiatan pembangunan dan untuk
pencegahan/penanggulangan bencana.
6. Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder dalam
perencanaan pembangunan dan proses pengembangan wilayah.
7. Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi
wilayah.
8. Peningkatan penyebarluasan informasi tentang kesempatan kerja.
9. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan
pembangunan, ekonomi dan sosial.
27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil rancangan awal RKPD Tahun 2020 sebenarnya merupakan
rencana yang telah dituangkan dalam review renstra Kecamatan
Jatipurno tahun 2016-2021 berikut dengan penambahan program
kegiatan dari penyesuaian kebutuhan di lingkup Kecamatan Jatipurno.
2.4.1 Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan
Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Kecamatan
Jatipurno pada tahun 2020 mengampu anggaran sebesar
Rp.672.200.000,00 telah sesuai dengan pagu yang tertuang dalam
RKPD yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Program dan 18 (delapan belas)
kegiatan. Pada rancangan awal RKPD pagu anggaran Kecamatan
Jatipurno Sebesar Rp733.675.000,00 sehingga mengalami penurunan
sebesar Rp61.475.000,00.
Disamping penurunan pagu anggaran juga terdapat
perbedaan indikator kinerja kegiatan dan penambahan satu kegiatan
yaitu kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah.
2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
Perbedaan anggaran sebesar Rp61.475.000,00 merupakan
penurunan pagu anggaran dikarenakan adanya
rasionalisasi honorarium PNS. Pada tahun anggaran 2020 tidak
diperkenankan adanya honorarium PNS. Pengurangan tersebut
terdapat pada beberapa kegiatan yang didalamnya terdapat rekening
belanja honorarium PNS.
Adanya perbedaan indikator kinerja kegiatan dikarenakan
adanya koreksi agar out put kegiatan dapat terukur dan dapat
dipertanggung jawabkan.
Untuk penambahan Kegiatan Pengendalian
Internal Perangkat Daerah dengan output kegiatan Jumlah Laporan
hasil evaluasi RKPD dan Jumlah Laporan TEPRA merupakan arahan
dari tim pembahan pra RKA tahun 2020 agar sesuai dengan
nomenklatur kegiatan OPD.
28
2.4.3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
Temuan -temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD telah ditindak
lanjuti sesuai dengan arahan maupun hasil reviuw draft awal renja
OPD dan dilakukan revisi sesuai dengan surat edaran Bupati
Wonogiri Nomor 050/2139 tentang Pedoman Penyusunan,
Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2020.
Untuk pengadaan peralatan kantor dan Gedung kantor telah
disesuaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak guna
pencapaian target kinerja OPD. Maupun yang mendukung
tercapaianya visi dan misi Kepala Daerah.
2.4.4 tabel review rancangan awal RKPD
Review rancangan awal RKPD tahun 2020 dijelaskan pada tabel 2.3.
sebagai berikut :
29
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
Organisasi Perangkat Daerah: Kecamatan Jatipurno
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Kebutuhan
Dana (Rp.
000)
Catatan
Penting
PROGRAM DAN
KEGIATAN Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiat
an Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capai
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 URUSAN:
WAJIB
01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100%
125.975
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100%
150.285
30
01 Penyediaan
Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec.
Jatipurno
Jumlah hari tugas
penjagaan
kantor oleh
petugas jaga
malam
365 hari
115.775
Penggajian
petugas jaga
malam
13
bulan
139.035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31
Jumlah dan
Jenis alat
tulis kantor
yang tersedia
4 paket Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec.
