PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL 2018 Indonesia ... fileDalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, penting untuk melakukan refleksi atas kemajuan dan memahami

1 Notetaker by Sesilia Niken 0818 154 176 [email protected]

Ringkasan Workshop

PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL 2018 “Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas”

Tema : Memperkuat Suara Penyandang Disabilitas untuk Kebijakan Inklusif

Kedutaan Besar Australia Jakarta 10 Desember 2018


Ringkasan Workshop

Pembukaan oleh MC

Menyampaikan tema workhop yakni “Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas”.

Hari Disabilitas Internasional diperingati sebagai hari pencapaian penyandang disabilitas di seluruh dunia sekaligus mempromosikan kesadaran akan tantangan para penyandang disabilitas .

Kedutaan Australia selalu memperingati acara ini setiap tahun dengan berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri dimana ada kedutaan Australia.

Melalui kerjasama pembangunan di Indonesia, Australia mendukung pembangunan yang inklusif diberbagai sektor dan lokasi program.

Indonesia telah melakukan kemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk dengan meratifikasi Convention on the Rights of Person with Disabilities pada tahun 2011 dan mensahkan UU Disabilitas pada tahun 2016.

Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, penting untuk melakukan refleksi atas kemajuan dan memahami tantangan yang masih besar yang harus dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia.

Tema yang dipilih oleh kedutaan Australia tahun ini adalah “Suara dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Demokrasi”.

Commented [II1]: Check whether it is right?


Sambutan Mr. Allaster Cox, Wakil Duta Besar Australia

Sangat senang bisa bertemu kembali dengan bapak ibu yang tahun lalu juga hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dihadiri oleh Komisi Hak Asasi di Australia.

Menyampaikan tema peringatan Hari Disabilitas Internasional 2018 yakni “Memperkuat Suara Penyandang Disabilitas untuk Kebijakan Inklusif”.

Hari ini juga bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia sedunia tanggal 10 Desember. Sesuai konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, kita bertanggung jawab untuk menghormati hak dan martabat serta menciptakan kesetaraan dan keadilan untuk semua orang.

Pemerintah Australia bertekad untuk menjadi terdepan di dunia international dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas dan pembangunan yang inklusif.

Terwakilinya Australia dalam the Human Rights Council dari 2018-2020 memperbesar kesempatan Australia untuk mempromosikan hak penyandang disabilitas.

Strategi pemerintah Australia untuk pembangunan yang inklusif “Development for All”, menunjukkan tekad pemerintah Australia untuk memberi peluang bagi penyandang disabilitas di negara berkembang untuk menemukan jalan keluar dari kemiskinan dan mewujudkan potensi mereka secara maksimal.

Strategi ini menyatakan pentingnya untuk menyadari dan mendukung harga diri dan hak asasi manusia penyandang disabilitas dan menjelaskan pendekatan Pemerintah Austaralia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui advokasi di tingkat Internasional, usaha-usaha diplomatik dan investasi pada program bantuan.

Di Indonesia kami bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa semua program pembangunan kami adalah disabilitas inklusif dan memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan UU Disabilitas 2016.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember telah diperingati sejak tahun 1992. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman atas masalah-masalah disabilitas dan memobilisasi dukungan untuk kehormatan, hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Peringatan Hari Disabilitas juga untuk meningkatkan kesadaran atas apa yang dapat kita capai dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Lokakarya hari ini memberi kesempatan untuk mendiskusikan pengalaman dan perspektif bagaimana penyandang disabilitas dapat terus secara langsung menyumbang pada tata kelola dan pembuatan kebijakan yang inklusif.

Hak politik orang dengan disabilitas di Indonesia telah dilindungi dalam Pasal 13, Undang-Undang Disabilitas. Pada peraturan tersebut, warga negara dengan disabilitas berhak memperoleh aksibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan kepada desa.

Tahun depan, Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum eksekutif dan legislatif yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Pemilu menyediakan kesempatan unik untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mengenai kemampuan dari orang-orang dengan disabliitas, sehingga


mereka dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara yang setara.

Kita dapat mendiskusikan kemajuan yang telah tercapat dan mencari peluang keterlibatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di tahun-tahun ke depan, termasuk dalam pemilu serentak 2019 di Indonesia.

Kami harap lokakartya ini dapat memberikan kontribusi pada kebijakan yang inklusif di Indonesia. Pemerintah Australia akan terus bermitra dengan Kementerian, Civil Society, Organisasi Penyandang Disabilitas dan Akademia di Indonesia untuk mewujudkannya.

Sesi 1 : Keterwakilan suara disabilitas dalam kebijakan dan praktek di tingkat ASEAN. Dibawakan oleh Tolhas Damanik, AGENDA

Pada perayaan Hari Disabilitas Internasional yang diadakan minggu lalu di Bangkok, bersama seluruh organisasi penyandang disabilitas ASEAN telah diluncurkan ASEAN Enabling Master Plan 2025 on Disability.

Mengapa penting untuk berkiprah ataupun beradvokasi di level ASEAN sementara di tingkat nasional kita masih berjuang baik dari teman-teman aktifis maupun organisasi penyandang disabilitas?

Upaya menyuarakan HAM tidak terbatas hanya karena masalah cakupan area atau wilayah. Indonesia bagian dari regional, warga dari dunia. Terlebih khusus ASEAN.

Saat ini banyak sekali teman disabilitas yang sudah bekerja di negara lain. Ini membuktikan bahwa urusan disabilitas tidak hanya bicara di tingkat lokal tapi juga di tingkat regional bahkan di tingkat internasional.


Berbicara tentang momentum, mengapa penyandang disabilitas penting untuk berkiprah di ASEAN? 1. Jumlah populasi penyandang disabilitas adalah 15% seluruh populasi di ASEAN,

demikian juga di Indonesia. 2. Perhatian negara ASEAN kepada penyandang disabilitas sudah cukup baik. Contoh

Bali Declaration 2011 tentang bagaimana meningkatkan partisipasi penyandang disabitas. Deklarasi Bali ini lahir setelah UNCRDP diratifikasi. Lalu ada ASEAN Decade with Disabilities (2011-2020) untuk mainstream disability sampai dengan tahun 2020. Yang kemudian dirumuskan dalam dokumen yang disebut The Mobilisation Framework of the ASEAN.

3. Momentum lainnya adalah ASEAN Vision 2025 tentang komitmen ASEAN untuk komunitas disabilitas yang inklusif untuk semua orang.

4. Tahun 2016, seluruh 10 negara ASEAN meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas (UNCRPD). Di ASEAN ada 3 konvesi internasional yang telah berhasil diratifikasi oleh 10 negara. Sisanya tidak penuh atau tidak komplit, salah satunya adalah UNCRPD disamping juga tentang hak anak dan perempuan.

5. 10 negara ASEAN telah memiliki Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (action plan).

Apa saja tantangannya ? - pelaksanaan berbagai kebijakan di ASEAN masih menjadi tantangan. - Partisipasi masyarakat di tingkat ASEAN tidak terdengar. - Belum ada komisi khusus di ASEAN setelah meratifikasi konvensi hak penyandang

disabilitas. - Selain MEA belum ada kerjasama negara-negara ASEAN untuk masalah

penyandang disabilitas.

Menghadapi situasi tersebut, AGENDA melakukan beberapa strategi, - dibentuk satu komisi khusus untuk mempromosikan hak asasi penyandang

disabilitas di ASEAN yakni AICHR yang diberi mandat untuk memonitor pelaksanaan human rights di ASEAN.

- AGENDA melihat pentingnya relasi dengan dalam rangka mempromosikan hak-hak disabilitas di ASEAN disamping membangun relasi dengan stakeholder yang lain.

AGENDA mendorong AICHR untuk membuat aktifitas yang dapat menghimpun suara disabilitas ASEAN o Tahun 2015 AICHR mengadakan mekanisme konsultasi atau advokasi yang

dinamai AICHR regional dialogue on the mainstreaming on the right of the person with disability.

o Regional dialogue beranggotakan AICHR, semua perwakilan organisasi, sectoral body ASEAN yang tertarik dengan issue penyandang disabilitas dan perwakilan organisasi-organisasi disabilitas di ASEAN.

o AGENDA mensupport untuk 10 negara bisa mengirimkan perwakilan di acara regional dialog AICHR.

o Reginoal dialogue sudah menjadi agenda tahunannya AICHR. Setiap tahun pasti akan ada regional dialogue on the mainstreaming on the right of the person with disability.

AICHR membentuk task force atau perumus untuk membuat dokumen ataupun plan bagaimana mainstreaming hak penyandang disabititas dan memayungi hak-hak disabilitas. Saat itu AGENDA memberikan advokasi antaranya memberikan


bantuan teknis untuk membuat drafting, menyelenggarakan pertemuan di tingkat OPD (organisasi penyandang disabilitas). Jadi sebelum ada regional dialogue, akan ada pertemuan OPD supaya semua organisasi penyandang disabilitas di tingkat ASEAN sepakat apa usulannya kepada AICHR

Di tingkat nasional, AGENDA berkesempatan mengadakan OPD di tingkat regional agar OPD dapat memiliki ruang untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan pada AICHR

Beberapa tematik AICHR : - Dialogue I (2015); mendorong pengarusutamaan hak penyandang disabilitas

pada komunitas ASEAN. - Dialogue II (2016); Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Kesehatan,

Pendidikan, dan Lapangan Kerja. - Dialogue III (2017); Akses Penyandang Disabilitas pada Peradilan,

Kewirausahaan, dan Manajemen Tanggap Bencana. - Dialogue IV (2018); Aksesibilitas melalui Desain Universal dalam Kota yang

Inklusif dan Warisan ASEAN, ICT dalam Layanan Keuangan, dan Akses pada Peradilan.

Bagaimana Proses Pembentukan draft Enabling Masterplan: - Tahun 2016, pembentukan tim kerja/task force yang terdiri atas perwakilan

AICHR dari 10 negara, SOMSWD, ACWC, sekretariat ASEAN dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan karena AICHR ingin memastikan bahwa suara penyandang disabilitas dapat terwadahi dalam pembuatan master plan.

- Task force mengadakan 8 kali pertemuan dan telah 3 tahun mengadakan advokasi dari tahun 2016 hingga 2018. Pengalaman AGENDA sebagai salah satu tim task force, jika ingin membangun kebijakan di tingkat ASEAN, semua keputusan harus diambil melalui metode konsensus. Artinya jika ada satu negara tidak menyetujui usulan, maka tidak akan pernah terjadi satu keputusan yang bulat.

- Banyak perdebatan apa yang tercakup dalam dalam masterplan .Ada yang menyusulkan semua artikel dalam UNCRDP harus masuk dalam master plan, tapi di sisi lain karena kita sedang berbicara dalam komunitas ASEAN yang terbagi dalam tiga pilar ASEAN yakni political security (pemilu), economic pilar (kesempatan kerja dan income), social cultural. Selama ini disabilitas hanya bicara di social cultural. Tim task force berjuang bahwa issu disabilitas bisa masuk ke semua pilar.

Master Plan Disability 2025, diakomodir di ASEAN Summit, diresmikan di Bangkok menghasilkan 76 butir aksi prioritas, 24 aksi APSC (politic), 25 aksi AEC (economic), dan 27 aksi ASCC (social cultural).

Tujuan ASEAN Enabling Masterplan : - Untuk membangun komunitas ASEAN yang lebih sejahtera, terintegrasi, dan

inklusif di tahun 2025 - Untuk memastikan peningkatan pemenuhan hak, kemerdekaan, kebebasan

dalam menentukan pilihan, dan partisipasi penuh dan efektif penyandang disabilitas di seluruh aspek kehidupan di ASEAN

Rencana implementasi :


- Setelah master plan jadi dan melingkupi semua negara ASEAN, makan pemerintah nasional diharapkan bisa membuat guidance tentang bagaimana mengimplementasikan dan mengharmonisasi antara UNCRPD, Master Plan di tingkat ASEAN dan kebijakan di negara kita sendiri.

- Lembaga sectoral diharapkan menjadi tim pengarah pada aksi prioritas, rencana kerja, program, aktifitas, dan monitoring evaluasi dan mainstreaming the rights on person persons bisa terjadi di semua pilar.

- OPD diharapkan membantu advokasi, implementasi sekaligus monitoring master plan serta mengukur pelaksanaan dan keberhasilannya.

- Dokumen ini tidak hanya sekedar ada tapi juga bisa diimplementasikan dan dapat diukur keberhasilannya sampai tahun 2025.

Sesi 2 : Menuju demokrasi Indonesia yang Inklusif

Pembicara : Ferry Rizkiyansyah, Komisioner KPU 2012-2017 - Menciptakan pemilu inklusif Heppy Sebayang, Ketua 1 Dewan Pengurus PPUA PENCA - Kolaborasi masyarakat sipil dalam mendorong pemilu inklusif


Moderator : Erni Andriani, AGENDA Heppy Sebayang, Ketua 1 Dewan Pengurus PPUA PENCA - Kolaborasi masyarakat sipil. Sharing asal mula PPUA PENCA dan apa saja advokasi yang sudah dilakukan PPUA PENCA.

Diawal tahun 2000 belum banyak yang menyuarakan tentang pemilu dan demokrasi. KPU belum banyak bicara tentang hak-hak disabilitas dalam kepemiluan dan belum banyak mendengar suara disabilitas. Regulasi belum banyak mengatur hak disabilitasPPUA banyak melakukan aksi damai dan turun ke jalan ke KPU untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa kali PPUA ingin bertemu dengan KPU tapi belum berhasil karena KPU menganggap isu disabilitas masih sederhana.

Pada tahun 2002 PPUA Penca berpartisipasi dalam forum kegiatan disabilitas di Stockholm, Swedia tentang Bill of Election right of PWD. Saat itu sedang ramai issue tentang hak politik dan kepemiluan penyandang disabilitas di tingkat internasional.. Kami menghasilkan satu pernyataan politik bagaimana hak-hak politik disabilitas dalam kepemiluan, hak untuk dipilih dan memilih, menjadi penyelenggara pemilu dsb.

Kemudian PPUA PENCA berbagi dan menyebarluaskan hal luar biasa ini di berbagai seminar nasional di Indonesia dengan mengundang stakeholder kepemiluan, wakil daerah, berbagai organisasi disabilitas di Indonesia untuk berbicara tentang kepemiluan ke depannya di Indonesia

Bapak Ferry Rizkiyansyah, Komisioner KPU 2012-2017 yang saat itu ikut serta dan banyak memberikan apreasi dan perhatian tentang hak politik penyandang disabilitas.

Banyak kemajuan pada sesi regulasi, sarana fasilitas kepemiluan kita.

Kami sudah banyak dilibatkan dalam kegiatan kepemiluan oleh KPU, mulai dari sesi simulasi pemungutan suara, issue disabilitas mulai diadopsi oleh KPU, keterlibatan PPUA PENCA dalam penyusunan peraturan pemilu, mendesign alat bantu disabilitas saat pemilu.

Keberhasilan yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara mendorong munculnya 1 program agenda yang melibatkan 7 negara ASEAN dalam berbagi pengalaman tentang pemilu dan demokrasi, bagaimana penyandang disabilitas terlibat dalam kepemiluan kita.

Ada 7 negara ASEAN dengan berbagai program. Salah satunya melakukan riset, melakukan seminar untuk membedah pengalaman di negara Asia Tenggara tentang kepemiluan. Hasil risetnya ternyata Indonesia masuk pada posisi terdepan dalam bidang kepemiluan khususnyauntuk regulasi, kebijakan dan implementasi. Banyak pengalaman PPUA PENCA dishare ke 7 negara ASEAN yang menjadi anggota kerjasama dalam program agenda.

PPUA terlibat dalam pemantauan pemilu di Kamboja. Ketika pemilu di Indonesia, mereka juga ikut memantau. Ini pengalaman yang sangat baik

Hasil pantauan PPUA di pemilu Filipina, sudah ada jalur khusus untuk disabilitas, lansia dan ibu hamil. Sedangkan di Indonesia belum ada.


Kami melakukan advokasi ke KPU dan BAWASLU yang diterima dengan baik. Kami juga terlibat dalam mendesign website KPU dan Bawaslu untuk memberi kemudahan bagi disabilitas netra.

Banyak media yang sudah menyuarakan hak kepemiluan penyandang disabilitas.

Saat ini kita masih berfokus pada fasilitas sarana dan prasarana khusus untuk hak pemilih dan menjaga agar tidak ada hambatan dalam pemilu, suara mereka dipastikan dapat tersalurkan dengan baik dan memenuhi prinsip kerahasiaan.

Pada masa komisioner Bapak Ferry,. ssue disabilitas menjadi issue yang penting dan perwakilan disabilitas terlibat dalam forum di level propinsi dan kabupaten/ kota. Dengan kehadiran PPUA PENCA sebagai nara sumber berkesempatan memberikan pencerahan dalam penyelenggaraan forum di level provinsi, kabupaten/ kota.

PPUA PENCA bekerja sama dengan Bawaslu untuk mendorong dan mengawasi pemilu yang accessible. Jangan ada PWD kehilangan hak suara dan mengalami hambatan dalam pemilu.

Bentuk kerjasama PPUA PENCA dan komitmen KPU : - Pembuatan MOU antara Kapolri RI dan Bawaslu RI pada tahun 2018 - Membuat alat bantu kertas suara tunanetra. Setidaknya ada 1 template di

setiap TPS.

Yang sedang hangat adalah advokasi hak pilih untuk disabilitas mental karena UU KPU masih men-syaratkan bahwa pemilih tidak boleh terganggu jiwa dan ingatannya. Saat ini masih dalam advokasi, kami sedang mengajukan hak uji materi tentang UU Pemilu No 8 tahun 2015. Pada UU tahun 2017 sudah tidak men-syaratkan pemilih tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Ada 32 orang disabilitas yang menjadi caleg yang berasal dari partai yang beragam dan dari berbagai daerah. PPUA PENCA memberikan banyak masukan kepada mereka dan mengundang beberapa anggota dewan yang telah terpilih untuk berbagi pengalaman.

Fery Rizkiyansyah, Komisioner KPU 2012-2017 - Menciptakan pemilu inklusif Mohon dijelaskan apa yang sudah dilakukan KPU dan bagaimana kedepannya. Dan apa peran bapak di Pemilu mendatang?

Sangat penting mengelola keterkaitan dengan stakeholder yang ada. Kami menginventarisir seluruh stakeholder, dianalisa, dan bagaimana kita melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder termasuk teman-teman dari aktifis disabilitas yang ada.

Komitment KPU pada waktu itu: - untuk melakukan pemilu yang mudah diakses bagi para pemilih penyandang

disabilitas. Karena pemilu adalah hak konstitusional semua orang sehingga KPU wajib merangkul semua orang

- KPU berupaya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan warga negara dengan hak-hak ketidakmampuan dalam politik, dengan: - Menerbitkan Regulasi yang secara inklusif memberikan tindakan afirmatif

bagi pemilih penyandang disabilitas


- Bekerja sama dengan lembaga lain dan pemangku kepentingan terkait dengan ketidaksepahaman termasuk teman-teman PPUA PENCA dan AGENDA.

Bagaimana regulasi itu bisa dituangkan dalam berbagai point : - Bagaimana sosialisasi pemilu, tempat pemungutan suara - Debat publik yang diakses banyak pihak. - Persyaratan fisik dan spiritual tidak dapat membuat warga negara cacat dengan

pencalonan apa pun juga terkait data pemilih disabilitas. Data pemilih bisa terekam dengan jelas.

Kerjasama kelembagaan : - Dengan AGENDA. Sering mengadvokasi proses penghitungan surat suara, cek

alat bantu pemilu hingga ke semua TPS di seluruh desa. - Dengan PPUA Disabilitas sekarang menjadi PPUA PENCA, untuk surat suara

pemilu terkait pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, braille template untuk surat suara.

- Dengan berbagai CSO. Ini catatan dan gambar saksi sejarah, kita telah melakukan upaya yang intensif teman-teman disabilitas.

- Dengan JPPR untuk memantau pemilu. Ada 21 pemantau di pemilu legislatif dan 15 pemantau di pemilu presiden 2014.

- Institusi pemerintah : Komnas HAM salah satunya terkait apresiasi, catatan penting dan kritikan terkait aktifitas yang kami lakukan termasuk bila ada masukan untuk pengembangan pemilu yang berkualitas.

- Kerjasama dengan media : mempelopori bahasa isyarat dengan penterjemah. Mereka disumpah untuk tidak berpihak terhadap salah satu calon yang ada.

Atas semua aktifitas itu, negara memberikan penghargaan atas apresiasi kepada KPU untuk melindungi dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas.

Salah satu contoh di tingkat partisipasi pemilih di 2017 sebesar 74,5%. Dari jumlah pemilih yang ada lebih besar. Data ini menjadi rekomendasi proses bagaimana validasi data penyandang disabilitas.

No Kategorisasi Daerah

Jumlah Daerah

Partisipasi (%)

1. Provinsi 7 72.10

2. Kota 18 68.50

3. Kabupaten 70 76.29

Total 95 74.5

Prinsipnya teman-teman kita dengan disabilitas mental adalah pemilih. Dia tidak bisa memilih jika ada keterangan dari dokter atau rumah sakit ybs. Dan itu


dikuatkan oleh putusan MK No 135/ PU/2015 bahwa pada pokoknya hak memilih dari penderita gangguan jiwa dan gangguan ingatan akan hilang jika ada keterangan dari profesional di bidang kesehatan jiwa bahkan ybs kehilangan kemampuan untuk memilih.

Bagaimana upaya peningkatan partisipasi disabilitas? - Melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan regulasi - Melibatkan penyandang disabilitas dalam simulasi tungsura - Mengidentifikasi jumlah dan jenis pemilih disabilitas di setiap TPS - Memudahkan disabilitas tuna rungu dalam mengakses debat kandidat dan iklan

pilkada di televisi dengan adanya penerjemah bahasa isyarat - Membangun kemitraan dengan PPUA PENCA dan organisasi lain untuk

sosialisasi dan edukasi kepada penyandang disabilitas - Memberikan kemudahan akses di TPS dalam pemungutan suara seperti

template braile untuk tuna netra - Mendesain TPS yang aksesibel dengan ukuran pintu masuk minimal 90 cm,

meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya dengan tinggi minimal 100 cm dan meja kotak suara dengan tinggi maksimal dari lantai 35 cm untuk memudahkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda

Ada beberapa catatan penting dan rekomendasi : - Perlu ada data pemiliha dengan disabilitas yang valid agar proses bisa berjalan

dengan baik. - Kerjasama kelembagaan yang continue. Lalu ada continuitas issue strategis

dengan penyandang disabilitas. Ini harus dilakukan dalam berbagai event dan berbagai aktifitas misalnya ada sekolah demokrasi yang continue, sekolah politik dan pemilu untuk teman disabilitas

- Selain berhak memilih teman disabilitas punya kesempatan menjadi pejabat publik baik dipilih dalam pemilu atau dipilih sebagai penyelenggara pemilu.

- KPU terus mengadvokasi dan mendampingi proses aktivitas disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Sesi 3 : Partisipasi politik penyandang disabilitas di tingkat daerah ; Sharing praktek baik tentang hak-hak politik

Pembicara : Dian Hastiwi, Kandidat DPRD Kulon Progo Jogja - Keterwakilan penyandang disabilitas dalam partai politik PDIP, aktif di SIGAP, UCP. Martin Parembu, desa Taramanu, Sumba Barat - Suara disabilitas dalam MUSRENBANGDES (terbitnya peraturan Bupati tentang inklusi) Moderator : Bahrul Fuad, Peduli Sharing cerita baik dari narasumber untuk menjadi sebuah kesempatan melakukan perjuangan dan memberikan movitasi sehingga bisa terlibat atau bisa mengadvokasi Martin Parembu


Martin memperjuangkan hak disabilitas sesuai pengalaman dan dorongan Yayasan Bahtera yang pertama mensosialisasikan isu disabilitas. Martin menjadi anggota tim 11 di desa Taramanu sejak tahun 2016 sudah membicarakan isu disabilitas

Bupati mengesahkan Buku Perlindungan Hak-hak disabilitas di seluruh kabupaten Sumba Barat pada tanggal 19 Desember yang lalu di pertemuan seluruh kabupaten

Dian Hastiwi

pPartai politik dan bapak bupati Kulon Progo mendorong saya untuk menjadi caleg karena selama ini saya aktif dalam berbagai macam kegiatan difabel.

Menjadi caleg karena ingin mendukung teman-teman difable di Kulon Progo untuk mengawal peraturan termasuk pelaksanannya. Selain itu untuk memotivasi teman-teman untuk mengembangkan diri.

Mencari kandidat perempuan di Kulon Program masih susah.

Mendapat dukungan dari teman-teman difable dan keluarga untuk menjadi caleg sehingga saya bisa membantu perjuangan mereka juga.

Mengapa bapak Martin mau memperjuangkan peraturan bupati bisa diterbitkan ? Martin Parembu

Mempunyai anak dengan disabilitas mental. Selama ini anak saya selalu dinomor duakan dan tidak diikut sertakan dalam berbagai hal.

Lalu ada adanya dorongan dari yayasan Bahtera melalui pelatihan, pertemuan dan fasilitas transportasi

Saya menjadi menjadi tim 11 di perencanaan desa, sehingga bisa mengawal sampai tingakat kecamatan.

Penolakan tidak ada karena ada pendekatan dan kerjasama.

Harapannya Sumba Barat supaya ramah untuk masyarakat difable sesuai rencana yang sudah ada sejak di 2013 yakni “Aku kamu dia sama”.

Di masyarakat Sumba sudah tidak ada perbedaan antara yang difable ataupun yang lain

Apa yang akan dillakukan jika terpilih jadi anggota legislatif?

Dian Hastiwi

Yang akan dilakukan adalah mengawal peraturan untuk teman-teman difable agar Kulon Progo bisa aksesibel sehingga teman difable lebih maju, SDM lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi agar mudah mendapatkan pekerjaan.

Karena sekarang SDM difable perempuan masih rendah karena mereka beranggapan bahwa perempuan hanya bisa di dapur saja. Oleh karena itu saya ingin memotivasi mereka bahwa perempuan juga bisa, harus bisa seperti laki-laki.


Disini ada banyak organisasi baik lokal dan internasional, harapan apa untuk mendukung kegiatan nara sumber? Dian Hastiwi

Tidak hanya material saja, tapi juga dukungan advokasi teman-teman difable agar di pemilu 2019 nanti bisa menyuarakan suaranya dalam pemilu, jangan golput. Saya ingin meyakinkan teman-teman bahwa dengan adanya wakil dari mereka bisa mengangkat mereka.

Dari sekarang saya sudah blusukan. Martin Parembu

Dukungan di desa saat ini paling minim. Tantangannya adalah modalisasi (bantuan modal). Saat ini ada 64 desa dengan 927 orang difable.

Untuk layanan kesehatan di desa Sumba Barat, mereka yang disabilitas berat mendapatkan pelayanan tersendiri. Contoh layanan yang ada adalah perekaman KTP. Mereka banyak dapat dukungan dari pemerintah.

Kalimat terakhir yang ingin disampaikan untuk pembelajaran kita

Dian Hastiwi dan Martin Parembu

Karena saya seorang difable, jangan menyerah. Seperti apapun kita, kita pasti bisa, kita harus tetap berusaha dan berjuang. Kita harus berani bermimpi

Pembelanjaran kita semua : “Disabilitas persoalannya bukan pada keterbatasan fisik tapi bagaimana kita melihat disabilitas”

Diskusi : Strategi untuk memperkuat suara dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses demokorasi Indonesia. Fasilitator : Sarah Dyer

Pada sesi ini kita diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.

Hari ini kita telah mendapatkan kesempatan berharga untuk mendengarkan langsung dari beberapa tokoh dan juga teman-teman disabilitas dengan banyak pengalaman

Setiap kelompok akan mendiskusikan 3 hal mengenai apa aksi nyata atau kegiatan yang sudah dilakukan dan sudah berhasil dalam 12 bulan agar bisa direplikasi dan ditularkan ke tempat lain. Contohnya keberhasilan yang baik seperti template surat suara. Lalu contoh dari Sumba Barat tentang advokasi tim 11 untuk mendapatkan peraturan Bupati untuk melindungi hak-hak disabilitas.

Apa saja faktor yang menghambat, resiko dan ancaman kita menyuarakan hak kita. Bagaimana kita bisa mengatasi ini.


Kita harus realistis, praktis dan mudah untuk dijalankan.

Tuliskan sesuatu yang praktis karena saat ini ada teman-teman dari DFAT yang sangat mendukung sehingga bantuannya bisa tepat.

Topik diskusi 1. Diskusi tentang Aksi Nyata yang diperlukan untuk setahun ke depan dan bagaimana

mewujudkannya. Catatan bahwa kita mempunyai master plan disabilitas dan pemilu 2019.

2. Apa praktek baik saat ini yang dapat ditularkan dan diperluas? Apakah ada peluang dan kesempatan baru? Apa tantangan dan resiko yang perlu diperhatikan dikelola?

Pemaparan point utama dari hasil diskusi – Sarah Dyer

Kelompok Ide Pertama Ide tambahan

Kelompok Kece

Menjadi penyelenggara demokrasi dan menjadi pejabat publik yang bisa penentu kebijakan. Hal ini karena saat ini difable sudah menjadi anggota tim perumus RKPDS atau menjadi anggota BPD dan pengurus, anggota KPPS, pengawas, dan menjadi anggota KPU.

Adanya perbaikan data penyandang disabilitas yang lebih valid dan komprehensif.

Kel. 2 Better communication strategy, easy to access information, for wider upgrade on disability issue. Kita mau semua orang harus memiliki persepsi dan aksi yang sama terhadap issue disabilitas. Tantangan : adanya ego sektoral.

Sensitisasi isu disabilitas untuk bisa direplikasi karena sekarang lebih paham

Group Bhinneka

Keberhasilan Advokasi penerbitan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang disabilitas. Membangun relasi baik antara organisasi disabilitas dengan partai politik.

-

Bunga Matahari Pagi

Menjadi mitra strategis pemerintah atau pengambil kebijakan lewat dukungan terhadap kelompok masyarakat sipil, DPO dan CSO. Dengan demikian mereka bisa menjangkau ke masyarakat, bekerja dengan pemerintah daerah, kabupaten kota sampai desa. Tantangan: pergantian kepemimpinan.

Memperkuat kemitraan dengan kementerian desa karena sudah mengeluarkan peraturan desa yang menyebutkan desa inklusi sehingga ketika ingin bekerjasama dengan DPO dan CSO bisa terwujud dengan membuat panduan desa inklusif.

Mawar Merekah

Advokasi terkait teknis kepemiluan dan awareness. Teknis pemilu adalah advokasi

Perlu ada ToT, pelatihan untuk semua kelompok dan


regulasi PKPU dimana temen-temen JPS sudah berhasil menghapus artikel yang menghambat psiko sosial dari daftar pemilih. Awareness, masyarakat aware tentang aksesibilitas karena ada beberapa cost cutting issue. Contoh akses infrastruktur seperti askses TPS.

penyandang disabilitas di tempat yang selama ini tidak tercapai dalam pelayanan pemilu ini.

Kel. Kami Desa sudah menganggarkan APBD desa untuk difable dan dituangkan dalam kebijakan untuk perluasan desa inklusif. Peluang: muncul regulasi yang ramah difable. Resiko: pergantian rezim, pergantian system (mutasi dari pemimpin desa hingga nasional)

Rencana melakukan rencana aksi daerah untuk kegiatan terkait difabel. RAB ini banyak melibatkan dinas, OPD, SKPD dan Dinas sudah melaksanakan kegiatan difable, sebagian sudah ada yang dilegalisasi dengan peraturan gubernur dan harapannya bisa direplikasikan secara nasional

Milenial Teman-teman kemenko PMK yang mengawal RPP. Advokasi berlanjut supaya bisa disahkan karena itu akan menjadi dasar implementasi UU Disabilitas. Tantangan: sumber daya dan anggaran/pendanaan yang terbatas

-

Meja pojok

Mendorong terbentuknya komisi nasional disabilitas. Tantangan/resiko: di bidang pendidikan belum mendukung bahasa isyarat. Bisindo harus lebih melakukan advokasi karena hal ini terkait ke masalah tenaga kerja.

-

Closing remarks from Sarah Dyer

Kami akan merangkum ide atau aksi bapak ibu sekalian dan kami akan berusaha merangkum sebelum akhir Desember 2018 untuk dibagikan ke bapak ibu sekalian.

Semoga bisa bermanfaat untuk menjadi dokumen acuan bagi kita semua dan ini akan menjadi dasar yang kuat bagi kita semua dalam rangka upaya meningkatkan dan memperkuat suara dan partisipasi para penyandang disabilitas.

Menurut pengamatan kami dari 5 tahun yang lalu, kegiatan dan pembahasan kita saat ini sudah jauh berbeda dan lebih baik dari apa yang sudah kita capai hari ini.

Bapak ibu sekalian sudah tidak lagi merasakan adanya hambatan atau kesulitan untuk mengekspresikan tindakan aksi nyata yang praktis realistik baik dari LSM maupun masyarakat sipil untuk bekerjasama dengan pemerintah RI.

Ada banyak program yang bisa kita gunakan untuk kerjasama dan maju bersama.


5 tahun yang lalu, percakapan kita masih seputar bagaimana meningkatkan kesadaran, bukan hanya di kalangan penyandang disabilitas tapi juga di pemerintah dan lembaga masyarakat sipil.

Sekarang sudah terserah kepada kita semua bagaimana kedepannya. Bagaimana kita memanfaatkan dan memperkuat pemahaman dan kesadaran yang sudah terbentuk ini sebagai komitmen bersama dan bagaimana perubahan yang sudah kita capai untuk kepentingan penyandang disabilitas.

Apa yang kita capai dalam 5 tahun terakhir tentang perubahan kegiatan keberhasilan ini sangat layak kita syukuri dan kita rayakan dengan bangga.

Refleksi dan tanggapan dari Pemerintah Australia Fleur Davis, Minister Counsellor Governance and Human Development

.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini harus dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap bentuk inklusi diabilitas, penguatan komitmen dan membangun kepedulian dalam kemandirian dan kesejahteraan disabilitas.

Kami bangga bisa berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan organisasi penyandang disabilitas dalam menyelenggarakan acara ini.

Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah partisipasi politik. Namun saat ini kita senang karena banyak inovasi untuk menjawab tantangan tersebut.

Melalui kemitraan Australia dan Indonesia dalam program AGENDA, AIPJ2, IFES dan PEDULI, kita melihat keberdayaan orang dengan disabilitas terutama dalam meningkatkan suara dan partisipasi mereka yang telah berkontribusi pada proses politik dan menghasilkan demokrasi yang positif dan inklusif.

Kita telat menyapakati bahwa peningkatan partisipasi orang disabilitas adalah tugas bersama baik dalam membangun kapasitas DPO dan anggotanya terkait sistem pemilu, struktur, tata kelola pemerintah, ketrampilan organisasi dan advokasi kebijakan.

mMendukung lembaga eksekutif dan badan penyelenggara pemilu untuk menciptakan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang inklusif dan accessable dan pelibatan DPO dalam koalisi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu dan proses demokrasi lainnya.

lLaporan Evaluasi untuk Pembangunan yang Inklusif telah diluncurkan oleh Pimpinan Department Australia pada tanggal 3 Desember 2018. Evaluasi ini dilakukan oleh bagian efektifitas pembangunan di kantor kami untuk menilai kemajuan dalam implementasi strategi disabilitas DFAT. Indonesia menjadi contoh 1 dari 5 negara untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dapat diunduh di website DFAT https://dfat.gov.au/aid/how-we-measure-performance/ode/strategic-evaluations/Documents/development-for-all-evaluation.pdf

Beberapa temuan kunci dari evaluasi ini antara lain adalah upaya-upaya yang telah dilakukan dalam program pembangunan Australia termasuk di Indonesia telah membantu mendorong inklusi disabilitas khususnya dukungan dan pelibatan DPO dalam kemitraan Australia Indonesia sangat efektif dalam membangun dan mengembangkan kapasitas organisasi.


Dengan adanya peningkatan kapasitas ini beberapa DPO di Indonesia telah bertransformasi menjadi mitra pelaksana program kami.

Laporan ini merekomendasikan Australia untuk terus memprioritaskan pembangunan DPO yang infklusi disabilitas dan meningkatkan kapasitas DPO. Kami berkomitmen untuk memperkuat dukungan kami terhadap infklusi disabilitas melalui kerjasama dengan anda semua.

Kami bangga telah mendukung mitra organisasi disabilitas untuk berperan aktif.

Saya yakin hasil dan rekomendasi diskusi hari ini untuk aksi nyata akan bermanfaat untuk menentukan langkah yang tepat untuk kerja kita ke depan.

Refleksi dan tanggapan dari Pemerintah Indonesia Vivi Yulaswati, Direktur Penanggulanan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas

Selamat hari Disabilitas Internasional.

Banyak sekali keinginan dan PR yang harus diwujudkan bersama. Untuk itu sangat penting adanya kolaborasi seperti yang disampaikan Ibu Fleur.

Terima kasih kepada kedutaan Australia yang terus mendukung kegiatan disabilitas dan mengembangkan kebijakan disabilitas di Indonesia, melalui Kompak, AIPJ, Peduli, Mahkota. Sangat besar dukungan pemerintah Australia untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan khususnya untuk penyandang disabilitas.

Semangat untuk menyambut pemilu serentak yang jatuh pada 17 April. Di catatan saya banyak prestasi partisipasi difable dalam menyambut pemilu. Salah satunya ada 37 caleg disabilitas sudah berhasil masuk ranah politik, ada juga teman disabilitas sudah menjadi tim anggota KPU. Selamat atas partisipasinya.

Tidak hanya apresiasi tapi juga menambah kepercayaan diri dan semangat kita tidak boleh berhenti karena sudah banyak pencapaian yang luar biasa, tidak hanya terkait pemilu tapi banyak hal. Misalnya ada turunan UU 8/2016 untuk melengkapi berbagai peraturan pemerintah untuk mewujudkan partisipasi dan penghormatan pelindungan penyandang disabilitas untuk konteks pembangunan. Saat ini sudah ada RPP Perencanaan dan Kesejahteraan Sosial yang menjadi dasar RPP lainnya. Semoga akhir tahun ini bisa diselesaikan.

Pergerakan sudah sampai ke level desa. Di sisi regulasi, sesuai RPP sudah ada di Pasal 127 PP 43 tentang pedoman penggunaan dana desa dimana disebutkan pemberdayaan masyarakat perlu dilandaskan pada perencanaan dan penganggaran yang melibatkan semua kelompok termasuk penyandang disabilitas.

Pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) dengan para walikota untuk menyusun dan mewujudkan desa inklusif. Harus dikawal untuk bisa diwujudkan dan butuh peran para stakeholder.

Banyak usulan yang baik seperti advokasi pemilu, strategi untuk komunikasi. kKeterlibatan teman disabilitas akan sangat membantu pemerintah untuk memberikan perspektif baru tidak hanya dalam konteks pemilu tetapi juga bagaimana mengisi gap dalam berbagai problem yang tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan business as usual. Perlu pendekatan, cara baru dan cara pandang perspektif dari teman disabilitas untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini bisa jadi tidak terlihat dan tidak terpikir. Perlu pengawalan tidak hanya dari


teman-teman yang ada di jalur politik, tetapi juga organisasi penyandang disabilitas menjadi penting.

Kolaborasi untuk stronger voice akan membantu pemerintah untuk membantu percepatan, tidak hanya di ranah regulasi tapi juga sama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusi.

Butuh dukungan pemerintah Pemerintah Australia untuk membantu Indonesia yang lebih inklusif, tidak hanya program yang sudah ada termasuk untuk pendidikan, seperti adanya sekolah disabilitas seperti di Australia sehingga bisa membuka kesempatan yang sudah terbuka lebih lebar.