REFORMASI KETATALAKSANAAN5

Embed Size (px)

Citation preview

REFORMASI KETATALAKSANAAN

REFORMASI KETATALAKSANAANDewi RostyaningsihPengertian tata laksana :Tata = aturan, susunan, cara, sistemLaksana= sifat, perilaku, perbuatanTata Laksana = cara mengurus ( menjalankan, melaksanakan) aktivitas usaha (Kamus Bahasa Indonesia)Prioritas program ketatalaksanaan :Prosedur panjang, berbelit-belitMemberi peluang KKNMenghambat kelancaran produksi dan arus berang dan jasa pemerintahMengganggu kelancaran anggaran negaraMenghambat kelancaran proses kerja aparatur / ekonomi biaya tinggiMemboroskan sumber daya dan waktu(Sedarmayanti, 2009)

Tujuan program ketatalaksanaan :Mewujudkan tata laksana yang ringkas/simple, efisien, efektif dan transparan.Memberi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat.Kebijakan ketatalaksanaan :Perubahan sistem manajemen dengan konsep manajemen modernPemanfaatan teknologi modern di lingkungan instansi pemerintahKegiatan pokok ketatalaksanaan :Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja yang efektif, ramping dan fleksibelMenyempurnakan sistem administrasi negara dan mempercepat proses desentralisasiMenyempurnakan tatalaksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kotaMenciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisienSasaran program ketatalaksanaan :Menyederhanakan dan menertibkan sistem kelola, prosedur dan mekanisme kerja aparatur pemerintahanStrategi program ketatalaksanaan :Pemangkasan dan elimenasi sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja yang memberi peluang KKNDeregulasi dan debirokratisasi sistem administrasi pemerintahanPenyusunan SOPPenyusunan hubungan antar lembagaOptimalisasi pemanfaatan E-GovPenataan pengelolaan arsip secara baik dan benarStrategi ...7. Otomatisasi administrasi perkantoran8. Proses pengadaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian9. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja sesuai ketentuan yang berlaku10.Implementasi akuntabilitas, transparansi11.Merubah paradigma manajemen Unit Pelayanan Pemerintah dari manajemen birokratik ke manajemen wirausaha.

Upaya yang perlu dilakukan :Mengevaluasi peraturan perundangan Menyiapkan reformasi birokrasi dengan meniru praktek terbaik di daerah lainMengkaji fungsi pelayanan publik yang dapat dialihkan / dikorporatisasikanMenyederhanakan proses pelayanan publikMenyiapkan kebijakan penyusunan SOPMenyederhanakan dan mengoptimalisasikan sistem dan mekanisme.Upaya yang ....7. Melaksanakan standarisasi perlengkapan sarana dan prasarana kerja, tata letak pelayanan publik8. Menyiapkan tata hubungan dan mekanisme kerjasama antar lembaga9. Menyusun kebijakan internalisasi dan prinsip tata pemerintahan10. Mengoptimalisasikan efektivitas sistem informasi pemerintahan11. Merevitalisasi peranan kehumasan dan keprotokolan.12. Menyiapkan naskah akademik dan RUU (adm. Pemerintahan, etika penyelenggaraan negara dan badan usaha/layanan)Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di IndonesiaTingkat PelaksanaanKeteranganNasionalMakroMenyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasiMesoMenjalankan fungsi manajerial yakni, menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi di tingkat K/L dan PemdaKementrian/Lembaga/ PemdaMikroMenyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan PemdaPelaksana Reformasi BirokrasiTingkat Pelaksana Penanggungjawab/PelaksanaNasionalMakroKomite Pengarah Reformasi Birokrasi NasionalTim Reformasi Birokrasi NasionalUnit Pengelola Reformasi Birokrasi NasionalMesoTim IndependenTim Quality AssuranceInstansional(K/L/Pemda)MikroTim Reformasi Birokrasi K/L/PemdaProgram Antar Tingkat PelaksanaProgram Tingkat MakroProgram Tingkat MesoProgram Tingkat MikroPenataan OrganisasiPenataan TatalaksanaPenataan Sistem Manajemen SDM AparaturPenguatan PengawasanPenguatan Akuntabilitas KinerjaPeningkatan Kualitas Pelayanan PublikManajemen PerubahanKonsultasi dan AsistensiMonitoring, Evaluasi dan PelaporanKnowledge ManagementManajemen PerubahanPenataan peraturan Perundang-undanganPenataan dan penguatan OrganisasiPenataan TatalaksanaPenataan Sistem Manajemen SDM AparaturPenguatan PengawasanPenguatan Akuntabilitas KinerjaPeningkatan Kualitas Pelayanan PublikMonitoring, Evaluasi dan PelaporanProgram Penataan Tatalaksana (Makro)Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahanTarget program : - meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan- meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahanProgram Penataan Tatalaksana (Makro)Program dan kegiatanHasil yang diharapkanPenyusunan RUU Administrasi PemerintahanPerumusan UU Etika Penyelenggaraan NegaraPenyusunan Pedoman Analisis Proses Bisnis pada K/L dan PemdaRUU Administrasi PemerintahanRUU Etika Penyelenggaraan NegaraPermen PANRB tentang Pedoman Analisis Proses Bisnis pada K/L dan Pemda, termasuk sosialisasinya

Program Penataan Tatalaksana (Mikro)Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif , efisien dan terukur pada masing-masing K/L dan Pemda.Target Program :- meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda- meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda- meningkatkan kinerja di K/L dan Pemda

Program Penataan Tatalaksana (Mikro)Program dan KegiatanHasil yang diharapkanPenyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsiPembangunan atau pengembangan e-govermentDokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsiTersedianya e-goverment pada masing-masing K/L dan PemdaPerbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Gelombang IIReformasi Birokrasi Gelombang I(2004-2009)Reformasi Birokrasi Gelombang II(2010-2014)Sifat : InstansionalSifat : Nasional dan InstansionalSasaran : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikSasaran :Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKNTerwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakatMeningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiArea Perubahan :Kelembagaan (Organisasi)Budaya OrganisasiKetatalaksanaanRegulasi DeregulasiSDMArea Perubahan : Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan SDM Aparatur PengawasanAkuntabilitas Pelayanan Publik Pola pikir dan budaya kerjaReformasi Birokrasi di IndonesiaArea PerubahanHasil yang diharapkan Organisasi Tatalaksana

Perundang-undangan

SDM Aparatur

Pengawasan

AkuntabilitasPelayanan Publik

Pola pikir (mind set ) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip GGRegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusifSDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahterameningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKNMeningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiPelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakatBirokrasi dengan integritas dan kinerja tinggiGrand Design Reformasi Birokrasi(GDRB) 2010-2025GDRB bertujuan memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar RB K/L dan Pemda dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. GDRB menjadi pedoman Road Map RB (RMRB) GDRB 2010-2025, RMRB 2010-2014, RMRB 2015-2019, RMRB 2020-2024 , menjadi pedoman K/L dan Pemda dalam menyusun Road Map masing-masing dalam pelaksanaan RB.TERIMAKASIH