INFORMED CONSENT
I. PENDAHULUAN
Informed consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang
berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan
consent yang berarti persetujuan atau memberi izin. Consent dibagi
menjadi 2 yaitu expressed yang berarti dapat secara lisan atau
tulisan, implied yang berarti yang dianggap telah diberikan. Jadi
informed consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang
diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian informed
consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh
pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan
medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang
berkaitan dengannya.1,2
Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga
terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika
dokter melakukan kelalaian.Tindakan medis yang dilakukan tanpa
persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan
sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal
351.3
Pelaksanaan informed consent wajib hukumnya bagi dokter/dokter
gigi. Jika kewajiban informed consent ini diabaikan akan dapat
merugikan salah satu pihak, baik dokter maupun pasien. Apabila
pasien tidak puas dengan informasi yang diterima tentang barbagai
aspek penyakit mereka, atau dokter menganggap informed consent
merupakan suatu tugas yang dianggap sukar untuk dikerjakan, maka
dapat mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum, terhadap dokter
selaku penyelenggara pelayanan kesehatan.1,2
Di Indonesia perkembangan informed consent secara yuridis
formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) tentang informed consent melalui SK PB-IDI No.
319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan
PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik
atau Informed Consent. Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga
kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan informed
consent karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada
pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis
dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu
dilakukan.4II. TUJUAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENTDalam hubungan
antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan medis
(pasien), maka pelaksanaan informed consent, bertujuan untuk
melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari
segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun
tindakan pelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang,
tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan
standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih yang
memerlukan biaya tinggi atau over utilization yang sebenarnya tidak
perlu dan tidak ada alasan medisnya;1Memberikan perlindungan hukum
terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak
pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak
terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment
yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak
hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik.
Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak
dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar karena
kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang
sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat
lainnya.Perlunya memberi inform consent pada pasien adalah
untuk:2a) Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang
dilakukan tanpa sepengetahuan pasien; 5b) Memberikan perlindungan
hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat
negatif, misalnya terhadap riskoftreatment yang tak mungkin
dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin
dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.5Fungsinya
dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent
mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :61. Penghormatan
terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia2. Promosi
terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri3. Untuk mendorong
dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien4. Menghindari
penipuan dan misleading oleh dokter5. Mendorong diambil keputusan
yang lebih rasional6. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah
kedokteran dan kesehatan7. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat
dalam bidang kedokteran dan kesehatan.Dalam keadaan gawat darurat
Informed consent tetap merupakan hal yang paling penting walaupun
prioritasnya diakui paling bawah. Prioritas yang paling utama
adalah tindakan menyelamatkan nyawa. Walaupun tetap penting, namun
Informed consent tidak boleh menjadi penghalang atau penghambat
bagi pelaksanaan emergency care sebab dalam keadaan kritis dimana
dokter berpacu dengan maut, ia tidak mempunyai cukup waktu untuk
menjelaskan sampai pasien benar-benar menyadari kondisi dan
kebutuhannya serta memberikan keputusannya. Dokter juga tidak
mempunyai banyak waktu untuk menunggu kedatangan keluarga pasien.
Kalaupun keluarga pasien telah hadir dan kemudian tidak menyetujui
tindakan dokter, maka berdasarkan doctrine of necessity, dokter
tetap harus melakukan tindakan medik. Hal ini dijabarkan dalam
PerMenKes Nomor 585/PerMenKes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan
Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan emergency tidak diperlukan
Informed consent. 7 Ketiadaan informed consent dapat menyebabkan
tindakan malpraktek dokter, khususnya bila terjadi kerugian atau
intervensi terhadap tubuh pasiennya. Hukum yang umum diberbagai
Negara menyatakan bahwa akibat dari ketiadaan informed consent
setara dengan kelalaian/keteledoran. Akan tetapi, dalam beberapa
hal, ketiadaan informed consent tersebut setara dengan perbuatan
kesengajaan, sehingga derajat kesalahan dokter pelaku tindakan
tersebut lebih tinggi. Tindakan malpraktek dokter yang dianggap
setara dengan kesengajaan adalah sebagai berikut :1 1. Pasien
sebelumnya menyatakan tidak setuju terhadap tindakan dokter, tetapi
dokter tetap melakukan tindakan tersebut. 2. Jika dokter dengan
sengaja melakukan tindakan misleading tentang risiko dan akibat
dari tindakan medis yang diambilnya. 3. Jika dokter dengan sengaja
menyembunyikan risiko dan akibat dari tindakan medis yang
diambilnya. 4. Informed consent diberikan terhadap prosedur medis
yang berbeda secara substansial dengan yang dilakukan oleh dokter.
III. JENIS-JENIS INFORMED CONSENT
Informed Consent dalam profesi kedokteran (juga tenaga
kesehatanan lainnya) adalah pernyataan setuju (consent) atau ijin
dari pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan
(voluntary) tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan
terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukup tentang tindakan
kedokteran yang dimaksud. 1,8
Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) yaitu
tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied Consent), yaitu
bisa dalam keadaan normal (biasa) atau darurat, umumnya tindakan
yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum misal menyuntik
pasien. Bila pasien dalam keadaan gawat darurat Emergency
memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak
bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ditempat,
maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter
(Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Inform consent juga bisa
dalam bentuk dinyatakan (Expressed Consent), yaitu persetujuan
dinyatakan secara lisan atau tertulis. Persetujuan secara lisan
diperlukan pada tindakan medis yang tidak mengandung resiko tinggi
seperti pencabutan kuku, sedangkan persetujuan secara tertulis
mutlak diperlukan pada tindakan medis yang mengandung resiko tinggi
seperti tindakan pembedahan perlu surat pernyataan dari
pasien/keluarga.Secara detail pembahagian dan contohnya adalah
seperti berikut:1
1. Implied ConsentPasien menyetujui penjelasan yang diberikan
oleh dokter atau suatu tindakan oleh dokter dengan isyarat. Sebagai
contoh, ketika prosedur pengambilan darah rutin untuk pemeriksaan,
pasien memberikan implied consent dengan hanya menghulurkan tangan
untuk pengambilan darah.1
2. Explicit / Express ConsentExpress atau explicit consent
adalah dimana patient dengan jelas menyatakan persetujuan untuk
suatu tindakan medis. Persetujuan ini bisa dalam bentuk verbal atau
tulisan.1,8
a) Verbal consentVerbal consent adalah suatu bentuk dari express
consent dimana pasien menyetujui tindakan medis dokter secara
verbal.1,8
b) Written consentWritten consent adalah dimana seorang pasien
menyetujui tindakan medis secara bertulis pada lembar inform
consent yang telah disediakan.1
Kapan Dibutuhkan Persetujuan Tertulis?Informed Consent adalah
suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran
oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk
lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya Informed Consent adalah
suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang
kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap
pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter), sehingga
kesepakatan lisan pun sesungguhnya sudah cukup. Penandatanganan
formulir Informed Consent secara tertulis hanya merupakan
pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Formulir ini
juga merupakan suatu tanda bukti yang akan disimpan di dalam arsip
rekam medis pasien yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa
telah terjadi kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien.
Pembuktian tentang adanya kontrak terapeutik dapat dilakukan pasien
dengan mengajukan arsip rekam medis atau dengan persetujuan
tindakan medis (informed consent) yang diberikan oleh pasien.
Bahkan dalam kontrak terapeutik adanya kartu berobat atau dengan
kedatangan pasien menemui dokter untuk meminta pertolongannya,
dapat dianggap telah terjadi perjanjian terapeutik.1
Persetujuan tertulis dalam suatu tindakan medis dibutuhkan saat
:11. Bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut
resiko atau efek samping yang bermakna.2. Bila tindakan kedokteran
tersebut bukan dalam rangka terapi.3. Bila tindakan kedokteran
tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian
atau kehidupan pribadi dan sosial pasien.4. Bila tindakan yang
dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian.
IV. INFORMASI YANG WAJIB DIBERIKAN DALAM INFORMED
CONSENTDiagnosa dan tata cara tindakan kedokteran serta penjelasan
mengenai diagnosis dapat meliputi:1 a. Temuan klinis dari hasil
pemeriksaan medis hingga saat tersebut.b. Diagnosis penyakit, atau
dalam hal belum dapat ditegakan, maka sekurang-kurangnya diagnosis
kerja dan diagnosis banding.c. Indikasi atau keadaan klinis pasien
yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran.d. Prognosis
apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan
tindakan.
Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan dimana penjelasan
tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi :1a. Tujuan
tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik,
terapeutik, ataupun rehabilitative. b. Tata cara pelaksanaan
tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan,
serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi.
Serta alternatif tindakan lain dan risikonya.1a. Alternatif
tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan
dengan tindakan yang direncanakan.b. Risiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan.c. Perluasan
tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat
akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga
lainnya.
Risiko-risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi juga harus
diberikan1Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan
kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi
mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali : a. Risiko
dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum.b. Risiko dan
komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat
ringan.c. Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan
sebelumnya.
Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan penjelasan
tentang prognosis meliputi :a. Pronosis tentang hidup matinya (ad
vitam)b. Prognosis tentang fungsinya (ad functionam)c. Prognosis
tentang kesembuhan (ad sanationam)
V. KETENTUAN INFORMED CONSENTKetentuan persetujuan informed
consent sesuai dengan PERMENKES 290 Tahun 2008 menyebutkan bahwa
persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan
oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan
secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
yang akan dilakukan terhadap pasien. Keluarga terdekat yang
dimaksud adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak
kandung, saudara-sudara kandung atau pengampunya1,4
Seseorang dewasa dianggap kompeten dan oleh karena itu harus
mengetahui terapi yang direncanakan. Orang dewasa yang tidak
kompeten karena penyakit fisik atau kejiwaan dan tidak mampu
mengerti tentu saja tidak dapat memberikan informed consent yang
sah. Sebagai akibatnya, persetujuan diperoleh dari orang lain yang
memiliki otoritas atas nama pasien. Ketika pengadilan telah
memutuskan bahwa pasien inkompeten, wali pasien yang ditunjuk
pengadilan harus mengambil otoritas terhadap pasien. Dokter atau
dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada
pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.1
Pemberi informasi tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap
pasien dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, dokter spesialis
atau dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui
oleh pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.1
Informed consent tidak berlaku pada 5 keadaan :11. Keadaan
darurat medis2. Ancaman terhadap kesehatan masyarakat3. Pelepasan
hak memberikan consent (waiver)4. Clinical privilege (penggunaan
clinical privilege hanya dapat dilakukan pada pasien yang
melepaskan haknya memberikan consent.5. Pasien yang tidak kompeten
dalam memberikan consent.
VI. ASPEK HUKUM INFORMED CONSENTDalam hubungan hukum, pelaksana
dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak
sebagai subyek hukum yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban,
sedangkan jasa tindakan medis sebagai obyek hukum yakni sesuatu
yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan
akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur
oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua
pihak.1
Dalam masalah informed consent dokter sebagai pelaksana jasa
tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran
Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari
ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum
administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.9
Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata,
tolok ukur yang digunakan adalah kesalahan kecil (culpa levis),
sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang
merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya
secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum
berlaku adagium barang siapa merugikan orang lain harus memberikan
ganti rugi.9
Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang
dipergunakan adalah kesalahan berat (culpa lata). Oleh karena itu
adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis
belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi
pidana.7
Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh
pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan
dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien
dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka
dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan
digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas
tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya; Aspek Hukum
Pidana, informed consent mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal
351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan.
Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology
invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya
izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat
dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.3
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus
menyadari bahwa informed consent benar-benar dapat menjamin
terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter,
atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak
yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk
beluk dari informed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak
mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah atau belum
cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan
secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap,
sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap
masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.7
Di Indonesia terdapat ketentuan informed consent yang diatur
dalam:7
1. Sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, terdapat
kewajiban umum yang harus dipenuhi oleh seorang dokter terutama
pada pasal 5, dimana tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin
melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk
kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan
pasien.12. Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran Pasal 45 dan Pasal 25 huruf d dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan
Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 17 bahwa :10a. Untuk menjalin
komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka memperoleh
persetujuan tindakan medic, baik dokter atau dokter gigi maupun
pasien mempunyai hak untuk didengar dan kewajiban untuk saling
member informasi.b. Setelah menerima informasi yang cukup dari
dokter atau dokter gigi dan memahami maknanya (well informed),
pasien diharapkan dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri
(the right to self determination) untuk menyetujui (consent) atau
menolah (refuse) tindakan medik yang akan dilakukan padanya.c.
Setiap tindakan medic yang akan dilakukan kepadda pasien,
mensyaratkan persetujuan (otorisasi) dari yang bersangkutan. Dalam
kondisi dimana pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara
pribadi (dibawah umur atau keadaan fisik/mental tidak
memungkinkan), maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga yang
berwenang (suami/istri, bapak/ibu, anak atau saudara kandung) atau
wali atau pengampunya.3. Sebagai suatu perbuatan hukum, persetujuan
tindakan medik tentu harus dilatarbelakangi oleh sektor yuridis
agar dapat berlaku dan sesuai dengan aturanhukum yang berlaku. Di
Indonesia, yang menjadi dasar hukum bagi suatu transaksi
persetujuan tindakan medik adalah sebagai berikut 10 :a. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdatab. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktek Kedokteranc. UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatand. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan praktik dokter dan
dokter gigie. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medikf.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medik/ Medical Recordg.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1951 tentang Kesehatan Kerja.h.
Surat Keputusan Dirjen Yan Dik No. HK.00.06.6.5.1866 Tahun 1999
tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik ditetapkan tanggal 21
April 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pertindik)
HAK DAN KEWAJIBAN DOKTERDalam melaksanakan praktik kedokteran,
Dokter atau dokter gigi mempunyai hak serta kewajiban yang harus
diperhatikan. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Paragraf 6 Pasal
50-51 UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Adapun hak
dan kewajiban tersebut ialah :10Pasal 50Dokter atau dokter gigi
dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a. Memperoleh
perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional;b. Memberikan
pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur
operasional;c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari
pasien atau keluarganya; dand. Menerima imbalan jasa.
Pasal 51Dokter atau dokter gigi dlam melaksanakan praktik
kedokteran mempunyai kewajiban :a. Memberikan pelayanan medis b.
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
serta kebutuhan medis pasien;c. Merujuk pasien ke dokter atau
dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih
baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan;d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;e. Melakukan
pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia
yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; danf.
Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi.
HAK DAN KEWAJIBAN PASIENDalam menerima pelayanan pada praktik
kedokteran, pasien pun mempunyai hak serta kewajiban yang harus
diperhatikan. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Paragraf 7 Pasal
52-53 UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Adapun hak
dan kewajiban tersebut ialah :10
Pasal 52Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik
kedokteran, mempunyai hak:a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap
tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3);b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c. Mendapatkan
pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d. Menolak tindakan medis;
dane. Mendapatkan isi rekam medis.
Pasal 53Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik
kedokteran, mempunyai kewajiban;a. Memberikan informasi yang
lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;b. Mematuhi nasihat
dan petunjuk dokter atau dokter gigi;c. Mematuhi ketentuan yang
berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan memberikan imbalan jasa
atas pelayanan yang diterima.
VII. KESIMPULAN
Informed Consent dalam profesi kedokteran adalah persetujuan
yang diberikan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan
kesehatan yang akan dijalani oleh seorang pasien setelah pasien
tersebut mendapatkan informasi (penjelasan) yang lengkap dari
dokter yang akan melakukan tindakan tersebut. Informed consent
dilihat dari aspek hukum bukanlah sebagai perjanjian antara dua
pihak, atau perjanjian yang bersifat khusus, karena dalam pelayanan
kesehatan, dokter tidak bisa menjanjikan sesuatu dalam upaya
penyembuhan seseorang, akan tetapi seorang dokter akan selalu
berupaya semaksimal mungkin menurut standar pelayanan dan keilmuan
tertinggi yang dimiliki oleh dokter tersebut dalam upaya
penyembuhan dan penyelamatan nyawa seseorang.Karena setiap tindak
dalam pelayanan kesehatan mengandung resiko, maka dari itu informed
concent lebih cendrung kearah persetujuan sepihak atas layanan yang
ditawarkan pihak lain.1
DAFTAR PUSTAKA
1. Wakenfield John, et al.. Queensland Health: Guide to Informed
Decision-Making in Healthcare. Centre for Healthcare Improvement.
1st Edition. Queensland. Queensland Government. February 2012.
p.1-34, 45-48, 55-59
2. Escobodo Crisol, Guerrero Javier, Lujan Gilbert, et. al.
Ethical Issues with Informed Consent. University of Texas. Texas.
Available from http:// www. ethicalissues-pdf.com. Accessed 7th
October 2013
3. Bab XX-Penganiayaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Indonesia. Available: www.codigo_penal_Indonesia.com. Accessed 6th
October 2013 4. Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam: Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/III/2008.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Accessed 7th October
2013
5. Noor M Azis. Laporan Penelitian Hukum terntang Hubungan
Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien. Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta. November 2010.
Accessed 8th October 2013
6. Hicks Lorna. Informed Consent. Duke University. Available
from http:// informconsent_pdf.com. Accessed 7th October 2013.
7. Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia di Tingkat Provinsi. Dalam: Peraturan Konsil Kodekteran
Indonesia Nomor 15/KKI/PER/VIII/2006. Menteri Kesehatan Republik
Indonesia. 2006. Accessed: 6th October 2013
8. The Process of Obtaining Inform Consent. Research Ethics
Review Committee. World Health Organization. Available:
http://www.who.int/rpc/research_ethics . Accessed: 8th October
20139. Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksana Kode
Etik Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia.
Ikatan Dokter Indonesia. Jakarta. 1991. Accessed 7th October
2013.
10. Praktik Kedokteran. Dalam : Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004. Dewan Perwakilan Republik Indonesia. 2004.
Accessed 7th October 2013
