Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi
kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan strategis
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis
Nasional Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar,
Tabanan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rapat PAK II - 30 Januari 2020
- 1 -
Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6345);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN
DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat
KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar,
Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan
Sarbagita adalah KSN dari sudut kepentingan ekonomi
pada sebagian wilayah perairan provinsi Bali.
3. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana
yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang
disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang
pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin.
- 2 -
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat
pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana
dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang
dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari
perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai
sektor kegiatan non konservasi dan Alur Laut yang
setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri
khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan
pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang
setara dengan kawasan lindung dalam peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara
lain, untuk alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah
laut, dan migrasi biota laut.
9. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran
lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
10. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik
yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat
diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka
panjang.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati
bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan
telah ditetapkan status hukumnya.
12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
- 3 -
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai, perairan yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari,
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut
dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap
kawasan/zona peruntukan.
15. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian
laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang
tertinggi.
16. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi,
bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut
hajat hidup orang banyak, kepentingan negara
dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat
strategis.
17. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis
untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
18. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut
Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan
untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan keutuhan bangsa dan negara.
19. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang
berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang
meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata
bawah laut.
20. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan
dengan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan berupa
- 4 -
industri galangan kapal, industri pengadaan dan
pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal,
dan/atau industri perawatan kapal.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaran
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Pasal 2
(1) Batas rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan
Sarbagita meliputi:
1. sebelah barat, yaitu:
1. garis yang menghubungkan koordinat 1150 3'
24" Bujur Timur – 80 34' 48" Lintang Selatan ke
arah barat daya pada koordinat 1140 54' 20"
Bujur Timur – 80 43' 45" Lintang Selatan; dan
2. garis yang menghubungkan koordinat 1140 54'
20" Bujur Timur – 80 43' 45" Lintang Selatan ke
arah selatan pada koordinat 1140 51' 35" Bujur
Timur – 90 1' 25" Lintang Selatan;
2. sebelah selatan, yaitu:
1. garis yang menghubungkan koordinat 1140 51'
35" Bujur Timur – 90 1' 25" Lintang Selatan ke
- 5 -
arah timur sampai dengan koordinat 1150 7' 54"
Bujur Timur - 90 3' 0" Lintang Selatan;
2. garis yang menghubungkan koordinat 1150 7'
54" Bujur Timur - 90 3' 0" Lintang Selatan ke
arah timur sampai dengan koordinat 1150 23'
2" Bujur Timur - 90 2' 10" Lintang Selatan;
3. sebelah timur, yaitu:
1. garis yang menghubungkan koordinat 1150 23'
2" Bujur Timur - 90 2' 10" Lintang Selatan ke
arah utara sampai dengan koordinat 1150 23' 0"
Bujur Timur - 80 56' 49" LS Lintang Selatan;
2. garis yang menghubungkan koordinat 1150 23'
0" Bujur Timur - 80 56' 49" Lintang Selatan ke
arah utara sampai dengan koordinat 1150 26'
24" Bujur Timur - 80 43' 22" Lintang Selatan;
3. garis yang menghubungkan koordinat 1150 26'
24" Bujur Timur - 80 43' 22" Lintang Selatan ke
arah timur laut sampai dengan koordinat 1150
27' 36" Bujur Timur - 80 42' 12" Lintang Selatan;
4. garis yang menghubungkan koordinat 1150 27'
36" Bujur Timur - 80 42' 12" Lintang Selatan ke
arah barat daya sampai dengan koordinat 1150
26' 19" Bujur Timur - 80 42' 36" Lintang Selatan
di Pantai Nusa Ceningan;
5. garis yang menghubungkan koordinat 1150 26'
19" Bujur Timur - 80 42' 36" Lintang Selatan ke
arah timur laut sampai dengan koordinat 1150
27' 7" Bujur Timur - 80 41' 39" Lintang Selatan
di Pantai Nusa Ceningan;
6. garis yang menghubungkan koordinat 1150 27'
7" Bujur Timur - 80 41' 39" Lintang Selatan ke
arah barat sampai dengan koordinat 1150 25'
45" Bujur Timur - 80 41' 28" Lintang Selatan di
Pantai Nusa Lembongan;
7. garis yang menghubungkan koordinat 1150 25'
45" Bujur Timur - 80 41' 28" Lintang Selatan ke
arah timur laut sampai dengan koordinat 1150
- 6 -
26' 24" Bujur Timur - 80 40' 50" Lintang Selatan
di Pantai Nusa Lembongan;
8. garis yang menghubungkan koordinat 1150 26'
24" Bujur Timur - 80 40' 50" Lintang Selatan ke
arah barat laut sampai dengan koordinat 1150
21' 14" Bujur Timur - 80 34' 57" Lintang Selatan
di Pantai Kabupaten Gianyar;
4. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan
koordinat 1150 3' 24" Bujur Timur – 80 34' 48"
Lintang Selatan pada Garis Pantai sebelah barat
Kabupaten Tabanan ke arah selatan sepanjang
garis pantai Kabupaten Badung menuju ke arah
timur Garis Pantai Kota Denpasar dan Kabupaten
Gianyar pada koordinat 1150 21' 14" Bujur Timur –
80 34' 57" Lintang Selatan;
(2) Peta batas rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan
Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Peran
Pasal 3
Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita berperan
sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan
rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang
untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi
program pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita.
Bagian Kedua
Fungsi
- 7 -
Pasal 4
Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita
berfungsi untuk:
a. penyelarasan rencana struktur ruang dengan rencana
tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di
Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K;
c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah
perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di
wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
e. penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan
strategis nasional di wilayah perairan Kawasan
Perkotaan Sarbagita; dan
f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah
perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 5
Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita
ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan pusat kegiatan ekonomi nasional yang berdaya
saing global berbasis pariwisata dengan prinsip
berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat; dan
b. perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal,
terpadu, dan berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali.
Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
- 8 -
Pasal 6
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pusat kegiatan
ekonomi nasional yang berdaya saing global berbasis
pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat
kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai
pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan
pariwisata yang bertaraf internasional;
b. pengembangan susunan pusat pertumbuhan
kelautan dan perikanan untuk mendukung
pelaksanaan pembangunan;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan
sistem prasarana laut; dan
d. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan
prioritas
(2) Strategi untuk pengembangan keterpaduan sistem
pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan
sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis
kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kegiatan pariwisata di kawasan
perkotaan Sarbagita dan destinasi wisata
sekitarnya;
b. memadukan dan menguatkan keterkaitan antara
destinasi wisata di kawasan perkotaan Sarbagita
dengan destinasi wisata sekitarnya;
c. mengelola secara terpadu kegiatan pariwisata dan
perlindungan lingkungan di wilayah perairan dan
daratan dengan menerapkan aspek resiko bencana
dan dampak perubahan iklim;
d. meningkatkan nilai tambah dan investasi kegiatan
pariwisata dan kegiatan terkait lainnya
e. menata dan mengendalikan sarana dan prasarana
pariwisata; dan
- 9 -
f. mengatur kegiatan pariwisata untuk menjaga
lingkungan.
(3) Strategi untuk pengembangan susunan pusat
pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung
pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan
pusat industri kelautan dengan memperhatikan
aspek resiko bencana dan dampak perubahan iklim;
b. menjamin ketersediaan energi;
c. meningkatkan peran dan jangkauan pelayanan
sistem jaringan sarana dan prasarana laut dalam
mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:
d. mempertahankan keberadaan Obyek Vital Nasional;
e. meningkatkan nilai tambah dan investasi
perdagangan; dan
f. menyelaraskan, menyerasikan, dan
menyeimbangkan antarkegiatan di dalam kawasan
dan/atau zona.
(4) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan sistem prasarana laut sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung
pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dengan
memperhatikan aspek resiko bencana dan dampak
perubahan iklim;
b. meningkatkan peran pelabuhan untuk mendukung
pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan
perikanan dan jaringan prasarana dan sarana laut;
c. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan
Alur Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan
pelindungan lingkungan maritim;
d. merencanakan, menata jalur dan konstruksi
jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah
laut;
- 10 -
e. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan/atau
perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
f. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan
memperhatikan ruang penghidupan dan akses
kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil
(5) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan
kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. menyelaraskan, menyerasikan, dan
menyeimbangkan antarkegiatan di dalam kawasan,
zona, dan/atau subzona di wilayah perairan;
b. menyelaraskan program, kegiatan, dan/atau
pendanaan pembangunan antar-Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan
pembangunan lintas Perairan Pesisir dalam wilayah
perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan.
Pasal 7
(1) Kebijakan untuk mewujudkan perlindungan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber
Daya Kelautan secara secara optimal, terpadu, dan
berkelanjutan yang berjati diri budaya Bali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
meliputi:
a. pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan
Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali;
b. rehabilitasi sumber daya hayati pesisir dan pulau-
pulau kecil; dan
c. pelestarian dan pengembangan potensi Sumber
Daya Kelautan secara optimal.
(2) Strategi untuk pelestarian alam dan sosial-budaya di
Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya
Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
- 11 -
a. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan
dan mempertahankan keaslian dan keunikan
daerah;
b. memanfaatkan dan mengusahakan Sumber Daya
Kelautan secara efisien dan berkelanjutan;
c. mengidentifikasi dan mengendalikan pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan yang mengakibatkan
kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria
kerusakan ekosistem;
d. mengidentifikasi dan mengendalikan kegiatan yang
berpotensi mengakibatkan pencemaran dan
dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan
laut; dan
e. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan.
(3) Strategi untuk rehabilitasi sumber daya hayati pesisir
dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengidentifikasi pemanfaatan wilayah pesisir yang
mengakibatkan kerusakan ekosistem dan
pencemaran; dan
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi sumber
daya hayati laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
(4) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan potensi
Sumber Daya Kelautan secara optimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan konservasi di sebagian
wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
b. mengembangkan kegiatan perlindungan dan
pelestarian lingkungan laut.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
Bagian Kesatu
Umum
- 12 -
Pasal 8
Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita meliputi:
a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan
Pasal 9
(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi pusat
pertumbuhan kelautan dan perikanan
(2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sentra
kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan
budidaya.
Pasal 10
Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan
budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
berada di Kabupaten Tabanan.
Pasal 11
Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 diserasikan, diselaraskan, dan
diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut
Pasal 12
(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
- 13 -
(2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan
kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan
diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana
zonasi.
Pasal 13
(1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berupa
pelabuhan laut.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pelabuhan utama.
Pasal 14
Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) berupa Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar.
Pasal 15
Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan
sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana
induk Pelabuhan Perikanan nasional.
(2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan
Perikanan sebagai berikut:
a. penyediaan layanan dasar; dan
b. penumbuhan ekonomi jejaring.
(3) Tahap penyediaan layanan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tahap yang
diarahkan untuk membangun pondasi operasionalitas
- 14 -
Pelabuhan Perikanan dan dapat melaksanakan sebagai
penyedia produk primer.
(4) Tahap penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tahap yang
diarahkan agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan
dapat saling mendukung antara satu dan lainnya guna
menjamin ketersediaan pasokan ikan dan mampu
berperan menjalankan fasilitasi pemasaran secara
regional.
Pasal 17
Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a
dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam
RZWP-3-K.
Pasal 18
Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b
ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Kedonganan di
Kabupaten Badung.
Pasal 19
Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
BAB V
RENCANA POLA RUANG LAUT
Bagian Kesatu
Umum
- 15 -
Pasal 20
Rencana pola ruang laut rencana zonasi KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita meliputi:
a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan
strategis nasional di wilayah perairan Kawasan
Perkotaaan Sarbagita; dan
b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
Bagian Kedua
Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan
Strategis Nasional di Wilayah Perairan Kawasan Perkotaaan
Sarbagita
Pasal 21
Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan
strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaaan
Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a
meliputi:
a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
b. Alur Laut.
Pasal 22
Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a dikelompokkan ke dalam:
a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
b. zona U3 yang merupakan zona pelabuhan nasional; dan
c. zona U12 yang merupakan zona bandar udara.
Pasal 23
Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
merupakan area pengembangan destinasi pariwisata
nasional yang berada di area perairan sekitar Kota Denpasar
dan Kabupaten Badung.
