Upload
ngoliem
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019‘PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS’
Moris NuaimiKepala Sub Direktorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan
Disampaikan Dalam Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran TA 2019Bogor, 18 Juli 2018
RKP 2019 SEBAGAI PENUTUP KABINET KERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Melanjutkan
Reformasi bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur
untuk Memperkuat
Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas
Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta
Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antar wilayah
Memacu Investasi dan Infrastruktur
untuk Pertumbuhan
dan Pemerataan
Pemerataan Pembangunan
untuk Pertumbuhan
Berkualitas
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
2
RKP 2019KESINAMBUNGAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOWS PROGRAM
2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)
untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
Menajamkan Integrasi
Sumber Pendanaan
Memastikan Pelaksanaan
Program
Menajamkan Prioritas Nasional
Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,
BUMN, PINA dan Swasta
Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek
(satuan 3)
RKP2019
30 PP 24 PP
10 PN 5 PN
2018 2019
3
SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS NASIONAL 2019
Pembangunan Manusia melalui
Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah
melalui PenguatanKonektivitas dan
Kemaritiman
Peningkatan NilaiTambah Ekonomi danPenciptaan Lapangan
Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan
Jasa Produktif Lainnya
PemantapanKetahanan Energi,
Pangan, dan SumberDaya Air
StabilitasKeamanan
Nasional danKesuksesan
Pemilu
1 2 3 4 5
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
Pertumbuhan Ekonomi
5,4–5,8%Tingkat Pengangguran Terbuka
4,8–5,2% Tingkat Kemiskinan
8,5–9,5%Rasio Gini
0,38–0,39Indeks Pembangunan Manusia
71,98
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019
Prioritas Nasional
Prioritas terkait Ditjen
Linjamsos
ISU STRATEGIS PRIORITAS NASIONAL 1PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN
DASAR
Lambatnya penurunan angka kemiskinan
Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(Peringkat HDI Indonesia 2016: 113 dari 188 Negara)
Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentanmendapatkan pelayanan dasar
Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasiketimpangan antarkelompok pendapatan
SLRTPUSKESOS
TKSK
PROGRAM PRIORITAS PN-1“Terkait Program Pemberdayaan Sosial”
Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
1
2
3
4
5PN
PP
Pembangunan Rumah KAT
Kegiatan Prioritas PN-1“Terkait Program Pemberdayaan Sosial”
Penguatan PelaksanaanBantuan Sosial dan
Subsidi Tepat Sasaran
Penguatan SistemJaminan Sosial
PengembanganKemitraan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar
(UMB)
Pelaksanaan ReformaAgraria
Pengelolaan SumberDaya Alam melaluiPerhutanan Sosial
Peningkatan KesehatanIbu, Anak, Keluarga
Berencana, danKesehatan Reproduksi
Percepatan PenurunanStunting
Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehat
dan PengendalianPenyakit
Peningkatan Akses danMutu Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan EfektivitasPengawasan Obat dan
Makanan
Penyediaan Pendidikyang Berkualitas dan
Merata
Penyediaan AfirmasiPendidikan
PenguatanKelembagaan Satuan
Pendidikan
Peningkatan KualitasPembelajaran dan
Akademik
Penyediaan AksesHunian Layak dan
Terjangkau
Penyediaan AksesAir Minum danSanitasi Layak
Peningkatan KualitasLingkungan di Permukiman
Penguatan Layanandan Rujukan
Terpadu
Penguatan IntegrasiSistem AdministrasiKependudukan dan
Pencatatan Sipil
PercepatanPencapaian SPM di
Daerah
PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
PP
PN
PP
KP
PercepatanPenguranganKemiskinan
Peningkatan PelayananKesehatan dan Gizi
Masyarakat
Pemerataan LayananPendidikan Berkualitas
Peningkatan AksesMasyarakat Terhadap
Perumahan danPermukiman Layak
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
Penguatan Literasiuntuk Kesejahteraan
Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 1
PP 1 PP 2 PP 3Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
PP 4Peningkatan Akses Perumahandan Permukiman Layak PP 5
Peningkatan Tata KelolaLayanan Dasar
Peningkatan indekskondisionalitas PKH bagi 10 Juta KPM
Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai bagi 15,6 juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota
Penyaluran subsidi energi tepat sasaran bagi penduduk miskin dan rentan
Pemberian bantuan pendidikan bagi 20,1 juta anak usia sekolah
Perluasan bantuan iuran kesehatan bagi 107,2 juta jiwa
Pelepasan Tanah ObyekReforma Agraria sebesar 57.323 ha dan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 300 ribu ha
Peningkatan imunisasi dasar sertapenyaluran alat dan obatkontrasepsi
Penurunan stunting melalui pemberianASI eksklusif dan pemberian tablet tambah darah (TTD) selama masa kehamilan.
Perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu
Peningkatan kualitas hunian dan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga
Pemantauan kualitas udara ambien dan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
Peningkatan Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan di daerah 3T melalui penyediaan fasilitas dasar dan akreditasi lembaga pendidikan
Pelayanan berbasis inklusi sosial melalui penyediaan literasi khusus dan penyuluhan.
Perluasan verifikasi validasi data serta layanan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan
Percepatan kepemilikan dan sinkronisasi dokumen kependudukan (akta kelahiran, NIK)
Penerapan dan penataan kelembagaan SPM di daerah
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA K/L
9
SB Pagu Indikatif
Rancangan Awal RKP
disampaikan
Semua K/L
menuangkan/memasukkan
(input)/mengunggah
Rancangan Renja K/L
menyusun
RancanganRenja K/L
menggunakanSB Pagu
Indikatif sebagaibatas atas;
program, Kegiatan, Sasaran dan Keluaran
(Output) Kegiatan diarahkan untuk
mendukung sasaran pembangunan
Rancangan Renja K/L terdiri atas usulan
Program, Kegiatan, Keluaran (Output)
Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi yang bersifat prioritas
maupun reguler.
Rancangan Renja K/L hasil penelaahan
K/L
K/L
PPN KEMKEU
Trilateral Meeting I
Approval
PPN KEMKEU
+
K/L Input based on Catatan
Hasil TM
Penelaahan
menghasilkan
1 2
3
4
5
6
5
PEMUTAKHIRAN RANCANGAN RENJA K/L
12
3
4
5
6
7
DIAGRAM SASARAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA
❑ Output dan input kegiatan perlumenggambarkan keterkaitan untukpencapaian oucomes Ditjen.
❑ Output kegiatan yang tidak terkait denganoutcomes Ditjen perlu dihilangkan agar adakesinambungan pelaksanaan money followprogram
Indikator Kinerja Program 2018 2019 2020
Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya 45,55 45,55 45,55
Persentase PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
70 70 70
Persentase PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
80 80 80
Perlu ada kejelasan penghitungan capaian
indikator kinerja
Saat ini:Capaian indikator kinerja
tidak meningkat
• Potensi Sumber KesejahteraanSosial (PSKS) yang ada saat ini perludioptimalkan perannya dalammendukung Prioritas Nasional
• Peningkatan kualitas dan kualifikasiPSKS yang sudah ada – pelatihandan penataan khusus PSKS yang adasaat ini
JATENG, 33,543
JABAR, 11,857
BANTEN, 6,580
JATIM, 5,373
DIY, 4,767
Pekerja Sosial Masyarakat Terbesar se-Indonesia Tahun 2017
100
10,100
20,100
30,100
40,100
50,100
60,100
70,100
80,100
90,100
Pekerja SosialMasyarakat
Karang Taruna PendampingPKH
PendampingDesa
TenagaKesejahteraan
SosialKecamatan
PendampingNapza
Pekerja Sosial
98,750
51,379
41,336 40,142
7.201
1,079 678
Jum
lah
Pen
dam
pin
g (j
iwa)
Jenis Pendamping
Jumlah Pendamping
PEMETAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PSKS YANG ADA SAAT INI
www.bappenas.go.id
SLRT
13
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGURANGAN
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
LOKASI PRIORITAS
IdentifikasiKEBUTUHAN
PEMENUHAN LIMA ASET DASAR
TARGET LIMA TAHUN
Identitas hukum; Kesehatan; Pendidikan;
Sosial; Infrastruktur dasar
VE
RIF
IKA
SI
KE
BU
TU
HA
N Pembahasan kebutuhan lintas sektor (Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah)
PE
RE
NC
AN
AA
N
DA
N
PE
NG
AN
GG
AR
AN Perencanaan dan
penganggarandalamAPBN/APBD/ sumberpendanaan lain per tahun sesuaitarget
IMP
LE
ME
NT
AS
I
Pelaksanaan dan monitoring
KOORDINASI LINTAS SEKTOR
TARGET LIMA TAHUN DAN TAHUNAN
• Kementerian/Lembaga;• Pemerintah daerah• Swasta• Masyarakat
Prioritas lokasi berdasarkan jumlah/tingkatkemiskinan dan kriteria lain
Identikasi kebutuhan program/kegiatanpenanggulangan kemiskinan dan pemenuhannya
G A P S
www.bappenas.go.id 14
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT
LINTAS SEKTOR
PENUTUP
• Target dan alokasi anggaran dalam Surat Bersama Pagu Indikatif merupakan daftaryang harus diprioritaskan.
• PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran:
• Menyusun Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas yang dirincihingga Proyek Prioritas
• Mengintegrasikan pemanfaatan Belanja K/L, Belanja Non-K/L (Subsidi, PSO,Hibah Daerah), Dana Transfer Khusus, Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnyauntuk pendanaan prioritas.
• Di dalam penyusunan pendanaan Rancangan Awal RKP tahun 2019 telah dimulailangkah mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan untuk prioritas.
• Pembahasan detail trilateral meeting pagu anggaran akan dilaksanakan dalamwaktu dekat, perlu disusun mulai saat ini dokumen kelayakan & kesiapan kegiatan(a.l. ToR, RAB, FS, DED, rincian lokasi pelaksanaan)