38544357 Sebuah Kajian Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Badan Layanan Umum

[Year]

User

[Type the company name]

[Pick the date]

-Sebuah Kajian- Pengelolaan Barang Milik Negara

pada Badan Layanan Umum

Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara

Tugas Individu - Tengah Semester

Ellen Maharani IX C 09

09460004964

i

DAFTAR ISI

Cover

Daftar Isi ..................................................................................................................................................... i

Pendahuluan ............................................................................................................................................. 1

Latar Belakang .................................................................................................................................... 1

Pembatasan Masalah ........................................................................................................................ 2

Metodologi Penulisan ...................................................................................................................... 3

Landasan Teori ........................................................................................................................................ 4

Barang Milik Negara ......................................................................................................................... 4

Pengelolaan Barang Milik Negara ............................................................................................... 4

Badan Layanan Umum .................................................................................................................... 6

Pembahasan .............................................................................................................................................. 8

Barang Milik Negara dalam Konteks Badan Layanan Umum ........................................... 8

Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Layanan Umum ........................................... 9

Implikasi Fleksibilitas Badan Layanan Umum ....................................................................... 23

Kesimpulan dan Rekomendasi .......................................................................................................... 29

Kesimpulan .......................................................................................................................................... 29

Rekomendasi ....................................................................................................................................... 32

Lampiran

Daftar Isi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

New public management tak henti-hentinya bergaung di seluruh penjuru dunia dan

di hampir semua bagian kehidupan. Setelah banyaknya tuntutan atas akuntabilitas dan

transparansi, saat ini mulai didengungkan perbaikan governance birokrasi. Pola

birokrasi yang sentralistik selama ini sangat dirasakan sebagai penghambat oleh

banyak instansi pelayanan publik dalam pengambilan keputusan, di tengah dunia global

yang begitu dinamis di mana arus modal, sumber daya dan tenaga kerja mengalir begitu

cepat. Penghambat berikutnya adalah ciri khas birokrasi yaitu inefisiensi dan

kesewenang-wenangan. Birokrasi masih cenderung beranggapan satuan kerja yang

menghabiskan paling banyak anggaran-lah yang paling tinggi kinerjanya. Padahal

menurut teori ekonomi, terlalu besarnya input justru akan menyebabkan inefisiensi.

Belum lagi kesewenang-wenangan yang terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan

publik.

Gaya sentralistik, inefisiensi dan kesewenang-wenangan yang mewarnai birokrasi,

sudah seharusnya diperbaiki. Perbaikan dapat dilakukan dengan transformasi fungsi.

David Osborne dan Ted Gaebler menawarkan solusi perbaikan governance melalui

beberapa alternatif dengan jargon entrepreneurial spirit. Salah satu diantara sepuluh

alternatif yang ditawarkan yaitu entreprising government atau yang dikenal dengan

badan layanan umum mulai mengemuka di Indonesia. Badan layanan umum

diharapkan dapat mengatasi hambatan dan masalah yang selama ini dijadikan alasan

peningkatan kualitas layanan. Dengan penerapan badan layanan umum, satuan kerja

jauh lebih independen dan terdesentralisasi. Daya saing satuan kerja dalam

memberikan pelayanan publik pun akan meningkat. Manajemen yang dikembangkan

akan mengacu pada outcome maksimal dari alokasi input yang dipakai. Manajemen

pemerintahan yang ada memiliki mindset baru dengan jargon earning rather than just

spending.

Dalam implementasinya, badan layanan umum dimungkinkan untuk mendapatkan

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.

Fleksibilitas ini dibatasi hanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2

Fleksibilitas yang ditawarkan bukan hanya dalam pengelolaan keuangan, namun juga

meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sampai pengelolaan aset atau dalam ranah

pemerintah disebut dengan barang milik negara. Fleksibilitas ini, untuk sebagian orang

dianggap mencederai azas universalitas. Kajian ini akan melakukan komparasi

pengelolaan barang milik negara dengan secara umum yang menganut azas

universalitas dan pengelolaan barang milik negara pada badan layanan umum.

B. Pembatasan Masalah

Kajian ini akan membatasi dua hal yaitu terkait barang milik negara dan badan

layanan umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara secara implisit menerangkan unsur-unsur barang

milik negara seperti :

a. Adanya kewajiban pemeliharaan oleh pihak yang menguasai barang milik negara

dan belanja pemeliharaan dibebankan ke APBN. Sedangkan sebagaimana kita

tahu bahwa belanja pemeliharaan hanya ditujukan pada aset tetap.

b. Adanya kewajiban melakukan penilaian dalam rangka penyusunan neraca

pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

Penilaian ini tidak lain dan tidak bukan adalah revaluasi aset. Revaluasi hanya

dilakukan terhadap aset tetap.

c. Adanya kewajiban menyampaikan pelaporan barang milik negara yang akan

dirangkum secara keseluruhan dalam Laporan Barang Milik Negara oleh

pengelola. Sistem informasi terintegrasi yang sedang dikembangkan untuk

mendukung hal tersebut adalah SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara) yang menggantikan aplikasi SABMN (Sistem

Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK-BMN tidak hanya mengakomodasi aset

tetap melainkan termasuk konstruksi dalam pengerjaan, persediaan, aset tak

berwujud bahkan sampai perubahan total nilai barang milik negara akibat

renovasi, revaluasi, mutasi, pengembangan, sampai penghentian.

badan layanan umum tidak mengenal istilah barang milik negara namun istilah barang

(saja). Barang yang dikuasai badan layanan umum terdiri dari barang inventaris dan

aset tetap. Atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, kajian ini

hanya akan mengidentifikasi barang milik negara yang dikuasai badan layanan umum

3

sebagai aset tetap. Semua hal yang terkait dengan pembahasan barang milik negara

yang dikuasai badan layanan umum adalah aset tetap badan layanan umum.

badan layanan umum yang dimaksud dalam kajian ini juga dibatasi pada lingkungan

pemerintah pusat dengan status badan layanan umum secara penuh. Menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, badan layanan umum secara penuh dapat diperoleh

satuan kerja pemerintah apabila persyaratan substantif, teknis, dan administratif

dipenuhi dengan memuaskan. Indikator memuaskan menunjukkan bobot nilai akhir

antara 80 dan 100. Kesimpulan ini diperoleh dengan mengkuantifikasi kualitas dari

ketiga persyaratan tersebut dalam bobot rata-rata.

C. Metodologi Penulisan

Kajian ini disusun melalui pendekatan analisis perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik negara dan badan layanan

umum. Penulisan kajian ini dilakukan dengan pendekatan siklus pengelolaan barang

milik negara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara melalui perspektif hukum, teknis dan

akuntansi.

4

BAB II

LANDASAN TEORI

Sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai

landasan teori yang mencakup barang milik negara, pengelolaan barang milik negara

dan badan layanan umum.

A. Barang milik negara

Menurut peraturan1 mengenai pengelolaan barang milik negara, barang milik

negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Segala sesuatu yang berwujud barang yang diperoleh melalui belanja modal dengan

mekanisme APBN atau yang sah, digolongkan sebagai barang milik negara. Barang

milik negara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari tanah, bangunan, dan barang

milik negara lain selain tanah dan/atau bangunan.

B. Pengelolaan Barang milik negara

Sebelum menjelaskan definisi pengelolaan barang milik negara, terlebih dahulu

akan didefinisikan apa yang dimaksud dengan pengguna, kuasa pengguna dan

pengelola. Pengguna dan kuasa pengguna pada dasarnya adalah semua instansi

pemerintahan yang memiliki penguasaan barang milik negara secara langsung.

Sedangkan pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara

yaitu Menteri Keuangan2 atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara3 sebagai pelaksana

fungsional yang menjalankan wewenang. Pengelolaan barang milik negara

dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai dilakukan oleh atau atas

persetujuan pengelola barang. Menurut pasal tiga, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi

sepuluh kegiatan yaitu:

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan barang milik negara menyatakan hal yang sama 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik negara; Pasal 1 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang milik negara; Pasal 3

5

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan saat ini sebagai

dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang serta mengalokasikan

anggarannya.

2. Pengadaan

Pengadaan barang pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai

dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, baik yang dilaksanakan secara

swakelola maupun oleh penyedia4.

3. Penggunaan

Pada dasarnya barang milik negara digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi kementerian negara/lembaga.

4. Pemanfaatan

Pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi kementerian/lembaga. Bentuk-bentuk pendayagunaan meliputi:

a. Sewa

b. Pinjam Pakai

c. Kerjasama Pemanfaatan

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas barang

milik negara yang berada dalam penguasaan.

6. Penilaian

Suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang

objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk

memperoleh nilai barang milik negara atau secara sederhana dapat dikatakan

sebagai penetapan nilai atas suatu barang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka

penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan.

4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6

7. Penghapusan

Tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan

surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

8. Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari

penghapusan. Bentuk-bentuk pengalihan yang mungkin dilakukan adalah :

a. Penjualan

b. Tukar Menukar

c. Hibah

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

9. Penatausahaan

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang

milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Penetapan kebijakan umum dan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan barang

milik negara oleh menteri keuangan. Pemantauan, penertiban dan investigasi

terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pemliharaan dan pengamanan barang milik negara yang berada di bawah

penguasaannya.

C. Badan Layanan Umum

Pengertian badan layanan umum akan dijelaskan menurut tiga persektif yaitu

peraturan yang berlaku, kedudukan dan pola pengelolaan keuangan.

1. Menurut Peraturan5

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Kedudukan

Secara struktural dan fungsional, badan layanan umum merupakan bagian yang

tidak terpisahkan, yang beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan hal yang sama

7

untuk tujuan pemberian layanan umum. Kedudukannya berada di bawah

kedudukan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Menteri/pimpinan

lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan

pelayanan umum yang didelegasikannya kepada badan layanan umum dari segi

manfaat layanan yang dihasilkan.

3. Pola Pengelolaan Keuangan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum merupakan pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan

praktek-praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan negara pada umumnya. Praktek-praktek bisnis yang sehat ini dilakukan

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyusunan Rencana

Strategis Bisnis lima tahunan dilakukan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran, dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian

Negara/Lembaga. Rencana Bisnis dan Anggaran disusun berdasarkan kebutuhan

dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat,

badan lain, dan APBN. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan

kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau

badan lain merupakan pendapatan operasional. Hasil kerjasama dengan pihak lain

dan/atau hasil usaha lainnya (kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha

lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi)

merupakan pendapatan bagi badan layanan umum. Pendapatan (kecuali hibah)

dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja sesuai Rencana Bisnis dan

Anggaran. Pendapatan (kecuali dari APBN) dilaporkan sebagai Pendapatan Negara

Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga.

8

BAB III

PEMBAHASAN

A. Barang Milik Negara dalam Konteks Badan Layanan Umum

barang milik negara pada dasarnya adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui

mekanisme APBN atau perolehan lain yang sah. Perolehan melalui mekanisme APBN

yang disebut dengan pengadaan, diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Barang milik negara yang dikuasai badan layanan umum merupakan

kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan digunakan untuk menyelenggarakan

kegiatan badan layanan umum yang bersangkutan. Pengelolaannya mengikuti

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah6 tentang pengelolaan barang milik

negara.

Segala sesuatu yang diperoleh badan layanan umum dengan sumber pendanaan

yang berasal dari Non-APBN (seperti Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan, Hibah,

Pendapatan Usaha Lainnya, Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar atau Pendapatan

dari Kejadian Luar Biasa) tetap harus melalui mekanisme APBN. Pertanggungjawaban

Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan melalui mekanisme SPM (Surat Perintah

Membayar) Pengesahan7. Pengajuan SPM Pengesahan dilakukan setiap triwulan,

serupa dengan mekanisme SPM-GUP (Ganti Uang Persediaan) Nihil. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa semua aset tetap badan layanan umum baik yang diperoleh dari

alokasi APBN maupun pendapatan Non-APBN, tergolong barang milik negara. Yang

dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan badan layanan umum

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku8. Dalam hal pengelolaan aset tetap sebagai barang milik negara, badan

layanan umum berkedudukan sebagai kuasa pengguna barang, dengan pengguna

barang yaitu kementerian negara/lembaga vertikal dan pengelola barang adalah

menteri keuanganyang dilimpahtugaskan pada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 79 7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 7 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penjelasan Pasal 22

9

B. Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Layanan Umum

Ada sepuluh kegiatan dalam siklus pengelolaan barang milik negara sebagaimana

termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan,

pengawasan dan pengendalian. Kesembilan dari sepuluh kegiatan (pembinaan,

pengawasan dan pengendalian bukan domain badan layanan umum sebagai kuasa

pengguna barang) pengelolaan barang milik negara dapat dilaksanakan oleh badan

layanan umum. Pengelolaan barang milik negara yang dikuasasi badan layanan umum

seharusnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, selama tidak

ada peraturan khusus yang mengaturnya. Berikut akan dianalisis mengenai ada atau

tidaknya kemungkinan tumpang tindih pengelolaan barang milik negara (secara

umum) dan pengelolaan barang milik negara di bawah penguasaan badan layanan

umum, dilihat dari perspektif hukum, teknis dan akuntansi melalui pendekatan

kegiatan pengelolaan.

Melalui perspektif hukum, analisis akan dilakukan dengan menjabarkan pengaturan

pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum serta peraturan yang terkait badan layanan umum lainnya, dengan bagian

(paragraf) terpisah, kemudian membandingkannya keduanya di bagian selanjutnya.


Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara, kegiatan perencanaan merumuskan rincian

kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang

telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan

tindakan yang akan datang kemudian mengalokasikan anggarannya. Perencanaan

kebutuhan dan alokasi anggaran bagi pengadaan barang milik negara merupakan

bagian yang tidak terpisah dari rencana kerja dan anggaran kementerian

negara/lembaga.

10


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum hanya mengatur bahwa perencanaan

kebutuhan dan alokasi anggaran bagi pengadaan barang milik negara terintegrasi

dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dan RKA-KL dalam APBN.

Sejauh ini, tidak ada kontradiksi hukum antara kedua peraturan mengenai

perencanaan kebutuhan dan anggaran.

2. Pengadaan


Pengelolaan Barang Milik Negara menyatakan bahwa pengadaan barang milik

negara sebisa mungkin dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif,

transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Yang

dimaksud dengan pengadaan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah adalah kegiatan mengadakan barang yang dibiayai dengan APBN, baik

yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia.


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa pengadaan

barang oleh badan layanan umum dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan

ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat serta dapat dibebaskan

sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum (asas fleksibilitas)

bagi pengadaan barang pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau

efisiensi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum, dinyatakan

bahwa pengadaan barang pada badan layanan umum dilaksanakan berdasarkan

ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang pemerintah (dalam hal ini

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Lebih lanjut dalam peraturan

tersebut dinyatakan bahwa asas fleksibilitas dapat diberikan terhadap pengadaan

barang yang sumber dananya (non APBN, non Hibah Terikat) berasal dari :

a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat

b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain

c. hasil kerjasama badan layanan umum dengan pihak lain dan/atau hasil usaha

lainnya.

11

Pengadaan barang secara fleksibel dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan

barang yang ditetapkan oleh pemimpin badan layanan umum dengan mengikuti

prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek

bisnis yang sehat.

Atas kedua pengaturan mengenai pengadaan barang pemerintah, tidak terdapat

kontradiksi. Pengadaan barang milik negara oleh badan layanan umum tetap

mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kecuali untuk

ranah fleksibilitas. Ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dalam fleksibilitas ini

yaitu alasan efektivitas dan/atau efisiensi, sumber dana serta ketentuan pengadaan

barang dan jasa yang ditetapkan pemimpin badan layanan umum.

3. Penggunaan

Penggunaan barang milik negara hanya ditujukan untuk penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga. Status penggunaan barang milik

negara ini ditetapkan oleh pengelola barang. Jika sudah tidak digunakan untuk

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan, barang milik

negara harus diserahkan ke pengelola barang.

Barang milik negara yang dikuasai badan layanan umum merupakan kekayaan

negara yang tidak dipisahkan dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan

badan layanan umum yang bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan badan layanan

umum dalam rangka mencapai tujuan kementerian negara/lembaga vertikal yang

membawahinya.

Atas kedua pernyataan mengenai penggunaan barang milik negara, tidak

kontradiktif satu sama lain. Barang milik negara yang dikuasai siapapun,

penggunaannya ditujukan secara langsung maupun tidak langsung untuk

memberikan layanan yang terbaik bagi publik.

4. Pemanfaatan

Barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi kementerian/lembaga harus diserahkan kepada pengelola barang dan untuk

selanjutnya dapat didayagunakan. Pendayagunaan barang milik negara oleh

pengelola disebut pemanfaatan. Pemanfaatan dilaksanakan dalam rangka

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara. Bentuk-bentuk

pemanfaatan barang milik negara berupa:

12

a. Sewa

Barang milik negara dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang

menguntungkan negara. Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara dan

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai barang milik negara dilaksanakan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah dengan jangka waktu tertentu.

c. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara

bukan pajak.

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara dapat

dilaksanakan jika pengguna barang memerlukan bangunan atau fasilitas dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak tersedia dana

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Atas kerjasama ini, negara

mendapatkan kontribusi sebagai penerimaan negara.

Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan barang milik negara merupakan

penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum negara.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas

pokok dan fungsi badan layanan umum dapat dilakukan atas persetujuan pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam

hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara). Tanah dan bangunan yang tidak digunakan

badan layanan umum untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat

dialihgunakan oleh atau dengan persetujuan menteri keuangan. Pengalihgunakan

ini secara implisit sama artinya dengan pengalihan dari tugas pokok dan fungsi

yaitu pemanfaatan. Pada pasal 14, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dinyatakan bahwa pendapatan (arus masuk bruto dari manfaat ekonomi) kecuali

hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja badan layanan

umum sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.

13


Pengelolaan Barang Milik Negara yang dirinci kemudian dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, kuasa

pengguna tidak dapat melakukan pemanfaatan atas barang milik negara.

Pemanfaatan pun hanya dapat dilakukan oleh pengelola barang. Badan layanan

umum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa pendapatan Pendapatan

Usaha Lainnya yang dapat digunakan langsung dalam operasional badan layanan

umum. Kontroversi kedua adalah masalah penerimaan yang berasal dari

pemanfaatan dan penggunaannya.


Kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang

berada dalam penguasaannya yang meliputi pengamanan administrasi,

pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Barang milik negara berupa tanah

harus memiliki sertifikat. Barang milik negara berupa bangunan dan selain tanah

dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Selain

pengamanan, pemeliharaan barang milik negara wajib dilakukan oleh kuasa

pengguna.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa tanah

dan bangunan badan layanan umum disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik

Indonesia. Pensertifikatan dilakukan dalam rangka mengamankan barang milik

negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan

pemeliharaan dapat dilakukan untuk memperbaiki atau merawat aset tetap.

Pemeliharaan ini dilakukan dalam rangka menjaga manfaat keekonomian atau

untuk mempertahankan standar kinerja.

Pengaturan secara hukum atas pengamanan dan pemeliharaan barang milik

negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara tidak bertentangan dengan

14


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sehingga, pengamanan dan

pemeliharaan dapat dilakukan dengan mengacu pada kedua peraturan tersebut.

6. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada

data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu

untuk memperoleh nilai barang milik negara. Penilaian barang milik negara

dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan Barang milik negara.

Penetapan nilai aset tetap dalam rangka penyusunan neraca, menurut Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu berdasarkan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka

nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Revaluasi

aset dapat dilakukan berdasarkan ketentuan ketentuan pemerintah yang berlaku

secara nasional.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, mengatur bahwa

penilaian hanya dapat ditetapkan pengelola atau pengguna barang, terlebih sebagai

pertimbangan jika akan dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Hal ini

penting karena nilai barang yang tercatat biasanya tidak bisa dikatakan

mencerminkan nilai aktual. Pengaturan mengenai penilaian ini tidak dapat

dibandingkan secara apple-to-apple.

7. Penghapusan

Tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan tujuan

untuk membebaskan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan

fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Barang milik negara yang

sudah tidak berada dalam penguasaan, yang sudah beralih kepemilikannya, yang

telah dilakukan pemusnahan atau yang disebabkan karena alasan lain menurut

peraturan, harus dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna,

setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

badan layanan umum tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan

pejabat yang berwenang. Kewenangan penghapusan aset tetap diselenggarakan

15

berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan hukum penghapusan barang milik negara antara kedua peraturan

pemerintah saling bersesuaian. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang di


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah pengelola barang. Pengelola

barang yang dimaksud adalah menteri keuanganyang dilimpahtugaskan pada

Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

8. Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan barang milik negara dilakukan sebagai tindak lanjut dari

penghapusan. Bentuk-bentuk pemindahtanganan yang mungkin dilakukan adalah :

a. Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan barang milik

negara dilaksanakan dengan tujuan optimalisasi dan secara ekonomis

menguntungkan. Hasil penjualan barang milik negara wajib disetor seluruhnya

ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

b. Tukar Menukar

Tukar menukar barang milik negara dapat dilaksanakan dengan pertimbangan

pemenuhan kebutuhan operasional, optimalisasi barang milik negara atau tidak

tersedianya alokasi dana bagi pemeliharaan.

c. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang ke pihak lain tanpa memperoleh

penggantian.

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan barang

milik negara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara.

Semua penerimaan yang berasal dari pemindahtanganan barang milik negara

merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas

umum negara.

Badan layanan umum tidak dapat mengalihkan (memindahtangankan) aset

tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Penerimaan hasil

16

penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan (pemindahtangan) menjadi

pendapatan badan layanan umum. Pendapatan badan layanan umum adalah

penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN atau kerjasama badan layanan

umum dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya (kerjasama operasional,

sewa-menyewa, dan usaha lainnya).

Kuasa pengguna hanya dapat mengajukan usul pemindahtanganan. Pihak yang

dapat melakukan pemanfaatan hanyalah pengelola barang atau pengguna barang

(atas persetujuan pengelola barang) yang telah disetujui DPR atau Presiden.

Sehingga seharusnya badan layanan umum tidak dapat melakukan bentuk

pemindahtangan seperti apapun. Kontroversi selanjutnya adalah masalah

penerimaan badan layanan umum yang dapat digunakan, padahal seharusnya harus

disetorkan ke kas negara sebagai PNBP.

9. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan melakukan pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan. Kuasa pengguna harus melakukan pendaftaran sekaligus pencatatan

barang milik negara ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi

barang yang ditetapkan oleh menteri keuangandalam aplikasi SIMAK-BMN.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan

pelaporan hasil pendataan barang milik negara. Kuasa pengguna harus menyusun

Laporan Barang Semesteran dan Tahunan untuk disampaikan kepada pengelola

barang dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara. Laporan Barang

Milik Negara digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 5 menyatakan

bahwa sistem akuntansi badan layanan umum terdiri dari sistem akuntansi

keuangan, sistem akuntansi aset tetap dan sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi

aset tetap adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan aset tetap untuk

keperluan manajemen aset tetap. Menurut Pasal 8, sistem akuntansi aset tetap

badan layanan umum paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang jenis,

kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik badan layanan umum dan aset

tetap bukan milik badan layanan umum namun berada dalam pengelolaan badan

layanan umum dengan menggunakan sistem akuntansi barang milik negara yang

ditetapkan oleh menteri keuangan. Pengembangan sistem akuntansi aset tetap

17

diserahkan sepenuhnya kepada badan layanan umum yang bersangkutan. Namun

demikian, badan layanan umum dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh

menteri keuangan yaitu SIMAK-BMN.

Telah terwujudnya kesesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Peraturan

Menteri Keuangantentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan

Layanan Umum akan pemakaian aplikasi SIMAK-BMN untuk melakukan

penatausahaan barang milik negara yang berada di bawah penguasaan badan

layanan umum.

Terdapat tiga kontradiksi yang ditemukan melalui perspektif peraturan yaitu kegiatan

pengadaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pengadaan memperlihatkan adanya

kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

08/PMK.02/2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan

Umum. Sedangkan pemanfaatan dan pemindahtanganan memperlihatkan adanya

kontroversi antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penjelasan dan solusi atas ketiga kontradiksi ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Setelah menganalisis melalui perspektif hukum, berikut akan dilakukan analisis

melalui perspektif teknis atas pengelolaan barang milik negara yang dikuasai badan

layanan umum. Kedelapan dari sepuluh kegiatan (pemanfaatan dan penilaian secara

teknis bukan domain badan layanan umum sebagai kuasa pengguna barang) meliputi :


Perencanaan kebutuhan dan alokasi anggaran bagi pengadaan barang milik

negara disusun setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara yang ada.

Perencanaan kebutuhan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan

standar harga yang ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan

instansi atau dinas teknis terkait.

Peraturan Pemerintah tentang tidak mengaturnya secara rinci secara teknis tata

cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Atas hal tersebut perencanaan dan

kebutuhan barang milik negara secara teknis mengacu pada Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

18

2. Pengadaan

Pengadaan barang milik negara sebisa mungkin dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak

diskriminatif dan akuntabel serta secara teknis mengacu pada Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang milik negara oleh badan layanan umum secara teknis, pada

umumnya mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk

hal-hal khusus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewenangan

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

3. Penggunaan

Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, kuasa pengguna barang harus

melaporkan kepada pengguna barang untuk diusulkan kepada pengelola barang

atas semua barang milik negara, yang diperoleh kementerian/lembaga, untuk

ditetapkan status penggunaannya. Barang milik negara berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

instansi yang bersangkutan harus diserahkan kepada pengelola barang.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang terkait maupun yang tidak terkait

langsung dengan tugas pokok dan fungsi badan layanan umum harus mendapat

persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


Barang milik negara berupa tanah harus memiliki sertifikat. Barang milik negara

berupa bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan

bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan barang milik negara wajib disimpan dengan

tertib dan aman oleh kuasa pengguna. Kuasa pengguna barang bertanggung jawab

atas pemeliharaan barang milik negara yang ada di bawah penguasaannya. Belanja

pemeliharaan barang milik negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum hanya mengatur teknis pemberian

sertifikat bagi tanah dan bangunan sebagai bentuk pengamanan. Pengeluaran untuk

19

perbaikan atau perawatan aset tetap tergolong sebagai biaya pemeliharaan. Biaya

pemeliharaan yang mungkin terjadi dapat diklasifikasi sebagai biaya layanan (biaya

yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat) atau biaya umum dan

administrasi (biaya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada

masyarakat).

5. Penghapusan

Tindakan menghapus barang milik negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna

setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Laporan hasil penghapusan

disampaikan kepada pengelola barang. Pelaksanaan teknis penghapusan ini diatur

dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang milik negara.

Badan layanan umum tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas

persetujuan pejabat yang berwenang. Kewenangan pengalihan dan/atau

penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang

sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan di atas.

6. Pemindahtanganan

Kuasa pengguna dapat mengajukan pemindahtanganan barang milik negara

berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang

milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang. Dari keempat

bentuk yang ada, bentuk penyampaian usul pemindahtanganan yang mungkin

dilakukan hanyalah penjualan. Penjualan barang milik negara dilaksanakan untuk

optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle yang secara ekonomis akan

lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual maupun sebagai pelaksanaan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penjualan barang milik negara

wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan

negara.

Badan layanan umum tidak dapat mengalihkan (pemindahtanganan) aset tetap,

kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Kewenangan pengalihan

dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan

jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan

hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan menjadi pendapatan

badan layanan umum.

20

Kuasa pengguna hanya dapat melakukan usul pemindahtanganan berupa

penjualan berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR

dan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang.

Sedangkan badan layanan umum menyatakan bahwa dapat dilakukannya penjualan

aset tetap untuk membiayai belanja operasional setelah disetujui pejabat yang

berwenang. Dua hal ini menjadi kontroversi.

7. Penatausahaan

Kuasa pengguna harus melakukan entry pendaftaran sekaligus pencatatan

barang milik negara ke dalam kodefikasi barang ke aplikasi SIMAK-BMN.

Inventarisasi barang milik negara oleh kuasa pengguna dapat dilakukan sekurang-

kurangnya sekali dalam lima tahun. Kuasa pengguna barang harus menyampaikan

backup aplikasi SIMAK-BMN tiap semester dan tahunan guna menyusun Laporan

Barang Milik Negara.

Badan layanan umum dapat menggunakan SIMAK-BMN atau atau aplikasi

khusus yang dikembangkan tersendiri untuk melakukan entry pada sistem

akuntansi aset tetap.

8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Kuasa pengguna barang barang melakukan pemantauan dan penertiban

terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara yang berada di bawah

penguasaannya. Aparat pengawas fungsional dapat dimintai bantuan untuk

melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. Kuasa pengguna

dan pengelola barang wajib menindaklanjuti hasil audit.

Badan layanan umum tidak mengatur bagaimana harus melakukan pemantauan

dan penertiban barang milik negara dibawah penguasaannya. Sehingga teknis

pemantauan dan penertiban merujuk ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kontroversi teknis yang muncul hanya terlihat pada kegiatan pemindahtanganan.

Secara teknis, pengadaan yang sebelumnya menimbulkan kontradiksi dari perspektif

hukum, tidak mengalami masalah. Untuk kegiatan pemanfaatan bahkan sama sekali

tidak dibahas secara teknis.

Setelah menganalisis melalui perspektif hukum dan teknis berikut akan dilakukan

analisis melalui perspektif akuntansi atas pengelolaan barang milik negara. Analisis

21

hanya akan dilakukan melalui pendekatan integrasi perspektif akuntansi yang dipakai

badan layanan umum sebagai Kuasa Pengguna Barang, tanpa melakukan

pembandingan.


Perencanaan kebutuhan dan penganggaran menjadi dasar dari pencatatan

akuntansi pertanggungjawaban khususnya kegiatan pengadaan barang milik

negara. Perencanaan kebutuhan akan menjadi acuan di laporan kinerja, sedang

penganggaran akan menjadi acuan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan

Aktivitas badan layanan umum.

2. Penilaian

Penilaian secara umum telah mencakup perilaku akuntansi bagi pengadaan,

penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, sampai

pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik negara menurut Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum diukur berdasarkan biaya perolehan.

Apabila penilaian dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai barang

milik negara tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Barang

milik negara yang diperoleh melalui pengadaan, akan dicatat sebagai penambahan

akun aset tetap dan pengurangan akun kas. Setelah dilakukan pengadaan,

hendaknya bukti kepemilikan atas barang milik negara segera diurus dan disimpan

sebagai dasar pencatatan. Selama digunakan, barang milik negara harus disusutkan

melalui metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit

produksi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh barang milik

negara dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan akan menjadi kontra akun barang milik negara bersangkutan. Dalam

penggunaannya, kerapkali barang milik negara membutuhkan pemeliharaan dalam

rangka memperbaiki karena rusaknya sebagian unsur atau dalam rangka

menambah nilai manfaat. Perbaikan yang tidak menambah nilai manfaat akan

diakui sebagai belanja atau biaya, sedangkan yang menambah nilai manfaat akan

mempengaruhi nilai barang milik negara yang bersangkutan. Revaluasi aset dapat

dilakukan berdasarkan ketentuan ketentuan pemerintah yang berlaku secara

nasional. Dalam hal disajikan menyimpang dari konsep harga perolehan maka

badan layanan umum harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta

22

pengaruhnya terhadap informasi keuangan badan layanan umum. Rugi penurunan

nilai akibat revaluasi dapat dilaporkan sebagai offset nilai barang milik negara dan

menambah nilai kerugian lain-lain di Laporan Aktivitas. Barang milik negara akan

dikuasai badan layanan umum sampai dihapus atau dipindahtangankan karena

alasan-alasan tertentu. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang

memperlihatkan:

a. penambahan

b. pelepasan

c. revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah

d. penurunan nilai tercatat

e. penyusutan

f. setiap pengklasifikasian kembali.

Nilai-nilai tersebut akan menjadi nilai-nilai akun di Neraca. Transaksi-transaksi

yang terlibat di dalamnya akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas.

3. Pemindahtanganan

Pencatatan akuntansi yang terlibat dalam pemindahtanganan adalah barang milik

negara hasil tukar menukar, off-set barang milik negara yang dijual, pencatatan

arus masuk kas hasil penjualan dan keuntungan atau kerugian dari hasil penjualan.

Nilai barang milik negara hasil tukar menukar dicatat berdasarkan nilai wajar aset

yang dilepas atau yang diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan

nilai wajar aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau

setara kas yang ditransfer. Nilai barang milik negara ini akan mempengaruhi

nilainya di neraca. Penjualan barang milik negara dicatat dengan melakukan off-set

barang milik negara yang dijual beserta akumulasi penyusutannya, mencatat

penambahan kas atas penjualan, selisih lebih atau kurangnya akan dibukukan

sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Transaksi penjualan ini akan

mempengaruhi Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Neraca.

4. Penatausahaan

Jika penilaian berhubungan dengan masing-masing akun barang milik negara,

penatausahaan berhubungan dengan keseluruhan. Laporan Barang Milik Negara

yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh database barang milik negara semua

satuan kerja pemerintah pusat akan dijadikan dasar pelaporan di neraca. Barang

23

milik negara yang dilaporkan sebagai aset tetap di neraca badan layanan umum

meliputi:

a. Tanah;

b. Gedung dan bangunan;

c. Peralatan dan mesin;

d. Jalan, irigasi, dan jaringan;

e. Aset tetap lainnya;

f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Informasi tambahan atas keenam komponen di atas perlu dijelaskan dalam CALK.

Selain itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah dasar

penilaian, metode penyusutan, masa manfaat (atau tarif penyusutan yang

digunakan), jumlah akumulasi penyusutan, eksistensi dan batasan atas hak milik,

kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap,

uraian rincian dari masing-masing aset tetap sampai jumlah komitmen (jika ada)

untuk akuisisi aset tetap.

C. Implikasi Fleksibilitas badan layanan umum

Pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Fleksibilitas yang dimaksud terdiri dari pengelolaan pendapatan; belanja; kas; piutang

dan utang; investasi; pengadaan dan pengelolaan barang; pengembangan sistem,

prosedur pengelola keuangan dan akuntansi; remunerasi; status kepegawaian; serta

nomenklatur kelembagaan dan pimpinan. Fleksibilitas tersebut memberikan hak badan

layanan umum untuk melanggar azas universalitas. Salah satu contohnya dalam

konteks pengelolaan keuangan negara. Dalam mekanisme APBN, semua pendapatan

negara harus disetor ke kas negara dan semua belanja harus melalui kas negara.

Dengan penetapan satker pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan

badan layanan umum, maka azas universalitas ini boleh dilanggar, sehingga

pendapatan yang diterima boleh langsung digunakan sebagai belanja. Mekanisme

APBN tidak sepenuhnya hilang, setiap triwulan pertangggungjawaban pengelolaan

pendapatan yang langsung dibelanjakan tersebut dilaporkan melalui SPM Pengesahan.

Pengajuan SPM Pengesahan serupa dengan mekanisme SPM-GUP Nihil. Fleksibilitas

24

yang diberikan ini, sebenarnya selain ditujukan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik juga sekaligus untuk membenahi pengelolaan PNBP dengan lebih

baik, sehingga tidak ada lagi pengeluaran yang off budget.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu fleksibilitas yang menjadi

topik dalam kajian ini adalah pengelolaan barang milik negara. Pemberian bonus

berupa fleksibilitas pada badan layanan umum tidak selamanya menjadi angin segar.

Terdapat beberapa implikasi dari fleksibilitas yang membuahkan kontradiksi menurut

perspektif hukum dan teknis pada pengelolaan barang milik negara. Terdapat tiga

kontradiksi yang muncul dalam pengelolaan barang milik negara sebagai implikasi dari

fleksibilitas badan layanan umum yaitu pada kegiatan pengadaan, pemanfaatan dan

pemindahtanganan.

1. Pengadaan

Pengadaan barang milik negara oleh badan layanan umum tetap mengacu pada

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kecuali untuk ranah fleksibilitas.

Ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dalam fleksibilitas ini yaitu alasan efektivitas

dan/atau efisiensi, sumber dana serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang

ditetapkan pemimpin badan layanan umum. Atas ketiga hal tersebut harus

diberikan aturan yang dapat memastikan fleksibilitas bertanggungjawab.

Pendefinisian efektivitas dan efisiensi harus diterangkan melalui pendekatan

kuantitas sehingga titik potongnya jelas. Fleksibilitas pendanaan pengadaan berasal

dari semua sumber kecuali APBN dan hibah terikat. Perlu diberikan pertimbangan-

pertimbangan khusus untuk mencegah kebocoran anggaran melalui konteks ini.

Ketentuan khusus mengenai pedoman pelaksanaan barang milik negara yang

ditetapkan pemimpin badan layanan umum, harus dievaluasi secara detail dan

menyeluruh untuk mencegah loop-hole. Ketiga hal ini penting untuk diawasi

pelaksanaannya. Fleksibilitas pengadaan tidak dapat dilaksanakan jika ketentuan-

ketentuan teknis yang mengaturnya belum sempurna. Hal tersebut dilakukan,

mengingat kebocoran anggaran negara dan tindak pidana korupsi sebagian besar

berada di ranah pengadaan barang milik negara.

2. Pemanfaatan


Pengelolaan Barang Milik Negara yang dirinci kemudian dalam Peraturan Menteri

25

Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, kuasa

pengguna tidak dapat melakukan pemanfaatan atas barang milik negara.

Pemanfaatan hanya dapat dilakukan oleh pengelola barang. Kontroversi kedua yang

mengemuka mengenai masalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan.


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Badan Layanan Umum menyatakan bahwa pendapatan dari pemanfaatan termasuk

dalam Pendapatan Usaha Lainnya yang dapat digunakan langsung dalam

operasional badan layanan umum. Implikasi fleksibilitas pada kegiatan

pemanfaatan meliputi pelanggaran universalitas pada pengelolaan barang milik

negara dan pengelolaan keuangan. Sebenarnya pelanggaran universalitas ini telah

diakomodasi dalam Pasal 79, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, yang memberikan privilege

kepada badan layanan umum untuk mengecualikan pengaturan, jika telah memiliki

ketentuan sendiri. Fleksibilitas diwujudkan berupa keleluasaan untuk menerapkan

praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara

pada umumnya. Tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara langsung

maupun tidak langsung harus tercermin dalam pemanfaatan barang milik negara

yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk

sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau bangun guna serah. Kegiatan

pemanfaatan pun harus dilakukan dengan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen

yang baik.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satuan Kerja Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang

menyatakan bahwa satker berstatus badan layanan umum secara penuh dapat

langsung menggunakan seluruh PNBP dari Pendapatan Operasional dan Non

Operasional badan layanan umum, di luar dana yang bersumber dari APBN, sesuai

Rencana Bisnis dan Anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke kas negara.

26

Bahkan apabila PNBP melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan

Anggaran tetapi masih dalam ambang batas fleksibilitas, maka kelebihan tersebut

dapat digunakan langsung terlebih dahulu mendahului revisi DIPA, dengan

persetujuan menteri keuanganyang diajukan kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan. Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang

bersumber dari PNBP yang digunakan langsung, satker badan layanan umum

menyampaikan SPM Pengesahan kepada KPPN setiap triwulan maksimal tanggal

sepuluh setelah triwulan berakhir dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab

pimpinan badan layanan umum. SPM Pengesahan menjadi dasar KPPN untuk

menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana PNBP. Solusi atas pemanfaatan

akan disajikan bersama dengan pemindahtanganan untuk menghindari

pengulangan.

3. Pemindahtanganan

Berbeda kondisi dengan pemanfaatan, dimana Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sama

sekali tidak memperbolehkan badan layanan umum dengan kedudukannya kuasa

pengguna anggaran untuk melakukan pemanfaatan, pada pemindahtanganan

terdapat adanya pengaruh yang dapat dilakukan yaitu berupa pengajuan usul.

Pengajuan usul atas pemindahtanganan atas penjualan berupa tanah dan bangunan

yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain tanah dan

bangunan kepada pengguna barang. Peraturan teknis pemindahtanganan yaitu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan

Barang milik negara, juga tidak menyebutkan secara jelas andil kuasa pengguna

anggaran. Pemindahtanganan, dalam peraturan tersebut, praktis merupakan

domain pengguna dan pengelola barang. Sehingga seharusnya, menurut kedua

peraturan di atas, badan layanan umum dilarang melakukan pemindahtanganan

barang miliki negara di bawah penguasaannya. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 pada bagian pengelolaan barang justru

menyatakan secara langsung bahwa penerimaan atas penjualan barang milik

negara sebagai akibat dari pengalihan yang telah disetujui pejabat berwenang

merupakan pendapatan badan layanan umum.

27

Kasus pemindahtanganan serupa dengan pemanfaatan yang menyinggung

implikasi fleksibilitas pada pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan

keuangan. Fleksibilitas ini sebenarnya tidak sepenuhnya merugikan. Penetapan

satuan kerja pemerintah sebagai badan layanan umum berstatus badan layanan

umum penuh pun telah melewati persyaratan substantif, teknis dan administratif

dengan nilai bobot yang baik. Belum lagi konsekuensi penerapan pengelolaan

keuangan badan layanan umum yang pada prakteknya harus berdiri diantara dua

standar akuntansi pelaporan yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan Standar

Akuntansi Pemerintah untuk mengkonsolidasikan laporannya dengan kementerian

negara/lembaga terkait. Atas pertimbangan itu, rasanya pantas badan layanan

umum mendapatkan privilege berupa fleksibilitas.

Sebenarnya ada dua kata kunci yang terkait dengan fleksibilitas pengelolaan barang

milik negara dan pengelolaan keuangan yaitu pernyataan dibutuhkannya persetujuan

pejabat berwenang dan kesesuaian dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pemanfaatan tidak dapat dilakukan oleh kuasa pengguna, pelaksanaannya minimal

dilakukan oleh pengguna barang. Andil pelaksanaan pemindahtanganan oleh kuasa

pengguna barang hanya sampai ranah usulan. Pelaksanaannya dilakukan oleh pengelola

atau pengguna barang. Seperti yang dinyatakan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum bahwa menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan badan layanan umum. Menteri/pimpinan

lembaga ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengguna barang. Persetujuan pejabat

berwenang dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai menteri/pimpinan lembaga yang

melaksanakan atau mengajukan usul kepada pengelola barang untuk melakukan

pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Persetujuan sebagaimana disebutkan diatas tidak dilakukan tanpa mekanisme.

Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis

adalah dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran badan layanan umum. Semua

penerimaan dan pengeluaran badan layanan umum harus mengacu pada Rencana

Bisnis dan Anggaran. Rencana Strategi Bisnis adalah salah satu syarat administratif

dimungkinkannya status badan layanan umum secara penuh. Pelaksanaan pemanfaatan

dan pemindahtanganan barang milik negara sudah seharusnya tercantum menjadi salah

satu alternatif dari sekian banyak rencana penerimaan selama lima tahun. Penetapan

28

status badan layanan umum secara penuh mengindikasikan disetujuinya Rencana

Strategi Bisnis satuan kerja pemerintah, termasuk pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik negara. Hal ini juga menjadi pendukung pernyataan persetujuan pejabat

berwenang, yang ternyata tidak hanya mencakup pengguna barang (menteri/pimpinan

lembaga) melainkan juga mencakup pengelola barang dalam hal ini menteri keuangan.

Walaupun pada prakteknya, dua hal tersebut terpisah secara eselon dimana pengajuan

PK-badan layanan umum ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan

petugas fungsional pengelola barang adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

kemungkinan koordinasi saling mengecek dapat dilakukan.

Lagipula sebenarnya prinsip fleksibilitas ini tidak mencederai apapun. Menurut

David Osborne dan Ted Gaebler, sebisa mungkin memang pemerintah secara perlahan-

lahan dapat menurunkan tarif pajak. Penurunan tarif pajak tersebut dilakukan dengan

transformasi fungsi kegiatan, salah satunya dengan mengembangkan Enterprising

Government. Pada akhirnya, dengan ada atau tidak adanya enterprising government,

jumlah total pembelanjaan negara akan sama. Yang membedakan adalah upaya

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki efisiensi, merubah mindset

birokrasi serta mengembangkan kebebasan berpikir, inovasi dan kreatifitas manajemen

pengelolaan pemerintah.

29

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Fleksibilitas yang diperoleh badan layanan umum kerapkali dianggap sebagai

sebuah privilege yang tidak memenuhi prinsip equality oleh satuan kerja lainnya.

Padahal hal tersebut bukan diperoleh dalam sekejap saja. Suatu satuan kerja

pemerintah harus melewati proses yang panjang dalam memenuhi tiga persyaratan

yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif yang dinilai dalam bobot tertentu

untuk menentukan perizinan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, status tersebut dalam implementasinya, kerapkali

menimbulkan konsekuensi dan implikasi. Konsekuensi yang harus dihadapi satuan

kerja yang menerapkan badan layanan umum salah satunya adalah sistem pelaporan

yang jauh lebih rumit, prosedur pelaksanaan yang harus selaras dengan peraturan,

hingga pengawasan berlapis dari pihak intern dan ekstern untuk memastikan

kepatuhan. Implikasi yang diunduh akibat fleksibilitas dapat ditemui di banyak bagian

implementasinya. Salah satu implikasi tersebut dapat dilihat di pengelolaan barang

milik negara.

Implikasi fleksibilitas pengelolaan barang milik negara dapat menghapus azas

universalitas dalam implementasinya di badan layanan umum. Atas fleksibilitas ini,

badan layanan umum dapat melakukan apa saja selama diperbolehkan peraturan

khusus yang melingkupinya, tanpa harus mengindahkan ketentuan umum yang berlaku

bagi satuan kerja pemerintah lain. Pengelolaan barang milik negara menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara terdiri dari sepuluh kegiatan utama yaitu perencanaan kebutuhan dan

penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan serta pembinaan,

pengawasan dan pengendalian.

Jika dipandang dari perspektif perspektif hukum dan teknis (akuntansi hanya

pengejawantahan dari sistem yang dianut) terdapat beberapa implikasi yang berujung

kontradiksi atas hak keleluasan yang dimiliki badan layanan umum dalam hal

pengelolaan barang milik negara. Dari sepuluh kegiatan yang ada, hampir semuanya

sebenarnya telah bersesuaian antara prinsip universalitas dan implementasi badan

30

layanan umum, kecuali kontradiksi yang dapat kita temukan dalam kegiatan

pengadaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Fleksibilitas yang ada pada

pengadaan adalah keleluasaan tanpa mengacu pada Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, selama memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada

Badan Layanan Umum. Namun untuk mencegah terjadi kebocoran anggaran pada

keleluasaan ini, implementasinya harus didahului dengan penetapan ketentuan-

ketentuan teknis yang mengatur secara sempurna mengenai alasan efektivitas

dan/atau efisiensi, sumber dana serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang

ditetapkan pemimpin badan layanan umum. Kontradiksi yang mengemuka dalam hal

pemanfaatan dan pemindahtanganan diakibatkan karena hal yang serupa yaitu

masalah pisah batas wewenang dan hak penggunaan penerimaan. Dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara yang dirinci kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, badan layanan umum yang

berkedudukan sebagai kuasa pengguna tidak dapat melakukan pemanfaatan atas

barang milik negara. Dalam peraturan yang sama, domain badan layanan umum hanya

sebatas pengajuan usul atas pemindahtanganan atas penjualan berupa tanah dan

bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain

tanah dan bangunan kepada pengguna barang. Bahkan peraturan teknis

pemindahtanganan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang milik negara, sama sekali tidak menyebutkan andil kuasa

pengguna anggaran di dalamnya. Pemanfaatan dan pemindahtanganan praktis

merupakan domain pengguna dan pengelola barang. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa

pendapatan dari pemanfaatan dan pemindahtanganan termasuk dalam Pendapatan

Usaha Lainnya yang dapat dikelola dan digunakan langsung dalam operasional badan

layanan umum sesuai Rincian Bisnis dan Anggaran. Hal ini mengindikasikan tidak

31

hanya terdapat legalitas pemakaian pendapatan untuk kegiatan operasional namun

juga legalilas pelampauan batas wewenang badan layanan umum sebagai kuasa

pengguna anggaran.

Fleksibilitas tersebut menurut penulis tidak menyebabkan kontradiksi yang

berlebihan. Kontradiksi dengan ketentuan umum, jelas akan mengemuka pada

implementasi badan layanan umum. Hal tersebut telah diantisipasi pada pasal 79,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara, yang memberikan privilege pengecualian pengaturan bagi badan

layanan umum, jika telah memiliki ketentuan tersendiri mengenai pengelolaan barang

milik negara dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan tersebut. Fleksibilitas ini

harus mengindahkan kaidah-kaidah manajemen yang baik, ditujukan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan, serta memenuhi keperluan pelaporan akuntabilitas

dan transparansi yang melingkupinya. Mekanisme Rincian Bisnis dan Anggaran

sebenarnya dapat dijadikan solusi untuk menjembatani masalah ini. Rencana Bisnis

dan Anggaran tahunan, yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis, adalah dasar

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran badan layanan umum. Semua penerimaan

dan pengeluaran badan layanan umum harus mengacu pada Rencana Bisnis dan

Anggaran. Rencana Strategi Bisnis adalah salah satu syarat administratif

dimungkinkannya status badan layanan umum secara penuh. Pelaksanaan

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara sudah seharusnya tercantum

menjadi salah satu alternatif dari sekian banyak rencana penerimaan yang terangkum

selama lima tahun dalam Rencana Strategi Bisnis. Penetapan status badan layanan

umum secara penuh mengindikasikan disetujuinya Rencana Strategi Bisnis satuan

kerja pemerintah, termasuk rencana pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

negara. Dengan disetujuinya Rencana Strategi Bisnis termasuk Rencana Bisnis

Anggaran, pemanfaatan dan pemindahtanganan yang melampaui wewenang badan

layanan umum, telah memenuhi syarat persetujuan dalam implementasinya. Dengan

persetujuan yang dimiliki Rencana Bisnis dan Anggaran, semua penggunaan atas

penerimaan negara yang telah direncanakan dapat dilakukan. Lagipula sebenarnya

prinsip fleksibilitas ini tidak mencederai apapun. Menurut David Osborne dan Ted

Gaebler, enterprising government atau badan layanan umum merupakan sarana untuk

meningkatkan kualitas, memperbaiki efisiensi, merubah mindset birokrasi serta

32

mengembangkan kebebasan berpikir, inovasi dan kreatifitas manajemen pengelolaan

pemerintah.

B. Rekomendasi

Kontradiksi-kontradiksi yang mengemuka dalam kajian ini terjadi dalam lingkup

hukum, teknis (termasuk akuntansi). Untuk memungkinkan praktek-praktek bisnis

yang sehat yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, kontradiksi

tersebut seharusnya diminimalisasi dan dihindari. Beberapa rekomendasi yang dapat

diajukan atas kontradiksi yang mengemuka dalam kajian ini, yaitu :

1. Pelaksanaan seleksi yang ketat atas pengajuan usul satuan kerja pemerintah untuk

mendapat penetapan sebagai satuan kerja dengan status badan layanan umum

secara penuh. Penilaian bobot atas persyaratan yang menjadi indikator penetapan

harus dilakukan oleh profesional yang independen dan objektif. Jika perlu penilai

diatur dalam ketentuan khusus.

2. Sinkronisasi peraturan teknis terutama yang termasuk dalam ranah fleksibilitas

bagi badan layanan umum. Sinkronisasi peraturan ini dapat dilakukan oleh tim

khusus yang anggotanya terdiri dari lintas instansi untuk mengevaluasi peraturan-

peraturan yang telah ada dan mencari titik yang sebaiknya direvisi untuk

menghilangkan kerancuan dan kontradiksi hukum.

3. Koordinasi antar pihak-pihak terkait yang melingkupi implementasi tugas pokok

dan fungsi layanan umum, khususnya yang akan menyinggung fleksibilitas, untuk

menghindari kontradiksi yang mungkin muncul dari perspektif teknis. Evaluasi

lintas instansi berkala dan berkelanjutan juga dapat dilakukan.

4. Penetapan ketentuan-ketentuan teknis yang mengatur secara sempurna mengenai

alasan efektivitas dan/atau efisiensi, sumber dana serta ketentuan pengadaan

barang dan jasa yang ditetapkan pemimpin badan layanan umum sebagai legalitas

pelanggaran azas universalitas di bidang pengadaan. Penetapan ketentuan teknis

ini yang akan mendasari implementasi fleksibilitas pengadaan badan layanan

umum.

5. Peningkatan peran Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, juga diperlukan

dan tidak hanya diwujudkan dalam hal pembinaan saja. Pengawasan on going

process khususnya masalah kepatuhan, juga harus dapat diakomodasi. Hal ini

dilakukan agar fleksibilitas yang diberikan pada satuan kerja yang menerapkan

33

pengelolaan keuangan badan layanan umum tidak memiliki potensi untuk

disalahgunakan.

6. Penetapan dan pemberian sanksi bagi badan layanan umum jika terbukti melanggar

kepatuhan atas peraturan-peraturan yang melingkupinya. Sanksi dapat diberikan

setelah indikasi pelanggaran dibuktikan oleh lembaga pemeriksa independen.

Pemberian sanksi maksimal dapat diberikan dalam bentuk pencabutan status

badan layanan umum secara penuh.

LAMPIRAN

Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 96/PMK.06/2007

Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan,

Dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara

Ketentuan Lain

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum



tentang Kewenangan

Pengadaan Barang/Jasa Pada

Badan Layanan Umum.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran sinkron sinkron

Pengadaan sinkron Ketentuan yang mengatur sinkron

pengadaan barang milik

negara, bagi pengelolaan

secara umum dan ketentuan

khusus bagi badan layanan

umum, mengacu pada

Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun

2003 Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Pengecualian diberikan

kepada badan layanan umum

atas dasar azas fleksibilitas

jika memenuhi tiga

persyaratan yang ditentukan

dalam peraturan ini.

Penggunaan sinkron sinkron

Pemanfaatan Pemanfaatan hanya dapat

dilakukan oleh pengelola atau

pengguna atas kondisi

tertentu setelah disetujui

pengelola.

Dengan kedudukannya

sebagai kuasa pengguna,

ketentuan ini memberikan

wewenang untuk

menggunakan barang milik

negara yang tidak terkait

dengan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi dengan

persetujuan pejabat

berwenang.

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara Ketentuan bagi Badan Layanan Umum

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG DIIMPLEMENTASIKAN MENURUT AZAS UNIVERSALITAS DIKOMPARASIKAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

Pemanfaatan Penerimaan negara yang

berasal dari pemanfaatan

wajib disetorkan seluruhnya

ke rekening kas umum

negara.



tentang Pedoman Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

Badan Layanan Umum

menyatakan bahwa

pendapatan (kecuali hibah

terikat) dapat dikelola

langsung untuk membiayai

belanja BLU sesuai RBA.

Penerimaan negara yang

berasal dari pemanfaatan

tidak diatur lebih lanjut.

Pengamanan dan Pemeliharaan sinkron sinkron

Penilaian Wewenang pengelola dan

pengguna barang milik

negara.



tentang Pedoman Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

Badan Layanan Umum

menyatakan bahwa penilaian

kembali dapat dilakukan

dengan mengacu pada

ketentuan yang berlaku

nasional.

Penghapusan sinkron sinkron

Surat Keputusan

Penghapusan diterbitkan

oleh pengguna atau pengelola

berdasarkan kondisi yang

menyebabkan penghapusan.

Tidak diatur secara jelas,

namun sebagai kuasa

pengguna barang, badan

layanan umum akan

melakukan penghapusan

barang milik negara dari

daftar barang kuasa

pengguna setelah adanya

Surat Keputusan

Penghapusan.


Pemindahtanganan Domain kuasa pengguna

barang hanya sebatas

penyampaian usul salah satu

bentuk pemindahtanganan

yaitu penjualan.

Dengan kedudukannya

sebagai kuasa pengguna,

ketentuan ini menyatakan

bahwa pemindahtanganan

yang dilakukan badan

layanan umum dilakukan atas

persetujuan pejabat yang

berwenang.

Pemindahtanganan pada

dasarnya dilakukan dengan

pertimbangan ekonomis bagi

peningkatan penerimaan

negara.

Ketentuan ini menyatakan

bahwa penerimaan hasil

penjualan barang milik

negara sebagai akibat dari

pemindahtanganan

merupakan pendapatan

badan layanan umum.

Penatausahaan sinkron sinkron

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sinkron sinkron


Penyebab Solusi

Batas wewenang kuasa pengguna anggaran Persetujuan dari pejabat yang berwenang melalui Rincian Bisnis dan Anggaran.

Penggunaan pendapatan dalam pengeluaran operasional yang

seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum

negara

Sebagaimana yang kita ketahui, Rincian Bisnis dan Anggaran adalah acuan dan landasan

badan layanan umum untuk melakukan praktek bisnis yang sehat dalam rangka

mendapatkan pendapatan dan pengeluarannya. Rincian Bisnis dan Anggaran ini telah

disetujui sebelumnya oleh Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setelah sebelumnya menyetujui Rencana

Strategis Bisnis. Rencana Strategis Bisnis merupakan salah satu persyaratan

administratif penetapan satuan kerja pemerintah sebagai badan layanan umum dengan

status penuh. Penetapan status tersebut mengindikasikan persetujuan atas Rencana

Strategis Bisnis satuan kerja pemerintah yang bersangkutan. Rencana pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik negara, sebagai salah satu dari alternatif pendapatan

badan layanan umum, seharusnya terangkum dalam Rencana Strategis Bisnis yang

diajukan ke Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum -

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Bisnis

yang merupakan acuan dari Rencana Bisnis dan Anggaran, secara tidak langsung terjadi

pelimpahan wewenang terbatas untuk melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan

SOLUSI KONTRADIKSI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM

copyright ellen_maharani stan2010

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. April 2003. Jakarta. Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Januari 2004. Jakarta. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum. Juni 2005. Jakarta. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara. Maret 2006. Jakarta. Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nopember 2003. Jakarta. Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan

Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum. Februari 2006. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. September 2007. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Mei 2008. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Juli 2007. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Situs terkait : www.depkeu.go.id/ www.djkn.depkeu.go.id/ www.perbendaharaan.go.id/

Documents

38544357 Sebuah Kajian Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Badan Layanan Umum