Regulasi Terkait Pembiayaan di Era JKN-KIS

Gerakan MasyarakatHidup Sehat

OUTLINE

1. Pendahuluan2. Potret JKN-KIS3. Kebijakan Pembiayaan dalam JKN-KIS4. Penutup

Gerakan MasyarakatHidup Sehat

1. Pendahuluan

Visi dan Misi Presiden

4

3DIMENSIPEM

BANGU

NAN

:PEM

BANGU

NAN

MAN

USIA,SEKTO

RUNGGULAN,PEM

ERATAANDAN

KEW

ILAYAH

AN

NUSANTARASEHAT

9AGENDAPRIORITAS(NAWACITA)Agendake 5:Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia

TRISAKTI:Mandiridibidangekonomi;Berdaulatdibidangpolitik;

Berkepribadiandalambudaya

PROGRAMINDONESIASEHAT

PROGRAMINDONESIAPINTAR

PROGRAMINDONESIAKERJAPROGRAMINDONESIASEJAHTERA

RENSTRA2015-2019

NORM

APEMBAN

GUNAN

KABIN

ETKERJA

PENDEKATANKELUARGA

PARADIGMASEHAT PENGUATANYANKES JKN

KELUARGASEHAT

DTPKGERMAS

RENSTRA2015-2019

Program• Promotif– preventifsebagailandasanpembangunankesehatan

• Pemberdayaanmasyarakat

• Keterlibatanlintassektor

Program• PeningkatanAkses terutama pdFKTP

• OptimalisasiSistemRujukan• PeningkatanMutu

Program• Benefit• Sistempembiayaan:asuransi

– azas gotongroyong• KendaliMutu&Kendali

Biaya• Sasaran:PBI&NonPBI

TandakepesertaanàKIS

DTP

KKELUARGA

SEHAT

Penerapan pendekatancontinuumofcareIntervensi berbasis resikokesehatan (healthrisk)

PENDEKATAN KELUARGA

PROGRAMINDONESIASEHAT

5

Pilar 1. ParadigmaSehat

Pilar 2. PenguatanYankes

Pilar 3. JKN

Desain Jaminan Kesehatan Nasional

Regulator

BPJS Kesehatan

Peserta Jaminan Kes

Fasilitas KesehatanMencariPelayanan

MemberiPelayanan

Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)

Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes,

Obat, Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,

Kend

aliBiaya&kualitasYankes Pemerintah

Sistem Rujukan Berjenjang

Pembayartunggal,regulasi,kesetaraan

2. Potret JKN KIS

Biaya PelayananKesehatan

67,2 T

80% di RS

Jumlah Kunjungan

192,9 juta

30%di RS

Jumlah Provider FKRTL

2.068 FKRTL

57%Swasta

Cakupan Kepesertaan

175,7 jutajiwa

53%PBI APBN

Jumlah Provider FKTP

20.708 FKTP

47%Puskesmas

Potret JKN Tahun 2016

Rp

Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanFKTP FKRTL

Realisasi Cakupan Kepesertaan• 2015: 158,3 juta (per 8 Jan 2016)• 2016: 171,8 juta (per 23 Des 2016)

Target dan Capaian Kepesertaan JKN (dalam %)

2015 2016* 2017* 2018** 2019Target Capaian

9585

61,9 66,4

776860

Realisasi Cakupan Kepesertaan JKN

* Target RKP** Exercise Target RPJMN (Bappenas)Ket: Pada Rancangan Renstra BPJS-Kesehatan 2016-2021, 95% cakupan dicapai pada 2018

53%

9%

23%

15%

Proporsi Kepesertaan JKNBulan April2017

NonPPU

PBI-APBN

PPU

Peserta ygdidaftarkan Pemda

Jumlah peserta 175.739.499 jiwa

Trend Peningkatan Penyakit Katastrofik

Penyakit

Tahun 2015 Tahun 2016

kasus Biaya(dlm juta )

Kasus Biaya(dlm Juta)

Jantung 6.341.845 6.938.440 6.513.524 7.423.000Gagal Ginjal 2.217.566 2.784.047 2.124.154 2.586.657Kanker 1.394.327 2.469.933 1.308.061 2.295.619Stroke 860.736 1.155.270 836.206 1.274.228Thalasemia 119.111 448.197 122.474 476.655Hepatitis Kronis

128.503 255.253 119.265 230.398

Leukemia 66.472 188.830 66.601 182.093Hemofilia 28.331 100.787 34.250 119.437Grand Total 11.156.911 14.340.761 11.124.535 14.568.090

Sumber data BPJS Kesehatan

2014(Laporan AuditedDes)

2015(Laporan AuditedDes)

2016(Laporan Non- AuditedDes)

Pemanfaatan diFKTP(Puskesmas/DokterPraktik Perorangan/Klinik Pratama).

66,8 Juta 100,6 Juta 134,9 Juta

Pemanfaatan diPoliklinik RawatJalanRumah Sakit

21,3 Juta 39,8 Juta 50,4 Juta

Pemanfaatan RawatInap Rumah Sakit

4,2 Juta 6,3 Juta 7,6 Juta

TOTAL PEMANFAATAN 92,3 JUTA 146,7 JUTA 192,9 JUTA

Jumlah Kunjungan JKN

JKN-KIS telah nyata meningkatkan akses masyarakat yang tergambarkan secara nyata darikunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL (Rawat Jalan

dan Rawat Inap)

Biaya Pemanfaatan JKN

RJTP 14,458,933,000,000 2,112,274,887,483RITP 1,304,417,000,000 92,635,023,456RJTL 22,320,772,000,000 3,555,362,122,548RITL 48,718,253,000,000 7,040,771,340,315TotalPelkes 86,802,375,000,000 12,801,043,373,802PromotifdanPreventif 417,960,000,000 6,612,981,438TotalPelkes+Promprev 87,220,335,000,000 12,807,656,355,240

NAMA AKUN Alokasi 2017 Realisasi Februari 2017

Dalam juta Rp

Biaya Pemanfaatan JKN Tahun 2016

Biaya Pemanfaatan JKN Tahun 2017

- Dari Total 67. 2 Trilyun biaya pemanfaatanJKN sebanyak 54 Trilyun atau 80% di habiskan di FKRTL

- Dari 54 Trilyun biaya pemanfaatan JKN di FKRTL sebanyak 14, 5T atau 25% digunakanuntuk pembiayaan penyakit katastrofik

- Tahun 2017 Alokasi Biaya pelayanankesehatan : 86 Trilyun atau meningkat29% di banding 2016

HUBUNGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN dg DERAJAT KESEHATAN

Biaya Kesehatan

TINGGI Derajat Kesehatan

BAIK

?

1Kepesertaan- Pendataan Kepesertaan PBI- Perluasan Cakupan JKN terutama dari

sector informal- Integrasi Jamkesda ke dalam JKN

2Supply Side Readiness- Kualitas dan Kuantitas Faskes yang bekerja sama- Distribusi Faskes dan SDM Kesehatan- Pemenuhan Obat dan Alkes

3Pembiayaan- Kecukupan Iuran dengan Tarif- Pengembangan Tarif JKN- Kolektabilitas Iuran terutama sector PBPU

4Optimalisasi Peran Pemda- Peningkatan sisi supply- Monitoring dan Evaluasi- Sistem Informasi dan Pendataan

Tantangan Program JKN KIS

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

PEMBERDAYAAN PEMERINTAH

DAERAH

PENGUATAN SISTEM

RUJUKAN

PENINGKATAN KUALITAS

PEMERATAAN AKSES

Akreditasi PuskesmasTahun 2017 di targetkan2800 Kecamatan memilikiminimal 1 Puskesmasterakreditasi

- Akreditasi RS Tahun2017 di targetkan 287 Kab/kota memilikiminimal 1 RSUD terakreditasi

- Wajib Kerja DokterSpesialis

- Program DokterLayanan Primer

- Penerapan PembayaranKapitasi BerbasisKomitmen Pelayanandi FKTP Pemerintah

FKRTL1. Pengembangan 104 RS

Rujukan Regional, Pembangunan 23 RS Pratama, Penguatan 4 RSUD Provinsi RujukanNasional.

2. Tahap perencanaanpembangunan 3 RS Vertikal Maluku,Papua, NTT

FKTPPembangunan 124Puskesmas Perbatasan & 362 Puskesmas di daerah tertinggal

Optimalisasi PeranPemerintah daerahdalam:1. Peningkatan

CakupanKepesertaan

2. Pendataan PBI3. Penyiapan

Infrastruktur, SDM Kesehatandan ketersediaanobat

4. Sistem Informasi

3. Kebijakan Pembiayaan dalam JKN-KIS

Skema Pembiayaan JKN KIS

BPJS Kesehatan

IuranPeserta

PBI

Biaya PelayananKesehatan di FKTP (

Kapitasi & Non Kapitasi)

Dana Operasional

IuranPeserta

Non PBI

Biaya PelayananKesehatan di FKRTL ( INA-CBG & Non

INA CBG

Dana Jaminan Sosial

Kendali Mutu danKendali Biaya:1. Standar tarif2. HTA3. DPK4. Monev

Kebijakan Iuran Program JKN

Perpres 19 & Perpres 28 Tahun 2016

Tantangan :• Penetapan iuran lebih kecil daripada

kebutuhan iuran menurut perhitunganactuarial

• Belum optimalnya keikutsertaankelompok PPU)

• Belum optimalnya kolektabilitas iuranpada segmen peserta tertentu

• Belum seluruh Jamkesda terintegrasikedalam program JKN-KIS nasional

• Ketergantungan tinggi padapembiayaan pemerintah

Ketentuan Tarif Yang Berlaku Untuk Program JKN SAAT INI

• PMK 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan KesehatanDalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

• PMK 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PMK 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan

• PMK 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua PMK 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan

KEBIJAKAN TARIF FKTP DALAM JKNPermenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan JKN, Pasal 4 :

Besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP (Norma Kapitasi) ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, kabupaten/kota, dan/atau Asosiasi

Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

1

PuskesmasKetersediaan SDM Dokter DokterGigi Besaran Kapitasi

- - 3,000- 1 3,5001 - 4,5001 1 5,000=2 - 5,500=2 1 6,000

2

Klinik1 - 8,000=2 - 9,000=2 1 10,000

3Dokter PraktekMandiri 8,0004Dokter Gigi 2,0005RSKelas DPratama 10,0006 FKTPdaerah Terpencil &

kepulauan

dengan dokter 10,000

7Tanpa Dokter

(Bidan/Perawat) 8,000

Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan :Pemenuhan indikator yang meliputi :1. Angka Kontak2. Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik3. Rasio Peserta Prolanis Berkunjung4. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam

rangka pendekatan keluarga

Pada Tahun 2017 diterapkan di seluruh FKTP milik Pemerintah, kecuali DTPK

NormaKapitasi

21

INA-CBG Saat ini………

INA-CBG

(1075 klpkkasus RI & RJ)

Special CMG (Drugs,Procedures, Investigation,

Prothesis, Subacute, Chronic)

Top Up Payment,, FFS (some

medical supplies, chemoteraphy, chronic cases

medicine, CAPD., Petscan)

Additional payment

•DAFTAR TARIF INA-CBG saat ini meliputi :o 289 kelompok kasus rawat jalano 786 kelompok kasus rawat inap à kelas 1, 2,3

o 32 item Top Up Special CMG•Pengelompokkan Tarif INA-CBG :o berdasarkan klasifikasi & kepemilikan RSo berdasarkan regionalisasi

•Perbedaan Tarif RS pemerintah dan Swasta•Rasionalisasi Tarif INA-CBG yang dianggap terlalu terlalu rendah dan terlalu tinggi

•Pengaturan Pembiayaan pada Rawat Jalan Eksekutif•Pengaturan Tambahan Biaya pada peserta yang naik kelas ke VIP

KEBIJAKAN TARIF FKRTL DALAM JKN

PengelompokkanTarif INA-CBG 2016

berdasarkan Klasifikasi RS

1.Tarif RSUPN CiptoMangunkusumo

2.Tarif RSJP Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RSK Dharmais

3.Tarif RS Pemerintah danSwasta Kelas A

4.Tarif RS Pemerintah danSwasta Kelas B

5.Tarif RS Pemerintah danSwasta C

6.Tarif RS Pemerintah danSwasta D

Regional 1

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur

Pengelompokkan Tarif INA-CBG 2016berdasarkan Regionalisasi

*perbedaan tarif antar wilayah akibatadanya perbedaan harga obat/ alkes, dsbdg acuan Indeks Harga Konsumen (BPS)

Regional 2 Sumatra Barat,

Riau,

Sumatra Selatan,

Lampung,

Bali,

Nusa Tenggara Barat

Regional 4 Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur,

Kalimantan Utara

Kalimantan Tengah

Regional 3 Aceh,

Sumatra Utara,

Jambi,

Bengkulu,

Bangka Belitung,

Kepulauan Riau,

Kalimantan Barat,

Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Barat,

Sulawesi Selatan,

Gorontalo.

Regional 5Nusa Tenggara Timur,

Maluku,

Maluku Utara,

Papua,

Papua Barat

Perkembangan fitur AplikasiINA-CBG 5.1

N O K E T E R AN GAN AP L IK AS I 4 .1 AP L IK AS I 5 .1

1 Tarif P M K 59 Tahun 2014 P M K 64 Tahun 20162 Grouper vers i 3 V ers i 43 F itur

P enam bahan V ariab le Input x va . P erawaran Intensif x vb . P engunakan V entila to r x vc. K e te rangan Na ik K e las x vd . K e te rangan P o li E ksekutif x ve . P enghitungan Tarif Na ik K e las x v

4 B isnis P rosesa . TX T encryp ted (secure ) untuk k la im x vb . P eng irim an da ta online ke pusa t da ta kem enkes x v

Update Informasi• Semua Informasi terbaru dapat di akses melalui website : inacbg.kemkes.go.id• Untuk mengetahui jumlah data klaim rumah sakit yg terkirim ke pusat data

kementerian kesehatan di website inacbg.kemkes.go.id pada menu statistic

Pengaturan Selisih Biayapada naik kelas

peserta JKN yang menginginkan naik kelas ke kelas diatas kelas VIP, harus membayar selisih biaya antara tarif RS dengan tarif Ina CBG yang menjadi haknya

1. Kelas 1 ke kelasVIP: pembayaran tambahan biaya paling banyak sebesar 75% daritarif Ina CBG di kelas 1

2. Kelas 2 ke kelasVIP: selisih Ina CBG kelas 1 & 2 + pembayaran tambahan biayapaling banyak sebesar 75% dari tarif Ina CBG di kelas 1

3. Kelas 3 ke kelasVIP: selisih Ina CBG kelas 1 & 3 + pembayaran tambahan biayapaling banyak sebesar 75% dari tarif Ina CBG di kelas 1

Ketentuan mengenai tambahan biaya ditetapkan direktur/kepala RS, kepala daerah, ataupemilik RS sesuai status kepemilikannya

RS wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya atau tambahan biaya seblm peserta menerima pelayanan diatas kelas yg menjadi haknya

HakPeserta

SelisihBiaya

PenetapanTarif

KewajibanRS

Permenkes 4/ 2017

Kebijakan Pengembangan Tarif

INA-CBG

Updating Tarif dilakukan Setiap 2 Tahun sekaliProses Pengumpulan data costing akan dimulaiTahun ini

- prosespengelompokan ulang diagnosisdanprosedur merujuk pada icd 10dan icd-9-cmupdate2010dan disesuaikan dengan kondisilokal indonesia

Data Sebagai Komponen Utama

Grand Design PenyusunanINA-Grouper

Reklasifikasi

Re-klasifikasi INA-CBGv Tahun 2016 telah dimulai dengan pengembangan re-klasifikasi melibatkan perwakilan

organisasi terkait pada beberapa mdc (main diagnostic category), diantaranya : Mata,THT, Gigi-mulut, Respirasi, Psikiatri

v Kendala yang ditemukan :omasih belumnya tercapai kesamaan persepsi dari perwakilan organisasi profesiodata billing rs untuk uji statistic alur logic hasil reklasifikasi masih belum memadai

HasilReklasifikasiterhadapTarifINA-CBG

TARIF INA-CBG = Hospital Base rate x Cost Weight x Adjusment Factor

Re-Klasifikasi

NO. Case-Mix Main Groups (CMG)CMG Codes

1 Central nervous system Groups G2 Eye and Adnexa Groups H3 Ear, nose, mouth & throat Groups U4 Respiratory system Groups J5 Cardiovascular system Groups I6 Digestive system Groups K7 Hepatobiliary & pancreatic system Groups B

8 Musculoskeletal system & connective tissue Groups M9 Skin, subcutaneous tissue & breast Groups L10 Endocrine system, nutrition & metabolism Groups E11 Nephro-urinary System Groups N12 Male reproductive System Groups V13 Female reproductive system Groups W14 Deleiveries Groups O15 Newborns & Neonates Groups P16 Haemopoeitic & immune system Groups D

CMG = MDC

NO. Case-Mix Main Groups (CMG)CMG Codes

17 Myeloproliferative system & neoplasms Groups C18 Infectious & parasitic diseases Groups A19 Mental Health and Behavioral Groups F20 Substance abuse & dependence Groups T21 Injuries, poisonings & toxic effects of drugs Groups S

22 Factors influencing health status & other contacts with health services Groups Z

23 Ambulatory Groups-Episodic Q24 Ambulatory Groups-Package QP25 Sub-Acute Groups SA26 Special Procedures YY27 Special Drugs DD28 Special Investigations I II29 Special Investigations II IJ30 Special Prosthesis RR31 Chronic Groups CD32 Errors CMGs X

LangkahPembentukanTarifINA-CBG

DATADASARDATAPEMBIAYAAN

TEMPLATETXTFILE

CBGS-N-LOS(21 VAR)

CLEANING

EKSPLORING

UNITCOST

ANALISA

REKAPVARIABEL

CMI

COSTWEIGHT

PRELEMINARYTARIF

TARIF

INPUTCCM TRIMING

AF

HBR

Data Costing

Data Coding

CBGsCOST

Tarif = HBR x CW x AfKeterangan :HBR = Hospital Base Rate ; CW = Cost Weight ; Af = Adjustment factors

Perpres 19 Tahun 2016 tentang JaminanKesehatan, Pada Pasal 39 ayat 5 dijelaskan :Peninjauan besaran Tarif dilakukan denganmemperhitungkan:1. kecukupan iuran dan2. kesinambungan program sampai dengan 2

tahun ke depanPeninjauan dilakukan oleh Kementerian Kesehatanbersama dengan BPJS Kesehatan, DJSN, danKementeri Keuangan

BPRS

Tim Pencegah

anFraud

DewanPertimbangan

Klinis

KomiteHTA

MKEKCabang

MKEKWilayah

MKEKPusat

MKDKI

Kemenkes

IDIKKI

Makersi

PERSI

BPJS Kesehatan

PUSAT

PROVINSI

KAB/KOTA

TKMKB

DPMTKMKB TPF

TPF

Tim Monev JKN

Tim Monev

Tim Monev

Tim Tarif

Tim PertimbanganKlinis

TKMKB Pusat

DPM Pusat

BPRS Pusat

Permenkes 5 /2015

Tim Pertimbangan KlinisFungsi

• Penguatan Sistem Dalam Penyelenggaraan JKN• Penyelesaian Sengketa Klinis

Sengketa Klinis• Sengketa klinis dlm arti luas sepanjang menyangkut tripartit : BPJS – provider kes - pasien• Mekanisme penyelesaian : berjenjang 2 tahap dg mendayagunakan fungsi/kewenangan

lembaga/unit terkait di jenjang provinsi

�Keanggotaa TPK• Tim dibentuk oleh Gurbenur terdiri dari Unsur Dinas Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan

Akademisi.• TPK sebagai perwakilan DPK dalam membantu menyelesaikan permasalahan klinis yang menjadi

sengketa di tingkat Provinsi

Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanPermenkes 5 /2015

Prospektif PaymentBENEFIT

1. Improve hospital management

2. Improve hospital data system

3. Reduct of excess hospital capacity

4. Shorter LOS

5. Fewer Unneccesary test/services

UNINTENDED CONSEQUENCES

1. Increase unneccessary admission, readmission, transfer

2. Increase in hospital casemix due to change in coding (DRG creep)

3. Separate provision of services which previously were considered part of routin in patient care (Unbundling)

• Pencegahan kecurangan pada penerapan pembayaran Kapitasi dan Ina CBG• Pengendalian utilisasi (utilization review, audit coding, audit medis)• Optimalisasi pengendalian Tim Kendali Mutu & Kendali Biaya (KMKB),Dewan

Pertimbangan Medik, BPRS, Dewan Pertimbangan Klinis

kecurangan/fraud dalam pembayaran ina cbg

Tindak Kecurangan di FKRTL:

1. Upcoding2. Cloning3. Phantom billing4. Inflated bills5. Services unbundling6. Selfs referral7. Repeat biling8. Prolonged LOS9. Type of room charge10. Cancelled services

11. No medical value12. Standar of care13. Unnecessary treatment14. Phantom visit15. Phantom procedur16. Readmisi17. Cost sharing tdk sesuai ketentuan18. dll

Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugasBPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatanuntuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan

Permenkes 36/ 2015

1. Pemahaman & penggunaansystem koding yang berlaku

2. Edukasi & pemahamankecurangan dlm JKN

3. Meningkatkan ketaatan padaSOP

4. Menulis resume medis dgnjelas, lengkap & tepat waktu

Peningkatan kemampuanDokter & petugas lain

1. penguatan Koder sebagaipendamping pada SPI

2. audit data rutin3. Sistem IT untuk pencegahan

Kecurangan4. membuat PPK /CP.5. membentuk tim edukasi

kepada pasien dan tenagakesehatan.

6. membuat kebijakan prosedurdan pengendalian efektifuntuk mencegah, kecurangan

PeningkatanManajemen Faskes

1. Meningkatkan akurasikoding

2. Edukasi pengetahuankecurangan JKN

3. Pelatihan coder4. Penyesuaian Beban kerja

Coder dgn jumlahtenaga kerja & kompetensi

5. Meningkatkankoordinasi dgn tim klinisuntuk memastikan dx primer & sekunder

PeningkatanKemampuan Coder

Pencegahan kecurangan/fraud dalam pembayaran ina cbg

Permenkes 36/ 2015

Tim Bersama Kemenkes-BPJS Kesehatan –KPK untuk melakukan pencegahan dan

penanganan Fraud dalam JKN

software verifikasi (pada saat verifikasiklaim) dan software Defrada (pada saataudit oleh SPI)

Perangkat Pencegahan Kecurangan dalam JKN

Permenkes No 36 Tahun 2015 Tentang PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

1

2Peraturan BPJS Kesehatan No 7 tahun 2016 SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

3

4

4. Penutup

APA YANG DAPAT DILAKUKAN RS DALAM PEMBAYARAN INA CBG?

• Menerapkan standarisasi à pelayanan, obat, alkes, dll• Melakukan dan meningkatkan efisiensi à cost containment• Penguatan sistem pencatatan medik• Peningkatan kompetensi coder dan pemahaman tentang INA CBG• Tidak senantiasa membandingkan tarif FFS RS dg tarif INA CBG (kasus

per kasus) à lihat total income RS• Merubah cara pembagian jasa à remunerasi• Mulai meningkatkan awareness untuk kemungkinan fraud à

mengaktifkan sistem pencegahan fraud

Terima Kasih