RENCANA AKSI 2021 INSPEKTORAT DAERAH

Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2021

i

RENCANA AKSI 2021

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I N S P E K T O R A T Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah

Kabupaten Way Kanan KM. 02 Blambangan Umpu

Telp (0723) 461015 Fax (0723) 461015

TAHUN 2021


ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan

karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2021. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Sasaran ini

merupakan gambaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Way Kanan

yang akan dilaksanakan selama tahun 2021. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran

strategi, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan

selama tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini tidak terlepas dari Rencana Kerja

(Renja), Rencana Strategis serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2021 ini merupakan

perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja Sasaran ini

diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat

Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Way Kanan.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima

kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan dan kontribusinya dalam penyusunan

Rencana Aksi Kinerja Sasaran ini sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pembinaan

dan pengawasan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Way Kanan, dalam upaya

kita bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan

kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

aparatur.

Blambangan Umpu, 30 Januari 2021

I N S P E K T U R,

Dra. YULIAWATI, M.M, CPIA Pembina Utama Muda

NIP. 19620920 198702 2 003


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1

1.2. Dasar Hukum..................... ...................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................. 4

1.4. Ruang Lingkup .......................................................................... 5

BAB. II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN .................. 6

2.1. Tugas, Pokok dan Fungsi ......................................................... 6

2.2. Sumber Daya ............................................................................ 9

2.3. Anggaran ................................................................................. 10

2.4. Sarana Pendukung ................................................................... 13

BAB III RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2021 ................................... 14

3.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan ......................................... 14

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ................................... 16

3.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis ............................................ 17

3.4 Rencana Aksi atas Kinerja Tahun 2021 ..................................... 18

BAB VI PENUTUP.............................................................................................. 20

LAMPIRAN ................................................................................................. 21


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa,

profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku

birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima

kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana

Strategis tahun 2016-2021. Arah kebijakan pengawasan tahun 2016 hingga

tahun 2021, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui

penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan

kegiatan.Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi

dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-

hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program peningkatan pengawasan dan

akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program yang bertujuan

menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dalam mewujudkan

aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem

pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan

akuntabel di lingkungan aparatur negara. Peningkatan pengawasan dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan

pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh

masyarakat.Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur

kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien,

transparan dan terukur.Menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan

koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Aparat Pengawasan Instansi

Pemerintah, Sistem Pengendalian Manajemen), mengembangkan penerapan

pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga

pemeriksa.Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat

Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil

pengawasan, kode etik dan standar audit.Melakukan evaluasi berkala atas


2

kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat

penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal

maupun eksternal.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan

dari fungsi manajemen yaitu pengawasan.Pengertian pengawasan tersebut perlu

ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin

terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

peraturan perundangan yang berlaku.Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat

diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana AksiInspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 merupakan pemenuhan kebutuhan

aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke

depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta

dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati/Wakil Bupati

terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way

Kanan 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat

pencapaian kinerja kepala OPD selama 5 (lima) tahun. Inspektorat Daerah

sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat rencana

aksiInspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam rangka menuangkan

program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan

menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan

pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan perekonomian

sebagaimana dimaksud dalam misi ke-1 (satu) Bupati Way Kanan terpilih yaitu

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas

kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia

aparatur. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai

tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Berkaitan hal tersebut Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan tentunya harus dapat melakukan tindakan

koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan


3

perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat Daerah saat ini

adalah sebagaiCatalyst dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau

penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan

menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum

dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang

tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini Inspektorat Daerahlebih

ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.Hal tersebut sangat

perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

1.2. Dasar Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara

2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan

KeuanganNegara;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional

5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional(RPJMN).

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan PemerintahDaerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

KeuanganDaerah.


4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(SPM).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

PerangkatDaerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun 2016-2021.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

18. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten

Way Kanan adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada. Sedangkan tujuan dari penyusunan


5

Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai

dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan

pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta rencana aksi atas kinerja

sasaran tahun berjalan.


6

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN

2.1. Tugas, Pokok dan Struktur Organisasi

Kabupaten Way Kanan merupakan kabupaten yang di bentuk bersamaan

dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Kabupaten Way Kanan

dengan ibu kota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April

1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat

II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Secara administratif, Kabupaten Way Kanan pada awal terbentuknya

ditahun 1999 terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dengan jumlah desa

atau kampung sebanyak 192 kampung, sampai dengan saat ini terjadi beberapa

kali pemekaran wilayah kecamatan, sehingga jumlah kecamatan menjadi 15 (lima

belas) kecamatan dengan jumlah kampung sebanyak 221 dan kelurahan 6 yaitu:

1. Kecamatan Banjit dengan ibu kota Pasar Banjit , luas wilayah 331,6 Km2

terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung dan 1 kelurahan.

2. Kecamatan Baradatu dengan ibu kota Tiuh Balak Pasar, luas wilayah

152,03 Km2 terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung dan 3 kelurahan.

3. Kecamatan Gunung Labuhan dengan ibu kota Gunung Labuhan, wilayah

115,22 Km2 terdiri dari 21 (dua puluh satu) kampung.

4. Kecamatan Kasui dengan ibu kota Jaya Tinggi, luas wilayah 150,20 Km2

terdiri dari 18 (delapan belas) kampung 1 kelurahan.

5. Kecamatan Rebang Tangkas dengan ibu kota Gunung Sari, luas wilayah

207,18 Km2 terdiri dari 10 (sepuluh) kampung.

6. Kecamatan Blambangan Umpu dengan ibu kota Blambangan Umpu,

sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Way kanan, terdiri dari 12 (dua belas)

kampung dan 1 kelurahan.

7. Kecamatan Way Tuba dengan ibu kota Way Tuba, luas 206,25 Km2 terdiri

dari 13 (tiga belas) kampung.

8. Kecamatan Negeri Agung dengan ibu kota Negeri Agung, luas wilayah

562,98 Km2 terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung.


7

9. Kecamatan Bahuga dengan ibu kota Mesir Ilir, luas wilayah 81,92 Km2 terdiri

dari 11 (sebelas) kampung.

10. Kecamatan Pakuan Ratu dengan ibu kota Pakuan Ratu, luas wilayah 580,34

Km2 terdiri dari 19 (sembilan belas) kampung.

11. Kecamatan Negara Batin dengan ibu kota Negara Batin , luas wilayah 348,4

Km2 terdiri dari 15 (lima belas) kampung.

12. Kecamatan Negeri Besar dengan ibu kota Negeri Besar , luas wilayah

362,37 Km2 terdiri dari 13 (tiga belas) kampung.

13. Kecamatan Bumi Agung dengan ibu kota Bumi Agung , luas wilayah 189,25

Km2 terdiri dari 10 (sepuluh) kampung.

14. Kecamatan Buay Bahuga dengan ibu kota Bumi Harjo , luas wilayah 100,83

Km2 terdiri dari 9 (sembilan) kampung.

15. Kecamatan Umpu Semenguk dengan Ibukota Negeri Baru terdiri dari 12

(Kampung)

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan yang

merupakan salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah dan

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan

Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai 1 Bagian Sekretariat (terdiri dari 3 Sub

Bagian) dan 5 Irbanwil, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan


8

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

c. Inspektur Pembantu I;

d. Inspektur Pembantu II;

e. Inspektur Pembantu III;

f. Inspektur Pembantu IV;

g. Inspektur Pembantu v;

h. Kelompok Jabatan Fungsional (JFA)

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan

urusan pemerintahan kampung.

Dalam menjalankan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Way

Kanan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati

dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi

f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah

sebagai berikut:


9

2.2 Sumber Daya

Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur setiap tahun terus

dilaksanakan. Diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan bagi setiap ASN baik

pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten

Way Kanan. Selain itu, dilaksanakan juga bimbingan teknis dan non teknis serta

pendidikan lainnya yang mengacu pada peningkatan sumber daya aparatur.

Jumlah sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan

adalah sebanyak 61 orang pada awal tahun 2021. Adapun rincian Sumber daya

manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah Sebagai berikut:

Tabel I Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan dan

Latar Belakang Pendidikan

No Jabatan Posisi Pendidikan

Tersedia Terisi SMA D3 S1 S2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Eselon II.b 1 1 - - - 1

2 Eselon III.a 6 5 - - 3 2

3 Eselon IV 3 3 - - 3 -

4 Fungsional Auditor Madya

5 1 1 -

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SUBBAG

ADM UMUM & KEU

SUBBAG PERENCANAAN

SUBBAGIAN EVALUASI & PELAPORAN

INSPEKTUR PEMBANTU

II

INSPEKTUR PEMBANTU

IV

INSPEKTUR PEMBANTU V

INSPEKTUR PEMBANTU I

INSPEKTUR

INSPEKTUR PEMBANTU

III


10

5 Fungsional Auditor Muda

15 15 - - 7 8

6 Fungsional Auditor Pertama

45 16 - 14 1

7 Fungsional Umum - 12 4 1 4 3

8 CPNS - 8 - - 8 -

JUMLAH 61 4 1 40 15

Tabel II Sumber Daya Manusia berdasarkan

Pangkat dan Jenis Kelamin

No Pangkat/Gol Jenis Kelamin

Jml Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pembina Utama Muda (IV/c) - 1 1

