TUGAS PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL
Disusun Oleh:ZULKARNAIN ANSARNIM. 13222791Kelas B
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN
NASIONALSEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONALYOGYAKARTA2015
Rekonstruksi Batas Bidang TanahA. Pengertian Rekonstruksi
BatasTanda batas bidang tanah yang telah terdaftar dapat hilang
akibat dari faktor alam atau dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan atas bidang tanah tersebut. Hal ini dapat
menyebabkan adanya penyerobotan tanah dari pemilik tanah yang
berbatasan baik dengan kesengajaan maupun tidak sengaja, sehingga
menimbulkan sengketa dikemudian hari.Penempatan kembali tanda batas
tersebut dapat dilakukan dengan rekonstruksi batas bidang tanah.
Data yang berasal dari gambar ukur dapat digunakan untuk
rekonstruksi batas bidang tanah karena memuat data ukuran asli dari
lapangan. Data Gambar Ukur yang digunakan pada penelitian ini
adalah data hasil pengamatan secara terrestris dimana batas bidang
tanah diikatkan TDT yang sistem kerangka referensinya menggunakan
DGN 1995.Pengukuran rekonstruksi detail atau yang biasa dikenal
pada pekerjaan survei engineering adalah stakeout yang pada
pengukuran kadastral lebih dikenal dengan sebutan pengukuran
rekonstruksi batas. Pengukuran tersebut dilakukan apabila
batas-batas bidang tanah/persil hilang, berubah atau adanya
sengketa batas.Rekonstruksi batas adalah mengembalikan atau
meletakkan patok-patok batas bidang tanah yang hilang atau
berpindah tempat namun telah diukur sebelumnya ke posisi awal yang
sama antara sebelum dan sesudah direkonstruksi berdasarkan dokumen
dan data yang valid.Rekonstruksi batas bidang tanah pada Kantor
Pertanahan prioritas data yang mempunyai keakuratan data paling
baik berurutan antara lain :a. Dari data ukur (Gambar Ukur)b. Surat
Ukurc. Peta pendaftarand. WarkahPrinsip-prinsip rekonstruksi
sebagai berikut :a. Apa yang tercantum dalam dokumen pengukuran
dianggap benarb. Metode rekonstruksi minimal sepadan dengan metode
saat pengukuranc. Hasil rekonstruksi merupakan hasil baru yang
minimal memiliki ketelitian yang sepadan dengan sebelumnya, dand.
Rekonstruksi adalah proses surveyor menemukan kembali batas yang
sebenarnya.B. Metode Rekonstruksi BatasAda beberapa cara/metode
rekontruksi batas/detail antara lain:a. Metode Orthogonal
(offset).Metode offset merupakan metode paling sederhana, karena
selain dengan mempergunakan peralatan theodolite juga dapat
mempergunakan prisma siku-siku (untuk membuat garis tegak lurus).
Penggunaan theodolit untuk metode offset sebenarnya hanya
menggantikan fungsi prisma siku-siku untuk menentukan garis tegak
lurus antara titik yang akan direkontruksi terhadap garis ukur.
Tahapan pengukuran dilakukan dengan penentuan garis proyeksi titik
detail terhadap garis ukur dengan cara mengeset bacaan sudut pada
theodolit sebesar 90 derajat. Metode ini juga dapat dilakukan
dengan menggunakan dua buah pita ukur yang mengacu pada dua buah
titik refensi yang telah diketahui koordinatnya.b. Metode polar
(sudut dan jarak atau azimuth dan jarak).Metode polar paling banyak
digunakan karena memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan
metode-metode lainnya. Tingkat ketelitian hasil pengukuran
rekonstruksi dapat disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang
diiginkan berdasarkan ketelitian alat ukur yang digunakan. Tingkat
ketelitian rekontruksi batas dapat dikelompokkan sebagai
berikut:1).Ketelitian rendah: cukup mempergunakan theodolit tingkat
ketelitian bacaan 20" dan jarak optis dengan mempergunakan rambu
ukur.2).Ketelitian sedang: cukup mempergunakan theodolit dengan
tingkat ketelitian bacaan 10" dan jarak ditentukan dengan pita
ukur.3).Ketelitian tinggi: cukup mempergunakan theodolit dengan
tingkat ketelitian bacaan 1" dan jarak diukur dengan alat EDM atau
dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini rekonstruksi detail
banyak digunakan peralatan Total Stasion atau pelatan GPS.c. Metode
koordinat dan titik bantu.Perkembangan teknologi satelit GPS
khususnya dalam bidang penentuan posisi memudahkan setiap titik di
permukaan bumi dapat ditentukan posisinya. Kemudahan tersebut telah
banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan bidang survei dan
pemetaan, termasuk salah satunya adalah untuk keperluan
rekonstruksi batas bidang tanah dengan metode koordinat. Beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi dalam metode ini
adalah:1).koordinat titik-titik batas bidang yang akan
direkonstruksi harus dalam sistem koordinat yang sama dengan sistem
koordinat yang ditentukan dengan pengukuran GPS,2).apabila
batas-batas bidang yang akan direkonstruksi bukan pada sistem
lembar peta nasional atau pada saat pengukuran bidang mempergunakan
sistem koordinat lokal maka sistem koordinat lokal tersebut
terlebih dahulu harus ditransformasi ke sistem grid koordinat
lembar peta nasional, dan3).dibutuhkan minimal dua buah receiver
GPS dengan satu receiver ditempatkan pada stasiun koordinat yang
sudah diketahui dari hasil perapatan titik kontrol geodesi
sebelumnya dan satu receiver lagi ditempatkan pada titik di sekitar
lokasi yang akan ditentukan poisinya. Jenis peralatan GPS yang
digunakan harus memiliki kemampuan menentukan posisi secara
differential real time positioning artinya posisi ditentukan pada
saat itu juga tanpa harus melalui prosessing data terlebih
dahulu.
Secara umum proses rekonstruksi batas bidang tanah :
Perencanaan metode pengukuran berdasarkan bahan rencana yang
tersedia
Penentuan kembali koordinat titik-titik batas persil
tanah.Pencarian lokasi titik-titik batas persil di lapangan
Penggunaan dari beberapa metode di atas harus disesuaikan dengan
kondisi dan situasi lapangan, ketelitian hasil rekonstruksi yang
diinginkan serta peralatan yang digunakan. Persyaratan geometris
dari penentuan metode rekonstruksi di atas perlu disesuaikan dengan
metode pengukuran pada saat pengukuran bidang atau parsil
dilaksanakan, misalnya pada waktu pengukuran bidang menggunakan
metode offset, maka untuk keperluan rekontruksi batas akan lebih
mudah apabila mempergunakan metode Offset kembali.Pada dasarnya,
kegiatan rekonstruksi batas dapat digunakan kombinasi antara
penerapan GNSS CORS dengan metode Terrestrial. Dalam penerapannya,
sistem kerangka referensi GNSS CORS BPN RI menggunakan ITRF 2008
sedangkan survei yang sebelumnya berdasarkan DGN 95 dengan acuan
ITRF 92, maka akan terdapat perbedaan koordinat. Tentunya data
koordinat TDT dan batas bidang tanah sistem lama tersebut tidak
dapat secara langsung digunakan untuk pelaksanaan rekonstruksi.
Perlu dilakukan transformasi koordinat terlebih dahulu sebelum
dilakukan rekonstruksi. Transformasi koordinatnya dilakukan
terhadap koordinat TDT berdasarkan sistem lama (DGN 95 dengan acuan
ITRF 92) ditransformasikan ke sistem baru (ITRF 2008).Transformasi
koordinat diperoleh dari hasil pengukuran TDT metode statik
pengolahan data post processing dengan base station Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman dan metode transformasi koordinat yang
digunakan adalah metode Helmert karena diangggap paling teliti oleh
penelitian sebelumnya dengan varian posteriori () =
1.143020313.Pada pendaftaran tanah pertama kali, untuk teknis
pengukuran bidang tanahnya harus diikatkan ke titik ikat atau TDT.
Permasalahan dalam kegiatan rekonstruksi batas bidang tanah adalah
ketersediaan titik ikat (TDT) yang ada di lapangan yang telah
bergeser, hilang atau letaknya yang sangat jauh. Tingkat ketelitian
penentuan posisi GNSS CORS dapat terpenuhi jika lokasinya terbuka.
Kelebihan ini akan dimanfaatkan dalam perencanaan titik ikat baru
dalam rekonstruksi batas bidang tanah. Titik ikat ini akan
diupayakan pada daerah terbuka yang dapat dengan mudah dijangkau
oleh bidang tanah yang akan direkonstruksi. Kendalanya adalah
bidang tanah yang mempunyai obstruksi, misalnya bidang tanah yang
mempunyai obstruksi pemukiman dan vegetasi. Penggunaan GNSS CORS
untuk daerah yang mempunyai obstruksi akan menyebabkan penerimaan
sinyal terganggu dan mempengaruhi ketelitian hasil
pengukuran.Rekonstruksi batas bidang tanah merupakan suatu bentuk
pelayananan di Kantor Pertanahan yang memerlukan efesiensi dan
efektifitas kerja. Maka perencanaan dalam rekonstruksi batas
merupakan hal yang sangat penting. Ketersediaan peta citra di
Kantor Pertanahan akan sangat membantu dalam mengidentifikasi
lokasi bidang tanah yang akan direkonstruksi. Identifikasi tersebut
dilakukan untuk mengetahui obstruksi bidang tanah. Apabila lokasi
bidang tanah yang akan direkonstruksi teridentifikasi mempunyai
obstruksi, maka kemudian dapat direncanakan rekonstruksi dengan
metode kombinasi GNSS CORS dan terrestris. Penelitian ini akan
menerapkan metode terrestris untuk rekonstruksi yang bidang
tanahnya mempunyai obstruksi, sedangkan metode GNSS CORS akan
diterapkan pada rekonstruksi titik ikat yang dibuat baru yang
dikarenakan titik ikat yang lama (TDT) telah hilang atau sudah
tidak efektif lagi (telah mengalami pergeseran atau letaknya yang
sangat jauh dari bidang tanah).
C. PELAKSANAAN REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAHa. Rekonstruksi
batas bidang tanah dari aspek teknisRekonstruksi batas bidang tanah
di lapangan memerlukan syarat-syarat teknis sebagai berikut :1.
Terdapat gambar rencana yang memuat ukuran-ukuran ricikan bidang
tanah dan pengikatannya. Yang berupa GU (DI107 dan DI107A) dan/atau
arsip SU dan/atau SU dan/atau peta pendaftaran yang dibuat dalam
proses pendaftaran tanah sebelumnya dan/atau GIM (Graphical Indeks
Mapping) dan/atau citra beresolusi tinggi yang dapat diturunkan
angka-angka ukurnya.2. Terdapat infrastruktur pengukuran dalam
pekerjaan rekonstruksi yaitu patok batas di sekitar bidang, tugu
TDT, objek-objek tetap yang dijadikanikatan/acuan.b. Ketelitian
rekonstruksi batas bidang tanah.Hasil rekonstruksi merupakan hasil
baru yang minimal memiliki ketelitian yang sepadan dengan
sebelumnya. Terkait ketelitian rekonstruksi sangat berpengaruh pada
pemenuhan akurasi titik stake out yang diinginkan. Akurasi titik
stake out dapat tercapai dipengaruhi oleh standar deviasi titik
stake out yang dicapai nilainya lebih kecil dari nilai standar
deviasi titik stake out yang diinginkan.c. Rekonstruksi batas
bidang tanah dari aspek yuridisBatas bidang tanah secara hukum
merupakan bidang permukaan menetapkan diawalinya dan diakhirinya
pemilikan tanah seseorang. Istilah batas terjamin atau guaranteed
boundary merupakan batas setelah memenuhi asas kontradiktur
delimitasidan dan telah dilakukan penetapan batas oleh Pemerintah
melalui pengukuran secara cermat dan jeli, data rekaman letak batas
tersebut dapat digunakan untuk rekonstruksi batas bidang tanah.
Apabila penetapan batas tidak dilakukan secara asas kontradiktur
delimitasi, maka penetapan batas dilakukan dengan keputusan
hakim.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan mengenai penetapan batas
bisa dilaksanakan apabila sudah ada kesepakatan. Sebagai penjelasan
dari Pasal 18 PP No. 24/1997 : Pemegang hak atas bidang tanah yang
belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat
ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah
tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak lain
yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran
tanah sistematik, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah
yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas
tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan
memasang tanda-tanda batsnya
Pasal 17 PP No.24/1997 juga menjelaskan bahwa dalam penetapan
batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan
pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas
berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penataan
batas dimaksudkan apabila tidak adanya patok batas bidang tanah
yang ditemukan dan penataan batas ini juga dapat dilaksanakan pada
saat rekonstruksi batas bidang tanah. Petugas ukur mempunyai peran
untuk menetapkan batas sebelum melaksanakan pengukuran dan
dituangkan dalam Daftar Isian 201 Risalah Penelitian Data Yuridis
dan Penetapan Batas atau Daftar Isian 201A Berita Acara Penataan
Batas apabila dilaksanakan penataan batas.d. Rekonstruksi batas
bidang tanah dari aspek AdministratifProsedur pelaksanaan
rekonstruksi batas bidang tanah serta syarat-syarat yang perlu
dilengkapi oleh pemohon diatur dalam Perkaban No.1/2010. Sedangkan
biaya untuk rekonstruksi batas bidang tanah diatur dalam PP
No.13/2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
Lampiran II Perkaban No. 1/2010Dasar Hukum :1. UU No.5/1960 2.
PP No.24/1997 3. PP No.13/2010 4. PMNA/KBPN No.3/1997
Persyaratan:1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan
ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat
Kuasa apabila dikuasakan3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan
kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan
Hukum5. Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya
oleh petugas loket
Biaya: Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan
tarif atas jenis penerimaan negarabukan pajak yang berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Waktu: 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha30
(tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha
Keterangan:Formulir permohonan memuat:1. Identitas diri2. Luas,
letak dan penggunaan tanah yang dimohon3. Pernyataan telah memasang
tanda batas
Tujuan dari rekontruksi batas tersebut adalah :1. Memasang dan
menetapkan batas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran
pendaftaran tanah pertama kali.2. Terpasangnya kembali batas bidang
tanah ( patok ) yang hilang.3. Memperjelas batas bidang tanah yang
di sengketakan (dipermasalahkan)4. Tercapainya Kejelasan batas
bidang tanah sehingga sewaktu di perlukan misalnya penunjukan batas
bidang tanah jelas, sehingga calon pembelipun tentunya lebih mantab
dan bukan keragu-raguan yang di informasikanPada Pasal 4 ayat (1)
PP No.13/2010 tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang
tanah dihitung dengan rumus :a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar
LTu = ( ------ x HSBKu ) + Rp.100.000,00500b. Luas tanah lebih dari
10 hektar sampai dengan 1.000 hektarLTu = ( -------- x HSBKu ) +
Rp.14.000.000,004.000c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektarLTu = (
--------- x HSBKu ) + Rp.134.000.000,0010.000
Keterangan :HSBKu = Harga Satuan Belanja Khusus Kegiatan
Pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen
belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output)
kegiatan.
Prosedur Pengukuran Bidang Tanah : Tahap 1 Pemohon mendaftarkan
permohonan pengukuran bidang tanah berupa rekonstruksi batas.
petugas loket pelayanan melakukan penerimaan dan pemeriksaan
dokumen permohonan. Tahap 2 Setelah memenuhi syarat maka
dilanjutkan oleh petugas loket pembayaran yang menerima pembayaran
biaya pengukuran yang telah dihitung sesuai PP No. 13 Tahun 2010
dan berdasarkan luas yang akan diukur. Tahap 3 Apabila rekonstruksi
batas merupakan wewenang Kantah, kemudian dilaksanakan proses
layanan yang pelaksanaan rekonstruksi batas dengan dihadiri
pemohon,tetangga berbatasan dan perwakilan aparat desa/kelurahan.
Tahap 4a dan 4b Merupakan rekonstruksi dilaksanakan apabila
wewenang pengukuran oleh Kantor Wilayah dan Pusat. Tahap 5
penerbitan Peta Bidang, Surat Keterangan, dan Peta Situasi hasil
rekonstruksi batas. Kemudian pada tahap 6 petugas loket pelayanan
menyerahkan Peta Bidang, Surat Keterangan, dan Peta Situasi kepada
pemohon.
e. Rekonstruksi batas bidang tanah dari aspek sosialAspek sosial
masyarakat tidak terlepas dari teori konflik. Kehidupan masyarakat
mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi terkait dengan
permasalahan, terlebih permasalahan pertanahan. Permasalahan
pertanahan yang terjadi karena sengketa batas bidang tanah lebih
banyak diselesaikan tanpa musyawarah pemecahan permasalahaan karena
sifat egois antara para pihak terkait. Rekonstruksi batas bidang
tanah berperan sangat penting sebagai cara meminimalkan
permasalahan sengketa batas bidang tanah.
Pelayanan rekonstruksi batas bidang tanah juga sangat terkait
dengan prosedur tata kelola GU sebagai data otentik untuk
pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah. Penyimpanan yang
memudahkan dalam pencarian GU saat dibutuhkan kembali ketika
pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah. Hal ini diatur dalam
PP No. 24/2010 yang merupakan proses penyempurnaan dari PP No.
10/1961 tentang pendaftaran tanah yaitu penyimpanan GU yang
dilakukan per tahun.
D. PERMASALAHAN DALAM REKONSTRUKSI BATAS
Masalah-masalah yang timbul pada saat pengembalian batas: 1.
Gambar ukur dan peta pendaftaran tidak ditemukan. 2. Data dalam
Gambar Ukur tidak memenuhi kaidah teknis.3. Kekeliruan data.
Biasanya pengajuan pengembalian batas dilakukan karena ada masalah
batas. Misalnya Tuan B mengajukan pengembalian batas bidang tanah
pada batas sebelah barat. Posisi tanah tegak lurus sedangkan gambar
disertipikat miring .Tuan B selama ini tidak mempunyai masalah
batas dengan tuan A. Namun ketika dia membaca peta, dia mengetahui
sebagian tanah A masuk dalam sertipikatnya. Oleh karena itu, tuan B
mengajukan permohonan pengembalian batas. Motifnya adalah serakah.
Ingin agar BPN memasang patok sesuai dengan data pada sertipikat,
karena tanah sangat bernilai. Oleh karena itu, pengembalian batas
dilakukan tidak hanya mendudukan batas sesuai gambar, tetapi juga
melakukan penelitian. Disini dibutuhkan kecerdasan dari petugas
ukur dalam mengambil keputusan. Jika hal ini menemukan perdamaian,
maka dilakukan pengukuran ulang, sehingga dilakukan perbaikan pada
Gambar Ukur dan Surat Ukur.
Referensi :
Abidin, Hasanuddin Z. 2001 . Geodesi Satelit. Jakarta: Pradnya
Paramita.Hendra,Yudha Hidayat.2013.Skripsi Pelaksanaan Rekonstruksi
Batas Bidang Tanah Dari Aspek Teknis, Yuridis, Administratif dan
Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Yogyakarta :
STPNKariyono.2014. Skripsi Rekonstruksi Batas Bidang Tanah
Menggunakan Jaringan Referensi Satelit Pertanahan. Yogyakarta :
STPNSumitro, Ade. Skripsi Pelaksanaan Rekonstruksi Batas dalam
Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah dari Aspek Yuridis
di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Yogyakarta : STPN
