REFLEKSI kerja 100 hari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ...tngciremai.com/wp-content/uploads/2014/03/TEKS-REFLEKSI-100-HARI... · hidup untuk pemenuhan hak azasi manusia; Ketiga,

1

REFLEKSI kerja 100 hari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi sesungguhnya tidak mengenal

agenda 100 hari. Namun, sangat disadari bahwa publik secara intensif terus

mengikuti langkah-langkah kerja kabinet dan menginginkan adanya gambaran

capaian Kabinet Kerja dalam 100 hari. Pada tanggal 3 Februari 2015, usia Kabinet

Kerja ini genap 100 hari, setelah dilantik para Menteri Kabinet Kerja pada tanggal

27 Oktober 2014.

Secara umum prinsip-prinsip dalam arah kebijakan pembangunan lingkungan

hidup dan kehutanan yang didorong, meliputi : Pertama, Prinsip aktualisasi Nawa

Cita terutama menyangkut kehadiran negara di tengah rakyat, tata kelola pemerintahan

yang demokratis, membangun perdesaan dan small holders, menggerakkan sektor

strategis ekonomi domestik, reformasi sistem dan penegakan hukum serta produktivitas

rakyat dan kemampuan daya saing dan restorasi sosial; Kedua, Kualitas lingkungan

hidup untuk pemenuhan hak azasi manusia; Ketiga, Prinsip produksi dan

konservasi (sustainable development); Keempat, Hutan untuk kesejahteraan

rakyat dan citizenship; Kelima, Pendekatan ekosistem dan penataan kelembagaan

pusat dan daerah (inter-government relation).

2

Dengan prinsip-prinsip arahan tersebut, terdapat tiga peran strategis

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi : 1) menjaga luasan

dan fungsi hutan yang akan mencukupi untuk menopang kehidupan (life support

system) serta menyediakan hutan (produksi dan APL) untuk kegiatan sosial

ekonomi rakyat, menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered

species; 2) menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung

(kualitas udara, air dan tanah), pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah

aliran sungai, keaneka-ragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; dan

3) menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam untuk

kelangsungan kehidupan seperti menjaga keseimbangan alam (hutan-flora-fauna-

keaneka-ragaman hayati) untuk keseimbangan alam dan kehidupan, menjaga

daerah aliran sungai dan sumber mata air untuk ketersediaan air yang mencukupi

bagi kelangsungan hidup serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta

kualitasnya.

Refleksi kerja 100 hari ini menggambarkan perjalanan kerja yang ditempuh dan

potret perkembangan dalam waktu tersebut. Dari gambaran ini, juga akan terlihat

arah gagasan besar serta apa yang sudah dimulai dan bagaimana langkah

selanjutnya. Melalui kegiatan refleksi ini, maka diharapkan akan banyak masukan

dan catatan kritis, konstruktif, dari audiens untuk bagaimana sesungguhnya

maksud penyatuan dua kementerian ini menjadi berarti yang nyata bagi

pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang akan dijalankan oleh pemerintahan

yang demokratis.

3

II. AKTUALISASI KERJA 100 HARI

II. 1. Beres-beres Kelembagaan

Struktur Organisasi Kementerian

Yang terasa cukup mengkhawatirkan pada awalnya ialah persoalan penyatuan dua

kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi satu dalam wadah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di ruang publik cukup intens

perdebatan tentang penyatuan dua kementerian ini dengan berbagai sudut

pandang.

Menghadapi hal ini, maka ditempuh jalan untuk rembug bersama semua unsur

yang terlibat dalam aspek lingkungan dan kehutanan yang dilaksanakan selama

pada awal Nopember 2014. Telah dihasilkan tidak kurang dari 25 issue strategis

yang muncul dari diskusi bersama unsur-unsur politisi (eks menteri dan eks

pimpinan birokrasi, anggota DPR dan DPD), unsur pemda, aktivis

lingkungan/kehutanan, LSM, dunia usaha dan mitra kerjasama luar negeri

termasuk duta besar negara sahabat. Rangkuman issue menurut unsur-unsur

sebagaimana tertera pada Gambar 1.

PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

• Crisis management

• SDA: rantai pangan/jasa LH

• Perubahan Iklim

• Pembangunan Berkelanjutan

• Pemberdayaan Masyarakat

• Hubungan Pusat-Daerah

• Pembagian kewenangan


• Kapasitas Lembaga


• Akses publik

• Keanekaragaman Hayati

• Kepastian hukum

• Manajemen perubahan


• Ekonomi Kerakyatan Berbasis

Sumberdaya

• Transparansi/akses publik

• Perubahan Iklim

• Perbaikan tata kelola


• Harmonisasi Kepentingan Nasional

dan Internasional

HIGHLIGHT ISU STRATEGIS (HASIL DISKUSI KELEMBAGAAN NOVEMBER 2014)

• Perbaikan sistem perizinan

• Penyelesaian konfllik tenurial

• Kepastian hukum

• Keterbukaan Informasi dan

Kolaborasi Kelembagaan

• Akses masyarakat

• Penegakan hukum

• Perlindungan SDA

• Keterbukaan informasi

• Perencanaan LH dan KLHS


• Kolaborasi Stakeholders

• Green Constitution

• Review/Transparansi/klarifikasi

aspek legal


• SDA : faktor ekonomi atau non-

ekonomi

• Penegakan Hukum (Sebagian

fungsi yudikatif)

Man

tan

Men

teri

PE

MD

A

Pakar

Ko

nstitu

si

Do

no

r/

Bila

tera

l

Du

nia

Usah

aL

SM

Pakar LHK/Aktivis Gambar 1. Rangkuman Issue strategis menurut unsur-usnur

dalam lingkungan dan kehutanan

4

Dari pendalaman bersama stakeholders, maka diperoleh gambaran skema penggabungan dua kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2.

KEHUTANANLINGKUNGAN

HIDUP

• Penegakan Hukum

• Konservasi

• Biodiversity

• Ekonomi Lingkungan

• Pengendalian DAS

• Perubahan Iklim

• Pengendalian Kebakaran Hutan


• Public campaign

• High Carbon Stock Values

• Pembinaan Dunia Usaha

• Peningkatan Kapasitas Lembaga

• Pengelolaan Sampah

B3 dan Limbah B3

• AMDAL / UKL-UPL / KLHS

• Pengendalian Pencemaran

• Ijin Lingkungan

• Penatagunaan Kws Htn

• Usaha Hutan

• Perbenihan Tnm Hutan

• Pemuliaan Pohon

• High Conservation Values

Taman Nasional

SKEMA PENGGABUNGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN KEHUTANAN

Gambar 2. Skema Penggabungan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari penggabungan issue dan perspektif yang akan dibangun ke depan tentang

lingkungan hidup dan kehutanan, maka telah memunculkan rantai nilai

kompetensi utama kementerian baru, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang meliputi fungsi lini lingkungan hidup dan kehutanan yang

meliputi perencanaan, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan

pengelolaan hutan produksi lestari.

5

Gambar 3. Rantai Nilai Kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari rantai nilai ini kemudian dapat diformulasikan kedalam format usulan

kelembagaan baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015

tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan tugas

dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan

Presiden dimaksud, ditegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan, dengan fungsi :

a. Penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup

berkelanjutan;

b. Pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

c. Peningkatan daya dukung aliran sungai dan hutan lindung;

d. Pengelolaan hutan produksi lestari;

e. Peningkatan daya saing industri primer hasil hutan;

f. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

g. Pengendalian dampak perubahan iklim

h. Peningkatan kualitas fungsi lingkungan;

Service Function :Sekretariat Jenderal

Service Fucntion : Inspektorat Jenderal

Pere

nc

an

aan

Pengendalian Pencemaran & Kerusakan

Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

(semi) Service Function :Pengembangan Sumberdaya Manusia

(smei) Service Fucntion : Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pengendalian Kerusaan DAS & Hutan Lindung

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan &

Perubahan Iklim

Konservasi SDA & Ekosistem

Pen

eg

akan

Hu

ku

m

Pen

yu

luh

an

, &

Pem

be

rda

yaan

Masyara

ka

t

• Lingkungan yang baik

dan sehat

• SDA untuk

Kesejahteraan Rakyat

• Pembangunan

Berkelanjutan

(sustainability)

Inte

rnalis

asi, E

fisie

n, E

fektif,

dan B

erk

eadila

n

6

i. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

j. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

k. Penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan

hidup dan kehutanan;

l. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan

hidup dan kehutanan;

m. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan;

n. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

o. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

p. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

q. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ditetapkan struktur

organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

( Gambar 4).

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;

e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun

Berbahaya;

h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;

i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

7

Inspektorat Jenderal

Menteri LH & Kehutanan

Sekretariat Jenderal

Ditjen

Planologi dan Tata

Lingkungan

Ditjen

Konservasi SDA &

Ekosistem

Ditjen

Pengendalian DAS &

Hutan Lindung

Ditjen

Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari

Ditjen Pengendalian

Pencemaran &

Kerusakan Lingkungan

Ditjen Pengelolaan

Sampah, Limbah dan B3

Staf Ahli Menteri

I. Hubungan Antar Lembaga,

Pusat & Daerah

II. Lingkungan Global

III. Energi

IV. Ekonomi SDA

V. Lingkungan Sosial dan

Masyarakat Hukum Adat

Badan Pengembangan

SDM

Ditjen Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan

Ditjen Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Ditjen Pengendalian

Perubahan IklimBadan Litbang dan Inovasi

(5)(2) (3) (4)(1) (6)

(7) (8) (9) (10) (11)

j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

k. Inspektorat Jenderal;

l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;

n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;

o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;

p. Staf Ahli Bidang Energi;

q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan

r. Staf Ahli Bidang Pangan.

Gambar 4. Struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagai catatan bahwa dengan kebijakan untuk menghindari tumpang tindih

kewenangan dan urusan, maka dengan hadirnya salah satu direktorat jenderal

yang baru, yaitu Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahah Iklim, maka

Peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Pengelola REDD+ dan Dewan

Nasional Perubahan Iklim dinyatakan tidak berlaku karena semua tugas badan

dan dewan telah dirangkum dalam Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan

Iklim.

Badan Penyuluhan

dan Pengembangan

SDM

8

Memudahkan Perijinan Sejak awal dimulainya aktivitas Kabinet Kerja, kebijakan tentang perijinan telah

ditegaskan oleh Presiden Jokowi, yaitu untuk disederhanakan dan disingkat

waktunya (ringkas). Lebih lanjut ditegaskan bahwa pelaksanaannya akan

berlangsung dalam sistem Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor BKPM.

Pada tanggal 26 Januari 2015, Presiden Jokowi telah meresmikan sistem perijinan

terpadu ini di Kantor BKPM. Ide dasarnya ialah menyatukan seluruh perijinan dari

kementerian dengan pelimpahan kewenangan perijinan termasuk dari Menteri

LHK kepada Kepala BKPM.

Gambar 5. Skema Proses Perijinan PTSP BKPM

9

Dari Kementerian LHK, melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor :

P.97/Menhut-II/2014 telah dilimpahkan perijinan kepada BKPM sebanyak 35 jenis

perijinan dalam lingkup pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu pada hutan

produksi/hutan lindung (sebanyak 6 ijin); pemanfaatan jasa lingkungan pada

hutan produksi/hutan lindung (sebanyak 5 ijin), bidang pemanfaatan kawasan

pada hutan produksi, (sebanyak 2 ijin), bidang penggunaan kawasan hutan pada

hutan produksi/lindung (sebanyak 3 ijin), bidang pengusahaan pariwisata alam

(sebanyak 16 ijin), bidang pembenihan tanaman hutan (sebanyak 2 ijin), dan

bidang lingkungan (sebanyak 1 ijin). Sampai dengan saat ini telah diselesaikan

sebanyak 3 buat ijin investasi yaitu 1 ijin untuk pabrik semen dna 2 ijin tnetang

energy atas usulan SKK MIgas.

Pemurnian Birokrasi Pemerintah sebagai simpul negosiasi, membutuhkan kepercayaan publik agar

dapat terwujud peran simpul tersebut. Persepsi publik yang berkembang dalam

beberapa periode kabinet sebelumnya kepada Kementerian Kehutanan

mengandung stigma kurang berpihak kepada small holders, bercirikan

kewenangan silo serta lemah dalam supervisi lapangan. Di sisi lain, ciri yang

muncul pada Kementerian Lingkungan Hidup, lebih bebas dan terbuka, namun

juga membawa stigma keberpihakan. Kedua kementerian ini sebelumnya bisa jadi

memperoleh perhatian publik karena memiliki kewenangan perijinan.

Dalam perkembangan kabinet baru, stigma tersebut ingin dihapuskan, dan

dilakukan pertukaran nilai (values) tentang substansi lingkungan hidup dan

substansi kehutanan dengan paradiugma baru "keberpihakan pada small holders",

dan hapuskan stigma "rezim perijinan". Birokrasi yang dikembangkan ialah

birokrasi yang memegang prinsip-prinsip kehidupan publik (public life principles)

yaitu : a) Tidak berpikir untuk sendiri (selflessness), kepentingan publik dan tidak

10

berbuat dalam rangka memperoleh keuntungan material; b) Integritas tidak

terikat pada ikatan diluar kantor yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan

kewajiban; c) Obyektif dalam melaksanakan urusan publik dan berdasarkan sistem

merit; d) Accountability, akuntabel dalam keputusan serta langkah-langkah di

lapangan dan kesiapan dalam menerima gugatan publik, e) Openness, terbuka

tentang keputusan dan langkah yang diambil beserta alasan dalam memutuskan,

f) Honesty, kejujuran, jujur dalam mengambil langkah penyelesaian konflik

dengan selalu melindungi kepentingan publik.

Dalam pengembangan kerja birokrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, mulai dikembangkan pola-pola kerja bersama di lingkungan

birokrasi serta kesadaran posisi pemerintah sebagai simpul negosiasi yang

dipercaya oleh publik. Birokrasi diorientasikan kembali kepada ciri utamanya yaitu

pekerjaan administrasi, preparasi kebijakan publik dan artikulasi kepentingan

dengan orientasi kepentingan publik.

Atas dasar perkembangan tersebut, maka dalam sistem kerja yang baru, masih

diorientasikan untuk interaksi dengan LSM dan small holders, belum interaksi

kepada dunia usaha kecuali asosiasi yaitu APHI, APINDO, GAPKI. Interaksi dengan

tingkat grass root dan LSM telah dilakukan diantaranya LSM HUMA, MPA LEI,

Saka Wanabakti, National Strategic Center, Mahasiswa Universitas Surabaya,

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, IAPI, ICW, Kalaweet, Seknas

Jokowi, GK-Jkw, SDSN, AMAN, Greenpeace, CIFOR, Perspektif Baru, PH&H Public

Policy Interest Group, Blacksmith Institute, WALHI, Mappala Unila, Kemitraan

Partnership, WALHI dan lain-lain.

Pertemuan-pertemuan juga di lakukan di tingkat lapangan pada saat kunjungan

kerja lapangan ke daerah-daerah. Melibatkan civil society group dalam analisis

persoalan dan preparasi kebijakan serta pemecahan masalah merupakan bagian

11

dari proses pemurnian fungsi birokrasi dalam mengartikulasikan kepentingan

publik pada kerja-kerja birokrasi.

Dalam proses ini, yang diharapkan ialah pemurnian kembali fungsi birokrasi

sebagai policy adviser dan articulator kepentingan (publik), dengan keberpihakan

yang dibutuhkan menurut kondisi dan realitas sosial yang ada. Kehadiran

stakeholders tingkat grass root dinilai penting untuk memberikan pengaruh di

tingkat awal, untuk mendapatkan gambaran nyata situasi keberpihakan yang

selama ini dinilai menjadi masalah.

Pertemuan dengan dunia usaha (pengusaha indvidual) masih belum dilaksanakan

dengan pertimbangan bahwa pemetaan persoalan lapangan perlu dicapai lebih

dahulu untuk kepentingan merajut aspirasi dari semua elemen masyarakat. Satu

hal yang selalu menjadi arahan Presiden Jokowi yaitu bahwa negara akan kuat bila

diperoleh kebijakan publik yang baik dan kuat. Dan satu diantara ciri kebijakan

publik yang kuat ialah kebijakan publik yang tidak mendikotomikan kepentingan

antara dunia usaha dan masyarakat.

Dalam kaitan itu, maka kepada pimpinan tinggi jajaran birokrasi telah dirintis

untuk respons dan berada di lapangan menurut kebutuhan masyarakat, serta

melakukan supervisi lapangan, dan harus melaksanakannya dalam mekanisme

check and balance, yang berarti melakukan melakukan kontrol setelah

memberikan ijin serta mengawasi pelaksanaan ijin-ijin yang diberikan secara

kontinyu dan konsisten. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai

dengan visi dan misi pemerintahan melalui Kementerian ini akan menempatkan

kebijakan publik dalam harmoni kepentingan unsur-unsur masyarakat yang

terlibat dalam lingkungan hidup dan kehutanan.

12

II. 2. Blusukan, kerja operasional di lapangan Menjawab pesan singkat (sms) dari rakyat

Salah satu upaya efektif dalam rangka memahami fenomena permasalahan

lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di lapangan ataupun di masyarakat

adalah melalui pengawasan masyarakat atau dumas berupa pesan singkat rakyat

yang disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pesan singkat rakyat ini sebagai mediasi/sarana untuk menampung data dan

informasi terhadap dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun

perlakuan ketidakadilan melalui mekanisme pengaduan yang transparan dan

bertanggung jawab.

Dalam rangka efektifitas penyelesaian tugas mendesak dan melaksanakan

penanganan pengaduan masyarakat tersebut, maka Kementerian LHK telah

membentuk TIM PENANGANAN PENGADUAN KASUS-KASUS LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN, dimana sebagai penanggung jawab adalah Menteri LHK dan

panel pengarah merupakan perwakilan dari HuMa, WALHI, AMAN, SAJOGYO

INSTITUTE, ECOSOC, EPISTEMA, GREEN PEACE INDONESIA, dan PH&H Public Policy

Interest Group, serta pelaksana teknisnya dari birokrasi Kementerian LHK. Tugas

Tim adalah menampung dan menganalisis kasus-kasus LHK yang dilaporkan oleh

masyarakat, menyiapkan langkah-langkah penanganan, melakukan komunikasi

dengan stake holders terkait, menghasilkan rumusan kerja dalam bentuk output

langkahnya, regulasi, operasional dan rencana kerja penanganan kasus, serta

melaporkan hasil kerja kepada Menteri LHK.

Jumlah pengaduan masyarakat yang tercatat sampai saat ini adalah 31

pengaduan, dimana sejumlah 18 pengaduan telah tuntas ditidaklanjuti dan

sejumlah 13 pengaduan masih dalam proses penanganan tindak lanjut.

13

Mekanisme penanganan pengaduan kasus-kasus terkait lingkungan hidup dan

kehutanan ini sangat bermanfaat dalam rangka peningkatan pengawasan

eksternal yang dilakukan masyarakat dan untuk peningkatan standar pelayanan

publik, serta penyempurnaan kebijakan-kebijakan yang pro poor, pro job, pro

growth dan pro environment di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tersumbatnya kanal komunikasi antara rakyat dan pemimpinnya, membuat

pemimpin berjarak dengan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh rakyat.

Selama ini rakyat merasakan jauh dari pemimpinnya. Akibatnya. pemimpin tidak

tahu apa yang sebenarnya dihadapi dan dirasakan oleh rakyatnya. Untuk itu

komunikasi ke rakyat harus dibuka guna mempercepat dan mengefektifkan

penyelesaian soal-soal ditengah rakyat. Dalam 100 hari dilakukan langkah-langkah

berikut ini : Kanal komunikasi langsung kepada rakyat melalui hand-phone nomor

0812 111 6061 dan email; [email protected] . Kanal komunikasi sms

dan email membangun jalur komunikasi langsung dengan rakyat 24 jam, 7 hari

Seminggu. Menindaklanjuti secepatnya berbagai persoalan-persoalan yang

disampaikan oleh rakyat, secara langsung dengan menerjunkan staf dilapangan

maupun dengan bantuan pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya

dalam hal masalah dapat langsung ditangani. Selanjutnya menerima masukan

balik atas tindakan lapangan yang dilakukan untuk menjawab persoalan yang

disampaikan lewat sms dan email. Dalam hal diperlukan kerangka kerja

konseptual, maka dilakukan pembahasan yang berarti tidak atau belum langsung

ke lapangan.

Selama 100 hari, sejak kanal komunikasi dibuka melalui sms dan email ke publik

lebih 6.000 sms dan email masuk. Informasi yang masuk beragam, mulai dari

persoalan lingkungan dan kehutanan di tengah rakyat, masukan untuk penguatan

kelembagaan, hingga perilaku personil-personil di Kementerian.

mailto:[email protected]

14

Dari berbagai pengaduan melalui sms dan email yang masuk terutama

menyangkut persoalan-persoalan ditengah rakyat, beberapa kasus yang telah

ditangani secara langsung, sedangkan yang lain sedang dalam persiapan penangan

seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Catatan Masalah dan Tindak Lanjut (Aspek Lingkungan)

NO Masalah Tindak Lanjut Penanganan

1. Pembuangan dan pengurukan limbah

B3 dari Pulau Sambu ke Pulau Batam

dengan kapasitas 5000 Ton

KLHK telah mengenakan Sanksi

Administrasi Paksaan kepada Pemerintah

Kota Batam

2. Penumpukan Sampah di Pasar Induk

Kramat Jati Jakarta Timur

Dilakukan pembersihan sampah di lokasi

tersebut oleh Dinas Kebersihan DKI

Jakarta.

3. Penumpukan Sampah dibeberapa

lokasi di Kota Batam

Dilakukan pembersihan sampah di lokasi

tersebut oleh Dinas Kebersihan Kota

Batam.

4. Pencemaran air lindi dan sampah

TPSA Cilowong Kota Serang-Banten

menyebabkan bau menyengat, sawah

warga mati dan banyak warga

terjangkit kusta

Dilakukan perbaikan oleh Dinas

Kebersihan Kota Serang

5. Tabrakan kapal tanker Alyarmouk

(Libia) muatan minyak mentah

dengan kapal barang Sinar Kapuas di

Wilayah Perairan Singapura, 11 mil

dari batas Indonesia, 20 mil dari

pantai Bintan Kepulauan Riau

Dibuat Tim Bersama dengan

Perhubungan Laut untuk

penanggulangan, hasil pemantauan

sementara ceceran minyak tidak masuk di

wilayah perairan Indonesia

6. Pencemaran di anak sungai Sembilan,

Kota Dumai, Riau akibat storage tanki

PT Inti Benua Perkasatama

menyebabkan biota air mati.

Perusahan telah melakukan pembersihan

(clean up) minyak yang masuk parit dan

laut atas perintah BLH Kota Dumai

melalui koordinasi dengan Kantor PPE

Sumatera

15


7. Laporan warga Dusun Kedungdowo

Desa Campur Rejo, Kecamatan Boja,

Kabupaten Kendal tentang Dugaan

Kerusakan Lingkungan Akibat

Kegiatan Penambangan Galian C

Surat rekomendasi kepada Bupati Kendal

untuk penghentian kegiatan

penambangan pasir ilegal tanggal 6

Januari 2015

8. Laporan kerusakan lingkungan di

sepanjang garis pantai Jawa Barat

Selatan akibat kegiatan eksploitasi

tambang pasir besi

Gubernur Provinsi Jawa Barat telah

mengeluarkan moratorium penghentian

sementara penerbitan izin eksploitasi

penambangan pasir besi di Jawa Barat

9. Dugaan pembuangan air limbah oleh

PT. Multi Prawn Indonesia (MPI) yang

menyebabkan kebauan

Pengenaan Sanksi Administrasi Paksaan

Pemerintah

10. Pengaduan warga RW 05 dan RW 06

Kenduruan, Kelurahan Panjunan,

Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota

Cirebon mengenai pencemaran udara

berupa debu batubara akibat aktifitas

bongkar muat batubara dan tempat

penyimpanan (stockpile) batubara

yang bersumber dari pelabuhan Kota

Cirebon

Pengenaan Sanksi Administrasi Teguran

Tertulis pada tanggal 24 Desember 2014

11. Pencemaran air di lokasi Bendung

Barugbug Kabupaten Karawang

Provinsi Jawa Barat

BPLHD Provinsi Jawa Barat telah

menjatuhkan sanksi administrasi

terhadap 7 (tujuh) kegiatan dan/atau

usaha yang berlokasi di Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang.

12. Pengerukan pasir tanpa ijin di Pulau

Sebesi, Lampung oleh Kapal Mandala

Sedang dilakukan proses penyidikan oleh

Polda Lampung dengan dukungan PPNS

KLHK

16


13. Penambangan galian C illegal di kaki

Gunung Lawu di wilayah Ngawi dan

Magetan Jawa Timur

KLHK telah meminta Provinsi Jawa Timur

melakukan verifikasi pengaduan sesuai

dengan kewenangan pemberian izin

14. Perambahan hutan mangrove oleh

Perusahaan Penambangan Timah di

Bangka Barat, Bangka Belitung

Proses pengumpulan bahan dan

keterangan untuk penyidikan oleh PPNS

LH

15. Pengembangan lokasi kawasan wisata

Pulau Bokor membabat habis hutan

mangrove

Telah dilakukan koordinasi dengan BLH

Provinsi Kepulauan Riau

16. Pengaduan Pemanfaatan kars Watu

Putih oleh Pabrik Semen PT. Semen

Indonesia oleh Kelompok Masyarakat

Kabupaten Rembang

Kelompok Masyarakat Gunem

Kabupaten Rembang sejumlah 50

orang telah diterima Ibu Menteri,

Telah dilakukan pengumpulan dan

data lapangan, serta pertemuan

dengan instansi terkait

17. Penjatuhan sanksi dan peninjauan

ulang izin PT Lintah Sejahtera di

Kabupaten Ketapang Kalimantan

Barat dikarenakan menanam kelapa

sawit di lahan gambut

KLHK meminta BLH Kabupaten Ketapang

melakukan verifikasi pengaduan sesuai

dengan kewenangan pemberian ijin

18. Pencemaran limbah pabrik PT Mulia

Sawit Agro Lestari di Desa Bereng,

Kecamatan Manuhing, Kabupaten

Gunung Mas Kuala Kurun, Provinsi

Kalteng

Telah dilakukan verifikasi lapangan yang

dilakukan oleh BLH Kabupaten Gunung

Mas, dan saat ini sedang menunggu

laporan lengkapnya

19. Kerusakan perkebunan sawit dan

pencemaran lingkungan akibat

penambangan emas illegal di teluk

kuantan

Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

bersama dengan BLH Kabupaten Kuantan

Singingi pada tanggal 12 Januari 2015.

17


20. Pembalakan hutan lindung dan hutan

taman buru di lokasi Pulau Pini seluas

41.250 Ha, Kecamatan Hibala,

Kabupaten Nias Selatan oleh PT.

Gunung Raya Utama Timber

Industries

Telah dilakukan klarifikasi dengan tokoh

masyarakat setempat (Pastor Mikael

Sitenggang). Saat ini sedang menunggu

informasi detail terhadap perizinan dan

legalitas kedua perusahaan selanjutnya.

21. Penambangan emas liar yang

dilakukan oleh masyarakat di

sempadan sungai Moutong

Telah dilakukan koordinasi dengan PPE

Sulawesi Maluku, Kepala BLH Kabupaten

Parigi Moutong dan BLH Provinsi Sulawesi

Tengah

22. Permohonan pencabutan izin

pengusahaan hutan tanaman industri

(HTI) dari PT. Hutan Rindang Banua

dan PT. Kirana Chatulistiwa serta

perubahan penunjukan kawasan

hutan di Kabupaten Tanah Bumbu

Telah dilakukan rapat koordinasi dengan

NGO Walhi dan AMAN pada tanggal 22

januari 2015, dengan hasil akan

melengkapi data pengaduan.

23. Pengurugan rawa yang dirubah

menjadi lahan komersil di lokasi

komplek IPTN/ Habibie belakang

Taman wiladatika Cibubur RT 10, RW

03 Kelurahan Hardjamukti,

Kecamatan Cimanggis Depok

Telah dilakukan verifikasi lapangan pada

tanggal 11 November 2014 bersama

dengan Badan Lingkungan Hidup Kota

Depok dengan hasil verifikasi lapangan :

1. Bahwa pengaduan dimaksud bukan

pengaduan lingkungan namun

pengaduan sengketa tanah/lahan.

2. KLHK meminta kepada BLH Kota Depok

untuk memfasilitasi pertemuan

dengan pihak terkait dalam waktu

yang secepatnya.

24. Permohonan penjatuhan sanksi dan

peninjauan ulang izin PT. Lintah

Sejahtera di Kabupaten Ketapang

Provinsi Kalimantan Barat

dikarenakan melakukan penanaman

kelapa sawit di lahan gambut

KLHK telah meminta kepada BLH

Kabupaten Ketapang untuk melakukan

verifikasi pengaduan sesuai dengan

kewenangan pemberian izin.

18


25. Dugaan pembuangan limbah B3 di

Desa Sriamur, Tambun Utara, Kota

Bekasi

Telah melakukan rapat koordinasi

penanganan pengaduan dengan BLH

Kabupaten Bekasi, Camat Babelan, Camat

Tambun Selatan, Camat Tambelang,

Camat Tarumajaya dan PT. Pertamina,

dengan kesepakatan bahwa seluruh

camat harus melakukan sosialisasi

kepada masyarakat untuk tidak

menerima limbah sebagai bahan uruga

dan melakukan pengawasan di wilayah

masing-masing sehingga bisa diperoleh

informasi pelaku pembuang limbah

26. Dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan akibat kegiatan

penambangan pasir besi di wilayah

pesisir Lampung Selatan

Sesuai dengan kesepakatan Penyidikan

akan dilakukan oleh PolAir Lampung

Selatan, KLHK memfasilitasi Ahli dan

Laboratorium.

27. Dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan akibat rencana

kegiatan penambangan pasir besi

oleh PT. Mikgro Metal Perdana di

Pulau Bangka Kabupaten Minahasa

Utara Provinsi Sulawesi Utara

Telah melakukan verifikasi lapangan dan

audit dokumen lingkungan PT. Mikro

Metal Perdana dan melakukan

pertemuan koordinasi dengan SKPD

terkait di Provinsi Sulut dan Kabupaten

Minahasa Utara,

Pelajaran penting dari dibuka kanal sms kepada publik adalah; (i) rakyat ingin

berkomunikasi langsung dengan pemimpinya, (ii) memudahkan untuk mengetahui secara

langsung persoalan yang ada ditengah rakyat, selama ini tidak terlihat atau ditutupi, (iii)

masukan yang disampaikan rakyat ini benar adanya untuk itu perlu dilakukan respon

secepatnya, agar tumbuh kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

19

Kebakaran Hutan Dan Lahan

Pada tanggal 27-28 Nopember 2014 atas prakarsa/dorongan LSM Perspektif Baru,

WALHI dan Greenpeace, Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke

Provinsi Riau. Perintah Presiden agar pada tahun 2015 tidak lagi terjadi bencana

asap, khususnya di lima provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng). Dalam

kunjungan kerja lapangan, dijumpai indikasi bahwa seharusnya kebakaran hutan

dan lahan serta bencana asap tidak perlu terjadi, apabila semua pihak yang

bertanggung jawab dalam masing-masing tugasnya, melaksanakan dengan baik

hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pada kesempatan itu juga Presiden Jokowi memberikan contoh pembuatan sekat

kanal untuk membasahi gambut yang kering dan menjadi sumber api; dan langkah

ini diikuti oleh petani di provinsi Riau. Langkah ini juga diinstruksikan melalui

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Gubernur di 9

(sembilan) provinsi yaitu : Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel,

Kaltim dan Kalimantan Utara.

20

Gambar 6. Pemasangan sekat kanal, pembasah gambut

Dalam upaya melakukan pencegahan, juga ditempuh langkah-langkah penguatan

kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten, peningkatan keterlibatan dunia

usaha untuk lebih nyata bertangung jawab serta keterlibatan masyarakat.

Langkah yang telah dilakukan meliputi : Rakor pencegahan Karlahut Tingkat

Provinsi yang diikuti semua instansi pusat, pemda Prov/Kab, unsur BNPB, dunia

usaha HTI dan pengusaha kebun untuk Provinsi Riau, Sumsel dan Kalbar dan akan

segera dilaksanakan untuk Jambi dan Kalteng. Selain itu juga rakor bersama Badan

Nasional Penanggulangan Bencana.

21

Selama bulan Desember dan Januari dilakukan setiap hari monitor sebaran

hotspots di seluruh Indonesia terutama di 5 provinsi dan penyampaian informasi

hotspots. Telah disampaikan pula panduan kepada Gubernur dan Dinas Kehuatan

serta UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu pula, telah

disampaikan panduan kerja kepada pengusaha HTI dan perkebunan. Dalam

beberapa hari di bulan Januari telah dilakukan pemadaman pada hotspots yang

muncul di Riau dengan luas kebakaran 1 sd 5 Ha yang dilakukan bersama-sama

swasta, serta dorongan kepada Daops Manggala Agni untuk semangat, kerja

keras dan waspada.

Beberapa langkah yang dipersiapkan lebih lanjut meliputi : a) Menyusun

Peraturan Men LHK tentang standar minimal SDM dan sarana dan prasarana

pengendalian kebakaran hutan; b) Melanjutkan audit kepatuhan pencegahan

Karlahut terhadap Pemda, pengelola hutan dan pemegang ijin (hutan dan kebun )

yang telah dilakukan oleh UKP4 dan BP-REDD ; c) Merencanakan untuk dibentuk

Badan Koordinasi Pengendalian Asap sebagai tindak lanjut ASEAN Agreement on

Transboundary Haze Polution dan d) Merencanakan untuk membangun Operation

Room Forest Fire Responce Centre.

Illegal Logging dan perusakan hutan

Tujuan utama secara langsung kejahatan illegal logging ialah mencuri kayu.

Sedangkan secara tidak langsung illegal logging terkait dengan pembukaan akses

jalan di dalam dan area sekitar kawasan, pembukaan dan konversi kawasan hutan

untuk penggunaan lain secara tidak prosedural, (perkebunan dan tambang ilegal),

adanya permintaan dan harga terus yang terus meningkat, lemahnya penegakan

hukum dalam kasus illegal logging dengan saksi yang tidak menimbulkan efek

jera, permintaan kayu di pasar gelap yang terus meningkat, para pemodal

22

mempergunakan masyarakat lokal sebagai pelaku illegal logging, serta kayu

sebagai sumber pendapatan daerah.

Modus operandi dalam illegal logging meliputi penyuapan, penyalahgunaan

wewenang, pemalsuan dokumen, penyelundupan dan perdagangan ilegal. Praktek

illegal logging sekarang, dianggap telah bermetamorfosis dengan pola konsesi

tambang, konsesi kebun sawit, dan perencanaan alih fungsi dalam rencana tata

ruang.

Pada wilayah perbatasan Kalimantan Barat, dijumpai sekitar 54 jalur jalan setapak

yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di

Serawak. Di waktu yang lalu (lk dalam 5-10 tahun) setiap hari tidak kurang dari

180 truk kayu yang mengangkut kayu ke Lubuk Antu melewati pos Badau.

Informasi lain sekitar 200 truk/hari. Pada saat ini perkirakan 25 unit sawmill aktif

yang masih beroperasi baik besar maupun kecil dengan 68 base camp/titik

kegiatan yang masih aktif menghasilkan produksi kayu untuk memasok bahan

baku sawmill yang ada disekitar Badau ataupun langsung dijual ke Malaysia dalam

bentuk kayu persegi (square).

Sampai saat ini kasus-kasus illegal logging masih dalam proses penyelidikan dan

penyidikan, yang meliputi lokasi–lokasi berikut ini : Taman Nasional Gunung

Leuser (barang Bukti 200 batang kayu rimba), Taman Nasional Berbak Jambi,

Pulau Seram (HP) Maluku Tenggara (barang Bukti 900 m3 kayu rimba campuran

(dua kapal), penangkapan kapal di Lombok NTB, di Hutan Lindung Gunung

Lumut, Kalimantan Timur (barang Bukti berupa 6000 m3 kayu rimba campuran),

di Hutan Produksi di Kec. Siding Kab. Sambas Kalimantan Barat (barang bukti

berupa kayu rimba campuran, kampak, dan chain saw), di SM Buton Utara,

Sulawesi Tenggara (barang bukti sebanyak 2.529 batang kayu rimba campuran).

Informasi terakhir yang diperoleh dari laporan melalui sms dan telah dilakukan

identifikasi lapangan seperti illegal logging di Sumatera Utara Simalungun dan

23

Nias, di Riau , di Kalimantan Barat (Ketapang, Kapuas Hulu), Kalimantan Timur-

Utara (Malinau, Paser Penajam, Nunukan, dll), di Jambi, Maluku, Sulawesi Tengah,

Papua dan Papua Barat. Pendalaman terhadap spot-spot kejahatan illegal logging

ini sedang terus didalami dan dipetakan dengan rinci untuk diambil langkah-

langkah lanjut secara sistimatis. Gambar jalur peredaran illegal logging seperti

tertera pada Gambar 7.

Gambar 7. Jalur peredaran kayu illegal logging Moratorium ijin gambut dan hutan primer

Lahirnya PP 71/2014, memperkuat perspektif konservasi gambut, tidak saja untuk

pengawetan ekosistem gambut, tetapi juga untuk pengendalian kebakaran hutan

dan lahan. PP 71/2014, menumbuhkan kepercayaan internasional dan diikuti

Inpres 6 untuk menahan laju deforestasi hutan. Lahirnya PP gambut juga

24

menimbulkan reaksi di kalangan dunia usaha khususnya pengsuaha sawit (melalui

GAPKI) yang berargumentasi atas beberapa muatan dalam PP 71/2014 untuk

dapat dipertimbangkan ulang. Pada saat ini Kementerian Kehutanan dan

Lingkungan Hidup telah menghimpun berbagai pandangan ilmiah tentang gambut

untuk mendapatkan jalan keluar dalam mencapai trade-off atau pareto optimal

dari kebijakan tentang moratorium gambut. Pembahasan masih terus dilakukan

dengan batas waktu moratorium diproyeksikan Mei 2015. Argumentasi teknis

sudah banyak dibahas dalam diskusi-diskusi dan masih akan dikembangkan

argumentasi ekonomi dan perhitungan perdagangan internasional, mengingat

bahwa reaksi terhadap posisi industri sawit Indonesia juga mendapat sorotan dari

dunia internasional.

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Ekonomi tumbuh 5-8 % yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi adalah prasyarat

untuk membangun kemandirian ekonomi Bangsa. Akan tetapi jalan pertumbuhan

ekonomi yang dipilih, harus jelas keberpihakannya, tidak boleh mengorbankan

kepentingan rakyat dan mengorbankan keberlanjutan dari pertumbuhan itu

sendiri. Rakyat harus merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi baik dari

kontribusi industri, jasa dan perdagangan memang bermanfaat bagi kehidupan

mereka dan keberlanjutan Bangsa ini.

Soal utama yang dihadapi dari pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan industri

adalah dihasilkan limbah, baik B3 maupun non B3 dan emisi gas-gas pencemar

dari pabrik. Dari sekitar 2.000 perusahaan, setahun paling tidak dihasilkan 206 juta

ton limbah B3, dari jumlah ini baru 93 % terkelola, sisanya masih banyak terbuang

kelingkungan. Ini harus dikendalikan serius agar tidak mencemari air sungai, laut,

dan danau, tanah, dan udara. Kalau tidak dikelola dengan baik menyebabkan

25

gangguan kesehatan masyarakat, ketahanan air, dan hilangnya potensi ekonomi,

serta daya saing bangsa.

Disamping limbah industri, soal lainnya adalah jumlah sampah yang terus naik

karena jumlah penduduk bertambah, dan standar hidup rakyat meningkat. Saat

ini, paling tidak 64 juta ton sampah dihasilkan dari rumah, sekolah, perkantoran,

dan pasar setahun. Dari jumlah ini baru 75 % yang terkelola, sisanya terbuang ke

sungai dan lahan-lahan kosong. Sampah yang menumpuk dapat menebarkan

bau, menggangu kesehatan, merusak keindahan kota bahkan menyebabkan

bencana banjir.

Soal limbah industri dan sampah harus jadi perhatian semua pihak. Agar efektif

baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat harus kerja bersama. Agar

limbah dari industri dan sampah yang dihasilkan terkelola maka;

1. Industri bersih-ramah lingkungan, program daur ulang, pemberian insentif dan

keterbukaan informasi melalui PROPER, pengawasan dan penegakan hukum

akan tetap menjadi program prioritas untuk mengendalian limbah dan emisi

gas dari industri.

2. Gerakan masyarakat kelola sampah, Bank Sampah, kepemimpinan daerah

melalui Adipura, hingga penyediaan sarana dan prasarana persampahan harus

menjadi agenda prioritas agar Indonesia Bersih Sampah 2020 tercapai.

Monitoring Banjir Pada masa rawan musim penghujan, dikhawatirkan banjir Jakarta dari sungai

Ciliwung. Untuk itu telah dilakukan pengamatan terhadap hulu sungai Ciliwung di

Tugu dengan stasiun pengamatan tinggi muka air. Hingga saat ini masih terus

dipantau data tinggi muka air sungai Ciliwung di Tugu Puncak, yang dikorelasikan

26

dengan tinggi muka air pada bendung Katulampa. Sebagai visualisasi kondisi hulu

Sungai Ciliwung seperti tertera pada Gambar 8.

Gambar 8. Hulu Sungai Ciliwung dan

Stasiun pengamatan muka air Sungai Ciliwung

27

Langkah-langkah dalam mengantisipasi banjir Ciliwung dilakukan dengan

koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta; serta

konsolidasi kerja-kerja teknis Dinas dan UPT di lingkungan DKI Jakarta dan Jawa

Barat, termasuk unit-unit kerja tingkat kabupaten. Sejauh ini koordinasi terjalin

baik. Penanganan banjir sungai Ciliwung diantisipasi pada bulan Nopember-

Desember 2014 dengan mengupayakan pengerukan sedimentasi pada drainase

atau parit-parit di kota Jakarta dan di kabupaten-kabupaten sekitar Jakarta.

Demikian pula, secara terbatas diupayakan dapat dibangun sumur resapan dan

biopori.

Sementara itu banjir akibat luapan Sungai Citarum, memiliki karakter yang

berbeda dari Ciliwung. Di wilayah Citarum pada hulu Sungai Cisangkuy sangat jelas

bahwa telah terjadi alih fungsi lahan yang sangat rentan, yaitu dengan telah

menjadi tanaman sayuran (kentang, kubis dan wortel) yang sangat rentan dengan

longsor dan erosi di wilayah lereng-kereng bukit. (Sebagaimana dapat dilihat pada

Gambar 9.)

Penanganan banjir Citarum dilakukan dengan koordinasi bersama Gubernur Jawa

Barat dan terjadi interaksi yang cukup baik. Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla telah

mengkoordinasikan soal banjir Citarum dan dilakukan pembagian tugas

penanganan banjir Citarum antara Pemda Jabar, Menteri PU dan Menteri LHK.

Menteri PU akan menangani pekerjaan konstruksi seperti bendung besar di

wilayah tengah ke hilir sedangkan Menteri LHK bertanggung jawab untuk

penanganan wilayah Hulu sungai.

28

Gambar 9. Visualisasi kondisi hulu Sungai Citarum pada wilayah Cisangkuy

29

Kendali Kerusakan Ekosistem dan Kehati

Bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan perubahan iklim

tidak lepas dari kerusakan ekologis yang semakin parah akibat perilaku miring

sebagian aparat dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Parahnya,

kerusakan ekosistem dapat menghancurkan kekayaan kehati yang dimiliki bangsa

Indonesia. Sebagai megadiversity country, Indonesia adalah rumah bagi 38.000

species flora dan 6.000 species fauna. Bagi Indonesia, kehati merupakan

sumberdaya terpenting (bioresources) sebagai keunggulan komparatif Indonesia

guna pengembangan ekonomi ke depan karena keunikan dan manfaatnya.

Bila kerusakan ekosistem dibiarkan terus, maka akan menambah kesengsaran

rakyat kini dan masa datang, karena kehilangan peluang ekonomi. Sebagai

pemerintah yang hadir di tengah rakyat, maka upaya pengendalian kerusakan

ekosistem essensial (karst, gambut dan mangrove), serta kehati menjadi prioritas

KLHK. Keberhasilan pengendalian kerusakan ekosistem dan kehati yang didukung

oleh pemanfaatan jasa ekosistem dan kehati merupakan kunci kemandirian

ekonomi bangsa. Ini akan terwujud apabila semua pihak hadir dan bekerja

bersama di tengah rakyat.

Restorasi DAS dan Sungai

Kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan badan Sungai menjadi kunci dari

kesejahteraan rakyat, karena DAS dan Sungai penentuan ketersedian sumberdaya

air untuk menunjang keseharian kehidupan masyarakat dan ekonomi yang

produktif. Dari 16.958 DAS, 45 % mengalami kondisi kritis, dan 33 sungai utama

sudah tercemar berat sampai sedang. Memburuknya kesehatan DAS dan Sungai

ini mengancam kehidupan masyarakat, kemandirian ekonomi dan daya saing

bangsa.

30

Kemandirian ekonomi serta ketahanan pangan yang dicanangkan Kabinet Kerja

hanya akan terwujud apabila DAS dan Sungai mampu menyediakan sumberdaya

air secara kontinyu dan bersih sehingga mendukung kehidupan rakyat, petani, dan

industri. Kerja bersama untuk memulihkan kesehatan 15 DAS dan badan Sungai

prioritas dilakukan melalui berbagai upaya, mulai dari rehabilitas lahan kritis,

perlindungan mata air, pencegahan pencemaran, penguatan peran masyarakat.

Konflik Tenurial dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Selama masa penugasan sejak akhir Oktober, sangat banyak pengaduan tentang

konflik pertanahan (agraria) terutama dalam kawasan hutan, yang merupakan

konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan

swasta. Dalam kaitan itu, maka Kementerian LHK telah membentuk Tim

Pengaduan Masalah-masalah Lingkungan Kehutanan dimana tim ini terdiri dari

pejabat struktural Kementerian serta para aktivis lingkungan dan akadmeisi (pakar

ahli). Diproyeksikan bahwa penanganan dalam konflik tenurial ini sekaligus

dikaitkan dengan persoalan perlindungan masyarakat hukum adat, serta sekaligus

dikaitkan dengan upaya-upaya pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35

berkenaan dengan pengukuhan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Sampai saat ini tim terus bekerja dan melakukan penerimaan dan pengaduan

kasus, dan direncanakan akan dibangun call-centre serta kejelasan dalam saluran

pengaduan oleh masyarakat di Pemerintah (cq. Kemen LHK).

Langkah yang telah dilakukan sejauh ini, ialah melakukan interaksi langsung

pejabat Kementerian LHK (dan Menteri) untuk menerima dan berdiskusi langsung

dengan masyarakat dalam kaitan dengan banyaknya persoalan-persoalan

kawasan hutan, sekaligus sengketa lahan atau konflik tenurial.

Dalam kaitan ini, juga telah dilakukan komunikasi bersama Dewan Kehutanan

Nasional yang memiliki Tim Mediasi Konflik, dimana dengan keberadaan dua tim

31

yaitu penerimaan pengaduan (masalah kompleks) serta Tim Mediasi DKN, maka

diharapkan dapat dikembangkan pemecahan masalah yang semakin baik dan

terbuka bagi masyarakat. Dalam diskusi di lingkup Kementerian LHK berkenaan

dengan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat, maka content penting

meliputi :

a) Berkenaan dengan perlunya pedoman kerja penyelesaian konflik agraria

dengan memperhatikan akar sengketa dan konflik agraria, subyek-subyek

agraria yang terlibat, relasi kuasa antar subyek agraria yang berkonflik, serta

intensitas dan eskalasi sengketa dan konflik yang terjadi

b) Menyelesaikan konflik-konflik agraria yang timbul dengan menggunakan

landasan hukum formal dan non-formal (norma-norma adat) dan

memperhatikan resolusi konflik yang telah dan sedang dibangun;

c) Menetapkan pedoman kerja dalam rangka pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat dan wilayah adatnya (hak ulayat) serta penyesuaian regulasi;

d) Inventarisasi masyarakat hukum adat, wilayah hukum adat (hak ulayat) dan

masalah-masalah tenurial terkait berikut dengan pemetaannya;

e) Mendorong dan memfasilitasi penetapan identitas masyarakat hukum adat

dan wilayah adatnya (hak ulayat) dengan Peraturan Daerah;

f) Memfasilitasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan sumber-sumber

agraria melalui resolusi konflik dan memfasilitasi pelaksanaan registrasi

wilayah hukum adat (hak ulayat);

g) Merancang prosedur kerja one map policy dalam rangka penetapan kebijakan

yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria dan pengakuan

masyarakat hukum adat dan hak ulayat;

32

II. 3. Dukungan Kewilayahan dan Pertumbuhan Ekonomi Tata Ruang Wilayah Persoalan tata ruang wilayah sangat krusial terutama dikaitkan dengan

kewenangan Menteri Kehutanan dalam melakukan alih fungsi lahan yang telah

memberikan dampak persoalan hukum yang cukup serius misalnya di Riau dan

Bogor. Beberapa rencana tata ruang atau RTRW Tingkat Provinsi seperti Kalbar,

Kalteng, Kalsel, Sultra dan Babel masih belum selesai atau final dalam rencana

struktur ruang wilayah karena masih adanya persoalan terkait kawasan hutan.

Untuk Provinsi Kepri, telah diterbitkan SK Menhut 463/Menhut-II/2013 tentang

perubahan kawasan hutan Provinsi Kepri dan Gubernur Kepri mengusulkan

perubahan peruntukan dari SK Menhut tersebut. Telah dilaksanakan Pertemuan

Gubernur Kepri dan Menteri LHK, disepakati untuk menempuh penyelarasan

secara parsial dengan memperhatikan daerah-daerah/kabupaten yang wilayahnya

dinamis seperti Bintan. SK Menhut 463 tersebut digugat ke Ombudsman untuk

wilayah Batam dan Ombudsman merekomendasikan agar diterbitkan Keputusan

Menteri yang baru yang mengubah kawasan hutan sesuai dengan rekomendasi

Tim Terpadu. Menteri LHK akan menyesuaikan SK untuk RTRW sesuai dengan

rekomendasi Ombudsman RI.

Sementara itu, untuk RTRW Kalimantan Tengah, telah diterbitkan SK Menhut

529/Menhut-II/2012 tentang kawasan hutan Prov. Kalteng; Gubernur

mengusulkan agar Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan perubahan

kawasan hutan sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2003 ;Proses ini sudah bertahun-

tahun tidak selesai dan mengalami kebuntuan, sulit dalam penyelesaian. Telah

dilaksanakan rapat koordinasi Menteri LHK, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN,

Mendagri dan Gubernur Kalteng serta Pimpinan DPRD Provinsi Kalteng. Disepakati

arah penyelesaian untuk usulan Gubernur sesuai hasil kerja Pansus Tata Ruang

33

DPRD Provinsi Kalteng dengan menempuh instrumen PP Nomor 8 tahun 2013

berkenaan dengan pemetaan, Inpres Nomor 8 Tahun 2013 dan Peraturan

Bersama 4 Kementerian/Lembaga tangggal 17 Oktober tahun 2014 berkenaan

dengan kondisi eksisting di lapangan. Deputi Menteri Agraria dan Dirjen LHK akan

menindak lanjuti secara teknis dan dalam waktu singkat akan selesai.

Untuk RTRW Kalimantan Selatan, telah diterbitkan SK Menhut 435/Menhut-

II/2009 tentang kawasan hutan Provinsi Kalsel. Gubernur mengusulkan agar

Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan perubahan kawasan hutan yang

menambah luas areal penggunaan lain. Arah penyelesaian dengan untuk usulan

Gubernur sesuai hasil kerja Pansus Tata Ruang DPRD Provinsi Kalteng dengan

menempuh instrumen PP Nomor 8 tahun 2013 berkenaan dengan pemetaan,

Inpres Nomor 8 tahun 2013 dan Peraturan Bersama 4 Kementerian/Lembaga

tangggal 17 Oktober tahun 2014 berkenaan dengan kondisi eksisting di lapangan.

Penyiapan Lahan Pangan Kementerian LHK ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung penyiapan

lahan dalam upaya swasembada pangan yang dipimpin pelaksanaannya oleh

Menteri Pertanian. Dukungan penyediaan Hutan Produksi yang dapat dikonversi

(HPK) untuk areal tanaman pangan dilakukan melalui penyediaan Hutan Produksi

yang dapat dikonversi (HPK) untuk areal tanaman pangan seluas 1 juta hektar,

dengan rincian: 500ribu ha untuk palawija dan 500ribu ha untuk tebu. Lokasi

untuk tanaman pangan, maisng-mainsg di Kalteng: 119.000 ha, Kalbar: 117.000

ha, Inhutani: 100.000 ha dan KPH: 100.000 ha. Sementara itu untuk tanaman tebu

disiapkan lokasi untuk tebu di Sulawesi Tenggara: 300.000 – 400.000 ha, di

Gorontalo dan Sulteng: 100.000 – 200.000 ha. Sedang dipikirkan bila

memungkinkan untuk lahan tebu dari Provinsi Lampung. Komitmen penyediaan

34

lahan untuk tanaman pangan antara Kementan dan Kemen LHK telah

dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2015

Dukungan penyediaan lahan juga dilaksanakan untuk kedaulatan daging sapi.

Peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap kedaulatan daging sapi melalui

izin usaha pemanfaatan hutan silvopastura di Provinsi NTT, yang diusulkan oleh

Rektor dan Tim Undana.

Dukungan kedaulatan pangan juga dapat dilakukan melalui program tumpang sari

di Perhutani. Peningkatan produktifitas tanaman pangan (padi) dengan pola

PHBM pada tanaman jati dengan modifikasi jarak tanam 3x3m menjadi 2x8 m,

kerjasama Fakultas Kehutanan UGM dan Perhutani. Produktifitas tanaman pangan

meningkat, tanpa menurunkan produktifitas volume tebangan jati. Artinya pangan

meningkat tanpa memarjinalkan sumber daya hutan. Dalam upaya peninjauan ke

lapangan kepada Lembaga Masyarakat Hutan Desa di Ngawi, dalam pembahasan

bersama petani, dijumpai permasalahan petani berupa benih dan pupuk

bersubsidi, dan telah berhasil dimantapkan dukungan subsidi pupuk bagi LMDH

melalui RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) dari Kementan. Dukungan

peningkatan produktivitas pada lahan marjinal telah dilihat contohnya melalui

observasi lapangan di lahan marjinal di Wanagama, Gunung Kidul.

Dukungan juga dilakukan melalui pembangunan sarana pendukung Waduk

Jatigede. Terbitnya izin prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan

sarana pendukung Waduk Jatigede dengan SK Menteri LHK Nomor S.529/Menhut-

II/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan

Kawasan Hutan untuk Pembangunan Sarana Pendukung Waduk Jatigede (Jalan

dan Working Area) seluas ±73,01 ha atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Selain itu juga dukungan penyediaan areal agrokompleks bagi pengungsi erupsi

Gunung Sinabung (dukungan kedaulatan pangan) seluas 447,86 ha. Terbitnya izin

35

prinsip penggunaan kawasan hutan untuk lahan pertanian korban erupsi Gunung

Sinabung, Sumatera Utara. Terbit SK Menteri LHK Nomor S.533/Menhut-II/2014

tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan

Hutan untuk Lahan Pertanian bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung seluas ±447,86

ha di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Dukungan kebijakan kedaulatan pangan juga dilakukan untuk Provinsi Lampung.

Dukungan kebijakan tumpang sari di areal HTI seluas 117.000 ha, sesuai hasil

pertemuan dengan Gubernur Lampung pada tanggal 12 Januari 2015.

Dukungan kedaulatan pangan melalui konservasi tanah dan air. Terbitnya PP

sebagai amanat UU 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (KTA). Sosialisasi

UU 37/2014 tentang KTA. Tersusun draft RPP tentang Perencanaan KTA. Tersusun

draft RPP tentang Penyelenggaraan KTA. Sosialisasi UU 37/2014 tentang KTA di 5

Provinsi.

Lahan untuk Infrastruktur dan Pembangunan Perbatasan Tugas penting lain yang diperinthakan Presiden Jokowi kepada Menteri LHK ialah

kesiapan dalam dukungan lahan bagi keperluan pembangunan infrastruktur.

Dalam kaitan perijinan pinjam pakai dan pemanfataan kawasan hutan, untuk

keperluan infrastruktur energy, listerik, jalan, jalan tol, rel kerta api, waduk/dam,

pelabuhan (selektif) serta kawasan industri (selektif), perlu diberikan prioritas.

Sebagai catatan penting juga bahwa pelaksanaan pinjam pakai dan pemanfaatan

sebagaimana dimaksud dapat beproses dengan tanpa menghambat pelaksanaan

konstruksi, mengingat bahwa selama ini proses perijinan berlangsung dalam kurun

waktu bertahun-tahun bahkan ada yang diatas 5-6 tahun. Oleh karena itu, jajaran

birokrasi Kementerian LHK harus menyesuaikan pola kerja dengan

memperhatikan ketaatan pada aturan, kekuatan informasi lapangan serta

kebijakan yang sangat hati-hati bisa melakukan perintah tersebut. Dalam kaitan

36

ini, maka dilakukan penyesuaian regulasi teknis tanpa mengubah prinsip dasar

konservasi sesuai UU. Beberapa gambaran penyelesaian dukungan infrastruktur

yang dilakukan meliputi uraian berikut ini.

Dukungan penggunaan ruang/kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur

meliputi penerbitan IPPKH untuk pembangunan jalan menuju lokasi transmigrasi

SP 1 Padang Tarok, Sumatera Barat Nomor: SK.26/Menhut-II/2015 tanggal 16

Januari 2015.

Dukungan penggunaan ruang/kawasan hutan di provinsi Lampung untuk

pembangunan jalan nasional lintas barat Sumatera yang melalui Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan, dan pembahasan ruas jalan tol Bakauheni Trembanggi besar

yang dibahas bersama Gubernur Lampung pada tanggal 12 Januari 2015.

Dukungan penggunaan ruang/kawasan untuk pembangunan jalan tol Sumatera.

Penyelesaian Usulan Menteri PU dan BUMN untuk jalan tol yang melalui Kawasan

Hutan Produksi di Sumatera melalui pembahasan Tingkat Menteri PU, BUMN dan

BPN/Agraria dan pembahasan Tingkat Pejabat Eselon I Kementerian PU dan LHK.

Dukungan penggunaan ruang/kawasan untuk pembangunan jalan tol Kalimantan:

Penyelesaian Usulan Menteri PU dan BUMN untuk jalan tol melalui Kawasan

Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kalimantan melalui pembahasan Tingkat

Menteri PU, BUMN dan BPN/Agraria dan pembahasan Tingkat Pejabat Eselon I

Kementerian PU dan LHK

Dukungan kebijakan/peraturan perundangan untuk pembangunan infrastruktur

meliputi Revisi PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan

Peruntukan Kawasan Hutan. Revisi PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, untuk diharmonisasi di

Kemenkumham. (draft final), Revisi PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

37

Kawasan Hutan dan revisi PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan

Hutan (draft final).

Penyiapan penyelesaian lahan untuk pembukaan jalan di perbatasan Kalbar-

Malaysia terkait penyelesaian penggunaan kawasan Taman Nasional, hutan

lindung dan hutan produksi pada ruas-ruas jalan perbatasan Provinsi Kalbar :

- Temajuk – Simpang Tanjung

- Simpang Tanjung – Batas Sanggau – Bengkayang

- Gunjemak – Sontas

- Sontas – Pesing

- Pesing – Balai Karangan IV

- Balai Karangan IV – Pintas Keladan

- Pintas Keladan – Batas Ketungau Hulu

- Batas Ketungau Hulu – Nanga Badau

- Nanga Badau – Lanjak

- Lanjak – Mataso (Benua Martinus)

- Mataso (Benua Martinus) – Tanjung Kerja

- Tanjung Kerja – Putussibau

- Putussibau – Nangaera

- Nangaera – Batas Kaltim

38

Gambar 10. Peta wilayah perbatasan Kalbar

Penyiapan lahan infrastruktur yang lain ialah untuk pembangunan waduk atau

dam yang pembangunannya menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan

Perumahan Rakyat. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan direncanakan

akan dibangun sebanyak 49 unit waduk/dam dalam rangka peningtakatan

produksi pangan menuju swasembada pangan, dimana setelah pembangunan

waduk akan diiringi dengan pembangunan saluran irigasi oleh Kementerian

Pertanian. Untuk itu telah terbit SK Menteri LHK Nomor S.529/Menhut-II/2014

Desember 2014 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk

Pembangunan Sarana Pendukung Waduk Jatigede (Jalan dan Working Area)

seluas ±73,01 ha atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Selain itu juga telah diberikan dukungan oleh Kemen LHK berupa akselerasi

Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Tenaga listrik. Data

terakhir menunjukkan ijin pinjam pakai kawasan untuk keperluan

pembangunan energi listerik seperti terlihat pada Tabel 2.

39

Tabel 2. Perijinan listrik di Kemen LHK

II. 4. Bekerja Dengan Konsep Produksi hutan yang tertib dan baik dengan SILIN Silvikultur Intensif (SILIN) merupakan teknik silvikultur dari sistem Tebang Pilih

Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). Dengan Silin produksi

meningkat tanpa menambah luasan hutan alam, tanpa mengabaikan prinsip-

prinsip lingkungan dan sosial. Silin memperpendek daur tebangan karena riapnya

menjadi 7,92 m³/Ha/tahun dibanding dengan TPTJ yang riapnya hanya 1

m³/Ha/tahun. Silin dapat menyerap dan menyimpan karbon jauh lebih besar

daripada TPTI. Status lahan yang ditanami akan dapat pengakuan dari masyarakat

hukum adat. Silin juga dapat menyerap tenaga kerja 4 X lebih besar dari sistem

TPTI. Kendala : a) Masa investasi sangat lama (daur tebang 25 tahun); b)

Perusahaan tetap membayar Dana Reboisasi (DR) karena menebang pohon di

hutan alam.

No Tahapan Unit

1 Permohonan (Proses di Kemenhut) 3 Unit

2 Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan

24 Unit

3 Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan 13 Unit

40

41

42

Gambar 11. Visualisasi SILIN Hutan untuk kesejahteraan rakyat, Keberpihakan pada Masyarakat Dalam rangka keberpihakan negara kepada rakyat, dengan prinsip bahwa hutan

untuk kesejahteraan rakyat, maka dilakukan upaya-upaya membuka akses

masyarakat kepada hutan. Dalam kaitan itu, maka perlu dilakukan revisi regulasi

tingkat menteri menyangkut pengaturan tentang HKM, HD, HTR. Intinya, bahwa

harus ada pengaturan akses masyarakat dalam satu peraturan sehingga tidak

terjadi beda penafsiran pada tingkat operasional (Direktorat Jenderal/ Direktorat/

UPT). Pada periode 2010 -2014 Ditjen BPDS-PS hanya mampu mengeluarkan izin

seluas 328.452 ha, yang dikeluarkan IUP dari Bupati seluas 93.000 ha, HTR telah

terbit 195.000 ha.

43

Dalam tiga minggu terakhir telah selesai pencadangan areal kerja (PAK) HTR,

dengan terbitnya SK Menteri LHK PAK 4 unit HTR seluas 7.380 HA di: Kep.

Karimun: 325 ha; Kutai Timur: 4.510 ha; Lamandau: 725 ha dan Muna: 1.820 ha.

Setelah itu juga keluar SK Penetapan areal kerja HKm 8 unit s eluas 15.124 Ha, di

Kabupaten Sinjai: 1.845 ha, Majene: 1.575 ha, Luwu: 3.115 ha, Wajo: 1.695 ha,

Seram Bagian Timur: 695 ha, Muaro Jambi: 2.764 ha, Gunung Mas: 1.885 ha dan

Poso: 1.550 ha. Menyusul kemudian penetapan areal kerja HD seluas 28.795 di

11 desa, 8 kabupaten: Sambas: 5.855 ha; Gunung Mas: 2.190 ha; Tanah Bumbu:

5.360 ha; Kutai Timur: 9.475 ha; Luwu: 895 ha; Luwu: 895 ha dan Poso: 4.125 ha.

Sesuai rencana diperkirakan akan dikembangkan hutan sosial yang meliputi HD,

HKM dan HTR seluas 12, 7 juta ha dalam 5 tahun ke depan dengan

mempertimbangkan kondisi masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan.

Data ini harus dibedakan dari luas kawasan yang menjadi kewajiban pengusaha

untuk program kemitraan pada setiap koneksi perijinan masing-masing 20 %.

Minta komitmen dunia usaha Untuk membangun akses masyarakat kepada sumeber daya hutan, sesuai

peraturan Menteri akan melibatkan dunia usaha dimana terdapat kewajiban pada

setiap perijinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan maka dikembangkan

program kemitraan masyarakat pada seluas 20 % area. Untuk itu perlu dilakukan

penyesuaian regulasi teknis untuk penegasan langkah-langkah tersebut. Dalam

kaitan itu juga, langkah-langkah penjajakan sudah dilakukan melalui Asosiasi dan

sambil berjalan komunikaai terus dilakukan bersama pengusaha dalam rangka

pembinaan reguler oleh direktorat jenderal.

Dalam kaitan ini, maka ditempuh langkah-langkah lebih lanjut untuk percepatan

penyelesaian regulasi, identifikasi areal, identifikasi konflik (untuk bisa menjadikan

instrumen ini sebagai solusi konflik juga), pengembangan format tanaman seperti

44

tanaman kehidupan (yang telah dialokasikan hanya direalisasi 9% saja dari

tanaman unggulan). Tanaman unggulan (lokal) diminati oleh masyarakat dan

tanaman kehidupan bisa dialokasi untuk kebutuhan 20%. Menurut Permenhut

P.35 ada 235 jenis yang bisa dimasukan ke wilayah kayu dan non kayu. Selain itu

dilakukan penerapan agroforestry dan tumpangsari dalam HTI yang

mengharuskan ada pelibatan masyarakat. Dalam kaitan dengan kawasan yang

dipergunakan untuk pemegang izin menjadi HTI energi harus terkait dengan ESDM

dan diperlukan permen bersama LHK dengan ESDM.

Dukungan untuk Pembangunan Energi Dukungan penggunaan ruang/kawasan hutan untuk peningkatan produksi migas

antara lain dengan terbitnya izin prinsip IPPKH PT EMP Tonga; PT Petcon Borneo

Ltd; PT Sele Daya; PT Tropic dan PT Dat Energy. Dukungan penggunaan

ruang/kawasan hutan untuk jaringan listrik berupa penerbitan Izin Prinsip IPPKH

atas nama PT. PLN (Persero). Selain itu juga dukungan penggunaan

ruang/kawasan hutan untuk Mikrohidro sebanyak 2 izin (PT Brantas Cakrawala

Energi di TNKS dan PT Kanz Capital di TWA Gunung Baung, BKSDA Jatim). Untuk

kemudahan dukungan sebagaimana dimaksud diperlukan adanya revisi PP 28

Tahun 2011, dan telah dibahas pada tanggal 22 Januari 2015. Hal ini terutama

berkaitan dengan adanya persoalan masih sulitnya perijinan dalam kawasan

cagar alam. Untuk itu perlu didukung oleh langkah dan kebijakan atau aturan lain

(compound) seperti evalausi fungsi cagar alam oleh Ditjen PHKA atau evaluasi

oleh Tim Terpadu tentang kawasan dan peluang perubahan kawasan.

Dukungan untuk energy juga dilakukan dengan kebijakan pembangunan HTI untuk

Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi Terbarukan. Untuk ini sudah ada draft

final Peraturan Menteri LHK tentang Kebijakan pembangunan HTI untuk

Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi Terbarukan. Efisiensi penggunaan

45

energy juga dilakukan dengan pendekatan teknologi dan pengendalian

pencemaran yang antara lain dilakukan melalui program PROPER Hijau dan Emas

(sebanyak 173 perusahaan). Energi terbarukan juga dapat dikembangkan antara

lain seperti wood pellet. Begitu pula dalam bentuk penggunaan teknologi mesin

mekanik yang membuat gas dari kayu (tanaman Kaliandra).

Konservasi untuk menggali devisa Pegembangan konservasi untuk menghasilkan devisa sudah mulai dipikirkan

melalui pengembangan kawasan Taman Nasional atau suaka yang potensial dan

bernilai keunikan sebagai ekosistem. Untuk itu perlu diidentifikasi beberapa

kawasan Taman Nasional atau Taman Wisata Alam yang bernilai tinggi untuk

didorong pengembangannya secara konseptual. Tidak saja sebagai upaya jalan

keluar dalam konflik ekowisata, tetapi juga menjadi upaya promosi ekowisata atas

TN dan TWA .

Telah dikaji pengembangan wisata alam dan TN, dan untuk membuat TN unggulan

terdiri dari dua kelompok. Dua TN yang akan dikembangakan yaitu TN Baluran

dan TN Alas Purwo, konektifitas CA Ijen dengan unggulan blue fire. Cluster kedua

di Lombok, segitiga Rinjani (TN), Gunung Tunak dan Gunung Tampak (TWA).

Cluster ketiga TN Way Kambas, CA Krakatau, TN Bukit Barisan Selatan (dekat

dengan ibu kota). Tiga cluster ini akan dikembangkan. Lokasi yg diusulkan Taman

Nasional Bukit Barisan Selatan, Wakatobi, Alas Purwo. Hal-hal yang diperlukan

meliputi aksesbilitas dan aktraksi nya (budaya dll), akomodasi, serta kesiapan

masyarakat.

Beberapa pengembangan lain seperti Jateng Park yang ternyata merupakan

kawasan hutan lindung terindentifikasi status HL, yang untuk itu perlu dilakukan

penyesuaian P.31/2012 tentang Lembaga Konservasi. Dalam kaitan itu Gubernur

46

Jateng mengusulkan untuk MoU dengan LHK, Perum Perhutani dalam proses

yang cepat.

Selain itu usulan Bupati Karang Anyar tentang ahli fungsi TWA Grojogan Sewu

menjadi Tahura (Taman Hutan Raya), telah membuat draft MoU dalam rangka

mengembangkan ekowisata di luar kawasan. Untuk penyelesaian kawasan

Grojogan Sewu dipersiapkan tim independent alih fungsi TWA ke Tahura, dan

opsi-opsi penyelesaiannya.

Dari Taman Nasional, Tanaman dan Satwa Liar, maka diproyekiskan dapat

diperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), berupa : Pungutan berasal

dari Pusat dan UPT dan Pungutan, yang terdiri dari: a) Iuran Menangkap,

Mengambil, Mengangkut TSL termasuk Sarang Burung Walet; b) Pungutan Izin

Pengusahaan Pariwisata Alam dan c) Pungutan Masuk Objek Wisata Alam. Selain

itu juga untuk Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA).

Disamping PNBP, juga diproyeksikan perolehan Devisa dari Perdagangan TSL ke

Luar Negeri dan Pemanfaatan kondisi lingkungan/kegiatan jasa lingkungan wisata

alam. Proyeksi penerimaan PNBP 43,9 milyar dan proyeksi devisa senilai 6,284

triliun rupiah. (Tabel 3 dan Gambar 12)

Tabel 3. Proyeksi PNBP dan Devisa dari Kawasan konservasi

No

Jenis

Sumber

Pemasukan

Tahun

2013 2014 2015

1 2 3 4 5

1 PNBP (Rp) 50.336.547.151,- 80.600.566.841,- 43.908.050.524,-

2 Devisa (Rp) 5.013.498.970.000,- 4.463.046.429.125- 6.283.950.118.914-

47

Gambar 12. Historgram PNBP dan Devisa dari Taman Nasional

Hiburan Rakyat, Re-Orientasi Mental Generasi Muda, Kebun Raya Di Indonesia di bawah binaan LIPI telah ada 4 Kebun Raya sejak zaman Belanda

yaitu Kebun Raya Bogor 1817, Kebun Raya Cibodas-Cianjur 1862, Kebun Raya

Purwodadi-Pasuruan 1941, Kebun Raya Eka Karya Bali 1959.

Tahap pembangunan Kebun Raya Enrekang flora endemik Wallacea, Kebun Raya

Samosir Danau Toba jenis pinus endemik, Kebun Raya Katingan, Kebun Raya Liwa

Lampung Barat bagian dari TN Bukit Barisan Selatan, Kebun Raya Minahasa

tumbuhan dataran tinggi Wallacea, Ecopark Cibinong mewakili 7 ekoregion :

Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua,

Kebun Raya Sambas Kalimantan Barat tumbuhan riparian dataran rendah, Kebun

Raya Solok Sumatera Barat Danau Singkarak, Kebun Raya Danau Lait Kabupaten

Sanggau Kalimantan Barat keanekaragaman kawasan equator, Kebun Raya Batam

tumbuhan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia, Kebun Raya Baturaden

Purwokerto flora pegunungan jawa, Kebun Raya Lombok di Hutan Lindung Lemor,

Kebun Raya Pucak Kabupaten Maros Sulawesi Selatan untuk budidaya pangan,

papan, sandang, obat dan hias, Kebun Raya Kuningan di TN Gunung Ciremai

tumbuhan daerah berbatu dan tumbuhan khas Gunung Ciremai, Kebun Raya

-

1,000,000,000,000

2,000,000,000,000

3,000,000,000,000

4,000,000,000,000

5,000,000,000,000

6,000,000,000,000

7,000,000,000,000

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

PNBP

Devisa

48

Balikpapan tumbuhan berkayu Indonesia sudah diresmikan Menteri KIB II, Kebun

Raya Sumatera Selatan untuk tanaman obat dan tumbuhan lahan basah khas

Sumatera, Kebun Raya Jambi di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo Hutan

Wisata Bukit Sari, Kebun Raya Banua Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan untuk

tanaman obat berkhasiat, Kebun Raya Pare-Pare Selawesi Selatan di tengah Kota

Pare-Pare.

Keberlanjutan NKRI, dan Indonesia sebagai sebuah Bangsa sangat ditentukan oleh

mental generasi muda Indonesia. Mental generasi muda ditentukan oleh

pendidikan dan lingkungan yang ada. Ditengah dorongan “konsumerisme” dan

“hedonisme” yang tumbuh di lingkungan kota-kota di Indonesia, dan disuburkan

melalui mal-mal ataupun pusat perbelanjaan dan hiburan, maka diperlukan sarana

alternatif untuk merubah ataupun melawan dorongan “konsumerisme” dan

“hedonisme” yang menghantui generasi muda.

Salah satu sarana alternatif yang perlu dibangun adalah Kebun Raya (Arboretum,

Taman Kehati, Hutan Kota) di kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan Kebun

Raya sangat penting, karena dapat menjadi sarana alternatif untuk edukasi,

sosialisasi, pengembangan ekonomi, sekaligus konservasi berbagai kekayaan

Kehati Bangsa Indonesia. Keberadaan Kebun Raya akan mengeser orientasi anak-

anak, remaja, dan generasi muda dalam memilih sarana untuk edukasi, sosialisasi,

dan rekreasi, termasuk bagi keluarga. Kebun Raya akan mampu menggantikan

fungsi mal dan pusat perbelanjaan sebagai sarana rekreasi. Sosialisasi di Kebun

Raya mampu menyatukan masyarakat tanpa sekat berdasarkan strata ekonomi.

Cara lain untuk reorientasi mental generasi muda adalah dengan memperkuat

sekolah hijau melalui program Adiwiyata. Generasi lingkungan dibangun melalui

perubahan perilaku anak-anak didik dengan pembelajaran lingkungan Sekolah

Adiwiyata. Paling tidak 6.000 sekolah telah telibat dalam program sekolah

Adiwiyata dan 480 sekolah mampu mencapai Sekolah Adiwyata Mandiri/Nasional.

49

III. PEKERJAAN RUMAH Penataan Personil

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan telah diundangkan pada tanggal 23 Januari 2015. Dalam Perpres

tersebut, terdapat 18 (delapan belas) jabatan pimpinan tinggi madya (setara

Eselon I). Berdasarkan uraian tugas dalam Perpres tersebut, diperkirakan akan

ada sekitar 91 (sembilan puluh satu) jabatan tinggi pratama (setara Eselon II).

Pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN), harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif

dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan

dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang

dibutuhkan (Ps 108). Pengisian jabatan pimpinan tinggi Madya dilakukan secara

terbuka untuk lingkup nasional, dan untuk jabatan tertentu dapat diisi oleh non

PNS melalui Keputusan Presiden. Pengisian JPT Pratama (setara Eselon II)

dilakukan secara terbuka untuk lingkup Kementerian LHK.

Seleksi JPT akan dilakukan oleh panitia Seleksi (PANSEL) yang anggotanya terdiri

dari 5 orang, 7 orang atau 9 orang dengan komposisi anggota dari dalam

Kementerian LHK 45 persen dan anggota dari luar Kementerian LHK sebanyak 55

persen. Dalam melakukan seleksi, PANSEL dibantu oleh tenaga ahli / pakar dan

assesor SDM yang kompeten dalam melakukan penilaian kompetensi. Dengan

susunan PANSEL demikan diharapkan seleksi JPT akan lebih transparan dan

akuntabel.

Pada saat ini sedang dilakukan persiapan pengisian JPT Madya di lingkungan

Kementerian LHK, yaitu: penyiapan peraturan Menteri tentang tata cara pengisian

JPT; standar kompetensi (kompetensi manajerial dan kompetensi bidang);

kualifikasi JPT; persiapan pengumuman.

50

Seleksi JPT akan dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi, dilanjutkan

dengan penilaian kompetensi manajerial, penilaian kompetensi bidang,

penelusuran rekam jejak, dan ditambah skoring data ranking dalam diklat

kepemimpinan serta wawancara akhir. Dengan metode seleksi seperti ini, maka

diperlukan waktu pelaksanaan pengisian JPT Madya (Eselon I) mulai dari

pengumuman sampai dengan hasil akhir diperkirakan akan selesai pada bulan Juni

2015. Sedangkan untuk seleksi JPT Pratama (Eselon II) diharapkan akan selesai

paling lambat pada bulan Agustus 2015.

Setelah pengisian JPT Madyadan JPT Pratama selesai, maka akan segera dilakukan

pengisian Jabatan Administrasi yang terdiri dari Administrator (setara Eselon III),

Pengawas (setara Eselon IV) dan Pelaksana (staf atau Jabatan Fungsional Umum).

Pengisian jabatan Administrator dan Pengawas akan dilakukan melalui seleksi oleh

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) berdasarkan

kualifikasi, kompetensi dan pengalaman jabatan.

Dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian

Kehutanan, struktur yang baru diperkirakan jumlah JPT Madya (Eselon I) sebanyak

18 jabatan, jumlah JPT Pratama (Eselon II) sekitar 91 jabatan. Jabatan

Administrator (Eslon III) diperkirakan berjumlah 364 jabatan. Sedangkan jabatan

Pengawas (Eselon IV) diperkirakan sejumlah 1.092 jabatan.

Selain jabatan struktural, terdapat Jabatan Fungsional Umum (staf) dan Jabatan

Fungsional Tertentu (JFT). JFT binaan Kementerian Kehutanan ada tiga jenis yaitu

Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan. Pejabat

fungsional binaan Kementerian Kehutanan tersebut tersebar di UPT Kementerian

Kehutanan di daerah (PEH, Polhut), instansi kehutanan daerah provinsi dan

kabupaten (Polhut, PEH dan Penyuluh Kehutanan). Penyuluh Kehutanan tersebar

di pusat (Pusat Penyuluhan Kehutanan), UPT Kehutanan Balai Besar KSDA, Balai

KSDA, Balai Besar Taman nasional, dan Balai Taman, dan Penyuluh Kehutanan

51

yang berada pada badan yang menangani penyuluhan di provinsi (Badan

Koordinasi Penyuluhan) dan kabupaten (Badan Pelaksana Penyuluhan) .

Jabatan fungsional tertentu binaan Kementerian Lingkungan Hidup ada dua

jabatan yaitu Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan.

Pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup juga tersebar pada

instansi lingkungan hidup di daerah.

Jumlah SDM Kementerian LHK saat ini menjadi sekitar 17.911 orang. Jumlah

tersebut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 1.231 orang dan

berasal dari Kementerian Kehutanan sebanyak 16.680 orang. Sebaran pegawai

yang berasal dari Kementerian Kehutanan sebanyak 3.411 orang (21,5 persen)

bekerja di instansi Pusat, dan sebanyak 13.263 orang (79,5 persen) bekerja pada

UPT Kehutanan di daerah.

Jumlah dan komposisi SDM yang menduduki jabatan struktural pada Kementerian

Kehutanan yaitu, eselon I 13 orang, eselon II 71 orang, eselon III 411 orang dan

eselon IV 1.159 orang. Sedangkan jumlah SDM di Kementerian Lingkungan Hidup

yang menduduki jabatan struktural adalah eselon I 13 orang, eselon II 39 orang,

eselon III 118 orang dan eselon IV 250 orang.

Kementerian LHK selama lima tahun ke depan (2015 sd. 2019) mempunyai

beberapa target yang harus dicapai. Untuk itu diperlukan dukungan SDM. Perlu

penyediaan basis data secara lengkap tentang SDM yang terkait dengan kegiatan

tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan. Informasi tentang

SDM meliputi penyebaran tenaga pendamping lapangan, penyebaran masyarakat

sasaran sebagai pengelola atau pelaksana kegiatan. Diperlukan penataan kembali

terhadap SDM LHK untuk memperkuat instansi pelaksana kegiatan yang berada di

lapangan. Sebagai contoh, mutasi pegawai UPT Kehutanan untuk memperkuat

KPH-KPH di tingkat tapak; dan mutasi pegawai Pusat untuk memperkuat kantor

Pusat Ekoregion dalam rangka penguatan koordinasi pembangunan LHK.

52

Diperlukan peningkatan kompetensi SDM yang pada saat ini masih belum sesuai

dengan standar kompetensi yang diperlukan. Prioritas peningkatan kompetensi

SDM aparatur terutama terhadap SDM pendamping kegiatan, dan penyuluhan

terhadap masyarakat sasaran kegiatan.

Peningkatan efektivitas pendampingan melalui penguatan jaringan pendamping

kegiatan antara Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya,

Penyuluh Kehutanan Swasta dan LSM yang memiliki pengalaman dalam

pendampingan masyarakat. Target-target kegiatan sebagaimana di atas banyak

menyangkut kelompok-kelompok masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan.

Peningkatan pemahaman dan komitmen jajaran pimpinan pemerintah daerah

sangat diperlukan untuk keberhasilan pencapaian target kegiatan lima tahun ke

depan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi secara intensif dan berkelanjutan

untuk menyampaikan program-program kerja yang telah disusun. Komunikasi

diperlukan pada level pimpinan legislatif, dan eksekutif daerah, serta sosialisasi

terhadap jajaran dinas-dinas teknis di daerah.

Penyesuaian Regulasi (Deregulasi)

Untuk kepentingan pengembangan berbagai agenda diperlukan disana-sini

penyesuaian regulasi baik PP maupun Permenhut. Untuk itu telah dilakukan

inventarisasi PP yang ada. Sudah ada 4 RPP yang telah disusun (RPP Perubahan

Kedua PP 6/07, RPP Perubahan 44/04, RPP perubahan Kedua PP 35/02, RPP

Perubahan kedua PP 10/10, RPP Perubahan kedua PP 24/10). Perubahan juga

diperlukan pada Permenhut P.38/2014 terkait iuran bencana tarif nol persen

untuk kasus bencana alam serta Permenhut P.52/2014 tentang pembayaran PSDH

DR. Selain itu perlu revisi Permenhut P.16/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan

Hutan. Dan pada saat ini telah disiapkan Surat ke KemenKumham untuk

harmonisasi RPP Perubahan Kedua 10/10 dan RPP Perubahan Kedua 24/10.

53

Berkenaan dengan PP 44, akan disesuaikan kembali dengan mengacu pada UU

23/2014 tentang Pemda. Sementara itu untuk tindak lanjut UU 32/2009, menjadi

prioritas untuk penyelesaian 3 RPP prioritas, (KLHS, Instrumen Ekonomi

Lingkungan Hidup, dan RPPLH). Beberapa aturan masih diteliti untuk disesuaikan

menurut kenyataan empirik.

Illegal Loging

Pekerjaan rumah yang mungkin justru paling besar ialah berkaitan dengan illegal

logging dan segala asosiasi persoalannya mengingat proses illegal logging sudah

ber-evolusi begitu rupa. Pembalakan liar dalam skala besar seperti kurang

menonjol lagi, namun kejahatan ini masih terjadi, terutama di Papua dan

Kalimantan. Hukuman untuk pelaku masih minimum (terutama orang lokal

sebagai operator, bukan pemilik modal) sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kapasitas SDM Penegak Hukum Kehutanan (Polhut dan PPNS) masih belum cukup

kuat baik kuantitas maupun kualitas. Belum banyak kasus yang diungkap yang

dikaitkan dengan tipikor dan TPPU, serta adanya sikap euforia reformasi dan

pelaksanaan otonomi daerah. Pada perkembangan lanjut illegal logging kemudian

berasosiasi dengan persoalan ijin yang tumpang tindih dan tercampur baur antara

ijin kebun, HTI dan ijin tambang, sehingga masalah menjadi lebih kompleks lagi.

Kendala yang muncul meliputi adanya perbedaan pemahaman terkait status legal

(penunjukan dan penetapan) kawasan yang belum terpadu mengakibatkan

pelanggaran terhadap penggunaan kawasan hutan (putusan MK 45 tahun 2012

mengenai frasa penunjukan kawasan hutan); juga persoalan belum

terselesaikannya penataan batas kawasan hutan dan adanya dua faktor

pendorong terjadinya konflik lahan: kemiskinan sekaligus pendidikan masyarakat

yang masih rendah dan ketimpangan penguasaan lahan.

54

Untuk itu diperlukan langkah-langkah ke depan seperti melakukan represi atas

kejadian illegal logging yang terorganisir. Perlunya peningkatan kapasitas SDM

Polhut dan PPNS melalui diklat kedinasan dan profesi, penyempurnaan

kelembagaan Polhut dan PPNS, pemingkatan koordinasi dan kerjasama dengan

para pihak penegak hukum terkait, menambah, memperbaiki dan

menyempurnakan peraturan dan kebijakan, meningkatkan kuantitas dan kualitas

satgas operasional, meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan insentif

terhadap Polhut dan PPNS, serta mengsulkan penyempurnaan sistem

penganggaran, seperti penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk penyidikan

Agenda internasional pengendalian perubahan iklim Lingkungan hidup dan kehutanan, saat ini telah menjadi agenda besar dunia,

keberlangsungan peradaban manusia ke depan sangat ditentukan oleh

keberhasilan dalam penanganan persoalan lingkungan dan kehutanan bersama di

tingkat lokal, nasional dan global. Kini, isu lingkungan hidup dan kehutanan telah

mampu menyatukan berbagai pemimpin dunia yang berbeda ideologi dan

orientasi ekonomi.

Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan kehati dan hutan tropis

terbesar dunia, seharusnyalah Indonesia mengambil kepemimpinan dan peran

utama dalam negoisasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan ditingkat regional

dan global sebagai bagian dari kebijakan total diplomasi Indonesia. Diplomasi ini

harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan

nasional Bangsa Indonesia.

Saat ini, berbagai kerja besar terkait dengan agenda internasional, yang harus

menjadi perhatian bersama dari total diplomasi Indonesia, antara lain perubahan

iklim, asap lintas batas, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta perpindahan

lintas batas bahan kimia dan limbah. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia,

55

dalam diplomasi lingkungan ditingkat global perlu didukung para pihak;

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (CSO) dan kebijakan berbasis

sains yang kuat.

Pemerintah akan tetap mempertahankan posisi high profile agenda peurbahan

iklim di tingkat internasional. Oleh karena itu penguatan kelembagaan pengelola

pengendalian perubahan iklim melalui Direktorat Jenderal Perubahan Iklim untuk

dukungan operasional menjadi penting dan akan memperkuat langkah-langkah

operasional agenda pengendalian perubahan iklim.

Disisi lain keberadaan keahlian, (pakar) kemampuan ristek, pengembangan

kapasitas masyarakat serta system data dasar dan system monitoring program

direncanakan untuk mendampingi system kerja operasional dengan lembaga yang

kuat (Direktorat Jenderal) baik dalam bentuk dewan atau badan panasehat, ahli

dan independen, yang mana memberikan arahan-arahan dan jaminan kekuatan

program dan agenda perubahan iklim. Yang dengan disepakatkan saat ini ialah

program peralihan dengan inventarisasi dan menghimpun program dan agenda

serta perangkat yang mungkin untuk disatukan dan dirangkum dalam system kerja

bersama.

PENUTUP

Bisa jadi masih banyak aktivitas yang belum tercatat dalam buku refleksi selama

seratus hari ini. Menyangkut hal-hal yang konseptual serta langkah-langkah

kerjaan rumah ke depan, pada kesempatan yang baik ini, sangat diharapkan

berbagai catatan kritis dan konstruktif dari audiens. Kami sangat menghargai

berbagai catatan tersebut. Terima kasih.

Documents

REFLEKSI kerja 100 hari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ...tngciremai.com/wp-content/uploads/2014/03/TEKS-REFLEKSI-100-HARI... · hidup untuk pemenuhan hak azasi manusia; Ketiga,