2 Pembina TK I (IV/b) 1 - 1

3 Pembina (IV/a) 4 1 5

4 Penata TK I (III/d) 9 13 22

5 Penata (III/c) 4 3 7

6 Penata Muda TK I (III/b) 2 6 8

7 Penata Muda (III/a) 12 2 14

8 Pengatur TK I (II/d) 1 - 1

9 Pengatur (II/c) 1 - 1

10 Pengatur Muda TK I (II/b) - 1 1

11 Pengatur Muda (II/a) - - 0

JUMLAH 34 27 61

2.3 Anggaran

Alokasi anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah


11

Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp)

1 2 3

I Program Penyelenggaraan Pengawasan 795.050.000

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

655.250.000

a Sub Keg. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

118.800.000

b Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 55.200.000

c Reviu Laporan Kinerja 88.200.000

d Reviu Laporan Keuangan 28.800.000

e Pengawasan Desa 315.000.000

f Kerjasama Pengawasan Internal 19.250.000

g Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

30.000.000

2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

139.800.000

a Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

45.000.000

b Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 94.800.000

II Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

290.850.000

1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

5.500.000

a Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

2.000.000

b Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.500.000

2 Pendampingan dan Asistensi 285.350.000

a Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

26.350.000


12

b Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

48.000.000

c Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi

94.000.000

d Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas

117.000.000

III Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.397.518.589

1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.200.000

a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.050.000

b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.000.000

c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.000.000

d Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.150.000

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.700.261.200

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.696.961.200

b Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

1.200.000

c Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3.500.000

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.300.000

a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000

b Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.300.000

c Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi

26.000.000

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 118.590.722


13

a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.500.000

b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.000.000

c Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.000.000

d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

24.090.722

e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

25.000.000

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

275.900.000

a Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11.000.000

b Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

264.900.000

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

26.600.000

a Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

20.000.000

b Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 1.500.000

c Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

5.100.000

TOTAL 9.483.418.589

2.4 Sarana Pendukung

Rincian Sarana Prasarana Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Way

Kanan adalah Sebagai berikut:


14

Tabel IV Sarana Prasarana Kantor

No Nama Barang Jumlah Kondisi Ket

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Gedung Kantor 1 Baik Ukuran Luas

2 Kendaraan Operasional Roda 4 6 Baik 5 Unit Sewa, 2 Milik

Pemda

3 Kendaraan Operasional Roda 2 13 Baik -

4 Komputer 7 Baik -

5 Laptop 46 Baik -

6 Printer 16 Baik -


15

BAB III

RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2021

3.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2016-2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu

tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup

Masyarakat.Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way

Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2016-2021 yaitu :

“Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju : Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat

Way Kanan yang tinggi

Berdaya saing : Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing

dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan

potensi daerah.

Indikator maju dalam visi ini adalah indeks pembangunan manusia

sedangkan indikator berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang

ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum visi “maju dan

berdaya saing” tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola

pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur yang baik, dan kondisi keamanan

ketertiban yang kondusif. Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi

tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri

dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik,

organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh

Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang

Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021.


16

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai

berikut:

Misi 1 : Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan

peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan,

kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia

aparatur;

Misi 2 : Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar

dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi

mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;

Misi 3 : Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif

dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses

dan penguatan peran perempuan, pemuda ;

Misi 4 : Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka

meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil

pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;

Misi 5 : Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah

menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;

Misi 6 : Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang

kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama,

penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian

lingkungan hidup;

Keenam misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran

pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui

program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan

dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan

pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas


17

untuk membantu kepala daerah untuk membina dan mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan visi

Kabupaten Way Kanan yaitu “Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”. Dari

6 misi yang dijabarkan di atas, bahwa misi yang sangat erat terkait dengan tugas

dan fugsi Inspektorat Daerah adalah misi ke-1 (satu) yaitu: “Menciptakan

Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas

kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya

manusia aparatur”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Adapun Sasaran RPJMD di dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2016-2021 adalah untuk mendukung Misi ke-1 Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan

Tahun 2016-2021, yakni “Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik

dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas

kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur”. Dari sasaran tersebut

ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu Peningkatan

Kapasitas Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Kesejahteraan

masyarakat.”. Adapun Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Way Kanan

adalah “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja satuan kerja

perangkat daerah”

3.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pembinaan dan pengawasan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat

dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan

fungsi-fungsi administrasi pembinaan dan pengawasan yang didukung oleh sistem

informasi pengawasan.Fungsi-fungsi administrasi pengawasan tersebut, terdiri

dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan


18

dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan

kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai.Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian

dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan

pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh

karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable,

agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria

tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator

sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain

disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021,

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menetapkan indikator pencapaian

sasaran atas Indikator Kinerja utama sebagai berikut:

a. Persentase aduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang

ditangani, dengan pengukuran kinerja.

Formulasi : Persentase aduan masyarakat atas penyelenggaraan

pemerintahan yang ditangani dibandingkan dengan seluruh

aduan yang diterima Inspektorat Daerah.

b. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Way Kanan.

Formulasi : Nilai dan Level SPIP Kabupaten Way Kanan yang

dikeluarkan oleh BPKP Republik Indonesia.

c. Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat

Daerah Kabupaten Way Kanan.

Formulasi : Tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

d. Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP minimal B.

Formulasi : SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B dibagi

dengan jumlah total SKPD.


19

3.4. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021

Dalam melaksanakan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2021 yang merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan

kinerja sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada. Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Way Kanan sebagai

tolak ukur penilaian kinerja Kabupaten Way kanan dalam penyelenggaraan

pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.Selaras

dengan Tujuan dan Sasaran di atas maka perlu ditetapkan rencana capaian kegiatan

untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis inspektorat Daerah Kabupaten Way

Kanan.

Rencana capaian kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan

sasaran strategis yang diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat

pada tabel :

Tabel.I Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

TUJUAN NO SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 2 3 4

Peningkatan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang bersih dan

melayani

1 Meningkatnya

akuntabiitas

keuangan dan

kinerja satuan kerja

perangkat daerah

Persentase aduan masyarakat atas

penyelenggaraan pemerintahan yang

ditindaklanjuti

Nilai maturitas penerapan sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP)

Tingkat kapabilitas aparatur pengawas

intern pemerintah (APIP)

Persentase SKPD yang memiliki Nilai

Evaluasi SAKIP Minimal B.

Adapun rencana capaian kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. 32 Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan Daerah

2. 14 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda


20

3. 95 Laporan Hasil Reviu Kinerja

4. 106 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

5. 150 Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

6. 3 Laporan Kerjasama Internal

7. 50 Laporan Hasil Pemeriksaan TL BPK dan APIP

8. 5 Laporan Hasil Audit Investigasi

9. 2 Regulasi Pengawasan yang disusun

10. 10 Dokumen Keputusan yang disusun

11. 929 Laporan Pendampingan Urusan Pemerintah Daerah

12. 40 Laporan Pendampingan Reformasi Birokrasi

13. 30 Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

14. 36 Laporan Monitoring Penegakkan Integritas


21

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan suatu hal yang

penting sebagai landasan untuk suatu proses pada apa yang akan dilakukan

dengan berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang adadengan

memperhitungkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bila hal ini

tidak dilakukan maka Inspektorat Daerah tidak dapat memberikan indikator-

indikator yang benar terhadap tercapainya Visi “Way Kanan Maju dan Berdaya

Saing 2021”.

Keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan tidak

terlepas dari dukungan semua pihak dan sektor terkait, disamping itu didukung

dengan pendanaan yang memadai maka pembinaan dan pengawasan dapat

berjalan dengan lebih optimal.Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan

dilapangan masih banyak kendala yang dihadapi antara lain SDM dan sarana

prasarana. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama semua pihak sangat

diperlukan guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) masyarakat yang optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2021 disusun sebagai dokumen

perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta

kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya

menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan

dimaksud.Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan

kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan

memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan Evaluasi

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.


22

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1

MATRIK RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2021 A. Rencana Aksi

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA I TARGET KINERJA (100%)

Ket TW I TW II TW III TW IV

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Persentase aduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target Kegiatan

Rencana Aksi Anggaran

(Rp)

Jadwal Kegiatan

Ket TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7

Program

Penyelenggaraan

Pengawasan

Kegiatan

Penyelenggaraan

Pengawasan

dengan Tujuan

Tertentu

Sub Kegiatan

Penanganan

Penyelesaian

Kerugian

Negara/Daer

ah

Jumlah Laporan Hasil

Audit Investigasi

5 Melaksanakan Audit

Investigasi

45.000.000 √ √ √ √

Sub

Kegiatan

Pengawasan

Dengan

Tujuan

Tertentu


Audit Tujuan Tertentu

34 Melaksanakan Audit

Tujuan Tertentu

94.800.000 √ √ √ √


2

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA II TARGET KINERJA (Level III)



Nilai Maturitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

III III III III

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target Kegiatan


(Rp)

Jadwal Kegiatan

Ket TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7

Program

Penyelenggaraan

Pengawasan

Kegiatan

Penyelenggaraan

Pengawasan

Internal

Sub Kegiatan

Pengawasan

Kinerja

Pemerintah

Daerah


Pengawasan Kinerja

Pemda

32 Melaksanakan

Pengawasan

Kinerja Pemda

118.800.000 √ √ √ √ √ √

Sub

Kegiatan

Pengawasan

Keuangan

Pemda


Pengawasan Keuangan

Pemda

14 Melaksanakan

Pengawasan

Keuangan Pemda

55.200.000 √ √ √

Sub

Kegiatan

Reviu

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah


Reviu Laporan

Keuangan

106 Melaksanakan

Reviu Laporan

Keuangan

28.200.000 √ √ √


3

Sub

Kegiatan

Pengawasan

Desa

Jumlah laporan hasil

pengawasan Desa

150 Melaksanakan

Pengawasan Desa

315.000.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Sub

Kegiatan

Kerjasama

Pengawasan

Internal

Jumlah Laporan

Kerjasama Internal

3 Melaskanakan

Kerjasama

Pengawasan

19.250.000 √ √

Sub

Kegiatan

Monev TL

Hasil

Pemeriksaan

BPK RI dan

TLHP APIP

Jumlah Laporan atas

Pemeriksaan TL BPK

dan APIP

50 Melaksanakan TL

BPK dan APIP

30.000.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Program Kebijakan

Asistensi dan

Pendampingan

Kegiatan

Perumusan

Kebijakan Teknis

di Bidang

Pengawasan dan

Fasilitas

Pengawasan

Sub Kegiatan

Perumusan

Kebijakan

Teknis di

Bidang

Pengawasan

Jumlah Regulasi

Pengawasan yang

disusun

2 Melaksanakan

penyusunan

regulasi

pengawasan

2.000.000 √


4

Sub Kegiatan

Perumusan

Kebijakan

Teknis di

Bidang

Fasilitasi

Pengawasan

Jumlah Dokumen

Keputusan yang disusun

10 Melaksanakan

Penyusunan

Dokumen

Keputusan

3.500.000 √

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA III TARGET KINERJA (Level 3)



Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengendalian Internal Pemerintah (APIP)

2 2 3 3

Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Kegiatan


(Rp)

Jadwal Kegiatan

Ket TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7

Program

Perumusan

Kebijakan

Pendampingan dan

Asistensi

Kegiatan

Pendampingan

dan Asistensi

Sub Kegiatan

Pendampinga

n, Asistensi

verifikasi dan

Penilaian

Reformasi

Birokrasi

Laporan Pendampingan

RB

40 Melaksanakan

Pendampingan

Reformasi Birokrasi

48.000.000 √ √


5

Sub.

Kegiatan

Kormonev

serta

pencegahan

dan

Pemberantas

an Korupsi

Laporan Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi

30 Melaskanakan

Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi

94.000.000 √ √ √ √ √ √ √

Sub Kegiatan

Pendampinga

n, Asistensi

dan Verifikasi

Penegakkan

Integritas

Laporan Monitoring 36 Malaksanakan

Monitoring

117.000.000 √

√ √ √

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA IV TARGET KINERJA (50%)



Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP B

0% 50% 50% 50%

Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Kegiatan


(Rp)

Jadwal Kegiatan

Ket TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7

Program

Penyelenggaraan

Pengawasan

Kegiatan

Penyelenggaraan

Pengawasan


6

Sub Kegiatan

Reviu

Laporan

Kinerja


Reviu Kinerja

95 Melaksanakan

Reviu Laporan

Kinerja

88.200.000 √ √

Kegiatan

Pendampingan

dan Asistensi

Sub Kegiatan

Pendampinga

n dan

Asistensi

Urusan

Pemerintah

Daerah

Laporan Pendampingan

Urusan Pemerintah

Daerah

929 Melaksanakan

Pendampingan

Urusan Pemerintah

Daerah

26.350.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Documents

RENCANA AKSI 2021 INSPEKTORAT DAERAH