Pengadaan barang dan jasaReferensi PP 54 tahun 2010Baca Modul 1-3

Selamat malam sahabat, kali ini TS memberikan beberapa soal dan rangkuman yang TS ambil dari slide dan PP 54 tahun 2010, masih terdapat beberapa kekurangan mohon ditambahkan sendiri, karena ketidakcukupan waktu yang TS punya, maka kali ini TS tidak dapat memberikan banyak.Sekian dan mohon maafKoordinator kisi kisi STAPALA dan JOSTANITYYOUR PADRE

Ichsan muhaiminDivisi Humas Mabes STAPALAYang mungkin akan diuji kana. Priinsip dasar dan kebijakan umum PBJb. Etika dn good governancec. Persiapan PBJd. Pebj dengan swakelolae. Penyusunan spek teknisf. Penyusunan HPSg. Penyusunan dokumen PBJ2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat prinsip-prinsip PBJJawaban :PrinsipPengertian

efisienPengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dan adan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat2nya dan dapat dipertanggungjawabkan.Dengan istilah lain, menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

efektifDengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yag mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya (kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi)

Terbuka dan bersaingPBJ harus terbuka bagi penyedia BJ yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia BJ yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan

transaparanPemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang dapat diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan BJ

Adil/tidak diskriminatifPemerian perlakaun yang sama terhadapa semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan adanya dan atau alasan apapun

akuntabelHarus mencapai sasarn baik disik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayan masyarakat sesuai dengan prinsip prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam PBJ

3. Sebuttkan hal hal yang dilarang dalam pemaketan PBJ Jawaban :1. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing masing2. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaanya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh UMKM serta koperasi kecil3. Memecah pengadaan barana/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan4. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif5. 4. Jelaskan secara singkat hubungan antara prinsip prinsip PBJ, kebijakan umum dan etika dalam PBJ (pendapat sendiri yaa)5. Sebutkan dan jelaskan metoda penyampaian dokumen penawaran1. Metode satu file Dalam metode ini, dokumen dokumen administrasi, teknis dan oenawaran harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutuo kepada panitia/pejabat pengadaanPenetapan metode penyampaian dokumen penawaran satu sampul :a. Kriteria penggunaanPBJ yang evaluasi teknisnya tidak dipengaruhi ole hargab. Tata cara pelaksanaanPenyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga dimasukkan ke dalam 1 file tertutup kepada ULP/PPc. Jenis pekerjaan BJ syang standar harganya tekah ditetapkan pemerintah Jasa konsultansi dengan KAK sederhana Barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan spesifikasi/volume jelas Digunakan untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung/pengadaan langsung/kontes/sayembara2. Metode dua filed. Kriteria penggunaanPBJ yang evaluasi teknis menghasilkan nilai yang bervariasi yang mempengaruhi penawaran harga

e. Penyampaian dokumen administrasi dan teknis dimasukken ke dalam satu file (file 1) dan harga difile 2 disampaikan ke ULP pada suatu waktuf. Jenis pekerjaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama umum ekonomis Jasa konsultasnsi yang penilaian teknis terpisah dari penilian harga atau bersifat kompleks3. Metode dua tahapg. Kriteria penggunaanPBJ dimana harga yang akan ditawarkan dipengaruhi oleh waktu atau teknis evaluasih. Tata cara pelaksanaanPenyampaian dokumen penawaran file 1 (administrasi dan teknis ) pada tahap 1, kemudian file 2 yang berisi penawaran harga disampaikan setelah lulus administrasi dan teknisi. Jenis pekerjaan B/PK/JL yang kompleks B/PK/JL memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama dan atau Membutuhkan penyetaraan teknis

6. Sebutkan dan jelaskan secara singkat metode pemilihan pengadaan BarangmetodePenjelasan

Penunjukan langsunga. Keadaan tertentu Penanganan darurat Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden?waores Pekerjaan bersifat rahasia Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyediab. Barang khusus Pekerjaan berdasarkan tarif resmi pemerintah Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu Distribusi obat/alkes tertentu Kendaraan bermotor GSO Pupuk dan benih

Pelelangan umumPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode pelelangan umum

Pelelangan terbatasPenyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks

Pelelangans sederhanaBernilai paling tinggi 5 M

kontesTidak punya harga pasarTidak ditetapkan berdasarkan harga satuan

Pengadaan langsungUntuk pengadaan dengan nilai s.d 200 juta :Kebutuhan operasionalTeknologi sederhanaRisiko kecilUsaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

7. Sebutkan dan jelaskan secara singkat metode pemilihan pengadaan perkejaan kontruksimetodePenjelasan

Penunjukan langsungKeadaan tertentu :Penanganan darurat;Pekerjaan konferensi yang mendadak yang dihadiri oleh Presidan/wapres;Pekerjaan yang bersifat rahasia;Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban;Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia

Kontruksi khusus:Pekerjaan kompleks dan hanya satu yang mampu;Pekerjaan kontruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem kontruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan;Sarana dan prasarana di perumahan

Pelelangan umumPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode pelelangan umum

Pelelangan terbatasPenyedia yang mampu terbatasdan untuk pekerjaan kompleks

Pemilihan langsungBernilai paling tinggi 5M

Pengadaan langsungUntuk pengadaan dengan nilai s.d 200 juta :Kebutuhan operasional;Teknologi sederhanaRisiko kecilUsaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

8. Sebutkan dan jelaskan secara singkat metode pemilihan pengadaan jasa lainnyametodePenjelasan

Penunjukan langsungKeadaan tertentu :Penanganan darurat;Pekerjaan konferensi yang mendadak yang dihadiri oleh Presidan/wapres;Pekerjaan yang bersifat rahasia;Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban;Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia

Jasa lainnya khusus:Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampuLanjutan sewa gedungDistribusi pupuk dan benih

Pelelangan umumPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode pelelangan umum

Pelelangans ederhanaBernilai paling tinggi 5M

sayembaraProses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya, dan metode pelaksanaan tertentuTidak ditetapkan berdasarkan harga satuan

Pengadaan langsungUntuk pengadaan dengan nilai s.d 200 juta :Kebutuhan operasional;Teknologi sederhanaRisiko kecilUsaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

9. Sebutkan dan jelaskan metode pemilihan pengadaan jasa konsultasimetodePenjelasan

Penunjukan langsungPenanganan darurat;Pekerjaan yang menyangkut pertahanan/keamnanan dan ketertiban masyarakatPenyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak patenKonsultansi di bidang hukum 9konsultansi hukum/advokat atau pengadaan abitrer) yang tidak direncanakan untuk mengahadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera

Seleksi umumPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui seleksi umum

seleksisederhanaBernilai paling tiggi 200 juta dan bersifat sederhana

sayembaraProses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya, dan metode pelaksanaan tertentuTidak ditetapkan berdasarkan harga satuan

Pengadaan langsungUntuk pengadaan dengan nilai s.d 50 juta :

10. Sebutkan dan jelaskan secara singkat metode evaluasi penawaran pengadaan baranga. Sistem gugurB/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tida bervariasi, Tata caramembandingkan dokumen penawaran terhadaap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, dan harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugurb. Sistem nilaiB/PK/JL mempunyai metode teknis dan harga yang bervarias untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik;Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobt harga 70-90%Tata cara : Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukanc. Sistem penilaian biaya selama umum ekonomisB/PK/JL yang dapat diperkirakan biaya operasional, biaya pemeliharanaan dan nilai sisanya serta diketahui umum ekonomisTata cara : Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umum ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang11. Sebutkan dan jelaskan secara singkat metode evaluasi penawaran pengadaan jasa konsultasia. Metode evaluasi kualitasi. Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome)ii. Lingkup pekerjaanyang sulit ditetapkan dalam KAKTata cara pelaksanaaniii. Sistem 2 (file)iv. Evaluasi teknis untuk mendapatkan nilai teknis terbaikv. Pembukaan file 2 harga hanya untuk nilai teknis terbaik, dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga terhadap nilai teknis terbaikContoh : jasa konsultansi yang bersifat kajian makroPenasihatanPerencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawa lau dan desain pembangunan bandar udara internasionalb. Metode evaluasi kualitas dan biayai. Lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAKii. Besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepatTata cara pelaksanaan Sistem 2 (dua) file Pembukaan 2 harga untuk peserta yang lulus teknis Evauasi berdasarkannilai kombinasi terbaik : penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,2 s.d 0,4), dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosisasi teknis serta biayaContoh : desain jaringan irigasi primer, desain jalanStudi kelayakan Konsultansi manajemen dan supervisi bangunan non gedungc. Metode evauasi pagu anggarani. Ada aturan yang mengaturii. Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahlim input lainnya) aiii. Anggarannya tidak melampaui pagu tertentuTata cara pelaksanaan Sistem 1 file dan dua file Untuk sistem dua file, pembukaan file 2 (harga) untuk peserta yang lulus teknis Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biayaContoh Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil

d. Metode evaluasi biaya terendahPekerjaan yang bersifat sederhana dan standarTata cara pelaksanaan : Sistem 1 filer Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah yang nilai teknisnya diatas ambang batas , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biayaBAB 1Pengantar umum pengadaan barang/jasa1. Apa itu pengadaan ?Kegiatan untuk memperoleh B/J oleh K/L/SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

2. Pengertian barang (ps 4)jenisdefinisi

barangsetiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang

Pekerjaan kontruksipekerjaan yang berhubungan dengan pelaksnaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik

Jasa konsultasiJasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

Jasa lainnyaJasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang

3. Ruang lingkup dan pembiayaanRuang lingkupKriteria pembiayaan

Pengadaan B/J di lingkungan K/L/D/ISebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN/PHDN

Pengadaan B/J untuk Investasi di Lingkungan BI, BHMN, BUMN/BUMD

4. Garis besar proses PBJP

a. Garis besar proses pengadaan B/J melalui penyediaProses

persiapan1. Perencanaan umum, identifikasi kkebutuhan, anggran, pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK2. Perencanaan pelaksanaan, kaji ulang RUP, menyusun spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak3. Perencanaan pemilihan, pengkajian ulang spek dan HPS, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan dokumen pengadaan

Pelaksanaan pemilihan penyedia1. Pengumuman2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan3. Penjelasan4. Pemasukan dokumen penawaran5. Pembukuan dan evaluasi dokumenpenawaran6. Pengumuman hasil evaluasi7. Sanggah

Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak1. Persiapan dan pelaksanan kontrak2. Pelaporan penyerahan B/J

b. Garis besar proses pengadaan B/J melalui swakeolaPerencanaan pelaksanaan pengawasan penyerahan pelaporan dan pertanggungjawaban

5. Prinsip pengadaan1. Efisien2. Efektif3. Transparan4. Terbuka5. Bersaing6. Adil/tidak diskriminatif7. Akuntabel6. Etika pengadaan1. Tertib dan tanggung jawab2. Profesional, mandiri dan jujur3. Tidak saling mempengaruhi4. Menerima dan tanggung jawab5. Menghindari conflict of interest6. Mencegah pemborosan7. Menghindari penyalahgunaan wewennang8. Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan7. Kebijakan muma. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negerib. Kemandirian industri alutsista dan almatsus dalam negeric. Peningkatan peran UMKM dan kellompok masyarakatd. Pemanfaaan dan pelestarian sumber daya alame. Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronikf. Menyederhanakan ketentuan dan tata carag. Meningkatkan profesionalisme para pihakh. Meningkatkan pajaki. Menumbuhkembangkan peran usaha nasional, industri kreatif inovatif, budaya, dan hasil penelitianj. Manfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembanfan dalam negerik. Pelaksanaan PBJ di wilayah RI termasuk kantor perwakilan RIl. Mengharuskan pengumuman secara terbuka8. Organisasi pengadaanPengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaan tidak terika tahun anggarana. Pengadaan melallui penyediai. PA/KPA, 1. PA = pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LSKPD atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD2. KPA = Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepda untuk menggunakan APBD3. Tugas PA/KPAA. Menetapkan dan mengumumkan RUPB. Menetapkan organisasi pengadaanC. Menetapkan pemenang pengadaan :i. Barang/pek. Konstruksi/jasa lainnya > 1000 Mii. Jasa Konsultasi >10 MD. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dgn ULP/PPE. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuanganF. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan4. ii. PPK = pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa1. Tugas pokok A. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ(spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak)B. Menerbitkan SPPBJ dan penandatanganan kontrakC. Melaksanan dan mengendalikan kontrakD. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannyaE. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaanF. Menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaaniii. ULP = unti organisai K/L/D/I yang berfungsi melaksakan pengadaan B/J yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah adaPP = personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing1. Tugas pookok Kepala ULPA. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULPB. Menyusun program kerja dan ULPC. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpanganD. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Kepala K/L/D/IE. Melaksanakan pengemmbangan dan pembinaan sDM ULPF. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota POKJA sesuai dengan beban kerjaG. Mengusulkan pemberhentian anggota pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala daerah2. Tugas Pokja UP/PPA. Mengusulkan perubahan perencanaan teknisB. Menyusun rencana pemilihan C. Menetapkan dokumen pengadaanD. Mengusulkan tenaga ahliE. Melakukan proses pemilihan penyedia PBJF. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada M/KepdaG. Membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA

3. Tugas PP minimal 1 orangA. Melaksanakaan pengadaan langsungB. Melaksanakan penunjukan langsung dengan nilai s.d 200 jutaC. Melakukan e-purchasing4. Tugas Pokja ULP minimal 3 orang dan gasalA. Wajib melaksanakan proses pemilihan: i. Barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya diatas 200jtii. Jasa konsultasi di atas 50 jutaB. Menetapkan penyedia :i. Barang/pek kontruksi/jasa lainnya s.d 100 Mii. Jasa konsultasi s.d 10 MC. Menjawab sanggahiv. PPHP = panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugs memeriksa dan menerima hasil pekerjaan1. Tugas pokokA. Memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan kontrakB. Menerima hasil pengadaan setelah melalui pemeriksaan/pengujianC. Membuat dan manandatangani BAST hsail pekerjaan2. Dalam hal pemeriksaan B/J, jika diperlukan keahlian teknis khusu, dapat dibentuk tim/tenaga ahi3. Dalam hal pengadaan jasa konsultasi pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutanb. Pengadaan dengan swakelolai. PA/KPAii. PPKiii. ULP/PP/Tim pengadaaniv. PPHPc. Hubungan kerja

8. Penyedia barang jasaBadan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnyaSyarat penyedia : Memiliki ijin usaha Memiliki pengalaman/kemampuan teknis Memperoleh sekurangnya satu pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (dikecualikan bagi yang berdiri kurang dari tiga tahun) Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan Dalam hal kemitraan, harus mempunya perjanjian kerja sam aoperasi Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan yang sesuai Memiliki kemampuan dasar bagi usaha non kecil untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainny Sisa kemampuan paket hanya untuk pekerjaan kontruksi dan jasa lainnya Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit Sebagai wajib paja sudah memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak Tidak masuk dalam daftar hitam Memiliki alamt tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman Mendatangani pakta integritas

Syarat penyedia asing : Pengecualian persyaratan kualifikasiuntuk penyedia asing : Skp tidak diperhitungkan Persyaratan perpajakan tidak diberlakukan Wajib berpengalaman meski baru berdiri kurang dari 3 tahun9. KorupsiMenurut uu no 31 tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekoomian negara.10. Kategori korupsia. Penyuapanb. Penggelapanc. Komisid. Pemerasane. Penyalahgunaan wewenangf. Pilih kasihg. Nepotismeh. Sumbangan ilegali. Pemalsuan11. Sanksi

PihakPerbuatan atau tindakanSanksi

PenyediaBerusaha mempengaruhi ULP/PP?pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuanSanksi administratif dan/atau daftar hitam dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana

Melakukan persekongkolan dengan peneydia lain untuk mengatur proses pengadaan

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen tidak benar/palsu

Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dgn alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima ole ULP/PP

Tidakdapt menyelesaikan pekerjaan sesua dengan kontrak

Terlambat menyelesaikan pekerjaanSanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000/hari dari nilai kontrak

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negaraSanksi menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan/atau TGR

ULPAdanya pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan Administratif, dituntu ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana

Kecurangan dalam pengumuman pengadaanSesuai peraturan perundang-undangan

PPKMelakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak (keterlambatan pembayaran )Sanksi membayra bunga terhadap tagihan yang belum dibayar, atau membyaar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak

Bab 2Persiapan PBJ

Tujuan pelatihan/ bisa jadi gambaran besar yang akan keluar : Memahami tahapan persiapan dalam pengadaan BJ Memahami proses kaji ulang RUP Memahami proses penyusunan spesifikasi dan HPS Memahami pemilihan jenis kontrak Memahami ketentuan jaminan pengadaan

A. memahami persiapan PBJ

tahapanProsesPihak

Rencana umum pengadaanIdentifikasi kebutuhan, anggaran, kebijakan dan KAKPA/KPA

Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan.Pengkajian ulang RUPSpesifikasi teknis, penetapan HPS, dan rancangan (jenis) kontrak, tanda bukti perjanjian, surat pesananPPK

Perencanaan pemilihan penyedia B/J Pengkajian ulang spesifikasi dan HPS Pemilihan sistem pengadaan B/J (penetapan metode pemilihan, penetapan metode penyampaian dokumen, penetapan metode evaluasi penawaran) Pemilihan metode penilaian kualifiasi pengadaan Penyusunan tahapan jadwal pengadaan Penyusunan dokumen pengadaan

UKP/PP

2. RUP Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah Peranannnya sangat strategis dan menentukan dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, sdm, waktu, mutu, biaya, dan manfaat pengadaan Disusun oleh Pa/KPA dan diumumkan oleh PA/ K/L/D/I

A. Langkah menyusun RUP Identifikasi kebutuhan B/J Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran Menetapkan kebijakan Umum pengadaan : Pemaketan Cara pengadaan Pengorganisasian PPDN Menyusun KAK berisi Uraian kegiatan Waktu pelaksanaan Spek teknis Total perkiraan biaya

B. Langkah pengkajian ulang RUP PPK dapat mengundang ULP/PP dan tim teknis untuk melkukan pengkajian ulang RUP Hal hal yang dikaji ulang : Rencana penganggaran Kebijakan umum pengadaan KAK Penyusunan berita acara hasil kaji ulang RUP PPk mengajukan usulan perubahan kepada PA/KPA PA/KPA menetapkan RUP yang sudah dikaji ulang Gledek alah gilo, sabanta lai kanai suluik api rokok wkwkwk, tunggu pembalasan sasuke

1. Ketentuan dalam kaji ulang rencana penganggaranMeteri yang dikajiPengkajian ulang untuk memastikan :tindakan

Rencana biaya paket pekerjaanKode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran

Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen angaran, maka PPK dan atau ULP/PP mengusulkan revisi dokumen anggaran

Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan

Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia mencukup kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

2. Ketentuan dalam kaji ulang kebijakan umum pengadaanMateri yang dikajiTujuan pengkajianDasar pengkajianTindakan

pemaketanMeneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisienk, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeriHasil survei pasarBerdasarkan asil pengkajian ulang, PPK dan atau ULP/PP dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket

Prosedur pemaketan :

Menetapkan sebanyak-banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis

Barang PK/JL s.d 2,5 M, apabila : Menuntut kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh usaha non kecil dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas diserahkan ke usaha non kecil Tidak menuntut yang diatas maka diserahkan ke UMKM

3. Ketentuan dalam mengkasji KAKKak merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan acuan yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Hal yang harus dikaji dalam Kerangka Acuan Kerja Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas Spesifikasi teknis barang/jasa Total perkiraan biaya pekerjaan Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut Dokumen-dokumen pendukung

4. Penetapan RUP setelah dikaji ulangTahapan Output

Apabila PPK dan ULP/PP sepaka untuk mengubah RUPBerita acara rapat koordinasi antara PPK dgn ULP/PP dalam rangka mengaji ulang RUP

Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dan /ULP/pp terkait RUP maka PPK mengajukan permasalahan kepada PA/KPA untuk diputuskanUsulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadapa rencana umum pengadaan

Putusan PA/KPA bersifat finalKetetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP

5. Ketentuan pengumuman RUP melalui APBN/APBDmelaluiPenjelasan

APBNSetelah RKA KL disetujui oleh DPR, kemudian PA mengumumkan RUP B/J pada masing masing K/L

APBDSeteah Raperda tentang APBD dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan DPRD, PA mengumumkan RUP B/J

6. Media pengumumanTujuan diumumkan melalui media ini untuk mewujudkan keterbuakaan informasu publik dalam PBJ pemerintah sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan

Media : Diumumkan di masing masing website KL papan pengumuman resmi portal pengadaan nasional (INAPROC)

B. memahami penyusunan Spesifikasi dan HPS1. Spesifikasia. ketentuan UMUM spesifikasi spesifikasi teknis benar- benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/pnerima akhir tidak mengarah kepada merk/produk tertentu memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri memaksimalkan penggunaan SNIb. tujuan menyediakan informasi tentang BJ yang dibutuhkan oleh pengguna BJ spesifikasi digunakan oleh penyedia BJ ULP dalam meyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaranc. Jenis spesifikasi BJ Kuaitas Kuantitas Tempat Harga Waktu

d. Model penyusunan spesifikasi BJ Teknikal Contoh/sample Komposisi Merek Fungsi kinerja

2. Harga perkiraan sendiria. Ketentuan umumi. Hps ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langungii. ULP/PP mengumumkan nilai total HPSiii. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya rahasiaiv. HPS disusun paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawranv. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negaravi. Riwayat HPS harus didokumentasikanb. Penyusunan HPS

c. Fungsi HPS Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi kualitas, kualitas dan biaya serta biaya terendah Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS Dasar menentukan harga timpang dan KD Dasar melakukan negosiasi harga

d. Data dan informasi penyusunan HPS Harga pasa setempat Biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distribusi tunggal Biaya kontrak sebelumnya Inflasi tahun sebelumnya Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan konsultan perencanan Norma indeks Informasi lainHPS telah memperhitungkan PPNHps telah memperhitungkan overhead + profit yang wajarHPs tidak boleh memperhitungkan biaya tak terdugaHarga optimal/wajar dan tidak dimark upe. Penyusunan HPS B/JL1. Mengecek besarnya oagu dana dari dipa/po2. mempelajari Dokumen RUP3. Menghitung/menetapkan harga satuan4. Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran5. Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran6. Menghitung PPN7. Menentukan besarnya HPSf. Penyusunan HPS PKi. Mengecek besarnya oagu dana dari dipa/poii. mempelajari Dokumen RUPiii. Menghitung analisa harga untuk setiap mata pembayaraniv. Menghitung/menetapkan harga satuanv. Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaranvi. Menghitung PPNvii. Menentukan besarnya HPSg. Penyusunan HPS JKi. Mengecek besarnya pagu dana dari dipa/poii. mempelajari Dokumen RUP (KAK danRAB)iii. menghitung komponen biaya (biaya langsung personil/remunerasi) dan biaya langsung non personiliv. Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaranv. Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaranvi. Menghitung PPNvii. Menentukan besarnya HPS