RENCANA KERJA 2017 BADAN PENGELOLAAN ......Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan

RENCANA KERJA 2017

BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O RBADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Tegar Beriman Telp.(021)87912462, Fax.(021)87912441Cibinong - 16914

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................ I-1

1.1. Latar Belakang ........................................................................ I-1

1.2. Landasan Hukum ................................................................... I-6

1.3 Maksud dan Tujuan................................................................ I-10

1.4. Sistematika Penulisan............................................................. I-10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU......... II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD.......................................................................... II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD............................................. II-20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD....................................................................................... II-22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2017....................................................................................... II-30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat............................................................................. II-42

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.................... III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan

Provinsi.................................................................................. III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................... III-5

3.3. Program dan Kegiatan........................................................... III-9

BAB IV PENUTUP.............................................................................. IV-1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas

tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2017. Renja ini merupakan penjabaran

pelaksanaan dari Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2017 ini memuat

evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

tahun 2016 triwulan 1 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Didalamnya memuat

pula sasaran kegiatan berupa indikator output dan outcome kegiatan

sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami harapkan adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan

penyusunan Renja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua

pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini, mudah-mudahan

bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat.

Cibinong, Januari 2017

K E P A L A,

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda NIP. 196201221985031004

I - 1

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 050/448/Kpts/Per-UU/2016

TANGGAL : 11 Nopember 2016

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah telah mengatur dengan jelas tentang kewenangan konkuren

bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pembagian kewenangan daerah tersebut diikuti dengan adanya

perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah yang menetapkan pembentukan perangkat daerah baru

berdasarkan urusan dan bidang urusan pemerintahan daerah.

Sebagai konsekuensi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah

Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan susunan perangkat

daerah, sehingga perlu disusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan

Penunjang pada Bidang Keuangan, dimana dokumen tersebut memuat

substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target

kinerja perangkat daerah tahun 2017 dan rencana pendanaan dan

sumber pendanaan.

I - 2

Sebagai bagian dari rangkaian perencanaan tahun keempat

periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun

2017 merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratis yang

dipadukan dengan usulan politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up

yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2017.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun

2017 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah periode tahun 2013-2018, dimana sesuai dengan

visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, Kabupaten Bogor menjadi

Kabupaten Termaju di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), perubahan Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan,

pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD

tahap ketiga ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi

pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan

pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan

pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Bogor.

I - 3

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2017

merupakan rencana tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang harus memuat rencana

pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Bogor,

pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator

lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal

lainnya. Adapun khusus untuk Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor, maka indikator termaju yang harus dicapai

adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di

Indonesia.

Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka

menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan

anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah,

pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan

yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan

berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa

Barat dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta

mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa :

(1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah kepada

Kepala SKPD perihal Penyampaian Rancangan Awal RKPD yang

sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan

penyusunan rancangan Renja SKPD;

(2) Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum SKPD

I - 4

dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian

rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan

verifikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan

sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat

Renja SKPD Tahun 2017 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan

tepat waktu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun

2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2017 yang merupakan

dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya

memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2017.

Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2017, penyusunan Renja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

juga berpedoman pada perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

yang saat ini sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian integral

dari penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Diharapkan rancangan Renja yang akan disempurnakan pasca

penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD akan menjadi bahan

penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2017. Selain itu Renja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

juga mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Propinsi Jawa Barat dan Renstra Kementrian Keuangan Republik

Indonesia.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2017 merupakan penjabaran dari rencana jangka

menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan

anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan

yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan

berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta

mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

I - 5

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan

penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Bogor dan perubahan Renstra SKPD Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah, memuat kerangka pengelolaan anggaran

pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan

pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Tahun 2017 yang memuat prioritas peningkatan

kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan

landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam

memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Bogor.

Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk mempedomani

serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan

pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan

asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2017 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program

dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan

acuan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah tahun

2017 di Kabupaten Bogor.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2017 yang

disusun merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 yang menginginkan agar

dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan

Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. Untuk itu

penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga

sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang telah

dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dapat dicapai

sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

I - 6

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari

tingkat pusat, provinsi maupun daerah, prioritas pembangunan

Kabupaten Bogor tahun 2017 yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana wilayah;

2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan;

4. Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan

Masyarakat;

5. Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2017, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor masuk dalam prioritas pembangunan ke-5, yaitu :

Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan fokus

: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2017,

karena belum dipublikasikan, maka Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor belum mengetahui dimana posisinya, namun

dalam prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat

tahun 2017 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bogor pada

khususnya melalui optimalisasi penerimaan PAD yang dapat

menunjang pembangunan bagi kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Bogor.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2017

berkaitan dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor tahun 2017, diarahkan pada penuntasan prioritas

pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan,

dimana prioritas pembangunan sektor (common goals) membutuhkan

sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan pemerintahan baik

pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan dan antar pelaku

pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat,

serta perwilayahan pembangunan, khususnya di bidang pendapatan

daerah Kabupaten Bogor tahun 2017.

I - 7

Indikator kinerja kunci Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2017 adalah :

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar

Rp. 6.046.736.131.321;

2. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp. 2.141.734.058.799;

3. Jumlah pajak daerah sebanyak 10 pajak daerah.

Berkenaan dengan 25 penciri termaju Kabupaten Bogor tahun

2013-2018, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

masuk dalam penciri ke-20, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

termasuk tertinggi di Indonesia. Sementara itu berkenaan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010, indikator pada

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah :

Jumlah pajak daerah sebanyak 10 pajak daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),

sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



I - 8

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

I - 9

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik


15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat


114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,

Cianjur;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013

Nomor 25 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

I - 10

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Pajak Daerah;

24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual

Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual

Obyek Pajak Reklame;

26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;


Prosedur Pajak Penerangan Jalan;


Prosedur Pajak Air Tanah;


Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB);


Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;

32. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 adalah untuk

memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun

I - 11

2017 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor tahun anggaran 2017.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

a. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2017

berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam rangka mencapai

Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia;

b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017,

proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Renja Kementrian

Keuangan dan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Propinsi Jawa Barat, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2017;

I - 12

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, pada

bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Rencana Kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-

tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak capaian visi

dan misi kepala daerah terhadap capaian program

nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals), tantangan dan peluang, serta formulasi isu-

isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahunan yang direncanakan. Adapun beberapa Isu

Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2017 diantaranya (a) sinergi

I - 13

pembangunan pusat-provinsi-daerah dan desa meliputi

implementasi Nawacita dalam Prioritas Pembangunan Daerah,

pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebagai

penjabaran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat (Pengarusutamaan

SDG’s dan MEA), (b) pelayanan publik dalam bidang sosial,

ekonomi, sarana dan prasarana, serta pemerintahan meliputi

pemcapaian target penciri termaju Kabupaten Bogor,

pencapaian indikator kinerja SKPD, SPM, (c) kemiskinan,

pengangguran, kependudukan, dan capaian IPM, (d)

pengembangan potensi daerah (ekonomi, sosial, budaya dan

pariwisata), (e) penataan dan pengelolaan ruang meliputi

pemekaran wilayah dan pemanfaatan ruang;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017,

memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang

telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra

SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. Tema

Pembangunan 2017 Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan

Publik dalam Mendukung Terwujudnya Kabupaten Bogor

Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Prioritas dan Fokus

Pembangunan 2017 meliputi (1) penguatan manajemen dan

kualitas administrasi perangkat daerah, (2) meningkatkan

kualitas perencanaan dan pembangunan daerah, (3)

meningkatkan pelayanan publik, (4) optimalisasi kinerja

kecamatan, (5) meningkatkan kerjasama daerah, (6)

meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel, (7)

meningkatkan layanan keamanan dan ketertiban umum;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh

masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring

aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD. Akan tetapi dalam evaluasi pelaksanaan renja

I - 14

SKPD tahun lalu, pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

tidak ada penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini

pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,

yaitu :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat

telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, pada bagian ini, tujuan dan

sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;

3.3 Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dan kegiatan

dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan

relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan

daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi

ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan

kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

II –10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Pada Tahun Anggaran 2016, Dinas Pendapatan Daerah

memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas

pembangunan daerah yang ketujuh, yaitu Pemantapan Kinerja

Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan

Fokus Pembangunan Pemantapan Manajemen Pemerintahan.

Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian

rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar 102,09 %, dengan

predikat kinerja Sangat Tinggi. Uraian capaian kinerja indikator

kinerja kunci sebagai berikut :

1) Jumlah dan macam pajak daerah serta retribusi daerah, dari

rencana 10 pajak dan 16 retribusi, terealisasi 10 pajak daerah dan

16 retribusi atau 100%;

2) Optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari rencana sebesar

Rp. 5.816.883.356.100,00 terealisasi Rp. 5.527.769.442.426,38

atau 95,03 %.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan

telah tercapainya sasaran, yaitu : Meningkatnya pendapatan daerah.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci diatas merupakan hasil kontribusi

dari pelaksanaan 6 program dan 70 kegiatan, dengan uraian sebagai

berikut:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

34 kegiatan;

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebanyak 16

kegiatan;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebanyak 8

kegiatan;

4) Program Peningkatan Displin Aparatur, sebanyak 1 kegiatan;

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sebanyak

2 kegiatan;

II –10

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, sebanyak 9 kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016 menghasilkan rata-

rata capaian Indikator Kinerja Output sebesar 68,13 %, adapun

realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.39.785.201.433,00 atau

98,36 %, dari total rencana anggaran sebesar Rp.40.442.560.000,00

uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai

berikut :

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri

dari 33 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran Belanja

Langsung pada Kegiatan ini Rp.592.132.050,00 (99.29%) dari

total anggaran Rp.596.350.000,00 dengan realisasi fisik

kegiatan 100.00%;

1.2. Kegiatan Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa

Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah dengan realisasi

anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini

Rp.133.050.108,00 (99.81%) dari total anggaran

Rp.133.299.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

1.3. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan realisasi anggaran

Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.491.666.650,00

(99.47%) dari total anggaran Rp.494.305.000,00 dengan

realisasi fisik kegiatan 100.00%;

1.4. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak daerah

dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan

ini Rp.432.656.814,00 (99.95%) dari total anggaran


1.5. Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dengan

realisasi anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini



1.6. Kegiatan Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah




II –10

1.7. Kegiatan Pelayanan dan Pengadministrasian benda berharga




1.8. Kegiatan Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB


ini Rp.1.638.163.700,00 (98.92%) dari total anggaran

Rp.1.656.033.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan

104.07%;

1.9. Kegiatan Sosialisasi Pendapatan Daerah dengan realisasi


Rp.1.036.294.625,00 (97.89%) dari total anggaran


100.00%;

1.10. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak

Daerah dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada

Kegiatan ini Rp.380.444.325,00 (98.43%) dari total anggaran


1.11. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak

Daerah dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada



1.12. Kegiatan Penagihan PBB dengan realisasi anggaran Belanja

Langsung pada Kegiatan ini Rp.1.720.505.190,00 (96.28%)

dari total anggaran Rp.1.786.970.000,00 Dengan realisasi

fisik kegiatan 102.64%;

1.13. Kegiatan Pelayanan Validasi BPHTB dengan realisasi




1.14. Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SPPD BPHTB dengan




II –10

1.15. Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian BPHTB dengan realisasi




1.16. Kegiatan Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer




1.17. Kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dengan realisasi




1.18. Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah dengan realisasi




1.19. Kegiatan Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen

Ketetapan Pajak Daerah dengan realisasi anggaran Belanja

Langsung pada Kegiatan ini Rp.376.884.040,00 (99.20%)

dari total anggaran Rp.379.905.000,00 Dengan realisasi fisik

kegiatan 109.02%;

1.20. Kegiatan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah




1.21. Kegiatan Evaluasi Zona Nilai Tanah dengan realisasi




1.22. Kegiatan Up Dating Data PBB dengan realisasi anggaran

Belanja Langsung pada Kegiatan ini Rp.1.033.615.000,00

(99.63%) dari total anggaran Rp.1.037.407.000,00 dengan


1.23. Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak PBB dengan



II –10


100.00%;

1.24. Kegiatan Pengolahan Data BPHTB & Teknologi Informasi




1.25. Kegiatan Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel

dan Restoran dengan realisasi anggaran Belanja Langsung

pada Kegiatan ini Rp.697.961.271,00 (99.20%) dari total

anggaran Rp.703.621.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan

100.00%;

1.26. Kegiatan Penanganan Keberatan dan Pengurangan PBB




1.27. Kegiatan Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada



1.28. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB dengan realisasi




100.00%;

1.29. Kegiatan Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi

(Tower/BTS) dengan realisasi anggaran Belanja Langsung

pada Kegiatan ini Rp.319.860.800,00 (95.00%) dari total


106.45%;

1.30. Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PBB dengan




1.31. Kegiatan Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah




II –10

1.32. Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling dengan realisasi anggaran




1.33. Kegiatan Identifikasi dan Penilainan Individu PBB pada

Objek Pajak anggaran Belanja Langsung pada Kegiatan ini

dengan realisasi Rp.672.546.500,00 (98.68%) dari total


106.00%;

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik dengan realisasi anggaran belanja langsung pada

kegiatan ini Rp.2.089.191.350,00 (99.79%) dari total

anggaran Rp.2.093.516.000,00 dengan realisasi fisik

kegiatan 100.00%;

2.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi anggaran

belanja langsung pada kegiatan ini Rp.46.426.100,00



2.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan

realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini



2.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi

anggaran belanja langsung pada kegiatan ini



2.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan



2.6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran belanja

langsung pada kegiatan ini Rp.197.846.400,00 (96.86%) dari

II –10


kegiatan 100.00%;

2.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan dengan realisasi anggaran belanja

langsung pada kegiatan ini Rp.142.800.000,00 (100.00%)

dari total anggaran Rp.142.800.000,00 dengan realisasi fisik

kegiatan 100.00%;

2.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi




2.9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan



Rp.706.760.000, dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

2.10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah dengan realisasi anggaran belanja langsung

pada kegiatan ini Rp.1.359.804.900 (99.80%) dari total

anggaran Rp.1.362.554.000,00 dengan realisasi fisik

kegiatan 100.00%;

2.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran dengan realisasi anggaran


(99.70%) dari total anggaran Rp. 178.230.000,00 dengan


2.12. Kegiatan Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD dengan




2.13. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang dengan


Rp.215.919.750,00 (99.71%) dari total anggaran Rp.

