RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · Anggaran (RKA) BKD, untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi - Batulicin Kode Pos 72271 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 004 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pembentukan Pertaturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Renja BKD adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

KEDUA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:

Bab I Pendahuluan Bab II Hasil Evaluasi Renja BKD Tahun Lalu Bab III Tujuan dan Sasaran BKD Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKD Bab IV Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 adalah

sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin Pada tanggal : 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA NIP. 19660118 198602 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 3. Pertinggal

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RENJA TA.2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 dapat

diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan

dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang

mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program provinsi dan kebijakan dari

Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

RENJA ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan

kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan juga

dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke

arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Saran,

pendapat maupun kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk

penyempurnaan Renja. Besar harapan kami, RENJA ini dapat bermanfaat

bagi kemajuan pembangunan khususnya dalam pengelolaan Sumber

Daya Manusia (SDM) Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, Januari 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

MAHRIYADI NOOR, S.Sos,.MA Pembina Tk.I NIP. 19660118 198602 1 003


RENJA TA.2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................ ...... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................. .... iii

DAFTAR GAMBAR.................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................. 2

1.3. Maksud Dan Tujuan .............................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian

Daerah................................................. ................................... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawawaian Daerah..15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah ................................................ 23

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...... .35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................. 36

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah .... 36

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................... 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH................................................................................ 42

BAB V PENUTUP .................................................................................. 43


RENJA TA.2019 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan

Kepegawaian Daerah dan Pencapaian Renstra Badan

Kepegawaian Daerah sd Tahun 2018............................... . 12

Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan Tahun 2017................... ..................................18

Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan Tahun 2017................... ..................................18

Tabel 2.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tahun 2017...................................... ..................................19

Tabel 2.1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Tahun 2017...................................... ..................................19

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Tahun 2017.............................................................20

Tabel 2.2.1 Target dan Realisasi Capaian Indikator Prosentase

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sd

Tahun 2017 ......................................................................... 21

Tabel 2.2.2 Target dan Realisasi Capaian Indikator Prosentase

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sd

Tahun 2017...................................... ..................................22

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019... 32

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2019.....................................................35

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju

Tahun 2020...........................................................................39


RENJA TA.2019 iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017........................................................... 16


RENJA TA.2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan

jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja

(Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai

alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada

Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPDB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan

tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi

pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan

Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk

keterpaduan Rencana Kerja SKPD.


RENJA TA.2019 2

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2019. Renja BKD dibuat untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja BKD

merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian

sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk

kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen

kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan

dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan

aparatur yang berkompeten.

Rencana Kerja BKD disusun secara terpadu, partisipatif dan

demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) BKD, untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan

yang akan dibiayai APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


RENJA TA.2019 3

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJMD serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD Pengganti Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor );


RENJA TA.2019 4


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor );

11. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2016 Tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016 Nomor 29);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2017

tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan

tugas dan fungsi sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah :


RENJA TA.2019 5

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan

kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan

dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2019;

3. Untuk memberikan pedoman dan acuan di Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam

penyusunan Renja BKD Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja BKD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen


RENJA TA.2019 6

Bab II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV

Bab V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP

a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut


RENJA TA.2019 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang

menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program

kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang

merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/

kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk

mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/ kegiatan. Sedangkan

laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan

yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan

keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator

input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci

indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala

sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya

alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran

2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik


RENJA TA.2019 8

3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah

dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah

selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja

output dan kinerja keuangannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017dan Capaian Renstra BKDKabupaten Tanah Bumbu

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan

indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja

keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan

sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan

kegiatan tersebut.

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu melaksanakan 5 (lima) program 31 (tiga puluh satu) kegiatan

dengan jumlah pagu Rp7.075.673.250,00 terealisasi sebesar

Rp6.180.881.416,00 atau 87,35% dengan rata-rata capaian kinerja output

sebesar 104,38%.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) kegiatan yang tingkat realisasi

kinerjanya dibawah 100% yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional realisasi kinerjanya sebesar 92,31% dengan

penyerapan anggaran 86,05% disebabkan ada 1 unit kendaraan dinas

roda 2 yang tidak dibayar pajak kendaraannya karena kondisi rusak

berat dan tidak dipakai lagi


RENJA TA.2019 9

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS realisasi kinerjanya sebesar

96,79% dengan penyerapan anggaran 96,50% disebabkan dari target

592 orang/bulan terealisasi sebesar 573 orang/bulan

3. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah realisasi kinerjanya

sebesar 97,11% dengan penyerapan anggaran sebesar 96,97%

disebabkan perjalanan dinas untuk Esselon II tidak terpakai

4. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas realisasi

kinerjanya sebesar 78,87% dengan penyerapan anggaran 78,59%

disebabkan tugas belajar D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

sebanyak 15 orang tidak terelisasi karena sebagian PNS Golongan II

sudah meneruskan ke jenjang Strata 1 (satu) dan sebagian lagi

karena alasan keluarga

5. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

Undangan realisasi kinerjanya sebesar 20,00% dengan penyerapan

anggaran 63,93% disebabkan kegiatan ini terlaksana apabila ada

kasus yang masuk

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target

Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sejumlah 19 (sembilan belas) kegiatan yang mencapai target kinerja

100%.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Kegiatan yang melebihi target kinerjanya adalah:

1. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

realisasi kinerjanya sebesar 154,55% dengan penyerapan anggaran

99,56%. Faktor pendorong terlampuinya target karena dengan target 22

orang/kali terealisasi 34 orang/kali


RENJA TA.2019 10

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi

PNSD realisasi kinerjanya sebesar 152,50% dengan penyerapan

anggaran 96,98%. Faktor pendorong terlampauinya target karena

dengan target 40 orang terealisasi 61 orang

3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD realisasi

kinerjanya sebesar 210,00% dengan penyerapan anggaran 99,54%.

Faktor pendorong terlampauinya target karena dengan target 50 orang

terealisasi 105 orang

4. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS realisasi

kinerjanya sebesar 122,22% dengan penyerapan anggaran 79,97%.

Faktor pendorong terlampauinya target karena dengan target 9 kali

terealisasi 11 kali

5. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

realisasi kinerjanya sebesar 26,67% atau dari target 15 orang

terealisasi 4 orang dengan penyerapan anggaran sebesar 90,20%.

Untuk kegiatan ini karena indikator sasarannya mempunyai makna

progres negatif, semakin rendah tingkat capaian menggambarkan

kinerja yang semakin bagus

6. Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi PNSD

realisasi kinerjanya sebesar 137,50% dengan penyerapan anggaran

sebesar 100%. Faktor pendorong terlampauinya target karena dengan

target 40 orang terealisasi 55 orang

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau

Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Ada kegiatan yang tergantung ada tidaknya kasus yang masuk

2. Ada kegiatan yang anggarannya di perubahan anggaran sehingga

berpengaruh pada penyerapan anggaran karena terbatasnya waktu


RENJA TA.2019 11

2.1.5 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program

Renstra BKD

Implementasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program Renstra BKD

selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus

melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Apabila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang

baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan

menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak

Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus

disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga

penyerapan anggaran dapat tercapai

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai

perencanaan yang telah dtetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dan pencapaian Renstra sampai dengan

tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1.


RENJA TA.2019 12

tabel 2.1 (tabel T-C.29)

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

4 05Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kepegawaian

4 05 4 05 01 Badan Kepegawaian Daerah 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00

4 05 4 05 01 01 Belanja Tidak LangsungTingkat Realisasi Belanja Gaji dan Tambahan

Penghasilan PNS100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,0 100,00 % 100,00%

4 05 4 05 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat ketersediaan layanan administrasi

perkantoran (%)100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00

4 05 4 05 01 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikTerbayarnya Rekening Kantor (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 36 Bulan 60,00%

4 05 4 05 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) 26 Unit 25 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 0 25 Unit 96,15%

4 05 4 05 01 01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang

Terpelihara (Unit)15 Unit 6 Unit 13 Unit 12 Unit 92,31% 16 34 Unit 226,67%

4 05 4 05 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 36 Bulan 60,00%

4 05 4 05 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Unit) 115 Unit 53 Unit 77 Unit 77 Unit 100,00% 98 228 Unit 198,26%

4 05 4 05 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 36 Bulan 60,00%

4 05 4 05 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 36 Bulan 60,00%

4 05 4 05 01 01 01 12Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

KantorTersedianya alat listrik kantor (Bulan) 48 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 24 Bulan 50,00%

4 05 4 05 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) 119 Unit 0 Unit 45 Unit 45 Unit 100,00% 6 51 Unit 42,86%

4 05 4 05 01 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Terbayarnya tagihan surat kabar/majalah

(Buah/Bulan)132 Bh/Bln 0 Bh/Bln 24 Bh/Bln 24 Bh/Bln 100,00% 36 60 Bh/Bln 45,45%

4 05 4 05 01 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Bulan) 36 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0,00% 12 12 Bulan 33,33%

4 05 4 05 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat koordinasi (OK) 3602 OK 564 OK 550 OK 550 OK 100,00% 1100 2214 OK 61,47%

4 05 4 05 01 01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah (OK)640 OK 95 OK 22 OK 34 OK 154,55% 54 183 OK 28,59%

4 05 4 05 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Tersedianya jasa tenaga non PNS (OB2) 1755 OB 320 OB 592 OB 573 OB 96,79% 442 1335 OB 76,07%

4 05 4 05 01 01 01 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah (OK)1300 OK 181 OK 173 OK 168 OK 97,11% 188 537 OK 41,31%

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*

Kabupaten Tanah Bumbu

7 9 10=(5+7+9)

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n-3) Tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2) Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun n-1) Tahun

2018

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-2) Tahun

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-2) Tahun

2017

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

Berjalan (Tahun n-1)

1 4 5 6


RENJA TA.2019 13

4 05 4 05 01 01 01 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor (Bulan) 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 36 Bulan 60,00%

4 05 4 05 01 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana

aparatur (%)100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00

4 05 4 05 01 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia (Unit) 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 0 0 Unit 0,00%

4 05 4 05 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor (Unit) 6 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 3 4 Unit 66,67%

4 05 4 05 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor (Unit) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 1 Unit 100,00%

4 05 4 05 01 01 03 Program Peningkatan Dispilin AparaturTingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan

penggunaan atribut pegawai (%)100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00

4 05 4 05 01 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuJumlah Pakain Khusus Hari-hari tertentu yang

Tersedia (Stell)380 Stel 70 Stel 0 Stel 0 Stel 0,00% 100 170 Stel 44,74%

4 05 4 05 01 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-

undangan tentang kepegawaian yang

berkelanjutan (Kali)

16 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 0

4 05 4 05 01 01 05 02 Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan (Kali)Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerUndang-

undangan (Kali)16 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00% 0 0 Kali 0,00%

4 05 4 05 01 01 29Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur (%)100,00 % 21,76 % 41,36 % 29,14 % 42,01

4 05 4 05 01 01 29 01Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

(Orang)1117 Orang 316 Orang 1 Orang 1 Orang 100,00% 55 372 Orang 33,30%

4 05 4 05 01 01 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim (Orang) 327 Orang 64 Orang 14 Orang 14 Orang 100,00% 39 117 Orang 35,78%

4 05 4 05 01 01 29 03Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

Bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti diklat teknis (Orang) 550 Orang 77 Orang 40 Orang 61 Orang 152,50% 160 298 Orang 54,18%

4 05 4 05 01 01 29 04Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS

DaerahJumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional (Orang) 460 Orang 77 Orang 50 Orang 105 Orang 210,00% 62 244 Orang 53,04%

4 05 4 05 01 01 29 05 Rapat Koordinasi Kepegawaian Jumlah Rapat Koordinasi Kepegawaian (Kali) 5 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00% 0 0 Kali 0,00%

