Rekonstruksi Jalan Nasional

5/24/2018 Rekonstruksi Jalan Nasional

1/62


2/62

Halaman i dari 54

DAFTAR ISI

Hal.

DAFTAR ISI . i

RESUME HASIL PEMERIKSAAN .. 1

I. GAMBARAN UMUM 5

1. Dampak Bencana pada Bidang Infrastruktur .2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur oleh

BRR NAD-Nias....

3. Entitas Terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional ....

5

7

7

II. PENDEKATAN PEMERIKSAAN ..... 11

1. Dasar Pemeriksaan ..2. Standar Pemeriksaan ...3. Tujuan Pemeriksaan ....4.

Sasaran Pemeriksaan ..5. Obyek Pemeriksaan ....

6. Metodologi Pemeriksaan .....7. Lingkup Pemeriksaan .8. Jadwal Pemeriksaan.9. Hambatan Pemeriksaan ..

11

11

11

1111

11

12

12

12

III. HASIL PEMERIKSAAN .. 13

1. Penunjukan langsung atas pemborongan lima paket pekerjaan rehabilitasidan rekonstruksi jalan nasional TA 2005 dan 2006 sebesar

Rp30.252.985.000,00 tidak sesuai ketentuan yang berlaku .........................

2. Pemborosan keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaan LapisanPondasi Bawah (LPB) kelas C paket pekerjaan rehabilitasi dan

rekonstruksi jalan Lamno Calang TA 2005 dan 2006 sebesar

Rp6.254.839.826,63.....................................................................................

3. Pelaksanaan paket Lamno Calang seksi 2 dan paket Seulimum Janthosebesar Rp25.455.364.000,00 tidak didukung oleh perencanaan dan

AMDAL yang memadai ...............................................................................

4. Jaminan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalannasional NAD TA 2006 sebesar Rp5.970.000.000,00 tidak sesuai

ketentuan .

5. Pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi paket rehabilitasi danrekonstruksi jalan Meulaboh Tapaktuan Batas Sumut (BRR JN03)

senilai Rp14.851.431.000,00 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan6. Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal laston lapis pengikat (AC-BC)

tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar

Rp513.759.861,00 .......................................................................................

7. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalamkontrak senilai Rp169.954.906,32 ...............................................................

8. Pembayaran uang muka atas paket pekerjaan yang diikat dalam kontraktahun jamak (multi years contract) tidak didasarkan pada kontrak tahunan

sebesar Rp18.875.640.017,00 ......................................................................

13

17

21

26

29

32

36

38


3/62

Halaman ii dari 54

9. Pelaksanaan satu paket pekerjaan transisi dan enam paket multi yearsrehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional sepanjang Meulaboh

Tapaktuan Batas Sumut TA 2006 tumpang tindih dengan penanganan

pekerjaan TA sebelumnya ...........................................................................

10.Paket pekerjaan TA 2006 sebesar Rp25.914.561.000,00 tidak akan dapatdiselesaikan tepat waktu dan terhadap enam kontraktor harus dikenakandenda sebesar Rp1.295.728.050,00..............................................................

11.Pengadaan alat-alat berat TA 2006 senilai Rp40.427.000.000,00 tidakakan dapat diselesaikan tepat waktu ...........................................................

42

46

51

Lampiran


4/62

Halaman 1dari 54

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

KINERJA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI JALAN NASIONAL NAD

TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006

PADA

BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS

DI

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Gambaran

Pelaksanaan

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bidang

Infrastruktur Jalan

Bencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 26

Desember 2004 telah mengakibatkan kerusakan

prasarana dan sarana di provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD) dan Pulau Nias di Sumut. Bencana

tersebut disusul dengan terjadinya gempa bumi di

wilayah Nias dan kepulauan sekitarnya pada tanggal 28Maret 2005 dengan kekuatan mencapai 8,7 skala richter

yang menyebabkan kerusakan parah terutama di Pulau

Nias dan Simeulue. Kerusakan sistem infrastruktur

tersebut telah menyebabkan menurunnya kapasitas

pelayanan infrastruktur secara drastis di NAD dan Pulau

Nias. Kerusakan tersebut juga telah mengakibatkan

kelumpuhan aktifitas masyarakat di berbagai bidang

kehidupan. Kelumpuhan fungsi infrastruktur dan

tingginya jumlah penduduk yang kehilangan rumah

telah menimbulkan runtuhnya tingkat kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat.Tingkat kerusakan prasarana jalan nasional dan provinsi

akibat gempa dan tsunami dengan total panjang

mencapai 3.484,6 km mengalami peningkatan

kerusakan yang cukup signifikan. Kondisi prasarana

jalan nasional dan provinsi sebelum bencana gempa

bumi dan tsunami: 32,7% dalam keadaan baik, 35,8%


5/62

Halaman 2dari 54

rusak ringan, dan 31,5% rusak berat.

Setelah bencana gempa bumi dan tsunami, kondisi

tersebut memburuk menjadi hanya sekitar 28,4% dalam

keadaan baik, sedangkan sisanya sebesar 71,6% dalam

keadaan rusak (35,7% rusak ringan dan 35,9% rusak

berat).Tingkat kerusakan prasarana jalan yang paling berat

terdapat pada ruas jalan di lintas barat provinsi NAD

sepanjang 309,09 km dan lintas tengah sepanjang

155,96 km. Kerusakan jembatan diperkirakan mencapai

25% dari total jembatan nasional sepanjang 21.340 m

dan jembatan provinsi sepanjang 14.015 m.

Jalan propinsi di Pulau Nias mencapai 426 km di mana

15% mengalami rusak ringan dan 45% dalam kondisi

rusak berat. Sedangkan di Pulau Simeuleu jalan yang

mengalami kerusakan berat sekitar 15% dan kerusakan

ringan sekitar 5%. Jalan dari Tapak Tuan (Aceh Selatan)ke batas Sumut (Aceh Singkil) juga mengalami

kerusakan sekitar 10%.

Upaya membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias

pasca bencana tsunami ditempuh melalui tahapan

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemeriksaan BPK-RI BPK-RI telah dan akan terus melakukan pemeriksaan

dalam rangka menjaga dan meningkatkan transparansi,

akuntabilitas dan kinerja BRR NAD-Nias dalam

pengelolaan keuangan negara untuk pelaksanaanprogram rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

Laporan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

atas Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Nasional NAD pada Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi NAD-Nias. Laporan ini mengungkapkan

hasil analisa dan pengujian atas penetapan kebijakan,

pelaksanaan kontrak, pencapaian target, dan

pemanfaatan dari pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi jalan nasional khususnya untuk TA 2005

dan 2006.

Permasalahan Utama Namun demikian, meskipun upaya maksimal telah

dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias, berdasarkan hasil

pemeriksaan BPK-RI diketahui beberapa permasalahan

utama yaitu:

1. Penunjukan langsung atas pemborongan lima paketpekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan

nasional TA 2005 dan 2006 sebesar


6/62

Halaman 3dari 54

Rp30.252.985.000,00 tidak sesuai ketentuan;

2. Pemborosan keuangan negara atas pelaksanaanpekerjaan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) kelas C

paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan

Lamno Calang TA 2005 dan 2006 sebesar

Rp6.254.839.826,63;3. Pelaksanaan paket Lamno Calang seksi 2 dan

paket Seulimum Jantho sebesar

Rp25.455.364.000,00 tidak didukung dengan

perencanaan yang memadai;

4. Jaminan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi danrekonstruksi jalan nasional NAD TA 2006 sebesar

Rp5.970.000.000,00 tidak sesuai ketentuan;

5. Pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi paketrehabilitasi dan rekonstruksi jalan Meulaboh

Tapaktuan Batas Sumut (BRR JN03) senilai

Rp14.851.431.000,00 dilaksanakan tidak sesuaidengan ketentuan;

6. Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal laston lapispengikat (AC-BC) tidak sesuai dengan yang

ditetapkan dalam kontrak sebesar

Rp513.759.861,00;

7. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yangditetapkan dalam kontrak senilai Rp169.954.906,32;

8. Pembayaran uang muka atas paket pekerjaan yangdiikat dalam kontrak tahun jamak (multi years

contract) tidak didasarkan pada kontrak tahunan

sebesar Rp18.875.640.017,00;

9. Pelaksanaan satu paket pekerjaan transisi dan enampaket multi years rehabilitasi dan rekonstruksi jalan

nasional sepanjang Meulaboh Tapaktuan Batas

Sumut TA 2006 tumpang tindih dengan penanganan

pekerjaan TA sebelumnya;

10.Paket pekerjaan TA 2006 sebesarRp25.914.561.000,00 tidak akan dapat diselesaikan

tepat waktu dan terhadap enam kontraktor harus

dikenakan denda sebesar Rp1.295.728.050,00

11.Pengadaan alat-alat berat TA 2006 senilaiRp40.427.000.000,00 tidak akan dapat diselesaikan

tepat waktu.

Rekomendasi Atas permasalahan utama tersebut, BPK-RI

merekomendasaikan kepada Kepala Bapel RR NAD-

Nias agar:

1. Pihak ketiga yang terkait supaya memperbaharui


7/62

Halaman 4dari 54

jaminan pelaksanaan pekerjaan dan kepada pihak

ketiga yang tidak beritikad baik (kontraktor dan

konsultan), agar tidak diikutsertakan dalam kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya.

2. Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi supaya lebihcermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran.

3. Mempertanggungjawabkan kekurangan fisikpekerjaan dengan menyetorkan kelebihan

pembayaran ke kas negara.

4. Satuan Kerja Sementara BRR-RR Jalan NasionalNAD supaya membuat kontrak tahunan atas paket

pekerjaan multi years contract dan mengenakan

denda keterlambatan atas kelalaian pihak ketiga dan

menyetorkan hasilnya ke kas negara.

5. Menegur secara tertulis deputi yang bersangkutanbeserta jajarannya supaya meningkatkan

pengawasan, pengendalian dan evaluasi agarpermasalahan yang sama tidak terulang kembali.

6. Menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksisecara jelas, termasuk rencana pendanaan, AMDAL

dan survey yang memadai serta meningkatkan

koordinasi dengan satker terkait.

Banda Aceh, Januari 2007

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH

Penanggung Jawab Audit,

Drs. H. Maulana Ginting, M.Si.

NIP. 240001912


8/62

Halaman 5 dari 54

BAB I

GAMBARAN UMUM

1. Dampak Bencana pada Bidang InfrastrukturBencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah

mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana di provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD) dan Pulau Nias di Sumut. Bencana tersebut disusul denganterjadinya gempa bumi di wilayah Nias dan kepulauan sekitarnya pada tanggal 28

Maret 2005 dengan kekuatan mencapai 8,7 skala richter yang menyebabkan

kerusakan parah terutama di Pulau Nias dan Simeulue. Kerusakan sistem

infrastruktur tersebut telah menyebabkan menurunnya kapasitas pelayanan

infrastruktur secara drastis di NAD dan Pulau Nias. Kerusakan tersebut juga telah

mengakibatkan kelumpuhan aktifitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Kelumpuhan fungsi infrastruktur dan tingginya jumlah penduduk yang kehilangan

rumah telah menimbulkan runtuhnya tingkat kehidupan sosial-ekonomi

masyarakat.

Tingkat kerusakan prasarana jalan nasional dan provinsi akibat gempa dan tsunami

dengan total panjang

mencapai 3.484,6 km

mengalami peningkatan

kerusakan yang cukup

signifikan. Kondisi prasarana

jalan nasional dan provinsi

sebelum bencana gempa

bumi dan tsunami, 32,7%

dalam keadaan baik, 35,8%

rusak ringan, dan 31,5%

rusak berat.

Setelah bencana gempa bumi

dan tsunami, kondisi tersebutmemburuk menjadi hanya sekitar 28,4% dalam keadaan baik, sedangkan sisanya

sebesar 71,6% dalam

keadaan rusak (35,7% rusak

ringan dan 35,9% rusak

berat).

Tingkat kerusakan prasarana

jalan yang paling berat

terdapat pada ruas jalan di

lintas barat provinsi NAD

sepanjang 309,09 km dan

lintas tengah sepanjang

155,96 km, seperti nampakpada gambar berikut:

Kondisi Jalan Sebelum Tsunami

Baik

32,69%

Rusak Ringan

35,84%

Rusak Berat

31,46%

Kondisi Jalan P asca Tsunami

Baik

28,42%

Rusak Ringan

35,71%

Rusak Berat

35,86%

c


9/62

Halaman 6 dari 54

230,08

207,48

49,57

243,15

132,05

309,09

168,97

184,99

155,96

348,23

719,95

735,08

LINTAS TIM UR LINTAS BARAT LINTAS TENGAH LINTAS LAIN

Kondisi Jalan Pasca T sunami Berdasarkan Lokasi

(dalam KM)

Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kerusakan jembatan diperkirakan mencapai 25% dari total jembatan nasional

sepanjang 21.340 m dan jembatan provinsi sepanjang 14.015 m.

Jalan propinsi di Pulau Nias mencapai 426 km di mana 15% mengalami rusak

ringan dan 45% dalam kondisi rusak berat. Sedangkan di Pulau Simeuleu jalan

yang mengalami kerusakan berat sekitar 15% dan kerusakan ringan sekitar 5%.

Jalan dari Tapaktuan (Aceh Selatan) ke batas Sumut (Aceh Singkil) juga

mengalami kerusakan sekitar 10 persen.1

Upaya membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias pasca bencana tsunami

ditempuh melalui tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan-

kegiatan dalam ketiga tahapan tersebut direncanakan untuk dapat disusun dalam

kesatuan program, yang secara fungsional saling terkait dan saling mendukung.

Dalam arti, perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah harus

mempertimbangkan kegiatan dan pencapaian yang sudah diselesaikan dalam

periode tanggap darurat.Upaya tanggap darurat dilakukan bekerja sama dengan aparat TNI untuk

memfungsikan kembali jalur lintas barat. Hasil tanggap darurat antara lain

merehabilitasi ruas jalan sepanjang 235 km dan membangun jembatan Bailey

sebanyak 15 buah, jembatan improvisasi 36 buah, jembatan rakit ponton 2 buah,

serta memperbaiki badan jalan sepanjang 77 km, membuat jalan baru 82 km dan

pembukaan jalan yang tertimbun 65 km2. Secara ringkas upaya tanggap darurat

yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Ruas Jalan Kondisi Penanganan

1. Bireuen Takengon

Betong Ateuh

Meulaboh

Kerusakan jalan dan

jembatan

Pembersihan jalan untuk

memperlancar jalur distribusi

logistik ke Meulaboh

2. Meulaboh

Tapaktuan

Blangpidie Batas

Sumut (370,10 km)

Kerusakan badan jalan

sepanjang 25 km

Pemasangan 3 jembatan rangka

baja Bailey

1Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, 20052Upaya Penanganan Tanggap Darurat Departemen PU di Provinsi NAD dan Pulau Nias, Departemen PU, 2006


10/62

Halaman 7 dari 54

3. Kota Banda Aceh

Lamno Calang

Teunom Meulaboh

(247 km)

Rusak parah, 57 km

putus total, 126 km

rusak sedang, dan 64

km rusak ringan/ baik

Dilaksanakan oleh TNI melalui

program TMMD, pembangunan

4 unit jembatan Bailey.

4. Meulaboh Tutut

Geumpang Banda

Aceh

Ruas Tutut Geumpang

longsor dan terjadi

kerusakan jalansepanjang 14 km

Perbaikan badan jalan sehingga

dapat dilalui kendaraan roda 4

Sumber: Upaya Penanganan Tanggap Darurat Departemen PU, 2006

2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur oleh BRRNAD-Nias

Penanganan tanggap darurat berakhir pada 28 Maret 2005 dan selanjutnya

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diambil alih oleh Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi NAD Nias (BRR NAD Nias). BRR NAD Nias melaksanakan

hasil perencanaan yang disusun oleh Bappenas dalam bentuk rencana induk

(master plan) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di provinsi

NAD dan Pulau Nias.Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dimaksudkan untuk

mengembalikan kondisi jalan yang rusak ke kondisi semula serta meningkatkan

kapasitas pelayanan khususnya bidang transportasi darat.

Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur

dalam kurun waktu tahun 2005 2009 direncanakan kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi jalan nasional dan provinsi sebanyak 39 paket yang meliputi paket-

paket di lintas Timur 4 paket, lintas Barat 6 paket, lintas Tengah 8 paket dan lintas

lainnya 20 termasuk paket di Kepulauan Nias 1 paket (Rincian lihat Lampiran 1).

Dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut antara lain telah direalisasikan

pada tahun 2005 dan 2006 sebanyak 19 paket pekerjaan jalan nasional yang

tersebar pada beberapa kabupaten di lintas barat dan lintas tengah provinsi NAD.

Lokasi paket-paket pekerjaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Entitas Terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasionala. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan

Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah

dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi Deputi terdiri

dari 6 Direktur dengan tugas dan tanggung jawab Deputi mengelola kegiatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang perumahan, infrastruktur dan

koordinasi penatagunaan lahan.

Struktur organisasi Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan dapat

dilihat pada bagan berikut:


11/62

Halaman 8 dari 54

Direktur Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam pemrograman di bidang

jalan dan jembatan serta pengendalian pelaksanaan dengan uraian tugas sebagai

berikut:

1) Penyiapan program jalan dan jembatan2) Penyiapan studi serta standar dan dokumen pelaksanaan pekerjaan3) Penyiapan disain4) Fasilitasi penyiapan ROW5) Pengadaan dan pelaksanaan kontrak6) Penyelesaian temuan auditorManajer Perencanaan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab memastikan

perencanaan dan penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan

dapat tersedia dengan baik dan tepat waktu dengan uraian tugas sebagai

berikut:

1) Mengoperasikan pedoman dan petunjuk yang diberikan direktur2) Melakukan seleksi ruas jalan yang akan direhabilitasi dan rekonstruksi

yang ditingkatkan dengan pedoman dari direktur

3) Membahas disain kriteria dengan Satker perencanaan dan konsultan4) Menyiapkan standar dokumen pelelangan5) Membuat RKAKL dan data pendukungnya6) Membahas RKAKL dengan DJAPK7) Mengupdate/merevisi RKAKLManajer Pelaksanaan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab melakukanpembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan kepada

para Satker mulai kegiatan pra kontrak, pelaksanaan kontrak (termasuk proses

PHO dan FHO) serta membantu identifikasi masalah dan menemukan

solusinya dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) Pembinaan dan pengendalian terhadap satker dalam proses prakontrak danpelaksanaan kegiatan

2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikanmasukan kepada Direktur Jalan dan Jembatan

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka

pelaksanaan kegiatan.

b. Satker BRR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD dan Satker BRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD

Satker BRR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD dan Satker BRR

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD untuk Tahun Anggaran

2005 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan SK Menteri Pekerjaan Umum

No.422/KPTS/M/2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pengangkatan

Penanggungjawab Program, Pelaksanaan program, Koordinator Wilayah,

DEPUTI

INFRASTRUKTUR,

LINGKUNGAN DAN

PEMELIHARAAN

DIREKTUR SDADAN ENERGI

DIREKTUR FBU DIREKTUR JALAN

DAN JEMBATAN

DIREKTUR

PEMELIHARAAN

DIREKTUR AB DAN

SANITASI

DIREKTUR

PERHUBUNGAN

DAN TELKOM

MANAJER

PERENCANAAN

MANAJER

PELAKSANAAN

MANAJER

PENGADAAN

TANAH


12/62

Halaman 9 dari 54

Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin

Pelaksana Kegiatan/Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan, Pejabat yang

Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran

Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan

Perintah Pembayaran, dan Bendahara dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi NAD-Nias di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005 sedangkan untuk TahunAnggaran 2006 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana BRR

No25/KEP/BP-BRR/II/2006 yang terakhir diubah dengan SK Bapel BRR

No.74/KEP/BP-BRR/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pengangkatan

Penanggung jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala

Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan

Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara pada Satuan Kerja

Sementara (SKS) BRR. Struktur Satker terdiri dari Kepala Satker yang dibantu

oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP/SPM dan Bendahara.

Tugas kewajiban dan tanggung jawab Kepala Satker mengacu pada Keputusan

Presiden No.20 Tahun 2003 yaitu memimpin dan melakukan pelaksanaan

kegiatan SKS di dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam DIPA

beserta tanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi efisiensi dan

efektifitas atas pelaksanaan kegiatan SKS yang bersangkutan, melakukan

konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang kegiatan SKS.

Tanggung jawab Kepala Satker adalah:

1) Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan terhadap sasaranSKS secara keseluruhan yang sesuai dengan DIPA dan PO;

2) Bertanggung jawab untuk tidak mengadakan ikatan yang akan membawaakibat melampaui batas anggaran yang tersedia dalam DIPA dan PO;

3) Bertanggung jawab atas penyampaian laporan yang ditetapkan padawaktunya kepada pejabat yang bersangkutan;

4) Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya sesuaidengan rencana dan waktu mencapai kwalitas mutu yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi satker dapat dilihat pada bagan berikut:

Penanggung jawabProgram/Atasan Kepala

SKS

Pelaksana

Program/Atasan Langsung

Ke ala SKS

Koordinator

Wilayah/Pembantu Atasan

Lan sun

Kepala SKS/KPA

Pejabat yg MelakukanTindakan yg MengakibatkanPengeluaran Anggaran Biaya

Ass. Teknik dan Umum Pejabat Penguji SPM Bendahara

Staf Teknik/Perencanaan Staf Teknik Staf Keuangan Staf Umum


13/62

Halaman 10 dari 54

Anggaran dan realisasi keuangan pada TA 2005 dan 2006 dapat dilihat pada

tabel berikut:

1) Tahun Anggaran 2005No. Satker Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

per Mei 2006 (Rp)%

1. Pembinaan dan Perencanaan

Jalan NAD

111.544.910.000,00 103.113.407.000,00 92,44

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jalan Nasional NAD

82.188.558.000,00 3.176.658.873,00 3,86

2) Tahun Anggaran 2006 (s.d. 15 Desember 2006)No. Satker Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)%

1. Pembinaan dan Perencanaan

Jalan NAD

117.649.095.000,00 72.067.496.763,00 61,26

2. Rehabilitasi dan RekonstruksiJalan Nasional NAD

132.447.479.000,00 89.991.172.239,00 67,94


14/62

Halaman 11 dari 54

BAB II

PENDEKATAN PEMERIKSAAN

1. Dasar Pemeriksaana. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiWilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Kepulauan Nias Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana ditetapkan

dengan UU Nomor 10 Tahun 2005; dan

c. Strategi Audit BPK-RI atas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Nias2006 2010.

2. Standar PemeriksaanPemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995 dengan memperhatikan

Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Tujuan PemeriksaanDengan mengacu pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta penjelasannya,

pemeriksaan atas kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD

bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proyek, melalui:

a. Identifikasi proses pelelangan pengadaan Barang dan Jasa atas rehabilitasi danrekonstrusksi jalan Nasional NAD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Identifikasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Nasional NAD telah dibangunsesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak/ketentuan yang

berlaku;

c. Identifikasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Nasional NAD dicapai sesuaitarget yang ditetapkan.4. Sasaran Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional di wilayah

provinsi NAD pada Satuan Kerja Sementara BRR Pembinaan dan Perencanaan

Jalan NAD dan Satuan Kerja Sementara BRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jalan Nasional NAD.

5. Obyek PemeriksaanObyek pemeriksaan adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional

NAD TA 2005 dan 2006 oleh BRR NAD-Nias.

6. Metodologi PemeriksaanPemeriksaan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dilaksanakan

dengan melakukan pengumpulan data primer laporan realisasi, wawancara,

observasi, melakukan pemeriksaan fisik, mengolah data sekunder serta melakukan

prosedur pemeriksaan lain yang dipandang perlu.

Metodologi pemeriksaan tersebut diterapkan secara uji petik dengan cakupan

pemeriksaan atas kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi rata-rata mencapai 63,53%

dengan rincian sebagai berikut:


15/62

Halaman 12 dari 54

TA Satker Realisasi (Rp)Cakupan

Diperiksa (Rp)%

2005 SKS BRR Pembinaan dan

Perencanaan Jalan NAD

103.113.400.000,00 - -

SKS BRR Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Jalan Nasional

NAD

52.962.451.000,00 52.962.451.000,00 100,00

2006 SKS BRR Pembinaan dan

Perencanaan Jalan NAD

70.220.031.010,00 57.997.000.000,00 82,59

SKS BRR Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Jalan Nasional

NAD

89.991.172.239,00 89.991.172.239,00 100,00

Total 316.287.054.249,00 200.950.623.239,00 63,53

7. Lingkup PemeriksaanPemeriksaan BPK-RI atas Kinerja Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Nasional NAD pada BRR NAD-Nias dibatasi pada lingkup pemeriksaan sebagai

berikut:a. Paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satker BRR Rehabilitasi danRekonstruksi Jalan Nasional NAD pada TA 2005 dan 2006.

b. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satker BRR Pembinaan danPerencanaan Jalan NAD pada TA 2005 dan 2006.

Pemeriksaan tersebut tidak termasuk dana trust fund yang bersumber dari sisa dana

kegiatan bidang perumahan, infrastruktur, dan koordinasi tata guna lahan TA 2006

yang dibentuk berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan No.S-9255/PB/2006

tanggal 22 Desember 2006 tentang izin prinsip pembentukan rekening Trust Fund

BRR NAD-Nias.

8. Jadwal PemeriksaanPemeriksaan kinerja ini dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal-jadwalsebagai berikut:

a. Perencanaan pemeriksaan (Audit Planning) : Minggu III Oktober 2006b. Analisa dokumen awal dan pengarahan tim

(Review existing documents and team

debriefing)

: Minggu I Nopember 2006

c. Pemeriksaan lapangan (Field Audit) : 20 Nop s.d. 19 Des 2006d. Pelaporan tingkat tim (Team Reporting) : Akhir Desember 2006e. Kompilasi dan komunikasi pelaporan : Awal Januari 2007f. Sumbangan Hasil Pemeriksaan Semesteran : Januari 2007g. Hasil Pemeriksaan Semesteran : Januari 2007

9. Hambatan PemeriksaanSecara umum tidak dijumpai adanya kendala yang signifikan, beberapa kondisi

yang dihadapi Tim Pemeriksa pada saat melaksanakan pemeriksaan antara lain

lokasi proyek jalan nasional tersebar di sepanjang pantai barat (Lamno Calang

Meulaboh Tapaktuan Batas Sumut) dan wilayah tengah provinsi NAD (Aceh

Besar, Pidie, dan Takengon) dan curah hujan yang tinggi sepanjang bulan

Desember yang menghambat kegiatan pemeriksaan fisik.


16/62

Halaman 13 dari 54

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Temuan-temuan pemeriksaan atas kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Nasional NAD adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Langsung atas Pemborongan Lima Paket Pekerjaan Rehabilitasidan Rekonstruksi Jalan Nasional TA 2005 dan 2006 SebesarRp30.252.985.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Satuan Kerja Sementara (SKS) BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Jalan

Nasional NAD dalam TA 2005 telah menganggarkan dana untuk melaksanakan

kegiatan RR Jalan Nasional NAD sebesar Rp82.188.558.000,00 dengan realisasi (s.d.

4 Mei 2006) sebesar Rp52.962.451.000,00 atau 64,44% dari anggaran. Pada TA 2006

dianggarkan sebesar Rp132.447.479.000,00 dengan realisasi (s.d. 17 Nopember 2006)

sebesar Rp61.600.900.599,00 atau 46,51% dari anggaran.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan

memperhatikan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan adil/tidakdiskriminatif serta akuntabel sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik

dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan

pelayanan masyarakat. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan

penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung terhadap 1

(satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negoisasi baik teknis maupun

biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas beberapa dokumen pemborongan pekerjaan

TA 2005 dan 2006 diketahui bahwa terdapat lima kontrak pemborongan pekerjaan

dengan nilai sebesar Rp30.252.985.000,00 yang dilaksanakan dengan cara

Penunjukan Langsung, yaitu sebagai berikut:a. TA 2005:

1) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 1 (BRR-JN04) yang dilaksanakan olehPT Dharma Aceh Raya berdasarkan Kontrak No.01-AC/CTR/BRR-

JN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar Rp2.938.922.000,00.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan

Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya pada tanggal 13

Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/107/BRR-JN/2005. Berdasarkan

BA Hasil Evaluasi dan Negosiasi Harga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Konstruksi SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD

No.08/PAN/BRR-JN/LC1/APBN-P/2006 tanggal 20 Januari 2006, dari harga

penawaran PT Dharma Aceh Raya sebesar Rp2.941.196.000,00 telahdisepakati harga negosiasi sebesar Rp2.938.922.000,00. Surat Penunjukan

Penyedia Jasa (SPJP) oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk

paket tersebut sesuai Surat No.91/KPTS/BRR-JN/2006 pada tanggal 25

Januari 2006.

2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRR-JN05) yang dilaksanakan olehPT Andesmont Sakti berdasarkan Kontrak No.02-AC/CTR/BRR-

JN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar


17/62

Halaman 14 dari 54

Rp11.700.346.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD

telah diberikan kepada PT Andesmont Sakti pada tanggal 8 Desember 2005

sesuai Surat No.Ku.08.03/88/BRR-JN/2005. Berdasarkan BA Hasil Evaluasi

dan Negosiasi Harga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan

Konstruksi SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD No.08/PAN/BRR-

JN/LC2/APBN-P/2006 tanggal 20 Januari 2006, dari harga penawaran PTAndesmont Sakti sebesar Rp11.706.683.000,00 telah disepakati harga

negosiasi sebesar Rp11.700.346.000,00. SPJP oleh Kepala SKS BRR-RR

Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat No.92/KPTS/BRR-

JN/2006 pada tanggal 25 Januari 2006.

3) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 3 (BRR-JN06) yang dilaksanakan olehPT Gasny Halim berdasarkan Kontrak No.03-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-

P/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sebesar Rp11.665.388.000,00. SPMK oleh

Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Gasny

Halim pada tanggal 8 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/89/BRR-

JN/2005. Berdasarkan BA Hasil Evaluasi dan Negosiasi Harga Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Konstruksi SKS BRR-RR JalanNasional NAD No.08/PAN/BRR-JN/LC3/APBN-P/2006 tanggal 20 Januari

2006, dari harga penawaran PT Gasny Halim sebesar Rp11.698.762.000,00

telah disepakati harga negosiasi sebesar Rp11.665.388.000,00. SPJP oleh

Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat

No.93/KPTS/BRR-JN/2006 pada tanggal 25 Januari 2006.

b. TA 2006:

1) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 4 yang dilaksanakan oleh PT DharmaAceh Raya berdasarkan Kontrak No.K-02/ BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal

25 September 2006 sebesar Rp1.031.131.000,00. SPMK oleh Kepala SKS

BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya

pada tanggal 10 Juli 2006 sesuai Surat No.S-634/BRR-JN/VII/2006. SPJPoleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai

Surat No.S-775/BRR-JN/IX/2006 pada tanggal 6 September 2006.

2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 5 yang dilaksanakan oleh PT WijayaKarya berdasarkan Kontrak No.K-01/BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal 22

September 2006 sebesar Rp2.917.198.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-

RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Wijaya Karya pada

tanggal 26 Juni 2006 sesuai Surat No.S-592/BRR-JN/VI/2006. SPJP oleh

Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat

No.S-774/BRR-JN/IX/2006 pada tanggal 6 September 2006.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa:a. Sifat dan jenis lima paket pekerjaan tersebut di atas bukan merupakan pekerjaan

yang memerlukan penanganan darurat akibat bencana alam yang harus segera

dilaksanakan tanpa menunggu proses kontrak atas pekerjaan yang bersangkutan.

Adapun izin prinsip/persetujuan atas proses pengadaan penyedia jasa

pemborongan pekerjaan melalui Penunjukan Langsung pada Paket Lamno Calang

Seksi 1 s.d. 3 adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Pelaksana (Bapel) RR

NAD-Nias kepada Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD sesuai surat


18/62

Halaman 15 dari 54

No.2067/BRR.3/XII/2005 tanggal 3 Desember 2005. Sedangkan pada Seksi 4 dan

5, masing-masing berdasarkan Surat Kepala Bapel RR NAD-Nias No.S-

2876/BRR.3/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006 dan No.S-2644/BRR.3/VI/2006 tanggal

23 Juni 2006.

b. Dari dokumen kontrak, Daftar Analisa Harga Satuan dan Monthly Certificate(MC) terakhir untuk paket pekerjaan TA 2005, yaitu Jalan Lamno-Calang Seksi 1,2 dan 3 yang kontraknya ditetapkan pada waktu yang sama dan lokasi

pekerjaannya yang berdekatan, antara lain terdapat Major Item (Uraian Utama)

Pekerjaan Perkerasan Berbutir yaitu LPA Kelas C yang harga satuannya

bervariasi, seperti pada tabel berikut:

No. Nama Paket/Tahun Pelaksana PekerjaanVolume

(m3)

Harga

Satuan

(Rp/m3)

A. TA 2005:

1. Jalan Lamno-Calang Seksi 1 PT Dharma Aceh Raya 8.729,70 226.287,11

2. Jalan Lamno-Calang Seksi 2 PT Andesmont Sakti 26.794,95 234.402,003. Jalan Lamno Calang Seksi 3 PT Gasny Halim 26.819,90 229.300,00

B. TA 2006:

1. Jalan Lamno Calang Seksi 4 PT Dharma Aceh Raya 118,95 237.341,95

2. Jalan Lamno Calang Seksi 5 PT Wijaya Karya 8.840,00 226.287,11

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa harga satuan pekerjaan LPA

Kelas C yang paling rendah dan dapat dijadikan sebagai kontrak pembanding

pada TA 2005 dan 2006, masing-masing adalah kontrak PT Dharma Aceh Raya

dan PT Wijaya Karya dengan harga satuan sebesar Rp226.287,11/m3. Sehingga

dapat diyakini bahwa harga yang disepakati dalam kontrak dan dilaksanakan

dengan cara Penunjukan Langsung tersebut belum merupakan harga yang wajar

dan menguntungkan bagi negara.

Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim yang didampingi oleh Staf Teknik SKS BRR-RR

Jalan Nasional NAD, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas pada tanggal 29

dan 30 Nopember 2006 diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai

ketentuan dalam kontrak, namun dijumpai hasil pekerjaan berupa LPA Klas C pada

beberapa ruas jalan yang telah mengalami pot-holes, sliding dan rutting (kerusakan

struktur) sehingga LPA Klas C tersebut harus segera ditangani dengan perkerasan

aspal.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 Bab I huruf C.1.a.4) point a, antara lainmenetapkan bahwa Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal

memenuhi kriteria untuk keadaan tertentu yaitu penanganan darurat untuk

pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilaksanakan segera, termasuk

penanganan darurat akibat bencana alam.


19/62

Halaman 16 dari 54

b. Surat Edaran Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) RepublikIndonesia No.04/SE/M/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Pemilihan

Penyedia Barang dan Jasa dengan Metode Penunjukan langsung pada point 4,

antara lain menyatakan bahwa penanganan darurat bencana alam yang harus

segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang

bersangkutan, dapat diberikan SPMK terlebih dahulu kepada penyedia jasadengan ketentuan telah ada pernyataan bencana alam dari

Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan permintaan SPMK agar dilakukan

selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya bencana alam kepada Menteri

Kimpraswil.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Menutup peluang perusahaan sejenis untuk bersaing dalam memperoleh paketpekerjaan dan harga yang ditetapkan tidak kompetitif.

b. Nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp30.252.985.000,00 tersebut tidak dapatdiyakini merupakan harga yang wajar dan menguntungkan negara.

Hal tersebut terjadi karena:

a. Kepala SKS-BRR RR Jalan Nasional NAD dalam mengusulkan permohonanpersetujuan dengan cara penunjukan langsung.

b. Kepala Bapel RR NAD-Nias dalam menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengancara penunjukan langsung tidak memahami ketentuan yang berlaku.

Pihak Satker menjelaskan bahwa pelelangan paket RR Jalan Lamno-Calang

Seksi 1 s.d. 5 dilakukan dengan cara penunjukkan langsung dikarenakan kondisi yang

benar-benar mendesak akibatnya terputusnya jalan Lamno-Calang akibat gempa bumi

dan tsunami 26 Desember 2004. Apabila dilakukan dengan cara pelelangan umum

akan membutuhkan waktu lebih kurang 2 bulan padahal kondisi dilapangan semakinparah dan masyarakat/pemerintah sangat membutuhkan jalan ini khususnya dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Saran BPKRI:

Kepala Bapel RR NAD-Nias supaya dalam menyetujui permohonan

pelaksanaan pekerjaan dengan cara penunjukan langsung mempedomani ketentuan

yang berlaku dan memerintahkan Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan

BRR NAD-Nias untuk membuat teguran secara tertulis kepada Kepala SKS BRR-RR

Jalan Nasional NAD agar dalam mengusulkan permohonan persetujuan pelaksanaan

pekerjaan dengan cara Penunjukan Langsung mempedomani mekanisme yang

berlaku.


20/62

Halaman 17 dari 54

2. Pemborosan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Lapis PondasiBawah (LPB) Kelas C Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Lamno Calang TA 2005 dan 2006 Sebesar Rp6.254.839.826,63

Berdasarkan DIPA TA 2005 pada SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah

dianggarkan dana untuk melaksanakan kegiatan RR Jalan Nasional NAD sebesarRp82.188.558.000,00 dengan realisasi (s.d. 4 Mei 2006) sebesar

Rp52.962.451.000,00 atau 64,44% dari anggaran, sedangkan pada TA 2006

dianggarkan sebesar Rp132.447.479.000,00 dengan realisasi (s.d. 17 Nopember 2006)

sebesar Rp61.600.900.599,00 atau 46,51% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas beberapa dokumen pelaksanaan paket

pekerjaan TA 2005 dan 2006 diketahui bahwa terdapat lima kontrak pemborongan

pekerjaan dengan nilai sebesar Rp30.252.985.000,00 yang dilaksanakan melalui

Penunjukan Langsung, yaitu :

a. TA 20051) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 1 (BRR-JN04) yang dilaksanakan oleh

PT Dharma Aceh Raya berdasarkan Kontrak No.01-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar Rp2.938.922.000,00.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan

Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya pada tanggal 13

Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/107/BRR-JN/2005.

2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRR-JN05) yang dilaksanakan olehPT Andesmont Sakti berdasarkan Kontrak No.02-AC/CTR/BRR-

JN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar

Rp11.700.346.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD

telah diberikan kepada PT Andesmont Sakti pada tanggal 8 Desember 2005

sesuai Surat No.Ku.08.03/88/BRR-JN/2005.

3) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 3 (BRR-JN06) yang dilaksanakan olehPT Gasny Halim berdasarkan Kontrak No.03-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-

P/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sebesar Rp11.665.388.000,00. SPMK oleh

Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Gasny

Halim pada tanggal 8 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/89/BRR-

JN/2005.

b. TA 20061) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 4 yang dilaksanakan oleh PT Dharma

Aceh Raya berdasarkan Kontrak No.K-02/ BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal

25 September 2006 sebesar Rp1.031.131.000,00. SPMK oleh Kepala SKS

BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya

pada tanggal 10 Juli 2006 sesuai Surat No.S-634/BRR-JN/VII/2006.2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 5 yang dilaksanakan oleh PT Wijaya

Karya berdasarkan Kontrak No.K-01/BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal 22

September 2006 sebesar Rp2.917.198.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-

RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Wijaya Karya pada

tanggal 26 Juni 2006 sesuai Surat No.S-592/BRR-JN/VI/2006.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak pekerjaan tersebut antara lain

terdapat pekerjaan utama (major item) berupa pekerjaan perkerasan LPB


21/62

Halaman 18 dari 54

Kelas C. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak diketahui

bahwa spesifikasi pekerjaan perkerasan LPB Kelas C tebal masing masing

paket pekerjaan berbeda, yaitu:

Paket

Jalan Pelaksana Dimensi Total

Harga

SatuanLamno-

Calang

Panjang

(m)

Lebar

(m)

Tebal

(m)

Volume

(m3) (Rp/m

3)

Seksi 5 PT WIKA 8.000,00 6,50 0,17 8.840,00 226.287,11

Seksi 1 PT Dharma Aceh Raya 4.476,77 6,50 0,30 8.729,70 226.287,11

Seksi 2 PT Andesmont Sakti 13.741,00 6,50 0,30 26.794,95 234.402,00

Seksi 3 PT Gasny Halim 13.753,79 6,50 0,30 26.819,90 229.300,00

Seksi 4 PT Dharma Aceh Raya 61,00 6,50 0,30 118,95 237.341,95

Menurut spesifikasi teknis pekerjaan LPB Kelas C tebal maksimum yang

dipersyaratkan 20 cm, sehingga berdasarkan tabel di atas, pekerjaanperkerasan LPB Kelas C pada Seksi 5 yang dilaksanakan oleh PT Wijaya

Karya dengan ketebalan 17 cm telah memenuhi spesifikasi teknis yang

dipersyaratkan, sedangkan untuk pekerjaan LPB Kelas C pada seksi 1, 2, 3,

dan 4 melebihi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Hasil pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 28 Nopember 2006 menunjukkan

bahwa pekerjaan LPB Kelas C yang telah dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya

dengan spesifikasi tebal 17cm telah memadai dan dimanfaatkan oleh

masyarakat.

Dengan demikian terdapat kelebihan volume pekerjaan pada masing-masing

paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Paket

Jalan

Lamno-

PelaksanaHarga

SatuanJumlah

Calang

Volume

Menurut

Kontrak

Volume

Menurut

Spesifikasi

(t=17cm)

Selisih

(Rp/m3) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7)=(5)x(6

Seksi 1 PT Dharma Aceh Raya 8.729,70 4.946,83 3.782,87 226.287,11 856.014.71

Seksi 2 PT Andesmont Sakti 26.794,95 15.183,81 11.611,14 234.402,00 2.721.674.43

Seksi 3 PT Gasny Halim 26.819,90 15.197,94 11.621,96 229.300,00 2.664.915.42

Seksi 4 PT Dharma Aceh Raya 118,95 67,41 51,54 237.341,95 12.232.60

27.067,51 6.254.837.19

Berdasarkan tabel diatas terdapat pemborosan keuangan negara atas pekerjaan

LPB Kelas C pada keempat paket pekerjaan sebesar Rp6.254.837.190,19.

Kelebihan volume pekerjaan sebesar 27.067,52m3 tersebut seharusnya dapat

dimanfaatkan untuk menambah panjang ruas jalan yang ditangani dengan

spesifikasi yang memadai (tebal = 17cm, lebar = 6,5m) sepanjang 24.495m

{27.067,52 m3: (0,17m x 6,5m)} atau 24,5km.


22/62

Halaman 19 dari 54


a. Dokumen Pelelangan BAB VI Spesifikasi Teknis Seksi 5.2.3 huruf c menyatakantebal padat maksimum LPB Kelas C tidak boleh lebih dari 20cm.

b. Laporan Akhir Survey, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Lamno Calang BabIII Tentang Konsep Desain pada poin 3.1.2 disebutkan bahwa mengacu padaPedoman Penentuan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya No.01/PD/BM/1983

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga yang menyatakan

tebal perkerasan lapisan tanah dasar dengan CBR 5% untuk jenis material

aggregate Kelas C tebal yang dipersyaratkan 20 cm.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pekerjaan

LPB Kelas C sebesar Rp6.254.839.826,63.


a. Konsultan Pengawas bekerja kurang optimal dalam mengawasi pekerjaan.b. Kepala SKS-BRR RR Jalan Nasional NAD bekerja kurang optimal dalammengendalikan kegiatan.c. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias serta pejabat

yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD

belum bekerja secara optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap satuan kerja.

d. Kepala Bapel RR NAD-Nias dalam menyetujui pelaksanaan pekerjaan tidakmengacu pada ketentuan yang berlaku

Pihak Satker menyatakan bahwa ketebalan LPB Klas C pada paket

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno-Calang seksi 1 s.d. 4 direncanakan

setebal 30 cm dikarenakan kejelasan penanganan lapis penutup (LPA Klas B, LPAKlas A dan Aspal) diatasnya tidak diketahui kapan akan dilaksanakan konstruksinya.

Sehingga dalam jangka waktu dekat tidak ada penanganan lapis penutup, LPB Klas C

akan aman konstruksinya walaupun sudah tergerus (terkelupas) jalan tersebut masih

dapat digunakan, apabila daerah tersebut sering hujan, banjir dan tergenang air. Tebal

rencana 17 cm untuk LPB Klas C pada Paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Lamno-Calang 5 dikarenakan terbatasnya dana, namun penanganannya harus optimal

sehingga dicapai panjang efektif 8 Km, dari 10 Km jalan yang sudah rusak berat.

Saran BPK-RI:

Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias supayadalam menyetujui pelaksanaan pekerjaan mempedomani ketentuan yang berlaku dan

memerintahkan Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias

untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan LPB Kelas C dengan

mempedomani spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku serta membuat teguran

secara tertulis kepada:


23/62

Halaman 20 dari 54

a.Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD agar di masamendatang dalam menyusun perencanaan pekerjaan Jalan Nasional NAD didukung

dengan analisa dan survey pendahuluan yang memadai.

b.Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD agar lebih optimal dalammelaksanakan tugasnya dan selanjutnya membuat teguran secara tertulis kepada

Konsultan Pengawas dhi. PT Buana Archicon supaya bekerja lebih optimal.


24/62

Halaman 21 dari 54

3. Pelaksanaan Paket Lamno Calang Seksi 2 dan Paket Seulimum Janthosebesar Rp25.455.364.000,00 Tidak Didukung oleh Perencanaan dan AMDAL

yang Memadai

Pada DIPA TA 2005 SKS BRR RR Jalan Nasional NAD telah dianggarkan dana

untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NADsebesar Rp82.188.558.000,00 dengan realisasi (s.d. 4 Mei 2006) sebesar

Rp52.962.451.000,00 atau 64,44% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pemborongan pekerjaan diketahui

bahwa:

a. Paket Pekerjaan RR Jalan Lamno-Calang Seksi 2 dilaksanakan oleh PTAndesmont Sakti dengan cara Penunjukan Langsung berdasarkan Kontrak No.02-

AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar

Rp11.700.346.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 140 hari kalender,

terhitung sejak tanggal 8 Desember 2005 s.d. 26 April 2006 serta masa

pemeliharaan selama 120 hari kalender.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) oleh Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional

NAD sesuai surat No.Ku.08.03/88/BRR-JN/2005 tanggal 8 Desember 2005.

Kemudian penetapan pemenang Penunjukan Langsung pekerjaan tersebut

dilaksanakan oleh Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Nasional NAD sesuai surat No.Ku.08.03/86/BRR-JN/2006 tanggal 21 Januari

2006, selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket

Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRR-

JN05) sesuai Surat Keputusan Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jalan Nasional NAD No.92/KPTS/BRR-JN/2006 tanggal 25 Januari 2006.

Pelaksanaan pekerjaan supervisi dilaksanakan oleh PT Buana Archicon

berdasarkan Kontrak No.KU.08.08/BRR-PPJ/125.PRPW06/2006 tanggal 16Januari 2006 sebesar Rp846.400.000,00. Jaminan pelaksanaan oleh PT Bank BPD

Aceh Syariah berdasarkan Garansi Bank No.046/GRS-PLK/II/2006 tanggal 6

Pebruari 2006.

Addendum Kontrak Final No.Ku.08.8/395/BRR-JN/APBN-P/2006 tanggal 18

April 2006 menetapkan perubahan volume pekerjaan dan bobot pekerjaan

berkurang sebesar 23,68% sehingga bobot pekerjaan menjadi sebesar 76,32%

serta nilai kontrak berubah menjadi sebesar Rp8.930.099.000,00.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan mencapai 76,32% berdasarkan Berita Acara

Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No.Ku.09.04/416/BRR-JN/2006 tanggal

26 April 2006 dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) No.S-

731/BRR-JN/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 serta kepada rekanan telahdibayar lunas sesuai SPM No.00049/SPM/BRR-JN/2006 tanggal 4 Mei 2006.

Jaminan pemeliharaan oleh PT Jasaraharja Putera sesuai sertifikat

No.Bond:15.08.00.2006.00367 senilai Rp446.504.950,00.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim pada tanggal 30 Nopember 2006

menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan

addendum kontrak final namun masih dijumpai pada beberapa ruas jalan yang

masih berupa Agregat Klas C telah mengalamipot-holes(kerusakan struktur).


25/62

Halaman 22 dari 54

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa perubahan volume pekerjaan

tersebut dilaksanakan berdasarkan Justifikasi Teknis/Pertimbangan Teknis yang

disusun oleh Konsultan Supervisi, yang menyatakan bahwa volume yang

dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut telah mencukupi dan dapat dialihkan untuk

pekerjaan lain yang bersifat struktur, namun hasil pertimbangan teknis tersebut

tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat.Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan atas pelaksanaan Paket Pekerjaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRR-JN05) hanya

berdasarkan simplified design atau tidak didasarkan pada perencanaan yang

memadai, seharusnya sebelum ditetapkan paket pekerjaan perlu dilakukan

perhitungan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan.

b. Paket pekerjaan RR Jalan Seulimum Jantho Keumala (BRR JN 02) denganperkiraan biaya (OE) Rp19.500.000.000,00. Pekerjaan meliputi perkerasan

berbutir (LPA Kelas C) sepanjang 20 km dan pembangunan jembatan sepanjang

211,6 m.

Panitia lelang selanjutnya melaksanakan proses pelelangan umum yang diikuti

oleh 24 calon rekanan dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran diusulkanpemenang lelang PT Alhas Jaya Group dengan nilai penawaran sebesar

Rp13.755.018.000,00 yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang

sesuai Surat Kepala SKS BRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional

NAD No. KU/08.01/51/BRR-JN/2005 tanggal 22 Nopember 2005.

Penanganan ruas jalan Seulimum Jantho Keumala yang dilaksanakan oleh PT

Alhas Jaya Group diikat dalam kontrak No.45-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-

P/2005 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp13.755.018.000,00, jangka waktu

pelaksanaan 180 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali

pada tanggal 31 Mei 2006. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita

Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. KU.09.04/651/BRR-JN/2006

tanggal 13 Juli 2006 dan telah dibayar lunas sebesar Rp13.755.018.000,00 sesuaibukti pembayaran terakhir tanggal 24 Agustus 2006.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen kontrak diketahui bahwa kontrak tersebut

mengalami tiga kali perubahan (addendum) yaitu Addendum I

No.KU.08.08/147/BRR-JN/APBN-P/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 dengan

tujuan mengalihkan pekerjaan struktur menjadi pekerjaan perkerasan dengan nilai

kontrak tetap, Addendum II No. KU.08.08/422/BRR-JN/APBN-P/2006 tanggal

28 April 2006 dengan tujuan menjelaskan sumber pendanaan dari DIPA-L TA

2005 dan DIPA TA 2006 dan Addendum III No. KU.08.08/541/BRR-JN/APBN-

P/2006 tanggal 2 Juni 2006 dengan tujuan melakukan perpanjangan waktu

perjanjian kontrak dari 180 hari menjadi 210 hari kalender.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak diketahui bahwa perubahanvolume pekerjaan terjadi karena dalam proses pelaksanaan di lapangan

mengalami hambatan yaitu adanya permintaan penghentian pembukaan jalan yang

melintasi kawasan Cagar Alam Pinus Jantho oleh Kepala Balai Konservasi

Sumber Daya Alam Provinsi NAD sesuai Surat No.S.98/IV-K.I/Kons/2006

tanggal 16 Januari 2006. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pembukaan jalan

yang melewati kawasan cagar alam harus memperoleh izin dan menyusun

AMDAL terlebih dahulu. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Sementara (Kasatker)


26/62

Halaman 23 dari 54

BRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD mengajukan

permohonan pemindahan lokasi pekerjaan paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jalan Seulimum Jantho Keumala kepada Kepala Badan Pelaksana RR NAD-

Nias cq. Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan dan Koordinasi Penatagunaan

Lahan sesuai surat No. PW03.01/112/BRR-JN/2006 tanggal 1 Pebruari 2006.

Permohonan tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan danKoordinasi Penatagunaan Lahan sesuai surat No.0373.A/BRR.3/II/2006 tanggal 3

Pebruari 2006 dengan catatan bahwa pemindahan tersebut masih dalam ruas jalan

Seulimum Jantho Keumala dan tidak melebihi dana dari kontrak yang ada.

Menurut penjelasan lisan Kepala SKS BRR Pembinaan Perencanaan Jalan NAD

sebagai perencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan NAD, dokumen

perencanaan tahun 2005 berupa Detailed Engineering Design (DED) dan

EngineerEstimate (EE) sebagai dasar penyusunan Owner Estimates (OE) belum

pernah disusun.

Pemindahan kegiatan yang dilakukan antara lain pekerjaan utama (major item)

pembangunan jembatan diubah menjadi pekerjaan perkerasan aspal di ruas jalan

Seulimum Jantho. Pekerjaan perkerasan aspal antara lain meliputi lapis betonpengikat (AC-BC) dengan volume 1.773,23 m3, harga satuan Rp1.432.179,00

atau sebesar Rp2.539.579.187,72. Perkerasan aspal dengan lapis beton pengikat

(AC-BC) terdiri dari penanganan pada ruas jalan efektif dengan volume 1.386,23

m3 atau senilai Rp1.985.329.495,17 (1.386,23 m3 x Rp1.432.179,00) dan

pemeliharaan pada ruas jalan fungsional dengan volume 387,01 m3 atau senilai

Rp554.267.594,79 (387,01 m3 x Rp1.432.179,00).

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan jalan Paket Seulimum Jantho diketahui

bahwa pekerjaan pemeliharaan pada ruas jalan tersebut dilaksanakan dengan

struktur pondasi jalan awal (existing) yang tidak memadai sehingga pada beberapa

lokasi terjadi kerusakan jalan (sliding dan cracking) sehingga tidak efektif bagi

upaya mengembalikan kondisi jalan semula.


a. Bab VI Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang RencanaInduk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi

NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa

pengambilan keputusan harus didasarkan pada data dan informasi lapangan yang

lebih rinci dengan cakupan yang memadai dan kegiatan perbaikan terhadap

infrastruktur yang sudah ada dan mengalami kerusakan yang ditujukan untuk

mengembalikan fungsi pelayanan ke tingkat semula perlu dilakukan terlebih

dahulu kegiatan survei, investigasi dan design untuk mendapatkan volume dan

biaya kegiatan yang akurat.b. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaaan Barang/Jasa

Pemerintah pasal 5 huruf f yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia

barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan

kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

c. Dokumen Lelang Buku VI tentang Spesifikasi Teknis, pada Seksi 8.1Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama, dinyatakan bahwa tujuan pengembalian


27/62

Halaman 24 dari 54

kondisi harus menjamin bahwa semua lokasi yang akan dilapis kembali harus

mempunyai struktur yang utuh (sound).

d. Bab IV Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang RencanaInduk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi

NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan kebijakan

yang harus ditempuh dan strategi yang akan dijalankan adalah menerapkan secarakonsisten prinsip-prinsip investasi yang didasarkan pada kelayakan ekonomi,

teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama antara lain dengan melakukan studi

kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama untuk setiap

kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan

keputusan untuk melakukan investasi, memprioritaskan optimalisasi prasarana

dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru

dan melakukan konsultasi publik.


a. Sisa nilai kontrak Paket Pekerjaan RR Jalan Lamno - Calang Seksi 2 berpotensitidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain.

b. Maksud dan tujuan dalam rencana proyek untuk menghubungkan jalan padaKabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie tidak tercapai.

c. Pemborosan keuangan negara atas pekerjaan pemeliharaan pada ruas jalanfungsional sebesar Rp554.260.433,90.


a. Pekerjaan survey, perencanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan waktubersamaan dhi. dilaksanakan oleh PT Buana Archicon.

b. Konsultan pengawas dalam bekerja belum optimal dalam mengawasi pekerjaanpemeliharaan jalan.

c. Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembinaan dan PerencanaanJalan Nasional NAD dalam menyusun rencana pembangunan dua paket pekerjaan

tersebut belum berdasarkan analisa dan survey yang memadai.

d. Pengendalian dan pengawasan dari Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD lemah.

e. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias serta pejabatyang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD

bekerja belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada

satuan kerja.

Pihak Satker menyatakan bahwa:

a. Perubahan volume pekerjaan pada Paket Lamno-Calang Seksi 2 yang dituangkandalam addendum kontrak final adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan

oleh konsultan supervisi, dimana volume tersebut sesuai dengan kebutuhan

sesungguhnya dilapangan dengan kata lain efektif telah tercapai, hal ini

disebabkan kuantitas hasil perencanaan tidak akurat pada saat kontrak, sehingga

pada saat pelaksanaan dilakukan kuantitas tersebut berlebih. Sedangkan untuk

volume yang berlebih tidak dapat digunakan untuk pekerjaan lain yang bersifat

permanen, dikarenakan sifat pekerjaan yang mendesak/darurat. Untuk


28/62

Halaman 25 dari 54

menghindari pemborosan uang negara, pihak Satker mengalokasikan dana

tersebut ketempat lain yang lebih memerlukan.

b. Penanganan jalan Seulimum-Jantho-Keumala pada jalur kanan (arah Seulimum-Jantho) pada daerah fungsional adalah untuk mengoptimalkan dana yang ada

sehingga jalur tersebut dapat digunakan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada

saat ini pada daerah fungsional tersebut bukan pada lokasi atau titik-titik yangditangani oleh paket Seulimum-Jantho-Keumala, dan apabila ada kerusakan pada

daerah efektif, pihak Satker akan memerintahkan pihak kontraktor untuk

memperbaikinya sesuai masa pemeliharaan 365 hari. BRR pada TA 2007 sudah

mengalokasikan dana untuk menangani kerusakan-kerusakan diluar penanganan

TA 2005 tersebut, sehingga kedua jalur tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Atas komentar tersebut, BPK-RI menjelaskan lebih lanjut bahwa penanganan

pemeliharaan pada ruas jalan Seulimum-Jantho-Keumala tidak efektif untuk

mengembalikan kondisi jalan seperti semula, karena struktur jalan yang ada tidak

memadai sehingga penanganan tersebut memboroskan keuangan negara.

Saran BPK-RI:

Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk

lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD

dan memerintahkan:

a. Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD supaya di masamendatang dalam menyusun rencana pekerjaan Jalan Nasional NAD didukung

dengan analisa dan survey yang memadai, antara lain dengan menyusun Detailed

Engineering Design (DED) dan Engineers Estimate (EE) sebagai dasar

penyusunan Owners Estimate(OE).

b. Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD agar membuat teguran secara tertuliskepada Konsultan Pengawas Paket Lamno-Calang Seksi 2 dan Seulimum-Jantho,dhi. PT Buana Archicon dan PT Arcende Ass supaya lebih optimal dalam

melaksanakan tugas.


29/62

Halaman 26 dari 54

4. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan NasionalNAD TA 2006 Sebesar Rp5.970.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

DIPA TA 2006 pada Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD (SKS-BRR RR Jalan Nasional

NAD) TA 2006 sebesar Rp132.447.479.000,00 dengan realisasi sampai dengan 15Nopember 2006 sebesar Rp61.124.111.405,00 atau 46,15% dari anggaran.

Dari realisasi tersebut digunakan untuk membiayai 19 paket pekerjaan yang terdiri

dari paket pekerjaan tahun tunggal sebanyak 13 paket senilai Rp83.920.986.000,00

dan 6 paket pekerjaan tahun jamak senilai Rp 156.404.782.087,00.

Berdasarkan dokumen pelelangan diketahui bahwa setiap penyedia jasa (kontraktor)

wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna jasa, dalam hal ini SKS-

BRR RR Jalan Nasional NAD.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak pada beberapa paket

pekerjaan diketahui terdapat jaminan pelaksanaan yang masa berlakunya tidak sesuai

ketentuan, yaitu:

a. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh - Tapaktuan Seksi2 (BRR-JN 04.2) yang dilaksanakan oleh PT Amen Mulia sesuai Kontrak NomorK-04/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006 senilai

Rp29.013.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari kalender atau

pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO) pada tanggal 23

Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari

atau penyerahan akhir pekerjaan (FHO) pada tanggal 22 Desember 2008. Sebagai

salah satu syarat dalam kontrak PT Amen Mulia harus menyerahkan jaminan

pelaksanaan senilai Rp1.600.000.000,00 (5,51% dari nilai kontrak) yang

dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah sesuai sertifikat Nomor 813/GRS-

PLK/X/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365 hari kalender,

terhitung sejak tanggal 14 September 2006 s.d. 13 September 2007. Sesuaidengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 hari

setelah FHO atau tanggal 05 Januari 2009. Dengan demikian jangka waktu

jaminan pelaksanaan kurang selama 480 hari (14 September 2007 s.d 05 Januari

2009).

b. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh - Tapaktuan Seksi3 (BRR-JN 04.3) yang dilaksanakan oleh PT Wirataco Mitra Mulia sesuai

Kontrak Nomor K-05/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/X/2006 tanggal 05 Oktober

2006 senilai Rp28.890.348.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari

kalender atau pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO)

pada tanggal 23 Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak

selama 365 hari atau penyerahan akhir pekerjaan (FHO) pada tanggal 22Desember 2008. Sebagai salah satu syarat dalam kontrak PT Wirataco Mitra

Mulia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai Rp1.600.000.000,00

(5,54% dari nilai kontrak) yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin sesuai sertifikat

Nomor 167/BUK/BG/IX/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365

hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 September 2006 s.d. 13 September 2007.

Sesuai dengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya

14 hari setelah FHO atau tanggal 05 Januari 2009. Dengan demikian jangka waktu


30/62

Halaman 27 dari 54

jaminan pelaksanaan kurang selama 480 hari (14 September 2007 s.d. 05 Januari

2009).

c. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh - Tapaktuan Seksi4 (BRR-JN 04.4) yang dilaksanakan oleh PT Alhas Jaya Group sesuai Kontrak

Nomor K-06.BRR-JN/PPK-MBO/APBN/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006

senilai Rp29.323.147.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari kalenderatau pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO) pada tanggal

23 Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari


salah satu syarat dalam kontrak PT Alhas Jaya Group harus menyerahkan jaminan

pelaksanaan senilai Rp1.600.000.000,00 (5,46% dari nilai kontrak) yang

dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah sesuai sertifikat Nomor 798/GRS-

PLK/IX/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365 hari kalender

terhitung mulai tanggal 17 September 2006 s.d. 16 September 2007. Sesuai

dengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 hari


jaminan pelaksanaan kurang selama 477 hari (17 september 2007 s.d. 05 Januari2009).

d. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Tapaktuan - Batas SumutSeksi 5 (BRR-JN 05.5) yang dilaksanakan oleh Istaka-Juliprima Jo sesuai Kontrak

Nomor K-02/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/2006 tanggal 06 Oktober 2006 senilai

Rp23.270.834.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari kalender atau

pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO) pada tanggal 23

Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari


salah satu syarat dalam kontrak Istaka-Juliprima Jo harus menyerahkan jaminan

pelaksanaan senilai Rp1.170.000.000,00 (5.03% dari nilai kontrak) yang

dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah sesuai sertifikat Nomor 824/GRS-PLK/X/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365 hari kalender

terhitung sejak tanggal 20 September 2006 s.d. 19 September 2007. Sesuai

dengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 hari


jaminan pelaksanaan kurang selama 475 hari (20 September 2007 s.d. 06 Januari

2009).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelelangan Bab IV tentang Syarat-

syarat Umum Kontrak angka 6 butir 6.1 yang menyatakan bahwa masa berlakunya

jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak

sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan jaminan pelaksanaan senilai Rp5.970.000.000,00

tidak dapat dicairkan apabila kontraktor wanprestasi.


a. Kontraktor belum mempedomani ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalamsyarat-syarat umum kontrak.


31/62

Halaman 28 dari 54

b. Panitia Pengadaan jasa konstruksi dalam menilai kelengkapan dokumen kontrakbelum mempedomani ketentuan yang berlaku.

c. Lemahnya pengawasan Kepala SKS BRR RR Jalan Nasional NAD.Pihak Satker menyatakan jaminan yang dikeluarkan oleh Bank dengan masa

berlaku jaminan adalah 365 hari (1 TA), jika dibandingkan dengan kontrak yangtelah ditandatangani, masa berlaku jaminan pelaksanaan tersebut jelas tidak sesuai.

Ketentuan bank tentang jangka waktu jaminan bank (garansi bank) berlaku maksimal

365 hari, pihak bank akan tetap memperpanjang jaminan pelaksanaan tersebut secara

otomatis jika sudah habis masa berlakunya dan dengan demikian jaminan

pelaksanaan yang ada nantinya akan diperpanjang sesuai kontrak yang dibutuhkan,

sehingga jaminan pelaksanaan dapat dicairkan apabila rekanan wanprestasi atau

cidera janji.

Saran BPK-RI:


lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NADserta menginstruksikan Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk membuat

teguran secara tertulis kepada:

a. Para rekanan pelaksana pekerjaan supaya memperbaharui jaminan pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum

kontrak.

b. Panitia Pengadaan Jasa Konstuksi supaya di masa mendatang lebih cermat dalammeneliti dan menilai kelengkapan dokumen kontrak.


32/62

Halaman 29 dari 54

5. Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Paket Rehabilitasi danRekonstruksi Jalan Meulaboh Tapaktuan Batas Sumut (BRR JN 03)

senilai Rp14.851.431.000,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Paket Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Meulaboh-Tapaktuan-Batas Sumut merupakan salah satu paket pekerjaan yangdibiayai dari Sumber Dana APBN-P Tahun 2005 untuk SKS BRR-RR Jalan Nasional

NAD dan SKS BRR-Pembinaan Perencanaan Jalan NAD.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi

untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) dan diikuti oleh 10 Perusahaan

dengan pemenang PT Benteng Kentjana sesuai surat penetapan pemenang

No.KU.08.01/52/BRR-JN/2005 tanggal 22 Nopember 2005. Pekerjaan tersebut telah

diikat dalam kontrak No.44-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-P/2005 tanggal 15

Desember 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.851.431.000,00 jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk

pertama kalinya pada tanggal 13 Juli 2006. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam

kontrak selama 365 hari.Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah diadakan penyerahan pertama

pekerjaan (PHO) yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

Nomor KU.09.04/652/BRR-JN/2006 Tanggal 13 Juli 2006 dan telah dibayar lunas

sesuai bukti pembayaran tanggal 15 Nopember 2006.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pelelangan diketahui bahwa proses

pelelangan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. PT Benteng Kentjana merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint Operation(JO) antara PT Benteng Bangun Sejahtera dengan PT Juliprima Kentjana

berdasarkan Perjanjian KSO yang tertuang dalam akta Notaris Abaruddin Salam,

S.H. Nomor 112 Tanggal 20 Oktober 2005 dengan nama PT Benteng Kentjana JO,

namun dalam perjanjian KSO tidak disebutkan perusahaan yang menjadi LeadingFirm. Ketentuan mengenai perlunya ditunjuk leading firm dimaksudkan untuk

menjamin adanya pihak yang mewakili KSO dalam perikatan kontrak dengan

pengguna jasa.

b. Surat penawaran PT Benteng Kentjana No. 001/BK/X/2005 tanggal 20 Oktober2005 ditandatangani oleh Direktur PT Benteng Bangun Sejahtera yang belum

ditentukan sebagai leading firm. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak diketahui

pihak yang berwenang dalam menandatangani surat penawaran.

c. Dalam Perjanjian KSO disebutkan bahwa KSO tersebut berakhir pada saatpekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh-Tapaktuan-BatasSumut

(BRR-JN 03) selesai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat masa

pemeliharaan status perjanjian KSO telah berakhir sehingga tidak ada lagi pihakyang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mungkin timbul pada masa

pemeliharaan.

d. Dalam akta tentang Kuasa Direksi yang dibuat oleh Notaris Titi Sulistyowati, S.H.No.60 tanggal 19 Oktober 2005 menunjuk Makmur, SE sebagai pemegang kuasa

Direksi PT Benteng Bangun Sejahtera untuk membuat serta menandatangani akta-

akta dan/atau surat-surat berkaitan dengan pelaksanaan KSO, namun tidak

diberikan hak untuk menandatangani kontrak kerja berkaitan dengan proyek


33/62

Halaman 30 dari 54

tersebut. Dalam kenyataanya pemegang kuasa memberikan kuasa kepada Teuku

Faisal, Direktur PT Juliprima Kentjana, untuk menandatangani kontrak kerja

sesuai akta yang dibuat oleh Notaris Sabarrudin Salam, S.H. No.2 tanggal 1

Nopember 2005. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai

pihak yang berhak menandatangani kontrak.

Berdasarkan perbandingan kelengkapan dokumen penawaran dari calon pemenangcadangan I (PT Istaka Karya) diketahui perusahaan yang bersangkutan telah

memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan, sehingga dari evaluasi

administrasi seharusnya PT Benteng Kentjana dapat dinyatakan Gugur.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa proses pelelangan umum dilaksanakan tidak

sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa khususnya menyangkut prinsip

keadilan/tidak diskriminatif.


a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pasal 3, menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib

menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yangsama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun.

b. Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II, Huruf A, Angka 1f tentang Evaluasi

Penawaran Nomor 5. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,

apabila:

1)Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat

dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang

berwenang;

2)Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan besarnya jaminan penawarantidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa.

3)Surat penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaanatau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya

tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang

perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen

otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak

mewakili perusahaan yang bekerjasama.


a.Harga kontrak sebesar Rp14.851.431.000,00 belum merupakan harga yang palingmenguntungkan bagi negara.

b.Menghilangkan kesempatan rekanan lain (pemenang cadangan) untukmelaksanakan pekerjaan tersebut.


34/62

Halaman 31 dari 54


a. Panitia Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi SKS BRR Rehabilitasi danRekonstruksi Jalan Nasional NAD lalai dalam melaksanakan evaluasi atas surat

penawaran dari rekanan.

b. Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi JalanNasional NAD tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasanatas pelaksanaan pelelangan umum.

c.Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan serta pejabat yang terkaitdalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD belum optimal

dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian kepada Satuan Kerja.

Pihak Satker mengakui bahwa pada pelelangan TA 2005 masih banyak

terdapat kekurangan dan kelemahan dalam mengevaluasi kontraktor yang melakukan

KSO, untuk masa yang akan datang Satker akan lebih cermat dan mengevaluasi

penawaran kontraktor khusunya yang ber KSO.

Saran BPK-RI:


lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD

serta menginstruksikan Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD supaya di masa

mendatang:

a.Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian ataspelaksanaan tender/pelelangan atas pengadaan jasa konstruksi.

b.Lebih cermat dalam mengevaluasi setiap dokumen penawaran dari para rekanan.


35/62

Halaman 32 dari 54

6. Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Pengikat (AC-BC)Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp513.759.861,00

Berdasarkan rencana kegiatan yang tertuang dalam Revisi DIPA TA 2005 antara lain

terdapat rencana pembangunan jalan arteri ruas Geumpang Tutut Meulaboh

dengan nilai sebesar Rp20.032.035.000,00 dan ruas Meulaboh Tapaktuan BatasSumut dengan nilai sebesar Rp14.851.431.000,00.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut diketahui

hal-hal sebagai berikut:

a. Paket Geumpang Tutut MeulabohPaket pekerjaan jalan pada ruas Geumpang Tutut Meulaboh dilaksanakan oleh

PT Medan Smart Jaya sesuai kontrak No.44-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-

P/2005 tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp20.032.035.300,00, jangka waktu

penyelesaian pekerjaan selama 264 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan

untuk pertama kalinya pada tanggal 8 September 2006. Masa pemeliharaan diatur

dalam kontrak selama 365 hari.

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyerahan PertamaPekerjaan (PHO) No. S-777/BRR-JN/IX/2006 tanggal 8 September 2006 namun

pembayaran baru dilaksanakan atas sertifikat bulanan (monthly certificate) yang

ke-9 sebesar Rp16.092.843.471,00 (80,34% dari nilai kontrak) sesuai bukti

pembayaran terakhir tanggal 6 September 2006.

Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan oleh Tim BPK bersama Kepala Satuan

Kerja, konsultan pengawas dan rekanan pada tanggal 30 Nopember 2006 serta

dipertegas dengan laporan hasil peninjauan lapangan oleh konsultan perencana

tanggal 4 Nopember 2006 diketahui pada beberapa bagian ruas jalan yang

dikerjakan tergenang air yang berasal dari luapan saluran drainase antara lain pada

STA 33+600 dan STA 34+000 sedangkan pada STA 32+850, STA 34+300 dan

STA 40+000 terjadi kerusakan pada badan jalan (pot holesdan cracking).Menurut penjelasan lisan Kepala SKS BRR Pembinaan Perencanaan Jalan NAD

sebagai perencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan NAD, dokumen

perencanaan tahun 2005 berupaDetailed Engineering Design(DED) danEngineer

Estimate (EE) sebagai dasar penyusunan Owners Estimate (OE) belum pernah

disusun. Disain yang digunakan pada saat perencanaan berupa disain sederhana

(simplified design) sehingga tidak memperhitungkan umur rencana jalan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui antara lain terdapat item

pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Pengikat (AC-BC) dengan volume

3.993,48 m3 harga satuan Rp1.459.066,96 atau sebesar Rp5.826.754.723,42

(termasuk keuntungan 10%). Dalam analisa harga satuan mata pembayaran untuk

pekerjaan tersebut terdapat komponen aspal dengan kuantitas 140,70 kg hargasatuan Rp6.200,00 atau sebesar Rp872.340,00 dan setelah ditambah keuntungan

10% sebesar Rp959.574,00 (110% x Rp872.340,00).

Berdasarkan laporan hasil pengujian atas material yang telah terpasang diketahui

bahwa kuantitas aspal yang digunakan sebanyak 125,49 kg atau sebesar

Rp778.065,00 (125,49 kg x Rp6.200,00) dan setelah ditambah keuntungan 10%

sebesar Rp855.872,00 (110% x Rp778.065,00).


36/62

Halaman 33 dari 54

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp103.702,00 per m3

(Rp959.574,00 Rp855.872,00) atau untuk seluruh volume pekerjaan sebesar

Rp414.131.862,96 (3.993,48 m3 x Rp103.702,00).

b. Paket Meulaboh Tapaktuan Batas Sumut

Paket pekerjaan jalan pada ruas Meulaboh Tapaktuan Batas Sumut

dilaksanakan oleh PT Benteng Kentjana sesuai kontrak No.46-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-P/2005 tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp14.851.432.000,00

jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 hari atau pekerjaan harus

diserahterimakan untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Juli 2006. Masa

pemeliharaan diatur dalam kontrak selama 365 hari.

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyerahan Pertama

Pekerjaan (PHO) No. KU.09.04/652/BRR-JN/2006.tanggal 13 Juli 2006 dan telah

dibayar lunas sesuai bukti pembayaran terakhir tanggal 31 Agustus 2006.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui antara lain terdapat item

pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Pengikat (AC-BC) dengan volume

3.124,80 m3harga satuan Rp1.310.436,44atau sebesar Rp4.094.851.787,71 Dalam

analisa harga satuan mata pembayaran untuk pekerjaan tersebut terdapatkomponen aspal dengan kuantitas 140,70 kg harga satuan Rp5.000,00 atau sebesar

Rp703.500,00 dan setelah ditambah keuntungan 10% sebesar Rp773.850,00

(110% x Rp703.500,00).

Berdasarkan laporan hasil pengujian atas material yang telah terpasang diketahui

bahwa kuantitas aspal yang digunakan sebanyak 134,90 kg atau sebesar

Rp674.500,00 (134,90 kg x Rp5.000,00) dan setelah ditambah keuntungan 10%

sebesar Rp741.950,00 (110% x Rp674.500,00).

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp31.883,00 per m3

(Rp773.850,00 Rp741.967,00) atau untuk seluruh volume pekerjaan sebesar

Rp99.627.998,40 (3.124,80 m3x Rp31.883,00).


a. Dokumen Lelang Buku VI tentang Spesifikasi Teknis, pada Seksi 1.1.3 mengenaiKetentuan Rekayasa yang menyatakan bahwa Rancangan rekayasa untuk paket

dengan rancangan lengkap didasarkan atas rancangan rekayasa lengkap (detailed

engineering design) dimana semua mata pembayaran telah dirancang dengan

akurat, ditentukan jumlah dan lokasinya sebelum penandatanganan kontrak.

b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:1)Pasal 30 ayat (3) menyatakan kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan

barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,

berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masihbersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil

pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

2)Lampiran I huruf E yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengancermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan analisis harga

satuan pekerjaan yang bersangkutan dan perkiraan perhitungan biaya oleh

konsultan/engineer's estimate (EE).


37/62

Halaman 34 dari 54

3)Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 33 ayat 2 menyatakan khususuntuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai

pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada

di lapangan.

Hal tersebut mengakibatkan:a. Kelebihan pembayaran kepada rekanan yang merugikan keuangan negara sebesar

Rp513.759.861,00.

b. Ruas jalan Geumpang Tutut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal olehmasyarakat dan berpotensi rusak berat apabila tidak segera ditangani dengan disain

yang permanen.


a. Panitia PHO bekerja kurang cermat dalam menilai prestasi pekerjaan yang telahdilaksanakan rekanan.

b. Konsultan pen

Documents

Rekonstruksi Jalan Nasional