Upload
doque
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REKOMENDASI KOMISI VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
1
Sanur, 17 Februari 2015
NO NAMA JABATAN
1. Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D (PENGARAH)
Dirjen Binfar dan Alkes
2 Suprasetyo Budi (KETUA) Kepala Dinkes Provinsi Kalteng
3 drg. Sari (SEKRETARIS) Direktur RS Sultan Syarif Muhammad Alkadri Pontianak
3 drg. Kartini R Direktur BUKD
4 dr. Eka Viora,, Sp.KJ Direktur Keswa
5 Dra. Engko Sosialine M, Apt Direktur Oblik
6 M. Taufik S. Kabag PI Setditjen Binfat
7 Lukas CH Kasubdit Bumil Dit. Kes. Ibu
8 Sugeng Budi W Kepala Dinkes Kab. Nganjuk
9 dr. Puji Rusdiah Kepala Dinkes Kab. Ngawi
10 dr. Fatoni Kepala Dinlkes Kab. Sumenep
11 dr. W..... Kepala Dinkes Kota Madiun
12 dr. Lilik Direktur RSU Balung Jember
KEANGGOTAAN KOMISI VI
NO NAMA JABATAN
13 dr. Indah Sri Lestari Direktur RSU Genteng Banyuwangi
14 dr. Taufiq H Direktur RSU Blambangan Banyuwangi
15 dr. Djoko S Direktur RSU Caruban Madiun
16 dr. Endriono S., Sp.PK Kepala BBLK Surabaya
17 Eny Setyowati, SKM, M.Kes Sekretaris Dinkes Kota Pontianak
18 drg. Y. Sanpawan Direktur RSUD Kota Pontianak
19 drg. Cipta Waspada, M.Kes Kepala Dinkes Kab. Kotabaru
20 Noor Ifansyah, SKM, M.Kes Kepala Dinkes Kab. Tapin
21 dr. H. Edy Wahyudi Direktur RSUD H. Boejasin Kab. Tanah Laut
22 Magdanela , SKM Kasi Penyusunan Prog & Anggaran RSU Datu Sanggul Rantau Kab. Tapin
KEANGGOTAAN KOMISI VI …(2)
NO NAMA JABATAN
23 Boedi Khuzni Kabid Yankes Dinkes Kodya Samarinda
24 W.H Agustini Direktur RSUD Taman Husada Bontang
25 Matius Sekretaris Dinkes Kab. Berau
26 drg. Bonar B. Sinaga Kepala Dinkes Kab. Sumba Barat
27 dr. Maria B.S. Nenu Kepala Dinkes Kab. Sikka
28 Yanson Retta Kabid Yankes Dinkes Rote Ndao
29 dr. Mariane E. Pani Direktur RSUD Ende
30 Dominikus Rato, S.Kep., Ns Kabid Pelayanan RSUD Bajawa
31 H. Azhari Kepala Dinkes Kota Bima
32 dr. Selvi Direktur RSUD Sumbawa
33 Erwin HS Dinkes Kab. Nunukan
KEANGGOTAAN KOMISI VI …(3)
KEANGGOTAAN KOMISI VI …(4)
NO NAMA JABATAN
35 Asik Surya Kasubdit Malaria
36 Hariyati Kabid Yankes Dinkes Kab. Kutai Timur
37 Dra. P. Triwulaningsih Kabid PSDK Dinkes Kota Balikpapan
38 Sri Sedono Iswandi Kasubbag PP Dinkes Prov Kaltim
39 Nina Kasubbag PP Dinkes Prov Kalteng
40 Refiandes Kasubbag Program Setditjen Binfar
41 Nadirah Rahim Kasubdit Penyediaan Oblik
42 M. Reza Staf Setditjen Binfar
43 Diar Kasubdit RSU Publik BUKR
44 Ganda Kasi Standarisasi BUKD
45 Damiana Kabid Pelayanan BBLK Surabaya
46 Retna P Staf BUK Dasar
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMER
Isu & Masalah yang Diidentifikasi :
A. Regulasi
B. Anggaran
C. Ketersediaan Sarana-Prasarana
D. Ketersediaan Obat
E. Peningkatan kualitas
F. Sistem Pencatatan dan Pelaporan
G. Monitoring dan Evaluasi
NO ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
A REGULASI
1. Perlu kejelasan Regulasi pemanfaatan kapitasi pely primer di era JKN
Regulasi diperjelas
- Pembuat Juknis dan juklak
Pembuat Juknis dan juklak
2. Belum adanya regulasi implementasi SDM di era JKN di pely pusk
Usulan penambahan tenaga utk pely kesehatan primer
Moratorium tenga pely kesehatan ditiadakan
Advokasi ke pemprop
Advokasi ke pemda kab/kota
3. Perlu kejelasan pelaksanaan BLUD di Pusk
Peraturan ttg BLUD pusk diperjelas ttg UKM dan SPM serta peran Pemda
Menyusun “BLUD khusus utk pusk” yg menanggani UKP dan UKM serta prog kesehatan
Membina dan mengarahkan sesuai aturan yg ada
Membina dan mengarahkan sesuai aturan yg ada
4. Perlu kejelasan konsep pelayanan kesehatan primer di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Adanya pedoman ttg konsep pely kesehatan di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Menyusun pedoman ttg konsep pely kesehatan di kawasan perkotaan ,pedesaan dan terpencil
Mengkoordinir dan melakukan pembinaan mapping faskes primer
Membuat mapping faskes primer
NO ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
B ANGGARAN
5. Belum tegasnya regulasi UKM dan belum optimalnya pembiayaan Prog UKM dari APBD
Adanya regulasi UKM dan persentase jelas utk pembiayaan prog UKM di APBD
Membuat regulasi UKM dan Analisa pembiayaan UKM
Melakukan Advokasi regulasi UKM dan usulan pembiayaan ke pemprop dan DPRD
Melakukan Advokasi regulasi UKM dan usulan ke pembiayaan kab/kota dan DPRD
6 Belum adanya pemanfaatan anggaran desa utk bidang kesehatan
Adanya regulasi pemanfaatan anggaran desa utk bidang kesehatan
Advokasi Kemenkes ke kemendagri/ KPDT
Membuat perenc anggaran utk pemanfaatan anggaran desa dan Advokasi ke pemprop
Membuat perenc anggaran utk pemanfaatan anggaran desa dan Advokasi ke pemprop Advokasi ke kab/kota
C SDM
7. Belum maksimalnya kemampuan tenaga pemberi pelayanan di faskes primer dalam peningkatan mutu pely.
Peningkatan kemampuan tenaga pemberi pelayanan di faskes primer
Kebijakan pengembangan Dokter Layanan Primer (DLP) dan pembelajaran jarak jauh utk peningkatan kompetensi asistensi tenaga kesehatan menjadi tenaga kesehtan
Melakukan Mapping dan membuat perencanaan tenaga termasuk tenaga kesehatan Mengoptimalkan bapelkes utk peningkatan SDM
Melakukan Mapping dan membuat perencanaan tenaga termasuk tenaga kesehatan Pendelagasi kewenangan pemberi pely kesehatan di unit pely kab/kota
NO ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
D SARANA -PRASARANA
8 Belum optimal pemenuhan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yg dimiliki dalam pemberian pely kesehatan
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yg dimiliki dalam pemberian pely kesehatan
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan Membuat mapping /up date data sarana dan prasarana pusk
Membuat regulasi utk peningkatan dan pemanfaatan sarpras kesehatan Membuat mapping /up date data sarana dan prasarana pusk
Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pemberian pely kesehatan
Melakukan fasitasi upaya dan penganggaran pemeliharaan sarpras dan alkes melalui kerjasama unit terkait di daerah
Melakukan upaya dan penganggaran pemeliharaan sarpras dan alkes melalui kerjasama unit terkait di daerah
E KETERSEDIAAN OBAT
9 Belum adanya Regulasi ttg Pengadaan obat JKN di pusk melalui dana kapitasi pusk
Dibuat regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota termasuk pusk melalui dana kapitasi pusk
regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota pusk melalui dana kapitasi pusk
Sosialisasi regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota pusk melalui dana kapitasi pusk
Sosialisasi dan implementasi regulasi ttg Pengadaan obat JKN di kab/kota pusk melalui dana kapitasi pusk
11 Belum direvisinya regulasi tentang pengelolaan obat di instalasi farmasi
Dilakukannya revisi regulasi tentang pengelolaan obat di instalasi farmasi
Dilakukannya revisi regulasi tentang pengelolaan obat di instalasi farmasi
Sosialisasi revisi regulasi tentang pengelolaan obat di instalasi farmasi
Sosialisasi dan implemntasi revisi regulasi tentang pengelolaan obat di instalasi farmasi
12 Belum maksimalnya pengelolaan /pedistribusian alkon dan obat KB di jejaring pusk pada pely JKN
Melakukan Advokasi dan koordinasi dgn BKKBN
Melakukan Advokasi dan koordinasi dgn BKKBN
Melakukan Advokasi dan koordinasi dgn BKKBN tentang rencana kebutuhan alkon dan obat KB
Melakukan Advokasi dan koordinasi rencana kebutuhan alkon dan obat KB serta pengelolaaan /pendistribusian dgn BKKBN
NO ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
F PENINGKATAN KUALITAS
10 Belum ada tools nasional untuk proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Tersedianya tools nasional untuk proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Melakukan TOT pendamping dan surveyor
Menyiapkan pre- akreditasi utk pelaksanaan akreditasi pusk dikab/kota dan pelatihan pendamping
Pendampingan pre dan post- akreditasi utk pelaksanaan akreditasi pusk dikab/kota
G SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
11 Belum terintegrasi pencatatan pelaporan di pusk
Penguatan Sistem pencatatan pelaporan dan SIK yg terintegrasi secara berjenjang
Membuat SP2TP terintegasi
Peningkatan kapasitas SDM SIK
Peningkatan sarana pendukung. Dan kapasitas SDM SIK
NO ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
H MONITORING DAN EVALUASI
13. Belum adanya Komitmen utk melakukan MONEV terpadu secara rutin dan berkala serta belum adanya feed back hasil monev
adanya Komitmen utk melakukan MONEV terpadu secara rutin, berkala dan melakukan feed back hasil monev
Kebijakan pembinaan manajemen
Membuat rencana jadwal pelaksanaan Monev terpadu di kab/kota serta target dan melakukan feed back hasil monev terpadu kab/kota
Membuat rencana jadwal pelaksanaan Monev terpadu di kab/kota serta target melakukan feed back hasil monev terpadu pusk di kab/kota
Rangkuman Dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer :
1. Diperlukan Dukungan regulasi :
Tentang penyempurnaan pemanfaatan kapitasi JKN, BLUD khusus
Puskesmas, kebijakan tentang SDM, kebijakan tentang pelayanan daerah
perkotaan /pedesaan /terpencil /sangat terpencil dan Pengelolaan Obat
2. Langkah –langkah yang akan dilakukan dinkes prop dan dinkes Kab/Kota :
a.Membuat Road map Prop, Kab/kota utk peningkatan /penguatan
pelayanan kesehatan
b.Melakukan up date data dasar puskesmas dalam rangka peningkatan /
penguatan pelayanan kesehatan
c.Mapping FKTP yang akan akreditasi puskesmas
d.Peningkatan kemampuan tenaga sesuai kompetensi yang dibutuhkan di
faskes primer
e.Peningkatan pemanfaatan sarpras dalam pemberian pelayanan
kesehatan di puskesmas
f. Mapping pemanfaatan kapitasi JKN di pusk
melaporkan hasilnya paling lama sebelum tgl 25 maret 2015 melalui dinkes
propinsi
13
Terima kasih
“SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”