Jatipurno
alat tulis kantor: HVS F4, Map
Kertas, Map Snail, Tinta printer, paper
clip, Binder clip, trigonal, tipeX,
stick note, spidol Wb, spidol Permanen,
Bolpoint,
Amplop Kecil, Amplop
Besar,
AmplopSedang,
Steppless, isi
setepless,
stabilo, buku
besar isi
200/100, pita
mesin
ketik,bantalan
cap,tinta cap
4
paket
Jumlah dan
jenis
alat listrik
yang tersedia
4 paket Jumlah dan
jenis alat listrik
yang tersedia
4
paket
Jumlah
bahan
32
dan peralatan
kebersihan
4 paket bahan dan
peralatan
kebersihan
4
paket
Jumlah bulan
yang diterima
atas
pemanfaan
jasa telepon
12 bulan
jasa telepon
1
rekeni
ng
Jumlah bulan yang diterima atas pemanfaan
jasa listrik
12 bulan jasa listrik 2
rekeni
ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33
Jumlah bulan
ketersediaan
surat kabar
berlangganan
12 bulan surat kabar
berlangganan
350
terbit
an
Jumlah
kendaraan dinas
yang terbayar
pajaknya
6 unit Pajak Kendaraan
Bermotor
8
buah
Jumlah paket
barang cetakan 4 paket
barang cetakan
(SPPD, BKP, Disposisi) 4
paket
Jumlah paket
fotocopy
4 paket fotocopy/penggandaan 9500
lemba
r
jumlah tahun
sewa tanah
1 tahun sewa tanah untuk
gedung kecamatan
1
tahun
Jumlah hari tugas tenaga harian lepas pengadministrasi
umum dan
Petugas
Kebersihan
510 hari kerja tenaga harian lepas pengadministrasi umum dan Petugas
Kebersihan
750
hari
Jumlah
peralatan kerja
yang terfasilitasi
pemeliharaannya
12 bulan
pemeliharaan
peralatan kerja
(printer, mesin ketik,
komputer)
4
paket
34
Jumlah
pengadaan
peralatan kantor
15 buah pengadaan peralatan
kantor (proyektor 1
bh;papan
visualisasi/running
text 2bh; rak besi
3bh)
6
buah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35
Pengadaan AC 2
buah
Pegadaan
Tempat Sampah
5
buah
Pengadaan
Tangga
Aluminium
1
buah
Pengadaan Meja
Rapat
8
buah
01 Penyediaan
Rapat-rapat,
Konsultasi
dan
Koordinasi
Kec.
Jatipurno
Jumlah
makanan dan
minuman
untuk rapat
dan tamu
420 OR 10.200 Penyediaan
Rapat-rapat,
Konsultasi
dan
Koordinasi
Kec.
Jatipurno
Jumlah
makanan dan
minuman untuk
rapat
330
OR
12.450
Frekuensi
rapat,
konsultasi
dan
koordinasi
125 OH jumlah rapat,
konsultasi dan
koordinasi
90
OH
-
Jumlah Minum
snack Tamu
300
OR
36
02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
90%
106.550
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
90%
80.540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37
02 Pengadaaan /
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec.
Jatipurno
Jumlah
Pengadaan
pembangunan
sarpras
2 paket
72.750
Pengadaaan /
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec.
Jatipurno
Pengadaan
pembangunan sarpras
(kamar mandi)
1
paket
30.000
Jumlah
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan
Teralis
1
paket
Jumlah
pengadaan
mebelair
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec.
Jatipurno
Jumlah bulan
pemeliharaan
gedung/kantor
12
bulan
33.800
Pemeliharaan/R
ehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec.
Jatipurno
Pemeliharaan
Gedung/kantor dan
Rumah Dinas
2
unit
50.540
Jumlah bulan
pemeliharaan
kendaraan
dinas
12
bulan
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Roda
4
1
unit
-
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Roda
2
7
unit
-
jumlah bulan
pemeliharaan
mebelair
12
bulan
pemeliharaan
mebelair
20
unit
38
03 Program
Peningkatan Ketatalaksana
an dan
Kapasitas
Aparatur
Persentase PNS yang
Memiliki
Kompetensi
Bidang Tugas
95%
3.500
Program
Peningkatan Ketatalaksanaa
n dan
Kapasitas
Aparatur
0 Persentase PNS yang
Memiliki
Kompetensi
Bidang Tugas
95%
3.250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39
03 Penyelenggara
an
Ketatalaksana an dan
Kapasitas
Aparatur
Kec.
Jatipurno
Frekuensi
terfasilitasinya
administrasi
kepegawaian
aparatur
kecamatan
12 bulan
2.000
Penyelenggaraa
n
Ketatalaksanaa n dan
Kapasitas
Aparatur
Kec.
Jatipurno
Jumlah ASN yang
terfasilitasi
18
ASN
1.750
0 Jenis fasilitas
administrasi
kepegawaian
yang diberikan
4
jenis
03 Pengembangan
kapasitas
aparatur
Jumlah PNS
yang
terfasilitasi
untuk
mengikuti
diklat,
sosialisasi,
bimtek
15 ASN
1.500
Jumlah PNS
yang terfasilitasi
untuk mengikuti
diklat,
sosialisasi,
bimtek
18
ASN
1.500
04 Program
Peningkatan
Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat
Daerah
Persentase
Laporan
Keuangan
Yang
Disusun Tepat
Waktu dan
Akuntabel
100%
34.750
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat
Daerah
0 Persentase
Laporan
Keuangan Yang
Disusun Tepat
Waktu dan
Akuntabel
100%
11.420
40
Dokumen
laporan
keuangan
bulanan/SPJ
12
dokumen
jumlah Dokumen
laporan keuangan
bulanan/SPJ
12
doku
men
-
05 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Persentase
kesesuaian
program
dalam Renja
PD terhadap
RKPD, dan
Renstra PD
12.200
Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
0 Persentase kesesuaian
program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan
Renstra PD
terhadap
0%
6.915
04 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Kec,Pat
uk
Dokumen
laporan
keuangan
semesteran
1
Dokumen
34.750 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Kec,Pa
tuk
Jumlah
Dokumen
laporan
keuangan
semesteran
1
Doku
men
11.420
Dokumen
laporan
keuangan
akhir tahun
dan CALK
1
dokumen
jumlah Dokumen laporan keuangan
akhir tahun
1
doku
men
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41
terhadap
RPJMD
RPJMD
05 Perencanaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
Kec.Pat
uk
Dokumen LKjIP 1
dokumen
12.200
Perencanaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
Kec.Pa
tuk
Dokumen LKJIP
Tahun 2019
1
doku
men
5.265
Dokumen
renstra/Review
Renstra
Dokumen Monev dan
Pengendalian
Kegiatan
1
dokumen
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43
44
45
46
47
48
49
07 Penyiapan
Pasukan
Pengibar
Bendera
Pusaka
(PASKIBRA)
Kecamatan
Kec.
Jatipurno
Jumlah anggota
Paskibra
Kecamatan
yang
dibentuk dan
dilatih
73 orang
26.000
Jumlah anggota Paskibra
Kecamatan
yang dibentuk
dan dilatih
73
orang
23.985
07 Pembinaan
Perencanaan Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Kec.
Jatipurno Dokumen Usulan
Rencana
Pembangunan
1
Dokumen
46.500
Pembinaan
Perencanaan Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Kec.
Jatipurno Dokumen Usulan
Rencana
Pembangunan
1
Doku
men
40.250
Evaluasi
pembangunan
desa
11 Desa
Evaluasi
pembangunan
desa
11
Desa
Profil Desa dan
Kecamatan
1
Dokumen
Profil Desa dan
Kecamatan
1
Doku
men
Pembinaan
perencanaan
pembangunan
dan PMD bagi
aparat desa 110 orang
Pembinaan perencanaan pembangunan dan
PMD bagi aparat
desa
110
orang
50
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat
Desa
Kec.
Jatipurno
Pameran HUT
RI tingkat
kecamatan
yang diikuti
oleh kelompok
masyarakat
20
kelompok
14.000
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat
Desa
Kec.
Jatipurno Pameran HUT RI
tingkat
kecamatan
yang diikuti oleh
kelompok
masyarakat
20
kelom
pok
12.415
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51
Rapat koordinasi
urusan
pertanian,
perikanan, dan
lingkungan
hidup
1
kesepakatan
Rapat
koordinasi
urusan
pertanian,
perikanan, dan
lingkungan
hidup
1
kesep
akata
n
Pelaporan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat.
1 dokumen
Pelaporan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat.
1
doku
men
Penyelenggara
an Pelayanan
Publik
Kec.
Jatipurno jumlah Jenis
pelayanan yang
terselesaikan
13 jenis
18.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan
Publik
Kec.