- 16 -
Pasal 24
Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
meliputi area pengembangan pelabuhan utama, yaitu
Pelabuhan Benoa di sebagian perairan Kota Denpasar.
Pasal 25
Zona U12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c
berupa area pengembangan Bandar Udara Internasional
I Gusti Ngurah Rai di sebagian perairan sekitar Kabupaten
Badung.
Pasal 26
Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b
dikelompokkan ke dalam:
a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
b. alur T2 yang merupakan alur pipa bawah laut; dan
c. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
d. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota.
Pasal 27
(1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a
meliputi:
a. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Umum dan
Perlintasan di Pelabuhan Benoa; dan
b. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan
Benoa dengan pelabuhan lainnya.
(2) Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
merupakan alur pipa bawah laut di sebagian perairan
sekitar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
(3) Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c
meliputi:
a. alur T3.1 yang merupakan alur kabel listrik bawah
laut Bali Nusa Tenggara Barat di sebagian perairan
sekitar Kabupaten Gianyar; dan
b. alur T3.2 yang merupakan alur kabel
telekomunikasi bawah laut disebagian perairan
- 17 -
sekitar Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan
Kabupaten Gianyar.
(4) Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d
merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi
Bagian Ketiga
Arahan Alokasi Ruang untuk Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 28
Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pengelompokan
arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi
fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan
Perkotaaan Sarbagita.
Pasal 29
(1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan
Umum; dan
b. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
(2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. G1;
b. G2;
c. G3; dan
d. G4.
(3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
G5.
Pasal 30
G1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a
merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk
kegiatan penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar
- 18 -
Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Tabanan.
Pasal 31
G2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b
merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk
kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan
ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Badung.
Pasal 32
(1) G3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi
utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan,
pertambangan dan energi;
(2) G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pelabuhan Perikanan Kedonganan di sebagian
perairan sekitar Kabupaten Badung yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan industri;
b. Pelabuhan Serangan di sebagian perairan sekitar
Kota Denpasar yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan jasa/perdagangan; dan
c. Pelabuhan Sanur di sebagian perairan sekitar Kota
Denpasar yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan jasa/perdagangan.
Pasal 33
(1) G4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
huruf c merupakan kawasan yang berfungsi sebagai
penyangga pesisir yang digunakan untuk pemanfaatan
lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik
lingkungannya.
(2) G4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kawasan Suci Pura Uluwatu, Kawasan Suci Pura
Gunung Payung, dan Kawasan Suci KKM Teluk
Benoa di sebagian perairan sekitar Kabupaten
Badung;
- 19 -
b. Kawasan Suci KKM Teluk Benoa, Kawasan Suci
Pura Sakenan di sebagian perairan sekitar Kota
Denpasar.
Pasal 34
(1) G5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk
mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian
ekosistem dan keanekaragaman hayati;
(2) G5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar
Kabupaten Badung;
b. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar
Kota Denpasar; dan
c. Kawasan Konservasi di sebagian perairan sekitar
Kabupaten Klungkung.
Pasal 35
(1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(2) Rincian luas beserta daftar koordinat pola ruang untuk
kegiatan bernilai penting dan strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan
Pasal 27 tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
BAB VI
RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT
Pasal 36
(1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya
untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola
Ruang Laut pada rencana zonasi KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita yang dijabarkan ke dalam indikasi
- 20 -
program utama pemanfaatan ruang dalam jangka
waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun
perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. program utama;
b. lokasi program;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana program; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
Pasal 37
Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditujukan untuk
mewujudkan:
a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui
penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi
pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan
Rencana Struktur Ruang Laut; dan
b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui
penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi
pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan
Rencana Pola Ruang Laut.
Pasal 38
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- 21 -
c. Masyarakat.
Pasal 40
(1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program
utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua
puluh) tahun.
(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi
pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang
meliputi:
a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
d. tahap keempat pada periode 2035–2039.
Pasal 41
Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di
Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan
acuan dalam pelaksanaan program pengendalian
pemanfaatan ruang laut di Kawasan Perkotaan
Sarbagita.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
- 22 -
b. perizinan;
c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. sanksi.
Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 43
(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun
berdasarkan kawasan, zona, atau Alur Laut.
(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana
Struktur Ruang Laut;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola
Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan
strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaaan
Sarbagita; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan
alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
(3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada
Rencana Struktur Ruang Laut
- 23 -
Pasal 44
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur
Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
huruf a meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat
pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan
prasarana dan sarana laut.
Pasal 45
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan
kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan
perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan
perikanan budidaya yang mendukung
peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
dan
2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan
perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan
perikanan budidaya yang mendukung
ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan
ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang
memadai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat
pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas
penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup
lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran laut;
- 24 -
3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
4. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
sarana dan prasarana pusat pertumbuhan
kelautan dan perikanan; dan
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat
pertumbuhan kelautan dan perikanan.
Pasal 46
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan
prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepelabuhanan;
2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu
navigasi pelayaran;
3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
6. pelaksanaan hak lintas damai;
7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada
Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan
dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi
kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran; dan
8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat
udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur
laut kepulauan melalui Alur Laut yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayaran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 25 -
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan
sarana dan prasarana laut; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan
Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran
dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
pelabuhan;
2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak
sarana bantu navigasi pelayaran;
3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran
bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu
Alur Pelayaran;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di
atas perairan dan di bawah perairan yang
berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem
jaringan prasarana dan sarana laut.
Paragraf 3
Peraturan Pemanfaatan Ruang
pada Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai
Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan
Perkotaaan Sarbagita
Pasal 47
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang
Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional
di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Sarbagita
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b
meliputi:
- 26 -
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Pemanfaatan Umum; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.
Pasal 48
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
huruf a meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U12.
Pasal 49
Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang
tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
3. pembangunan sarana dan prasarana dasar;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang
ramah lingkungan yang dilakukan pada saat tidak
ada kegiatan pariwisata;
2. labuh jangkar kapal;
3. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
4. pembangunan sarana dan prasarana wisata;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan
dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat
statis dan pasif;
2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang
bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;
3. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
yang permanen; dan
4. pembuangan sampah dan limbah.