4 05 4 05 01 01 30 Program pembinaan dan pengembangan aparaturPersentase pembinaan dan pengembangan

aparatur (%)100,00 % 9,56 % 43,10 % 14,79 % 45,11

4 05 4 05 01 01 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSJumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional

(Kali)48 Kali 2 Kali 9 Kali 11 Kali 122,22% 9 22 Kali 45,83%

4 05 4 05 01 01 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah formasi CPNSD (Orang) 750 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 150 150 Orang 20,00%

4 05 4 05 01 01 30 05Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian

(Sistem)1 Sistem 0 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100,00% 0 1 Sistem 100,00%

4 05 4 05 01 01 30 09Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat

diselesaikan (Orang)60 Orang 0 Orang 15 Orang 4 Orang 26,67% 30 34 Orang 56,67%

4 05 4 05 01 01 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasJumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa

(Orang)367 Orang 64 Orang 71 Orang 56 Orang 78,87% 38 158 Orang 43,05%

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan


RENJA TA.2019 14

4 05 4 05 01 01 30 12 Pemberian Bantuan Penerimaan Praja IPDN Jumlah Seleksi Calom Praja IPDN (Kali) 5 Kali 1 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00% 0 1 Kali 20,00%

4 05 4 05 01 01 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Jumlah Kegiatan Rakor Kediklatan (Kali) 5 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00% 0 0 Kali 0,00%

4 05 4 05 01 01 30 22Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi

PNSD *)Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI (Orang) 225 Orang 56 Orang 40 Orang 55 Orang 137,50% 40 151 Orang 67,11%

4 05 4 05 01 01 30 23 Pengambilan Sumpah bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang Mengikuti Sumpah PNS (Orang) 1195 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 565 565 Orang 47,28%

4 05 4 05 01 01 30 24 Seleksi terbuka jabatan Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan (Kali) 5 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 100,00% 1 4 Kali 80,00%

4 05 4 05 01 01 30 25 Ujian Dinas bagi PNSD*) Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (Orang) 190 Orang 37 Orang 13 Orang 13 Orang 100,00% 43 93 Orang 48,95%

4 05 4 05 01 01 30 26 Tes Assesment bagi PNSD*) Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS (Orang) 457 Orang 78 Orang 1 Orang 1 Orang 100,00% 50 129 Orang 28,23%

4 05 4 05 01 01 30 27Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir

Pegawai ASN*)

Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN

(Laporan)4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 2 Laporan 50,00%

4 01 4 05 01 01 26Program Penataan Peraturan Perundang-

undanganPersentase bantuan hukum yang ditangani (%) 100,00 % 0,00 % 40,00 % 2,00 % 22,00

4 01 4 05 01 01 26 01Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undanganJumlah bantuan hukum yang ditangani (Kasus) 50 Kasus 0 Kasus 5 Kasus 1 Kasus 20,00% 10 11 Kasus 22,00%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah


RENJA TA.2019 15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 mempunyai

tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu memiliki struktur organisasi sebagaimana disajikan dalam

gambar 2.1.


RENJA TA.2019 16

Gambar 2.1


RENJA TA.2019 17

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

3. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:

a. Sub Bidang Mutasi;

b. Sub Bidang Kepangkatan;

c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.

4. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi:

a. Sub Bidang Diklat;

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;

c. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur.

5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahi:

a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

b. Sub Bidang Data dan Informasi;

c. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.

Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian Daerah sangat

ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah

didukung oleh pegawai sebanyak 39 orang PNS dan 19 orang PTT

dengan profil demografi sebagai berikut:


RENJA TA.2019 18

Tabel 2.1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.

Unit Kerja

Tingkat Pendidikan

SD SLTA D3 S1 S2 Jumlah

1 Kepala Badan - - - - 1 1

2 Sekretariat 1 3 1 4 1 10

3 Bidang Mutasi dan Promosi - - 3 9 1 13

4 Bidang Pengembangan Aparatur - - - 7 1 8

5 Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi

- 1 1 4 1 7

6 Tenaga Fungsional - - - - - 0

Jumlah 1 4 5 24 5 39

Tabel 2.1.2

Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.

Unit Kerja

Tingkat Pendidikan

SD SLTA D3 S1 S2 Jumlah

1 Sekretariat - 2 - 3 - 5

2 Bidang Mutasi dan Promosi - 2 - 2 - 4

3 Bidang Pengembangan Aparatur - 3 - 2 - 5


-

4 - 1 - 5

Jumlah - 11 - 8 - 19


RENJA TA.2019 19

Tabel 2.1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.1.4

Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Struktural

Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021, BKD Kabupaten Tanah

Bumbu mempunyai 2 (dua) indikatordengan pencapaian kinerja yang

dapat dilihat pada tabel 2.2 (tabel T-C.30).

No. Unit Kerja

Tingkat Golongan / Kepangkatan

IV III II I PTT Jumlah

1 Kepala Badan 1 - - - - 1

2 Sekretariat - 6 3 1 5 15

3 Bidang Mutasi dan Promosi - 11 2 - 4 17

4 Bidang Pengembangan Aparatur

1 7 - -

5 13


- 6 1 -

5 12

6 Tenaga Fungsional - - - - - 0

Jumlah 2 30 6 1 19 58

No. Unit Kerja

Tingkat Eselonering

II.b III.a III.b IV.a Staf PNS

Staf PTT Jumlah

1 Kepala Badan 1 - - - - - 1

2 Sekretariat - 1 - 2 7 5 15

3 Bidang Mutasi dan Promosi - - 1 3 9 4 17

4 Bidang Pengembangan Aparatur

- - 1 3 4

5 13


- - 1 3 3

5 12

6 Jabatan Fungsional - - - - - - -

Jumlah 1 1 3 11 23 19 58


RENJA TA.2019 20

tabel 2.2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1Persentase peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur- - 41,36% 60,23% 79,10% 100,00% 29,14% 60,23% 79,10% 100,00%

2Persentase pembinaan dan

pengembangan aparatur- - 43,10% 61,18% 80,07% 100,00% 14,79% 61,18% 80,07% 100,00%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah


Tahun 2016 - 2021

Catatan

AnalisisTahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

NoIndikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

SPM/

Standar

Nasional

IKK

Tabel 2.2


RENJA TA.2019 21

1. Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

yang terdiri dari:

a. Persentase CPNS yang mengikuti diklat prajabatan;

b. Persentase PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan;

c. Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis;

d. Persentase PNS yang mengikuti diklat fungsional.

Berdasarkan perhitungan akumulasi target dan realisasi capaian

kinerja BKD untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1

Target dan Realisasi Capaian Indikator

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sd Tahun 2017

NO. URAIAN SATUAN TARGET

RENSTRA 2016-2021

REALISASI %

2016 2017

1 Jumlah PNS yg mengikuti diklat prajabatan

Orang 1117 316 1 28,38

2 Jumlah PNS yg mengikuti diklat PIM

Orang 327 64 14 23,85

3 Jumlah PNS yg mengikuti diklat teknis

Orang 550 77 61 25,09

4 Jumlah PNS yg mengikuti diklat fungsional

Orang 460 77 105 39,57

Jumlah 2.454 534 181 29,14

Dari target capaian kinerja sebesar 41,36% terealisasi sebesar

29,14%. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya

penurunan keuangan daerah sehingga anggaran diprioritaskan pada

program/kegiatan yang menjadi prioritas utama Kepala Daerah.

2. Indikator Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang

terdiri dari:


RENJA TA.2019 22

a. Persentase PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas;

b. Persentase PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat dan

Penyesuaian Ijasah (UKPPI);

c. Persentase PNS yang mengikuti sumpah jabatan;

d. Persentase PNS yang mengikuti ujian dinas;

e. Persentase PNS yang mengikuti tes asesment.

Berdasarkan perhitungan akumulasi target dan realisasi capaian

kinerja BKD untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2

Target dan Realisasi Capaian Indikator

Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sd Tahun 2017

NO. URAIAN SATUAN TARGET

RENSTRA

REALISASI %

2016 2017

1 Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional

Kali 48 3 11 29,17

2 Jumlah formasi CPNSD Formasi 750 0 0 -

3 Jumlah SIMPEG Sistem 1 1 1 100

4 Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS Orang 50 0 4 8,00

5 Jumlah PNS yg mendapatkan bantuan tubel dan ikatan dinas

Orang 367 64 56 32,70

6 Jumlah seleksi calon praja IPDN Kali 5 1 0 20,00

7 Jumlah kegiatan rakor kediklatan Kali 5 0 0 -

8 Jumlah PNS yg mengikuti UKPPI Orang 225 56 55 49,33

9 Jumlah PNS yg mengikuti sumpah PNS Orang 1195 0 0 -

10 Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan Kali 5 1 2 60,00

11 Jumlah PNS yg mengikuti ujian dinas Orang 190 37 13 26,32

12 Jumlah PNS yg mengikuti test assessment

Orang 457 78 1 17,29

13 Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN

Orang 457 78 1 17,29

Jumlah 2434 235 125 14,79

Dari target capaian kinerja sebesar 43,10% terealisasi sebesar

14,79%. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya


RENJA TA.2019 23

penurunan keuangan daerah sehingga anggaran diprioritaskan pada

program/kegiatan yang menjadi prioritas utama Kepala Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) ada lima prioritas yang dijabarkan dalam RKPD hal ini

untuk menjawab sejumlah tantangan dan permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, untuk Badan

Kepegawaian Daerah dua prioritas yaitu pada pembangunan sumber

daya manusia dan pengembangan tata kelola pemerintahan.

Dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019,

dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala

prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dirumuskan menjadi isu-

isu penting penyelenggaraan tupoksi BKD.

Isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar,

jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang

akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat

sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan

analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-

permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian

baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program

Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau

lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat

merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu.


RENJA TA.2019 24

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu

yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;

3. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara;

4. Masih rendahnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai

negeri sipil;

5. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai

dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji

kompetensi (assesmen/kuasi);

6. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk peningkatan

kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai

amanat Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2009 tentang Manajemen

Pegawai;

7. Penerapan E-Government;

Berikut ini disajikan penjabaran mengenai isu-isu penting yang perlu

mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2019, sebagai berikut:

1. Isu peningkatan sumber daya aparatur pada Pengembangan Aparatur:

a. Badan Kepegawaian Daerah sampai saat ini belum bisa

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri

sehingga masih perlu proses kerjasama dengan lembaga diklat

terakreditasi atau perguruan tinggi yang berkompeten untuk

menyelenggarakan diklat teknis dan diklat fungsional hal ini karena


RENJA TA.2019 25

masih belum mempunyai gedung pendidikan dan pelatihan sendiri

yang ideal.

b. Dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur banyak

dibutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan ataupun

bimbingan teknis, namun masih sangat sedikit jenis pendidikan dan

pelatihan yang dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan

keterbatasan kemampuan anggaran.