Jatipurno jumlah Jenis
pelayanan yang
terselesaikan
13
jenis
15.020
Rapat
koordinasi
penyelenggaraan
pelayanan
umum
2
kesepakatan
Rapat
koordinasi
penyelenggaraan
pelayanan
umum
2
kesep
akata
n
pelayanan
perizinan usaha
mikro dan Kecil
IUMK
20 ijin
pelayanan
perizinan
usaha mikro
dan Kecil
IUMK
20
ijin
52
sosialisasi
proses dan
mekanisme
perizinan
55 orang
sosialisasi
proses dan
mekanisme
perizinan
55
orang
733.675,00
672.200,00
39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Uraian hasil kajian terhadapa program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok
pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa
maupun kecamatan adalah sebagai berikut:
Tabel : 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020 KECAMATAN JATIPURNO
NO PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
BESARAN/
VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakatan
11 Desa Terlaksananya
pengadaan
closet,semen,pasir,batu
bata untuk KK Miskin
55 KK Jambanisasi
Adapun usulan dari hasil musrenbang kecamatan dapat dijabarkan dalam
program peningkatan penyelenggaraan pelayanan kecamatan, kegiatan
pembinaan sosial dan kemasyarakatan. Dengan indicator terlaksananya
pengadaan jamban sehat sebanyak 55 paket yang diperuntukkan bagi keluarga
miskin yang tersebar di 11 (sebelas) desa yang merupakan wilayah Kecamatan
Jatipurno. Data penerima jamban tersebut telah diajukan/ diusulkan oleh desa
sesuai dengan data yang terdapat dalam
SID. Besaran anggaran untuk bantuan sosial berupa jamban sebesar
Rp.2.500.000,00/ paket yang didanai dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan
(PIWK).
40
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2020 juga
memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :
a. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2020
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2020
“Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat yang Berkeadlian”
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema
pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2020 adalah :
“Mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemandirian daerah”.
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran
daerah sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana 6.
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi, yaitu Pengurangan
Kemiskinan yaitu terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipurno pada
tahun 2019 dianggarkan pada kegiatan jambanisasi untuk 55 kk di 11 desa.
Serta prioritas pengembangan Kawasan Nglanggeran (Geopark).
41
Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Wonogiri dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Kabupaten Wonogiri dan terkait dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Jatipurno.
A. Tugas
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Jatipurno
adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarkat desa.
B. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-
fungsi sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang
ada di kecamatan;
42
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Jatipurno yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis
Kecamatan Jatipurno.
1. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno tahun 2020 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan publik
b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
d. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
f. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno tahun 2020 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial
kemasyarakatan.
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan dan pengelolaan obyek wisata.
c. Peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa.
d. Peningkatan informasi dan akses kesempatan kerja khususnya bagi
masyarakat Jatipurno
e. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa serta
pemberdayaan masyarakat.
43
Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan
daerah tahun 2020, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam prioritas
dan sasaran OPD, dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran prioritas dan
sasaran ke dalam sasaran OPD dengan Format sebagai berikut:
Tabel 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN
NO Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah
(outcome)
Sasaran PD
Indikator
Sasaran PD
(outcome)
1 2 3 4 5 6
1. Reformasi
Birokrasi
dan
pelayanan
publik.
1.
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(AKIP)
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
Meningkat
Prosentase desa yang menetapkan RKPDesa dan
APBDesa Tepat
Waktu
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan
table sebagai berikut:
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan dan
Sasaran PD
Indikator Tujuan dan
Sasaran
PD
Target Kinerja Tujuan dan
Sasaran
Tahun 2020
Tujuan
44
1. Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
Kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan
95,83
Sasaran
1 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
meningkat
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDes
dan APBDes tepat
waktu
100%
2 Kepuasan Masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
meningkat
Nilai IKM Perangkat
Daerah (PD)
79,16
3 Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase kesesuaian
program dalam :
1. Renja PD terhadap
RKPD
100
2.Renstra PD terhadap
RPJMD
100
4
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Perangkat Daerah
(PD )
Meningkat
Persentasae Laporan Keuangan
Disusun Tepat Waktu
(Bulanan,semesteran,
tahunan)
100
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan
table sebagai berikut:
Tabel 3.3
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
P D KECAMATAN JATIPURNO
45
No IKU Indikator Kinerja IKU Target
kinerja IKU
1 Kualitas
penyelenggaraaan
pemerintahan
kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDes dan
APBDes tepat waktu
100%
46
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2020 dirumuskan
dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut
:
Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
“Mewujudkan Wonogiri sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka
dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,
dan sejahtera Tahun 2021”
Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan
b. Prioritas pembangunan
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana 6.
