Upload
lequynh
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OLEH :
Drs. AKHMAD HUSAIN, M.SiKEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya, 5 Desember 2017
RAPAT PERSIAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018, PEMBINAAN DAN PENATAAN BATAS,
PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN SERTA PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI
SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PILKADA SERENTAK DAN KEBIJAKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA
RAPAT PERSIAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
10 (SEPULUH) KABUPATEN 1 (SATU) KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2018
DEMOKRASI DAN PEMILU
• PEMILU MERUPAKAN SALAH SATU PILAR DEMOKRASI,
PEMILU MASIH DIANGGAP SEBAGAI SALAH SATU
METODE TERBAIK DALAM PENGGANTIAN ELIT POLITIK
• PEMILU MENJAMIN HAK-HAK POLITIK MASYARAKAT,
• SALAH SATU UNSUR PENTING DALAM PEMILU ADALAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
1
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG;
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ;
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH
DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;
6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGLOLAAN DANA
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGLOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
7. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018;
8. SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 270/4147/OTDA TANGGAL 6 JUNI 2017 PERIHAL DUKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018;
DASAR HUKUM
4
7
7
7
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROV. KALIMANTAN TENGAH
YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2018
110
KOTAKABUPATEN 5
KOTA
PALANGKARAYA
KAB
KAPUAS
KAB
SUKAMARA
KAB
LAMANDAU
KAB
SERUYAN
KAB
KATINGAN KAB
PULANG
PISAU
KAB
MURUNG
RAYA
KAB
BARITO
TIMUR
KAB
BARITO
UTARAKAB
GUNUNG
MAS
No. NAMA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN/
KOTA
MASA JABATAN KETERANGAN
1. Dr. H. M. RIBAN SATIA, S.SOS, M.Si
Dr. Ir. MOFIT SAPTONO SUBAGIO, M.P
PALANGKA RAYA 23 Sept 2013 s/d
23 Sept 2018
2. H. EDYY PRATOWO, S.Sos, M.M
PUDJI RUSTATY NARANG
PULANG PISAU 24 Juli 2013 s/d
24 Juli 2018
3. Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T
Ir. H. MUHAJIRIN, M.P
KAPUAS 25 April 2013 s/d
25 April 2018
4. Drs. ARTON S. DOHONG
RONY KARLOS, S.Sos
GUMAS 28 Mei 2014 s/d
28 Mei 2019
5. SAKARIYAS, SE KATINGAN 24 Juli 2013 s/d
24 Juli 2018
1 Agustus 2017
s/d 24 Juli 2018
6. SUDARSONO, S.H
YULHAIDIR
SERUYAN 23 Juli 2013 s/d
23 Juli 2018
7. H. AHMAD DIRMAN
H. WINDU SUBAGIO
SUKAMARA 22 Juli 2013 s/d
22 Juli 2018
8. Ir. MARUKAN
Drs. H. SUGIYARTO
LAMANDAU 22 Juli 2013 s/d
22 Juli 2018
9. H. NADALSYAH
Drs. OMPIE HERBY
BARUT 23 Sep 2013 s/d
23 Sep 2018
10. AMPERA A.Y. MEBAS, S.E
H. SURIANSYAH, S.KM
BARTIM 26 Juli 2013 s/d
26 Juli 2018
11. Drs. PERDIE, M.A
DARMAJI, SE
MURA 26 Juli 2013 s/d
26 Juli 20186
MASA JABATAN BUPATI/WALIKOTA
Penyediaan Dana Pilkada
(NPHD)
Koordinasi pemeliharaankeamanan/ketertibanberdasarkan tingkat
kerawanan (IKP)
Penyiapan Daftar PemilihTetap (DPT)
Koordinasi kelancaranteknis penyelenggaraan
Pilkada pada masing-masingpemerintahan daerah
PeningkatanPartisipasi
Pemilih
DUKUNGAN PEMERINTAH
DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
Menjaga
Netralitas
ASN
PERAN PEMERINTAH DAERAH
PASAL 434 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUMUNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DANKEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU PEMERINTAH DANPEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITASSESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• PENUGASAN PERSONIL PD SEKRETARIAT, PPK,PANWASLU KEC, DAN PPS;
• PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIATPANWASLU KAB/KOTA, PPK, PANWASLU KEC DAN PPS
• PELAKSANAAN SOSIALISASI TERHADAP PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN PEMILU;
• PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIHUNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM PEMILU;
• KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK;• PEMANTAUAN KELANCARAN PENYELENGGR PEMILUDAN;
• KEGATAN LAIN SESUAI DGN KEBUTUHAN PELAKSPEMILU.
BANTUAN DAN
FASILITAS
3
DUKUNGAN TEKNIS
9
1. KEPADA KABUPATEN/KOTA AGAR MEMBENTUK DESK PILKADA DENGAN BERPEDOMAN
PADA :
1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH;
2) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 DAN;
3) SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 270/4147/OTDA TANGGAL 6 JUNI 2017
PERIHAL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2018
2. KEPADA MASING-MASING DESK PILKADA KABUPATEN/KOTA UNTUK TERUS AKTIF
MEMBERIKAN LAPORAN SECARA BERKALA KEPADA DESK PILKADA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH YANG SELANJUTNYA AKAN DILAPORKAN KEPADA DESK
PILKADA KEMENDAGRI, TERKAIT SITUASI POLITIK DAN KEAMANAN SERTA
PERKEMBANGAN PROSES TIAP TAHAPAN PILKADA DI MASING-MASING DAERAH.
MONEV
DESK
KHUSUS
RUTIN
▪ ANGGARAN
• DPT
• LOGISTIK
ANGGOTA DESK DAN
SELURUHANGGOTA
ANGGOTA
DESK
SESUAI
SUBSTANSI
TITIK RAWAN / SENSITIF
YANG DAPAT GANGGU
PENYELENGGARA PEMILU.
• PENYELENGG
PEMUNGUTAN SUARA
• TINGKAT PARTISIPASI
• HASIL PENGHITUNGAN
SUARA SEMENTARA
• SITUASI WILAYAH.
PELAKSANAAN
KESIAPAN
9
PERAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KAB/KOTA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMANBAGI PEMERINTAH DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DESK PILKADAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA MEMPUNYAI TUGAS :
1. MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADA DI DAERAH;
2. MENGINVENTARISASI DAN MENGANTISIPASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PILKADA;
3. MEMBERI SARAN DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN –PERMASALAHAN PILKADA;
4. MELAPORKAN INFORMASI MENGENAI PERMASALAHAN DANPERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PILKADA SECARABERJENJANG DAN MELAPORKAN RUTIN SETIAP HARI, YAKNI LAPORANPELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN ATAU WALIKOTADAN WAKIL WALIKOTA DISAMPAIKAN KEPADA MENDAGRI MELALUIGUBERNUR
11
DUKUNGAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN PILKADA PROV DAN
KAB/KOTA
12
1. FASILITASI PERSIAPAN PELAKSANAAN
PILKADA MELIPUTI SOSIALISASI
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DAN
MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA
MASYARAKAT MENGENAI PENGGUNAAN
HAK PILIHNYA DALAM PILKADA;
2. FASILITASI PELAKSANAAN PILKADA MELIPUTI MENDUKUNGPENDANAAN PILKADA SERENTAK;
3. MENGAWAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBANMASYARAKAT (TRANTRIBMAS);
4. MELAKUKAN KOORDINASI DALAM MEWUJUDKAN KONDISIKEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTAPENEGAK HUKUM SECARA TEGAS DAN TRANSPARAN PADATIAP RANGKAIAN PROSES PILKADA;
5. MELAKUKAN IDENTIFIKASI KONDISI SOSIAL POLITIKWILAYAH DAN MEWASPADAI ADANYA TIDAKANDESTRUKTIF YANG DAPAT MENGHAMBAT PROSESPELAKSANAAN PILKADA;
6. MEMBERIKAN SARANA DAN PRASARANA YANGDIPERLUKAN DAN MENFASILITASI PROSES DISTRIBUSILOGISTIK PILKADA TEPAT WAKTU MELALUI KERJA SAMADENGAN INSTANSI TERKAIT.
LANJUTAN
13
AGAR PILKADA LANGSUNG DAN SERENTAK BERJALAN SESUAI DENGAN
ATURAN YANG ADA, PERLU DIPERHATIKAN BEBERAPA HAL BERIKUT :
• Harus ada jaminan hak-hak konstitusi masyarakatterjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraanPilkada
1
• Harus ada kepastian penyaluran dana, logistik, realisasi tahapan NPHD sesuai dengan alokasiyang telah ditetapkan
2
•Harus mengedepankan kecermatan untuk menghindarikecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutamaterkait data pemilih
3
• Pilkada harus menjadi tanggungjawab bersama, terutama pemerintah dan partai politik untukmensukseskannya
4
•Collective action dari semua pihak untuk memperhatikanaturan yang ada, terutama pada daerah dengan tingkatkerawanan yang tinggi
5
PENANGANAN BATAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DAN ANTARA PROVINSI,
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN/ KOTA DAN PENANGANAN KONFLIK
PERTANAHAN DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017
Disampaikan pada Acara”Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pembinaan dan Penataan Batas,
Penanganan Konflik Pertanahan serta Pembakuan Nama Rupa Bumi tanggal 5 Desember 2017”
TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN BATAS, PENAMAAN RUPABUMI DAN PERTANAHAN
Biro Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan danpetunjuk pelaksanaan administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahanyang melekat pada tupoksi bagian pemerintahan sub-bagian administrasiwilayah pemerintahan dan pertanahan dengan uraian tugas antara lain :
• pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah dan pertanahan;
• menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
• menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pertanahan;
• menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/ kota;
DASAR HUKUM
Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Satu Peta
JUMLAH SEGMEN BATAS DI KALIMANTAN TENGAH
➢ Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten/1 Kota
➢ Segmen Batas Kabupaten/Kota berjumlah 23 segment batas dan 20
Segmen batas antara Provinsi.
SEGMEN BATAS KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERMENDAGRI
1. Palangka Raya – Katingan
(Permendagri No.73 Tahun 2013) telah diserahkan tanggal 15 |April 2014 oleh Wagub
2. Palangka Raya – Pulpis
(Permendagri No.74 Tahun 2013) telah diserahkan tanggal 15 |April 2014 oleh Wagub
3. Palangka Raya – Gumas
(Permendagri No.75 Tahun 2013) telah diserahkan tanggal 15 |April 2014 oleh Wagubnamun masih terdapat keberatan dari Kab. Gumas
4. Kapuas – Gumas
(Permendagri No.76 Tahun 2013) telah diserahkan tanggal 15 |April 2014 oleh Wagubnamun masih terdapat keberatan dari Kab. Gumas
5. Kapuas – Pulpis
(Permendagri No.77 Tahun 2013) telah diserahkan tanggal 15 |April 2014 oleh Wagubnamun masih terdapat keberatan dari Kab. Kapuas dan Pulpis
LANJUTAN.....
SEGMEN BATAS KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH DISEPAKATI OLEH KEDUA BUPATI YANG BERBATASAN DAN PROSES PENERBITAN PERMENDAGRI
1. Lamandau - Seruyan2. Katingan - Seruyan3. Kobar - Lamandau4. Kotim - Katingan5. Gumas - Katingan6. Kapuas - Barsel
7. Kotim - Seruyan8. Kapuas -Mura9. Gumas -Mura10. Katingan -Pulpis
SEGMEN BATAS KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH DISEPAKATI OLEH KEDUA BUPATI YANG BERBATASAN
1. Kobar - Seruyan
SEGMEN BATAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROSES PENYELESAIAN
1. Kobar - Sukamara2. Kapuas - Barut3. Barut - Mura
4. Barut - Barsel5. Lamandau - Sukamara6. Barsel - Bartim
LANJUTAN.....
SEGMEN BATAS KABUPATEN/KOTA YANG BELUM DISEPAKATI OLEH KEDUA BUPATI YANG BERBATASAN
1. Gumas - Pulpis
SEGMEN BATAS ANTAR PROVINSI
7 SEGMEN BATAS PROV. KALTENG DENGAN PROV. KALSEL ANTARA LAIN
BATAS YANG MASIH DI PROSES DI KEMENDAGRI1. KAPUAS - BATOLA2. BARSEL - HSU3. BARSEL - TABALONG
4. BARTIM - HSU5. BARTIM - TABALONG6. BARUT - TABALONG
BATAS YANG TELAH DI SEPAKATI DAN PROSES PENERBITAN PERMENDAGRI
1. BARSEL - BATOLA
4 SEGMEN BATAS PROV. KALTENG DENGAN PROV. KALTIM ANTARA LAIN
BATAS YANG MASIH DI PROSES DI KEMENDAGRI
1. BARUT - KUBAR
2. BARUT - PASER
3. BARUT - MAHAKAM ULU
4. MURA - MAHAKAM ULU
SEGMEN BATAS ANTAR PROVINSI
9 SEGMEN BATAS PROV. KALTENG DENGAN PROV. KALBAR ANTARA LAIN
BATAS YANG MASIH DI PROSES DI KEMENDAGRI1. LAMANDAU - KETAPANG 2. SUKAMARA - KETAPANG
BATAS YANG SEPAKAT/ DISUSUN PERMENDAGRI1. MURA - KAPUAS HULU2. MURA - SINTANG3. GUMAS - SINTANG
4. KATINGAN - SINTANG 5. KATINGAN - MELAWI6. LAMANDAU - MELAWI7. SERUYAN - MELAWI
KESIMPULAN
Jumlah segmen batas antar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 7 (tujuh) segmen masih dalam proses penyelesaian.
Sedangkan jumlah segmen batas antar Provinsi sebanyak 12 (dua belas) segmen batas masih dalam proses penyelesaian yang difasilitasi Pusat.
Untuk segmen batas antara kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat berkoordinasi secara internal untuk mencapai kesepakatan, sambil menunggu Kepala Daerah definitif.
Apabila setelah Kepala Daerah telah definitif dan belum diperoleh kesepakatan, maka Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan olehGubernur mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 Bab V pasal25 ayat (2).
Sedangkan untuk batas antar provinsi, diminta semua pihak sampai tingkat desa/kelurahan turut aktif memantau dan menjaga wilayah perbatasan, serta melaporkan kepada pemprov secara berjenjang apabila ditemukan hal-hal yang terjadi di perbatasan antar provinsi selama proses penyelesaian masih berjalan dengan fasilitasi pusat.
Selanjutnya diminta pihak pemkab yang memiliki batas antar provinsi juga melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pemerintahan di perbatasan, dan fokus pada pelayanan dan pembangunan masyarakat di perbatasan.
DASAR HUKUM
1. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 menyebutkan bahwaperubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahannama bagian rupabumi, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukota ditetapkan dgnPP.
2. UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 12 menyebutkan bahwa Peta Dasarmeliputi garis pantai, hipsografi, perairan, Nama Rupabumi, batas wilayah.
3. UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu KebangsaanPasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi diIndonesia.
4. Permendagri No. 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, ygpd prinsipnya mengatur Prinsip, Prosedur & Penetapan Pembakuan Nama Rupabumi.
5. Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, yg pdprinsipnya mengatur Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.
6. SE Mendagri (No 125.4/3618/SJ) dan (No 125.4/3619/SJ) tgl 11 Agustus 2017 ttg SinergiProgram dan Kegiatan Bidang Pembakuan Nama Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah TA2018
PENGERTIAN
1. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenalidentitasnya/penamaannya.
2. Unsur Rupabumi yang menjadi objek perhatian terdiri atas:
- Unsur alami adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenalidentitasnya sebagai unsur alami antara lain pulau, kepulauan,gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung,semenanjung dll.
- Unsur buatan adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenalidentitasnya sebagai unsur buatan manusia.Contohnya: Perumahan, Perkantoran, Jembatan, Bendungan, Jalan,dll
TUJUAN PEMBAKUANNAMA RUPABUMI
1. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
2. Menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mendukung dalam penyelesaian penataan batas desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi;
4. Mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia;
5. Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.
Pembakuan Nama Rupabumidi Prov. Kalteng
Pulau(2008):
66 buahpulau
Wilayah Administrasi(2009):65 buah
Unsur Alami(2012):
5.286 unsur
UnsurBuatan(2015-2017) : 1.933
unsur dan masih akan bertambah
Unsur WarisanBudaya
(2018-2020)
Unsur Laut(2020 dst)
A. TOPONIMI UNSUR ALAMI
Telah dilaksanakan verifikasi Pusat untuk unsur alami pada tahun 2012 Sebanyak 5.286 buah unsur alami yang terdiri dari :
B. TOPONIMI UNSUR PULAU
• Telah dilaksanakan verifikasi Pusat unsur pulau pada tahun 2008 sebanyak 66 buahpulau.
• Validasi Pulau di 7 (tujuh) Kab pada tahun 2017 meliputi Sukamara, Kobar, Kotim, Katingan, Mura dan Barsel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
C. TOPONIMI WILAYAH ADMINISTRASI
Telah dilaksanakan verifikasi unsur kecamatan pada tahun 2009 sebanyak 65 buah.
D. TOPONIMI UNSUR BUATAN
Telah dilaksanakan verifikasi unsur buatan pada tahun 2015 sebanyak 1.933 buah unsurbuatan jalan. Tahun 2017 sedang dilakukan pengumpulan data unsur rupabumi buatan.
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI (TOPONIMI) YANG SUDAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
• Sungai• Danau• Gunung• Air Terjun• Bukit • Lembah• Saluran
• Tanjung• Teluk• Ujung• Rawa• Riam• Hutan Konservasi
Program & Kegiatan Prioritas dalam APBD 2018 Kabupaten/Kota
▪ Program Pembakuan Nama Rupabumi
Sebagaimana Surat Edaran Mendagri No 125.4/3619/SJ tgl 11 Agustus 2017
▪ Kegiatan :
a. Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupabumi
b. Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Rupabumi
c. Pembuatan Gasetir Unsur Rupabumid. Pengembangan Kapasitas dan Tim Pembakuan Nama
Rupabumi (PNRB)
▪ Unsur Rupabumi Prioritas :Warisan Budaya meliputi situs purbakala, rumah adat, monumen bersejarah, sandung,prasasti dll.
Proses Pembakuan Nama Rupabumi• Untuk Pemkab/Pemkot meliputi desa/kelurahan dan
kecamatan secara berjenjang agar melakukan pengumpulan data rupabumi warisan budaya maupun unsur rupabumi lainnya yang belum teridentifikasi.
• Data disampaikan kepada Pemprov. Kalteng untuk dilakukan kompilasi, validasi dan verifikasi tingkat Provinsi.
• Data yang sudah divalidasi dan diverifikasi akan disampaikan kepada Tim Nasional PNRB untuk dilakukan verifikasi kembali dengan mengundang seluruh camat di Kabupaten/Kota.
• Data yang terverifikasi oleh Timnas PNRB akan dimasukan dalam Gasetir dan didaftarkan di PBB (Unesco).
KESIMPULAN
• Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi menjadi kegiatan prioritas, untukitu diminta kepada Pemkab/Pemkot agar mengalokasikan anggarankegiatan Toponimi. Hal ini mengingat pentingnya terhadap tertibadministrasi di daerah sebagaimana Surat Edaran Mendagri No125.4/3619/SJ tgl 11 Agustus 2017.
• Diharapkan dukungan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota danCamat/ Lurah/ Kades/ Tokoh Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalammemberikan informasi terkait nama, arti nama, sejarah nama, bahasalokal yang digunakan, titik koordinat dan keterangan pendukung lainnyayang akurat & dapat dipertanggungjawabkan.
• Prioritas Unsur Rupabumi tahun 2018 yaitu pengumpulan data rupabumiunsur Warisan Budaya.
• Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengumpulkan data Unsur RupabumiBuatan Tahun 2017 dapat mengumpulkan sampai tanggal 15 Desember2017 di Biro Pemerintahan. Data akan dikompilasi dan diserahkan kepadaTim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (PNRB).
1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
2. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
DASAR HUKUM
Permasalahan Tanah
• Kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau PerkaraPertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ataukebijakan pertanahan.Kasus pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:1. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badanhukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
2. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalahperselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
3. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalahperselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannyamelalui lembaga peradilan.
Fasilitasi Pertanahan Tahun 2017
• Pemprov memfasilitasi tentang aduanpermasalahan kepemilikan Tanah milikMasyarakat, Pemda dan Perusahaan.
• Pemprov memfasilitasi tentang aduanmasyarakat terhadap ijin pemanfaatantanah/lokasi oleh pemda dan perusahaan.
Kesimpulan
• Pemerintah Kabupaten/Kota diminta lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.
• Pemprov Kalteng telah menindaklanjuti serta memfasilitasi terhadap pengaduan sengketapertanahan yang masuk.
• Adanya koordinasi dan kerjasama yang eratantara Pemprov/Pemkab/Pemkot dengan BPN dalam hal penyelesaian sengketa tanah.