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengangkat tema

pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 yaitu

“meningkatkan mutu dan daya saing pengolahan hasil pertanian,

perdagangan dan industri”. Badan Kepegawaian Daerah

mendukung dengan menyiapkan ASN yang memiliki kompetensi

dan professional dibidangnya dengan mengikutkan diklat teknis dan

diklat fungsional yang dianggarkan pada tahun 2019 lebih dari 7

Milyar antara lain : diklat pengawas pertanian, diklat penyuluh

pertanian, diklat tera, diklat penyuluh perikanan, diklat penyuluh

koperasi, diklat akuntansi, diklat struktural, diklat prajabatan dan

lainnya. Pengiriman peserta diklat sangat bergantung pada

pelaksana lembaga penyelenggara diklat yang terkadang jadwal

pelaksanaan bisa berubah di luar dari yang direncanakan BKD.

d. Dalam pelaksanaan program tugas belajar ikatan dinas pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu lebih selektif dalam melakukan seleksi

ASN yang akan mengikuti program Tubel ikatan dinas yang

mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan regulasi

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan mempertimbangkan

kesesuaian jenjang pendidikan (linier), formasi yang tersedia pada

e-formasi, masa kerja dan tingkat kebutuhan organisasi. Untuk

pemberian Ijin Belajar bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan


RENJA TA.2019 26

formal dengan tidak meninggalkan tugas pekerjaan memperhatikan

e-formasi pada SKPD dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

e. Pelaksanaan pembinaan aparatur untuk kehadiran/absensi

masuk/pulang kerja SKPD sudah menggunakan sistem sidik jari

(SIJAR) yang terintegrasi ke BKD oleh karena itu hasil rekapitulasi

ASN yang melanggar PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai untuk

pelaksanaannya agar lebih tegas. Bagi tim pelaksana pembinaan

dan penjatuhan hukuman disiplin ASN bekerja dengan cepat dan

professional sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini program

pembinaan dengan melakukan

inspeksi mendadak (sidak) ke SKPD ditingkatkan dalam rangka

pengawasan kepada ASN dan pejabat pengelola kepegawaian.

Memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada seluruh pejabat

struktural umumnya dan kepada pejabat yang mengelola

kepegawaian khususnya tentang tanggungjawab pelaksanaan

Pembina Kepegawaian SKPD. Koordinasi dengan SKPD yang lebih

intensif dan berkualitas diharapkan informasi di dapat lebih cepat

dan data akurat dalam penanganan pembinaan kepegawaian.

Regulasi tetang petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ASN

sebagai pedoman pelaksanaan bisa terlaksana tahun 2019.

2. Isu Pembinaan dan Pengembangan karier pada Mutasi dan Promosi

ASN :

a. Program pengembangan karier melalui seleksi terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi di tahun 2019 dilaksanakan mengingat beberapa

Pejabat Tinggi Pratama yang memasuki Batas Usia Pensiun.

Penempatan jabatan struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas masih ada yang

belum sesuai dengan kompetensi mengingat saat ini masih belum


RENJA TA.2019 27

tersusun standar kompetensi untuk jabatan struktural sehingga

perlu dibuatkan regulasi berupa standar kompetensi untuk jabatan

struktural tahun 2019 berupa peraturan bupati. Untuk memenuhi

penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi manajerial dan

sosial budaya dengan melakukan uji kompetensi melalui

assesmen/kuasi kepada seluruh pejabat, diharapkan tahun 2019

untuk pengukuran kompetensi seluruh pejabat administrator dan

pejabat pengawas bisa mengikutinya diharapkan sebagian dari

jumlah pejabat yang ada namun hal ini juga ditunjang dengan

kemampuan anggaran.

b. Program pembinaan dan pelayanan aparatur dalam proses

kenaikan pangkat ASN setiap tahun dua kali periode April dan

periode Oktober system kenaikan pangkat otomatis sudah

dilaksanakan saat ini untuk reguler secara online melalui aplikasi

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pangkat

golongannya Penata Tk. I/III.d ke bawah melalui verifikasi dan

pengesahan persetujuan teknis yang dilakukan di Kabupaten

Tanah Bumbu dengan menghadirkan tenaga analis kepegawaian

dan pejabat yang berwenang dari BKN Regional VIII Banjarmasin,

hal ini harus didukung anggaran dengan menggunakan surat

perintah perjalanan dinas (SPPD) rampung yang menjadi

pembebanan Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa permasalahan

dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan proses kenaikan

pangkat setelah diverifikasi naskah dokumen maka untuk

memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan cepat

diharapkan ada upaya terobosan dari BKD untuk ASN yang sampai

waktu periode naik pangkat yang diusulkan melalui Kasubag

Umpeg/ka.TU/Staf administrasi Kepegawaian SKPD bisa

mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi baik SKP


RENJA TA.2019 28

dan PKP atau dokumen yang lain dengan membangun koordinasi

yang lebih intensif dengan cara bedah kasus di tahun 2019.

c. Program pemetaan pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan

organisasi sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja,

hal ini dirasa masih belum optimal mengingat ada beberapa faktor

yang menjadi kendala dalam pemetaan penempatan pegawai yaitu

kebutuhan SKPD terhadap person ASN, keinginan ASN untuk

melakukan penyegaran dan kebijakan dari Pejabat yang

berwenang serta pada SKPD masih ada penempatan ASN yang

belum sesuai dengan jabatannya. Kekuatan SKPD berada pada

Sumber daya ASN yang berkualitas dan professional maka upaya

dalam memberikan alternatif penyelesaian untuk penempatan

pegawai sesuai jabatan dan kompetensinya dengan komitmen

seluruh pimpinan SKPD memberikan kepercayaan kepada BKD

dalam pengelolaan kepegawaian sebagai instansi pembinaan dan

pengembangan aparatur, juga yang terpenting harus ada regulasi

atau petunjuk teknis tentang mutasi pegawai yang menjadi

pedoman sehingga tahun 2019 penataan pegawai lebih baik.

3. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur pada

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Data :

a. Masih banyak formasi jabatan fungsional yang belum terisi hal

ini menjadi persoalan dalam peningkatan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tenaga medis dan tenaga pendidik.

