KARAKTERISTIK SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS

TUGAS PAPER MATA KULIAHGOVERNANCE DAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARADOSEN :Drs. Djoko Suhardjanto, M. Com (Hons), Ph.D., Ak

OLEH:NAINTA AGUSTANTANIM S431208016

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSIUNIVERSITAS SEBELAS MARETSURAKARTA2013A. PENDAHULUANPelaksanaan reformasi administrasi publik makin terlihat nyata di berbagai negara termasuk Indonesia. Paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, birokratis yang tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif mulai ditinggalkan oleh pemerintah. Sebagai gantinya, paradigma administrasi baru yang berorientasi pada kinerja dan hasil mulai diterapkan. Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam perubahan manajemen pemerintahan dalam New Public Management (NPM) mulai dari penataan kelembagaan/ Institutional Arrangement, reformasi kepegawaian/ Civil Servant Reform, dan reformasi pengelolaan keuangan Negara/ New Management Reform (Mahmudi, 2003).Sejak akhir tahun 2003 Indonesia telah mengadopsi pemikiran NPM dengan melakukan reformasi keuangan negara. Reformasi tersebut dimulai dengan dikeluarkannya paket tiga undang-undang, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan negara, yaitu dari administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management) (Solikin, 2006).Good governance merupakan isu yang paling menarik dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Good governance erat kaitannya dengan NPM. NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara maju. NPM merupakan fenomena global, yang mempunyai tujuan memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan responsivitas, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial organisasi publik (Sancoko, 2008). Universitas Negeri atau biasa disebut Perguruan Tinggi Negeri (PTN), merupakan salah satu organisasi sektor publik yang terus berupaya memperbaiki efisiensi dan efektivitas, responsivitas dan akuntabiitas dengan mengedepankan asas good university governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, PTN memerlukan suatu instrumen yaitu akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.Pola pengelolaan keuangan PTN pada dasarnya telah menggunakan ketiga instrumen tersebut sehingga mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang sekarang dikenal dengan sebutan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), Bab I Ketentuan Umum pasal 1 menjelaskan bahwa PK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masayarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Sebelum mengimplementasikan sistem PK-BLU maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai karakteristik sistem PK-BLU pada universitas atau PTN.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN1. Pengertian SistemMenurut Indrajit (2001:2) sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Definisi lain dari sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama (Lani Sidharta, 1995:9). Davis, G.B, (1991:45) berpandangan lain mengenai pengertian sistem, yaitu kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang memiliki unsur keterkaitan, saling berhubungan dan beroperasi secara bersama-sama antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sama.

2. Karakteristik SistemJogianto (2005:3) mengemukakan bahwa sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, antara lain: a. Komponen Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.b. Batasan sistem.Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut.c. Lingkungan luar sistem.Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. d. Penghubung sistem Penghubung (interfance) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainya. melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainya membentuk satu kesatuan.e. Masukan sistemMasukan (input) sistem adalah energi yang masukan kedalam sistem. masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input), dan masukan sinyal (signal input).f. Keluaran sistemKeluaran (output) sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklafikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedang informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. g. Pengolahan sistem Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi.h. Sasaran sistem Sebuah sistem sudah tentu mempunyai sasaran ataupun tujuan. Dengan adanya sasaran sistem, maka kita dapat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran apa yang akan dihasilkan sistem tersebut dapat dikatakan berhasil apabila mencapai/mengenai sasaran atau pun tujuan.

3. Badan Layanan UmumBadan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara). PK-BLU dapat dipraktekkan oleh instansi di lingkungan pemerintah apabila memenuhi tiga persyaratan yang diwajibkan, yaitu (PP No. 23 Tahun 2005):a. Persyaratan SubstantifPersyaratan substantif terdiri atas penyelenggaraan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.b. Persyaratan TeknisPersyaratan teknis berkaitan dengan kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsi yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/pimpinan lembaga/ kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.c. Persyaratan AdministratifPersyaratan administratif ini terdiri atas (Dirjen Perbendaharaan Depkeu, 2008):1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.2) Pola tata kelola (yang baik) ; merupakan peraturan internal satker yang menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.3) Rencana Strategis Bisnis (RSB) ; merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan.4) Laporan keuangan pokok ; terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAP. Untuk Satker yang sebelumnya telah memiliki DIPA sendiri, menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang dihasilkan dari sistem akuntansi instansi (SAI). Sedangkan untuk satker yang baru dibentuk dan belum beroperasi sebelumnya, maka laporan keuangan pokok dapat berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan.5) Standar pelayanan minimum ; merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker, yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta kemudahan memperoleh layanan.6) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

4. Sistem PK-BLU UniversitasMenurut undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pola (pasal 1), Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Bila PK-BLU sebuah universitas dijelaskan dengan menggunakan peraturan-peraturan terkait BLU dan karakteristik sebuah sistem yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2005:3), maka sistem PK-BLU universitas dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Komponen Komponen-komponen atau elemen-elemen yang membentuk sistem PK-BLU terdiri atas manajemen, produk atau layanan, pelanggan, pihak-pihak internal selain manajemen, pihak-pihak eksternal dan lain lain. Beberapa contoh pihak manajemen pada universitas yang terlibat dalam sistem PK-BLU adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga staf pelaksana. Produk universitas berupa layanan akademik dan administrasi umum yang ditujukan kepada pelanggan mereka yaitu masyarakat terutama mahasiswa. b. Batasan sistem.Daerah yang membatasi sistem PK-BLU univeraitas dengan instansi lain adalah peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku terkait PK-BLU universitas. c. Lingkungan luar sistem.Lingkungan luar sistem PK-BLU universitas terdiri atas pesaing (universitas lain yang telah menerapkan sistem PK-BLU), penyandang dana, pasaran tenaga kerja, pemasok (rekanan) dan pelanggan (mahasiswa).d. Penghubung sistem Universitas sebagai sebuah satuan kerja (satker) terdiri atas banyak unit kerja yang terhubung menjadi satu. Unit-unit kerja tersebut terdiri atas fakultas, lembaga, unit usaha dan lain sebagainya. Selain unit-unit kerja tersebut, universitas juga memiliki kepentingan dengan pelanggan, pihak eksternal, dan pihak lainnya yang biasanya dikoordinasikan oleh kantor pusat yang disebut dengan Rektorat baik melalui sarana telepon, media masa, teknologi informasi maupun pertemuan langsung.e. Masukan sistemMasukan sistem PK-BLU universitas berupa dana yang diperoleh dari pemerintah, bank, pelanggan atau mahasiswa, unit usaha dan pihak-pihak lain yang memberi kontribusi terhadap universitas.f. Keluaran sistemKeluaran sistem PK-BLU berupa pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, sistem PK-BLU harus membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah agar pelaporan tersebut dapat dikonsolidasi dengan pelaporan di tingkat Kementerian Negara/ Lembaga.g. Pengolahan sistem BLU pada dasarnya merupakan alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.h. Sasaran sistem Dalam PP No.23 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 disebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan. Sedangkan azaz Badan Layanan Umum adalah:1) Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.2) Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.3) BLU tidak mencari laba.4) Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dengan instansi induk tidak terpisah.5) Pengelolaan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat..

Sie Infokum-Ditama Binbangkum BPK (2008) meninjau karakteristik tertentu dari BLU yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, yaitu:a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.b. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.c. Tidak bertujuan untuk mencari laba.d. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi.e. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.f. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.g. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.h. BLU bukan subyek pajak.

C. KESIMPULANUniversitas merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang dapat dianggap sebagai parameter berkembang tidaknya tingkat pendidikan suatu negara. Terkait dengan tujuan dari universitas yang berkaitan dengan tata kelola keuangan yaitu berkembangnya tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan dan tersusunnya sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi serta teraihnya sumberdaya finansial mandiri untuk tercapainya stabilitas penyelenggaraan pendidikan, maka universitas mengubah sistem pengelolaan keuangan mereka dengan mengadopsi sistem PK-BLU. PK-BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Dengan manajemen BLU, sebuah universitas mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan. Namun, pendapatan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya untuk mencapai stabilitas penyelenggaraan pendidikan.Sistem PK-BLU bukan hanya terkait dengan visi, misi, dan program kerja secara umum. PK-BLU juga terkait dengan pengelolaan keuangan yang mandiri, namun berada pada dua posisi. PK-BLU mendapat dana dari pemerintah (APBN atau APBD), sekaligus juga bisa mencari pendapatan sendiri melalui pelayanan yang diberikannya. Di satu sisi sistem PK-BLU masih sering diperdebatkan dan masih banyak yang menentangnya. Tapi di sisi lain mungkin hal ini akan dapat meningkatkan kinerja dari instansi terkait. Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi PK-BLU yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan kepada mahasiswanya dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan. Berbagai pemikiran-pemikiran tersebut dapat dimulai dengan memahami karakteristik sistem PK-BLU terlebih dahulu untuk kemudian dapat diimplementasikan secara penuh. Karakteristik dari sistem PK-BLU dapat dijelaskan dengan melihat komponen, batasan, lingkungan, penghubung, masukan, keluaran, penghubung, pengolahan dan sasaran atau tujuan. Selain itu secara ringkas sistem PK-BLU dapat dipahami dengan melihat karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi lainnya, yaitu:a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.b. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.c. Tidak bertujuan untuk mencari laba.d. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi.e. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.f. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.g. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.h. BLU bukan subyek pajak.

D. SARANSistem PK-BLU masih menjadi isu yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat, implementasi sistem tersebut masih belum baik atau maksimal. Banyak instansi yang belum memahami secara lebih mendalam karakteristik sistem PK-BLU khususnya instansi yang bergerak di bidang pendidikan yaitu universitas. Banyak penelitian yang telah membahas BLU baik secara studi kasus maupun studi empiris. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan Suparjo (2005) yang melakukan penelitian BLU sebagai sebuah pola pemikiran baru atas unit pelayanan masyarakat, Wahyuni (2010) yang meneliti kasus penerapan PK-BLU di Universitas Sebelas Maret terkait manajemen konflik dalam merespon perubahan kebijakan. Meskipun demikian, masih diperlukan lebih lanjut penelitian terkait karakteristik sistem PK-BLU melalui observasi ke lapangan sehingga dapat melihat secara langsung fenomena-fenomena terkait sistem PK-BLU untuk kemudian dapat dituangkan dalam pernyataan penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi.

E. REFERENSI

Davis, Gordon B. 1991. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1. Jakarta: PT Pustaka Binamas Pressindo.Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. 2008. Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU.Indrajit, 2001. Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object. Bandung: Informatika.Jogianto HM. 2005. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.Jogiyanto HM. 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi.Lani Sidharta, 1995. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo. Mahmudi. 2003. New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. (Journal.uii.ac.id/index.php/sinergi/article/view/919, diakses tanggal 12 Juni 2013).Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.Sancoko, Bambang. 2008, Kajian terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.Sie Infokum-Ditama Binbangkum. 2009. Badan Layanan Umum. Diakses tanggal 03 Juli 2013, http://www.jdih.bpk.go.id.Supriyanto, Joko dan Suparjo. 2005. Badan Layanan Umum: Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat. Diakses 03 Juli 2013. http://www.perbendaharaan.go.id.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.Wahyuni, Sri. 2010. Tesis Manajemen Konflik dalam Merespon Perubahan Kebijakan (Studi Kasus Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU Universitas Sebelas Maret Surakarta).

14