BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH … · 2019-06-29 · Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. LKPJ BPKAD 2018 3 B. Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan

LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN

PERANGKAT DAERAH (LKPJ) PD

TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Letjen Suprapto No. 68 Bondowoso

Telpon. (0332) 421819

LKPJ BPKAD 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara prinsip LKPJ

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang

telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat yang

direpresentasikan oleh DPRD, sesuai dengan dokumen perencanaan

kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kegiatan Pembangunan

Daerah (RKPD).

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat,

LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai:

a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan

dan belanja daerah;

c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;

d. penyelenggaraan tugas pembantuan;

e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Bondowoso Tahun 2018 meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.

LKPJ BPKAD 2018 2

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan.

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014

tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018.


tanggal 15 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.


Tanggal 3 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.

17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 Tanggal 18

Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2018 Tanggal 4

Oktober 2018 tentang Penjabaran atas Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

LKPJ BPKAD 2018 3

B. Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Bondowoso

Perubahan kewenangan daerah secara fungsi maupun struktur

pemerintahan, mengakibatkan pemerintah daerah harus melakukan

penyesuaian-penyesuaian dalam menyelenggarakan pemerintahan

sebagai konsekuensi terhadap perubahan kewenangan. Disatu sisi

dengan adanya pemberian otonomi mengakibatkan daerah memiliki

kemandirian untuk menentukan sendiri urusan pemerintahan yang

sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan lebih optimal dalam

membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran serta

kesejahteraan, akan tetapi disisi lain dengan adanya otonomi daerah

berdampak secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan

pendanaan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu

diatur pemenuhan kebutuhan dana pemerintah melalui dana

perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga

pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten

Bondowoso nomor: 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai

berikut:

LKPJ BPKAD 2018 4

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Penjabaran tugas dan fungsi

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bondowoso mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten di Bidang Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang pengelolaan keuangan daerah

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan

keuangan daerah

Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan perubahan

APBD

Sekretaris

Sub Bagian

Perencanaan &

Evaluasi

Sub Bagian Umum

& Kepegawaian Sub Bagian

Keuangan &

Aset

Bidang

Anggaran Bidang

Perbendaharaan

Sub Bidang Anggaran

Pendapatan

Sub Bidang

Anggaran

Belanja dan

Pembiayaan

Sub. Bidang

Pengendalian

Anggaran

Sub. Bidang

Pengelolaan dan

Penyediaan Dana

Sub. Bidang Belanja

Langsung

Sub. Bidang

Belanja Tidak

Langsung

Bidang Manajemen

Aset

Sub. Bidang Penatausahaan dan

Pelaporan Aset

Sub. Bidang

Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan

Aset

Sub. Bidang

Inventarisasi dan

Pengamanan Aset

Kepala Badan

Bidang Akuntansi

dan Pelaporan

Sub. Bidang

Akuntansi

Sub. Bidang

Informasi

Keuangan

Sub. Bidang Bina

Akuntansi

LKPJ BPKAD 2018 5

Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah

Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah

Perumusan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah

Perumusan penyajian informasi keuangan daerah

Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah

Perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah

Perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah

Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

tugas dan fungsinya

b. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan,

hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran

Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik negara/barang milik daerah:

Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian

Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,

verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dan pengelolaan sarana

Pelaksanaaan koordinasi penyusunan laporan keuangan, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Pelaksanaan koordinasi program kgiatan dengan Bidang lainnya

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

LKPJ BPKAD 2018 6

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian

Perencanaan dan Evaluasi

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

rencana, program di bidang keuangan

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

anggaran di bidang keuangan

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis

pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang keuangan

Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan

revisi anggaran

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang keuangan

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban di bidang

keuangan

Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian

kegiatan Sub Bagian Perencanan dan evaluasi

Melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub

Bidang lainnya

Melaporkan hasil pelaksanan tugas, dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset , mempunyai tugas:


Keuangan dan Aset

Melaksanakan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan

Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan

penerimaan daerah bukan pajak, pengujian dan penerbitan

SPM

Melaksnakan urusan gaji pegawai

Melaksanakan administrasi keuangan

Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan

pengelolaan dokumen keuangan

Melaksanakan penyusunan laporan keuangan

LKPJ BPKAD 2018 7

Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut

laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan ganti rugi

Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit

(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan

inventarisasi barang

Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan,

penyaluran penghapusan dan pemindahtanganan barang milik

Negara/barang milik Daerah

Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi

penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor


kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset


Bidang lainnya

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, dan



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:


Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan

pengembangan pegawai

Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,

kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai

Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin

pegawai dan evaluasi kinerja pegawai

Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan

Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan

Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan

protokol

Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan

peraturan perundang-undangan

LKPJ BPKAD 2018 8


kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Bidang lainnya




c. Kepala Bidang Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD dan pengendalian

pelaksanaan APBD serta penyiapan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) perangkat daerah untuk disahkan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai

fungsi:

Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD

Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-

Perangkat Daerah)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA-Perangkat Daerah) untuk disahkan PPKD

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman

pengelolaan keuangan daerah

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan

daerah

Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang

anggaran

Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya


Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, mempunyai tugas:

Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan

perubahan pendapatan daerah seluruh Organisasi Perangkat

Daerah

LKPJ BPKAD 2018 9

Melakukan konsolidasi data anggaran pendapatan seluruh

Organisasi Perangkat Daerah

Melakukan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang

lainnya


Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja dan Pembiayaan,

mempunyai tugas:

Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rancangan

anggaran belanja dan perubahan anggaran dan pembiayaan

daerah

Melakukan konsolidasi data anggaran belanja dan pembiayaan


lainnya




Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan

pedoman pelaksanaan APBD dan perubahan APBD seluruh


Melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja

dan Pembiayaan Daerah seluruh Organisasi Perangkat

Daerah

Melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan

keuangan daerah


lainnya




d. Kepala bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan meliputi

menyiapkan anggaran kas, SPD dan menerbitkan SP2D derta

melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna naggaran atas beban rekening kas umum daerah.

LKPJ BPKAD 2018 10

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perbendaharaan

mempunyai tugas:

Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD

Penyiapan bahan penempatan uang daerah dan menatausahakan

investasi

Penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah

Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama pemerintah kabupaten

Penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah

kabupaten

Penyiapan bahan laporan dana transfer

Penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah





Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penyediaan Dana,

mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan anggaran kas daerah penyiapan SPD

Melakukan administrasi teknis pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran kas daerah

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah

Melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama

Pemerintah Kabupaten

Melakukan penyiapan bahan laporan dan rekonsiliasi atas

Rekening Kas Umum Daerah

Melakukan penyiapan bahan laporan dana transfer


lainnya




LKPJ BPKAD 2018 11

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan SP2D belanja langsung

Melakukan penyiapan laporan pajak

Melakukan pembinaan penatausahaan perbendaharaan

Organisasi Peragkat Daerah


lainnya




Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan SP2D belanja tidak langsung termasuk

PPKD dan non anggaran

Meneliti pengajuan perubahan gaji, melaksanakan entri data

dan pengelolaan daftar gaji

Melakukan penyiapan Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran (SKPP)

Melakukan penyiapan data dan melaksanakan rekonsiliasi

realisasi gaji dan tunjangan, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan

Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG), Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)

Melakukan penyiapan Iuran Wajib Pemerintah Kabupaten 3%

dari gaji pokok + tunjangan keluarga dan iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja 0,24% dan Jaminan Kematian 0.30% dari

Gaji Pokok Pegawai


lainnya




LKPJ BPKAD 2018 12

e. Kepala Bidang Akuntasi dan Pelaporan, mempunyai tugas

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi konsolidasi laporan

Realisasi Semester I dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya

Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi

Laporan Keuangan Daerah

Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyusunan rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Pengarah proses dan evaluasi pembinaan akuntansi seluruh


Pengarah proses dan evaluasi rekonsiliasi laporan keuangan

seluruh Organisasi Perangkat Daerah

Pengarah perumusan petunjuk teknis Sistem Informasi

Pengelolaaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan

pemeliharaan dan updating Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyampaian

Informasi Keuangan Daerah kepada Instansi vertical/horizontal





Kepala Sub Bidang Akuntansi, mempunyai tugas:

Mengoreksi konsolidasi laporan keuangan seluruh Organisasi

Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan

Keuangan Daerah

Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntasi

Pemerintah Kabupaten

LKPJ BPKAD 2018 13

Melaksanakan Penyusunan Rancangan Bupati tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


lainnya




Kepala Sub Bidang Informasi Keuangan, mempunyai tugas:

Mengolah database keuangan dan menyajikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan

Mengolah Teknologi Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Mengolah database keuangan untuk disampaikan melalui

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi

keuangan sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan


lainnya




Kepala Sub Bidang Bina Akuntansi, mempunyai tugas:

Menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyusunan

Laporan Keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah

sesuai dengan perkembangan peraturan

Mengarahkan sosialisasi Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis

Penyusunan Laporan Keuangan seluruh Organisasi Perangkat

Daerah

Menyusun Laporan Keuangan seluruh Organisasi Perangkat

Daerah

Mengarahkan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan

Laporan Keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah

Mengarahkan proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Seluruh



lainnya

LKPJ BPKAD 2018 14




f. Kepala Bidang Manajemen Aset mempunyai tugas mengumpulkan,

mengelola, menganalisa dan mensistemasikan penatausahaan serta

pemindahtanganan aset.

Kepala Bidang Manjemen Aset mempunyai fungsi:

Pelaksanaan pembinaan evaluasi dan koordinasi tentang

pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan

Pelaksanaan pengumpulan analisis serta mensistemasikan

pelaporan aset dan persediaan Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan pengumpulan data analisis dan proses pemanfaatan

dan pemindahtanganan aset

Pelaksanaan inventarisasi dan proses penetapan status aset





Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset, mempunyai

tugas:

Melakukan pembinaan evaluasi dan koordinasi tentang

penatausahaan aset tetap dan persediaan Organisasi Perangkat

Daerah

Melakukan pengumpulan analisa data dan bahan untuk menyusun

data serta mensistemasikan pelaporan Aset Tetap dan

Persediaan Organisasi Perangkat Daerah


lainnya




Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset,

mempunyai tugas:

Melakukan pembinaan evaluasi dan koordinasi tentang

pengelolaan aset

Melaksanakan pengumpulan data dan analisa serta melakukan

proses penghapusan aset

LKPJ BPKAD 2018 15

Melaksanakan pengumpulan data, analisa serta melakukan

proses pemindahtanganan aset

Melaksanakan pengumpulan data dan analisa serta melakukan

proses pemanfaatan aset

Menyimpan dokumen-dokumen pemanfaatan dan

pemindahtanganan aset


lainnya




Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset, mempunyai

tugas:

Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan koordinasi inventarisasi

dan validasi aset

Melaksanakan pengumpulan data, evaluasi dan proses penetapan

status aset

Melaksanakan pengumpulan, analisa data dan mensistemasikan

laporan data inventarisasi dan validasi aset

Menyimpan dokumen kepemilikan aset berupa sertifikat tanah,

Bukti Pemilikan Kendaraaan Bermotor dan dokumen aset penting

lainnya

Melaksanakan proses pengamanan aset baik secara administratif

maupun pengamanan fisik


lainnya




LKPJ BPKAD 2018 16

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, bagaimana Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

harus berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif

serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan,

dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-

nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso sesuai dengan visi pembangunan yang

diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

(2014 – 2018) adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman,

Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan” .

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah maka Misi yang

di emban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Misi Kepala Daerah adalah

Misi ke 4 (empat) yaitu :

“Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif,

partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang

reformatif”.

B. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu

disusun strategi dan kebijakan yang menjadi landasan implementasi

LKPJ BPKAD 2018 17

kegiatan pembangunan. Strategi dan kebijakan jangka menengah

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan jangka menengah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso:

a. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen pengelolaan

keuangan daerah

b. Meningkatkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundang-

undangan

2. Kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas dokumen

penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

b. Melakukan pencatatan, pengawasan dan pengamanan atas aset

daerah

Pola hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

pembangunan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bondowoso diuraikan dalam tabel berikut

LKPJ BPKAD 2018 18

Tabel 1:

Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

Visi : Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan

Misi I : Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

2. Meningkatnya Pengelolaan aset di perangkat daerah

1. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen pengelolaan keuangan daerah

2. Meningkatkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundang- undangan

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas dokumen penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

2. Melakukan pencatatan, pengawasan dan pengamanan atas aset daerah

LKPJ BPKAD 2018 19

C. Prioritas SKPD :

NIHIL

LKPJ BPKAD 2018 20

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Bondowoso mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bondowoso di awali

dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya diusulkan menjadi

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dari

Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk dibahas bersama-sama untuk menjadi Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten

Bondowoso, secara umum terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Aspek Pengelolaan Belanja Daerah; dan

3. Aspek Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

LKPJ BPKAD 2018 21

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah

Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Daerah Otonom yang

selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan

efektif maka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dibiayai dari APBD sedangkan penyelenggaraan

kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah

dibiayai dari APBN.

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagai lembaga teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah secara terus menerus dan berkesinambungan berupaya

menggali potensi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi

bersama lembaga teknis daerah lainnya dilingkup Pemerintah

Kabupaten Bondowoso untuk mewujudkan kemandirian keuangan

daerah.

B. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Seiring dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat

melaksanakan otonomi daerah, maka tidak ada upaya lain kecuali

mengoptimalkan peran PAD di dalamnya. Demikian juga Pemerintah

Kabupaten Bondowoso untuk mewujudkan kemandirian dalam

mengelola keuangan daerah bukan sesuatu yang mustahil jika

pemerintah bersama lembaga-lembaga lainnya atau masyarakat

keseluruhan dapat bekerjasama didalam menggali sumber-sumber

pendapatan daerah yang potensial untuk memperoleh hasil yang

optimal.

LKPJ BPKAD 2018 22

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi

antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sewa Rumah Dinas

(Intensifikasi) lewat kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

b. Mengoptimalkan sewa Aset Daerah Kepada pihak ketiga

(Extensifikasi).

C. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa komponen yaitu; ,

a. Hasil Retribusi Daerah,

b. dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah

dalam menggali pendanaan dalam otonomi Daerah sebagai

perwujudan asas Desentralisasi.

a. Hasil Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2009, adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Obyek retribusi

sendiri adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah, namun tidak semua jasa yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut

retribusinya, hanya jenis – jenis jasa tertentu yang menurut

pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai

obyek retribusi.

Dalam Hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berperan dalam Peningkatan pendapatan melalui Retribusi

Jasa Usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip komersial yang meliputi :

LKPJ BPKAD 2018 23

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan

kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara

optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum

disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso adalah Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan

Bangunan, yang meliputi Tanah Daerah, Sewa Rumah Dinas

dan Sewa Gedung.

Tabel 2 : Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

No Jenis Retribusi

Daerah Target

(Rupiah) Realisasi (Rupiah)

Prosentase

1 Retribusi Jasa

Usaha 275.000.000 383.944.950 140,70

Data : realisasi per 31 Desember 2018

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud “Lain-lain PAD

yang Sah” antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan

retribusi daerah, sebagaimana pengelolaan keuangan daerah

di Kabupaten Bondowoso misalnya Penerimaan Jasa Giro,

Hasil Penjualan Aset Daerah, Penerimaan dari pihak ketiga

yang bukan perusahaan daerah, dan Lain-lain Pendapatan

yang berasal dari Bagian/Dinas Penghasil.

Dalam Hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso berperan dalam Peningkatan

pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

LKPJ BPKAD 2018 24

a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan

b. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

c. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Tabel 3: Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018

No Lain2 PAD yang sah Target


Prosentase

1 Hasil Penjualan Aset Daerah yg tdk dipisahkan

0 753.293.690 609,82

2 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

3.000.000 3.000.000 100

Data : Realisasi per 31 Desember 2018

D. Permasalahan Dan Solusi

Gambaran umum pendapatan daerah Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah di bidang Manajemen Aset tahun 2018 dapat

ditunjukkan melalui tabel-tabel sebagaimana tersebut diatas. Dengan

demikian maka diketahui bahwa kecenderungan/trend perkembangan

antara target dan realisasi pada masing-masing sumber pendapatan

asli daerah bervariasi tingkat capaiannya, hal ini sudah melampaui

target yang telah ditetapkan pada awal anggaran, akan tetapi masih

ada permasalahan yang perlu dip[erhatikan adalah banyaknya rumah

dinas yang tidak ditempati karena rusak atau tidak layak huni.

Dari permasalahan tersebut di atas maka perlu dicari alternatif

pemecahanmasalah berupa solusi yang tepat, komprehensif, dan

terpadu. Dalam hal ini perlu adanya rehabilitasi/perbaikan unit rumah

dinas yang rusak atau tidak layak huni adar dapat lebih meningkatkan

jumlah pendapatan asli daerah khususnya di hasil restribusi daerah.

LKPJ BPKAD 2018 25

E. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan

Belanja daerah tetap mengacu kepada Kebijakan Umum Keuangan

Daerah yang terintegrasi, efektif, dan efisien sebagaimana

ringkasan laporan sebagai berikut:

1.1. Belanja tidak langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1.2.Belanja langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang & Jasa;

c. Belanja Modal.

2. Target Dan Realisasi Belanja

Adapun target dan realisasi belanja selama kurun waktu satu tahun

dimaksud dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4: Target dan Realisasi Belanja tidak langsung Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018

No Belanja tidak

langsung Target


Prosentase

1 Belanja Pegawai 6.187.499.000 5.880.108.025 95,03

Data : Realisasi per 31 Desember 2018

Tabel 5: Target dan Realisasi Belanja langsung Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah tahun 2018

No Belanja

Langsung Target


Prosentase

1 Belanja Pegawai 2.173.904.100 2.079.582.000 95,66

2 Belanja barang dan jasa

4.816.012.400 4.310.738.798 89,50

3 Belanja modal 979.991.000 926.161.480 94,50

Data : Realisasi per 31 desember 2018

LKPJ BPKAD 2018 26

3. Permasalahan Dan Solusi

Dalam perjalanannya kebijakan umum keuangan daerah yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat beberapa kendala yang

dihadapi setiap tahunnya dengan Permasalahan-permasalahan

sebagai berikut:

1. Tertib administrasi dan disiplin anggaran belum dilaksanakan

secara optimal;

2. Masih terbatasnya kompetensi petugas pelaksana bidang

keuangan.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan

serangkaian program dan kegiatan secara terus menerus dan

berkesinambungan agar hambatan/kendala selama

pelaksanaannya dapat teratasi dengan baik dan lancar,

solusinya antara lain adalah :

1. Penataan dan pengembangan aplikasi sistem administrasi

keuangan yang mudah, dan sederhana melalui sistem

pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan

terkomputerisasi sehingga kecepatan dan ketepatan dalam

pembuatan pelaporan keuangan tepat waktu;

2. Upaya peningkatan keterampilan pejabat atau staf yang

menangani bidang keuangan ditempuh melalui Pendidikan

dan Pelatihan bidang keuangan dan perbendaharaan

daerah;

LKPJ BPKAD 2018 27

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DARAH

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun;

2. Menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan

yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud,

maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso menetapkan tujuan organisasi sebagai

berikut:

”Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah”

Sasaran Organisasi

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam

bentuk terakhir yang akan dicapai dalam waktu tahunan,

semesteran atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program

dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan

dicapai.

LKPJ BPKAD 2018 28

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan

bagian dari proses perencanaan strategik dengan fokus utama

berupa tindakan dan lokasi sumber daya organisasi dalam

rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan

dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud serta

mengacu pada arah tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran

yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dalam

mengemban misi Bupati adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah;

2. Meningkatnya Pengelolaan Aset di Perangkat Daerah;

LKPJ BPKAD 2018 29

TABEL 6:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Pengelolaan Aset di Perangkat Daerah

Persentase OPD yang menyusun laporan asset sesuai peraturan

100% 100% 100% 100% 100%

LKPJ BPKAD 2018 30

2. Realisasi Pelaksanaan Tujuan dan Sasaran

a. Realisasi Tujuan

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten

Bondowoso yaitu meningkatnya akuntabilitas keuangan

pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018. Adapun indikator

tujuannya adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah,

dalam hal ini masih menunggu hasil audit BPK terhadap laporan

keuangan daerah tahun 2018

b. Realisasi Sasaran

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

kabupaten Bondowoso yaitu:

Meningkatnya Pengelolaan dan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

Adapun indikator sasarannya adalah persentase OPD yang

menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual

dalam menyusun LKD. Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah

Kabupaten Bondowoso telah menerapkan SAP berbasis akrual

dalam menyusun LKD. Dengan demikian semua OPD wajib

membuat Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan

SAP berbasis akrual.

Meningkatnya Pengelolaan Aset di Perangkat Daerah

Adapun indikator sasarannya adalah persentase OPD yang

menyusun laporan aset sesuai peraturan. Dalam penyusunan

laporan aset tahun 2018 semua OPD harus sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam perjalanan di tahun anggaran 2018 untuk mencapai tujuan dan

sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat

permasalahan yaitu masih terbatasnya kompetensi petugas penyusun

laporan keuangan dan laporan aset pada OPD, sehingga perlu adanya

bimbingan teknis dan rekonsiliasi secara rutin dalam penyusunan

laporan keuangan dan laporan aset OPD.

LKPJ BPKAD 2018 31

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan

Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka ruang lingkup Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikelompokkan dalam

urusan wajib.

Adapun dalam pelaksanaannya secara umum kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah sesuai target kinerja

yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam arah Kebijakan Umum

Anggaran (KUA 2018), baik dilihat dari sisi pengelolaan keuangan

bidang pendapatan maupun belanjanya. Program dan kegiatan

sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut :

1.1. Program pelayanan administrasi dan sarana prasarana

perkantoran, melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan administrasi perkantoran ;

b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

aparatur;

c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;

1.2. Program Perencanaan dan Pelaporan, melalui kegiatan sebagai

berikut :

a. Kegiatan penyusunan dan pelaporan perencanaan

pembangunan perangkat daerah;

b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset;

1.3. Program sistem informasi akuntansi keuangan daerah, melalui

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan

peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

b. Penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual;

c. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah;

d. Pembinaan penerapan sistem dan kebijakan akuntansi

keuangan daerah;

LKPJ BPKAD 2018 32

1.4. Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah, melalui

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD;

b. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran

perubahan APBD;

c. Bimbingan teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD;

d. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah;

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD;

1.5. Program Manajemen Aset Daerah, melalui kegiatan sebagai

berikut :

a. Peningkatan manajemen aset / barang daerah;

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber pendapatan

daerah;

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

d. Legalisasi kepemilikan aset daerah;

e. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan;

f. Inventarisasi barang milik daerah;

1.6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan

sebagai berikut :

a. Pengolahan Administrasi dan pelaporan dana;

b. Pengolahan gaji dan penatausahaan belanja tidak

langsung;

c. Pengolahan administrasi dan penatausahaan belanja

langsung;

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana

Perkantoran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.648.991.000,-

dan terealisasi Rp. 2.386.924.422,- dengan rincian kegiatan

sebagai berikut :

LKPJ BPKAD 2018 33

Tabel 7: Rincian dan Capaian Keluaran Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

No Kegiatan Anggaran Realisasi Keluaran (Output)

Capaian OPD

1 Penyediaan administrasi perkantoran

1.227.423.000 1.054.244.270 Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

3 jenis BPKAD

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis BPKAD

Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor

3 orang BPKAD

Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

11 jenis BPKAD

Jumlah alat tulis kantor

34 Jenis BPKAD

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

9 Jenis BPKAD

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3 Jenis BPKAD

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

19 Jenis BPKAD

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 jenis

Jumlah makanan dan minuman

237 kotak

Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

12 orang

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

236 kali

LKPJ BPKAD 2018 34

Jumlah penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat

1 kali

2 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1.201.568.000 1.133.206.152 Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

35 unit

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

42 unit BPKAD

Jumlah pengadaan mebeleur

8 jenis BPKAD

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

2 paket BPKAD

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1 paket

Jumlah rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

3 paket

3 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

220.000.000 199.474.000 Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

78 orang BPKAD

Sumber : realisasi per 31 Desember 2018

Adapun hasil atau outcome dari Program Pelayanan Administrasi

dan Sarana Prasarana Perkantoran sebagai berikut :

Tabel 8: Capaian Hasil

Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

No Indikator Program Target Realisasi Capaian Kinerja

OPD

1 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % BPKAD

LKPJ BPKAD 2018 35

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 % 100 % 100 % BPKAD


2. Program Perencanaan dan Pelaporan

Program Perencanaan dan Pelaporan dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 29.000.000,- dan terealisasi Rp. 28.991.000,-

dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 9: Rincian dan Capaian Keluaran Kegiatan Program Perencanaan dan Pelaporan


Capaian OPD

1 Kegiatan penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah

18.000.000 18.000.000 Jumlah dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LKIP, SAKIP dan Renstra

11 Dokumen

BPKAD

2 Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset

11.000.000 10.991.000 Jumlah laporan keuangan dan aset yang disusun

2 Dokumen

BPKAD


Adapun hasil atau outcome dari Program Perencanaan dan

Pelaporan sebagai berikut:


Program Perencanan dan Pelaporan

No Indikator Program Target Realisasi Capaian Kinerja

OPD

1 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman disusun tepat waktu

100 % 57 57

100 % 57 57

100% BPKAD

2 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 % 57 57

100 % 57 57

100 % BPKAD

LKPJ BPKAD 2018 36

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Daerah.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.070.000.000,- dan

terealisasi Rp. 1.033.377.123,- dengan rincian kegiatan sebagai

berikut :


Program Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah


Capaian OPD

1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

300.000.000 295.984.624 Jumlah buku rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

2 Dokumen

(300 Buku)

BPKAD

2 Penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual

250.000.000 238.198.477 Jumlah laporan keuangan daerah berbasis akrual

1 Dokumen

BPKAD

3 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

220.000.000 205.033.300 Jumlah updating aplikasi sistem informasi keuangan daerah

1 kali BPKAD

4 Pembinaan penerapan sistem dan kebijakan akuntansi keuangan daerah

300.000.000 294.160.722 Jumlah dokumen pedoman penyusunan laporan keuangan OPD

1 Dokumen

BPKAD


LKPJ BPKAD 2018 37

Adapun hasil atau outcome dari Program Pengelolaan Sistem

Informasi Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :


Program Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

No Indikator Program

Target Realisasi Capaian Kinerja

OPD

1 Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan

100 % 57 57

100 % 57 57

100 % BPKAD

4. Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah.

Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.628.900.000,- dan

terealisasi Rp. 1.446.131.775,- dengan rincian kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 13:

Rincian dan Capaian Keluaran Kegiatan Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah


Capaian OPD

1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

364.316.000 346.345.367 Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

2 Dokumen (160 buku)

BPKAD

2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

380.528.000 343.227.000 Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

2 Dokumen (160 buku)

BPKAD

LKPJ BPKAD 2018 38

3 Bimbingan teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD

433.522.600 360.565.508 Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD

422 peserta

BPKAD

4 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

242.624.400 211.558.400 Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

481 peserta

BPKAD

5 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD

207.909.000 184.435.500 Jumlah Laporan Monev

4 Laporan

BPKAD


Adapun hasil atau outcome dari Program Optimalisasi

Manajemen Anggaran Daerah sebagai berikut :

Tabel 14:

Capaian Hasil Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah



OPD

1 Persentase OPD yang menyusun RKA tepat waktu

100 % 57 57

100 % 57 57

100 % BPKAD

2 Persentase penyerapan anggaran APBD

100 % 2.159 2.159

93,17 % 2.012 2.159

93,17 % BPKAD

Ket : realisasi penyerapan anggaran APBD per 31 Desember 2018 (FKTR RSUD dan BOS belum final)

5. Program Manajemen Aset Daerah

Program Manajemen Aset Daerah dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 1.768.016.500,- dan terealisasi Rp 1.601.624.416,-

dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

LKPJ BPKAD 2018 39


Program Manajemen Aset Daerah


Capaian OPD

1 Peningkatan manajemen aset / barang daerah

622.216.500 602.042.346 Jumlah dokumen laporan BMD

1 dokumen

BPKAD

2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber pendapatan daerah

60.000.000 59.829.500 Jumlah potensi rumah dinas yang bisa dimanfaatkan

268 unit BPKAD

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20.000.000 18.912.060 Jumlah unit rumah dinas yang dimonitoring

380 unit BPKAD

4 Legalisasi kepemilikan aset daerah

465.000.00 367.504.788 Jumlah bidang aset yang bersertifikat

26 bidang BPKAD

Jumlah papan aset

160 buah BPKAD

5

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

350.800.000 347.115.000 Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100 orang

BPKAD

6 Inventarisasi barang milik daerah

250.000.000 206.220.722 Jumlah aset tanah yang di inventarisasi

2067 bidang tanah

BPKAD


Adapun hasil atau outcome dari Program Manajemen Aset

Daerah sebagai berikut :


Program Manajemen Aset Daerah

No Indikator Program Target Realisas

i Capaian Kinerja

OPD

1 Persentase legalisasi kepemilikan aset daerah

56,98 % 931

1.634

57,89 % 946

1.634

101,59 % BPKAD

2 Persentase pemanfaatan aset

99,43 % 176 177

53,25 % 287 539

100,57 % BPKAD

Data : realisasi per 31 Desember 2018

LKPJ BPKAD 2018 40

6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Program Penatausahaan Keuangan Daerah dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 825.000.000,- dan terealisasi Rp

819.433.542,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :


Program Penatausahaan Keuangan Daerah


Capaian SKPD

1 Pengolahan administrasi dan pelaporan dana

200.000.000 199.648.408 Jumlah dokumen laporan dana transfer

1 dokumen

BPKAD

2 Pengolahan gaji dan penatausaan belanja tidak langsung

375.000.000 372.180.800 Jumlah dokumen pelaporan gaji dan penatausahaan belanja tidak langsung

1 dokumen

BPKAD

3 Pengolahan administrasi dan penatausahaan belanja langsung

250.000.000 247.604.334 Jumlah dokumen pelaporan administrasi dan penatausahaan belanja langsung

1 dokumen

BPKAD


Adapun hasil atau outcome dari Program Penatausahaan

Keuangan Daerah sebagai berikut :


Program Penatausahaan Keuangan Daerah



OPD

1 Persentase OPD yang melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dengan tertib

100 % 57 57

100 % 57 57

100 % BPKAD


LKPJ BPKAD 2018 41

C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bondowoso tidak ada urusan pilihan (Nihil).

LKPJ BPKAD 2018 42

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

BONDOWOSO TIDAK ADA TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL)

LKPJ BPKAD 2018 43

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

tidak melakukan kerjasama antar daerah.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan kerja sama dengan

pihak ketiga sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan PT Bank Jatim cabang Bondowoso yang

dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor :

900/004/430.10.13/2015 dan Nomor : 053/031/02.d/C.Bdw/2015

tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengelolaan Rekening Kas Umum

Daerah.

Maksud dan Tujuan perjanjian adalah :

a. Maksud perjanjian ini adalah mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat

untuk masyarakat dengan tujuan menjamin keamanan

b. Tujuan perjanjian ini adalah agar pengelolaan keuangan daerah

dapat dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

PT Bank Jatim cabang Bondowoso yang tertuang dalam Keputusan

Bupati Nomor :188.45/09/430.42/2011 tentang Penunjukan Bank

tempat pembukaan rekening kas umum daerah dan tempat

penyimpanan keuangan milik pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Didalam keputusan Bupati tersebut penetapan Bank Jatim cabang

Bondowoso sebagai bank tempat pembukaan rekening kas umum

daerah dan tempat penyimpanan keuangan milik Pemerintah

Kabupaten Bondowoso dengan Nomor rekening: 0311000011 atas

nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menampung seluruh

penerimaan dan pengeluaran daerah. Selanjutnya menugaskan

LKPJ BPKAD 2018 44

kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dan bendahara umum daerah untuk melaksanakan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan penyimpanan keuangan milik Pemerintah

Kabupaten Bondowoso pada PT Bank Jatim cabang Bondowoso.

2. Kerjasama dengan bank lainnya berupa penyimpanan uang daerah

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk deposito dengan

jangka waktu 1 (satu) bulan serta dapat diperpanjang atau ditutup

dengan nominal tertentu sesuai dengan pertimbangan kebutuhan kas

daerah, meliputi :

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bondowoso Nomor :

900/273/430.10.13/2017 dan Nomor : JBR/20.4/013/V/2017

Tentang Pengelolaan Uang Daerah.

PT. Bank Bukopin Cabang Jember Nomor :

900/277/430.10.13/2017 dan Nomor : 008/PKS/BKP-JBR/III/2017

Tentang Pengelolaan Uang Daerah.

3. Kerjasama dengan PT. Taspen (Persero)

a. Kerjasama dengan PT. Taspen tentang implementasi sistem

informasi pengelolaan gaji PNS daerah pada pemerintahan

kabupaten Bondowoso dan pelayanan proaktif dengan Nomor :

JAN-01/C.5.5/02/2017 dan Nomor : 180/2/430.4.2/2017 tanggal 6

Januari 2017.

Maksud dan tujuan kerjasama

Memberikan jaminan pemeliharaan program aplikasi SIMGAJI

sesuai dengan peraturan perundangan

Terselenggaranya pelaksanaan program Aplikasi SIMGAJI

sesuai dengan peraturan perundangan

Terselenggaranya pemeliharaan data yang akurat, uptudate

dan dapat dipertanggung jawabkan pada kedua belah pihak

Memudahkan penyediaan data dalam rangka pelaksanaan

rekonsiliasi data dan IWP pada para pihak

Meningkatkan kualitas dan kecepatan informasi data yang

dibutuhkan para pihak

Meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta yang mengurus

hak-haknya kepada PIHAK KEDUA.

LKPJ BPKAD 2018 45

b. Kerjasama dengan PT. Taspen Tentang jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Dengan

nomor : 180/1308/430.10.13/2015 dan nomor : Mou/02/112015

Tanggal 19 November 2015.

Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang diterima CPNS,PNSD dan

PPPK di lingkungan pemerintah kabupaten Bondowoso meliputi :

1. Biaya Transport (Maksimum)

a. Darat/sungai/danau Rp. 1.300.000,-

b. Laut Rp. 1.950.000,-

c. Udara Rp. 3.250.000,-

2. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja

a. Diberikan 100% x gaji terakhir setiap bulan sampai dengan

dinyatakan mampu bekerja kembali;

b. Santunan diberikan didasarkan atas surat pernyataan

pimpinan instansi tempat peserta bekerja dilampiri dengan

surat keterangan dari rumah sakit terkait dengan kondisi

peserta;

c. Pembayaran santunan sementara diberikan mulai tahun

berikutnya setelah surat pernyataan dari pimpinan instansi;

d. Diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila dipandang

perlu berdasarkan surat keterangan dokter

3. Santunan Cacat :

a. Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus

(lumpsum) dengan besaran persentase sesuai dengan tabel

dikali 80 (delapan puluh) bulan gaji terakhir;

b. Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus

(lumpsum) dengan besaran berkurangnya fungsi dikali

persentase sesuai dengan tabel di kali 80 (delapan puluh)

bulan gaji terakhir;

c. Dalam hal terjadi terjadi beberapa cacat sekaligus, maka

besarnya santunan cacat sebagaimana tersebut di atas

ditetapkan dengan menjumlahkan persentase tiap cacat

dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari

gaji terakhir;

LKPJ BPKAD 2018 46

d. Cacat Total di bayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan

secara berkala dengan besaran santunan sebagai berikut:

Santunan sekaligus sebesar 70% (tujuh puluh persen)

dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir;

Santunan berkala sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima

puluh ribu) perbulan selama 24 (dua puluh empat)

bulan;

Santunan berkala dibayarkan dihitung mulai sejak

peserta dinyatakan cacat total tetap oleh pejabat yang

berwenang;

Dalam hal peserta penerima santunan berkala Rp.

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) meninggal dunia

sebelum 24 (dua puluh empat) bulan, maka santunan

berkala dihentikan pada bulan berikutnya.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso dengan Instansi vertikal di daerah antara lain:

1. UPT DISPENDA Propinsi Jawa-Timur di Bondowoso

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama) di Bondowoso

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bondowoso

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Bondowoso

5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember

Kegiatan koordinasi tersebut dilakukan terkandung maksud maupun

tujuan dalam rangka tertib administrasi dan pelaporan serta kelancaran

pelaksanaan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsinya.

D. Pembinaan Batas Wilayah


tidak melaksanakan tugas Pembinaan Batas Wilayah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana


tidak melaksanakan tugas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

LKPJ BPKAD 2018 47

F. Pengelolaan Kawasan Khusus


tidak melaksanakan tugas Pengelolaan Kawasan Khusus.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum


tidak melaksanakan tugas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum.

LKPJ BPKAD 2018 48

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018

dimaksudkan untuk memberikan informasi sebagai wujud

pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yg dilaksanakan

sebagaimana visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli

Daerah, Keuangan Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien,Transparan dan

Akuntabel”

Dengan hasil pelaksanaan progam dan kegiatan tahun 2018 ini

harapannya kedepan akan lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya.

Dengan demikian LKPJ ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen

administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan

tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai

dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga LKPJ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bondowoso ini dapat diimplementasikan dengan baik

sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten

dalam rangka mendukung terwujudnya good governance .

Bondowoso, Januari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BONDOWOSO

Dra. Hj. FARIDA, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19640614 199003 2 006

Documents

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH … · 2019-06-29 · Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. LKPJ BPKAD 2018 3 B. Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan