32
UPAYA PEMERINTAH MENYEHATKAN MASYARAKAT DENGAN MEMBATASI MEROKOK Penguji : dr. Santosa, Sp.F, MHkes Pembimbing : dr. Wian Pisia Angreliana

Referat Merokok

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aspek medikolegal terhadap ruang bebas rokokforensik RSDK

Citation preview

Page 1: Referat Merokok

UPAYA PEMERINTAH MENYEHATKAN MASYARAKAT DENGAN MEMBATASI

MEROKOK

Penguji : dr. Santosa, Sp.F, MHkes

Pembimbing : dr. Wian Pisia Angreliana

Page 2: Referat Merokok
Page 3: Referat Merokok

hampir 6 juta orang meninggal dalam setahun. Lebih dari 5 juta orang meninggal karena menghisap langsung rokok, sedangkan 600 ribu orang lebih meninggal karena terpapar asap rokok (WHO, 2013).

Page 4: Referat Merokok

PENDAHULUAN

Page 5: Referat Merokok

PERINGKAT KONSUMSI ROKOK DI DUNIA

WHO, 2012

Page 6: Referat Merokok
Page 7: Referat Merokok
Page 8: Referat Merokok

TUJUAN

Page 9: Referat Merokok

Manfaat

Page 10: Referat Merokok
Page 11: Referat Merokok

DEFINISI ROKOK

(PP No. 109 tahun 2012)

Page 12: Referat Merokok
Page 13: Referat Merokok
Page 14: Referat Merokok
Page 15: Referat Merokok

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG MEROKOK

Page 16: Referat Merokok

Ayat 1pentingnya pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di 7 tatanan yaitu :•Sasaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan•Tempat Proses Belajar mengajar•Tempat Anak Bermain•Tempat Ibadah•Angkutan Umum•Tempat Kerja•Tempat Umum.

Ayat 2Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya

Page 17: Referat Merokok

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATASI MEROKOK

PP No. 109 tahun 2012 yang baru diterapkan secara efektif pada tahun 2014:•Kewajiban produsen rokok mencantumkan larangan grafis dengan porsi 40% dari luas permukaan kemasan •Pelarangan iklan rokok di semua media •Larangan khusus iklan rokok di media cetak •Pembatasan iklan rokok dalam bentuk baliho, dengan melarang iklan di jalan protokol, kawasan tanpa rokok dan ukuran baliho maksimal 72 meter persegi.

Page 18: Referat Merokok
Page 19: Referat Merokok

PERDA SEMARANG NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 1•Butir 10 Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok•Butir 11 Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.

Page 20: Referat Merokok
Page 21: Referat Merokok

PENETAPAN DAERAH YANG TERMASUK KTR:

Pasal 7 butir 2•fasilitas pelayanan kesehatan•tempat proses belajar mengajar •tempat anak bermain•tempat ibadah•angkutan umum •tempat kerja•tempat umum •tempat lainnya.

Page 22: Referat Merokok

PASAL 10 Butir 3

•Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h, sebagai berikut: pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan– merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung

dengan udara luar– terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain

yang digunakan untuk beraktifitas – jauh dari pintu masuk dan keluar; dan jauh dari tempat

orang berlalu-lalang

Page 23: Referat Merokok
Page 24: Referat Merokok

TANDA LARANGAN PADA DAERAH KTR:

Pasal 8 1.Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau pengggunaan rokok. 2.Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

Page 25: Referat Merokok
Page 26: Referat Merokok

PASAL 26 (PERAN SERTA MASYARAKAT)

1.Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok. 2.Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing; b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan,

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok; dan

3.keikursertaan dalam kegiatan Penyelenggaraan dan pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial

Page 27: Referat Merokok
Page 28: Referat Merokok

SANKSI KEPADA PELANGGARBAB XI

KETENTUAN PIDANAPasal 33

1.Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, orang, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Page 29: Referat Merokok
Page 30: Referat Merokok

KESIMPULAN

• Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat membahayakan kesehatan bagi individu dan masyarakat, karena dalam rokok terdapat kurang lebih dari 7.000 (tujuh ribu) zat kimia yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit.

• Dalam rangka upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian rokok, diperlukan peraturan dalam bentuk Undang-undang tentang pengendalian dampak tembakau/rokok di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok.

• Pengguna rokok terus meningkat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesadaran serta kepatuhannya perokok terhadap peraturan daerah yang kurang. Selain itu pengawasan dan penerapan peraturan daerah ini masih kurang sehingga jumlah perokok tidak berkurang.

Page 31: Referat Merokok
Page 32: Referat Merokok

TERIMA KASIH