Tuntutan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat

Kesehatan Masyarakat untuk memenuhi standar akreditasi

dalam pelayanan ini harus ditunjang dengan ASN sesuai

kualifikasi pendidikan formal dan kompetensi. Hal ini menjadi

hambatan ketika formasi jabatan yang dibutuhkan organisasi

tidak terpenuhi di tambah dengan adanya kebijakan moratorium


RENJA TA.2019 29

pengangkatan CPNS untuk Daerah. Berdasarkan informasi

Menpan RB yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk

menyusun formasi setiap tahun dengan melaporkan melalui e-

formasi ke Kementrian MENPAN dan RB, diharapkan untuk

tahun 2019 jika terdapat penerimaan pegawai untuk formasi

jabatannya sesuai dengan kebutuhan prioritas Pemerintah

Daerah.

b. Pengelolaan data informasi ASN melalui Sistem Informasi

Manajemen Pegawai (SIMPEG) akan mendapatkan

pengembangan dari beberapa fitur-fitur yang belum tersedia

pada perangkat software. Harapan data profil ASN bisa tersaji

dengan baik dan valid sehingga sangat memudahkan untuk

proses kepegawaian ASN.

c. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian untuk

pengurusan Karis/Karsu, Karpeg, Taspen, Taperum dan

layanan lainnya, diupayakan lebih meningkatkan koordinasi

yang intensif kepada pihak BKN Regional dan PT. Taspen serta

Perbankkan agar terjadi percepatan dalam penyelesaian

pengurusan kepegawaian.

Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas,

program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting

tersebut guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus

menentukan langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan

itu dan untuk menunjang peningkatan persentase capaian kinerja.

Dengan adanya peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi

kepala daerah juga ikut terdukung terutama dengan misi yang

relevan dan searah dengan tugas dan fungsi BKD yaitu misi Kelima

“Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih”.


RENJA TA.2019 30

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penunjang

pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian ASN Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, maka kelancaran dan keberhasilan

pelaksanaan tugas pokok da fungsi BKD ada beberapa hal tantangan

yang dihadapi BKD dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Tantangan yang dihadapi BKD diantaranya :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;

3. Masih rendahnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai

negeri sipil;

4. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara;

5. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan

kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi

(assesmen/kuasi);

6. Masih rendahnya anggaran untuk peningkatkan kompetensi ASN

melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai amanat Peraturan

Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai.

7. Penerapan E-Government;

Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD diantaranya :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian pada

ASN;


RENJA TA.2019 31

2. Diterapkannya Peraturan Pemerintah tentang ASN;

3. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan

karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan

kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan

pelatihan manejerial;

4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal

untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada;

5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat

menunjang;

6. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi

serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen

kepegawaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada

rancangan awal RKPD Tahun 2019 terhadap hasil analisis

kebutuhan program dan kegiatan, perbedaan baik pada target

pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada

program kegiatan BKD. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target

capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena

pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian pada

tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu

indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting

untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat

pada tabel 2.3 (tabel T-C.31).


RENJA TA.2019 32

TABEL 2.3

PRGOGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF

(Rp)PRGOGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

KEBUTUHAN

DANA (Rp)

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Tingkat

ketersediaan layanan

administrasi perkantoran

100 % 2.998.451.500 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Tingkat

ketersediaan layanan

administrasi perkantoran

100 % 2.998.451.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikKAB TANBU Terbayarnya rekening kantor 12 bln 132.090.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikKAB TANBU Terbayarnya rekening kantor 12 bln 132.090.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan KantorKAB TANBU

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor0 unit -

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan KantorKAB TANBU


perlengkapan kantor0 unit -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalKAB TANBU

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

16 unit 44.100.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalKAB TANBU

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

16 unit 44.100.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KAB TANBUTersedianya jasa administrasi

keuangan12 bln 209.390.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KAB TANBU

Tersedianya jasa administrasi

keuangan12 bln 209.390.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

KerjaKAB TANBU

Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki98 unit 38.450.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

KerjaKAB TANBU

Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki98 unit 38.450.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor KAB TANBU Tersedianya alat tulis kantor 12 bln 129.726.500 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAB TANBU Tersedianya alat tulis kantor 12 bln 129.726.500

Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanKAB TANBU

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan12 bln 61.630.000

Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanKAB TANBU

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan12 bln 61.630.000

Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan KantorKAB TANBU Tersedianya alat listrik kantor 12 bln 18.780.000

Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan KantorKAB TANBU Tersedianya alat listrik kantor 12 bln 18.780.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

KantorKAB TANBU


perlengkapan kantor84 unit 698.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

KantorKAB TANBU


perlengkapan kantor84 unit 698.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganKAB TANBU

Terbayarnya tagihan surat

kabar/majalah36 bh/bln 3.420.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganKAB TANBU

Terbayarnya tagihan surat

kabar/majalah36 bh/bln 3.420.000

Penyediaan bahan Logistik Kantor KAB TANBUTersedianya Bahan Logistik

Kantor12 bln 61.857.000 Penyediaan bahan Logistik Kantor KAB TANBU

Tersedianya Bahan Logistik

Kantor12 bln 61.857.000

Penyediaan Makanan dan Minuman KAB TANBUTersedianya makan minum

rapat koordinasi1160 OK 41.100.000 Penyediaan Makanan dan Minuman KAB TANBU

Tersedianya makan minum

rapat koordinasi1160 OK 41.100.000

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar DaerahKAB TANBU

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

105 OK 711.800.000 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar DaerahKAB TANBU

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

105 OK 711.800.000

Penyediaan Jasa Non PNS KAB TANBUTersedianya jasa tenaga non

PNS546 OB 778.500.000 Penyediaan Jasa Non PNS KAB TANBU

Tersedianya jasa tenaga non

PNS546 OB 778.500.000

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah KAB TANBUTerlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

211 OK 37.950.000 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah KAB TANBUTerlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

211 OK 37.950.000

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan

KantorKAB TANBU

Jumlah belanja peralatan dan

bahan kebersihan kantor12 bln 31.158.000

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan

KantorKAB TANBU

Jumlah belanja peralatan dan

bahan kebersihan kantor12 bln 31.158.000

(5) (10)

NO.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATAN

PENTINGTARGET

CAPAIAN

TARGET

CAPAIAN


RENJA TA.2019 33

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Tingkat

kelengkapan sarana dan

prasarana aparatur

100 % 528.600.000 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Tingkat

kelengkapan sarana dan

prasarana aparatur

100 % 528.600.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/

OperasionalKAB TANBU

Jumlah Kendaraan

Dinas/Oprasional yang Tersedia2 Unit 76.650.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/

OperasionalKAB TANBU

Jumlah Kendaraan

Dinas/Oprasional yang Tersedia2 Unit 76.650.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAB TANBU Jumlah peralatan gedung kantor 1 Unit 108.850.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAB TANBU Jumlah peralatan gedung kantor 1 Unit 108.850.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorKAB TANBU Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 343.100.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorKAB TANBU Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 343.100.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat

kedisiplinan aparatur dalam

kehadiran dan penggunaan

atribut pegawai

100 % 50.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat

kedisiplinan aparatur dalam

kehadiran dan penggunaan

atribut pegawai

100 % 50.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentuKAB TANBU

Jumlah pakaian khusus hari-hari

tertentu yang tersedia100 buah 50.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentuKAB TANBU

Jumlah pakaian khusus hari-hari

tertentu yang tersedia100 buah 50.000.000

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan100 % 17.200.000

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan100 % 17.200.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja KAB TANBU

Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Realisasi Kinerja8 Laporan 17.200.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja KAB TANBU

Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Realisasi Kinerja8 Laporan 17.200.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

79,10 % 23.290.470.000 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

79,10 % 23.290.470.000

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

CPNS

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel

Jumlah CPNS yang mengikuti

diklat prajabatan300 orang 3.186.900.000

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

CPNS

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel

Jumlah CPNS yang mengikuti

diklat prajabatan300 orang 3.186.900.000

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi

PNSD

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel

Jumlah PNS yang mengikuti

kegiatan diklatpim305 orang 18.061.650.000

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi

PNSD

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


kegiatan diklatpim305 orang 18.061.650.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi bagi PNSD

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


diklat teknis90 orang 987.650.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi bagi PNSD

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


diklat teknis90 orang 987.650.000

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi

PNS Daerah

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


diklat fungsional70 orang 857.650.000

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi

PNS Daerah

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


diklat fungsional70 orang 857.650.000

Rapat Koordinasi Kepegawaian KAB TANBUJumlah Rapat Koordinasi

Kepegawaian350 orang 130.780.000 Rapat Koordinasi Kepegawaian KAB TANBU

Jumlah Rapat Koordinasi

Kepegawaian350 orang 130.780.000

Sosialiasi peraturan perundang-undangan

KepegawaianKAB TANBU

Jumlah kegiatan sosialisasi

peraturan perundang-undangan1 kali 65.840.000

Sosialiasi peraturan perundang-undangan

KepegawaianKAB TANBU

Jumlah kegiatan sosialisasi

peraturan perundang-undangan1 kali 65.840.000


RENJA TA.2019 34

Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

Persentase pembinaan dan

pengembangan aparatur80,07 % 4.505.485.000

Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

Persentase pembinaan dan

pengembangan aparatur80,07 % 4.505.485.000

Penyusunan Rencana pembinaan karir

PNSKAB TANBU

Jumlah pelantikan pejabat

struktural dan fungsional9 kali 66.600.000

Penyusunan Rencana pembinaan karir

PNSKAB TANBU

Jumlah pelantikan pejabat

struktural dan fungsional9 kali 66.600.000

Seleksi penerimaan CPNS KAB TANBU Jumlah formasi CPNS 150 orang 362.776.000 Seleksi penerimaan CPNS KAB TANBU Jumlah formasi CPNS 150 orang 362.776.000

Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerahKAB TANBU

Jumlah sistem informasi

kepegawaian1 Simpeg 369.300.000

Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerahKAB TANBU

Jumlah sistem informasi

kepegawaian1 Simpeg 369.300.000

Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNSKAB TANBU

Jumlah kasus pelanggaran

disiplin PNS yang dapat

diselesaikan

10 orang 232.850.000 Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNSKAB TANBU

Jumlah kasus pelanggaran

disiplin PNS yang dapat

diselesaikan

10 orang 232.850.000

Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinasKAB TANBU

Jumlah PNS yang mendapatkan

bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

27 orang 1.576.900.000 Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinasKAB TANBU

Jumlah PNS yang mendapatkan

bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas

27 orang 1.576.900.000

Pemberian bantuan penerimaan praja

IPDNKAB TANBU Jumlah seleksi calon praja IPDN 1 kali 49.800.000

Pemberian bantuan penerimaan praja

IPDNKAB TANBU Jumlah seleksi calon praja IPDN 1 kali 49.800.000

Koordinasi Penyelenggaraan Diklat KAB TANBUJumlah kegiatan rakor

kediklatan2 kali 103.260.000 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat KAB TANBU

Jumlah kegiatan rakor

kediklatan2 kali 103.260.000

Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian

Ijazah (UKPPI) bagi PNS DaerahKAB TANBU


ujian kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah

60 orang 155.045.000 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian

Ijazah (UKPPI) bagi PNS DaerahKAB TANBU


ujian kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah

60 orang 155.045.000

Pengambilan sumpah bagi PNS Daerah KAB TANBUJumlah PNS yang mengikuti

sumpah PNS565 orang 18.150.000 Pengambilan sumpah bagi PNS Daerah KAB TANBU


sumpah PNS565 orang 18.150.000

Seleksi Lelang Terbuka Jabatan KAB TANBUJumlah seleksi lelang terbuka

jabatan1 kali 429.518.000 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan KAB TANBU

Jumlah seleksi lelang terbuka

jabatan1 kali 429.518.000

Ujian Dinas bagi PNSD KAB TANBUJumlah PNS yang mengikuti

Ujian Dinas43 orang 119.490.000 Ujian Dinas bagi PNSD KAB TANBU


Ujian Dinas43 orang 119.490.000

Tes assesment bagi PNSD KAB TANBUJumlah PNS yang mengikuti tes

assesment50 orang 229.350.000 Tes assesment bagi PNSD KAB TANBU

Jumlah PNS yang mengikuti tes

assesment50 orang 229.350.000

Penyusunan, Perencanaan, dan

Pengembangan Karir Pegawai ASNKAB TANBU

Jumlah formasi dan

pengembangan pegawai ASN1 Laporan 185.700.000

Penyusunan, Perencanaan, dan

Pengembangan Karir Pegawai ASNKAB TANBU

Jumlah formasi dan

pengembangan pegawai ASN1 Laporan 185.700.000

Pelayanan Kenaikan Pangkat KAB TANBUJumlah Pelayanan Kenaikan

Pangkat2 Kali 319.508.000 Pelayanan Kenaikan Pangkat KAB TANBU

Jumlah Pelayanan Kenaikan

Pangkat2 Kali 319.508.000

Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai KAB TANBUJumlah Kegiatan Pembinaan

Jiwa Korsa bagi Pegawai5 Kegiatan 107.200.000 Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai KAB TANBU

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Jiwa Korsa bagi Pegawai5 Kegiatan 107.200.000

Penyelesaian Kasus Hukum PNS KAB TANBUJumlah kasus hukum PNS yang

ditangani10 Kasus 83.330.000 Penyelesaian Kasus Hukum PNS KAB TANBU

Jumlah kasus hukum PNS yang

ditangani10 Kasus 83.330.000

Mutasi dan Pensiun PNS KAB TANBUJumlah PNS yang Mutasi dan

Pensiun100 Orang 96.708.000 Mutasi dan Pensiun PNS KAB TANBU

Jumlah PNS yang Mutasi dan

Pensiun100 Orang 96.708.000


RENJA TA.2019 35

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang

langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan forum SKPD tahun 2019 belum ada

kegiatan yang merupakan usulan dari pemangku kepentingan

sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2019


N

o

Program/Kegi

atan

Loka

si

Indikator

Kinerja

Besaran/Vo

lume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - -

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan

BKD Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari forum SKPD/ hasil

jaring aspirasi/ usulan masyarakat/ hasil reses DPRD.


RENJA TA.2019 36

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka

pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum

dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian

Daerah termasuk dalam Urusan Wajib Program Peningkatan

Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut lebih menekankan pada

kebutuhan daerah para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga

kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian

tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga

tertentu yang dibutuhkan oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS

masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut

harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran

2019

b. Menjadi acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu


RENJA TA.2019 37

c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan

program/kegiatan antara bidang dan sekretariat pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, BKD menetapkan tujuan

yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan SDM

Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Profesional.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu

dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

2. Visi Kementerian PAN RB

3. Visi BKN Pusat

4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu

5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok

masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

menyusun rencana kerja tahun 2019 dan menguraikan dalam 7 (tujuh)


RENJA TA.2019 38

program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan pagu anggaran

sebesar Rp17.944.383.748,00 yang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dengan uraian sebagai berikut:

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Terdiri dari:

1. Gaji PNSD dengan pagu anggaran Rp2.326.770.248,00

2. Tambahan Penghasilan bagi PNSD dengan pagu anggaran

Rp1.560.870.000,00

B. BELANJA LANGSUNG

Terdiri dari 7 (tujuh) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan

rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan

pagu anggaran Rp141.090.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

dengan pagu anggaran Rp42.500.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan pagu anggaran

Rp209.390.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan pagu anggaran

Rp38.450.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran

Rp129.726.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu

anggaran Rp61.630.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor dengan


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu



RENJA TA.2019 39

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran

Rp60.975.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran

Rp41.100.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan pagu


Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS dengan pagu anggaran

Rp656.950.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah dengan pagu anggaran

Rp35.550.000,00

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor dengan pagu


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan pagu anggaran

Rp76.650.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pagu anggaran

Rp108.850.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan pagu anggaran

Rp431.600.000,00

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan pagu anggaran

Rp50.000.000,00

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan


5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah dengan


Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah dengan pagu

anggaran Rp4.612.450.000,00


RENJA TA.2019 40

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah


Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah dengan pagu


Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran

Rp206.500.000,00

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS dengan pagu anggaran

Rp48.600.000,00

Seleksi Penerimaan Calon PNS dengan pagu anggaran

Rp327.376.000,00

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian


Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dengan


Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan pagu

anggaran Rp1.586.950.000,00

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dengan


Koordinasi Penyelenggaraan Diklat dengan pagu anggaran

Rp103.260.000,00

Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah bagi PNSD dengan


Pengambilan Sumpah bagi PNSD dengan pagu anggaran

Rp14.550.000,00

Seleksi Lelang Terbuka dengan pagu anggaran Rp305.020.000,00

Ujian Dinas bagi PNSD dengan pagu anggaran Rp87.990.000,00

Test Assesment bagi PNSD dengan pagu anggaran Rp229.350.000,00

Penyusunan, Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai ASN


Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan pagu anggaran

Rp65.840.000,00


RENJA TA.2019 41

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dengan pagu anggaran Rp108.660.000,00

7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga dengan pagu anggaran

Rp107.200.000,00


RENJA TA.2019 42

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang

menggambarkan jumlah program, jumlah kegiatan, penyebaran

lokasi program/kegiatan serta alokasi kebutuhan danaTahun

Anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel 4.1 Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2019.


RENJA TA.2019 43

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusuan Renja

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan

kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan

mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di

atasnya yaitu RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD

Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra

SKPD. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun 2019.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 memperhatikan

kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;

3. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai;

4. Memperhatikan keberlanjutan dan konsistensi pembangunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu

sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini


RENJA TA.2019 44

dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah

ditetapkan;

2. Pencapaian pelaksanaan target yang dilaksanakan dalam

realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau disisi lain

dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan

evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana

tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja

program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana

sesuai target dan harapan;

2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek,

dengan upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan

formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang

menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Batulicin, Januari 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

MAHRIYADI NOOR, S.Sos,.MA

Pembina Tk.I NIP. 19660118 198602 1 003

Documents

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/... · Anggaran (RKA) BKD, untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah