REFORMASI - DEN

REFORMASIBIROKRASI

Dewan Energi Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Energi NasionalJl Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 – Jakarta SelatanTelp. (021) 52921621Fax. (021) 52920190

2020

LAPORANKEGIATAN

LAPORAN KEGIATAN

REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan

Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala

daya dan upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

kepemerintahan yang baik (good governance) melalui implementasi Reformasi

Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Adapun materi muatan dalam laporan ini berisi tentang latar belakang,

kegiatan dan/ atau hasil yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal Dewan

Energi Nasional pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan

sasaran program Reformasi Birokrasi (mewujudkan birokrasi yang bersih dan

akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki

pelayanan publik berkualitas) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif memberikan

sumbangan pemikiran, gagasan, saran, waktu serta tenaga terbaiknya dalam

kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Tahun Anggaran 2020, dan semoga kerjasama yang baik ini dapat terus

berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Desember 2020

Penyusun


ii

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii

PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1

B. Dasar Hukum ............................................................................................................... 4

C. Tujuan ........................................................................................................................ 11

PELAKSANAAN KEGIATAN ............................................................................................. 12

A. Uraian Umum ............................................................................................................. 12

B. Metodologi ................................................................................................................. 13

HASIL YANG DIPEROLEH ................................................................................................ 16

A. Capaian Hasil ............................................................................................................ 16

B. Tantangan.................................................................................................................. 38

C. Tindak Lanjut ............................................................................................................. 42

PENUTUP ........................................................................................................................... 47

A. Kesimpulan ................................................................................................................ 47

B. Saran ......................................................................................................................... 49

LAMPIRAN ......................................................................................................................... 50

BAB I

Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan

pembangunan nasional. Reformasi adalah pengubahan, perombakan,

penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Sementara Birokrasi adalah

aparatur, lembaga/ instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah,

sistem kerja, dan perangkat kerja. Reformasi Birokrasi merupakan upaya

sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan

yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya

manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan

pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi

inefisiensi, inefektivitas, tidak professional, tidak netral, tidak disiplin, tidak

patuh pada aturan, rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak

transparan, belum ada perubahan mindset, korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum

terbangun, pemerintahan yang belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan

kredibel, serta pelayanan publik yang belum berkualitas dan belum terbangun

secara luas.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan

Kementerian atau Lembaga (K/ L) perlu didasarkan pada semangat Reformasi

Birokrasi. Kegiatan Reformasi Birokrasi diselenggarakan berdasarkan

Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang NasionalP0F

1P (RPJPN). Berdasarkan visi misi dan program Presiden dan

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;


dengan berpedoman pada RPJPN tersebut kemudian disusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang selanjutnya diselaraskan

dengan Grand Design Reformasi Biokrasi dan menjadi acuan sekaligus

panduan dalam penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi.

Grand Design Reformasi Biokrasi dimaksud terbagi dalam 3 (tiga)

periode Road Map Reformasi Biokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi

Biokrasi 2010-2014; Road Map Reformasi Biokrasi 2015-2019; dan Road Map

Reformasi Biokrasi 2020-2024, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, saat ini Reformasi Birokrasi telah

masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi

Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan


menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy)

yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin

berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Hal ini sejalan

dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Reformasi Birokrasi, yang antara lain

adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, maka

ditetapkanlah 8 (delapan) area perubahan, yang digunakan sebagai tolak ukur

keberhasilan dan/ atau pencapaian Reformasi Birokrasi pada K/ L. Kedelapan

area perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan;

2. Deregulasi Kebijakan;

3. Penataan Organisasi;

4. Penataan Tata Laksana;

5. Penataan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur;

6. Penguatan Akuntabilitas;

7. Penguatan Pengawasan;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk dapat mengoptimalkan capaian Reformasi Birokrasi, maka

kegiatan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara konsisten, terus


menerus dan berkelanjutan. Selain itu diperlukan blueprint atau roadmap dari

masing- masing K/ L untuk dijadikan sebagai acuan dan/ atau pedoman untuk

mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. Blueprint atau Roadmap Reformasi

Birokrasi tersebut adalah sebagaimana PermenPAN RB 11/2015 P1F

2P.

PermenPAN RB 11/2015 tersebut digunakan sebagai acuan bagi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

dan K/ L untuk menetapkan dan menjalankan program Makro dan Meso, selain

itu juga sebagai acuan bagi seluruh K/ L dan Pemerintah Daerah untuk

menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi di internal (masing-masing instansi)

serta menjalankan program Mikro P2F.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional;

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

8. Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

2 Roadmap Reformasi Biokrasi 2020-2024 sebagaimana diatur dalam PermenPAN RB

25/2020;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi

Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon

Anggota Dewan Energi Nasional;

19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Biokrasi 2010-2025;

20. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan

dan Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2010 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota

Dewan Energi Nasional;

22. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral;

23. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi

Nasional;

24. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;


25. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

27. Keputusan Presiden selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor

11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional;

28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2007

tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral;


tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional;


tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional;


tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral;


tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;


Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan

Gas Bumi Melalui Pipa;


tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak

Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;

35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 tahun 2015

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral;



tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;


tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;


tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi



tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;


tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral;


tentang Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku

Kepentingan


tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan

Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;

43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

44. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;


45. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;


Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;


Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

Benturan Kepentingan;

48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 tahun 2012

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;


Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

Pemerintah;


Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan

Instansi Pemerintah;


Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;


Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Biokrasi Instansi

Pemerintah;


Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan

Analis Beban Kerja;


Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi

2020-2024;


Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Biokrasi;

56. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 6169

K/70/MEM/2016 tentang Pendelegasian Wewenang dan Mandat di Bidang


Kepegawaian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;


K/73/MEM/2017 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;


K/73/MEM/2017 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral;


K/08/MEM/2017 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penunjukan Pemilik Proses;


K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan


61. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155

K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi


62. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52

K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional

63. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor : 146

K/73/SJD/2017 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional;

64. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor

01/70/SJD.U/2018 tentang Kode Etik Pegawai dan Penolakan Gratifikasi;


02/70/SJD.U/2018 tentang Penggunaan Aset Barang Milik Negara Untuk

Kedinasan;


66. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor : 055

K/73/SJD/2018 tentang Pengangkatan Agen Perubahan Reformasi

Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

67. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 014/

K/73/SJD/2019 tentang Tim Counterpart Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Energi Nasional;


K/70/SJD/2019 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Dewan Energi

Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta

Penunjukan Pemilik Proses;


K/73/SJD/2019 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Efisiensi dan

Optimalisasi Pada Bidang Kepegawaian melalui Penyusunan Standard

Operational Procedure (SOP) Kepegawaian dan Penggunaan Blast

Message untuk Peningkatan Kedisiplinan Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;


K/73/SJD/2019 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;


0050.K/06/SJD/2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional Tahun 2020;


066.K/06/SJD/2020 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional.


C. Tujuan

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan

Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun

Anggaran 2020 ini adalah dalam rangka melaksanakan Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional

sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Biokrasi - Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (UU 17/07) melalui implementasi pada 8 (delapan) area

perubahan, sehingga sasaran program Reformasi Birokrasi (mewujudkan

birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta

birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas) di lingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional dapat tercapai secara optimal.

BAB II


12

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Umum

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan/

atau perbaikan mendasar dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip good

governance, dengan memperhatikan azas keterbukaan, azas akuntabilitas,

azas efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan

membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran,

keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan.

Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka

perubahan dan/ atau perbaikan tersebut harus terukur, dapat dirasakan

hasilnya oleh masyarakat atau stakeholder dan dapat mendukung prioritas

pembangunan nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan

secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi,

yang antara lain adalah sebagai berikut:




0TDalam rangka percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di

lingkungan KESDM, maka dimulai pada Tahun Anggaran 2017 dibentuk Tim

Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

KESDM melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :

85 K/73/MEM/2017 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor : 1050 K/73/MEM/2017 tentang Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


13

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya pada tahun 2019 ditetapkanlah

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 065

K/73/SJD/2019 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2019, yang dibentuk dalam

rangka 0Tmendukung pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan

KESDM pada umumnya, dan di lingkungan Setjen DEN khususnya.

Adapun matrik rencana pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No Tahapan Kegiatan Waktu (Bulan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 penyusunan rencana

kegiatan;

2 rapat koordinasi internal;

3 rapat koordinasi dengan

unit/ instansi terkait;

4 evaluasi

5 menyusun laporan

pelaksanaan kegiatan

B. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi

Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2020

ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;

Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melakukan inventaris terhadap

data dan/ atau kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan

(dicapai) pada tahun sebelumnya. Kegiatan inventarisasi ini dimaksudkan

sebagai bahan acuan atas capaian kerja sebelumnya, mengingat

pelaksanaan kegiatan Reformasi pada dasarnya dilaksanakan secara

berkelanjutan, dan merupakan penguatan dan/ atau penyempurnaan dari


14

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya serta pembaharuan dalam

menghadapi dan/ atau mengantisipasi permasalahan baru (yang mungkin

akan timbul) di masa mendatang.

Selain melakukan inventarisasi terhadap data dan/ atau kegiatan

Reformasi Birokrasi pada tahun sebelumnya, dilaksanakan pula

inventarisasi terhadap data dan/ atau kegiatan Reformasi Birokrasi yang

telah dan/atau akan dilaksanakan pada tahun berjalan (tahun 2020).

Adapun acuan yang digunakan dalam melaksanakan inventarisasi ini

antara lain meliputi data dan/ atau kegiatan pada 8 (delapan) area

perubahan pelaksanaan Reformasi BirokrasiP4F

3P.

2. Koordinasi dengan unit terkait;

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, selanjutnya dilaksanakan

koordinasi baik secara internal (dengan para Stakeholders terkait di

lingkungan Setjen DEN dan/ atau KESDM), maupun secara eksternal

dengan unit organisasi (Kementerian/ Lembaga) lain terkait. Koordinasi

dimaksud terutama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Setjen

DEN dan/ atau KESDM.

3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan;

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan

melalui evaluasi terhadap capaian PMPRB di lingkungan Setjen DEN dan/

atau KESDM. Selanjutnya, berdasarkan nilai capaian PMPRB tersebut

disusun rencana aksi tindak lanjut atau langkah-langkah untuk

melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan dalam rangka mendukung

kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM pada tahun-tahun

selanjutnya.

3 Delapan area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain terdiri

dari 1.) Manajemen Perubahan; 2.) Deregulasi Kebijakan; 3.) Penataan Organisasi; 4.) Penataan Tata Laksana; 5.) Penataan SDM Aparatur; 6.) Penguatan Akuntabilitas; 7.) Penguatan Pengawasan; serta 8.) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;


15

4. Pelaporan

Pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi ini

bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan atas capaian

dan/ atau kontribusi yang diberikan oleh Setjen DEN terhadap capaian

pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM, selain itu

juga sebagai bahan acuan untuk menyusun kebijakan kedepan (terutama

terkait dengan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi) di lingkungan

Setjen DEN dalam rangka mewujudkan sasaran program Reformasi

Birokrasi (mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang

efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas), serta mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi KESDM pada

tahun-tahun selanjutnya.

BAB III


16

BAB III

HASIL YANG DIPEROLEH

A. Capaian Hasil

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara

konsisten, terus menerus, dan berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), sehingga sasaran Reformasi

Birokrasi (mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang

efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas)

dapat tercapai secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Tahun Anggaran 2020 ini tidak

dapat dilepaskan/ dipisahkan dari capaian pelaksanaan kegiatan Reformasi

Birokrasi di tahun-tahun sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi dan/ atau penyempurnaan terhadap langkah, proses, dan/ atau

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.



keberhasilan dan/ atau pencapaian Reformasi Birokrasi pada K/ L. Adapun

kedelapan area perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

a. Tim Reformasi Birokrasi;

b. Road Map Reformasi Birokrasi;

c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.

2. Deregulasi Kebijakan

- Harmonisasi.

3. Penataan Organisasi

a. Evaluasi Kelembagaan;

b. Tindak Lanjut Evaluasi.


17

4. Penataan Tata Laksana

a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP);

b. Keterbukaan Informasi Publik.

5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan;

b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;

c. Penetapan Kinerja Individu;

d. Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai;

e. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;

f. Sistem Informasi Kepegawaian.

6. Penguatan Akuntabilitas

a. Keterlibatan Pimpinan;

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

7. Penguatan Pengawasan

a. Gratifikasi;

b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

c. Pengaduan Masyarakat;

d. Whistle-blowing System;

e. Penanganan Benturan Kepentingan;

f. Pengembangan Zona Integritas.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan;

b. Budaya Pelayanan Prima;

c. Pengelolaan Pengaduan;

d. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan;

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Untuk memudahkan pengukuran keberhasilan dan/ atau pencapaian

Reformasi Birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan tersebut

dilaksanakanlah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) yang berbasis

prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk


18

melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi

pemerintah.

Adapun PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen, yakni :

1. Pengungkit (Enablers) seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi

pemerintah dalam menjalankan fungsinya;

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses)

dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang

dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang

berdampak pada pencapaian sasaran. Komponen pengungkit terdiri dari 3

(tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan

Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8

(delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen

perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur,

akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

2. Hasil (Results) dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang

telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam

mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

PMPRB Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan

program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan

sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan

sebagai berikut :


19

Adapun detail persentase dalam PMPRB Tahun 2020 antara lain adalah

sebagai berikut :

Mekanisme PMPRB Tahun 2020 (secara daring) dapat digambarkan

dalam diagram alur sebagai berikut :


20

Mekanisme pelaksanaan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi melaui

instrumen PMPRB di Tahun Anggaran 2020 berbeda dengan mekanisme

pelaksanaan pada tahun sebelumnya (Tahun 2019). Jika sebelumnya PMPRB

dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah, maka pada Tahun 2020 pelaksanaan PMPRB berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.


21

Mekanisme/ alur evaluasi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020 dapat

digambarkan sebagai berikut :

Adapun pendekatan monev yang diterapkan dalam pelaksanaan

Reformasi Birokrasi ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hal tersebut di atas dilaksanakan PMPRB Unit di

lingkungan KESDM. Adapun hasil perkembangan capaian PMPRB (pada

Komponen Pengungkit) di lingkungan Setjen DEN adalah sebagai berikut :


22

Secara garis besar, beberapa capaian (perubahan) dalam pelaksanaan

Reformasi Biokrasi Setjen DEN hingga akhir Tahun 2020 antara lain adalah

sebagai berikut :

No. Area

Perubahan

Perubahan

Before After

A Manajemen Perubahan

1. Pembentukan Tim

RB Unit Tim RB Setjen DEN 2019 Tim RB Setjen DEN 2020

2. Inovasi Agen Perubahan

Sistem

Monitoring

Kedisiplinan

Pegawai

(SiMoniK/aplikasi

Blasting

Kedisiplinan

Pegawai)

Kurangnya kesadaran/ kedisiplinan

pegawai

Peningkatan kesadaran/

kedisiplinan pegawai saat

dilaksanakan rekonsiliasi kehadiran

Tahun 2019 di lingkungan KESDM,

tidak terdapat indikasi terhadap

(dugaan) pelanggaran disiplin

(kehadiran) pada data kehadiran

pegawai di lingkungan Sekretariat

Jenderal DEN, serta kemudahan

dalam penyebaran update

informasi kepada seluruh pegawai

e-Lakip – Setjen

DEN (Sistem

Monitoring dan

Evaluasi

Capaian Kinerja

– Setjen DEN)

Monitoring dan/ atau pelaporan

kinerja sebelumnya dilaksanakan

per-triwulan

Monitoring dan/ atau pelaporan

kinerja sekarang dilaksanakan setiap

bulan, sehingga laporan dapat

menjadi lebih fokus dan detail.


23

No. Area

Perubahan

Perubahan

Before After

SINERGEES

(Sistem Informasi

Manajemen

Persidangan

DEN)

Informasi bagi Anggota DEN terkait

jadwal, agenda, hasil rapat &

sidang, serta evaluasi hasil sidang

yang belum optimal

• Terbangunnya database

manajemen persidangan/rapat

DEN

• Terdokumentasinya rapat/ sidang

DEN dengan baik dan optimal

berdasarkan kategori rapat/

sidang (Rapat Koordinasi, SA, SP)

• Mempercepat dan

mempermudah penyampaian

jadwal, undangan, bahan, hasil

rapat/ sidang DEN kepada

Anggota DEN dan stakeholders

terkait.

Konsultasi Online

RUED

Konsultasi RUED dilakukan melalui

rapat (tatap muka) di Kantor DEN

atau pun di daerah

Konsultasi RUED selain rapat

langsung, juga dilakukan secara

online. Sehingga dapat

mempermudah daerah dalam

melakukan konsultasi

3. Penandatanganan

Komitmen

Pembangunan

Zona Integritas/ZI

menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi-

Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani

(WBK-WBBM)

Komitmen Pembangunan Zona

Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBK-WBBM) belum

dituangkan dalam dokumen formal

Penandatanganan Komitmen

Pembangunan Zona Integritas/ZI

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-

Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBK-WBBM) oleh seluruh

pegawai

4. Implementasi

Gerakan Nasional

Revolusi Mental

melalui Gerakan

Indonesia Bersih

Kesadaran untuk hidup bersih belum

optimal

• Sosialisasi Motor Listrik yang ramah

lingkungan

• Optimalisasi penerapan protokol

kesehatan covid-19 (kebiasaan

mencuci tangan, social

distancing, menggunakan

masker, serta pelaksanaan

medical check-up, rapid test dan

Swab test PCR dsb.)

B Deregulasi Kebijakan

1. Penyederhanaan

regulasi melalui

penyesuaian

peraturan

perundang-

undangan dan

usulan R-Perpres

terkait Dewan

Energi Nasional

dalam Progsun

2021serta usulan

pencabutan

beberapa regulasi

Penyesuaian peraturan

perundang-undangan di

lingkungan Dewan Energi

Nasional terkait Penyaringan

Calon Anggota Dewan Energi

Nasional Dari Pemangku

Kepentingan semula diatur

dalam Permen ESDM Nomor 17

Tahun 2008 dan Permen ESDM

Nomor 29 Tahun 2018;

Regulasi terkait Pembentukan

Dewan Energi Nasional dan

Tata Cara Penyaringan

Penyesuaian peraturan

perundang-undangan di

lingkungan Dewan Energi

Nasional terkait Penyaringan


Nasional Dari Pemangku

Kepentingan diatur dalam

Peraturan Menteri ESDM Nomor

5 Tahun 2020 tentang

Penyaringan Calon Anggota

Dewan Energi Nasional Dari

Pemangku Kepentingan yang

mencabut Permen ESDM Nomor

17 Tahun 2008 dan Permen

ESDM Nomor 29 Tahun 2018;

Penyusunan dan pengusulan

RPerpres tentang Dewan Energi

Nasional yang akan mencabut


24

No. Area

Perubahan

Perubahan

Before After

Anggota Dewan Energi

Nasional dan Kode Etik dan Tata

Tertib DEN diatur dalam

peraturan yang terpisah

sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor


Pembentukan Dewan

Energi Nasional dan Tata

Cara Penyaringan Anggota

Dewan Energi Nasional; dan

b. Peraturan Menteri ESDM

Nomor 7 Tahun 2011

tentang Kode Etik dan Tata

Tertib Dewan Energi

Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 26

Tahun 2008 tentang

Pembentukan Dewan Energi

Nasional dan Tata Cara

Penyaringan Anggota Dewan

Energi Nasional serta mencabut


7 Tahun 2011 tentang Kode Etik

dan Tata Tertib Dewan Energi

Nasional;

2. Revisi atas

kebijakan yang

tidak harmonis/

tidak sinkron/

bersifat

menghambat

Keputusan Presiden Nomor 11

Tahun 2009 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Dewan

Energi Nasional;



Kelompok Kerja; dan

Penyusunan RPermen tentang

Tugas dan Fungsi Organisasi


Energi Nasional yang akan


14 Tahun 2009.

Pengusulan RKeppres tentang

Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional yang

akan mencabut Keputusan

Presiden Nomor 11 Tahun 2009;

Pengusulan RPermen tentang

Pencabutan Peraturan Menteri

ESDM Nomor 20 Tahun 2009

tentang Kelompok Kerja; dan

Penyusunan RPermen tentang

Tugas dan Fungsi Organisasi


Energi Nasional yang akan


14 Tahun 2009.

C Penataan Organisasi

1. Penyusunan

perubahan dan/

atau penyesuaian

Analisis Jabatan

(Anjab) dan Analisis

Beban Kerja (ABK)

Sebelum ditetapkannya PerMenPAN

RB No. 41 Tahun 2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Bagi Pegawai, K/L telah memiliki

Nomenklatur Jabatan (beserta

Anjab dan ABK) nya masing-masing

Dilaksanakan penyesuaian kembali

Anjab dan ABK sesuai dengan

PerMenPAN RB No. 41 Tahun 2018

tentang Nomenklatur Jabatan

Pelaksana Bagi Pegawai

2. Penyusunan

perubahan Peta

Jabatan

Peta Jabatan sebelumnya yang

diatur dalam Permen ESDM No. 11

tahun 2015 Peta Jabatan dan

Informasi Jabatan Fungsional Umum

di Lingkungan KESDM tidak sesuai

lagi dengan perkembangan dan

kebutuhan organisasi


Peta Jabatan melalui Keputusan

Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020

tanggal 26 Agustus 2020 tentang

Peta Jabatan di Lingkungan KESDM

3. Penyederhanaan

Birokrasi 2 Level

melalui Pengalihan

Jabatan

Administrasi ke

dalam Jabatan

Fungsional

Jabatan Administrasi terdiri dari

Eselon III (Kepala Bagian) dan

Eselon IV (Kepala Subbagaian)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Setjen DEN sebagaimana diatur

dalam Kepres 11/2009 jo. Permen

ESDM 14/2009 perlu disesuaikan

Dilaksanakan penyederhanaan

birokrasi 2 Level melalui usulan

untuk “Pengalihan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional”

Dilaksanakan penyesuaian

terhadap pengaturan terkait


25

No. Area

Perubahan

Perubahan

Before After

kembali karena sudah tidak sesuai


kebutuhan organisasi, serta arah

kebijakan terkait penyederhanaan

birokrasi


Setjen DEN (melalui penyusunan

draft perubahan Kepres 11/2009,

draft Perubahan Permen ESDM

14/2009, dan draft Permen ESDM

terkait uraian fungsi

4. Kooordinasi

penyusunan/

penyesuaian

informasi jabatan

pelaksana

Pedoman penyusunan Informasi

jabatan (pelaksana) sebelumnya

diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 33

Tahun 2011 tentang Pedoman

Analisis Jabatan

Dilaksanakan kooordinasi dalam

penyusunan/ penyesuaian informasi

jabatan pelaksana di lingkungan

KESDM berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pedoman Analisis Jabatan dan

Analis Beban Kerja

D Penataan Tata Laksana

1. Penyusunan dan

Penetapan Proses

Bisnis dan Standar

Operasional

Prosedur

Pelaksanaan

Kegiatan

Belum terpetakannya Proses Bisnis

Organisasi yang ditindaklanjuti juga

dengan Standar Operasional

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan dari

masing-masing proses bisnis yang

dijalankan

Telah terpetakannya Proses Bisnis

Organisasi (Keputusan Sekjen DEN

Nomor 046 K/ 70/SJD/2019) dan

ditindaklanjuti juga dengan

penyusunan dan penetapan

Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Kegiatan dari masing-

masing proses bisnis yang dijalankan

2. Penyederhanaan

Birokrasi 2 Level

melalui Pengalihan

Jabatan

Administrasi ke

dalam Jabatan

Fungsional












birokrasi





Fungsional”









3. Implementasi

terhadap Kebijakan

Keterbukaan

Informasi Publik

melalui media sosial

Kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik telah ditetapkan melalui

media sosial (website, twitter,

instagram, dan youtube)


Publik telah dilaksanakan dan telah

terintegrasi dengan PPID KESDM

4. Penerapan e-Office e-Office telah diterapkan Penyusunan dan/ atau

Pengembangan terhadap

beberapa aplikasi :

• NADINE & Email ESDM

• SIPEG ESDM

• SiMoniK

• e-LAKIP DEN

• SIPEDE


26

No. Area

Perubahan

Perubahan

Before After

E Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Rekrutmen

Pegawai

Transparan,

Objektif, Akuntabel,

dan Bebas KKN

- Rekrutmen Pegawai Transparan,

Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN

2. Peningkatan

Kompetensi SDM

melalui Assessment,

Penyertaan

Pelatihan, Sharing

Knowledge, dan/

atau Magang

Indeks Profesional Pegawai (IPP)

Setjen DEN sebelumnya (pada

tahun 2019) adalah 80,09

• Pegawai Setjen DEN terpilih

sebagai Pemenang Anugrah

Humas Indonesia Ahli 2019

Kategori Pranata Humas Ahli

Subkategori Kementerian)

• Pada Tahun 2020 nilai Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil

Negara (IPASN) Setjen DEN 80,33

• Peningkatan Kompetensi SDM

melalui Assessment, Penyertaan

Pelatihan, Sharing Knowledge

dilaksanakan secara online atau

webinar

3. Penerapan Work

From Home (WFH)

Pelaksanaan kegiatan perkantoran

dilaksanakan melalui Work From

Office (WFO)

Dimungkinkan untuk dilaksanakan

Work From Home (WFH), selain juga

Work From Office (WFO) apabila

dibutuhkan, mengingat kondisi

pandemi covid-19

4. Penyederhanaan

Birokrasi 2 Level

melalui Pengalihan

Jabatan

Administrasi ke

dalam Jabatan

Fungsional












birokrasi





Fungsional”









5. Monitoring Disiplin

Pegawai melalui

Monev Kehadiran

Pegawai

Penganugerahan 3

(tiga) besar Best

Attendance, dan 3

(tiga) besar Worst

Attendance

ditampilkan dalam

layar informasi

Kesadaran dan/ atau kedisiplinan

Pegawai terhadap kehadiran

kurang

Terdapat peningkatan kesadaran/

kedisiplinan pegawai terhadap

kehadiran


27

No. Area

Perubahan

Perubahan

Before After

F Penguatan Akuntabilitas

1. Penyusunan

Rencana Strategis,

Cascading

Indikator Kinerja

Utama/ IKU

Rencana Strategis sebelumnya

sebagaimana diatur dalam Permen

ESDM No. 22 Tahun 2015 perlu

disesuaikan kembali dengan

perkembangan dan kebutuhan

organisasi

Rencana Strategis yang baru

memuat strategi dalam pemenuhan

IKU yang telah di-cascading ke

semua level, sehingga dapat

mengoptimalkan capaian IKU yang

ditargetkan

2. Monitoring Kinerja

secara berkala

(e-Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah/ eLAKIP

Setjen DEN)

Monitoring Kinerja dilaksankaan

secara berkala (triwulan-an)

• Monitoring Kinerja dilaksankaan

secara berkala (bulan-an);

• Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah/SAKIP Tahun

2019 sebesar 85,59 dari

sebelumnya, Nilai SAKIP Tahun

2018 sebesar 84,57;

• Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran/ IKPA sebesar 93,91

(per Maret 2020 - setelah Maret

tidak/ belum dilakukan

penilaian karena pandemic

covid-19).

G Penguatan Pengawasan

1. Pembangunan

Zona Integritas

menuju WBK-WBBM

- Penilaian Mandiri Pembangunan

Zona Integritas/PMPZI 94,69

2. Penandatanganan

Komitmen

Pembangunan

Zona Integritas/ZI

menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi-

Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani

(WBK-WBBM)


Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBK-WBBM) belum







pegawai

3. Penandatanganan

Pakta Integritas

Pengendalian

Gratifikasi

Komitmen Pengendalian Gratifikasi

belum dituangkan dalam dokumen

formal

Penandatanganan Pakta Integritas

Pengendalian Gratifikasi oleh

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat

Administrasi Dan Pengelola APBN

4. Pelaporan Harta

Kekayaan (LHKPN,

LHKASN, dan LP2P)

mencapai 100 %

Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN,

LHKASN, dan LP2P) mencapai 100 %



H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Penyusunan dan

penetapan

Maklumat Layanan

- Telah dilaksanakan penyusunan dan

penetapan Maklumat Layanan, dan

telah dimuat baik secara fisik (di

kantor), maupun non-fisik

diupload pada website


28

No. Area

Perubahan

Perubahan

Before After

2. Penyusunan dan

Penetapan Proses

Bisnis dan Standar

Operasional

Prosedur

Pelaksanaan

Kegiatan



dengan Standar Operasional

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan dari

masing-masing proses bisnis yang

dijalankan









3. Fasilitasi dan

Konsultasi

Penyusunan RUED-P

Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan

RUED-P sebelumnya dilaksanakan

secara langsung (tatap muka)


RUED-P saat ini telah dapat

dilaksanakan secara online, baik

melalui Fitur Konsultasi RUED-P

(https://den.go.id/index.php/publik

asi/konsultasirued), maupun melalui

webinar (ZoomMet)

Adapun beberapa detail capaian dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi

Setjen DEN hingga akhir Tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Program Manajemen Perubahan

Kegiatan dalam Program Manajemen Perubahan, meliputi :

a. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi

Biokrasi di lingkungan KESDM dengan cara berperan aktif sebagai

anggota dalam Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KESDM, sekaligus

menjadi Asesor dalam rangka pelaksanaan PMPRB KESDM Tahun

2020;

b. Optimalisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi melalui :

Agen Perubahan

Pembentukan dan/atau pengangkatan Agen Perubahan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Setjen DEN melalui Surat Keputusan Sekretaris

Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor : 108.K/73/SJD/2019 tentang

Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional, serta penyusunan Rencana Tindak

Agen Perubahan;

c. Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas melalui :

- Penyusunan dan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih Dan Melayani di lingkungan Setjen DEN melalui Keputusan

https://den.go.id/index.php/publikasi/konsultasirued



29

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor

0050.K/06/SJD/2020 tentang Pembentukan Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun

2020;

- Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional oleh seluruh pegawai;

d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan

Setjen DEN;

e. Monitoring, evaluasi, serta rekonsiliasi kehadiran pegawai di lingkungan

Setjen DEN

f. Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental – Gerakan Indonesia

Bersih melalui :

- Sosialisasi Motor Listrik dalam rangka mendukung program

Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

(Battery Electric Vehicle) UntukTransportasi Jalan;

- Optimalisasi penerapan protokol kesehatan covid-19 (kebiasaan

mencuci tangan, social distancing, menggunakan masker, serta

pelaksanaan Medical Check-Up, Rapid Test dan Swab Test PCR

dsb.).

2. Program Deregulasi Kebijakan,

Kegiatan dalam Program Deregulasi Kebijakan meliputi :

a. Penyusunan dan penyampaian usulan Prolegnas Peraturan Perundang-

undangan Tahun 2020 dari Setjen DEN;

b. Koordinasi dengan Biro Hukum KESDM terkait usulan penyusunan

regulasi (regelling) dan keputusan (beschikking) dari Setjen DEN

sebagai berikut:

1) Penyesuaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dewan

Energi Nasional terkait Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi


30

Nasional Dari Pemangku Kepentingan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyaringan

Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan

yang mencabut Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2008 dan Permen

ESDM Nomor 29 Tahun 2018;

2) RKeppres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional yang akan mencabut Keputusan

Presiden Nomor 11 Tahun 2009;

3) RPermen tentang Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20

Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja; dan

4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Anggota Dewan

Energi Nasional serta mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 7

Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi

Nasional;

c. Penyusunan RPermen tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional yang akan mencabut Permen ESDM

Nomor 14 Tahun 2009 sebagai bentuk penyesuaian terhadap

transformasi jabatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN.

3. Program Penataan Organisasi,

Kegiatan dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi, meliputi :

a. Penyusunan draft perubahan Peta Jabatan (dan saat ini) telah

ditetapkan Peta Jabatan baru melalui Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tanggal 26 Agustus

2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan


b. Koordinasi pelaksanaan penyesuaian terhadap perubahan Peta Jabatan

sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 155 K/08/MEM/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Peta

Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. Koordinasi pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui

Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;


31

d. Koordinasi tekait pengaturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen

DEN (melalui penyusunan draft perubahan Kepres 11/2009, draft

Perubahan Permen ESDM 14/2009, dan draft Permen ESDM terkait

uraian fungsi);

e. Kooordinasi terkait penyusunan/ penyesuaian informasi jabatan

pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja;

f. Koordinasi terkait (rencana) perubahan Peta Jabatan di lingkungan

KESDM pasca Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui Pengalihan

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

g. Penguatan Kelembagaan DEN melalui pelaksanaan koordinasi dan

Focus Group Discussion dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR RI). Penguatan kelembagaan ini dilaksanakan

terutama karena pertimbangan peran, dan kedudukan DEN yang sangat

strategis dalam merumuskan kebijakan energi nasional dalam rangka

menjamin ketahanan, kedaulatan dan kemandirian energi nasional,

serta masukan dari DPR-RI.

4. Program Penataan Tata Laksana,

Kegiatan dalam Program Penataan Tata Laksana, meliputi :

a. Penyusunan dan penetapan Peta Proses Bisnis Organisasi melalui

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 046/



Penunjukan Pemilik Proses;

b. Penyusunan dan/ atau penyempurnaan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Kegiatan sesuai dengan Proses Bisnis Organisasi;

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam website

DEN (https://den.go.id/) telah terintegrasi dengan PPID KESDM, serta

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN)

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);

Selain itu dilaksanakan juga melalui social media (Facebook, Twitter,

Instagram, dan Youtube) DEN dalam rangka memberikan informasi dan/

https://den.go.id/


32

atau edukasi terkait kebijakan keenergian yang bersifat lintas sektor

kepada masyarakat (pemanfaatan jumlah follower);

c. Implementasi e-government Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional dilaksanakan melalui pengembangan e-office yang terintegrasi

dalam rumah aplikasi https://apps.den.go.id/, beberapa aplikasi tersebut

antara lain :

1) Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (e-LAKIP DEN) - (https://elakip.den.go.id)

2) Pembaharuan Aplikasi Persuratan Elektronik – Naskah Dinas

Elektronik Setjen DEN (NADINE) - (https://nadine.den.go.id);

3) Penyusunan dan/ atau pengembangan Sistem Monitoring

Kedisiplinan (SiMoniK) - (https://simonik.den.go.id);

4) Penyusunan dan/ atau pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES)

(https://sinergees.den.go.id); dan

5) Fasilitasi konsultasi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah –

Provinsi (RUED-P) secara Online.

5. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,

Kegiatan dalam Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia, meliputi :

a. Perencanaan kebutuhan pegawai melalui :

1) Pengisian e-Formasi KemenPAN RB, melalui pengisian kebutuhan

pegawai hingga 5 (lima) tahun kedepan;

2) Koordinasi pengusulan formasi pegawai pada penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan KESDM Tahun 2020

dan/atau 2021;

3) Koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia bersama unit-unit

lain di lingkungan KESDM terkait Penyelenggaraan Pengadaan

CPNS KESDM Tahun Anggaran 2019.

b. Kooordinasi terkait penyusunan/ penyesuaian informasi jabatan




https://apps.den.go.id/

https://elakip.den.go.id/

https://nadine.den.go.id/

https://simonik.den.go.id/

https://sinergees.den.go.id/


33

c. Fasilitasi pengembangan kapasitas pegawai melalui penyertaan

pendidikan, pelatihan, studi banding, assessment, dan tugas belajar bagi

pegawai di lingkungan Setjen DEN.

6. Program Penguatan Akuntabilitas,

Kegiatan dalam Program Penguatan Akuntabilitas dilaksanakan melalui

peningkatan keterlibatan pimpinan, yakni dengan :

a. Pelaksanaan reviu dan penyusunan cascading terhadap Indikator

Kinerja Utama (IKU) Setjen DEN melalui penyusunan Peta Strategis;

dan

b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi manajemen

kinerja organisasi yang dilaksanakan secara berkala (bulanan) melalui

aplikasi Sistem Monitoring Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(https://elakip.den.go.id).

7. Program Penguatan Pengawasan,

Kegiatan dalam Program Penguatan Pengawasan, meliputi :

a. Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas melalui :

- Penyusunan dan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih Dan Melayani di lingkungan Setjen DEN melalui Keputusan

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor

0050.K/06/SJD/2020 tentang Pembentukan Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun

2020;

- Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional oleh seluruh pegawai;

- Penandatanganan Pakta Integritas Pengendalian Gratifikasi Pejabat

Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pengelola APBN;



34

- Internalisasi Gratifikasi, Whistleblower, dan Benturan Kepentingan;

- Penegakan Kode Etik dan Disiplin melalui :

1) Kode Etik PNS, dan Monev Kedisiplinan (Kehadiran) Pegawai;

2) Surat Edaran Sekjen DEN terkait Penolakan Gratifikasi di

lingkungan Setjen DEN melalui Keputusan Sekretaris Jenderal

Dewan Energi Nasional Nomor 01/70/SJD.U/2018 tentang Kode

Etik Pegawai dan Penolakan Gratifikasi; dan

3) Surat Edaran Sekjen DEN terkait Penggunaan Barang Milik

Negara di lingkungan Setjen DEN melalui Keputusan Sekretaris

Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 02/70/SJD.U/2018

tentang Penggunaan Aset Barang Milik Negara Untuk Kedinasan;

b. Sebagai implementasi terhadap Program Penguatan Akuntabilitas, telah

disusun Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor

066.K/06/SJD/2020 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional;

c. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai (Pelaporan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Laporan Pajak-Pajak Pribadi

(LP2P), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)),

inventarisasi wajib LHKPN, pelaporan e-LHKPN;

d. Integrasi Layanan Pengaduan pada website DEN (http://den.go.id/) –

integrasi pengaduan layanan melalui ppid (https://ppid.esdm.go.id/) dan

contact center KESDM 136, tautan pengaduan terkait whistleblowing

system (WBS) (https://wbs.esdm.go.id/) – KESDM, tautan pengaduan

terkait Gratifikasi (https://www.kpk.go.id/gratifikasi/), - KPK, serta tautan

pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

(SPAN) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

(https://www.lapor.go.id/).

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi :

a. Pelayanan internal di lingkungan DEN dan/ atau Setjen DEN :

1) Pelayanan Pimpinan (fasilitasi perjalananan dinas, fasilitasi rapat

(rapat pimpinan), fasilitasi rapat dan/ atau sidang DEN);

http://den.go.id/

https://ppid.esdm.go.id/

https://wbs.esdm.go.id/

https://www.kpk.go.id/gratifikasi/

https://www.lapor.go.id/


35

2) Penyusunan dan Penetapan Maklumat Pelayanan, Proses Bisnis

Organisasi, serta SOP Pelaksanaan Kegiatan;

3) Layanan internal terkait e-Government :

a) Website (http://den.go.id/);

Berisi tentang konsepsi tentang DEN (sejarah, tugas, struktur

organisasi, dsb.), Publikasi (Buku, Energy Outlook, Executive

Reference, Foto Kegiatan, IKU, Pengumuman, Perjanjian

Kinerja, Produk Hukum, Renstra, dsb.), Infografis, serta

informasi keenergian lainnya.

Selain itu, website den juga digunakan sebagai sarana dalam

mendukung pelaksanaan/ penanganan Gratifikasi

(33Thttps://www.kpk.go.id/gratifikasi/33T), Whistleblowing System

(33Thttp://wbs.esdm.go.id/ 33T), dan pemberian akses terhadap

Layanan Pegadaan Secara Elektronik (LPSE)

KESDM(33Thttp://eproc.esdm.go.id/eproc/app33T), serta tautan pada

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

(SPAN) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

(LAPOR!) (https://www.lapor.go.id/).

b) Informasi dan Dokumentasi Hukum (http://jdih.den.go.id/);

Menyediakan informasi dan/ atau regulasi terikait keenergian;

c) Aplikasi Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Energi Nasional (http://apps.den.go.id/);

Beberapa aplikasi internal tersebut anatara lain adalah aplikasi

terkait Persuratan Elektronik, Email (den), Sistem Monitoring

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (e-LAKIP DEN) -

(https://elakip.den.go.id); Aplikasi Persuratan Elektronik –

Naskah Dinas Elektronik Setjen DEN (NADINE) -

(https://nadine.den.go.id); Sistem Monitoring Kedisiplinan

(SiMoniK) - (https://simonik.den.go.id); dan Sistem Informasi

Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional

(SINERGEES) (https://sinergees.den.go.id);

http://den.go.id/

https://www.kpk.go.id/gratifikasi/

http://wbs.esdm.go.id/

http://eproc.esdm.go.id/eproc/app

https://www.lapor.go.id/

http://jdih.den.go.id/

http://apps.den.go.id/


https://nadine.den.go.id/

https://simonik.den.go.id/

https://sinergees.den.go.id/


36

b. Pelayanan eksternal

Sebagaimana amanat ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 22

Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres

22/2017), bahwa “Dewan Energi Nasional bersama Kementerian

melakukan :

1) sosialisasi RUEN kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah

dan pihak lain terkait; dan

2) pembinaan penyusunan rancangan Rencana Umum Energi Daerah

Provinsi (RUED-P) P11F

4P”””.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejak tahun 2018 Setjen DEN sebagai

organisasi yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan

administratif kepada DEN telah melaksanakan asistensi kepada

Pemerintah Daerah (34 (tiga puluh empat) Provinsi) dalam rangka

pelaksanaan penyusunan RUED-P. Sebagai peningkatan kualitas

pelayanan (publik), terkait asistensi penyusunan RUED-P ini Setjen

DEN telah menyiapkan fasilitasi fisik berupa ruang pelayanan konsultasi

penyusunan RUED-P (Warroom); serta fasilitasi non-fisik melalui e-

konsultasi RUED-P yang dapat diakses melalui website DEN

(https://den.go.id/index.php/publikasi/konsultasirued), atau dapat juga

langsung melakukan konsultasi penusunan RUED-P secara online

melalui Zoom-Met).

Adapun perkembangan penyusunan RUED-P hingga 17 Desember

2020 adalah sebagai berikut :

1) 19 (Sembilan Belas) Provinsi telah menetapkan Perda RUED-P

yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan

Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah,

Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh,

Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Bali;

4 Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah

kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN;



37

2) 2 (Dua) Provinsi dalam proses fasilitasi nomor register di

Kemendagri yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (target

akhir Desember 2020 sudah ditetapkan);

3) 8 (Delapan) Provinsi telah memasukkan dalam Propemperda Tahun

2020 dan sedang melakukan pembahasan dengan DPRD yaitu

Banten, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara;

4) 3 (Tiga) Provinsi sedang menyusun Naskah Akademis dan

Ranperda tahun 2020 namun belum terdaftar di Program

Pembentukan Perda 2020 yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan

Papua Barat;

5) 2 (Dua) Provinsi belum memfinalisasi dokumen, Naskah Akademis,

Ranperda yaitu: Maluku dan Papua.

Adapun realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Setjen DEN Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nomor/ Kode

Komponen

Anggaran

Pagu Realisasi Sisa

059 - C Reformasi Birokrasi

521211 Belanja Bahan Rp 19.615.000,- Rp 19.500.000,- Rp 115.000,-

521213 Belanja Honor Output

Kegiatan

Rp 236.500.000,- Rp 236.500.000,- Rp -

521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

Rp 4.910.000,- Rp 4.907.000,- Rp 3.000,-

522151 Belanja Jasa Profesi Rp 3.600.000,- Rp 3.600.000,- Rp -

524111 Belanja Perjalanan Dinas

Biasa

Rp 158.717.000,- Rp 158.127.960,- Rp 589.040,-

Total Rp 423.342.000,- Rp 442.634.960,- Rp 707.040,-


38

B. Tantangan

Dalam rangka mencapai sasaran dalam pelaksanaan kegiatan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN serta mendukung pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM, terdapat beberapa tantangan yang

dihadapi, yang antara lain adalah sebagai berikut :


Pelaksanaan program Manajemen Perubahan di lingkungan Setjen DEN

sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi

yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Adanya perubahan arah kebijakan, Roadmap Reformasi Birokrasi

(Nasional) 2020-2024 baru ditetapkan di tahun 2020 ini melalui

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi

2020-2024. Selanjutnya, berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi

(Nasional) 2020-2024 tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan Roadmap

Reformasi Birokrasi 2020-2024 di lingkungan KESDM dan

diintegrasikan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 unit

organisasi di lingkungan KESDM; dan

b. Adanya perubahan mekanisame, serta standar bobot penilaian dalam

PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan


Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Biokrasi.

2. Program Deregulasi Kebijakan

Mengingat tugas Setjen DEN adalah memberikan dukungan teknis dan

administratif kepada DEN yang merupakan institusi yang

bertanggungjawab terhadap kebijakan pengelolaan energi (management

energy policy) nasional, maka penyusunan peraturan perundang-

undangan memegang peran penting dalam mewadahi kebijakan

(pengelolaan energi) yang akan diambil. Energi memegang peran penting


39

dalam pembangunan nasional, dan melibatkan beberapa sektor (lintas

sektoral)P9F

5P.

Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dilakukan koordinasi yang

intens dan kajian komprehensif dalam pembuatan suatu kebijakan

(keenergian), yang dalam prakteknya membutuhkan waktu yang tidak

lama, dan bahkan melebihi target yang ditentukan dalam Program Legislasi

Nasional (Prolegnas)P10F

6P.

3. Program Penataan Organisasi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam Program Penataan Organisasi

antara lain adalah :

a. Terkait dengan Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui Pengalihan

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional :

- Pengaturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen DEN yang

unik, dan sebelumnya telah diatur secara khusus dalam Keputusan

Presiden selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 11

Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional, sehingga perlu dilakukan

perubahan terlebih dahulu terhadap Keputusan Presiden dimaksud;

- Kekhawatiran dari KemenPAN RB terkait adanya duplikasi

pengaturan pada Keputusan Presiden selaku Ketua Harian Dewan

Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dengan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun

2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional, karena secara substansi kedua regulasi

tersebut memuat pengaturan terkait Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Setjen DEN;

- Kebijakan terkait pengaturan lebih lanjut terhadap (rencana)

perubahan Peta Jabatan di lingkungan KESDM pasca

5 Hal ini juga yang merupakan dasar keanggotaan DEN yang lintas sektoral

(melibatkan unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan dari beberapa sektor);

6 Sebagai contoh adalah penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang seharusnya ditetapkan 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional);


40

Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui Pengalihan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang belum jelas.

b. Terkait penyusunan/ penyesuaian informasi jabatan pelaksana :

- Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis

Jabatan dan Analis Beban Kerja, pada form Informasi Jabatan

Pelaksana masih memuat kolom identitas jabatan (unit kerja)

identitas jabatan (unit kerja) Jabatan Pelaksana di lingkungan Setjen

DEN rata-rata berada di bawah Eselon IV (Pejabat Pengawas), hal ini

akan sedikit rancu mengingat proses Penyederhanaan Birokrasi 2

Level melalui Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional yang sedang dilaksanakan.

4. Program Penataan Tata Laksana

a. Terdapat beberapa kegiatan yang bersifat teknis di lingkungan Setjen

DEN yang belum memiliki SOP yang tetap, serta terdapat beberapa

SOP yang telah ditetapkan, namun belum disesuaikan dengan format

penyusunan SOP Administrasi Pemerintah (SOP AP);

b. Ketika Proses Bisnis akan ditetapkan, ternyata terdapat perubahan

lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap Proses Bisnis

Organisasi. Perubahan lingkungan strategis tersebut diakibatkan karena

adanya perubahan Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Peta

Strategis.

5. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Belum adanya Human Resources (HR) Blueprint, serta belum

terpetakannya Pola Karir Pegawai dalam pengelolaan Manajemen

Sumber Daya Manusia di lingkungan KESDM;

b. Terkait dengan pemenuhan kebtuhan pegawai :

1) Adanya kebijakan moratorium pegawai kebijakan penerimaan

pegawai (CPNS) di lingkungan KESDM terbatas pada jabatan-

jabatan yang mendukung Nawa Cita;

2) Belum adanya aturan teknis atau pelaksana terkait pemenuhan

kebtuhan pegawai melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan


41

Perjanjian Kerja (PPPK) P10F

7P sebagai salah satu alternatif pemenuhan

kebtuhan pegawai di lingkungan KESDM (termasuk Setjen DEN);

3) Adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan penerimaan

pegawai (CPNS) di lingkungan KESDM Tahun 2019 agak terhambat

dan baru dapat diselesaikan di sekitar pertengahan hingga akhir

tahun 2020;

c. Terkait dengan kegiatan fasilitasi pengembangan kapasitas pegawai

melalui penyertaan pendidikan, pelatihan, studi banding, assessment,

dan tugas belajar bagi pegawai di lingkungan Setjen DEN, tantangan

yang dihadapi adalah ketersediaan dana/ anggaran.

6. Program Penguatan Akuntabilitas

Pelaksanaan program Penguatan Akuntabilitas di lingkungan Setjen DEN

sudah cukup baik, hal ini mengingat adanya keterlibatan pimpinan dalam

penyusunan LAKIP, reviu dan penyusunan cascading terhadap Indikator

Kinerja Utama (IKU) Setjen DEN melalui penyusunan Peta Strategis, serta

monitoring dan evaluasi manajemen kinerja organisasi yang dilaksanakan

secara berkala (melalui aplikasi e-LAKIP DEN - (https://elakip.den.go.id)).

7. Penguatan Pengawasan

Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk mencapai organisasi yang

efektif dan efisien, serta taat dengan peraturan (terutama di bidang

pengelolaan keuangan negara). Sehingga diperlukan penguatan terhadap

SPIP yang ada saat ini, pemberdayaan Satgas SPIP, serta peningkatan

integritas dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam

kegiatan konsultansi dan assurance.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tantangan yang umum dihadapi dalam program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik ini hampir sama dengan tantangan yang dihadapi dalam

program Penataan Tata Laksana, yakni masih adanya beberapa kegiatan

(terkait pelayanan publik) di lingkungan Setjen DEN yang belum memiliki

7 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;



42

SOP yang tetap. Selain itu beberapa tantangan lain yang dihadapi antara

lain adalah sebagai berikut :

a. Layanan Internal :

Adanya arahan kebijakan untuk melaksanakan penyeragaman terkait

layanan (dalam hal ini terkait e-government) di lingkungan KESDM.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu penyesuaian kembali terkait

layanan/ pembangunan e-government di lingkungan Setjen DEN, salah

satu contohnya adalah pada aplikasi persuratan elektronik :Tata Naskah

Dinas Elektronik (TNDE) menjadi Naskah Dinas Elektronik (NaDinE);

b. Layanan Eksternal :

Terkait pelaksanaan asistensi penyusunan RUED-P, beberapa

tantangan yang dihadapi adalah terkait perencanaan (anggaran) dari

daerah (provinsi) dalam pelaksanaan penyusunan RUED-P (belum

dianggarkan), dan/ atau pendaftaran dalam program legislasi daerah

pada Program Pembentukan Perda yang belum dilaksanakan, sehingga

penyusunan dan/ atau penetapan RUED-P belum dapat dilaksanakan

100% (seratus persen) pada 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia.

C. Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi pada

Tahun Anggaran 2020 dan beberapa tantangan yang dihadapi tersebut di atas,

maka tindak lanjut yang akan dilakukan dalam Reformasi Birokrasi di

lingkungan Setjen DEN kedepan antara lain adalah sebagai berikut :


Tindak lanjut dalam Program Manajemen Perubahan, meliputi :

a. Penyusunan dan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan

Melayani di lingkungan Setjen DEN Tahun 2021, serta melaksanakan

tindak lanjut atas dan/ atau penyempurnaan terhadap program/ kegiatan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani yang telah dilaksanakan;


43

b. Penyusunan dan pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Setjen DEN Tahun 2021;

c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan

Setjen DEN, serta updating data PMPRB untuk tahun 2021;

d. Koordinasi terkait penyusunan dan integrasi Roadmap Reformasi

Birokrasi Tahun 2020-2024 Setjen DEN dengan Roadmap Reformasi

Birokrasi Tahun 2020-2024 KESDM.

2. Program Deregulasi Kebijakan,

Tindak lanjut dalam Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,

meliputi penyusunan dan penyampaian usulan regulasi yang mengatur

aspek terkait Dewan Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan

Energi Nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi

menjadi lebih efektif dan efisien. Beberapa regulasi yang masih harus

ditindaklanjuti antara lain :

a. Penyusunan dan pengusulan RPerpres tentang Dewan Energi Nasional

yang akan mencabut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008

tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara

Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional serta mencabut

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan

Tata Tertib Dewan Energi Nasional;

b. Monitoring usulan RKeppres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang akan mencabut

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009;

c. Finalisasi RPermen tentang Pencabutan Peraturan Menteri ESDM

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja dengan Kementerian

Hukum dan HAM; dan

d. Penyusunan RPermen tentang Tugas dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang akan mencabut

Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2009.


44

3. Program Penataan Organisasi,

Tindak lanjut dalam Program Penataan Organisasi, meliputi:

a. Koordinasi terkait pengaturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen

DEN dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui

Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (melalui

penyusunan draft perubahan Kepres 11/2009, draft Perubahan Permen

ESDM 14/2009, dan draft Permen ESDM terkait uraian fungsi);

b. Penyelesaian penyusunan perubahan/ penyesuaian informasi jabatan




c. Penyusunan perubahan/ penyesuaian Peta Jabatan di lingkungan

Setjen DEN pasca Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui

Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

4. Program Penataan Tata Laksana,

Tindak lanjut dalam Program Penataan Tata Laksana, meliputi :

a. Melaksanakan evaluasi terhadap Proses Bisnis Organisasi melalui

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 046/



Penunjukan Pemilik Proses terkait dengan dengan adanya kemungkinan

perubahan lingkungan strategis mengingat adanya arahan kebijakan

kelembagaan penyederhanaan birokrasi 2 level penyesuaian/

pengalihan Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) menjadi

Jabatan Fungsional.;

b. Melaksanakan evaluasi dan/ atau penyempurnaan terhadap SOP

Kegiatan;

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan e-government di

lingkungan Setjen DEN.


45

5. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,

Tindak lanjut dalam Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia, meliputi :

a. Perencanaan dan pengusulan kebutuhan pegawai di lingkungan Setjen

DEN Tahun 2021;

b. Koordinasi terkait kemungkinan pemenuhan kebtuhan pegawai melalui

penerimaan PPPK di lingkungan KESDM (termasuk Setjen DEN);

c. Penyelesaian penyusunan perubahan/ penyesuaian informasi jabatan




d. Koordinasi terkait arahan kebijakan kelembagaan penyederhanaan

birokrasi 2 level penyesuaian/ pengalihan Jabatan Administrasi

(Administrator dan Pengawas) menjadi Jabatan Fungsional.;

e. Koordinasi terkait penyusunan pola karier pegawai di lingkungan

KESDM (termasuk Setjen DEN);

f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pegawai melalui

penyertaan pendidikan, pelatihan, studi banding, assessment, dan tugas

belajar bagi pegawai di lingkungan Setjen DEN.

6. Program Penguatan Akuntabilitas,

Tindak lanjut dalam Program Penguatan Akuntabilitas dilaksanakan melalui

peningkatan keterlibatan pimpinan, yakni dengan :

a. Pelaksanaan cascading terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen

DEN melalui penyusunan Peta Strategis;

b. Monitoring dan evaluasi manajemen kinerja organisasi secara berkala.

7. Program Penguatan Pengawasan,

Tindak lanjut dalam Program Penguatan Pengawasan, meliputi :

a. Penyusunan dan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan

Melayani di lingkungan Setjen DEN Tahun 2021;

b. Penyusunan dan pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di lingkungan Setjen DEN Tahun 2021;


46

c. Koordinasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan

Setjen DEN melalui koordinasi dengan Inspektorat Jenderal c.q.

Inspektorat V KESDM dan/ atau Biro Organisasi dan Tata Laksana

KESDM;

d. Monitoring dan evaluasi terhadap Peta Resiko SPIP di lingkungan Setjen

DEN;

e. Melaksanakan Koordinasi dan/ atau Penilaian Maturitas SPIP di

lingkungan Setjen DEN;

f. Monitoring, evaluasi, dan/ atau penyampaian laporan harta kekayaan

pegawai (Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),

Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN)).

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

Tindak lanjut dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

meliputi :

a. Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan e-government (terkait

dengan pelayanan) di lingkungan Setjen DEN;

b. Tindak lanjut atas pelaksanaan asistensi kepada Pemerintah Daerah

(Provinsi) dalam rangka penyusunan RUED-P.

Melalui tindak lanjut tersebut di atas diharapkan target sasaran dalam

kegiatan Reformasi Birokrasi (mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel;

birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas) di lingkungan Setjen DEN dapat tercapai, yang pada akhirnya akan

dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan program

Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM.

BAB IV


47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan

komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Sasaran yang ingin dicapai dalam Reformasi Birokrasi tersebut antara lain

adalah sebagai berikut :






keberhasilan dan/ atau pencapaian Reformasi Birokrasi pada K/ L. Untuk

memudahkan pengukuran keberhasilan dan/ atau pencapaian Reformasi

Birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan tersebut dilaksanakanlah

PMPRB.

Untuk memudahkan pengukuran keberhasilan dan/ atau pencapaian

Reformasi Birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan tersebut

dilaksanakanlah PMPRB. Mekanisme pelaksanaan evaluasi kegiatan

Reformasi Birokrasi melaui instrumen PMPRB di Tahun Anggaran 2020

berbeda dengan mekanisme pelaksanaan pada tahun sebelumnya (Tahun

2019). Jika sebelumnya PMPRB dilaksanakan dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka pada Tahun 2020

pelaksanaan PMPRB berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan


48


Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Adapun hasil perkembangan capaian PMPRB (pada Komponen

Pengungkit) di lingkungan Setjen DEN adalah sebagai berikut :

Dalam rangka menjaga dan/ atau meningkatkan capaian PMPRB

tersebut, disusun rencana aksi atau tindak lanjut (sebagaimana Bab III Huruf C

– Tindak Lanjut) untuk pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun

2021. Berdasarkan rencana aksi atau tindak lanjut tersebut, beberapa hal yang

perlu segera dilaksanakan oleh Setjen DEN dalam pelaksanaan kegiatan

Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 antara lain adalah evaluasi terhadap

capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2020, inventarisasi terhadap

data dan/ atau kegiatan Reformasi Birokrasi (terkait pengumpulan dokumen

(data dukung atau evidence) PMPRB), penguatan dan/ atau penyempurnaan

dari 8 (delapan) area perubahan (terutama terkait penataan organisasi,

penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia,

penguatan akuntabilitas dan pengawasan, serta peningkatan pelayanan

publik).


49

Melalui tindak lanjut tersebut di atas diharapkan target sasaran dalam

kegiatan Reformasi Birokrasi (mewujudkan birokrasi yang bersih dan

akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki

pelayanan publik berkualitas) di lingkungan Setjen DEN dapat tercapai, yang

pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap

penyelenggaraan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM.

B. Saran

Seperti halnya beberapa kegiatan lain di lingkungan Setjen DEN, dalam

pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Setjen DEN diperlukan komitmen

dan kerjasama mulai dari Pimpinan (stakeholder) hingga para pelaksana

kegiatan (pegawai) di lingkungan Setjen DEN, mengingat kegiatan Reformasi

Birokrasi harus dilaksanakan/ berjalan secara terus-menerus dan

berkesinambungan agar sasaran program Reformasi Birokrasi (mewujudkan

birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta

birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas) di lingkungan Setjen DEN

dapat tercapai, yang pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi positif

terhadap penyelenggaraan program Reformasi Birokrasi di lingkungan

KESDM.

LAMPIRAN

- 1 -

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, perlu dilakukan finalisasi dan implementasi rencana strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Finalisasi Dan Implementasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4746);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5609);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

51.K/06/SJD/2020

- 2 -

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);

8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43)

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

11. Keputusan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 224);

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 4203 K/73/MEM/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-020.07.1.412536/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau unit organisasi terkait dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

c. menyampaikan laporan tertulis mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal DEN paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa kerja tim berakhir.


- 3 -

KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah

adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diberikan

honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 30 November 2020, dan kepada Narasumber/Pembahas dan/atau Moderator diberikan honorarium jasa profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan oleh Tim Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL,

DJOKO SISWANTO

Tembusan: 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kantor Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat 6. Yang bersangkutan


18 Mei 2020

Ditandatangani secara elektronik

- 4 -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR :

TANGGAL : TENTANG

TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI

TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No. Nama/Jabatan Unit/Unit Utama/ Instansi Kedudukan dalam Tim

1. Sekretaris Jenderal DEN Sekretariat Jenderal DEN Pengarah

(Non Honor)

2. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Sekretariat Jenderal DEN Penanggung

Jawab

3. Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal DEN Ketua

4. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi

Sekretariat Jenderal DEN Wakil Ketua

5. Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Jenderal DEN Sekretaris

6. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

Anggota

7. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Kementerian ESDM Anggota

8. Inspektur V Inspektorat Jenderal Anggota

9. Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal DEN Anggota

10. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Jenderal ESDM Anggota

11. Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat Jenderal DEN Anggota

12. Kepala Subbagian Urusan Dalam

Sekretariat Jenderal DEN Anggota

13. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal DEN Anggota

14. Kepala Subbagian Dokumentasi Sekretariat Jenderal DEN Anggota

15. Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan Penyediaan Energi

Sekretariat Jenderal DEN Anggota

16. Indrato Sekretariat Jenderal DEN Anggota

17. Berdiansyah Wirya Saputra Sekretariat Jenderal DEN Anggota

18. Dwi Usman Saputra Sekretariat Jenderal DEN Anggota

19. Friska Sitanggang Sekretariat Jenderal DEN Anggota


51.K/06/SJD/202018 Mei 2020

- 5 -

No. Nama/Jabatan Unit/Unit Utama/ Instansi Kedudukan dalam Tim

20. Erni Wistaningsih Sekretariat Jenderal DEN Anggota

21. Suprianto Rachman Sekretariat Jenderal DEN Anggota

22. Siti Nurkhamadah Sekretariat Jenderal DEN Anggota

23. Titien Istinganah Sekretariat Jenderal DEN Anggota

24. Anang Dwiatmoko Sekretariat Jenderal DEN Anggota

25. M. Parlindungan Hasibuan Sekretariat Jenderal DEN Anggota

26. Akbar Nugraha Sekretariat Jenderal DEN Anggota

27. Dendi Ahmad Patryayuda Sekretariat Jenderal DEN Anggota

28. Sri Wulani Sekretariat Jenderal DEN Anggota

29. Pandu Pradipta Sekretariat Jenderal DEN Anggota

30. Lili Aulia Sekretariat Jenderal DEN Anggota

31. Syelliana Sekretariat Jenderal DEN Anggota

32. Wahyu Hadyning Tyas Sekretariat Jenderal DEN Anggota


DJOKO SISWANTO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG

TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI

TAHUN ANGGARAN 2020

HONORARIUM

No. Kedudukan dalam Tim Jumlah/bulan

1. Pengarah Rp 1.500.000,00

2. Penanggung Jawab Rp 1.250.000,00

3. Ketua Rp 1.000.000,00

4. Wakil Ketua Rp 850.000,00

5. Sekretaris Rp 750.000,00

6. Anggota Rp 750.000,00


DJOKO SISWANTO


51.K/06/SJD/202018 Mei 2020


- 6 -

1~,,~ ~ ~ ~~ DEN

DEWAN ENERGI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 108 K/7 3/SJD/2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

Menimbang

Mengingat

bahwa sehubungan dengan optimalisasi Agen Perubahan untuk mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

7 . Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELI MA

-2-

8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573 K/70/MEM/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam Jampiran I Keputusan ini sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.

Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana Diktum Kedua mempunyai peran dan tugas : 1. sebagai katalis atau memberikan pengaruh positif kepada

seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

2. sebagai penggerak perubahan atau menjadi pendorong pegawai Jain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah organisasi yang Jebih baik;

3. sebagai pemberi solusi atau dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

4. sebagai mediator atau membantu memperlancar perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

5. sebagai penghubung melalui komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Agen Perubahan bertanggung jawab Energi Nasional.

Reformasi Birokrasi berada di bawah dan Jangsung kepada Sekretaris J enderal Dewan

Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dimaksud tidak Jagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

-3-

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 055 K/73/SJD/2018 tentang Pengangkatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 7 September 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

DJOKO SISWANTO

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2 . Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 3 . Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Yang bersangkutan

Lampiran I Keputusan Nomor : 108 K/7 3/SJD/2019

Tanggal : 17 September 2019

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

NAMA/ NIP

Dra. Sri Sutjiati, M.Si. / 196709231992032001 Supriadi, S.H., M.H. / 196708191990031001 Yuli Wahono, S.Sos., M.M. / 196507011991031002 Dra. Suharyati / 196705091994032001 Syamsu, S.T. / 196705211998031002 Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E. / 197404121999032002 Ir. Dwi Kusumantoro, M.Si. / 196212031994031001 Bambang Priyambodo, S.E. / 196305231990031002

JABATAN

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Kepala Bagian Rumah Tangga

Kepala Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Kepala Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan Kepala Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi

Kepala Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

--DJOKO SISWANTO

Lampiran II Keputusan

Nomor : 108 K/73/SJD/2019

Tanggal 17 September 2019

Rencana Tindak Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

No. Nilai Perubahan vane: In1dn Dicapai Realisasi Tindak Keterangan Organisasi Sasaran Indikator Kinerja Tare:et Kegiatan Waktu

Ill 121 131 141 151 (6) 171 181 1. Jujur Birokrasi yang a. Penurunan a. Peningkatan a. Monitoring kedisiplinan 2019

bersih, jumlah kedisiplinan (terkait (terkait kehadiran) pegawai; s.d. transparan, dan pelanggaran; kehadiran pegawai); b. Blasting Messages terkait 2020 berintegritas b. Peningkatan b. Kepatuhan informasi kehadiran dan

(Perbaikan) Penyampaian media sosialisasi terkait terhadap Indeks LHKPN, dan Reformasi Birokrasi; Persepsi LHKASN Setjen c. Penyampaian laporan harta Korupsi; DEN 100%; kekayaan pegawai melalui

c. Pemahaman dan/ e-LHKPN dan e-LHKASN; atau kesadaran d. Sosialisasi/ Internalisasi terkait Gratifikasi, terkait Gratifikasi, Whistle-Whistle-Blowing Blowing System, dan System, dan Penanganan Benturan Penanganan Kepentingan Benturan Kepentingan

-2-

No. Nilai Perubahan vane: Inain Dicapai Realisasi Tindak Keterangan Organisasi Sasaran Indikator Kiner_ia Tare:et Kee:iatan Waktu

111 121 131 141 15l 161 171 181 2. Profesionat Sumber Daya a. Indeks a. Terlaksananya a. Identifikasi Kebutuhan 2019

Manusia yang Profesionatitas penyertaan Diktat Diktat Pegawai (Strukturat, s.d. Kompeten dan ASN (IP ASN) (Diktatpim III dan JFT, dan Petaksana); 2020 akuntabet Setjen DEN: IV, Prajabatan, b. Penyertaan Diktat

1. Kualifikasi Program Magang (Diktatpim III dan IV, Pendidikan; tingkat Manjeriat, Prajabatan, Program

2. Kompetensi; dan CDP), serta Magang tingkat Manjeriat, 3. Penitaian Tugas Betajar; dan CDP), serta Tugas

Kinerja; b. Tersusunnya Proses Beta jar; 4. Disiplin Bisnis Organisasi; c. Diktat service excellence

b. Peningkatan c. Peningkatan nitai oteh pegawai Setjen DEN; Capaian Kinerja; LAKIP d. Penyusunan Proses Bisnis

c. Proses Bisnis Organisasi Organisasi e. Penyusunan dan/ atau

penyempurnaan Standar Petayanan (SOP terkait petayanan);

f. Monev LAKIP

-3-

No. Nilai Perubahan vanl!: lnl!:in Dicapai Realisasi Tindak Keterangan Organisasi Sasaran Indikator Kineda Taritet Kel!:iatan Waktu

111 121 131 141 15l 161 171 181 3. Melayani Memberikan a. Maklumat a. Tersusunnya a. Penyusunan Maklumat 2019

lay an an pnma Pelayanan; Maklumat Pelayanan; s.d. dan tepat waktu b. Proses Bisnis Pelayanan; b. Penyusunan dan/ atau 2020 sesua1 dengan Organisasi; b. Tersusunnya penyempurnaan

c. Indeks Kepuasan Standar Pelayanan Operasional Prosedur standar clan Masyarakat (SOP terkait (SOP); mengutamakan (Kepuasan pelayanan); c. Monev penyusunan kepuasan Pelayanan & c. Peningkatan Indeks Standar Operasional pelanggan Indeks Persepsi Kepuasan Prosedur (SOP);

Korupsi Masyarakat d. Pendampingan dan/ atau terhadap (Kepuasan konsultasi penyusunan layanan); Pelayanan & lndeks Rencana Umum Energi

d. Indeks Reformasi Persepsi Korupsi Daerah - Provinsi Birokrasi terhadap layanan); e. Survey Kepuasan

d. Peningkatan Indeks Pelayanan & Indeks PMPRB Persepsi Korupsi terhadap

layanan; f. Pelaksanaan program

Reformasi Birokrasi, dan pelaksanaan PMPRB;

g. Blasting Messages terkait informasi kehadiran dan media sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi

-4-

No. Nilai Perubahan yan" Ine:in Dicanai Realisasi Tindak Keterangan Organisasi Sasaran Indikator Kineria Tar.,et Kegiatan Waktu

Ill 121 131 141 151 (61 171 181 4. Inovatif Memiliki Ide Peningkatan a. Tersedianya media a. Pendampingan dan/ atau 2019

baru yang jumlah program terkait konsultasi penyusunan s.d. bermanfaat, baru untuk pendampingan Rencana Umum Energi 2020 danmampu masyarakat dan/ atau Daerah - Provinsi secara

konsultasi online melalui website mempercepat penyusunan www.den.go.id; tercapainya Rencana Umum b. Penyusunan sistem terkait kinerja Energi Daerah - kedisiplinan pegawai;

Provinsi; c. Monitoring kedisiplinan b. Tersusunnya sistem (terkait kehadiran) pegawai;

terkait kedisiplinan d. Penyusunan sistem terkait pegawai; manajemen persidangan

c. Tersusunnya sistem DEN; terkait manajemen e. Blasting Messages terkait persidangan DEN informasi kehadiran dan

media sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi

5. Berarti Berkontribusi Peningkatan Peningkatan Indeks a. Pendampingan dan/ atau 2019 bagi diri sendiri, tingkat Kepuasan Masyarakat konsultasi penyusunan s.d. masyarakat, kepercayaan publik (Kepuasan Pelayanan Rencana Umum Energi 2020 dan organisasi & Indeks Persepsi Daerah - Provinsi

b. Survey Kepuasan (Setjen DEN Korupsi terhadap Pelayanan & Indeks dan/ atau layanan) Persepsi Korupsi terhadap KESDM), serta layanan; bangsa dan c. Blasting Messages terkait negara informasi kehadiran dan

media sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi

dewanenerginasional @dewanenergi dewanenergi dewan energiwww.den.go.id

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN ENERGI NASIONAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2020Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Jakarta, 26 Juni 2020

http://www.den.go.id/

dewanenerginasional @dewanenergi dewanenergi dewan energiwww.den.go.id 2

M

A

T

E

R

I

KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS ORGANISASII 4

PROGRES REFORMII 8

IMPLEMENTASI RB TERKAIT COVID-19III 23

PENUTUPIV 24


K

E

L

E

M

B

A

G

A

A

N

MENTERI KEUANGAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

MENTERI PERHUBUNGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN

MENTERI PERTANIAN

MENTERI RISTEK/ KEPALA BADAN RISET INOVASI

NASIONAL

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Dirjen Minyak dan gas Bumi2. Dirjen Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi

3. SAM Bidang Perencanaan Strategis

4. SAM Bidang Investasi dan Pembangunan Infrastrutur

5. SAM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam

6. SAM Bidang Lingkungan Hidup & Tata Ruang

WAKIL TETAP ESDM*

*Berdasarkan KepMen ESDM No. 7641 K/73/MEM/2016

ANGGOTA UNSUR PEMERINTAH

ANGGOTA UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN

KALANGAN AKADEMISI(2 Orang)

KALANGAN INDUSTRI(2 Orang)

KALANGAN TEKNOLOGI(1 Orang)

KALANGAN LINGKUNGAN HIDUP(1 Orang)

KALANGAN KONSUMEN(2 Orang)

PIMPINANDEN:UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi(Pasal 12 Ayat (4)

Setjen DEN:Keputusan Presiden No 11 Tahun 2009


T

U

G

A

S

F

U

N

G

S

I

Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional

Pasal 3 Permen ESDM 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

tugas:Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyaiTugas memberikan Dukungan Teknis dan Administratifkepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan

Kelompok Kerja

fungsi:

a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja

c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional;

d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Pasal 9 Perpres Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan

DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN

1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, PemerintahWajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi

2) Ketentuan Mengenai Jenis, Jumlah, Waktu, dan LokasiCadangan Penyangga Energi diatur lebih lanjut oleh



tugas:

1. Merancang dan Merumuskan Kebijakan Energi

Nasional

2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional

3. Menetapkan Langkah – Langkah Penanggulangan

Kondisi Krisis dan Darurat Energi

4. Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi

Yang Bersifat Lintas Sektor

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007

tentang Energi

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

tugas lainnya:


P

R

O

B

I

S

PROSES MANAJERIAL

PROSES INTI

PROSES PENDUKUNG


S

A

S

A

R

A

N

S

T

R

A

T

E

G

I

S

Pengelolaan

Sistem Anggaran

yang Optimal

Layanan dukungan

teknis dan administratif

yang optimal Setjen DEN

Layanan Penyusunan

Rancangan Perencanaan

Energi Lintas Sektor yang

Berkelanjutan

Sta

keho

lder

Per

spec

tive

L &

G

Per

spec

tive

Cus

tom

er

Per

spec

tive

Inte

rnal

Pro

cess

Per

spec

tive

Dampak dan

Harapan

Stakeholder

Setjen DEN

Yang diinginkan

oleh Customer

Setjen DEN

Proses Kerja yang

harus dilakukan

Setjen DEN

Kemampuan

Organisasi yang

harus dimiliki

Setjen DEN

SS. 2 SS. 3

Terwujudnya Birokrasi

yang Efektif, Efisien,

Dan Berorientasi

Pada Layanan Prima

SS. 7

Organisasi yang

Fit dan SDM

Unggul

SS. 8 SS. 9

merumuskan kebijakan energi

dan menyusun perencanaan

energi yang bersifat lintas

sektor serta kehumasan dan

persidangan DEN

SS. 4

Melaksanakan

pengawasan implementasi

kebijakan yang bersifat

lintas sektoral

SS. 5

Monitoring dan evaluasi

kinerja organisasi serta

perumusan regulasi

SS. 6

Meningkatnya

Kemandirian dan

Ketahanan Energi

Nasional

SS. 1

• DPR• Kementerian/

Lembaga

• Anggota DEN

dan/Wakil Tetap• OPD Provinsi


PROGRESREFORMII


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

No PERUBAHAN BEFORE AFTER

1 Pembentukan Tim RB Unit Tim RB Setjen DEN 2019 Tim RB Setjen DEN 2020

2 Road Map RB Road Map RB 2016-2019 Road Map RB 2020-2024

3 Inovasi Agen Perubahan

• Sistem Monitoring KedisiplinanPegawai (SiMoniK/aplikasiBlasting Kedisiplinan Pegawai)

Kurangnya kesadaran/ kedisiplinanpegawai

Peningkatan kesadaran/kedisiplinan pegawai saatdilaksanakan rekonsiliasikehadiran Tahun 2019 dilingkungan KESDM, tidakterdapat indikasi terhadap(dugaan) pelanggaran disiplin(kehadiran) pada datakehadiran pegawai di lingkunganSekretariat Jenderal DEN, sertakemudahan dalam penyebaranupdate informasi kepada seluruhpegawai

AREA 1/31. MANAJEMEN PERUBAHAN


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M


• SINERGEES (Sistem Informasi Manajemen Persidangan DEN)

Informasi bagi Anggota DEN terkaitjadwal, agenda, hasil rapat &sidang, serta evaluasi hasil sidangyang belum optimal

• Terbangunnya databasemanajemenpersidangan/rapat DEN

• Terdokumentasinya rapat/sidang DEN dengan baik danoptimal berdasarkan kategorirapat/ sidang (RapatKoordinasi, SA, SP)

• Mempercepat danmempermudah penyampaianjadwal, undangan, bahan,hasil rapat/ sidang DENkepada Anggota DEN danstakeholders terkait.

• e-Lakip – Setjen DEN (Sistem Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja – Setjen DEN)

Monitoring dan/ atau pelaporankinerja sebelumnya dilaksanakanper-triwulan

Monitoring dan/ atau pelaporankinerja sekarang dilaksanakansetiap bulan, sehingga laporandapat menjadi lebih fokus dandetail.


10

P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M


• Konsultasi Online RUED Konsultasi RUED dilakukan melaluirapat (tatap muka) di Kantor DENatau pun di daerah

Konsultasi RUED selain rapatlangsung, juga dilakukan secaraonline. Sehingga dapatmempermudah daerah dalammelakukan konsultasi

4 Penandatanganan KomitmenPembangunan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dariKorupsi-Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBK-WBBM)

Komitmen Pembangunan ZonaIntegritas/ZI menuju Wilayah Bebasdari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBK-WBBM) belum dituangkan dalam dokumen formal

Penandatanganan KomitmenPembangunan Zona Integritas/ZImenuju Wilayah Bebas dariKorupsi-Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBK-WBBM) olehseluruh pegawai

5 Implementasi Gerakan NasionalRevolusi Mental melalui GerakanIndonesia Bersih

Kesadaran untuk hidup bersih belumoptimal

• Sosialisasi Motor Listrik yang ramah lingkungan

• Optimalisasi protokol kesehatan covid-19 (kebiasaan mencuci tangan, social distancing, menggunakan masker, serta pelaksanaan rapid test dan Swab test PCR dsb.)




P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 2. DEREGULASI KEBIJAKAN 1/2


1 Penyederhanaan Regulasi melalui

Usulan Prolegnas Setjen DEN –

Usulan R-Perpres terkait Dewan

Energi Nasional dan Setjen DEN

Regulasi terkait Dewan Energi Nasional

dan Setjen DEN diatur dalam

beberapa Peraturan Perundang-

undangan :

1. Perpres 26/2008 Pembentukan DEN

dan Tata Cara Penyaringan Calon

Anggota DEN

2. Keppres 11/2009 SOTK Setjen DEN

3. Perpres 27/2010 jo. Perpres 99/2016

Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi

Ketua Harian dan Anggota DEN

4. Permen 7/2011 Kode Etik dan Tata

Tertib DEN

5. Permen 14/2009 Tusi Organisasi

Setjen DEN

6. Permen 20/2009 Kelompok Kerja

7. Permen 17/2011 jo. Permen 29/2018

Panitia dan Tata Cara Penyaringan

Calon Anggota DEN dari

Pemangku Kepentingan

Regulasi terkait Dewan Energi

Nasional dan Setjen DEN diusulkan

untuk disederhanakan dalam 1

(satu) Regulasi


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 2. DEREGULASI KEBIJAKAN 1/2


2 Revisi atas kebijakan yang tidak

harmonis/ tidak sinkron/ bersifat

menghambat

Permen ESDM No. 17 Tahun 2008 jo.

Permen ESDM No. 29 Tahun 2018

tentang Panitia dan Tata Cara

Penyaringan Calon Anggota Dewan

Energi Nasional dari Unsur Pemangku

Kepentingan

Penetapan Permen ESDM No. 5

Tahun 2020 tentang Penyaringan


Nasional dari Pemangku

Kepentingan, yang sekaligus

mencabut Permen ESDM No. 17

Tahun 2008 jo. Permen ESDM No. 29

Tahun 2018 tentang Panitia dan

Tata Cara Penyaringan Calon

Anggota Dewan Energi Nasional

dari Unsur Pemangku Kepentingan


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1/1


1 Penyederhanaan Birokrasi 2 Level

melalui Pengalihan Jabatan


Fungsional

Jabatan Administrasi terdiri dari Eselon

III (Kepala Bagian) dan Eselon IV

(Kepala Subbagaian)


birokrasi 2 Level melalui usulan untuk

“Pengalihan Jabatan Administrasi

ke dalam Jabatan Fungsional”

2 Penyusunan perubahan Peta

Jabatan

Peta Jabatan sebelumnya yang diatur

dalam Permen ESDM No. 11 tahun 2015

Peta Jabatan dan Informasi Jabatan

Fungsional Umum di Lingkungan KESDM

tidak sesuai lagi dengan


organisasi


Peta Jabatan sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang disusun

berdasarkan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

3 Penyusunan perubahan dan/ atau

penyesuaian Analisis Jabatan

(Anjab) dan Analisis Beban Kerja

(ABK)

Sebelum ditetapkannya PerMenPAN

RB No. 41 Tahun 2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi

Pegawai, K/L telah memiliki

Nomenklatur Jabatan (beserta Anjab

dan ABK) nya masing-masing


Anjab dan ABK sesuai dengan

PerMenPAN RB No. 41 Tahun 2018

tentang Nomenklatur Jabatan

Pelaksana Bagi Pegawai


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1/2


4 Evaluasi Organisasi melalui

penajaman tugas dan fungsi

organisasi, yang dilaksanakan

sekaligus melalui Penyederhanaan

Regulasi melalui Usulan Prolegnas

Setjen DEN – Usulan R-Perpres terkait

Dewan Energi Nasional dan Setjen

DEN

Regulasi terkait Dewan Energi Nasional

dan Setjen DEN diatur dalam

beberapa Peraturan Perundang-

undangan, dan perlu disesuaikan

kembali dengan perkembangan, dan

kebutuhan organisasi

Regulasi terkait Dewan Energi

Nasional dan Setjen DEN diusulkan

untuk disederhanakan dalam 1

(satu) Regulasi R-Perpres terkait

Dewan Energi Nasional dan Setjen

DEN

5 Penyederhanaan Birokrasi 2 Level

melalui Pengalihan Jabatan


Fungsional

Jabatan Administrasi terdiri dari Eselon

III (Kepala Bagian) dan Eselon IV

(Kepala Subbagaian)


birokrasi 2 Level melalui usulan untuk

“Pengalihan Jabatan Administrasi

ke dalam Jabatan Fungsional”

P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 4. PENATAAN TATALAKSANA 1/1


1 Penyusunan dan Penetapan Proses

Bisnis dan Standar Operasional

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan



dengan Standar Operasional Prosedur











2 Implementasi terhadap Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik melalui

media sosial

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

telah ditetapkan melalui media sosial

(website, twitter, instagram, dan

youtube)


Publik telah dilaksanakan dan telah

terintegrasi dengan PPID KESDM

3 Penerapan e-Office e-Office telah diterapkan Penyusunan dan/ atau

Pengembangan terhadap

beberapa aplikasi :• NADINE & Email ESDM• SIPEG ESDM• SiMoniK• e-LAKIP DEN• SIPEDE



P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1/2


1 Rekrutmen Pegawai Transparan,

Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN

- • Rekrutmen Pegawai Transparan,

Objektif, Akuntabel, dan Bebas

KKN

2 Peningkatan Kompetensi SDM


Pelatihan, Sharing Knowledge, dan/

atau Magang

Indeks Profesional Pegawai (IPP) Setjen

DEN sebelumnya adalah 71,61

• Pegawai Setjen DEN terpilih

sebagai Pemenang Anugrah

Humas Indonesia Ahli 2019

Kategori Pranata Humas Ahli

Subkategori Kementerian)• Pada Tahun 2019 nilai Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil

Negara (IPASN) Setjen DEN 80,09• Peningkatan Kompetensi SDM


Pelatihan, Sharing Knowledge

dilaksanakan secara online atau

webinar


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2/2


3 Penerapan Work From Home (WFH) Pelaksanaan kegiatan perkantoran

dilaksanakan melalui Work From Office

(WFO)

Dimungkinkan untuk dilaksanakan

Work From Home (WFH), selain juga

Work From Office (WFO) apabila

dibutuhkan, mengingat kondisi

pandemi covid-19

4 Monitoring Disiplin Pegawai melalui

Monev Kehadiran Pegawai

Penganugerahan 3 (tiga) besar Best

Attendance, dan 3 (tiga) besar

Worst Attendance ditampilkan

dalam layar informasi

Kesadaran dan/ atau kedisiplinan

Pegawai terhadap kehadiran kurang

Terdapat peningkatan kesadaran/

kedisiplinan pegawai terhadap

kehadiran


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS 1/1


1 Penyusunan Rencana Strategis,

Cascading Indikator Kinerja Utama/

IKU

Rencana Strategis sebelumnya

sebagaimana diatur dalam Permen

ESDM No. 22 Tahun 2015 perlu

disesuaikan kembali dengan


organisasi

Rencana Strategis yang baru

memuat strategi dalam

pemenuhan IKU yang telah di-

cascading ke semua level,

sehingga dapat mengoptimalkan

capaian IKU yang ditargetkan

2 Monitoring Kinerja secara berkala

(e-Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah/ eLAKIP Setjen

DEN)

Monitoring Kinerja dilaksankaan secara

berkala (triwulan-an)

• Monitoring Kinerja dilaksankaan

secara berkala (bulan-an);• Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah/SAKIP Tahun

2019 sebesar 85,59 dari

sebelumnya, Nilai SAKIP Tahun

2018 sebesar 84,57;• Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran/ IKPA sebesar 93,91

(per Maret 2020 - setelah Maret

tidak/ belum dilakukan penilaian

karena pandemic covid-19).


P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 7. PENGUATAN PENGAWASAN 1/1


1 Pembangunan Zona Integritas

menuju WBK-WBBM

- Penilaian Mandiri Pembangunan

Zona Integritas/PMPZI 94,69

2 Penandatanganan Komitmen




Melayani (WBK-WBBM)


Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBK-WBBM) belum







pegawai3 Penandatanganan Pakta Integritas

Pengendalian Gratifikasi

Komitmen Pengendalian Gratifikasi

belum dituangkan dalam dokumen

formal

Penandatanganan Pakta Integritas

Pengendalian Gratifikasi oleh

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat

Administrasi Dan Pengelola APBN

4 Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN,






5 Pemantauan terhadap Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

Pada Tahun 2018 Nilai Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

adalah sebesar 3,37 – berada pada

Level 3 (Terdefinisi)

Pada Tahun 2019 Nilai Maturitas

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) adalah sebesar

3,98 – berada pada Level 3

(Terdefinisi)

P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M

AREA 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1/1


1 Penyusunan dan penetapan

Maklumat Layanan

- Telah dilaksanakan penyusunan dan

penetapan Maklumat Layanan,

dan telah dimuat baik secara fisik

(di kantor), maupun non-fisik

diupload pada website

2 Penyusunan dan Penetapan Proses

Bisnis dan Standar Operasional

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan



dengan Standar Operasional Prosedur











3 Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan

RUED-P


RUED-P sebelumnya dilaksanakan

secara langsung (tatap muka)


RUED-P saat ini telah dapat

dilaksanakan secara online, baik

melalui Fitur Konsultasi RUED-P

(https://den.go.id/index.php/publikasi/konsultasirued), maupun melalui

webinar (ZoomMet)



P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M


Sub - Komponen Pemenuhan

Bobot

Nilai

Max

Nilai

PMPRB

1. Manajemen Perubahan 2,00 2,00

2. Deregulasi Kebijakan 1,00 1,00

3. Penataan dan Penguatan

Organisasi

2,00 2,00

4. Penataan Tata Laksana 1,00 1,00

5. Penataan Sistem Manajemen

SDM

1,40 1,34

6. Penguatan Akuntabilitas 2,50 2,50

7. Penguatan Pengawasan 2,20 2,18

8. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

2,50 2,19

Total Sub - Komponen Pemenuhan 14,60 14,21

Sub - Komponen Reform

Bobot

Nilai

Max

Nilai

PMPRB




Organisasi

1,50 1,50



SDM

2,00 2,00




Pelayanan Publik

3,75 3,75


PERKEMBANGAN CAPAIAN PMPRB – KOMPONEN PENGUNGKIT

TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT =

PEMENUHAN + REFORM14,21 + 20,87 = 35,08 96,64%

(35,08 / 36,30)

P

R

O

G

R

E

S

R

E

F

O

R

M


Sub - Komponen Pemenuhan

Bobot

Nilai

Max

Nilai

PMPRB




Organisasi

2,00 2,00



SDM

1,40 1,34




Pelayanan Publik

2,50 2,19


Sub - Komponen Reform

Bobot

Nilai

Max

Nilai

PMPRB




Organisasi

1,50 1,50



SDM

2,00 2,00




Pelayanan Publik

3,75 3,75


PERKEMBANGAN CAPAIAN PMPRB – KOMPONEN PENGUNGKIT

TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT =

PEMENUHAN + REFORM14,21 + 20,87 = 35,08 96,64%

(35,08 / 36,30)


IMPLEMENTASITERKAIT PANDEMICOVID-19III


I

M

P

L

E

M

E

N

T

A

S

I

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RB DI MASA PANDEMI COVID-19

1. Pemanfaatan Sistem Monitoring Kedisiplinan Pegawai (SiMoniK/aplikasi Blasting Kedisiplinan Pegawai)

untuk mengingatkan kepada Seluruh Pegawai agar melaksanakan pengisian Form PemantauanKesehatan (melalui Microsoft Form) sebagai bentuk concern-nya Pimpinan terhadap kondisi

kesehatan seluruh pegawai di masa pandemi (covid-19);

2. Pengembangan terhadap beberapa aplikasi, misalnya NADINE; agar terintegrasi dengan Email ESDM,

dan dapat menggunakan tanda tangan elektronik pada setiap output naskah dinas (sebagai salahsatu bentuk penerapan social distancing);

3. Pemanfaatan aplikasi SIPEG untuk melaksanakan :

a. Absensi secara Online

b. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan (Lapor WFH)

c. Pemantauan Kondisi Kesehatan

4. Fasilitasi dan Konsultasi Penyusunan RUED-P saat ini telah dapat dilaksanakan secara online, baik

melalui Fitur Konsultasi RUED-P (https://den.go.id/index.php/publikasi/konsultasirued), maupun melalui

webinar (ZoomMet);

5. Peningkatan Kompetensi SDM melalui Assessment, Penyertaan Pelatihan, Sharing Knowledge

dilaksanakan secara online atau webinar (Misalnya pada Assessment untuk Pengisian JabatanPimpinan Tinggi, serta Assessment Calon APK secara Online);

6. Pelaksanaan rapat dan/ atau koordinasi secara online, maupun melalui webinar (ZoomMet);



TERIMA KASIHKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONALGedung BPSDM KESDM,

Jl. Jenderal Gatot Subroto kav.49, Jakarta Selatan

25

Documents

REFORMASI - DEN