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
47
c. Pencapaian SDGs;
d. Pengurangan kemiskinan;
e. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
f. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
g. Pencapaian IKU
h. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
i. Pengembangan wilayah miskin;
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format
sebagai berikut :
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan meningkat
Program:
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan:
Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda
dan Olah Raga
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban
,dan Pencegahan Bencana
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Pembinaan Perencanaan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembinaan Perekonomian Masyarakat
Desa
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
48
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Rencana program dan kegiatan Kecamatan Jatipurno tahun
2020 terdiri dari 7 program dan 18 kegiatan.
2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan:
Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Seksi Tata
Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan
seksi pelayanan umum sifat penyebaran lokasinya adalah menyeluruh
ke semua desa di wilayah Jatipurno. Terkecuali program pelayanan
Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program
Peningkatan Kualitas Perencanaan, lokasi kegiatan ini di kantor
kecamatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kecamatan Jatipurno.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di
Kecamatan Jatipurno Tahun 2020, total kebutuhan dana/pagu
indikatif adalah Rp672.200.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta
dua ratus ribu rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri.
Dari usulan program dan kegiatan kecamatan berasumsi
kebutuhan selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kecamatan
Jatipurno serta sudah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri, sedangkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 memberikan gambaran
tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan
kegiatan dengan memperhatikan kemampuan daerah tersebut.
49
Adapun rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan
berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :
1. Pendidikan dan kesehatan
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
disajikan dalam table sebagai berikut :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (enam)prioritas
pembangunan Tahun 2020
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/kegiatan Pagu Idikatif Keteragan
1 Pendidikan dan
Kesehatan
2
Penanggulangan
Kemiskinan
3 Ekonomi,
Pariwisata dan
Budaya
4 Infrastruktur,
Pengembangan
Wilayah dan Tata
Ruang
5 Ketahanan
Pangan,
Lingkungan
Hidup dan
Pegelolaan
Bencana
50
6 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
139.035.000
Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi
dan Koordinasi
12.450.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaaan /
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
50.540.000
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas
Aparatur
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaa dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.750.000
Pengembangan kapasitas
aparatur
1.500.000
Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat
Daerah
Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
11.420.000
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/kegiatan Pagu Idikatif Keteragan
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
5.265.000
Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
1.650.000
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
51
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
3.365.000
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan:
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
50.470.000
Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
217.130.000
Pembinaan Perempuan,
Budaya,
Pemuda dan Olah Raga
26.125.000
Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban
,dan Pencegahan Bencana
29.830.000
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
23.985.000
Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
40.250.000
Pembinaan Perekonomian
Masyarakat
Desa
12.415.000
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
15.020.000
TOTAL 672.200.000
Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Jatipurno adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang
dijabarkan dalam 7 (tujuh) Program dan 18 (delapan belas) kegaitan. Rumusan
52
Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
53
Tabel IV.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020
NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
1 2 3 4
01.01. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 151.485.000
01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan
Perkantoran
139.035.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
12.450.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.02. Program Peningkatan Sarana
dan
Prasarana Perkantoran 80.540.000
01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
30.000.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
50.540.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.03. Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
3.250.000
01.03.02. Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.750.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.03.03. Pengembangan Kapasitas
Aparatur
1.500.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.04. Program Peningkatan
Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
11.420.000
01.04.01. Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
11.420.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.05. Program Peningkatan
Kualitas
Perencanaan 6.915.000
01.05.01. Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
5.265.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.05.02. Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
1.650.000
KECAMATAN
JATIPURNO
01.06. Program Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik 3.365.000
01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
3.365.000
KECAMATAN
JATIPURNO
Total
256.975.000
51
56
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KECAMATAN JATIPURNO
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi Target
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.01.7.01.13.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100persen 151.485.000
7.01.7.01.13.01.01.
Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kabupaten
Wonogiri 139.035.000 PIPD,
penggajian petugas
jaga malam 13 bulan 13 bulan
alat tulis kantor: HVS
F4, Map Kertas, Map
Snail, Tinta printer,
57
paper clip, Binder clip,
trigonal, tipeX, stick
note, spidol Wb, spidol
Permanen, Bolpoint,
Amplop Kecil, Amplop
Besar, AmplopSedang,
Steppless, isi
setepless, stabilo,
buku besar isi
200/100, pita mesin
ketik,bantalan
cap,tinta cap
6 paket 6 paket
alat listrik 4 paket 4 paket
bahan dan peralatan
kebersihan 4 paket 4 paket
jasa telepon 1 rekening 12 rekening
1 2 3 4 5 6 7 8 9
jasa listrik 2 rekening 24 rekening
surat kabar
berlangganan 350 terbitan 350 terbitan
Pajak Kendaraan
Bermotor 8 buah 8 buah
barang cetakan
(SPPD, BKP, Disposisi) 4 paket 4 paket
fotocopy/penggandaan 9500 lembar 9500 lembar
sewa tanah untuk
gedung kecamatan 1 tahun 1 tahun
58
hari kerja tenaga
harian lepas
pengadministrasi
umum dan Petugas
Kebersihan
750 hari 750 hari
pemeliharaan
peralatan kerja
(printer, mesin ketik,
komputer)
4 paket 4 paket
pengadaan peralatan
kantor (proyektor 1
bh;papan
visualisasi/running
text 2bh; rak besi 3bh)
6 buah 6 buah
Pengadaan AC 2 buah
Pegadaan Tempat
Sampah 5 buah
Pengadaan Tangga
Aluminium 1 buah
Pengadaan Meja Rapat 8 buah
7.01.7.01.13.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kabupaten
Wonogiri, 12.450.000 PIPD,
Jumlah makanan dan
minuman untuk rapat
330 OR 330 OR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
59
jumlah rapat,
konsultasi dan
koordinasi
90 OH 125 OH
Jumlah Minum snack
Tamu 300 OR 300 OR
7.01.7.01.13.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
100persen 80.540.000
7.01.7.01.13.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kabupaten
Wonogiri, 30.000.000 PIPD,
Pengadaan
pembangunan sarpras
(kamar mandi)
1 paket 4 buah
Pengadaan Teralis 1 paket
7.01.7.01.13.02.02.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kabupaten
Wonogiri, 50.540.000 PIPD,
pemeliharaan
gedung/kantor dan
Rumah Dinas
2 unit 2 unit
pemeliharaan
kendaraan dinas roda
4
1 unit 1 unit
60
pemeliharaan
mebelair 20 unit 20 unit
pemeliharaan
kendaraan dinas roda
2
7 unit 7 unit
7.01.7.01.13.03.
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
Presentase PNS yang
memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas
100persen 3.250.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.01.7.01.13.03.02.
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kabupaten
Wonogiri, 1.750.000 PIPD,
Jumlah ASN yang
terfasilitasi 18 orang 18 orang
Jenis fasilitas
administrasi
kepegawaian yang
diberikan
4 jenis 4 jenis
7.01.7.01.13.03.03. Pengembangan Kapasitas
Aparatur
Kabupaten
Wonogiri, 1.500.000 PIPD,
Jumlah PNS yang
terfasilitasi untuk
mengikuti diklat,
sosialisasi, bimtek
18 pegawai 18 pegawai
61
7.01.7.01.13.04.
Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase Laporan
Keuangan yang
disusun tepat waktu
dan akuntabel
100persen 11.420.000
7.01.7.01.13.04.01.
Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Wonogiri, 11.420.000 PIPD,
Jumlah Dokumen
laporan keuangan
semesteran
1 Dokumen 1 Dokumen
jumlah Dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
1 Dokumen 1 Dokumen
jumlah Dokumen
laporan keuangan
bulanan/SPJ
12
Dokumen
12
Dokumen
7.01.7.01.13.05. Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian
program dalam Renja PD terhadap RKPD,
dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100persen 6.915.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.01.7.01.13.05.01. Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wonogiri, 5.265.000 PIPD, 12200000
Dokumen LKJIP
Tahun 2019 1 Dokumen 1 Dokumen
62
Dokumen renja
perubahan tahun
2020 dan renja tahun
2020, tersusunnya
RKA perubahan
tahun 2020 dan RKA
tahun 2020, tersusunnya
DPA perubahan tahun
2020 dan DPA tahun
2020
6 Dokumen 6 Dokumen
Jumlah Dokumen
ROPK 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen
Perjanjian Kinerja dan
perubahan perjanjian
kinerja
2 Dokumen 2 Dokumen
7.01.7.01.13.05.02. Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wonogiri, 1.650.000 PIPD,
Jumlah laporan hasil
evaluasi RKPD 4 Dokumen 4 dokumen
Jumlah laporan
TEPRA
12
Dokumen
12
Dokumen
7.01.7.01.13.06. Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79.16 3.365.000
7.01.7.01.13.06.01.
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kabupaten
Wonogiri, 3.365.000 PIPD,
63
jumlah Jumlah
Dokumen pengukuran
IKM
2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen
SPIP 1 Dokumen 1 Dokumen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.01.7.01.13.15.
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Persentase desa yang
menetapkan APBDesa
tepat waktu dan benar
100persen 415.225.000
7.01.7.01.13.15.01.
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kabupaten
Wonogiri, 50.470.000
PIPD,
PIWK,
jumlah fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan APBDesa
11
kesepakatan
11
kesepakatan
Jumlah desa yang
menyelenggaraka n
pengisian perangkat
desa dengan baik;
6 desa 6 desa
Jumlah
perangkat/lemba ga
desa yang
meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya dalam
110 orang 110 orang
64
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Frekuensi koordinasi
bidang administrasi
pertanahan
2
kesepakatan
2
kesepakatan
jumlah Dokumen
monografi desa dan
kecamatan
2 dokumen 2 dokumen
jumlah fasilitasi dan
kordinasi
pemanfaatan tata
ruang
1
kesepakatan
1
kesepakatan
jumlah koordinasi
dengan kades dan
unsur perangkt desa
lainnya
1
kesepakatan
1
kesepakatan
7.01.7.01.13.15.02. Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kabupaten
Wonogiri, 217.130.000
PIPD,
PIWK,
Jumlah kesepakatan
penanggulangan
kemiskinan;
1
kesepakatan
1
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
penanganan PMKS;
1
kesepakatan
1
kesepakatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah kesepakatan
penanganan
1
kesepakatan
1
kesepakatan
65
pencegahan
perkawinan usia dini
Jumlah kesepakatan
forum kecamatan
sehat;
1
kesepakatan
1
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
forum desa siaga
1
kesepakatan
1
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
posdaya
1
kesepakatan
1
kesepakatan
Jumlah KK yang
menerima bantuan
sosial jamban sehat
55 KK 55 KK
jumlah koordinasi dan
konsultasi
pelaksanaan
pengadaan jamban
3
kesepakatan
3
kesepakatan
Jumlah layanan
droping air yang
diterima masyarakat
300 kali 300 kali
Pelaksanaan Safari
taraweh ramadhan
tingkat kecamatan;
10 masjid 10 masjid
jumlah Pelaksanaan
dialog antar umat
beragama tingkat
kecamatan
1
kesepakatan
1
kesepakatan
66
Dokumen hasil monev
bidang kesejahteraan
sosia
1 dokumen 1 dokumen
7.01.7.01.13.15.03.
Pembinaan Perempuan,
Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
Kabupaten
Wonogiri, 26.125.000 PIPD,
Jumlah kesepakatan
rakor TP PKK
12
kesepakatan
12
kesepakatan
jumlah partisipasi
peringatan hari jadi
Kab Gk
1 kali 1 kali
Jumlah kelompok seni
yang dibina dan
dipentaskan
3 kelompok 3 kelompok
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah kesepakatan
pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal
4
kesepakatan
4
kesepakatan
Jumlah anggota
karang taruna yang
mengikuti pembinaan
keterampilan
40 orang 40 orang
jumlah
penyelenggaraan
camat cup
(pertandingan volly)
1 kali 1 kali
67
7.01.7.01.13.15.04.
Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban, dan Pencegahan
Bencana
Kabupaten
Wonogiri, 29.830.000 PIPD,
Jumlah kesepakatan
koordinasi Muspika
5
kesepakatan
5
kesepakatan
Jumlah laporan hasil
patroli bersama 12 laporan 12 laporan
Jumlah anggota
Linmas yang
diharapkan meningkat
pengetahuannya
60 orang 60 orang
Jumlah satgas siaga
bencana yang
diharapkan meningkat
pengetahuannya
60 orang 60 orang
Jumlah aparatur yang
disiapkan dalam
penanganan PEKAT
40 orang 40 orang
7.01.7.01.13.15.05.
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
Kabupaten
Wonogiri, 23.985.000 PIPD,
Jumlah anggota
Paskibra Kecamatan
yang dibentuk dan
dilatih
73 orang 73 orang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
68
7.01.7.01.13.15.06.
Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kabupaten
Wonogiri, 40.250.000
PIPD,
PIWK,
Dokumen Usulan
Rencana
Pembangunan
1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi
pembangunan desa 11 Desa 11 Desa
Profil Desa dan
Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pembinaan
perencanaan
pembangunan dan
PMD bagi aparat desa
110 orang 110 orang
7.01.7.01.13.15.07. Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
Kabupaten
Wonogiri, 12.415.000 PIPD,
Pameran HUT RI
tingkat kecamatan
yang diikuti oleh
kelompok masyarakat
20
kelompok
20
Kelompok
Rapat koordinasi
urusan pertanian,
perikanan, dan
lingkungan hidup
1
kesepakatan
1
kesepakatan
69
Pelaporan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat.
1 dokumen 1 dokumen
7.01.7.01.13.15.08.
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kabupaten
Wonogiri, 15.020.000 PIPD,
jumlah Jenis
pelayanan yang
terselesaikan
13 jenis 13 jenis
Rapat koordinasi
penyelenggaraan
pelayanan umum
2
kesepakatan
2
kesepakatan
pelayanan perizinan
usaha mikro dan Kecil
IUMK
20 ijin 20 ijin
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sosialisasi proses dan
mekanisme perizinan 55 orang 55 orang
Total 672.200.000
52
62
BAB V
PENUTUP
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
a. Ada beberapa usulan terkait kegiatan pada rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Jatipurno tahun 2020 antara lain :
Program Administrasi Perkantoran :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kapasitas Aparatur
- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
- Pengembangan Kapasitas Aparatur
Program Peningkatan Kulaitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
- Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
- Pengendalian internal OPD
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
b. Pada tahun anggaran 2020 terdapat anggaran untuk jambanisasi yaitu
untuk 55 keluarga miskin dengan anggaran Rp2.500.000,00/keluarga
yang merupakan bantuan sosial berupa barang material untuk membuat
jamban sehat. Anggaran tersebut dialokasikan dari dana Pagu Indikatif
Wilayah Kecamatan (PIWK).
63
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno berfungsi sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja ini dalam
proses penyusunannya mendasarkan kesesuaian dan sinergisme dengan
dokumen perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Wonogiri maupun
Renstra Kecamatan Jatipurno. Selain itu Rencana Kerja dapat digunakan
sebagai input penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RPABD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA). Dengan demikian terdapat keterkaitan dan aliran pemikiran
antar dokumen.
Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno didalamnya memuat hasil
evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra pada tahun berjalan (2019),
analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Jatipurno, termasuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan
berikut pendanaan indikatif, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan
efisien, disamping itu perlu disosialisasikan kepada semua stakeholder yang
terkait untuk memperbesar keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno tahun 2020 menjadi dasar
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, yang
kemudian diwujudkan dalam program kegiatan. Peranan program kegiatan
pembangunan tersebut menjadi pentingnya karena merupakan implementasi
dari langkah dan kebijakan dalam proses menuju pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjamin agar program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
rencana yang telah ditetapkan, instrument pengendalian yang diperlukan
adalah peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan,Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat dilihat kesesuaian
rencana dan pelaksanaan program kegiatan maupun tingkat capaian
kinerja,selanjutnya mampu menyajikan laporan secara obyektif dan tepat
waktu. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana, dapat diambil
64
langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif sebelum pelaksanaan program
kegiatan tersebut menyimpang.
5.3. Rencana Tindak Lanjut
a. Rencana Kerja Kecamatan Jatipurno tahun 2020 dijadikan pedoman
penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipurno
tahun 2020.
b. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipurno tahun 2020
merupakan salah satu input bagi penyusunan Rencana Anggaran dan
Belanja Daerah (RAPBD) yang nantinya akan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipurno tahun 2020
setelah dibahas dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif akan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jatipurno tahun 2020.
d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jatipurno tahun 2020
menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Jatipurno tahun
2020.
e. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program kegiatan dengan
menggunakan tata cara pengendalian sesuai aturan yang berlaku.
65
66
59
60
61
