REMAJA

&

KORUPSI DI INDONESIA

Disusun oleh:

Adam Fajri

Andhika Pramudya

Ajeng Sekar Ayuningtyas

Cipta Tazky Muhammad

Elisabeth Dewi Mantiri

Fakhri Nabil

Kharissa Humaira

Kelas: XI IPS 2

SMAN 45 JAKARTA

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah kelompok kami ini tepat pada waktunya yang berjudul REMAJA & KORUPSI DI INDONESIA.

Makalah ini berisikan informasi tentang hubungan remaja mengenai korupsi dan bagaimana korupsi di Indonesia atau yang lebih khususnya membahas tentang adanya bagaimana seharusnya remaja mengambil sikap dalam menanggapi korupsi yang terjadi di Indonesia. Diharapkan makalah ini dapat membantu kita semua dengan memberi solusi untuk lebih berhati-hati terhadap korupsi.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 26 Maret 2013

Penyusun

REMAJA

Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga.

Dilihat dari bahasa inggris "teenager", remaja artinya yakni manusia berusia belasan tahun.Dimana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh sebab itu orang tua dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih berpengalaman memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan remaja menuju kedewasaan. Remaja juga berasal dari kata latin "adolensence" yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1992).

Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak tetapi belum juga berada dalam golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek / fungsi untuk memasuki masa dewasa.Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan menurut Zakiah Darajat (1990: 23) remaja adalah: Masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa.

Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa remaja (adolescene) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun.

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahunmasa remaja awal, 15 – 18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun masa remaja akhir.

Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006:192) Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

KORUPSI

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa.

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak.

Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk orang kaya baru yang memperkaya diri sendiri (ambisi material).

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif.

Sebelum itu, ada berbagai macam pengertian korupsi, banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi, Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), hambatan struktur sosial (7,08 %).

Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

a. Peninggalan pemerintahan kolonial.

b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.

c. Gaji yang rendah.

d. Persepsi yang populer.

e. Pengaturan yang bertele-tele.

f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :

a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.

d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.

f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.

2. Warisan pemerintahan kolonial.

3. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Apa akibat dari korupsi? Nye menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah : 1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap

penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah

Ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

REMAJA & KORUPSI DI INDONESIA

Di era globalisasi ini, praktek korupsi juga sudah semakin merajalela. Korupsi sekarang ini, tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat petinggi negara dan pegawai-pegawai perkantoran. Siapa pun sebenarnya bisa melakukan tindakan korupsi, tidak terkecuali para remaja.

Sebenarnya, kita tidak menyadari betapa banyaknya hal-hal yang kita lakukan itu sudah termasuk dalam kategori korupsi, atau yang disebut dengan melebihkan hal yang mutlak. Sebagai contoh, seorang anak meminta uang kepada orangtuanya untuk membeli buku, padahal buku itu harganya lebih murah dari uang yang si anak pinta pada orangtuanya. ‘Kembalian’ dari uang tersebut tidak dikembalikan kepada orangtua dengan sengaja dan sang anak pun menikmati uang tersebut tanpa sepengetahuan orangtuanya. Kasus ini banyak terjadi dan pasti hampir setiap remaja pernah melakukan ini.

Patut kita sayangkan mengapa orangtua membiarkan sikap ini terus berkembang. Terlebih lagi, korupsi disaat remaja juga dapat menimbulkan hal negatif di masa depannya nanti dan akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak hanya merugikan diri sendiri maupun orang lain tetapi juga merugikan lingkungan sekitarnya.

Korupsi di Indonesia pun masih merajalela sampai sekarang ini, pihak pemberantas korupsi pun sepertinya belum mampu menuntaskan setiap kasus korupsi yang ada, belum lagi kasus korupsi yang dilakukan secara tersembunyi. Mengapa korupsi di Indonesia masih merajalela? Karena korupsi negara ini bersifat tersusun dan struktral.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, mengatakan Indonesia merupakan negara tercanggih dalam hal korupsi. Indonesia punya cara korupsi yang tak dimiliki negara lainnya.

"Contohnya makelar kasus dan joki napi, itu hanya ada di sini," katanya dalam seminar Pembangunan Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi, di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2013.

Deputi Penelitian dan Basis Data Penelitian dan Pelatihan Ekonomika Bisnis itu menjelaskan korupsi yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sistem dan lebih bersifat struktural. Akibatnya, masyarakat pun terdorong untuk melakukan korupsi.

"Dalam sistem struktural, sistem yang berlaku memberikan insentif lebih tinggi untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum," dia menjelaskan.

Rimawan mencontohkan, dalam perekrutan pegawai negeri sipil, calon harus mengeluarkan biaya pelicin agar diterima. Mereka rela mengeluarkan duit ratusan

juta rupiah karena nantinya akan diberi gaji tetap tanpa ada ketakutan dipecat. "PNS tidak bisa dipecat, bahkan setelah mati istrinya dapat transfer gaji selama dia masih hidup," kata dia.

Hasilnya, untuk menutup modal awal yang telah mereka keluarkan, para PNS ini pun mengolah otak agar uang yang mereka keluarkan itu bisa kembali. "Mereka menganggapnya sebagai return investement," ujar dia.

Demikian pula yang terjadi di Badan Anggaran DPR. Anggota Banggar seringkali menggunakan alasan optimalisasi anggaran untuk menambah pengeluaran. Maksimalisasi anggaran ini dilakukan dengan mengubah-ubah asumsi makro. "Hasilnya jadi Hambalang, Wisma Atlet," ucap dia.

Dari wacana tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang korupsi di Indonesia sudah mendarah daging dan sulit untuk memberantas habis para pelaku korupsi. Masih banyak hal mengapa usaha memberantas korupsi di Indonesia masih sangat sulit dilakukan, diantaranya adalah,

(1) Belum rampungnya pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

(2) belum selesainya revisi UU Tindak Pidana Korupsi,

(3) belum dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHA PPATK (Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) dalam seleksi pejabat strategis di instansi penegak hukum,

(4) belum digunakannya instrumen hukum perampasan aset dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, dan

(5) masih buruknya koordinasi lembaga pengawas eksternal maupun internal di berbagai lembaga pemerintah.

Memang perlu dilakukan pemberantasan korupsi dari pihak-pihak penyuluh dengan melaksanakan seminar anti korupsi dan berbagai acara lainnya yang mendukung sikap anti korupsi. Mencegah korupsi sejak dini adalah hal yang wajib. Tetapi sayang, saat ini banyak pihak yang masih menyepelekan pendidikan korupsi yang ditanamkan sejak dini. Bahkan dari para remaja pun, masih banyak yang menganggap remeh soal korupsi dan berlaku tidak peduli. Padahal, dengan mereka terbimbing, teredukasi dengan bahaya korupsi mereka akan lebih berhati-hati terhadap korupsi.

(editor: kh, all rights reserved)