reklamasi tambang.pdf

8/18/2019 reklamasi tambang.pdf

1/32

REHABILITASI LAHAN PASCA TAMBANG :

MENGARUS-UTAMAKAN REHABILITASI BENTANG

ALAM DI INDONESIA

Disampaikan pada Simposium – Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia)

Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

Kementerian Kehutanan

Maret 2012


2/32

!"#$%&'()# ('!+),)$%

PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Permenhut No. P. 18/Menhut-II/2011 tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Permenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman PenilaianKeberhasilan Reklamasi Hutan

Permenhut No. P.04/Menhut-II/2011 tentang

Pedoman Reklamasi HutanPermenhut No. P.63/MenhutII/2011 tentang Pedoman

Penanaman Bagi Pemegang IPPKH Dalam Rangka RehabilitasiDAS


3/32

REKLAMASI HUTAN

Usaha untuk memperbaiki atau memulihkankembali lahan dan vegetasi yang rusak agar

dapat berfungsi secara optimal sesuaiperuntukannya.

Rehabilitasi Hutah dan Lahan adalah upaya untukmemulihkan, mempertahankan dan meningkatkan

fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,produktivitas dan peranannya dalam mendukung

system penyangga kehidupan tetap terjaga.

Bandingkan :


4/32

PERATURAN PEMERINTAH

NO. 76 TAHUN 2008

-./.0120220 (.3425267 89:20 ;

" (.01202 /.3425267 20?32 @23:9 AB4752C :2257020

/.3425267H.62/0G2 =202 >257020 /.3425267=7:.:2D320 I4.< ,.0:./7 E.3076JK9F./09/J 2:29 H9D2LMN2473I:2

6.:.42< 5.0=2D2: D./L5F20?20 =2/7,.0:./7

" #$%&$'()*+(+* ,-.(+*

" /&$&'(0($ ,-.(+*

" /&)&$1($(($2 3($

"

/&4(.+($(($ )&.4(5(+*

6&.4(5(+*

78'($


5/32

Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan :

! !"#$%&$ ($%&)*) +%", -"#."/$ 0"%$1&.) -"#."/$

2")#$3 ( -"#."/$ 4 0"01$($ 6"#5"%+%&

%$#5)*#5 ,$(*6

! 7"1"/,&3$% /")%&0&3$ 0"#8&($ 3&%&, 3&.* *#3*/

6"#$%&$ 3"%*/*, )"9&8$1 (&%&0 6"#5"01&%$

)&9&3 ,*. (&/$ 6"#55*#& )&9&3 ,*.


6/32

" -.0??90220 32@2620 25 -2327 !2@2620 89:20 @2>7F 5.5F2G2/

-#H-J D.0202520 =2425 /20?32 /.


7/32

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NO. 60 TAHUN 2009


8/32

Kriteria Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan, meliputi :

A. Penataan lahan (bobot 30) :

1. Pengisian kembali lahan bekas tambang2. Penataan permukaan tanah

3. Kestabilan lereng

4. Penaburan tanah pucuk

B. Pengendalian erosi & sedimentasi (bobot 20) :

1. Bangunan konservasi tanah2. Cover crops

3. Kejadian erosi dan sedimentasi

C. Revegetasi (bobot 50) :1.

Luas areal penanaman

2.

Persentase tumbuh tanaman3.

Jumlah tanaman per hektar

4.

Komposisi jenis tanaman

5.

Pertumbuhan atau kesehatan tanaman


9/32

8)$%+ -'#%+)%)# !'H'(8)$%+)# ('!+),)$% 8RE)#

9-'(4 $*4(* : ;< = >(*.

9-'(4 $*4(* ?< @ AB = C&3($D

9-'(4 $*4(* E ?< = >8)8. Apabila total nilai ! 80, pelaksanaan reklamasi hutan dinyatakan berhasil dan

dapat diterima. Apabila total nilai antara 60 - 79, maka pelaksanaan reklamasi hutan

dinyatakan kurang berhasil sehingga belum dapat diterima dan perlupemeliharaan lebih lanjut agar dapat mencapai nilai total minimal 80.

Apabila total nilai < 60, maka pelaksanaan reklamasi hutan tidak dapatditerima dan perlu pemeliharaan yang intensif sehingga mencapai nilai total

minimal 80.

Apabila izin pinjam pakai telah habis dan nilai reklamasi hutan belummencapai 80, maka reklamasi hutan harus tetap dilanjutkan dengan

menggunakan periode waktu pemeliharaan selama 3 tahun sampai mencapainilai total minimal 80.


10/32

!"#$%&'$( *"+",$(, -**!.

SO ,.4236202320 /.FI76267 D2=2 42


11/32

Prinsip dasar kegiatan reklamasi :

Kegiatan reklamasi harus dianggap sbg.kesatuan yang utuh (holistic) darikegiatan penambangan.

Kegiatan reklamasi harus dilakukansedini mungkin dan tidak harusmenunggu proses penambangan secarakeseluruhan selesai dilakukan.

PERMENHUT NO. P.04 Tahun 2011


12/32

PERENCANAANPerencanaan Reklamasi:

(1) Rencana 5 (lima) tahun;

(2)

Rencana Tahunan.

(3) Rancangan Teknis

(desain detail masing-masing kegiatan)


13/32

PENGESAHAN

RENCANA

Rencana reklamasi hutan 5 (lima) tahun dantahunan yang telah disusun dinilai oleh

Menteri Teknis, Gubernur atau Bupati/

Walikota sesuai dengan kewenangannya

dengan melibatkan Menteri.

Dalam hal tertentu, penilaian rencana

reklamasi dapat melibatkan Menteri yang

membidangi pengelolaan lingkungan hidup.


14/32

TAHAPAN REKLAMASI

Penataan

Lahan

Pengendalian erosi

dan sedimentasi

Revegetasi

(Penanaman kembali)

Pemeliharaan tanaman


15/32

Tahapan Reklamasi :

a. Penataan Lahan

1)

Pengamanan Lubang Bekas Tambang2) Pengaturan Bentuk Lahan

3) Pengelolaan Tanah Pucuk

b. Pengendalian erosi dan sedimentasi1) Pembuatan bangunan konservasi tanah,

2) Penanaman cover crops


16/32

c. Revegetasi1)

Persiapan lapangan,

2)

Pengadaan bibit/persemaian,

3)

Pelaksanaan penanaman dan

4)

Pemeliharaan tanaman.


17/32

HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN REKLAMASI HUTANDIREKTORAT BINA RHL DITJEN BPDAS PS

Jumlah perusahaan yang mendapat Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan (IPPKH) 376 :

Tambang : 259 perusahaan

Non Tambang : 117 perusahaan

Jumlah perusahaan pertambangan yang telah dimonitor pelaksanaan

reklamasinya oleh Ditjen BPDASPS :Jumlah Perusahaan : 55 Perusahaan

Luas PPKH : 684.934,63 Ha

Luas Areal yang Dibuka : 61.638,67 Ha

Luas Reklamasi : 43.262,39 Ha


18/32

Pemantauan dan Pembinaan Teknis Tingkat

Pusat :(1) Pemantauan dan pembinaan teknis

reklamasi tingkat pusat dilakukan olehDirektorat Jenderal Bina Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial

cq. Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan danLahan.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan danpembinaan teknis dapat melibatkan instansi

terkait atara lain Direktorat JenderalMineral Batubara dan Panas Bumi,Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,

Direktorat Jenderal Planologi KehutananKementerian Kehutanan.

!"#$%&$'$% )$% !"#*+%$$% ,"-%+. ,+%/-$& 0$"1$2 3456 !"#$%&$'$% )$% 7"#*+%$$% &"-%+. 1"-8$#$.+ &+%/-$& )$"1$2 )+8$-'-$% 98"2:'*"1%'1; $8+-9&$ #"%'/$.-$% +%.&$%.+ &"-%+. @$%/ #"%$%/$%+ '1'.$% -"2'&$%$%;)$% )$7$& #"8+*$&-$% +%.&$%.+ &"1-$+&A


19/32

Sistem pengendalian, pemantauan kegiatan reklamasi

hutan harus bersifat measurable, reportable, danverifiable (MRV), dan harus memenuhi prinsip:a. Kombinasi remote sensing dan ground based

inventory;b. Hasil perhitungan : transparan dan terbukauntuk di review;

Sistem pengendalian, pemantauan sebagaimanadimaksud pelaksanaannya harus didukung oleh :

a. pemetaan/data spasial yang memadai(keakuratan sasaran lokasi kegiatan);

b. adanya sistem database dokumentasi prosesdan output kegiatan;

c. adanya sistem monitoring hasil (outcome),

dampak (impact) dan benefit dari programreklamasi.


20/32

p e m a n t a u a n d e n g a n

s i s t e m M

R V

Pemantauan/monitoring Output yang meliputi pemantauan/monitoring

keluaran langsung dari kegiatan Reklamasi Hutan antara lain berupatanaman/tegakan pohon yang merupakan hasil langsung dari input, dalam

konteks MRV, pemantauan/monitoring output ini akan lebih banyakdimanfaatkan.

Pemantauan/monitoring Outcome yang meliputi pemantauan/ monitoring

hasil yang mengindikasikan output kegiatan Reklamasi Hutan telahberfungsi. Indikator yang bisa diamati di on-site/lokasi seperti turunnya

erosi dan sedimentasi dan lain sebagainya merupakan bagian dari indikatoroutcome ini.

Pemantauan/monitoring Impact – kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi

indikator-indikator pada off-site/di luar atau disekitar lokasi yangmenunjukkan adanya dampak/pengaruh dari kegiatan, indikasi

membaiknya tata air, ekonomi dan sosial masyarakat merupakan indikatordampak Reklamasi Hutan yang perlu diukur.

Pemantauan/monitoring Benefit yang merupakan pemantauan untuk

menguji sejauhmana program memberikan manfaat.


21/32

(2) Dalam hal sasaran lokasi penanaman tidak tersedia pada wilayah

DAS yang sama, maka sasaran lokasi penanaman dapatdilakukan pada wilayah DAS yang lain di kabupaten/ provinsi

yang sama atau di kabupaten/provinsi terdekat.

Sasaran Lokasi Penanaman

(1) Sasaran lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DASdilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi izin

pinjam pakai kawasan hutan bagian hulu, tengah dan/atau

hilir.

(3) Sasaran lokasi penanaman pada wilayah DAS yang sama

bagian hilir dikhususkan di areal hutan mangrove/pantai.

-'()ER()# ,'#E'(% !'8RE)#)#

#"O XU E)8R# TZSS


22/32

TATA CARA PENGUSULAN DAN

PENETAPAN LOKASI PENANAMAN

Pemegang Izin

Dirjen BPDAS PS

Dirjen

Planologi

Kepala BPDAS

Permohonan calon

lokasi penanaman

tembusan tembusan

Penugasan verifikasi

Hasil verifikasi

Peta 1:10.000Data biofisiksosek

Penetapan LokasiPenanamanLampiran peta skla 1:10.000

1

1a1a

2

34


23/32

(2) Dalam hal sasaran lokasi penanaman tidak tersedia

pada wilayah DAS yang sama, maka sasaran lokasi

penanaman dapat dilakukan pada wilayah DAS yanglain di kabupaten/ provinsi yang sama atau di

kabupaten/provinsi terdekat.

Sasaran Lokasi Penanaman

(1) Sasaran lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasiDAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama

dengan lokasi izin pinjam pakai kawasan hutanbagian hulu, tengah dan/atau hilir.

(3) Sasaran lokasi penanaman pada wilayah DAS yang

sama bagian hilir dikhususkan di areal hutan

mangrove/pantai.


24/32

egiatan Penanaman

Lokasi Kegiatan Jenis tanaman

Kawasankonservasi ReboisasipengkayaanEndemik

MPTS

Kawasan

Lindung

Reboisasi

pengkayaan

MPTS

Kayu tidak untuk

tujuan produksi

Di luar kawasan

hutan

RTH, Hutan Kota,

Lahan milik yang

berfungsi lindung

Jenis kayu

MPTS (kayu tidak

untuk tujuanproduksi)


25/32

Penilaian dilakukan oleh Tim Terpaduditetapkan oleh Direktur Bina RHL a.n DirJen :

Ketua : Pejabat Eselon III Dinas Provinsi terkait

Sekretaris : Kepala seksi Evaluasi BPDAS Anggota : a. Pejabat Eselon IV Dinas Provinsi yang

menangani rehabilitasi hutan dan lahan

b. Pejabat eselon IV Dinas Kabupaten/Kotayang menangani rehabilitasi hutan dan

lahan

c. Pejabat Eselon IV UPT Kementerian

kehutanan terkait

d. Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu

TIM PENILAI PENANAMAN DALAM

RANGKA REHABILITASI DAS


26/32

Sbg bagian dari sistem pengendalian, pemantauan keg.reklamasi hutan harus bersifat measurable, reportable, dan

verifiable (MRV).

Dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, pelaksanaannya

sekaligus dgn. pembinaan teknis.

Dilakukan oleh tingkat pusatdan tingkat daerah.

Pemegang IPPKH wajib menyampaikan laporan pelaks. reklamasi

(Triwulan dan Tahunan) secara berkala kpd. Dirjen BPDASPSKemenhut dgn tembusan kpd :

Dirjen Planologi Kehutanan Dephut,

Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Dep. ESDM,

Dinas Teknis Provinsi yg menangani kehutanan dan

Dinas Teknis Kabupaten/Kota yg menangani kehutanan.


27/32

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASANHUTAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.18/ Menhut-II/2011

TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutanwajib :

a.

melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada

kawasan hutan yang dipinjam pakai; (Permenhut P.04/

Menhut-II/2011)

b.

melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasidaerah aliran sungai; (Permenhut P.63/Menhut-II/2011)


28/32

FGHIJ#>IK

/LFLF

!'N)[%H)#E),H)8)#

REKLAMASI

1. Inventarisasi lokasi

2. Penetapan lokasi

3. Perencanaan

4.

Pelaksanaan reklamasiPenataan Lahan

Pengendalian Erosi dan

Sedimentasi

Revegetasi" Pemantauan dan Pembinaan Teknis

oleh Pusat dan Daerah" Pelaporan

triwulan dan tahunan" Penilaian Keberhasilan

Penanaman dalam rangka Rehabilitasi

DAS" Perencanaan

" Penanaman" Penilaian Keberhasilan

•

Pemantauan dan Pembinaan Teknis

oleh Pusat dan Daerah" Pelaporan (triwulan dan tahunan)


29/32

PEMBIAYAAN

REKLAMASI

HUTAN

Penanaman

dalam rangkaREHABILITASI DAS

Tanggung jawab pemegang IPPKHUntuk menjamin keberhasilan pelaksanaan

reklamasi hutan pemegang izin wajibmembayar Dana Jaminan Reklamasi (DJR)

untuk Minerba dan Abandonment and Site

Restoratiom (ASR) untuk Migas.

Tanggung jawab pemegang IPPKH


30/32

SUPPORT 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan, Pelatihan, workshop dan lain - lain2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan ke seluruh

perusahaan pertamb angan pemegang IPPKH (P.04/Menhut - II/2011) 3. Meningkatkan pengawasan dan penilaian keberhasilan reklamasi

hutan (P.60/Menhut - II/2009) 4. Membangun database dan aplikasi monev reklamasi berbasis spasial

(sesuai surat Direktur Bina RHL No. S.199/RHL - 5/2011)

• DinasProvinsi/Kabu aten/ Kota

• BPDAS • UPT terkait

• Peta Izin P injam Pakai kawasan Hutan (shapefile) • Peta Areal Terganggu (shapefile) • Peta Kegiatan Reklamasi yang pernah dilaksanakan (1 - 5 tahun

terakhir) (shapefile) • Foto Kegiatan Reklamasi (1 – 5 Tahun terakhir) • Citra Satelit resolusi tinggi terakhir yang dimiliki Perusahaan

Tambang (apabila memiliki)• Peta Tata Batas / Penunjukan Kawasan Hutan yang dipergunakan

oleh Perusahaan Tambang • Data Numerik Reklamasi ( 1 - 5 Tahun terakhir) berupa:- luas,- jenis tanaman, luas pemeliharaan


31/32

Apabila pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidakmemenuhi kewajiban dikenai sanksi :

Sanksi Administrasi

Sanksi Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan


32/32

Documents

reklamasi tambang.pdf