216.537.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

2.14. Kegiatan Penyediaan Sewa Tempat dengan realisasi anggaran




II –10

2.15. Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian




2.16. Kegiatan Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran


ini Rp.1.040.047.500,00 (99.91%) dari total anggaran Rp.

1.041.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 9

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan realisasi


Rp.1.513.892.894,00 (92.14%) dari total anggaran Rp.


3.2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan




3.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dengan realisasi


Rp.750.436.000,00 (98.57%) dari total anggaran Rp.

761.341.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

3.4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dengan realisasi




3.5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan




3.6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional dengan realisasi anggaran belanja


total anggaran Rp. 561.300.000,00 dengan realisasi fisik

kegiatan 100.00%;

II –10

3.7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor dengan realisasi anggaran belanja langsung pada

kegiatan ini Rp.742.533.675,00 (98.14%) dari total anggaran

Rp. 756.573.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%;

3.8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Taman Halaman

Kantor dengan realisasi anggaran Belanja Langsung pada

kegiatan ini Rp.986.863.140,00 (99.03%) dari Total anggaran

Rp.996.524.000,00 dengan realiasi fisik kegiatan 100.00%;

3.9. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan

Listik dan komunikasi dengan realisasi anggaran belanja


total anggaran Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi fisik

kegiatan 100.00%;

4) Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan

perincian sebagai berikut :

4.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

dengan Realisasi anggaran belanja langsung pada pada

kegiatan ini Rp.110.828.000,00 (100.00%), dari total

anggaran Rp.110.828.000,00 dengan realisasi fisik 100.00%;

5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal dengan realisasi




5.2. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

dengan realisasi anggaran Belanja langsung pada Kegiatan


Rp.230.880.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100.00%.

6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan terdiri dari 9 kegiatan dengan perincian sebagai

berikut :

6.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar

realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggaran Belanja

langsung pada Kegiatan ini Rp.74.610.500,00 (99.89%) dari


kegiatan 100.00 %;

II –10

6.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran




6.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun




6.4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran dengan




6.5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dengan realisasi




6.6. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD dengan




6.7. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggaran


(100.00%) dari total anggaran Rp.216.000.000, dengan


6.8. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD dengan realisasi anggaran




6.9. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dengan realisasi




II –10

Prestasi dan Keberhasilan

Keberhasilan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun

2016 sebagai berikut :

1) Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor

yang melebihi target yaitu dari rencana sebesar Rp.

5.816.883.356.100,00 terealisasi Rp. 5.527.769.442.426,38 atau

95.03 %;

Permasalahan dan Solusi

1) Masih terdapatnya wajib pajak yang belum sadar dan tertib dalam

membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah;

2) Masih belum banyaknya tenaga juru penilai, juru sita dan

pemeriksa pajak daerah yang kompeten di bidangnya;

3) Masih belum terintegrasinya sistem di Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah baik dari bidang PBB, Pajak Daerah, BPHTB,

Renbang dan Sekretariat (UPT) serta instansi terkait seperti BPN,

Notaris (PPAT) dan Bank.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator kinerja kunci Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah :

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp. 2.201.680.264.161,38;

2. Jumlah pajak daerah sebanyak 10 pajak daerah.

Berkenaan dengan 25 penciri termaju Kabupaten Bogor tahun

2013-2018, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

masuk dalam penciri ke-20, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

termasuk tertinggi di Indonesia. Sementara itu berkenaan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010, indikator pada

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah :

Jumlah Pajak Daerah sebanyak 10 pajak daerah. Hasil analisis kinerja

pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja

Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagaimana

terlampir.

II –10

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang

pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di

bidang pendapatan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

4. Pengelolaan kesekretariatan badan; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 70

Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah,

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi objek pajak yang sangat strategis namun

belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan

pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun

ekstensifikasi;

2. Masih belum terintegrasinya sistem penerimaan pendapatan

daerah antara Pajak Daerah, PBB, BPHTB, yang terintegrasi antara

UPT Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BRI, BJB

dan PPAT/Notaris serta SIPKD sehingga memudahkan untuk

melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

II –10

3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/

ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak

daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) baru terbentuk pada tahun 2012, yang didalamnya banyak

pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu

menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi

daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga

disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan

daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;

4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah, karena Visi, Misi, Nilai-nilai,

Strategi dan Kebijakan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

baru disusun dalam Renstra pada tahun 2012 dan sekarang

diperbaharui pada Renstra 2013-2018, sehingga belum

disosialisasikan kepada seluruh pegawai Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah;

5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama

dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi

daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi

karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol

karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang

tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah

dan retribusi daerah;

6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak

daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan

kemudahan dalam membayar pajak daerah;

Apabila capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor rendah/tidak mencapai target sesuai yang telah

ditetapkan pada tahun 2015 yaitu optimalisasi penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD), yang merupakan target penciri termaju ke-20 yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia, maka

akan berdampak terhadap tidak tercapainya visi Pemerintah Kabupaten

Bogor menjadi Kabupaten Termaju se-Indonesia, misi ke-5 Pemerintah

Kabupaten Bogor, tidak tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten

II –10

Bogor ke-7 dan fokus pembangunan yaitu optimalisasi penerimaan

PAD. Hal ini akan berdampak juga pada tidak tercapainya prioritas

pembangunan provinsi Jawa Barat dan prioritas nasional, khususnya

yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat

menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal

maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis

SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama

dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu

organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal

meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan

lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths

(Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan

eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH):

1). Hukum dan Perundangan :Terbitnya Peraturan Daerah No. 70

Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja UPT Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah. Sebagai dasar dalam pengelolaan

pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan

oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem

administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan

daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan

legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan

pemungutan pajak/retribusi daerah;

2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor

sebagai penyangga ibu kota negara yang strategis sudah

barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap

perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan

sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-

II –10

sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD,

Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;

3). Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2012 Dinas

Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah berubah

mengalami pemisahan fungsi menjadi Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Barang Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Dinas

Pendapatan untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan

pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian

kinerja berdasarkan perbup 104 tahun Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah produktivitas,

kualitas layanan, responsiveness, responsibility dan

akuntabilitas. Berkenaan dengan baru terbentuknya Unit

Pelaksana Teknis di 20 UPT turut menjadikan kekuatan bagi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah karena dapat

menjangkau wajib pajak ke seluruh desa/kecamatan serta

lebih fokus menangani pendapatan daerah;

4). Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang

berkualitas dengan latar belakang Strata-3, Strata-2 dan

Strata-1 sebanyak 37.90%, yang merupakan kekuatan dan

dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah

maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;

5). Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai

untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

6). Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang

pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi

pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain

itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan

memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;

7). Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi

haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi

misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus

disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai

dengan harapan;

II –10

8). Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian

adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan

keputusan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor. Dalam memimpin organisasinya kedua

aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang

berada didalamnya. Hal ini terkait dengan human relation,

delegation of authority (pendelegasian wewenang) dan divison of

work (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan

staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat

mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor;

KELEMAHAN (WEAKNESSES):

1). Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk

hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan

daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan

Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak

daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya,

yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan

untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan

mengevaluasi kinerja;

2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor

sebagai penyangga ibu kota negara belum dioptimalkan dalam

menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah,

baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini

terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara

detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis

tersebut;

3). Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai

khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB

dan BPHTB serta dana tranasfer, karena institusi Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun

2012, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru

masuk, sehingga belum sepenuhnya menguasai permasalahan

di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan

kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya

II –10

berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga

persepsi dari setiap pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Hal ini

juga disebabkan karena baru terbentuknya Unit Pelaksana

Teknis sebanyak 20 UPT pada tahun 2012, yang didalamnya

masih banyak terdapat sumberdaya manusia baik sebagai

Kepala UPT, Kasubag TU UPT maupun staf UPT yang belum

sepenuhnya memahami tentang tugas pokok dan fungsi UPT,

sebagai akibat belum tersedianya Standar Operasional

Prosedur UPT. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM

adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki

PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan

Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat

dibutuhkan;

4). Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki sistem yang

terintegrasi dan on line pada 40 kecamatan dan 20 UPT Pajak

Daerah;

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY):

1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya

BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat

ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan

penerimaan pendapatan daerah;

2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif

kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atas

pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Bogor;

3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Bogor cukup kondusif

sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk

berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor;

4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan

kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bogor akan bertambah

jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan

II –10

bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi

PAD;

5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan

pembangunan daerah;

6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang

menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;

7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah

Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan

yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan

dalam pendapatan daerah;

8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder,

seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan

propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP

Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan

tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (THREAT):

1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar

dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih

rendah;

2). Luas wilayah yang besar dan keterbatasaan sumber

pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat

menyulitkan menentukan skala prioritas;

3). Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang

mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat

bergerak secara optimal;

4). Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung

terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap

laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan

mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;

5). Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi

dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah

Kabupaten Bogor, maka akan berdampak terhadap pembagian

realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;

II –10

6). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat

menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten

Bogor.

Strategi Umum Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor:

a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target

dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk

merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu,

pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang

lebih representatif dan akurat;

b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan

merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan

pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari

kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib

pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan

prediksi penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan

pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah

serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan

pemahaman mengenai pendapatan daerah;

c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit

kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan

efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui

atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;

d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan

secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas

pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan

dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak

dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan

pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan

berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/

penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan

pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan

laporan;

e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang

dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi dapat

II –10

dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun

dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya,

sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang

berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendapatan Daerah tahun 2016 yaitu melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang

pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah;

b. Optimalnya penerimaan dari pemerintah Pusat dan pemerintah

Provinsi; dan

c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi,

sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan,

penatausahaan, pembinaaan, pengembangan, penagihan, sistem

pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan

daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan

kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua

rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran

apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang

dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan

(rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka

dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju

skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah

rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari

tingkat pusat, provinsi maupun daerah, prioritas pembangunan

Kabupaten Bogor tahun 2017 yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana wilayah;

2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan;

II –10

4. Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;

5. Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan pada tahun

2017 harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target

penciri termaju yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

2013-2018.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Bappeda sebagai badan

yang bertugas sebagai perencana berada pada kebijakan ke empat yakni

tata kelola pemerintahan yang baik. Review terhadap Rancangan Awal

RKPD Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.3 dan rumusan kebutuhan

program dan kegiatan tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah

ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan yang di

mulai dari tingkat Desa, Kecamatan (melalui Musrenbang dan yang

masuk melalui Unit Pelayanan Teknis Pajak Daerah) hingga tingkat

Kabupaten (melalui Forum Gabungan SKPD dan rapat intern bidang-

bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah). Tetapi dalam

perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan

untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang

tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini

melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan

kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil

melalui proses jumling atau boling, yang dihadiri oleh UPT Pajak Daerah

maupun Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

III - 1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional dan Provinsi dijadikan pedoman dalam

penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang

dipadukan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018

terutama keterpaduan dalam program dan kegiatan serta sasaran target

yang akan dicapai.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan

daerah. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah mengarah pada Perumusan Kebijakan

dan Koordinasi yang selaras dengan kebijakan nasional yang

mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nawa Cita,

antara lain :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya ;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

III - 2

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Selain itu, program dan kegiatan yang disusun dalam Renja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2017, selaras dengan isu

strategis penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan;

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;

3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;

4. Meningkatkan ekonomi pertanian;

5. Meningkatkan ekonomi non pertanian;

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta

kepemudaan dan olahraga;

8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan;

9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan

sosial dan keamanan;

10. Modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat dapat

dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

No Kebijakan Nasional/Propinsi Sumber Keterangan

A. Kebijakan Nasional RPJMN

2014-2018

1. Menghadirkan kembali Negara

untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya;

III - 3

3. Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara

dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakkan hokum yang

bebas korupsi, bermatabat dan

terpercaya ;

5. Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

7. Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi

domestik;

8. Melakukan revolusi karakter

bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

B. Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa

Barat Tahun 2017

Rancangan

RKPD Propinsi

Jawa Barat

Tahun 2017

1. Efektivitas pemerintahan dan

profesionalisme;

2. Peningkatan kualitas komunikasi

organisasi dan komunikasi publik;

3. Penataan system hukum dan

penegakan hukum;

4. Kerjasama program pembangunan

dan pendanaan multipihak;

5. Peningkatan kualitas

perencanaan, pengendalian dan

III - 4

akuntabilitas pembangunan serta

pengelolaan asset dan keuangan;

6. Peningkatan sarana dan prasarana

pemerintahan dan desa.

Dalam membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja

pemerintahan sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya

transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan terwujudnya sistem

pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik

terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya

implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta

makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung

manajemen birokrasi secara modern. Adapun arah kebijakan dan

strategi dari sasaran yang dituju adalah sebagai berikut:

1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik

yang akan ditempuh melalui strategi antara lain:

Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan

daerah;

Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara

transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh

publik;

Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol

terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,

partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik,

serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan

pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan

peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi

publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun

III - 5

dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan

sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat

diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan

akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi

Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pendampingan

operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) badan publik daerah;

3) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses

pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan

transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi,

antara lain:

Penguatan kebijakan e-government;

Harmonisasi kelembagaan e-government, penguatan system dan

infrastruktur e-government yang terintegrasi;

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM;

Penetapan quick wins penerapan e-government;

Pengendalian pegembangan sistem dan e-government.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi

untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu

mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

III - 6

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah :

“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI

INDONESIA“

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan

kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

Misi Kabupaten Bogor adalah:

1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kejehateraan Masyarakat;

2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan

Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata;

3. Meningkatkan Integrasi, Koneksitas, Kualitas dan Kuantitas

Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan;

4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;

5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan

III - 7

tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

pendapatan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

4. Pengelolaan kesekretariatan Badan; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan

wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam

mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam

Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga

pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor

kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari

pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi

mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan

eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan

penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik

dan idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor adalah penjabaran daripada Misi ke lima

Kabupaten Bogor yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan kerjasama daerah dalam rangka tata kelola

pemerintahan yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi,

dan akuntabilitas.

III - 8

Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan

bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan

wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi

dimaksud. Tujuan daripada misi ke lima tersebut adalah Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan,

akuntabel, efesin, partisipatif, bersih, dan berwibawa serta terus

melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu

tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat

diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah sesuai dengan misi, antara lain :

1. Meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai

pembangunan, dengan indikator kinerja:

1.1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan target

tahun 2017 sebesar Rp 6.046.736.131.321,00

1.2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

target tahun 2017 sebesar Rp 2.141.734.058.799,00

1.3 Jumlah dan macam Pajak Daerah tahun 2017 sebanyak 10

pajak daerah.

2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan

indikator kinerja:

2.1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dengan

target tahun 2017 sebanyak 16 kegiatan;

2.2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan target tahun 2017 sebanyak 8 kegiatan;

2.3. Terwujudnya disiplin aparatur dengan target tahun 2017

sebanyak 2 kegiatan;

2.4. Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas dengan

target tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan;

2.5. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

dengan target tahun 2017 sebanyak 9 kegiatan;

III - 9

3.3 Program dan Kegiatan

Tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2017 adalah

“Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dalam

Mendukung Terwujudnya Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten

Termaju di Indonesia”

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

antara lain :

1) Peningkatan aksebilitas sarana dan parsarana wilayah, dengan

fokus:

a. Meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas jalan dan

transportasi

b. Meningkatkan layanan dan edukasi masyarakat di bidang air

bersih, sanitasi dan persampahan

c. Mewujudkan ruang terbuka hijau perkotaan

d. Mewujudkan produk-produk hukum di bidang penataan

ruang

e. Meningkatkan sumber-sumber air dan sarana prasarana

pengairan

f. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dan kebutuhan

sumberdaya mineral

g. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

2) Peningkatan daya saing perekonomian daerah, dengan fokus;

a. Meningkatkan ketahanan pangan

b. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan

yang berorientasi bisnis

c. Mengembangkan destinasi wisata dan kawasan strategis

parawisata

d. Meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja

e. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil

(UMK)

III - 10

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan, dengan fokus:

a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pendidikan dasar,

pendidikan non formal dan manajemen pendidikan

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan

c. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan

4) Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan social dan

kemasyarakatan, dengan fokus:

a. Meningkatkan pelayanan dan penanganan Penyandang

Masalah Kesejaheraan Sosial (PMKS)

b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

c. Meningkatkan prestasi dan industry olahraga

d. Meningkatkan pelestarian dan kemandirian pemuda

e. Meningkatkan pelestarian warisan budaya

f. Meningkatkan kesolehan sosial masyarakat

5) Pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintah, dengan

fokus:

a. Penguatan Manajemen dan Kualitas Administrasi Perangkat

Daerah

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan

daerah

c. Meningkatkan pelayanan publik

d. Optimalisasi kinerja kecamatan

e. Meningkatkan kerjasama daerah

f. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel

g. Meningkatkan layanan keamanan dan ketertiban umum

Dalam rangka Sinkronisasi terhadap Prioritas Pembangunan

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 yaitu prioritas ke-5 fokus

pertama dan prioritas ke-5 fokus kelima serta memperhatikan

pencapaian target RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

III - 11

Perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 dilakukan dengan

mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Kabupaten Bogor menjadi kabupaten

termaju di Indonesia;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik

ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum

urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Bogor yang

memiliki keunggulan lokal;

4. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar

nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun

2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam

Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, berikut disajikan Program dan

Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 dan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah prakiraan maju tahun 2017.

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah;

2. Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil

Penerimaan Pendapatan Daerah;

3. Penagihan Pajak Daerah;

4. Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah;

5. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;

6. Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah;

7. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga;

8. Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB;

9. Sosialisasi Pendapatan Daerah;

10. Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah ;

11. Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah;

12. Penagihan PBB;

III - 12

13. Pelayanan Validasi BPHTB;

14. Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB;

15. Evaluasi dan Pengendalian BPHTB;

16. Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer;

17. Pendaftaran Wajib Pajak Daerah;

18. Pendataan Wajib Pajak Daerah;

19. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak

Daerah;

20. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah;

21. Evaluasi Zona Nilai Tanah;

22. Up Dating Data PBB;

23. Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB;

24. Monitoring dan Pelaporan Pajak Daerah;

25. Pendataan dan Pengolahan Data BPHTB;

26. Penanganan Keberatan dan Pengurangan PBB;

27. Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan;

28. Monitoring dan Evaluasi PBB;

29. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendapatan

Daerah;

30. Pelayanan Mobil Keliling PBB;

31. Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan;

32. Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah;

33. Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah;

34. Penilaian Individual PBB.

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

III - 13

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

Daerah;

11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran;

12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD;

13. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang;

15. Penyediaan Sewa Tempat;

16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pengadaan Peralatan Kantor;

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor;

3. Pengadaa Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

4) Program Peningkatan Displin Aparatur :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

1. Pendidikan dan pelatihan formal;

2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur;

3. Pendidikan dan pelatihan non-formal;

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD;

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran;

5. Penatausahaan Keuangan SKPD;

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD;

III - 14

7. Publikasi Kinerja SKPD;

8. Penyusunan Renja SKPD;

9. Penyusunan Renstra SKPD Transisi Tahun 2019-2020.

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

BAB IV

P E N U T U P

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2017 merupakan

dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah

bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di lingkup Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target

pembangunan daerah tahun 2017 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

Dalam rangka mencapai target sebagai Kabupaten Termaju di

Indonesia, isi dokumen Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun

2017 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian

yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh

target pembangunan tahun 2017 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan

Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah

Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan

dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan

Pendapatan Daerah.

Semoga Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2017 ini

dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor

tahun 2017. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh

pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Cibinong

Tanggal : Januari 2017

KEPALA,

DEDI A. BACHTIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 196201221985031004

1

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi

perencanaan pembangunan tahun 2017 dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang

selanjutnya disebut Renja-PD;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu

menetapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),

sebagaimana telah diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-


Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

Nomor : / - Proglap

Lampiran : 1 (satu) dokumen

2


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,


Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


Nomor 4355);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik



Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4438);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



4700);

3


Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



4725);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik



tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik


Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

4


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



4817);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional





tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang

Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013

5

Nomor 25 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;


Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;

24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009

tentang Nilai Jual Pengambilan Bahan Galian

Golongan C;


tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame;


tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air

Tanah;


tentang Sistem dan Prosedur Pajak Hotel,

Restoran dan Hiburan;


tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan

Jalan;


tentang Sistem dan Prosedur Pajak Air Tanah;


tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB);

6


tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

32. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah;


tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor merupakan

dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja PD

tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

(2) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan

bagi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV

dan Staf di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor.

7

Pasal 2

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bogor terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum

pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau

kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

Tanggal

: Cibinong

: 03 Januari 2017

JABATAN Paraf Tanggal

Sekretaris

Kasubag.Prolap

K E P A L A,

DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda

NIP. 196201221985031004

II -19

: WAJIB: OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPAGAWAIAN DAN PERSANDIAN: BADAN PENDAPATAN DAERAH

8=(7/6) 11=(10/4)20 52 01 Program pelayanan - Tersediaya fasilitasi pendukung

administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran

20 52 01 01 1 Penyediaan Jasa Surat - Jumlah Materai 3000 yang 15000 lembar - - - - - - - - - - - -

Menyurat dipergunakan

- Jumlah Materai 6000 yang 15000 lembar - - - - - - - - - - - -

dipergunakan

- Jumlah Perangko yang 500 lembar

dipergunakan

20 52 01 02 2 Penyediaan Jasa - Jumlah jaringan telepon yang 23 line 22 line 23 line 23 line 100.00 2 line 0 line 0

Komunikasi, Sumber Daya dipergunakan

Air dan Listrik - Jumlah jaringan listrik yang 23 jaringan 21 jaringan 23 jaringan 23 jaringan 100.00 1 jaringan 0 jaringan 0

dipergunakan

- Jumlah jaringan Internet yang 2 line 2 line 2 line 2 line 100.00 5 line 0 line 0

dipergunakan

- Jumlah jaringan Air yang 22 jaringan 21 jaringan 22 jaringan 22 jaringan 100.00 2 jaringan 0 jaringan 0

dipergunakan

20 52 01 06 3 Penyediaan Jasa - Jumlah pembayaran STNK Mobil 39 Unit 15 Unit 47 Unit 47 Unit 100.00 47 Unit 0 Unit 0

Pemeliharaan dan Perizinan roda 4

Kendaraan Dinas/ - Jumlah pembayaran STNK Motor 106 Unit 44 Unit 106 Unit 106 Unit 100.00 106 Unit 0 Unit 0

Operasional Roda 2

20 52 01 08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan - Jumlah orang petugas kebersihan 8 Orang - Orang 14 Orang 14 Orang 100.00 14 Orang 0 Orang 0

Kantor - Luas daerah yang dibersihkan 2455.6 m2 - m2 33 Jenis alat keberishan 0 Jenis alat keberishan

20 52 01 10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah ATK yang dipergunakan 14 ATK Dinas 14 ATK dinas 50 jenis 50 jenis 100.00 7 Jenis ATK Dinas 0 jenis 0

20 ATK UPT 20 ATK UPT 20 Jenis ATK UPT

20 52 01 11 6 Penyediaan Barang Cetakan - Jumlah cetakan yg dipergunakan 25 Jenis 25 Jenis 25 jenis 25 jenis 100.00 25 Jenis Sekretariat 0 Jenis

dan Penggandaan - Jumlah penggandaan 25 Jenis 140000 lembar 5 Jenis UPT 0 lembar 0

SKPD

TABEL 2.1

URUSANBIDANG URUSAN

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (2017)

Tingkat Capaian Realisasi

target Renstra

(%)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 10

20 52 01 12 7 Penyediaan Komponen - Jumlah komponen instalasi 10 Jenis 0 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 100.00 17 Jenis 0 Jenis

Instalasi Listrik/Penerangan listrik yang dipergunakan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0 bulan 0

Bangunan Kantor

20 52 01 15 8 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah peraturan Per UU yang

dan Peraturan diperlukan

Perundang-undangan - Buku peraturan 10 Jenis 1 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100.00 0 Jenis 0

perundang-undangan

- Koran dan Majalah 10 Jenis 2 Jenis - - 12 bulan 0 Jenis 0

20 52 01 16 9 Penyediaan Bahan Logistik - Jumlah tabung pemadam kebakaran 2 jenis 1 tabung 2 jenis 2 jenis 100.00 2 tabung 0 tabung 0

Kantor yang diisi bahan bakarnya

- Bahan Bakar Minyak (solar) / Gas 0 liter 0 liter - liter - liter - 1,594 liter 0 liter 0

20 52 01 17 10 Penyediaan Makanan dan Jumlah jamuan makan dan minum 12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 0 Bulan 0

Minuman dalam 1 tahun

- Rapat 340 orang

- Tamu 80 orang

20 52 01 18 11 Rapat-rapat Koordinasi dan - Jumlah Perjalanan Dinas Dalam 12 Bulan 3 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00 24 kali (rapat Dinas) 0 orang 0

Konsultasi Ke Dalam dan Daerah

Luar Daerah - Jumlah Perjalanan Dinas Luar 2,880 kali (rapat UPTD) 0 orang

Daerah

20 52 01 19 12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga pendukung 3 bulan

Pendukung Administrasi/ teknis/adm perkantoran

Teknis Perkantoran - Tenaga Kontrak 9 Orang 7 Orang 7 Orang 100.00 7 Orang 0 Orang 0

- Pengelola Kearsipan 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100.00 2 Orang 0 Orang 0

20 52 01 20 13 Pelayanan Dokumentasi dan - Jumlah dokumen arsip SKPD yang 12 Bulan 3 bulan 200,000 dokumen 200,000 dokumen 100.00 200,000 dokumen 0 dokumen 0

Arsip SKPD tertata selama 1 tahun

20 52 01 22 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah pelayanan administrasi barang

Administrasi Barang yang tersedia

- ATK 4 jenis 1 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00 6 jenis 0 jenis 0

- Buku Laporan 10 buku 0 buku 1 buku 1 buku 100.00 2 buku 0 jenis 0

- Fotokopi 25000 lembar 0 lembar 0 lembar 0 lembar 0 lembar 0 lembar 0

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 10

20 52 01 23 15 Penyediaan Sewa Tempat Jumlah tempat/gedung yang disewa 20 Kantor UPT 0 gedung 20 gedung 20 gedung 100.00 20Paket gedung/kantor (UPTD) 20 Kantor UPT 1

12 bulan

20 52 01 40 16 Penyediaan Pelayanan - Jumlah pengelolaan administrasi 12 Bulan 3 bulan 5 dokumen 5 dokumen 100.00 2500 dokumen 0 Jenis 0

Administrasi Kepegawaian kepegawaian

20 52 01 43 17 Penyediaan Pelayanan Jumlah orang petugas keamanan

Keamanan Kantor - Kantor UPT 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 100.00 2tenaga keamanan di 20 UPT 0 orang UPTD 0

- Gedung Badan Pendapatan Daerah 13 orang 12 orang 12 orang 12 orang 1.00 12 tenaga keamanan 0 orang Dinas 0

8 instruktur keamanan 0 orang instruktur keamanan

2 babinsa dan polsek 0 orang babinsa dan polsek

20 52 02 Program Peningkatan - Meningkatnya Sarana danSarana dan Prasarana Prasarana AparaturAparatur

20 52 02 03 1 Pembangunan gedung kantor - Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 0 Unit 0 Unit 1 gedung 1 gedung 100.00 1 unit 0 Gedung 0

20 52 02 05 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit 1 Unit 0 Unit 0

Operasional roda 2 1 unit 1 unit 1 unit

roda 4 3 unit 1 unit 1 unit

20 52 02 13 3 Pengadaan Peralatan - Jumlah Peralatan gedung 12 bulan 12 bulan 63 unit

Kantor kantor yang dibutuhkan

- Komputer/PC 0 unit 11 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Printer 2 unit 15 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Sistem e-Arsip 20 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Scanner 20 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Monitor LED 5 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Mesin Absensi 5 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Mesin antrian 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Note Book 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Proyektor 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Mesin Fotocopy 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

20 52 02 14 4 Pengadaan Perlengkapan Jumlah kebutuhan perlengkapan 12 bulan 12 bulan 175 unit

Kantor kantor :

- Mesin Hitung Uang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Almari 0 unit 16 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 10- AC 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Rak Arsip 0 unit 65 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Meja Rapat 5 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 paket 0 unit 0

- Meja Tamu 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Kursi Kerja 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Kursi Tamu 5 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Camera 5 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Handy cam 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Soundsystem 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- PABX 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Kursi tunggu 50 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Kursi rapat 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Mesin Fotocopy 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0

- Vacuum Cleaner 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit

- Mesin potong rumput 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit

20 52 02 21 5 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah Pemeliharan Gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100.00 1 Gedung 0 Gedung 0

Berkala Gedung Kantor Kantor yang terpelihara 3 Lantai 0 Lantai

20 52 02 23 6 Pemeliharaan Rutin/ - Jumlah Pemeliharaan Mobil 39 Unit 23 Unit 47 Unit 47 Unit 100.00 48 Unit 0 Unit 0

Berkala Kendaraan Dinas/ - Jumlah Pemeliharaan Motor 106 Unit 51 Unit 106 Unit 106 Unit 105 Unit 0 Unit 0

Operasional

20 52 02 29 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan 6 jenis - jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! 61 unit 0 jenis 0

Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor

20 52 02 29 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah Pemeliharaan Peralatan 6 jenis 4 jenis 7 jenis 7 jenis 100.00 61 unit 0 jenis alat kantor 0

Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor 0 jenis pemeliharaan pc

0 jenis pemeliharaan ac

20 52 02 31 9 Pemeliharaan rutin/berkala - Jumlah Pemeliharaan taman 12 bulan - bulan 300 m2 300 m2 100.00 300 m2 0 m2 0

taman halaman kantor halaman kantor

20 52 02 33 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah Pemeliharaan Jaringan 1 jaringan 1 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 100.00 2 jaringan 0 jaringan 0

Instalasi Jaringan Listrik Listrik dan Komunikasi

dan Komunikasi

20 52 03 Program Peningkatan Meningkatnya Disiplin Aparatur

Disiplin Aparatur

20 52 03 02 1 Pengadaan Pakaian Dinas - Jumlah Pakaian Dinas 261 Orang - Orang 412 Orang 412 Orang 100.00 393 stel/potong 0 Orang 0

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 10Beserta Perlengkapannya

2 Pengadaan Pakaian Kerja - Jumlah pakaian kerja lapangan 0 Orang 66 orang 0 orang 0 orang #DIV/0! 393 stel/potong 0 Orang 0

Lapangan

20 52 05 Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas

Kapasitas Sumber Daya Sumberdaya Aparatur

Aparatur

20 52 05 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta pendidikan, 25 Orang 0 Orang 412 Orang 412 Orang 100.00 400 Orang 0 Orang 0

Formal pelatihan, dan mindshifting untuk

meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman aparatur

20 52 05 23 2 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta yang mengikuti 412 Orang

non formal pelatihan

20 52 05 05 3 Pembinaan Mental dan Jumlah peserta dan frekuensi 265 Orang 125 Orang 412 Orang 412 Orang 100.00 400 stel/potong 0 Orang 0.25

Rohani bagi Aparatur kegiatan untuk meningkatkan 24 kali 24 kali 4 kali pengajian 0 kali

iman, spiritual, mental dan jasmani

aparatur

20 52 06 Program Peningkatan Tertibnya Sistem Pelaporan

Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

20 52 06 01 1 Penyusunan Laporan Capaian - Jumlah Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 dokumen 0 dokumen 0

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - Jumlah LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0

Kinerja SKPD - Jumlah LPPD 2015 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0

- Jumlah JANKIN 0 dokumen - dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0

- Jumlah JANKIN Perubahan 0 dokumen - dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0

20 52 06 02 2 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Laporan Semesteran 2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 dokumen 0 dokumen 0

Keuangan Semeteran

20 52 06 04 3 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Laporan Tahunan 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 dokumen 0 dokumen 0

Keuangan Akhir Tahun

20 52 06 05 4 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dokumen DPA Tahun 2016,RKA Perubahan Tahun 2016,DPA Perubahan tahun 2016 ,Pra RKA Tahun 20175 dokumen 2 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100.00 5 dokumen 0 dokumen 0

Anggaran RKA Tahun 2017

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 10

20 52 06 06 5 Penatausahaan Keuangan - Jumlah Dokumen ( LRA, Laporan 2 dokumen 2 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100.00 6 dokumen 0 dokumen 0

SKPD Fungsional,SPM,SPP,SSPD dan STS)

20 52 06 10 6 Monitoring, Evaluasi dan - Jumlah laporan capaian 12 dokumen 3 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100.00 12 dokumen 0 dokumen 0

Pelaporan SKPD kinerja

20 52 06 13 7 Publikasi Kinerja SKPD - Jumlah Publikasi kinerja SKPD di 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100.00 3 kali 0 kali 0

media massa 4 media 6 media 6 media 6 media 6 media 0 media 0

20 52 6 14 8 Penyusunan Renja SKPD - Jumlah Dokumen Renja SKPD 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100.00 2 Dokumen 0 Dokumen 0

Renja Perubahan 2016,Renja 2017

20 52 6 15 9 Penyusunan Renstra SKPD - Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 0 Dokumen 0

( Draft awal Renstra,Draft Renstar)_

20 52 17 99 33 Intergrasi Sistem Aplikasi Jumlah Sistem Aplikasi Pandapatan 0 sistem - 1 Sistem 0 Sistem

Pendapatan Daerah Daerah

20 52 17 Program Peningkatan dan 1 Jumlah dan macam pajak daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 100.00 10 pajak 0 pajak 0

Pengelolaan Keuangan dan retribusi daerah 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 0 retribusi 0

Daerah2 Optimalnya Penerimaan Rp. 3,161,941,904,435 Rp. 5,393,097,787,908 Rp. 5,192,756,351,000 Rp. 5,393,097,787,908 103.86 Rp. 5,878,718,878,000 Rp. - 0

Pendapatan Daerah

20 52 17 19 1 Intensifikasi dan Jumlah Wajib Pajak 3 dokumen 272 wajib pajak

Ekstensifikasi - Hotel 0 Wajib Pajak 82 Wajib Pajak 82 Wajib Pajak 100.00 0 0

Sumber-Sumber - Restoran 0 Wajib Pajak 145 Wajib Pajak 145 Wajib Pajak 100.00 0 0

Pendapatan Daerah - Hiburan (Karaoke) 0 Wajib Pajak 45 Wajib Pajak 45 Wajib Pajak 100.00 0 0

- Mineral bukan logam dan batuan 0 Wajib Pajak 45 Wajib Pajak 45 Wajib Pajak 100.00 0 Wajib Pajak

20 52 17 33 2 Penyusunan Data dan Jumlah dokumen data dan 2 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50.00 4 dokumen 0 dokumen 0

Perhitungan Bagian Desa perhitungan Bagian Desa

dari Hasil Penerimaan dari Hasil penerimaan

Pendapatan Daerah pendapatan daerah

20 52 17 34 3 Penagihan Pajak Daerah Jumlah dana penerimaan pajak daerah Rp. 389,495,340,000 Rp. 170,000,000,000.00 Rp. 521,238,967,700 Rp. 241,721,808,410 46.37 Rp. 588,938,419,776 Rp. - 0

yang tersedia

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 1020 52 17 37 4 Pemeriksaan dan Jumlah wajib Pajak Yang diperiksa 2 dokumen 1 dokumen 83 Wajib Pajak 83 Wajib Pajak 100.00 90 Wajib Pajak 0 Wajib Pajak 0

Pengendalian Pajak Daerah ,dilakukan uji petik

20 52 17 41 5 Perhitungan dan Penetapan Jumlah Nota Perhitungan Pajak daerah 8 jenis pajak 5,000 berkas 15,210 Nota perhitungan 6,204 Nota perhitungan 40.79 15,210 Nota perhitungan 0 Nota perhitungan 0

Pajak Daerah daerah Pajak Derah Pajak Derah Pajak Derah Pajak Derah

20 52 17 42 6 Pengolahan Data Jumlah dokumen data realisasi 3 dokumen 1 dokumen 20 dokumen 7 dokumen 35.00 19 dokumen 0 dokumen 0

Penerimaan Pendapatan penerimaan pendapatan daerah

Daerah

20 52 17 43 7 Pelayanan dan Jumlah Porporasi Benda Berharga 3 jenis pajak daerah 3 jenis pajak daerah 3 jenis pajak daerah 3 jenis pajak daerah 100.00 3 jenis pajak daerah 0 jenis pajak daerah 0

Pengadministrasian Benda Yang Terlayani 17 objek retribusi 12 retribusi daerah 12 retribusi daerah 12 retribusi daerah 0 objek retribusi 0

Berharga

20 52 17 45 8 Pendistribusian dan Jumlah SPPT PBB yang terdistribusi 1.690.203 SPPT PBB 18,596 SPPT PBB 1,800,000 SPPT PBB 1,908,737 SPPT PBB 106.04 1,803,578 SPPT PBB 0 SPPT PBB 0Pengendalian SPPT PBB

20 52 17 46 9 Pembinaan dan Penyuluhan Jumlah kecamatan tempat dila- 8 jenis pajak - jenis pajak daerah 0 jenis pajak daerah 0 jenis pajak daerah - 0 0 0 0 0PBB kukannya pembinaan dan pe- daerah 0 0

20 52 17 47 10 Sosialisasi Pendapatan Jumlah media sosialisasi yang 4 jenis media 1 jenis media 25 jenis media 7 jenis media 28.00 4 jenis media 0 jenis media 0

Daerah tersedia

20 52 17 48 11 Pembinaan Aparatur Jumlah aparat yang mengikuti 100 orang 100 orang 19 orang 7 orang 36.84 1 kali bintek 0 orang 0

Pelaksana Pemungut Pajak Bimtek pemungutan pajak daerah 4 angkatan 1 angkatan 100 orang 0 tahap

Daerah 15 in house training 0 orang

30 orang 0 tahap

20 52 17 59 12 Penyusunan Produk Hukum di Jumlah RAPERBUP pelaksanaan 4 produk hukum 8 dokumen 13 dokumen 5 dokumen 38.46 10 produk hukum 0 produk hukum 0

Bidang Pajak Daerah PERDA pajak daerah yang tersusun

20 52 17 65 13 Penagihan PBB Jumlah dana penerimaan PBB yang Rp. 168,085,860,000 34.55 Rp. - -

terealisasi

20 52 17 71 14 Pelayanan Validasi BPHTB Jumlah berkas validasi BPHTB 45,000 berkas validasi 13368 berkas validasi 45,995 berkas validasi 16,368 berkas validasi 35.59 46,100 berkas validasi 0 berkas validasi 0

Rp100,000,000,000 Rp35,000,000,000 Rp12,092,241,928 Rp35,000,000,000

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 1020 52 17 74 15 Penelitian dan Verifikasi Jumlah berkas SSPD BPHTB 45,000 berkas validasi 13368 berkas validasi 45,995 berkas validasi 16368 berkas validasi 35.59 46,100 SSPD BPHTB 0 berkas validasi 0

SSPD BPHTB

20 52 17 75 16 Evaluasi dan Pengendalian Jumlah penanganan pengaduan 45,000 berkas validasi 1 jenis 45,995 berkas validasi 16368 berkas validasi 35.59 6 Dokumen Laporan 0 berkas validasi 0

BPHTB BPHTB terdiri dari :

1 Jumlah Laporan PPAT 12 jenis 3 jenis 0 jenis 0

2 Jumlah Laporan Blanko 12 jenis 3 jenis 0 jenis 0

3 Jumlah Penerimaan Rp. 256,000,000,000 13368 Rp. 0 -

20 52 17 77 17 Penagihan dan Jumlah Dana Transfer Rp. 3,339,770,926,000 Rp. 1,760,786,977,275 Rp3,925,837,750,000 Rp1,378,666,214,310 35.12 -

Pengadministrasian Dana

Transfer

20 52 17 81 18 Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah jenis pajak daerah yang 8 Wajib pajak daerah 114 Wajib pajak daerah 400 wajib pajak daerah 95 wajib pajak daerah 23.75 400 Wajib pajak daerah 0 Wajib pajak daerah 0

Daerah terdaftar

20 52 17 80 19 Pendataan Wajib Pajak Jumlah jenis pajak daerah yang 8 jenis pajak 10952 SPTPD 31,576 SPTPD 20,220 SPTPD 64.04 31,576 SPTPD 0 SPTPD 0

Daerah terdata daerah

20 52 17 83 20 Penerbitan dan Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 8 jenis pajak 5992 berkas 15,966 dokumen ketetapan 6,938 dokumen ketetapan 43.45 15,966 Dokumen 0 Dokumen 0

Pendistribusian Dokumen Daerah daerah pajak daerah pajak daerah

Ketetapan Pajak Daerah

20 52 17 84 21 Penyusunan Target - Jumlah Dokumen data retribusi 3 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 33.33 0 dokumen 0

Penerimaan Pendapatan

Daerah

20 52 17 85 21 Evaluasi Zona Nilai Tanah Jumlah lokasi tanah yang dila- 17 kecamatan 2 kecamatan 30000 objek pajak 19453 objek pajak 64.84 7 kecamatan -

kukan Analisa Zona Nilai Tanah

20 52 17 86 22 Up Dating Data PBB Jumlah pendataan objek pajak 434 desa 18596 SPPT PBB 1,800,000 SPPT 1,908,737 SPPT 106.04 1,803,578 Wajib Pajak 0 Wajib Pajak 0

PBB 40 kecamatan

20 52 17 87 23 Pendataan objek Pajak PBB Jumlah pemutakhiran data PBB 40 kecamatan - kecamatan 0 kecamatan 0 kecamatan - 0 0 0 0 0

20 52 17 87 24 Pemeliharaan Basis Data Jumlah Pemeliharaan dan Pembentukan Basis Data PBB40 kecamatan 40 kecamatan 5 kecamatan 1 kecamatan 20.00 5 Kecamatan 0 Kecamatan 0Obyek Pajak PBB

20 52 17 88 25 Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan prasarana 0 unit - unit 0 unit 0 unit - 0 0 0 0 -

Rp6,046,736,131,321

Rp0Rp3,789,110,576,000

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 10dan Prasarana yang tersedia untuk kelancaran

Pemungutan dan pelaksanaan pemungutan dan

Pengelolaan pengelolaan administrasi PBB

Administrasi Pajak Sektor Pedesaan dan Perkota-

Bumi dan Bangunan

Sektor Pedesaan dan

Perkotaan (Banprov)

20 52 17 90 26 Pengolahan Data BPHTB Jumlah Data BPHTB yang diolah 45,000 berkas validasi 13368 berkas validasi 45,995 SPPD 16,368 SPPD 35.59 46,100 SPPD 0 SPPD 0

Teknologi Informasi dalam basis data

20 52 17 91 27 Penerapan Sistem Jumlah titik pembayaran yang menggu- 100 titik 100 titik 1 buah sistem 1 buah sistem 100.00 168 Wajib Pajak 0 Wajib Pajak 0

Pelaporan On Line Pajak nakan sistem pelaporan online 1 sistem 332 tapping box

Hotel dan Restoran Jumlah sistem pembayaran 49 cas register

online 1 sistem

20 52 17 92 28 Penanganan Keberatan Jumlah Data Wajib Pajak 2,400 Wajib Pajak 1,000 pemohon 2,400 Wajib Pajak 192 Wajib Pajak 8.00 2,400 Wajib Pajak 0 Wajib Pajak 0dan Pengurangan PBB

20 52 17 93 29 Verifikasi Data Obyek Jumlah Objek Pajak PBB 40 kecamatan 40 kecamatan 50,000 objek pajak 5,242 objek pajak 10.48 50000 wajib pajak 0 kecamatan Pajak Bumi dan Bangunan 40 kecamatan

20 52 17 94 30 Monitoring dan Evaluasi PBB Jumlah Verifikasi Piutang PBB 14 Kecamatan Rp100,000,000,000 40 Kecamatan 40 Kecamatan 100.00 40 kecamatan 0 Kecamatan

20 52 17 97 31 Penilaian PBB pada Sektor Jumlah Basis data Individu 8 kecamatan 2 kecamatan 186 tower 91 tower 48.92 - Kecamatan 0 Kecamatan

Telekomunikasi (

Tower/BTS)\

20 52 17 98 32 Pengelolaan Teknologi Jumlah Jaringan Teknologi 4 sistem 1 sistem 12 bulan 5 bulan 41.67 2 jenis 0 sistem

Informasi PBB informasi PBB

20 52 17 99 33 Intergrasi Sistem Aplikasi Jumlah Sistem Aplikasi Pandapatan 40 kecamatan 1 sistem 1 sistem 100.00

Pendapatan Daerah Daerah

20 52 17 101 34 Pelayanan Mobil Keliling PBB Jumlah dana Penerimaan PBB 40 kecamatan Rp100,000,000,000 Rp17,000,000,000 2,626,025,974 15.45 0 kecamatan

20 52 17 0 35 Penerapan ISO Pelayanan Jumlah Sosialisasi Penerapan ISO 0 dokumen 1 dokumen - - 9001-2008 ISO pajak hiburan 0 dokumen

pajak Daerah

20 52 17 111 36 Identifikasi dan Penilaian Jumlah Data Objek dan Subjek PBB 0 Kecamatan 1 200 objek pajak 128 objek pajak 64.00 40 Kecamatan 0 Kecamatan

Individu PBB pada Objek

Rp20,000,000,000

II -19

8=(7/6) 11=(10/4)







Tahun 2017)


Berjalan



Tingkat Realisasi

(%)




target Renstra

(%)


1 2 3 4 5 6 7 9 10Pajak

II - 21

SKPD : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 4 5 6 7 8 10 11 121

Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 6,145,310,122,133 5,167,225,988,100 5,814,770,953,000 5,816,883,356,100 6,046,736,131,321 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738

2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2,240,308,049,611 1,481,027,789,100 1,785,300,132,000 2,065,731,489,000 2,141,734,058,799 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117

3Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10 Pajak Daerah 10 Pajak dan 12

Retribusi 10 Pajak dan 12

Retribusi 10 Pajak dan 12

Retribusi 10 Pajak Daerah 10 Pajak dan 12 Retribusi

10 Pajak dan 12 Retribusi

NO Indikator Target Akhir Renstra (2018)

TABEL 2.2

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Catatan Analisis

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD/KECAMATAN KABUPATEN BOGOR

II - 32

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pagu indikatif Kebutuhan Dana

(Rp.000) (Rp.000)1 2 3 5 6 8 10 11 12

Program pelayanan Program pelayananadministrasi perkantoran 9,419,629,000 administrasi perkantoran 8,933,178,000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab.Bogor Jumlah rekening yang dibayarkan 2,476,572,000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab.Bogor Jumlah rekening yang dibayarkan 2,476,572,000

Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik sumberdaya air dan listrik

- Jaringan Telepon 25 line - Jaringan Telepon 12 bulan

- Jaringan listrik jar - Jaringan listrik 12 bulan

- PDAM 2 jar - PDAM 12 bulan

- Jaringan Internet line/leased - Jaringan Internet 12 bulan

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kab.Bogor Jumlah kendaraan dinas/operasional 52,450,000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kab.Bogor Jumlah kendaraan dinas/operasional 53,300,000

dan Perizinan Kendaraan yang dibayar pajaknya dan Perizinan Kendaraan yang dibayar pajaknya

- kendaraan roda 4 47 unit - kendaraan roda 4 48 unit

- kendaraan roda 2 106 unit - kendaraan roda 2 100 unit

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kab.Bogor - Jumlah petugas kebersihan yang 14 orang petugas 390,152,000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kab.Bogor - Jumlah petugas kebersihan yang 14 orang petugas 390,445,000

Kantor dibiayai 33 Jenis alat dibiayai 37 Jenis alat

- Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Bogor - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 7 ATK Dinas 199,000,000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Bogor - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 40 ATK 191,624,000

20 ATK UPT

5Penyediaan Barang Cetakan Kab.Bogor

Jumlah barang cetakan dan25 jenis cetak 188,880,000

5Penyediaan Barang Cetakan Kab.Bogor

Jumlah barang cetakan dan 20 jenis barang cetak untuk Sekretariat 211,922,000

dan Penggandaanpenggandaan yang tersedia

5 dinas dan Penggandaanpenggandaan yang tersedia

dan cetak untuk 20 UPTD

jenis cetak

UPTD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Kab.Bogor Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan 17 jenis alat listrik 46,384,000 6 Penyediaan Komponen Kab.Bogor Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan 13 jenis alat listrik 46,384,000

Listrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor yang digunakan Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang digunakanKantor Bangunan Kantor

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab.Bogor Jumlah surat kabar yang tersedia 12 bulan 153,000,000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab.Bogor Jumlah surat kabar yang tersedia 12 bulan 143,040,000

Peraturan Perundang - undangan langganan Peraturan Perundang - langganan

koran undangan koran

8Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Bogor

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia1594 liter bahan 12,330,000

8Penyediaan Bahan Logistik Kab.Bogor

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 2 tabung pemadam kebakaran 12,330,000

2 bakar minyak Kantor

jenis tabung

pemadam kebakaran

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.Bogor Jumlah orang yang diberikan jamuan 340 orang mamin rapat 715,200,000 9 Penyediaan Makanan & Kab.Bogor Jumlah orang yang diberikan jamuan 500 orang mamin rapat 715,200,000

- Mamin Rapat makanan dan minuman 80 orang mamin tamu Minuman makanan dan minuman 35 orang mamin tamu

- Mamin Tamu

Tabel 2.3

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Bogor

Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

4 7 9

II - 32


(Rp.000) (Rp.000)1 2 3 5 6 8 10 11 12

No


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaianCatatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

4 7 9

10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab.Bogor

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2.880 kali (rapat UPTD) 1,892,514,000

10Rapat-rapat Koordinasi & Kab.Bogor

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi12 bulan 995,354,000

ke Dalam dan Luar Daerah ke dalam dan ke luar daerah 24 kali (rapat dinas) Konsultasi ke Dalam dan Luar ke dalam dan ke luar daerahDaerah

11Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kab.Bogor

Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi7 orang (tenaga kontrak) 178,230,000

11Penyediaan Jasa Tenaga Kab.Bogor

Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi 7 orang (tenaga kontrak) 178,230,000

Administrasi / Teknis Perkantoran /teknis perkantoran 2 orang (kearsipan) Pendukung Administrasi / /teknis perkantoranTeknis Perkantoran

12Pelayanan Dokumentasi dan Kab.Bogor

Jenis dan jumlah dokumen yang diarsipkan200.000 dokumen 597,548,000

12Pelayanan Dokumentasi dan Kab.Bogor

Jenis dan jumlah dokumen yang diarsipkan 100.000 dokumen arsip 651,240,000

Arsip SKPD dan ditata Arsip SKPD dan ditata

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kab.Bogor Jumlah dokumen administrasi barang 2 jenis buku 259,451,000 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kab.Bogor Jumlah dokumen administrasi barang 2 jenis buku laporan 425,955,000

Barang 6 jenis ATK Barang 6 jenis ATK

14 Penyediaan Sewa Tempat Kab.Bogor Jumlah kebutuhan sewa gedung/kantor UPT 12 bulan 913,000,000 14 Penyediaan Sewa Tempat Kab.Bogor Jumlah kebutuhan sewa gedung/kantor UPT 1 paket gedung 945,100,000

20 paket 20 paket

gedung/kantor(UPTD) gedung/kantor(UPTD)

15Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Kab.Bogor Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 2500 dokumen 306,918,000

15Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Kab.Bogor Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 4 dokumen kepegawaian 422,482,000

yang dikelola yang dikelola

16Penyediaan Pelayanan Keamanan Kab.Bogor

Jumlah petugas keamanan kantor 2 tenaga keamanan di 20 UPT 1,038,000,000

16Penyediaan Pelayanan Keamanan Kab.Bogor

Jumlah petugas keamanan kantor 2 tenaga keamanan di

20 UPT 1,074,000,000

Kantor 12 tenaga keamanan di Bappenda Kantor 12 tenaga keamanan di

Bappenda 8 Instruktur Keamanan babinsa 8 Instruktur Keamanan

2 polsek 2 babinsa dan Polsek

Program Peningkatan Sarana dan 4,517,389,000 Program Peningkatan 4,638,778,000

Prasarana Aparatur Sarana & Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Peralatan Kantor Kab.Bogor Jumlah peralatan kantor yang tersedia 5 jenis 756,790,000 1 Pengadaan Peralatan Kantor Kab.Bogor Jumlah peralatan kantor yang tersedia 4 jenis 324,625,000

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kab.Bogor Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor 3 jenis 772,650,000 2 Pengadaan Perlengkapan Kab.Bogor Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor 4 unit AC 1,459,215,000

yang tersediaKantor

yang tersedia 1 paket plang nama

badan dan UPT 1 paket meja kerja

kubikal

3Pengadaan Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi Kab.Bogor

Jumlah jaringan listrik dan AC yang tersedia2 jaringan 150,000,000

3Pengadaan Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi Kab.Bogor

Jumlah jaringan listrik dan AC yang tersedia2 jaringan 50,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Kab.Bogor 2 jaringan 20,000,000

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Kab.Bogor -

di Badan Pengelolaan Pajak dan Rertribusi Daerah yang dikelola

di Badan Pengelolaan Pajak dan Rertribusi Daerah yang dikelola

Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan Telpon Kantor yang dipelihara 2 jaringan (1 paket jaringan listrik dan 1 paket PABX)

Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan Telpon Kantor yang dipelihara 2 jaringan (1 paket jaringan listrik dan 1 paket PABX)

II - 32


(Rp.000) (Rp.000)1 2 3 5 6 8 10 11 12

No



4 7 9

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah gedung yang dipelihara 1 gedung 3 lantai 738,532,000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah gedung yang dipelihara 1 gedung 3 lantai 935,561,000

Gedung Kantor Gedung Kantor

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah kendaraan operasional terpelihara 504,300,000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah kendaraan operasional terpelihara 504,300,000

Kendaraan Dinas / Operasional - Roda 2 105 unit roda 2 Kendaraan Dinas / Operasional - Roda 2 105 unit

- Roda 4 37 unit roda 4 - Roda 4 37 unit

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah peralatam gedung kantor yang 61 unit 792,637,000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah peralatam gedung kantor yang 4 jenis 617,887,000

Peralatan Gedung Kantor terpelihara Peralatan Gedung Kantor terpelihara

8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kab.Bogor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 6 unit 90,000,000 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kab.Bogor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 5 unit meja 50,000,000

Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara 1 unit genset

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah luas taman yang dipelihara 300 m2 692,480,000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah luas taman yang dipelihara 300 m2 697,190,000

Taman Halaman Kantor Taman Halaman Kantor

Program Peningkatan Disiplin 238,030,000 Program Peningkatan Disiplin 590,337,000

Aparatur Aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas Kab.Bogor Jumlah pakaian dinas beserta 393 stel/potong 198,030,000 1 Pengadaan pakaian dinas Kab.Bogor Jumlah pakaian dinas beserta 420 stel/potong 463,587,000

beserta perlengkapannya perlengkapannya yang disediakan beserta perlengkapannya perlengkapannya yang disediakan

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 393 stel/potong 40,000,000 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 40 orang 126,750,000

yang disediakan yang disediakan

Program Peningkatan Kapasitas 460,760,000 Program Peningkatan Kapasitas 923,660,000

Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Kab.Bogor Jumlah peserta diklat formal (yang dikirim) 400 orang 10,000,000 1 Pendidikan dan Pelatihan Kab.Bogor Jumlah peserta diklat formal (yang dikirim) 5 orang 10,000,000

Formal Formal

2 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Kab.Bogor Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 70 orang 154,000,000 2 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Kab.Bogor Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 70 orang 814,500,000

3 Pembinaan Mental dan Rohani Kab.Bogor Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 400 stel/potong 296,760,000 3 Pembinaan Mental dan Rohani Kab.Bogor Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 412 orang 99,160,000

Bagi Apartur 4 kali pengajian Bagi Apartur

Program Peningkatan 1,774,833,000 Program Peningkatan 1,733,197,000

Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kab.Bogor Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja 5 Dokumen 75,997,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kab.Bogor Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja 5 Dokumen 75,997,000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan keuangan

Kinerja SKPD Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 25,000,000 2 Penyusunan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 25,000,000

Keuangan Semesteran Semesteran SKPD Keuangan Semesteran Semesteran SKPD

3 Penyusunan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir 1 Dokumen 25,000,000 3 Penyusunan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir 1 Dokumen 25,000,000

Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Kab.Bogor Jumlah dan jenis dokumen perencanaan 5 Dokumen 347,042,000 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Kab.Bogor Jumlah dan jenis dokumen perencanaan 5 Dokumen 305,406,000

anggaran anggaran

Tahun Badan Pengelolaan Pajak dan Rertribusi Daerah Tahun Badan Pengelolaan Pajak dan Rertribusi Daerah

II - 32


(Rp.000) (Rp.000)1 2 3 5 6 8 10 11 12

No



4 7 9

5 Penatausahaan keuangan SKPD Kab.Bogor Jumlah dokumen administrasi keuangan 6 Dokumen 679,663,000 5 Penatausahaan keuangan SKPD Kab.Bogor Jumlah dokumen administrasi keuangan 6 Dokumen 679,663,000

program/kegiatan program/kegiatan

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 12 Dokumen 75,967,000 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 12 Dokumen 75,967,000

SKPD program dan kegiatan SKPD program dan kegiatan

7 Publikasi Kinerja SKPD Kab.Bogor Jumlah publikasi media yang 7 media 416,000,000 7 Publikasi Kinerja SKPD Kab.Bogor Jumlah publikasi media yang 6 media 416,000,000

terselenggara 4 kali terselenggara 4 kali

8 Penyusunan Renja SKPD Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan 2 Dokumen 65,164,000 8 Penyusunan Renja SKPD Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan 2 Dokumen 65,164,000

keuangan keuangan

9 Penyusunan Renstra SKPD Transisi Kab.Bogor Jumlah dokumen renstra SKPD 1 Dokumen 65,000,000 9 Penyusunan Renstra SKPD Transisi Kab.Bogor Jumlah dokumen renstra SKPD 1 Dokumen 65,000,000

tahun 2019-2020 Transisi tahun 2019-2020 tahun 2019-2020 Transisi tahun 2019-2020

Program Peningkatan dan 23,108,941,500 Program Peningkatan dan 25,349,061,000

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kab.Bogor Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan 204 wajib pajak 458,950,000 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kab.Bogor Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan 200 wp intensifikasi 458,950,000

Sumber-sumber Pendapatan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu pajak hotel, 200 wajib pajak Sumber-sumber Pendapatan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu pajak hotel, 200 wp ekstensifikasi

Daerah restoran, hiburan (karaoke) dan reklame Daerah restoran, hiburan (karaoke) dan reklame

2 Penyusunan Data dan Kab.Bogor Jumlah Dokumen (dok.data dasar realisasi, 4 dokumen 60,805,000 2 Penyusunan Data dan Kab.Bogor Jumlah Dokumen (dok.data dasar realisasi, 4 dokumen 60,805,000

Perhitungan Bagian Desa Dari dok.data dasar retribusi, dok.perhitungan Perhitungan Bagian Desa Dari dok.data dasar retribusi, dok.perhitunganHasil Penerimaan Pendapatan sementara, dok.perhitungan definitif) Hasil Penerimaan Pendapatan sementara, dok.perhitungan definitif)Daerah Daerah

3 Penagihan Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah Penerimaan piutang pajak daerah 588,938,419,776 394,980,000 3 Penagihan Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah Penerimaan piutang pajak daerah Rp625,556,410,000 394,980,000

yang dapat ditagih yang dapat ditagih

4 Pemeriksaan dan Pengendalian Kab.Bogor Jumlah wajib pajak yang diperiksa, dilakukan 96 wajib pajak 430,727,000 4 Pemeriksaan dan Pengendalian Kab.Bogor Jumlah wajib pajak yang diperiksa, dilakukan 54 wajib pajak 748,727,000

Pajak Daerah uji petik dan dipantau Pajak Daerah uji petik dan dipantau

5 Perhitungan dan Penetapan Kab.Bogor Jumlah Nota Perhitungan Pajak daerah 15.145 nota 134,155,000 5 Perhitungan dan Penetapan Kab.Bogor Jumlah Nota Perhitungan Pajak daerah 16.654 Nota 134,155,000

Pajak Daerah yang tersedia Pajak Daerah yang tersedia

6 Pengolahan Data Penerimaan Kab.Bogor Jumlah dokumen data realisasi penerimaan 19 dokumen 422,796,000 6 Pengolahan Data Penerimaan Kab.Bogor Jumlah dokumen data realisasi penerimaan 19 dokumen 422,796,000

Pendapatan Daerah pendapatan daerah: dok.laporan bulanan, Pendapatan Daerah pendapatan daerah: dok.laporan bulanan,

triwulanan, semester dan tahunan triwulanan, semester dan tahunan

7 Pelayanan dan Pengadministrasian Kab.Bogor Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani 6.267.679.244.412 142,390,000 7 Pelayanan dan Pengadministrasian Kab.Bogor Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani Rp6,267,679,244,412 142,390,000

Benda Berharga Benda Berharga

8 Pendistribusian dan Pengendalian Kab.Bogor Jumlah SPPT PBB yang terdistribusi Rp500,000,000,000 569,968,000 8 Pendistribusian dan Pengendalian Kab.Bogor Jumlah ketetapan PBB Kabupaten Bogor Rp382,000,000,000 700,218,000

SPPT PBB SPPT PBB

9 Sosialisasi Pendapatan Daerah Kab.Bogor Jumlah Media sosialisasi yang tersedia 3 jenis 1,071,444,000 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah Kab.Bogor Jumlah Media sosialisasi yang tersedia 3 jenis 993,944,000

10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Kab.Bogor Jumlah aparat yang mengikuti in house training 500 orang 484,328,000 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Kab.Bogor Jumlah aparat yang mengikuti in house training 200 orang bintek 484,328,000

Pemungut Pajak Daerahpemungutan Pajak Daerah

Pemungut Pajak Daerahpemungutan Pajak Daerah

300 orang In House Training

II - 32


(Rp.000) (Rp.000)1 2 3 5 6 8 10 11 12

No



4 7 9

11 Penyusunan Produk Hukum di Kab.Bogor Jumlah rancangan produk hukum 10 produk hukum 133,983,000 11 Penyusunan Produk Hukum di Kab.Bogor Jumlah rancangan produk hukum 10 produk hukum 133,983,000

Bidang Pajak Daerah Bidang Pajak Daerah

12 Penagihan PBB Kab.Bogor Jumlah penerimaan piutang dari PBB Rp35,000,000,000 4,153,984,000 12 Penagihan PBB Kab.Bogor Jumlah penerimaan piutang dari PBB Rp35,000,000,000 4,878,677,000

13 Pelayanan Validasi BPHTB Kab.Bogor Jumlah berkas BPHTB yang divalidasi 46.200 dokumen BPHTB 550,000,000 13 Pelayanan Validasi BPHTB Kab.Bogor Jumlah berkas BPHTB yang divalidasi 46.200 berkas BPHTB 550,000,000

14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Kab.Bogor Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi 46.200 dokumen BPHTB 500,000,000 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Kab.Bogor Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi 46.200 berkas BPHTB 500,000,000

BPHTB BPHTB

15 Evaluasi dan Pengendalian Kab.Bogor Jumlah laporan evaluasi dan pengendalian 5 laporan 330,000,000 15 Evaluasi dan Pengendalian Kab.Bogor Jumlah laporan evaluasi dan pengendalian 5 laporan 485,400,000

BPHTB BPHTB BPHTB BPHTB

16 Penagihan dan Pengadministrasian Kab.Bogor Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih Rp2,376,349,240,800 425,449,000 16 Penagihan dan Pengadministrasian Kab.Bogor Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih Rp2,376,349,240,800 363,049,000

Dana Transfer Dana Transfer

17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah 400 Wajib Pajak 308,586,000 17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah 400 Wajib Pajak 308,586,000

yang dapat dilayani yang dapat dilayani

18 Pendataan Wajib Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah Data Omset Wajib pajak daerah 31.576 SPTPD 733,916,000 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah Data Omset Wajib pajak daerah 31.576 SPTPD 700,931,000

yang tersedia yang tersedia

19 Penerbitan dan Pendistribusian Kab.Bogor Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 16.828 dokumen 400,000,000 19 Penerbitan dan Pendistribusian Kab.Bogor Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 17.949 Dokumen 400,000,000

Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang dapat diterbitkan dan didistribusikan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang dapat diterbitkan dan didistribusikan

20 Evaluasi Zona Nilai Tanah Kab.Bogor Dokumen analisa zona nilai tanah untuk 4 kecamatan 602,787,000 20 Evaluasi Zona Nilai Tanah Kab.Bogor Dokumen analisa zona nilai tanah untuk 4 kecamatan 557,518,000

penetapan NJOP tahun 2018 penetapan NJOP tahun 2017

21 Up Dating Data PBB Kab.Bogor Jumlah Data wajib pajak PBB yang dimutakhirkan 1.819.000 wajib pajak 1,032,954,000 21 Up Dating Data PBB Kab.Bogor Jumlah Data wajib pajak PBB yang dimutakhirkan 1.819.000 obyek pajak 1,508,223,000

40 Kecamatan 40 kecamatan

22 Pemeliharaan Basis Data Kab.Bogor Terlaksananya Pembentukan Basis Data PBB 4 kecamatan 1,802,981,000 22 Pemeliharaan Basis Data Kab.Bogor Terlaksananya Pembentukan Basis Data PBB 4 kecamatan 1,693,841,000

Obyek Pajak PBB (SISMIOP= Sistem Manajemen Informasi Objek Obyek Pajak PBB (SISMIOP= Sistem Manajemen Informasi Objek

Pajak PBB) Pajak PBB)

23 Pendataan & Pengolahan Data BPHTB Kab.Bogor Jumlah sistem pengolahan data dan informasi Rp2,376,349,240,800 325,000,000 23 Pendataan & Pengolahan Data BPHTB Kab.Bogor Jumlah dana transfer yang dapat ditagih Rp2,376,349,240,800 400,909,000

validasi BPHTB

24 Monitoring dan Pelaporan Pajak Kab.Bogor Jumlah titik pembayaran yang dipantau transaksi 168 tapping box 457,784,000 24 Monitoring dan Pelaporan Pajak Kab.Bogor Jumlah titik pembayaran yang dipantau transaksi 308 tapping box 457,784,000

Daerah usaha dan jumlah sistem monitoring transaksi 367 barcode Daerah usaha dan jumlah sistem monitoring transaksi 168 barcode

usaha secara On Line 49 Cash Register usaha secara On Line 32 cash register

25 Penanganan Keberatan dan Kab.Bogor Jumlah data wajib pajak yang tertangani 2.400 WP 512,556,000 25 Penanganan Keberatan dan Kab.Bogor Jumlah data wajib pajak yang tertangani 4000 WP 502,256,000

Pengurangan PBB keberatan dan pengurangan PBB Pengurangan PBB keberatan, pengurangan dan pembetulan PBB

26 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi Kab.Bogor Jumlah Objek Pajak PBB yang diverifikasi 40 kecamatan 635,077,000 26 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi Kab.Bogor Jumlah Objek Pajak PBB yang diverifikasi 40 kecamatan 583,857,000

dan Bangunan 50.000 WP dan Bangunan 50.000 WP

II - 32


(Rp.000) (Rp.000)1 2 3 5 6 8 10 11 12

No



4 7 9

27 Monitoring dan Evaluasi PBB Kab.Bogor Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi PBB 40 Kecamatan 3,424,834,000 27 Monitoring dan Evaluasi PBB Kab.Bogor Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi PBB 40 Kecamatan 3,691,084,000

28 Penyusunan Target Penerimaan Kab.Bogor Jumlah dokumen target penerimaan pendapatan Rp6,267,679,244,412 625,270,500 28 Penyusunan Target Penerimaan Kab.Bogor Jumlah dokumen target penerimaan pendapatan Rp6,267,679,244,412 857,669,000

Pendapatan Daerah daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/ Pendapatan Daerah daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/

acuan dalam penyusunan APBD perubahan acuan dalam penyusunan APBD perubahan

tahun 2016 dan APBD tahun 2017 serta materi tahun 2016 dan APBD tahun 2017 serta materi

evaluasi LKOJ Bupati dan LPJP APBD tahun 2015 evaluasi LKOJ Bupati dan LPJP APBD tahun 2015

29 Pemeliharaan dan Pengembangan Kab.Bogor Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 1 sistem Aplikasi 245,166,000 29 Pemeliharaan dan Pengembangan Kab.Bogor Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 1 sistem Aplikasi 453,920,000

Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah yang terintegrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah yang terintegrasi

30 Pelayanan mobil keliling PBB Kab.Bogor Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi Rp20,000,000,000 737,230,000 30 Pelayanan mobil keliling PBB Kab.Bogor Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi Rp20,000,000,000 725,790,000

40 Kecamatan 40 Kecamatan

31Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Bogor Rp2,376,349,240,800 89,535,000 31

Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Bogor 420 WP 132,135,000

32Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah

Kab.Bogor Rp2,376,349,240,800 65,630,000 32

Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air TanahKab.Bogor 10.188 NPA 114,230,000

33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Kab.Bogor Jumlah sosialisasi penerapan ISO, jml pelatihan ISO 9001-2008 ISO pajak 153,640,000 33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Kab.Bogor Jumlah sosialisasi penerapan ISO, jml pelatihan ISO 9001-2008 ISO pajak 153,640,000

Daerah jml internal audit, jml data printer data pendukung hiburan Daerah jml internal audit, jml data printer data pendukung hiburan

jml pengendalian pengawasan pelaksanaan ISO, jml jml pengendalian pengawasan pelaksanaan ISO, jml

laporan pendahuluan, jml laporan antara dan lap akhr laporan pendahuluan, jml laporan antara dan lap akhr

34 Penilaian Individual PBB Kab.Bogor Data objek dan subjek PBB yang 40 Kecamatan 692,036,000 34 Penilaian Individual PBB Kab.Bogor Data objek dan subjek PBB yang 40 Kecamatan 654,286,000

Individu PBB pada Objek Pajak dimutakhirkan Individu PBB pada Objek Pajak dimutakhirkanTOTAL 39,519,582,500 TOTAL 42,168,211,000

KEPALA,

DEDI A. BACHTIARNIP. 19620122 198503 1 004

Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih

Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih Jumlah Wajib Pajak yang dipantau

Jumlah Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah

II - 32

II - 32

II - 32

II - 32

II - 32

II - 32

II - 41

Kebutuhan Dana

(Rp.000)1 2 4 5 6 7

No Program/Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan

3

24 Pendataan dan Pengolahan Data Jumlah Sistem Pengolahan Data dan Informasi Rp2,376,349,240,800 325,000,000 APBD II

BPHTB Validasi BPHTB

25 Monitoring dan Pelaporan Pajak Jumlah titik pembayaran yang diterapkan secara 168 tapping box 457,784,000 APBD II

Daerah online sistem pelaporannya 367 barcode

49 cash register

26 Penanganan Keberatan dan Jumlah data yang dapat diselesaikan 2.400 WP 512,556,000 APBD II

Pengurangan PBB pengaduannya

27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi Jumlah kecamatan yang dverifikasi dan dinilai 40 kecamatan 635,077,000 APBD II

dan Bangunan secara lapangan dan individu obyek data PBB 50.000 WP

28 Monitoring dan Evaluasi PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir 40 Kecamatan 3,424,834,000 APBD II

sebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan

keliling ke wilayah

30Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah yang terintegrasi1 sistem aplikasi 245,166,000 APBD II

Aplikasi Pendapatan Daerah dikelola

32 Pelayanan mobil keliling PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir Rp20,000,000,000 737,230,000 APBD II

sebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan 40 Kecamatan

keliling ke wilayah

Pemantauan Produksi Mineral Bukan Jumlah wajib pajak yang dipantau Rp2,376,349,240,800 89,535,000 APBD II

Logam dan Batuan

Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air Jumlah Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah 10188 Rp2,376,349,240,800 65,630,000

Tanah NPA

34 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan ISO ISO 9001-2008 153,640,000 APBD II

Daerah Pajak Hiburan

35 Penilaian Individual PBB Data objek dan subjek PBB yang dimutakhirkan 40 Kecamatan 692,036,000 APBD II

Individu PBB pada Objek Pajak

TOTAL 39,519,582,500

Tahun 2017 Kabupaten Bogor

SKPD : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No Program/Kegiatan Lokasi Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 5 6Program pelayananadministrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab.Bogor Jumlah kebutuhan sarana komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik sumberdaya air dan listrik

- Jaringan Telepon 25 line- Jaringan listrik jar- PDAM 2 jar- Jaringan Internet line/leased

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kab.Bogor Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/dan Perizinan Kendaraan operasional yang diperbaharui

- kendaraan roda 4 47 unit- kendaraan roda 2 106 unit

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kab.Bogor - Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan 14 orangKantor kantor yang dibiayai

- Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 33 jenis alat kebersihan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.Bogor - Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia 7 ATK Dinas

20 ATK UPT5 Penyediaan Barang Cetakan Kab.Bogor Jumlah kebutuhan barang cetakan dan

dan Penggandaan penggandaan - Cetakan 25 jenis- Penggandaan 5 jenis

6 Penyediaan Komponen Instalasi Kab.Bogor Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan 17 jenisListrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor yang digunakanKantor

7Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab.Bogor

Jumlah surat kabar yang tersedia 12 bulan langganan

koran Peraturan Perundang - undangan

8Penyediaan Bahan Logistik Kab.Bogor 1594 liter bahan bakar

minyak

Kantor 2 jenis tabung pemadam kebakaran

9 Penyediaan Makanan & Kab.Bogor Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan 340 orang mamin rapatMinuman dan minuman 80 orang mamin tamu

10 Rapat-rapat Koordinasi & Kab.Bogor 2880 kali (rapat UPT)Konsultasi ke Dalam dan Luar ke Dalam dan ke Luar Daerah 24 kali (rapat dinas)Daerah

11 Penyediaan Jasa Tenaga Kab.Bogor Jumlah jasa tenaga pendukung administrasiPendukung Administrasi / perkantoranTeknis Perkantoran - Tenaga Kontrak 7 orang

- Pengelola Kearsipan 2 orang

12 Pelayanan Dokumentasi dan Kab.Bogor 200.000 dokumen

Arsip SKPD

13 Penyediaan Pelayanan Kab.Bogor Jumlah dokumen administrasi barang 6 jenis ATKAdministrasi Barang di Dispenda yang dikelola 2 jenis buku

14 Penyediaan Sewa Tempat Kab.Bogor Jumlah kebutuhan sewa gedung/KTR UPT 12 bulan 20 paket

gedung/kantor(UPT)

15 Penyediaan Pengelolaan Kab.Bogor Jumlah dokumentasi administrasi 2500 dokumen

Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang dikelola

16 Pengamanan Sarana dan Kab.Bogor Jumlah petugas keamanan kantor 2 tenaga keamanan di 20 UPT

Prasarana Perkantoran 12 tenaga keamanan di Bappenda 8 Instruktur Keamanan babinsa 2 polsek

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor Kab.Bogor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 gedung

1 Pengadaan Kendaraan Kab.Bogor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan 1 unitDinas/Operasional Pelayanan PBB PBB

2 Pengadaan Peralatan Kantor Kab.Bogor Jumlah peralatan kantor yang tersedia 5 jenis

3 Pengadaan Perlengkapan Kab.Bogor Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 3 jenis

Jenis dan jumlah dokumen yang diarsipkan dan ditata

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja

4

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia

Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi


1 2 3 5 6

Indikator Kinerja

4Kantor

Pengadaan Jaringan Listrik, Air Kab.Bogor 2 jaringan

dan Telekomunikasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor 2 jaringan

Instalasi Jaringan Sistem Komputerisasi

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah pemeliharaan gedung yang 1 gedungGedung Kantor terpelihara 3 lantai

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah kendaraan operasional yang terpeliharaKendaraan Dinas / Operasional - Roda 2 105unit

- Roda 4 37 unit

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 6 unit

Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kab.Bogor Jumlah peralatan gedung kantor yang 61 unitPeralatan Gedung Kantor terpelihara

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.Bogor Jumlah luas taman yang dipelihara 300 m2Taman Halaman Kantor

Program Peningkatan DisiplinAparatur

1 Pengadaan pakaian dinas Kab.Bogor Jumlah pakaian dinas beserta 393 stel/potongbeserta perlengkapannya perlengkapannya yang disediakan

2 Pengadaan Pakaian Kerja Kab.Bogor Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 393 stel/potong

Lapangan

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Kab.Bogor Jumlah peserta diklat formal (yang dikirim) 400 orangFormal

2 Pembinaan Mental dan Rohani Kab.Bogor Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 400 stel/potongBagi Apartur 4 kali pengajian

3 Pendidikan dan Pelatihan Kab.Bogor 70 orangNon Formal

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kab.Bogor Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja 5 DokumenKinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan keuangan 1 DokumenKeuangan Semesteran Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Kab.Bogor Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir 1 DokumenKeuangan Akhir Tahun Tahun

4 Penyusunan Perencanaan Kab.Bogor - Jumlah dokumen DPA SKPD Tahun 2015, 5 DokumenAnggaran dokumen RKA dan DPPA SKPD Tahun 2015,

dokumen Pra RKA SKPD Tahun 2016 dan RKA SKPD Tahun 2016

5 Penatausahaan keuangan Kab.Bogor Jumlah dokumen penatausahaan keuangan 6 DokumenSKPD

6 Penyusunan Renstra SKPD Kab.Bogor Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia 1 Dokumen

7 Monitoring, Evaluasi dan Kab.Bogor Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 12 DokumenPelaporan SKPD

8 Publikasi Kinerja SKPD Kab.Bogor Jumlah frekuensi kinerja SKPD yang 4 kali,7 mediadipublikasikan 1 website

9 Penyusunan Renja SKPD Kab.Bogor Jumlah dokumen renja SKPD yang tersedia 2 Dokumen

31 Integrasi Sistem Aplikasi Kab.Bogor Jumlah kecamatan yang diterapkan secara 1 sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah online sistem pelaporannya

Program Peningkatan danPengelolaan Keuangan Daerah

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kab.Bogor Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan 262 wajib pajak

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Daerah

2 Penyusunan Data dan Kab.Bogor Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 4 dokumen

Perhitungan Bagian Desa Dari bagian desa dari hasil penerimaan pendapatanHasil Penerimaan Pendapatan Daerah daerah

3 Penagihan Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah Dana Penerimaan Pajak Daerah yang 588,938,419,776

tersedia

Jumlah peserta yang mengikuti diklat non formal

Jumlah jaringan listrik, air dan telekomunikasikantor yang tersedia

Jumlah jaringan instalasi listrik dan teleponkantor yang dipelihara


1 2 3 5 6

Indikator Kinerja

44 Pemeriksaan dan Pengendalian Kab.Bogor Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan 90 WP

Pajak Daerah pengendalian pajak daerah

5 Perhitungan dan Penetapan Kab.Bogor Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 15.145 Nota

Pajak Daerah yang tersedia

6 Pengolahan Data Penerimaan Kab.Bogor Jumlah dokumen data realisasi penerimaan 19 dokumen

Pendapatan Daerah pendapatan daerah dan Jumlah sistem integrasi 1 sistem

Pelaporan pendapatan daerah

7 Pelayanan dan Kab.Bogor Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani 3 pajak daerah

Pengadministrasian Benda 16 retribusi daerah

Berharga

8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT Kab.Bogor Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan 1.803.578 SPPT PBB

PBB didistribusikan

9 Sosialisasi Pendapatan Daerah Kab.Bogor Jumlah Media sosialisasi Pendapatan Daerah 4 jenis media

10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Kab.Bogor Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bintek 100 org utk 1 kali

Pemungut Pajak Daerah pemungut Pajak Daerah 30 org utk 15 IHT

11 Penyusunan Produk Hukum di Kab.Bogor Jumlah Dokumen Produk Hukum Pengelolaan 10 produk hukum

Bidang Pajak Daerah Pajak Daerah

12 Penagihan PBB Kab.Bogor Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir Rp35,000,000,000

13 Pelayanan Validasi BPHTB Kab.Bogor Jumlah Permohonan Penelitian BPHTB dan 46.100 dokumen

berkas Validasi yang dilayani

14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Kab.Bogor Jumlah Penelitian SSPD BPHTB yang dilakukan 46.100 dokumen

BPHTB

15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB Kab.Bogor Jumlah berkas BPHTB yang dievaluasi dan 6 dokumen laporan

dikendalikan

16 Penagihan dan Pengadministrasian Kab.Bogor Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih 3,789,110,576,000

Dana Transfer

17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah Pendaftaran Wajib pajak yang dapat 400 WP

dilayani

18 Pendataan Wajib Pajak Daerah Kab.Bogor Jumlah Data Omset Wajib pajak yang dapat 31.576 SPTPD

dilayani

19 Penerbitan dan Pendistribusian Kab.Bogor Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 16.828 Dokumen

Dokumen Ketetapan Pajak yang dapat diterbitkan dan didistribusikanDaerah

20 Penyusunan Target Penerimaan Kab.Bogor Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah 5,874,295,804,534

Pendapatan yang tersusun

21 Evaluasi Zona Nilai Tanah Kab.Bogor Jumlah dokumen Zona Nilai Tanah di 7 kecamatan

Kabupaten Bogor yang dapat dianalisis

22 Up Dating Data PBB Kab.Bogor Jumlah kecamatan tempat Pendataan Objek 1.803.578 wajib pajak

Pajak 40 Kecamatan

23 Pemeliharaan Basis Data Obyek Kab.Bogor Jumlah Basis Data PBB (SISMIOP) PBB P2 27 desa

Pajak PBB

24 Pengolahan Data BPHTB dan Kab.Bogor Jumlah Database BPHTB yang dikelola 46.100 SPPD

Teknologi Informasi

25 Penerapan Sistem Pelaporan Kab.Bogor Jumlah titik pembayaran yang diterapkan secara 168 WP

Online Pajak Hotel dan online sistem pelaporannya 332 Tapping Box

Restoran 49 Cash Register

1 sistem

26 Penanganan Keberatan dan Kab.Bogor Jumlah data yang dapat diselesaikan 2400 WP

Pengurangan PBB pengaduannya

27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Kab.Bogor Jumlah kecamatan yang dverifikasi dan dinilai 40 kecamatan

Bangunan secara lapangan dan individu obyek data PBB 50.000 WP

28 Monitoring dan Evaluasi PBB Kab.Bogor Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir 40 Kecamatan

sebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan

keliling ke wilayah

30 Pengelolaan Teknologi Kab.Bogor Jumlah Sistem Informasi PBB yang dapat 2 jenis

Informasi PBB dikelola

31 Integrasi Sistem Aplikasi Kab.Bogor Jumlah kecamatan yang diterapkan secara 1 sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah online sistem pelaporannya

32 Pelayanan mobil keliling PBB Kab.Bogor Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir Rp20,000,000,000

sebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan 40 Kecamatan

keliling ke wilayah

33 Penerapan ISO Pelayanan Kab.Bogor Jumlah dokumen penerapan ISO Pelayanan ISO 9001-2008

Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Hiburan

34 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB Kab.Bogor Jumlah dokumen penilaian PBB pada Sektor 40 Kecamatan

pada Objek Pajak SPBU Kabupaten Bogor yang dapat dianalisis


1 2 3 5 6

Indikator Kinerja

4KEPALA,

DEDI A. BACHTIARNIP. 19620122 198503 1 004

No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan1 2 3 4

A NASIONAL :1 Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment RPJMN 2014-2018

2 Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam RPJMN 2014-2018

3 Pemberian insentif fiskal dan no fiskal untuk pengembangan industri diluar Pulau Jawa RPJMN 2014-2018

4 Sinergi SDM, IPTEK dengan industri RPJMN 2014-2018

5 Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan RPJMN 2014-2018

6 Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM RPJMN 2014-2018

7 Penguatan ketahanan pangan dan energi RPJMN 2014-20188 Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional RPJMN 2014-2018

B PROVINSI :1 Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan RKPD JABAR 20162 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan RKPD JABAR 20163 Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku RKPD JABAR 20164 Meningkatkan ekonomi non pertanian RKPD JABAR 20165 Meningkatkan ekonomi pertanian RKPD JABAR 20166 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan RKPD JABAR 20167 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan RKPD JABAR 20168 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan RKPD JABAR 20169 Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan RKPD JABAR 2016

10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan RKPD JABAR 2016berbasis IPTEK

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor

DEDI ADE BACHTIARNIP. 19620122 198503 1 004

KEPALA,

III - 23

URUSAN : WAJIBBIDANG URUSAN : OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPAGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

APBD II TOTAL ANGGARAN

14 16URUSAN WAJIB BIDANG URUSANOTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program pelayanan 9,419,629,000 9,419,629,000 administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 2,476,572,000 2,476,572,000

Sumber Daya Air dan Listrik sumberdaya air dan listrik

- Jaringan Telepon 1 line

- Jaringan listrik 1 jar

- PDAM 1 jar

- Jaringan Internet 2 line/leased

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas/operasional 52,450,000 52,450,000

dan Perizinan Kendaraan yang dibayar pajaknya

- kendaraan roda 4 47 unit

- kendaraan roda 2 106 unit

3 Penyediaan Jasa Kebersihan - Jumlah tenaga jasa pelayanan 14 orang 390,152,000 390,152,000

Kantor kebersihan kantor yang dibiayai

- Jumlah alat kebersihan kantor yang 33 Jenis

tersedia

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor 7 ATK Dinas 199,000,000 199,000,000

20 UPT

5 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan 188,880,000 188,880,000

dan Penggandaan penggandaan

- Cetakan 25 jenis

- Penggandaan 5 jenis

6 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan 17 jenis 46,384,000 46,384,000

Tabel 3.2Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

Listrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor yang digunakan

Kantor

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat kabar yang tersedia 12 bulan 153,000,000 153,000,000

Peraturan Perundang - langganan koran

undangan

8 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik kantor 1,594 liter 12,330,000 12,330,000

Kantor yang tersedia 2 jenis

tabung pemadam

9 Penyediaan Makanan dan Jumlah jamuan makanan 340 orang mamin rapat 715,200,000 715,200,000

Minuman dan minuman rapat dan tamu 80 orang mamin tamu

10 Rapat-rapat Koordinasi & Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam dan luar 2,880 kali (rapat UPT) 1,892,514,000 1,892,514,000

Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah yang dilaksanakan 24 kali (rapat dinas)

Daerah

11 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi 178,230,000 178,230,000

Pendukung Administrasi / perkantoran

Teknis Perkantoran - Tenaga Kontrak 7 orang

- Pengelola Kearsipan 2 orang

12 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah dokumentasi dan arsip SKPD 200,000 dokumen 597,548,000 597,548,000

Arsip SKPD

13 Penyediaan Pengelolaan Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian 2,500 dokumen 306,918,000 306,918,000

Administrasi Kepegawaian yang dikelola

14 Penyediaan Pelayanan Jumlah pelayanan administrasi barang yang 259,451,000 259,451,000

Administrasi Barang tersedia

- ATK 6 jenis

- Buku Laporan 2 jenis

15 Penyediaan Sewa Tempat Jumlah kebutuhan sewa gedung / Kantor UPT 20 UPT 913,000,000 913,000,000

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

16 Pengamanan Sarana dan Jumlah petugas piket pengamanan : 1,038,000,000 1,038,000,000

Prasarana Perkantoran - Kantor 20 UPT 2 orang

- Tenaga Keamanan di Dispenda 12 orang

- Instruktur Keamanan Babinsa dan Polsek 8 orang

Program Peningkatan Sarana dan 4,517,389,000 4,517,389,000

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 gedung - -

Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit - -

Dinas/Operasional

1 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan kantor meliputi : 5 jenis 756,790,000 756,790,000

2 Pengadaan Perlengkapan 3 jenis 772,650,000 772,650,000

Kantor

3Pengadaan Jaringan Listrik, Air, dan 2 jaringan 150,000,000 150,000,000

Telekomunikasi

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan 2 jaringan 20,000,000 20,000,000

Komputerisasi

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 gedung 738,532,000 738,532,000

Gedung Kantor 3 lantai

Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan Telpon Kantor yang dipelihara

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

Jumlah jaringan listrik, air dan telekomunikasi kantor yang tersedia

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 504,300,000 504,300,000

Kendaraan Dinas / Operasional - Roda 2 105 unit

- Roda 4 37 unit

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 6 unit 90,000,000 90,000,000

Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara

8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang 61 unit 792,637,000 792,637,000

Peralatan Gedung Kantor terpelihara

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara 300 m2 692,480,000 692,480,000

Taman Halaman Kantor

Program Peningkatan Disiplin 238,030,000 238,030,000

Aparatur1 Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan 393 orang 198,030,000 198,030,000

beserta perlengkapannya perlengkapannya

2 Pengadaan pakaian Kerja Jumlah pakaian Kerja Lapangan 393 orang 40,000,000 40,000,000

Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas 460,760,000 460,760,000

Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan 400 orang 10,000,000 10,000,000

Formal pelatihan formal

2 Pembinaan Mental dan Rohani 400 stell/potong 296,760,000 296,760,000 Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

Bagi Apartur 4 kali pengajian

3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal 70 orang 154,000,000 154,000,000

Program Peningkatan 1,774,833,000 1,774,833,000

pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian - Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja 5 Dokumen 75,997,000 75,997,000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan keuangan

Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

Keuangan Semesteran SKPD

3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

Keuangan Akhir Tahun Tahun

4 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dan jenis dokumen perencanaan 5 Dokumen 347,042,000 347,042,000

Anggaran anggaran

5 Penatausahaan keuangan SKPD Jumlah dokumen administrasi keuangan 6 Dokumen 679,663,000 679,663,000

program/kegiatan

6 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra SKPD 1 Dokumen 65,000,000 65,000,000

Transisi Tahun 2019-2020 Transisi Tahun 2019-2020

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen hasil monitoring dan 12 Dokumen 75,967,000 75,967,000

SKPD evaluasi program dan kegiatan

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

8 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi media yang terselenggara 4 kali 416,000,000 416,000,000

7 media

9 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 2 Dokumen 65,164,000 65,164,000

Program Peningkatan dan 23,108,941,500 23,108,941,500

Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan 204 Wajib Pajak 458,950,000 458,950,000

Sumber-sumber Pendapatan Daerah intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu pajak

hotel, restoran, hiburan (karoke) dan reklame

2 Penyusunan Data dan Perhitungan Jumlah Dokumen Data Dasar Perhitungan 4 Dokumen 60,805,000 60,805,000

Bagian Desa Dari Hasil Bagian Desa untuk 10 jenis pajak daerah

Penerimaan Pendapatan Daerah dan 2 retribusi daerah serta laporan hasil

perhitungan bagian hasil desa untuk 417

desa dari 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi

daerah

3 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang Rp. 588.938.419.776 394,980,000 394,980,000

dapat ditagih

4 Pemeriksaan dan Pengendalian Jumlah wajib pajak yang diperiksa 96 wajib pajak 430,727,000 430,727,000

Pajak Daerah

5 Perhitungan dan Penetapan Jumlah nota perhitungan pajak daerah 15,145 nota 134,155,000 134,155,000

Pajak Daerah yang tersedia

6 Pengolahan Data Penerimaan Jumlah dokumen data realisasi penerimaan 19 Dokumen 422,796,000 422,796,000

Pendapatan Daerah pendapatan daerah : dokumen laporan bulanan

triwulanan, semester dan tahunan

7 Pelayanan dan Pengadministrasian Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani 6.267.679.244.412 rupiah 142,390,000 142,390,000

dan keuangan

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

Benda Berharga untuk pajak daerah meliputi pajak hotel

pajak restoran, pajak hiburan,

dan retribusi daerah

8 Pendistribusian dan Pengendalian Jumlah Ketetapan PBB Kabupaten Bogor 500.000.000.000 rupiah 569,968,000 569,968,000

SPPT PBB

9 Sosialisasi Pendapatan Daerah Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 3 jenis 1,071,444,000 1,071,444,000

10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bintek 100 orang 484,328,000 484,328,000

Pemungut Pajak Daerah pemungut Pajak Daerah 2 tahap

25 orang

7 kali

11 Penyusunan Produk Hukum di Jumlah rancangan produk hukum 10 produk hukum 133,983,000 133,983,000

Bidang Pajak Daerah

12 Penagihan PBB Jumlah penerimaan piutang dari PBB 4,153,984,000 4,153,984,000

13 Pelayanan Validasi BPHTB Jumlah berkas BPHTB yang divalidasi 46,200 dokumen BPHTB 550,000,000 550,000,000

14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi 46,200 dokumen BPHTB 500,000,000 500,000,000

BPHTB

15 Evaluasi dan Pengendalian Jumlah laporan evaluasi dan pengendalian 5 laporan 330,000,000 330,000,000

BPHTB BPHTB

16 Penagihan dan Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih 425,449,000 425,449,000

Pengadministrasian Dana

Transfer

2.376.349.240.800

Rp35,000,000,000

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Jumlah Pendaftaran Wajib pajak daerah yang 400 wajib pajak 308,586,000 308,586,000

dapat dilayani

18 Pendataan Wajib Pajak Daerah Jumlah Data Omset Wajib pajak daerah yang 31,576 SPTPD 733,916,000 733,916,000

tersedia

19 Penerbitan dan Pendistribusian Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 16,828 dokumen 400,000,000 400,000,000

Dokumen Ketetapan Pajak yang dapat diterbitkan dan didistribusikan

Daerah

20 Penyusunan Target Penerimaan Jumlah Dokumen target penerimaan 625,270,500 625,270,500

Pendapatan daerah pendapatan daerah yang dapat digunakan

sebagai pedoman/acuan

21 Evaluasi Zona Nilai Tanah Jumlah dokumen Zona Nilai Tanah 4 kecamatan 602,787,000 602,787,000

untuk penetapan NJOP Tahun 2018

22 Updating Data PBB Jumlah Data Objek Pajak PBB 1,819,000 objek pajak 1,032,954,000 1,032,954,000

40 kecamatan

23 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak Terlaksananya pembentukan basis data PBB 4 kecamatan 1,802,981,000 1,802,981,000

PBB (SISMIOP =Sistem Manajemen Informasi

Objek Pajak PBB)

24 Pendataan dan Pengolahan Data Jumlah dana transfer yang dapat ditagih 2.376.349.240.800 rupiah 325,000,000 325,000,000

BPHTB

25 Monitoring dan Pelaporan Pajak Jumlah titik pembayaran yang dipantau 168 tapping box 457,784,000 457,784,000

Daerah transaksi usaha dan jumlah sistem 367 barcode

monitoring transaksi usaha secara online 49 cash register

6.267.679.244.412

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

26 Penanganan Keberatan dan Jumlah data wajib pajak yang tertangani 2,400 wajib pajak 512,556,000 512,556,000

Pengurangan PBB keberatan dan pengurangan PBB

27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi 50,000 wajib pajak 635,077,000 635,077,000

dan Bangunan 40 kecamatan

28 Monitoring dan Evaluasi PBB Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 3,424,834,000 3,424,834,000

PBB

29 Pemeliharaan dan Pengembangan Jumlah Sistem Informasi PBB yang dapat 1 sistem 245,166,000 245,166,000

Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah dikelola

30 Pelayanan mobil keliling PBB Jumlah dana penerimaan PBB 737,230,000 737,230,000

yang terealisasi

31 Pemantauan Produksi Mineral Bukan Jumlah dana transfer yang dapat ditagih 2.376.349.240.800 rupiah 89,535,000 89,535,000

Logam dan Batuan

32 Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air Jumlah dana transfer yang dapat ditagih 2.376.349.240.800 rupiah 65,630,000 65,630,000

Tanah

33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah 9001-2008 ISO pajak hiburan 153,640,000 153,640,000

34 Penilaian Individual PBB Jumlah data objek pajak dan subjek pajak 40 kecamatan 692,036,000 692,036,000

yang dimutakhirkan

Rp20,000,000,000

Rp243,000,000,000

Jumlah Laporan Pendahuluan,Jumlah Laporan

Antara, dan Jumlah Laporan Akhir

Jumlah Sosialisasi Penerapan ISO, Jumlah

Pelatihan ISO, Jumlah Pelatihan Internal Audit,

Jumlah Data Primer Pendukung, Jumlah Dokumen

Analisasis Data, Jumlah

Pengendalian/Pengawasan Pelaksanaan ISO,

III - 23


14 16



Keluaran Kegiatan

1 2 8 9

Tolok Ukur Target

39,519,582,500 39,519,582,500

KEPALA,

DEDI ADE BACHTIARNIP. 19620122 198503 1 004

JUMLAH TOTAL

Documents

RENCANA KERJA 2017 BADAN PENGELOLAAN ......Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan