Copyright KSAP

PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah

Bali, 7 September 2007

Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI

Copyright KSAP

Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan

Barang Milik Negara/Daerah

3

DASAR HUKUMDASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

4

BARANG MILIK BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BMN/D)NEGARA/DAERAH (BMN/D)

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak (kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama pemanfaatan)

Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang (mis. UU Kepabeanan); atau

Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

5

ASAS-ASAS DALAM ASAS-ASAS DALAM PENGELOLAAN BMN/DPENGELOLAAN BMN/D

FUNGSIONAL

KEPASTIAN HUKUM

TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN

EFISIENSI

AKUNTABILITAS

KEPASTIAN NILAI

6

PEJABAT PENGELOLAAN BMN/DPEJABAT PENGELOLAAN BMN/D

Menteri Keuangan selaku BUN adalah Pengelola Barang Milik Negara

Gubernur/bupati/walikota Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD

Sekretaris Daerah Pengelola Barang Milik Daerah

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang Milik Daerah

Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan Kementerian Negara/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara

7

TERMINOLOGI PENTING TERMINOLOGI PENTING TERMINOLOGI PENTING TERMINOLOGI PENTING

Pemanfaatan Pemanfaatan

Sewa;Pinjam Pakai;Kerja Sama Pemanfaatan;Bangun Guna Serah (BGS) & Bangun Serah Guna (BSG)

Sewa;Pinjam Pakai;Kerja Sama Pemanfaatan;Bangun Guna Serah (BGS) & Bangun Serah Guna (BSG)

Penggunaan Penggunaan Sebatas utk penyelenggaraan Tupoksi Satuan Kerja

Sebatas utk penyelenggaraan Tupoksi Satuan Kerja

Pemindahtanganan Pemindahtanganan Penjualan;Tukar Menukar;Hibah;Penyertaan Modal Pemerintah

Penjualan;Tukar Menukar;Hibah;Penyertaan Modal Pemerintah

BMN/DBMN/D

8

SISTEMATIKASISTEMATIKA

PENGGUNAAN PEMANFAATAN PENGAMANAN

9

PENGGUNAANPENGGUNAAN

adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/D yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan

1

10

1.1. Status penggunaan BMN ditetapkan oleh Status penggunaan BMN ditetapkan oleh pengelola Menkeu, pengelola Menkeu, sedangkan BMD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;Gubernur/Bupati/Walikota;

2. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan 2. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan:memperhatikan:

Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi;Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi;

Menunjang penyelenggaraan Tupoksi instansi yang bersangkutan.Menunjang penyelenggaraan Tupoksi instansi yang bersangkutan.

3. 3. Penetapan status penggunaan atas BMPenetapan status penggunaan atas BMN/N/D yang digunakan oleh selain D yang digunakan oleh selain kementerian negara/lembaga/SKPDkementerian negara/lembaga/SKPD dapat dilakukan sepanjang sesuai dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umumpemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum

PENGGUNAAN2

11

Mekanisme Penetapan StatusMekanisme Penetapan StatusPenggunaan BMDPenggunaan BMD

Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;

Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.

12

BMD Yang Tidak DigunakanBMD Yang Tidak Digunakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepada gubernur/bupati/ walikota melalui pengelola barang untuk barang milik daerah.

Gubernur/bupati/walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan kepada gubernur/bupati/walikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

13

PEMANFAATANPEMANFAATAN

adalah

pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Bentuk: sewa, pinjam pakai,

kerjasama pemanfaatan Bangun Guna Serah dan

Bangun Serah Guna

1

14

Pemanfaatan BMD tidak perlu dengan persetujuan DPRD. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk BMD dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tupoksi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis (Kondisi BMD dan rencana penggunaan) dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Pemanfaatan BMD tidak perlu dengan persetujuan DPRD. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk BMD dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tupoksi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis (Kondisi BMD dan rencana penggunaan) dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

PEMANFAATANPEMANFAATAN 2

15

meliputi:

a. Sewa: adalah pemanfaatan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

b. Pinjam Pakai: adalah penyerahan penggunaan BMN/D antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

PEMANFAATANPEMANFAATAN3

16

c. Kerjasama pemanfaatan: adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya

d. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

e. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

PEMANFAATANPEMANFAATAN 4

17

SEWASEWA

Penyewaan atas barang milik daerah (tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/ walikota) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/ walikota.

Penyewaan atas barang milik negara/daerah (sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, selain tanah dan/atau bangunan) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

1

18

SEWASEWA Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain

sepanjang menguntungkan negara/daerah. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama

lima tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh

gubernur/bupati/walikota. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-

menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:1. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;2. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;3. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu penyewaan;4. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah

2

19

Pinjam PakaiPinjam Pakai Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.

Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:1. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;2. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;3. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman;4. persyaratan lain yang dianggap perlu.

20

Kerjasama PemanfaatanKerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam

rangka:1. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;2. meningkatkan pendapatan daerah.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:1. kerja sama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan

yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/ walikota;

2. kerja sama pemanfaatan atas sebagian tanah dan /atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;

3. kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah (tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/ walikota) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/ walikota.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah (sebagian tanah dan /atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, selain tanah dan/atau bangunan) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

1

21

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah di maksud;

2. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

3. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama;

4. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

5. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;

6. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemafaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;

7. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah .

Kerjasama PemanfaatanKerjasama Pemanfaatan 2

22

Lingkup: Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum Pengamanan Administrasi: pembukuan,

inventarisasi, pelaporan BMD, Pengamanan Fisik: mis. Penyimpanan,

pemagaran dll. Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti

status kepemilikan BMD

PENGAMANAN

23

BUKTI STATUSBUKTI STATUS

Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

1

24

BUKTI STATUSBUKTI STATUS

Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.

2

25

Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah

26

SISTEMATIKASISTEMATIKA

Pemeliharaan Penilaian Penghapusan Pemindahtanganan

27

PEMELIHARAANPEMELIHARAAN

adalah

suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN/D agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

28

PEMELIHARAANPEMELIHARAAN

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya.

Pemeliharaan dilaksanakan dgn berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)

Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah.

Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang untuk dilaporkan kepada Pengguna Barang secara periodik.

29

PENILAIANPENILAIAN

adalah:suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai BMN/D

Tujuan:1. Untuk menyusun neraca;2. Pemanfaatan; dan3. Pemindahtangan.

Pedoman:Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

30

Penilaian BMN/D dalam rangka penyusunan neraca awal , berpedoman pada SAP oleh Tim Penilai, dan dapat melibatkan Penilai Independen yg bersertifikat;

Penilaian BMN/D dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yang berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dapat melibatkan Penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi dengan estimasi terendah menggunakan nilai NJOP

Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yang berupa selain tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dapat melibatkan penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi.

PENILAIANlanjutan

31

PenghapusanPenghapusan

adalah

tindakan menghapus BMN/D dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

32

PENGHAPUSAN:

- Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna

Barang; - Penghapusan dari Daftar BMN/D pada Pengelola Barang.

PEMUSNAHAN:

Pemusnahan sebagai tindak lanjut dari penghapusan karena:

a)tidak dapat dimanfaatkan; b)tidak dapat dipindahtangankan; atau c) alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN

33

Pemindahtanganan

Pemusnahan

Penjualan Hibah

Tukar Menukar

PMP

Tidak dapat digunakan

PENGHAPUSANTidak dapat dimanfaatkan

Tidak dapat dipindahtangankanPelaksanaan UU, seperti (UU Kepabenanan, selundupan, dll)

Pemerintah digugat, kalah, hapuskan

Alasan lain

Bencana Alam, Kebakaran

Putusan Pengadilan

Force majeure

PENGHAPUSAN Lanjutan

34

adalah

pengalihan kepemilikan BMN/D sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

PEMINDAHTANGANAN 1

35

meliputi:

a. Penjualan: adalah pengalihan kepemilikan BMN/D kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

b. Tukar-menukar:

adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

PEMINDAHTANGANAN 2

36

c. Hibah: adalah pengalihan kepemilikan BMN/D antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

d. Penyertaan Modal Pemerintah: adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara/daerah pada BUMN/D, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah.

PEMINDAHTANGANAN 3

37

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan harus persetujuan DPRD dengan beberapa pengecualian.

Pengecualian tersebut meliputi tanah dan/atau bangunan yang :

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;5. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pemindahtanganan BMD selain tanah dan bangunan dengan nilai diatas Rp. 5 M (BMD) harus dengan persetujuan DPRD;

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan harus persetujuan DPRD dengan beberapa pengecualian.

Pengecualian tersebut meliputi tanah dan/atau bangunan yang :

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;5. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pemindahtanganan BMD selain tanah dan bangunan dengan nilai diatas Rp. 5 M (BMD) harus dengan persetujuan DPRD;

PEMINDAHTANGANAN 4

38

SubyeSubyekk

Kewenangan dan Jenis BMDKewenangan dan Jenis BMDTanah dan BangunanTanah dan Bangunan Selain Selain

Tanah Tanah BangunanBangunan

Tdk Tdk dikecualikandikecualikan

DikecualikaDikecualikan n

DPRDDPRD (Semua nilai)(Semua nilai)Izin persetujuanIzin persetujuan

(semua nilai) (semua nilai) Tanpa izin Tanpa izin persetujuanpersetujuan

> 5 Milyar> 5 MilyarPersetujuanPersetujuan

Gubernur, Gubernur, Bupati, Bupati, WalikotaWalikota

Menetujui Menetujui penetapan usulpenetapan usulSurat persetujuan Surat persetujuan pelaksanaanpelaksanaan

Memberi Izin Memberi Izin Persetujuan Persetujuan (Semua nilai)(Semua nilai)

<< 5 Milyar 5 MilyarPersetujuanPersetujuan

Setda Setda (Pengelola)(Pengelola)

PelaksanaanPelaksanaan SK SK penghapusan penghapusan DBMDDBMD

PelaksanaanPelaksanaan SK SK penghapusan penghapusan DBMDDBMD

SK SK PenghapusanPenghapusan DBMDDBMD

Dinas Dinas (Pengguna)(Pengguna)

Penyerahan => Penyerahan => tdk sesuai tdk sesuai TupoksiTupoksi

Penyerahan => Penyerahan => tdk sesuai tdk sesuai TupoksiTupoksi

Pelaksanaan Pelaksanaan SK SK PenghapusanPenghapusan DBPDBP

MEKANISME PERSETUJUAN/PERIJINANMEKANISME PERSETUJUAN/PERIJINAN

39

Pertimbangan: a. Optimalisasi BMD berlebih atau idle; b. lebih menguntungkan apabila dijual; c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundangan;

Cara Penjualan: secara lelang, kecuali: BMD yang bersifat khusus

dan BMD lainnya dgn penetapan dari yang berwenang

PERTIMBANGAN & CARA PENJUALANPERTIMBANGAN & CARA PENJUALAN

40

Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya

Pengelola Barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang dalam batas kewenangannya

MEKANISME PENJUALANMEKANISME PENJUALAN

41

Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD, Pengelola Barang mengajukan usul penjualan disertai dgn pertimbangan atas usulan tsb. Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD. Hasil penjualannya wajib disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

MEKANISME PENJUALANMEKANISME PENJUALANlanjutan

42

Pertimbangan: Dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/ daerah.Syarat: a. Bukan merupakan barang rahasia negara; b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; c. Tidak digunakan lagi dlm penyelenggaraan tupoksi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PERTIMBANGAN & SYARAT HIBAHPERTIMBANGAN & SYARAT HIBAH

43

Pengelola Barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat hibah;Gubernur/Bupati/Walikota mempertimbangkan penetapan dan/atau persetujuan hibah (dan mengajukan kepada DPRD untuk yang tidak

dikecualikan;Pengelola Barang melaksanakan hibah berpedoman

pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

MEKANISME HIBAH TANAH/BANGUNANMEKANISME HIBAH TANAH/BANGUNAN

44

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang ;Pengelola Barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat hibah;Pengelola Barang mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; Pelaksanaan serah terima hibah harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

MEKANISMEMEKANISME

HIBAH SELAIN TANAH/BANGUNANHIBAH SELAIN TANAH/BANGUNAN

45

untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;

untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan

tidak tersedia dana dalam APBD.

PERTIMBANGAN TUKAR-MENUKARPERTIMBANGAN TUKAR-MENUKAR

46

Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai alasan/ pertimbangan, dan kelengkapan data;

Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

Gubernur/Bupati/Walikota mempertimbangkan menyetujui/mengusulkan ke DPRD utk yg tdk dikecualikan & membuat penetapkan;

Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan;

Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

MEKANISME TUKAR-MENUKAR MEKANISME TUKAR-MENUKAR TANAH DAN/ATAU BANGUNANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN

47

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

Pengguna Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang;

Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

MEKANISME TUKAR-MENUKAR MEKANISME TUKAR-MENUKAR SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNANSELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

48

PERTIMBANGANPERTIMBANGAN

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAHPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

PMPD atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah;

BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau

BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

49

Pengelola Barang mengajukan usul PMPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;

Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat PMPD;

Gubernur/Bupati/Walikota mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah;

Proses persetujuan PMPD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan;

MEKANISME PMPD MEKANISME PMPD TANAH DAN/ATAU BANGUNANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN

50

Pengelola Barang melaksanakan PMPD dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; Pengelola Barang menyiapkan Raperda tentang PMPD dengan melibatkan instansi terkait; Penyampaian Raperda kepada DPRD untuk ditetapkan; Serah terima barang kepada BUMN/D atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang setelah Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah ditetapkan.

MEKANISME PMPD MEKANISME PMPD TANAH DAN/ATAU BANGUNANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN

lanjutan

51

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat PMPD;

Pengelola Barang mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

Pengelola Barang menyiapkan Raperda tentang PMPD dengan melibatkan instansi terkait;

Penyampaian Raperda kepada DPRD untuk ditetapkan; Serah terima barang kepada BUMN/D dengan Berita Acara

Serah Terima setelah PERDA ditetapkan.

MEKANISME PMPDMEKANISME PMPDSELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNANSELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

52

Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Barang Milik Negara/Daerah

53

SISTEMATIKASISTEMATIKA

Penatausahaan; Pembinaan; Pengawasan; dan Pengendalian

54

I. PENATAUSAHAANI. PENATAUSAHAAN

A. PENGERTIANA. PENGERTIANB. LINGKUP PENATAUSAHAANB. LINGKUP PENATAUSAHAAN

C. PEMBUKUANC. PEMBUKUAND. INVENTARISASID. INVENTARISASI

E. PELAPORANE. PELAPORAN

55

adalahadalah

rangkaian kegiatan yang meliputi rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuanpembukuan, , inventarisasiinventarisasi, dan , dan

pelaporanpelaporan barang milik barang milik negara/daerah sesuai dengan negara/daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlakuketentuan yang berlaku. .

PENATAUSAHAANPENATAUSAHAAN

56

B. LINGKUP PENATAUSAHAANB. LINGKUP PENATAUSAHAAN

a. Pembukuan :

b. Inventarisasi:

c. Pelaporan:

57

Kuasa Pengguna BarangKuasa Pengguna Barang Pendaftaran dan pencatatan pada Daftar Barang Kuasa Pendaftaran dan pencatatan pada Daftar Barang Kuasa

Pengguna (DBKP) dengan penggolongan dan kodifikasi Pengguna (DBKP) dengan penggolongan dan kodifikasi yang ditentukan Pengelola Barangyang ditentukan Pengelola Barang

Pengguna Barang: Pengguna Barang: Pendaftaran dan pencatatan pada Daftar Barang Pendaftaran dan pencatatan pada Daftar Barang

Pengguna (DBP) dengan penggolongan dan kodifikasi Pengguna (DBP) dengan penggolongan dan kodifikasi yang ditentukan Pengelola Barangyang ditentukan Pengelola Barang

Penyimpanan bukti kepemilikan selain tanah dan Penyimpanan bukti kepemilikan selain tanah dan bangunanbangunan

Pengelola Barang:Pengelola Barang: Pencatatan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah Pencatatan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah

(DBMD)(DBMD) Penyimpanan bukti kepemilikan tanah dan bangunanPenyimpanan bukti kepemilikan tanah dan bangunan

PEMBUKUANPEMBUKUAN

58

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah

Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN/D minimal 5 tahun sekali (sensus barang), yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang;

Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi (antara lain dengan opname fisik) oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pengelola barang melakukan inventarisasi BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

INVENTARISASIINVENTARISASI

59

Kuasa Pengguna BarangKuasa Pengguna Barang Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS)

dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), disampaikan ke disampaikan ke Pengguna BarangPengguna Barang

Pengguna BarangPengguna Barang Menyusun Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan Menyusun Laporan Barang Pengguna Semester (LBPS) dan

Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), disampaikan ke Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), disampaikan ke Pengelola BarangPengelola Barang

Pengelola BarangPengelola Barang Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Semesteran (LBMDS) Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Semesteran (LBMDS)

dan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan (LBMDT)dan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan (LBMDT) LBMD sebagai bahan untuk penyusunan Neraca Pemerintah LBMD sebagai bahan untuk penyusunan Neraca Pemerintah

DaerahDaerah

PELAPORANPELAPORAN

60

Menteri Keuangan Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN/Dmenetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN/D Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan BMNMenetapkan kebijakan teknis pengelolaan BMN Melakukan pembinaan pengelolaan BMNMelakukan pembinaan pengelolaan BMN

Menteri Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan BMDMenetapkan kebijakan teknis pengelolaan BMD Melakukan pembinaan pengelolaan BMDMelakukan pembinaan pengelolaan BMD

PEMBINAANPEMBINAAN

61

Pengguna Barang pemantauan secara teknis dan penertiban terhadap penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan yang berada di bawah penguasaannya

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pada kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta pengawas fungsional untuk mengaudit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban tersebut.

Hasil audit oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang ditindaklanjuti secara administratif dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

62

Pengelola Barang berwenang untuk melakukan Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan pemantauan dan investigasiinvestigasi atas pelaksanaan atas pelaksanaan penggunaan, dalam rangka penertiban penggunaan penggunaan, dalam rangka penertiban penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.Barang sesuai ketentuan yang berlaku. ((Investigasi Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta; melakukan peninjauan dengan tujuan fakta-fakta; melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.)barang milik negara/daerah.)

Gubernur/bupati/walikota Gubernur/bupati/walikota dapat meminta aparat dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan BMD.pelaksanaan penggunaan BMD.

Hasil audit Hasil audit tersebuttersebut disampaikan kepada disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota gubernur/bupati/ walikota untuk ditindaklanjuti sesuai untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannyakewenangannya

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

63

Pengawasan BMN/DPengawasan BMN/DPengawasan BMN/DPengawasan BMN/D

Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN/D

64

D. PENGELOLAAN BMD PADA BLUD. PENGELOLAAN BMD PADA BLU

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digunakan BLUyang digunakan BLU mengikuti mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pdalam PPP ini, kecuali terhadap ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur barang-barang tertentu yang diatur secara tersendiri dalam secara tersendiri dalam PP tentang PP tentang BLUBLU..

65

INSENTIF PENGELOLAANINSENTIF PENGELOLAAN

Pengelolaan BMD yg mengakibatkan pendapatan Pengelolaan BMD yg mengakibatkan pendapatan & penerimaan negara/daerah dpt diberikan & penerimaan negara/daerah dpt diberikan insentif kpd pegawai ybs, yg besarnya ditentukan insentif kpd pegawai ybs, yg besarnya ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikotaoleh Gubernur/Bupati/Walikota

Pejabat/Pegawai selaku pengurus barang dalam Pejabat/Pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan insentif dan insentif dan besarnya disesuaikan dgn besarnya disesuaikan dgn kemampuan keuangan daerahkemampuan keuangan daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digunakan yang digunakan BLUBLU mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pdalam PPP ini, kecuali terhadap barang-barang ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur secara tersendiri dalam tertentu yang diatur secara tersendiri dalam PP PP tentang BLUtentang BLU..

66

SANKSISANKSI

• Dlm hal terjadi kerugian negara/daerah krn Dlm hal terjadi kerugian negara/daerah krn penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang, penggunaan barang, pengelolaan barang, penggunaan barang, pengurusan barang, dan/atau kekurangan pengurusan barang, dan/atau kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui perbendaharaan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dgn peraturan tuntutan ganti rugi sesuai dgn peraturan perUUan yg berlakuperUUan yg berlaku

• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah negara/daerah tsbtsb dapat dikenakan sanksi dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.dengan peraturan perundang-undangan.

67

PENGATURAN LEBIH LANJUTPENGATURAN LEBIH LANJUT

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerahdiatur dalam Peraturan Daerah

68

TERIMA KASIH

SEMOGA SUKSES