- 27 -
Pasal 50
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk untuk zona U3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang
skala internasional dan nasional;
3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
5. penyediaan perairan tempat labuh;
6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan
sandar dan olah gerak kapal;
7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
8. penyediaan fasilitas pembangunan dan
pemeliharaan kapal;
9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan
darurat;
10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh
jangkar;
11. pengalokasian ruang perairan pandu;
12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayaran;
13. operasional pelabuhan;
14. penunjang operasional pelabuhan;
15. pengembangan zona U3;
16. pertahanan dan keamanan negara; dan
17. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan
pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
2. Wisata Bahari;
3. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
4. penggelaran dan/atau pemasangan kabel
dan/atau pipa bawah laut;
5. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area
pelabuhan; dan
- 28 -
6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf
a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat
izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan
utama;
2. pembuangan sampah dan limbah; dan
3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau
fungsi zona U3.
Pasal 51
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U12
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan;
3. pengamanan terhadap ruang udara untuk
penerbangan yang berupa ruang udara di atas
bandar udara, ruang udara di sekitar bandar
udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai
jalur penerbangan;
4. pelaksanaan operasional kebandarudaraan;
5. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
6. penunjang keselamatan operasi penerbangan;
7. pelayanan kepabeanan;
8. pelaksanaan karantina, imigrasi, dan keamanan;
9. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
10. pertahanan dan keamanan negara;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan perairan dan ruang udara di sekitar
zona U12 yang tidak mengganggu keselamatan
operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
dan
- 29 -
2. pengembangan bandar udara dengan reklamasi
dengan mempertimbangkan karakteristik
lingkungan dan kerawanan terhadap bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan
keselamatan operasional penerbangan;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi
kebandarudaraan; dan
3. kegiatan yang mengganggu fungsi zona U12.
Pasal 52
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3; dan
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4;
Pasal 53
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan
utama;
3. pengerukan Alur Pelayaran dan kolam pelabuhan;
4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
5. penetapan system rute kapal (ship routeing
system);
6. penangkapan ikan menggunakan alat
penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan
8. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau
hak lintas damai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- 30 -
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal
nelayan
2. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
3. pembinaan dan pengawasan;
4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai
dan/atau fungsi alur T1; dan
5. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut
sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan
mempertimbangkan penyelenggaraan
kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T1;
2. kegiatan usaha pertambangan;
3. pembangunan bangunan dan instalasi di laut
selain untuk fungsi navigasi;
4. pembudidayaan ikan;
5. pembuangan sampah dan limbah; dan
6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan
dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat
statis.
Pasal 54
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dan alur T3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur
T2 dan alur T3;
3. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat
penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan
ikan yang bersifat aktif;
4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
- 31 -
5. penetapan zona keamanan dan keselamatan di
sekitar alur T2 dan alur T3;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bahari;
2. pembudidayaan ikan;
3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan
instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah
laut;
4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa
gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel
telekomunikasi bawah laut;
5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan
pipa gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel
telekomunikasi bawah laut; dan
6. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa
bawah laut;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan mineral;
2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat
penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
3. labuh jangkar;
4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
5. pembuangan sampah dan limbah; dan
6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi alur T2
dan alur T3.
Pasal 55
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. perlindungan dan pelestarian ekosistem; dan
3. perlindungan dan pelestarian biota pari manta,
penyu, dan mamalia laut;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa
bawah laut;
- 32 -
2. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa
bawah laut; dan
3. wisata bahari;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;
2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
3. pembuangan sampah dan limbah; dan
4. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi
Alur T4.
Paragraf 4
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahan Alokasi Ruang
untuk RZWP-3-K
Pasal 56
(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi
ruang untuk RZWP-3-K di perairan Kawasan
Perkotaaan Sarbagita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Pemanfaatan Umum; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Konservasi.
(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan
Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.
Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 57
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian perizinan
berusaha/perizinan berusaha pemanfaatan di laut.
- 33 -
(2) Perairan perizinan berusaha/perizinan berusaha
pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 58
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dalam pengendalian
pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan
ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan
ruang laut sesuai dengan rencana zonasi KSN
Kawasan Perkotaan Sarbagita;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di
Kawasan Perkotaan Sarbagita agar sejalan dengan
rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut
di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang sejalan dengan
rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita.
Paragraf 2
Pemberian Insentif
Pasal 59
(1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
- 34 -
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
dan
b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan
pengembangannya.
Pasal 60
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
meliputi:
a. penyediaan prasarana dan sarana;
b. penghargaan; dan
c. publikasi atau promosi.
Pasal 61
(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah meliputi:
a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
b. penghargaan dan fasilitasi; dan
c. publikasi atau promosi daerah.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa
penyediaan prasarana dan sarana.
Paragraf 3
Pemberian Disinsentif
Pasal 62
(1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat.
(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi
pengembangannya.
- 35 -
(3) Pemberian disinsentif diberikan untuk kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan
yang dibatasi pengembangannya.
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
dan/atau
b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
Bagian Kelima
Sanksi
Pasal 63
(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 64
Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan
pada tahap:
a. perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita;
b. pemanfaatan ruang laut; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.
Pasal 65
Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi
Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
a. memberikan masukan dalam:
1. persiapan penyusunan rencana zonasi KSN
Kawasan Perkotaan Sarbagita;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau
kawasan;
- 36 -
3. pengidentifikasian potensi dan masalah
pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana zonasi KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita; dan
5. penetapan rencana zonasi KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita.
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam
perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita.
Pasal 66
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam
perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Sarbagita
dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari
kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan
Sarbagita;
b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang
perencanaan zonasi; dan/atau
c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang
perencanaan zonasi.
Pasal 67
Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam
pemanfaatan ruang laut;
c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam
upaya pelindungan lingkungan Laut;
d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan
kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah
ditetapkan;
- 37 -
e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan
memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan; dan/atau
g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 68
Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c
berupa:
a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan
Ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif,
dan/atau sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
pelaksanaan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan
Sarbagita;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau
pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang laut yang melanggar rencana zonasi KSN
Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan/atau
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan
Sarbagita.
Pasal 69
Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
sampai dengan Pasal 68 disampaikan secara langsung
dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang
berwenang.
BAB IX
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
- 38 -
Pasal 70
(1) Rencana zonasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita
berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tanggal penetapan.
(2) Peninjauan kembali rencana zonasi KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita dilakukan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.
(3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi KSN
Kawasan Perkotaan Sarbagita dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-
undangan tentang RZWP-3-K dan rencana tata ruang dalam
peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
wilayah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini
harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan
atau pada saat peninjauan kembali.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan
perundang-undangan mengenai RZWP-3-K dan rencana
tata ruang wilayah yang berlaku sebelum Peraturan
Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
Pasal 73
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
- 39 -
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal…
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN
PETA BATAS RENCANA ZONASI KSN KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA
PETA BATAS RENCANA ZONASI KSN KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA
SKALA 1:250.000
LAMPIRAN IIIPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUNTENTANGRENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN
PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
PETA RENCANA POLA RUANG LAUTKETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000
INDEKS PETA
LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN PERKOTAAN
DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN
RINCIAN LUAS KAWASAN DAN ZONA POLA RUANG
Kawasan Zona Kode Luas (Ha)
Pemanfaatan Umum
Bandar Udara U12 291,16
Pelabuhan U3 1377,41
Pariwisata U1 3633,30
Alur Laut Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut T3 13761,34
Alur Pelayaran T1 1326,08
Alur Migrasi Biota T4 5210,31
Luas Total 25599,6
DAFTAR KOORDINAT ZONA POLA RUANG LAUT
Kawasan Zona Lintang Selatan Bujur Timur Derajat Menit Detik Lintang Derajat Menit Detik Bujur
Kawasan Pemanfaatan Umum Bandar Udara 115 9 45,957 BT 8 45 9,717 LS
Bandar Udara 115 8 23,468 BT 8 45 13,011 LS
Bandar Udara 115 8 21,73 BT 8 44 30,059 LS
Bandar Udara 115 9 37,221 BT 8 44 27,211 LS
Bandar Udara 115 9 8,982 BT 8 44 49,391 LS
Bandar Udara 115 9 8,68 BT 8 45 1,75 LS
Bandar Udara 115 11 4,194 BT 8 44 46,437 LS
Bandar Udara 115 11 5,107 BT 8 44 52,965 LS
Bandar Udara 115 11 3,377 BT 8 44 57,11 LS
Pelabuhan 115 12 43,468 BT 8 43 54,62 LS
Pelabuhan 115 12 44,715 BT 8 43 54,68 LS
Pelabuhan 115 12 59,583 BT 8 45 6,593 LS
Pelabuhan 115 12 49,999 BT 8 45 2,594 LS
Pelabuhan 115 12 19,57 BT 8 44 58,699 LS
Pelabuhan 115 11 49,278 BT 8 44 34,483 LS
Pelabuhan 115 11 54,488 BT 8 44 19,043 LS
Pelabuhan 115 12 0,638 BT 8 44 15,13 LS
Pelabuhan 115 12 4,437 BT 8 44 15,746 LS
Pelabuhan 115 12 39,969 BT 8 44 7,356 LS
Pelabuhan 115 12 40,687 BT 8 44 4,663 LS
Pelabuhan 115 12 41,434 BT 8 44 1,862 LS
Pelabuhan 115 12 43,269 BT 8 43 54,984 LS
Pelabuhan 115 12 41,669 BT 8 43 58,081 LS
Pelabuhan 115 12 40,991 BT 8 43 57,782 LS
Pelabuhan 115 12 41,249 BT 8 43 53,166 LS
Pelabuhan 115 12 47,489 BT 8 43 41,268 LS
Pelabuhan 115 13 4,435 BT 8 43 46,775 LS
Pelabuhan 115 13 18,615 BT 8 44 1,466 LS
Pelabuhan 115 13 14,912 BT 8 44 7,981 LS
Pelabuhan 115 13 14,96 BT 8 44 19,411 LS
Pelabuhan 115 13 12,004 BT 8 44 20,953 LS
Pelabuhan 115 13 4,166 BT 8 44 47,422 LS
Pelabuhan 115 13 33,248 BT 8 45 1,942 LS
Pelabuhan 115 13 42,414 BT 8 45 8,195 LS
Pelabuhan 115 13 47,811 BT 8 45 0,828 LS
Pelabuhan 115 13 57,576 BT 8 44 53,633 LS
Pelabuhan 115 14 4,941 BT 8 44 48,714 LS
Pelabuhan 115 14 5,366 BT 8 44 48,974 LS
Pelabuhan 115 14 12,738 BT 8 44 37,978 LS
Pelabuhan 115 14 21,619 BT 8 44 36,234 LS
Pelabuhan 115 16 0,001 BT 8 45 40,5 LS
Pelabuhan 115 16 0,001 BT 8 46 0 LS
Pelabuhan 115 13 41,372 BT 8 46 27,463 LS
Pelabuhan 115 13 41,372 BT 8 46 0,986 LS
Pelabuhan 115 13 56,372 BT 8 45 51,467 LS
Pelabuhan 115 14 1,188 BT 8 45 40,264 LS
Pelabuhan 115 13 54,109 BT 8 45 31,91 LS
Pelabuhan 115 13 44,847 BT 8 45 32,052 LS
Pelabuhan 115 13 34,026 BT 8 45 17,82 LS
Pelabuhan 115 13 20,364 BT 8 45 19,107 LS
Pelabuhan 115 13 4,608 BT 8 45 8,755 LS
Pariwisata 115 9 39,756 BT 8 41 50,585 LS
Pariwisata 115 9 15,072 BT 8 41 58,8 LS
Pariwisata 115 9 42,399 BT 8 43 18,536 LS
Pariwisata 115 9 24,106 BT 8 43 43,616 LS
Pariwisata 115 9 49,389 BT 8 43 50,344 LS
Pariwisata 115 10 8,192 BT 8 45 38,686 LS
Pariwisata 115 9 38,91 BT 8 45 38,684 LS
Pariwisata 115 9 32,434 BT 8 46 25,81 LS
Pariwisata 115 8 5,085 BT 8 46 39,708 LS
Pariwisata 115 7 37,988 BT 8 46 57,442 LS
Pariwisata 115 7 20,268 BT 8 46 58,469 LS
Pariwisata 115 6 7,878 BT 8 48 38,299 LS
Pariwisata 115 6 14,303 BT 8 48 34,551 LS
Pariwisata 115 6 15,949 BT 8 48 37,423 LS
Pariwisata 115 13 45,414 BT 8 47 11,604 LS
Pariwisata 115 13 42,633 BT 8 47 4,191 LS
Pariwisata 115 13 36,909 BT 8 47 5,937 LS
Pariwisata 115 13 27,087 BT 8 46 14,722 LS
Pariwisata 115 13 30,957 BT 8 46 13,541 LS
Pariwisata 115 13 30,24 BT 8 46 4,115 LS
Pariwisata 115 13 25,6 BT 8 46 4,391 LS
Pariwisata 115 13 25,125 BT 8 45 56,461 LS
Pariwisata 115 13 29,881 BT 8 45 56,549 LS
Pariwisata 115 13 29,946 BT 8 45 53,287 LS
Pariwisata 115 13 25,406 BT 8 45 53,139 LS
Pariwisata 115 14 22,249 BT 8 43 17,049 LS
Pariwisata 115 14 22,377 BT 8 43 13,22 LS
Pariwisata 115 14 33,917 BT 8 43 13,22 LS
Pariwisata 115 15 3,71 BT 8 43 31,315 LS
Pariwisata 115 14 56,445 BT 8 43 42,567 LS
Pariwisata 115 14 40,512 BT 8 43 52,898 LS
Pariwisata 115 14 27,92 BT 8 44 5,387 LS
Pariwisata 115 14 14,377 BT 8 44 15,384 LS
Pariwisata 115 14 10,454 BT 8 44 11,315 LS
Pariwisata 115 14 22,481 BT 8 44 3,777 LS
Pariwisata 115 14 21,487 BT 8 43 58,397 LS
Pariwisata 115 14 25,153 BT 8 43 53,223 LS
Pariwisata 115 14 28,922 BT 8 43 54,183 LS
Pariwisata 115 14 30,43 BT 8 43 49,797 LS
Pariwisata 115 14 21,419 BT 8 43 44,417 LS
Pariwisata 115 14 26,078 BT 8 43 36,708 LS
Pariwisata 115 14 32,554 BT 8 43 43,047 LS
Pariwisata 115 14 39,339 BT 8 43 47,244 LS
Pariwisata 115 14 40,238 BT 8 43 31,354 LS
Pariwisata 115 14 58,565 BT 8 42 48,183 LS
Pariwisata 115 14 58,373 BT 8 43 13,222 LS
Pariwisata 115 15 5,322 BT 8 43 14,637 LS
Pariwisata 115 16 0,505 BT 8 42 48,315 LS
Pariwisata 115 16 26,283 BT 8 41 43,265 LS
Pariwisata 115 16 18,138 BT 8 40 57,257 LS
Pariwisata 115 16 8,512 BT 8 40 18,372 LS
Pariwisata 115 15 59,016 BT 8 40 19,538 LS
Pariwisata 115 16 1,263 BT 8 40 35,496 LS
Pariwisata 115 15 54,587 BT 8 40 36,567 LS
Pariwisata 115 15 51,852 BT 8 40 50,991 LS
Pariwisata 115 15 56,466 BT 8 40 51,075 LS
Pariwisata 115 15 56,389 BT 8 40 56,12 LS
Pariwisata 115 15 51,697 BT 8 40 56,206 LS
Pariwisata 115 16 0,601 BT 8 41 37,3 LS
Pariwisata 115 16 5,628 BT 8 41 37,967 LS
Pariwisata 115 16 4,893 BT 8 41 42,817 LS
Pariwisata 115 15 59,98 BT 8 41 42,176 LS
Pariwisata 115 15 52,462 BT 8 42 15,652 LS
Pariwisata 115 15 58,243 BT 8 42 18,751 LS
Pariwisata 115 15 50,905 BT 8 42 30,199 LS
Pariwisata 115 15 45,867 BT 8 42 26,729 LS
Pariwisata 115 15 9,337 BT 8 42 45,12 LS
Pariwisata 115 15 10,021 BT 8 42 48,94 LS
Pariwisata 115 15 7,425 BT 8 42 49,442 LS
Pariwisata 115 15 6,662 BT 8 42 45,372 LS
Pariwisata 115 7 31,292 BT 8 47 23,021 LS
Pariwisata 115 7 21,699 BT 8 47 1,784 LS
Pariwisata 115 13 57,741 BT 8 46 27,504 LS
Pariwisata 115 14 39,2 BT 8 47 40,893 LS
Pariwisata 115 14 14,907 BT 8 47 50,593 LS
Pariwisata 115 14 14,741 BT 8 48 7,402 LS
Pariwisata 115 14 18,305 BT 8 48 16,283 LS
Pariwisata 115 14 4,867 BT 8 48 31,525 LS
Pariwisata 115 14 22,937 BT 8 48 40,56 LS
Pariwisata 115 13 56,343 BT 8 49 15,286 LS
Pariwisata 115 13 45,623 BT 8 49 32,87 LS
Pariwisata 115 13 21,495 BT 8 50 17,867 LS
Pariwisata 115 12 3,637 BT 8 50 54,546 LS
Pariwisata 115 9 18,84 BT 8 51 19,175 LS
Pariwisata 115 7 40,5 BT 8 51 16,308 LS
Pariwisata 115 5 8,184 BT 8 50 40,813 LS
Pariwisata 115 5 19,783 BT 8 50 17,699 LS
Pariwisata 115 5 22,598 BT 8 48 50,343 LS
Pariwisata 115 5 3,821 BT 8 48 31,328 LS
Pariwisata 115 6 8,313 BT 8 48 11,684 LS
Pariwisata 115 6 40,936 BT 8 47 32,778 LS
Pariwisata 115 7 2,963 BT 8 47 54,341 LS
Pariwisata 115 13 41,372 BT 8 46 27,463 LS
Pariwisata 115 13 41,372 BT 8 46 0,986 LS
Pariwisata 115 13 56,372 BT 8 45 51,467 LS
Pariwisata 115 14 1,188 BT 8 45 40,264 LS
Pariwisata 115 13 54,109 BT 8 45 31,91 LS
Pariwisata 115 13 44,847 BT 8 45 32,052 LS
Pariwisata 115 13 34,026 BT 8 45 17,82 LS
Pariwisata 115 13 20,364 BT 8 45 19,107 LS
Alur Laut Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 52 28,445 BT 8 53 0,656 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 55 31,907 BT 8 51 55,167 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 10,602 BT 8 51 37,815 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 40,401 BT 8 51 22,748 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 57 25,773 BT 8 50 58,82 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 2 15,307 BT 8 48 32,149 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 5 33,352 BT 8 47 1,784 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 8 41,328 BT 8 45 36,445 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 8 51,311 BT 8 45 38,684 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 8 51,311 BT 8 45 43,728 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 9 29,974 BT 8 45 43,728 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 9 29,974 BT 8 45 38,684 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 2 15,309 BT 8 49 7,863 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 58 13,756 BT 8 51 8,662 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 57 30,37 BT 8 51 32,998 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 47,256 BT 8 51 55,735 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 10,08 BT 8 52 13,829 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 52 24,369 BT 8 53 39,196 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 51 54,21 BT 8 58 24,393 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 0,767 BT 8 57 5,248 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 59 34,136 BT 8 53 55,108 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 59 57,903 BT 8 53 30,559 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 0 48,992 BT 8 52 34,537 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 1 12,071 BT 8 52 9,338 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 2 15,308 BT 8 50 37,352 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 2 15,307 BT 8 51 33,441 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 1 41,796 BT 8 52 23,164 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 1 20,463 BT 8 52 49,175 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 0 28,764 BT 8 53 45,99 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 0 3,544 BT 8 54 9,812 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 22,668 BT 8 57 31,934 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 51 50,558 BT 8 58 58,927 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 51 45,106 BT 8 59 50,479 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 52 42,475 BT 8 59 17,93 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 35,357 BT 8 58 9,774 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 59 37,901 BT 8 56 1,372 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 0 47,653 BT 8 54 31,866 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 1 8,084 BT 8 54 5,65 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 1 55,119 BT 8 53 5,294 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 2 15,263 BT 8 52 38,73 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 2 15,195 BT 8 53 32,465 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 1 37,621 BT 8 54 20,418 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 1 17,19 BT 8 54 46,635 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 0 0,636 BT 8 56 24,668 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 56 48,192 BT 8 58 39,915 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 54 38,412 BT 8 59 17,93 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 52 47,193 BT 8 59 50,479 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 114 51 43,401 BT 9 0 6,605 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 19 33,536 BT 8 36 51,823 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 19 44,159 BT 8 36 21,216 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 20 46,765 BT 8 36 49,155 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 22 28,373 BT 8 36 21,359 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 22 52,268 BT 8 36 48,598 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 21 42,286 BT 8 37 7,221 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 23 49,569 BT 8 37 53,92 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 24 25,322 BT 8 38 34,677 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 22 22,316 BT 8 40 30,96 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 21 48,222 BT 8 40 34,711 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 20 57,012 BT 8 40 30,67 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 18 2,34 BT 8 40 13,946 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 19 57,399 BT 8 41 11,84 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 20 26,498 BT 8 41 31,341 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 22 22,973 BT 8 43 12,302 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 25 8,197 BT 8 48 21,763 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 24 54,624 BT 8 49 10,914 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 22 43,321 BT 8 44 57,643 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 19 58,617 BT 8 41 50,661 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 19 28,044 BT 8 41 32,181 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 16 49,85 BT 8 40 19,087 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 16 47,267 BT 8 40 4,551 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 16 20,814 BT 8 40 16,802 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 16 18,166 BT 8 39 47,283 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 15 55,067 BT 8 39 50,081 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 15 46,411 BT 8 39 45,847 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 16 8,177 BT 8 39 18,562 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 16 38,557 BT 8 39 31,447 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 20 16,986 BT 8 37 8,745 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 20 54,197 BT 8 37 23,238 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 23 44,443 BT 8 38 26,011 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 22 3,701 BT 8 40 3,392 LS
Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut 115 17 30,477 BT 8 39 36,353 LS
Alur Pelayaran 115 21 48,222 BT 8 40 34,711 LS
Alur Pelayaran 115 20 57,012 BT 8 40 30,67 LS
Alur Pelayaran 115 19 57,399 BT 8 41 11,84 LS
Alur Pelayaran 115 20 26,498 BT 8 41 31,341 LS
Alur Pelayaran 115 14 41,196 BT 8 44 49,022 LS
Alur Pelayaran 115 15 12,092 BT 8 45 9,205 LS
Alur Migrasi Biota 114 53 51,303 BT 8 44 47,074 LS
Alur Migrasi Biota 115 7 18,929 BT 8 44 45,048 LS
Alur Migrasi Biota 115 7 19,554 BT 8 45 17,592 LS
Alur Migrasi Biota 114 53 39,173 BT 8 45 19,338 LS
Alur Migrasi Biota 114 52 45,349 BT 8 50 20,805 LS
Alur Migrasi Biota 114 52 42,098 BT 8 50 51,548 LS
Alur Migrasi Biota 114 55 2,629 BT 8 51 4,584 LS
Alur Migrasi Biota 115 17 33,616 BT 8 50 6,356 LS
Alur Migrasi Biota 115 18 20,01 BT 8 50 44,263 LS
Alur Migrasi Biota 115 16 16,728 BT 8 57 17,546 LS
Alur Migrasi Biota 115 16 4,908 BT 8 57 56,698 LS
Alur Migrasi Biota 115 15 26,748 BT 9 0 15,356 LS
Alur Migrasi Biota 115 15 28,403 BT 9 0 53,436 LS
Alur Migrasi Biota 115 15 36,503 BT 9 2 44,518 LS
Alur Migrasi Biota 115 16 5,907 BT 9 2 42,234 LS
Alur Migrasi Biota 115 16 1,976 BT 9 1 11,847 LS
Alur Migrasi Biota 115 18 26,839 BT 9 2 31,288 LS
Alur Migrasi Biota 115 19 20,014 BT 9 2 27,158 LS
Alur Migrasi Biota 115 16 0,32 BT 9 0 33,766 LS
Alur Migrasi Biota 115 16 43,413 BT 8 57 42,37 LS
Alur Migrasi Biota 115 23 22,179 BT 8 55 22,222 LS
Alur Migrasi Biota 115 23 31,578 BT 8 54 44,947 LS
Alur Migrasi Biota 115 16 55,232 BT 8 57 3,219 LS
Alur Migrasi Biota 115 18 57,392 BT 8 50 25,087 LS
Rapat PAK II - 30 Januari 2020
LAMPIRAN VPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUNTENTANGRENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN
RINCIAN INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT
- V-2 -
NO PROGRAM UTAMALOKASI
PROGRAMSUMBER
PENDANAAN
PELAKSANA PROGRAMWAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN
TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IVPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
(2020- 2024) (2025 – 2029) (2030 – 2034) (2035 – 2039)
I DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUTSusunan pusat pertumbuhan kelautanPusat pertumbuhan kelautan dan perikanan
1 Pengembangan dan peningkatan kegiatan penangkapan ikan demersal dan/atau ikan pelagis
Kabupaten Tabanan
APBN dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP
Swasta dan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)2 Pengembangan dan
peningkatan kegiatan pembudidayaan ikan di kawasan minapolitan
Kabupaten Tabanan
APBN dan sumber
pendanaan lain yang sah
KKP Swasta dan BUMN
II Sistem jaringan prasarana dan sarana laut
A Tatanan Kepelabuhanan NasionalPengembangan dan peningkatan peran pelabuhan laut
Kota Denpasar APBN dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BUMN, Swasta
B Tatanan Kepelabuhanan Perikanan
1 Penataan sebaran, hirarki, dan peran Pelabuhan Perikanan
Kabupaten Badung
APBN dan sumber
pendanaan lain yang sah
KKPPUPR, BUMN, Pemerintah
Daerah (Pemda)
- V-3 -
2 Peningkatan peran pelabuhan perikanan
Kabupaten Badung
APBN dan sumber
pendanaan lain yang sah
KKPPUPR, BUMN,
Pemda
II PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT
A KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
1. Zona Pariwisata
Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi dan daya tarik zona pariwisata
U1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif(Kemenparekraf/
Baparekraf)
Kementerian Koordinator
Bidang Kemartiman dan
Investasi (Kemenkomarves)
, KKP, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN),
PUPR, SwastaPenyiapan masterplan pengembangan zona pariwisata
U1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenparekraf/Baparekraf
Kemenkomarves, KKP, ATR/BPN, PUPR, Swasta
Pemantapan pengawasan pengendalian kesehatan lingkungan di zona pariwisata
U1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenparekraf/Baparekraf
Kemenkomarves, KKP, ATR/BPN, PUPR, Swasta
Pembangunan sarana prasarana penunjang di zona pariwisata
U1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenparekraf/Baparekraf
Kemenkomarves, KKP, ATR/BPN,
PUPR, Kemenhub,
Swasta
- V-4 -
Pembangunan sarana mitigasi bencana
U1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenparekraf/Baparekraf
Kemenkomarves, KKP, ATR/BPN,
Kemenhub,PUPR, Swasta
Pengendalian pencemaran laut U1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenparekraf/Baparekraf
Kemenkomarves, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), KKP, ATR/BPN, PUPR,
Swasta2. Zona Pelabuhan Nasional
1. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan nasional
U3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenhub
Kemenkomarves, KKP, PUPR,
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan nasional
U3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
KKP, TNI
3. penataan dan pengelolaan jalur pelayaran
U3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
KKP, TNI
4. pengembangan dan pengelolaan pelabuhan komersial internasional
U3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
BUMN, TNI
5. pengendalian pencemaran laut
U3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
KLHK, BUMN, TNI
6. Mitigasi dampak lingkungan
U3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
KLHK, BUMN, TNI
- V-5 -
7. Pembangunan sarana mitigasi bencana
U3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
PUPR, BUMN
3. Zona Bandar Udara
1. Pengembangan bandar udara Internasional I Gusti Ngurah Rai
U12 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubBUMN, PUPR, KKP, Swasta
2. Penataan dan pengelolaan kawasan
U12 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubBUMN. PUPR, KKP, Swasta
3. Mitigasi dampak lingkungan
U12 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKLHK, BUMN, PUPR, KKP,
Swasta
4. Pembangunan sarana mitigasi bencana
U12 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubBUMN, PUPR, KKP, Swasta
5. Pengembangan konektivitas dengan pelabuhan dan terminal khusus ke kawasan utara
U12 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenhub
BUMN, PUPR, KKP,
Kemenparekraf/Baparekraf
SwastaB ALUR LAUT
1 Alur Pelayaran
1. Penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai kepentingannya
T1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
KKP, TNI
- V-6 -
2. Peningkatan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan
T1 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KemenhubKemenkomarves,
KKP, TNI
2 Alur Pipa Bawah Laut
1. Perancanaan jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut
T2 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemen ESDMKKP, Kemenhub,
TNI
2. Pengawasan, pengamanan, dan/atau perawatan pipa
T2 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemen ESDMKKP, Kemenhub,
TNI
3 Alur Kabel Bawah Laut
1. penyediaan ruang untuk kabel listrik dan telekomunikasi bawah laut
T3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KKP
SwastaKemenhub,
Kominfo, TNI, Kementerian
ESDM2. Penataan dan pengelolaan
alur kabel listrik dan telekomunkasi bawah laut
T3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenhub SwastaKominfo, TNI, Kementerian
ESDM3. Pengawasan, pengamanan
dan/atau perawatan kabel listrik dan telekomunkasibawah laut
T3 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
Kemenhub SwastaKominfo,
Kementerian ESDM, TNI
4 Alur Migrasi Biota
1. Identifikasi alur migrasi biota
T4 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KKP
Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), Perguruan
Tinggi
- V-7 -
2. Pengembangan upaya perlindungan alur migrasibiota
T4 APBN, dan sumber
pendanaan lain yang sah
KKPLSM, Perguruan
Tinggi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO