Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTARINVENTARISASIMASALAH
RANCANGANUNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHANATASUNDANG-UNDANGNOMOR4TAHUN2009
TENTANGPERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA
TAHUN2018DAFTARINVENTARISASIMASALAH
RANCANGANUNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
PERUBAHANATASUNDANG-UNDANGNOMOR4TAHUN2009
TENTANGPERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA
NODRAFTRUUTENTANG
PERTAMBANGANMINERALDANBATUBARAINISIATIFDPR
USULANPEMERINTAHKETERANGAN
USULPERUBAHAN SETELAHPERUBAHAN
1 RANCANGANUNDANG-UNDANG
REPUBLIKINDONESIANOMOR...TAHUN....
TENTANGPERUBAHANATASUNDANG-UNDANGNOMOR4TAHUN
2009TENTANGPERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA
2 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,3 Menimbang:
a.bahwamineraldanbatubarayangberadadidalamwilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiamerupakansumberdayadankekayaanalamyangtidakterbarukansebagaikaruniaTuhanYangMahaEsa,yangmemilikiperanpentingdanmemenuhihajathiduporangbanyak dikuasaioleh Negara untuk menunjangpembangunan nasional yang berkelanjutan guna
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatsecaraberkeadilan;
4 b.bahwa kegiatan usaha pertambangan mineraldanbatubara mempunyai peranan penting dalammemberikan nilai tambah secara nyata bagipertumbuhan ekonominasionaldan pembangunandaerahsecaraberkelanjutan,yangpenyelenggaraannyamasihterkendalakewenanganantaraPemerintahPusatdan Pemerintah Daerah,perizinan,pengolahan danpemurnian, perlindungan terhadap masyarakatterdampak, data dan informasi pertambangan,pengawasan,dan sanksi,sehingga penyelenggaraanpertambanganmineraldanbatubarakurangberjalanefektifdanbelum dapatmemberinilaitambahyangoptimal;
5 c.bahwapengaturanmengenaipertambanganmineraldanbatubarayangsaatinidiaturdalam Undang-UndangNomor4Tahun2009tentangPertambanganMineraldan Batubara masih belum dapat menjawabperkembangan,permasalahan,dankebutuhanhukumdalam penyelenggaraan pertambangan mineraldanbatubara,sertamasihperludisinkronisasikandenganketentuanperaturanperundang-undanganterkaitagardapatmenjadidasarhukum yangefektif,efisien,dankomprehensifdalampenyelenggaraanpertambangan;
6 d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksudkndalam hurufa,hurufb,danhurufc,perlumembentukUndang-UndangtentangPerubahanAtasUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambanganMineraldanBatubara;
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
7 Mengingat:Pasal20,Pasal20Aayat(1),danPasal33ayat(2)danayat(3)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945;
8 DenganPersetujuanBersamaDEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA
danPRESIDENREPUBLIKINDONESIA
9 MEMUTUSKAN:
Menetapkan:UNDANG-UNDANGTENTANGPERUBAHANATASUNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANGPERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA.
10 PasalI
BeberapaketentuandalamUndang-UndangNomor4Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor4,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4959),diubahsebagaiberikut:
11 1.KetentuanPasal1angka19,angka20,angka36,angka37,danangka38diubah,diantaraangka6danangka7disisipkan3(tiga)angka,yakniangka6a,angka6b,danangka6c,diantaraangka35danangka36disisipkan1(satu)angka,yakniangka35a,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
12 Pasal1DalamUndang-Undanginiyangdimaksuddengan:
13 1.Pertambanganadalahsebagianatauseluruhtahapan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan danpengusahaan mineralatau batubara yang meliputipenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi,penambangan,pengolahandanpemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang.
14 2.Mineraladalahsenyawaanorganikyangterbentukdialam, yangmemilikisifatfisik dan kimia tertentuserta susunan kristalteraturataugabungannyayangmembentukbatuan,baikdalambentuklepasataupadu.
15 3.Batubaraadalah endapan senyawaorganikkarbonanyang terbentuk secara alamiah darisisa tumbuh-tumbuhan.
16 4.PertambanganMineraladalahpertambangankumpulanmineralyangberupabijihataubatuan,diluarpanasbumi,minyakdangasbumi,sertaairtanah.
17 5.PertambanganBatubaraadalahpertambanganendapankarbonyangterdapatdidalam bumi,termasukbitumenpadat,gambut,danbatuanaspal.
18 6.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineralatau batubara yang meliputitahapankegiatanpenyelidikanumum,eksplorasi,studikelayakan,konstruksi,penambangan,pengolahandanpemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapascatambang.
19 6a.Kuasa Pertambangan Mineraldan Batubara adalahkuasayangdiberikannegarakepadaPemerintahPusat.
20 6b.Kontrak Karya adalah perjanjian antara
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
pemerintah denganperusahaanberbadanhukumIndonesiadalamrangkapenanamanmodalasingdalamrangka melaksanakan usaha pertambangan bahangalian,tidaktermasukminyakbumi,gasalam,panasbumi,radioaktif,danbatubara.
21 6c.PerjanjianKaryaPengusahaanPertambanganBatubaraadalahperjanjianantaraPemerintahRepublikIndonesiadenganperusahaanswastaasingataupatunganantaraasingdengannasionaluntukpengusahaanbatubara
22 7.Izin Usaha Pertambangan,yang selanjutnya disebutIUP, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan.
23 8.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikanuntukmelakukantahapankegiatanpenyelidikanumum,eksplorasi,danstudikelayakan.
24 9.IUPOperasiProduksiadalahizinusahayangdiberikansetelah selesaipelaksanaan IUP Eksplorasi untukmelakukantahapankegiatanoperasiproduksi.
25 10.IzinPertambanganRakyat,yangselanjutnyadisebutIPR, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdenganluaswilayahdaninvestasiterbatas.
26 11.Izin Usaha Pertambangan Khusus,yang selanjutnyadisebutdenganIUPK,adalahizinuntukmelaksanakanusaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangankhusus.
27 12.IUPKEksplorasiadalahizinusahayangdiberikanuntukmelakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi,danstudikelayakandiwilayahizinusahapertambangankhusus.
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
28 13.IUPKOperasiProduksiadalahizinusahayangdiberikansetelahselesaipelaksanaan IUPK Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatan operasiproduksidiwilayahizinusahapertambangankhusus.
29 14.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatanpertambangan untuk mengetahuikondisigeologiregionaldanindikasiadanyamineralisasi.
30 15.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usahapertambangan untukmemperoleh informasisecaraterperincidan telititentang lokasi,bentuk,dimensi,sebaran,kualitas dan sumber daya terukur daribahan galian,serta informasimengenailingkungansosialdanlingkunganhidup.
31 16.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usahapertambanganuntukmemperolehinformasisecararinciseluruh aspek yang berkaitan untuk menentukankelayakanekonomisdanteknisusahapertambangan,termasukanalisismengenaidampaklingkungansertaperencanaanpascatambang.
32 17.OperasiProduksiadalah tahapan kegiatan usahapertambanganyangmeliputikonstruksi,penambangan,pengolahan,pemurnian,termasukpengangkutandanpenjualan, serta sarana pengendalian dampaklingkungansesuaidenganhasilstudikelayakan.
33 18.Konstruksiadalah kegiatan usaha pertambanganuntuk melakukan pembangunan seluruh fasilitasoperasi produksi,termasuk pengendalian dampaklingkungan.
34 19.Penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk mengambilmineraldan/atau
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
batubarasertamineralikutannya.35 20.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha
pertambanganuntukmeningkatkanmutubijihmineraldan/atau batubara serta memanfaatkan danmemperolehmineralikutan,dimanadalam halbahangalianmineralmenjadibentukakhirberupakonsentratdengannilaitambah75%(tujuhpuluhlimapersen)atauproduklainyangmemilikinilaiekonomilebihtinggi.
36 21.Pengangkutan adalah kegiatan usahapertambangan untukmemindahkanmineraldan/ataubatubara daridaerah tambang dan/ atau tempatPengolahandanPemurniansampaitempatpenyerahan.
37 22.Penjualanadalahkegiatanusahapertambanganuntukmenjualhasilpertambanganmineralataubatubara.
38 23.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yangbergerak di bidang pertambangan yang didirikanberdasarkanhukumIndonesiadanberkedudukandalamwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
39 24.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yangberkaitandengankegiatanusahapertambangan.
40 25.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yangselanjutnya disebutamdal,adalahkajianmengenaidampak besardan penting suatu usaha dan/ataukegiatanyangdirencanakanpadalingkunganhidupyangdiperlukanbagiprosespengambilankeputusantentangpenyelenggaraanusahadan/ataukegiatan.
41 26.Reklamasiadalahkegiatanyangdilakukansepanjangtahapan usaha pertambangan untuk menata,memulihkan,danmemperbaikikualitaslingkungandanekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
peruntukannya.42 27.Kegiatan pascatambang,yang selanjutnya disebut
pascatambang,adalahkegiatanterencana,sistematis,danberlanjutsetelahsebagianatauseluruhkegiatanusaha pertambangan untuk memulihkan fungsilingkunganalamdanfungsisosialmenurutkondisilokaldiseluruhwilayahpenambangan.
43 28.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untukmeningkatkan kemampuan masyarakat,baik secaraindividualmaupun kolektif,agarmenjadilebih baiktingkatkehidupannya.
44 29.WilayahPertambangan,yangselanjutnyadisebutWP,adalahwilayahyangmemilikipotensimineraldan/ataubatubaradantidakterikatdenganbatasanadministrasipemerintahanyangmerupakanbagiandaritataruangnasional.
45 30.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnyadisebutWUP,adalahbagiandariWPyangtelahmemilikiketersediaandata,potensi,dan/atauinformasigeologi.
46 31.Wilayah IzinUsahaPertambangan,yangselanjutnyadisebutWIUP,adalahwilayahyangdiberikankepadapemegangIUP.
47 32.WilayahPertambanganRakyat,yangselanjutnyadisebutWPR,adalahbagian dari WP tempat dilakukankegiatanusahapertambanganrakyat.
48 33.WilayahPencadanganNegara,yangselanjutnyadisebutWPN,adalahbagiandariWPyangdicadangkanuntukkepentinganstrategisnasional.
49 34.WilayahUsahaPertambanganKhususyangselanjutnyadisebutWUPK,adalahbagiandariWPN yangdapat
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
diusahakan.50 35.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam
WUPK, yangselanjutnya disebut WIUPK, adalahwilayahyangdiberikankepadapemegangIUPK.
51 35a.Setiap Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi,baikyangberbadanhukum maupunyangtidakberbadanhukum.
52 36.PemerintahPusatadalahPresidenRepublikIndonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublikIndonesiayangdibantuolehWakilPresidendanmenterisebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
53 37.PemerintahDaerahadalahkepaladaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom.
54 38.Menteriadalahmenteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidangpertambangandanenergi.
55 2.JudulBabIIIdiubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:56 BABIII
PENGUASAANDANPENGUSAHAANMINERALDANBATUBARA
57 3.KetentuanPasal4diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
58 Pasal4(1)MineraldanBatubarasebagaisumberdayaalam yang
tak terbarukan merupakan kekayaan nasionalyangdimilikidandikuasaiolehnegarauntuksebesar-besarkesejahteraanrakyat.
59 (2)KepemilikandanpenguasaanMineraldanBatubaraoleh
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaipemegangKuasaPertambanganMineraldanBatubara.
60 (2)Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakan melaluifungsikebijakan,pengaturan,pengurusan,pengelolaandanpengawasan.
61 4.KetentuanPasal5diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
62 Pasal5(1)Untukkepentingannasional,PemerintahPusatsetelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia dapat menetapkan kebijakanpengutamaan Mineral dan/atau Batubara untukkepentingandalamnegeri.
63 (2)Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untukmenetapkanjumlahproduksidanhargakhusustiap-tiapkomoditaspertahunsecaranasional.
64 (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaanMineraldan/atauBatubara untuk kepentingandalamnegeri sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danpengendalian produksi dan ekspor sebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3)diaturdenganPeraturanPemerintah.
65 (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai harga khusussebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3)diaturdenganPeraturanMenteri.
66 5.DiantaraBABIIIdanBABIVdisisipkan1(satu)BAB,yakniBABIIIAsehinggaberbunyisebagaiberikut:
67 BABIIIAPERENCANAAN
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
68 Pasal5A(1)Perencanaan Pertambangan Mineraldan Batubara
dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah,menyeluruh,transparandanakuntabel.
69 (2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukanPemerintahPusatatauPemerintahDaerahsesuaidengan kewenangannya dengan berdasarkanpada:
70 a.dayadukungsumberdayaalam danlingkunganmenurutdatadaninformasigeospasialdasardantematik;
71 b.pelestarianlingkunganhidup;72 c.rencanatataruangwilayah;73 d.perkembanganilmupengetahuandanteknologi;74 e.tingkatpertumbuhanekonomi;75 f.prioritaspemberianjenisizintambang;76 g.jumlahdanluaswilayahpertambangan;77 h.kecukupanlahanpertambangan;78 i. jumlahcadanganMineraldanBatubara;dan79 j. ketersediaanprasaranadansarana.
UsulanKKPDitambahkanhurufkyangberbunyirencana tata ruanglaut dan/ataurencanazonasi.
80 (3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)merupakanbagianyangintegraldari:
81 a.rencanapembangunannasional;82 b.rencanapembangunandaerah;
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
83 c.rencanapembangunanPertambanganMineraldanBatubara;
84 d.rencanaanggaranpendapatandanbelanjanegara;dan
85 e.rencanaanggaranpendapatandanbelanjadaerah.86 Pasal5B
PerencanaansebagaimanadimaksuddalamPasal5Apalingsedikit memuat strategi dan kebijakan di bidangPertambanganMineraldanBatubara.
87 6.Ketentuanayat(1)hurufe,hurufn,danhurufuPasal6diubahdandiantaraPasal6ayat1hurufidanhurufjdisisipkansatuhurufyaituhurufi1,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
88 Pasal6(1)Pemerintah Pusatdalam pengelolaan pertambangan
mineraldanbatubara,berwenangdalam:89 a.penetapankebijakannasional;90 b.pembuatanperaturanperundang-undangan;91 c.penetapanstandarnasional,pedoman,dankriteria;92 d.penetapansistem perizinanPertambanganMineral
danBatubaranasional;93 e.penetapanWP yangdilakukansetelahditentukan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannyadanberkonsultasidenganDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia;
94 f.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflikmasyarakat,danpengawasanUsahaPertambanganyangberadapadalintaswilayahPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya;
95 g.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
masyarakat,danpengawasanUsahaPertambanganyanglokasipenambangannyaberadapadalintaswilayah Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya;
96 h.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflikmasyarakat,danpengawasanUsahaPertambanganoperasi produksi yang berdampak lingkunganlangsunglintasPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya
97 i. pemberian IUPK Eksplorasidan IUPK OperasiProduksi;
98 j. memberikanizinpengolahanMineraltanahjarangdanMineralyangmengandungunsurradioaktif;
99 k.pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yangdikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,yang telahmenimbulkankerusakanlingkungansertayangtidakmenerapkankaidahpertambanganyangbaik;
100 l. penetapan kebijakan produksi, pemasaran,pemafaatan,dankonservasi;
101 m.penetapan kebijakan kerja sama,kemitraan,danPemberdayaanMasyarakat;
102 n.perumusandanpenetapanpenerimaannegarabukanpajakdarihasilUsahaPertambanganMineraldanBatubara;
UsulanKKP:Ditambahkanhuruf0yangberbunyimengintegrasikanWP,IUP,danIUPKkedalam rencana tataruang wilayah
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGANdan/atau rencanazonasi;
103 o.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraanpengelolaanPertambanganMineraldanBatubarayangdilaksanakanolehPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya;
104 p.pembinaandanpengawasanpenyusunanperaturandaerahdibidangpertambangan;
105 q.penginventarisasian,penyelidikan,dan penelitiansertaEksplorasidalamrangkamemperolehdatadaninformasiMineraldan Batubara sebagaibahanpenyusunanWUPdanWPN;
106 r.pengelolaan informasigeologi,informasipotensisumberdayaMineraldanBatubara,sertainformasiPertambanganpadatingkatnasional;
107 s.pembinaan dan pengawasan terhadap ReklamasilahandanPascatambang;
108 t.penyusunan neraca sumber daya MineraldanBatubaratingkatnasional;
109 u.pengembangan dan peningkatan nilai tambahkegiatanUsahaPertambangan;dan
110 v.peningkatankemampuanaparaturPemerintahPusatdan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya dalam penyelenggaraanpengelolaanUsahaPertambangan
111 (2)KewenanganPemerintahPusatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
112 7.KetentuanPasal7diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
113 Pasal7(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
dalampengelolaanPertambanganMineraldanBatubara,berwenang:
114 a.pembuatanperaturanperundang-undangandaerah;115 b.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik
masyarakatdanpengawasanUsahaPertambangan.116 c.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik
masyarakatdanpengawasanUsahaPertambanganoperasiproduksi;
117 d.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaianbkonflikmasyarakatdanpengawasan UsahaPertambanganyang berdampak lingkunganlangsung;
118 e.penginventarisasian,penyelidikan dan penelitianserta Eksplorasidalam rangkamemperolehdatadaninformasiMineraldanBatubarasesuaidengankewenangannya;
119 f.pengelolaan informasigeologi,informasipotensisumberdayaMineraldanBatubara,sertainformasiPertambangan pada daerah/wilayah PemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya;
120 g.penyusunan neraca sumber daya MineraldanBatubarapadadaerah/wilayah;
121 h.pengembangan dan peningkatan nilai tambahkegiatan UsahaPertambangan;
122 i. pengembangan dan peningkatan peran sertamasyarakat dalam Usaha Pertambangan denganmemperhatikankelestarianlingkungan;
123 j. pengoordinasian perizinan dan pengawasanpenggunaan bahanpeledakdiwilayahtambang
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
sesuaidengankewenangannya;124 k.penyampaian informasi hasil inventarisasi,
PenyelidikanUmum,danpenelitiansertaEksplorasikepada Menteridan Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannya;
125 l. penyampaian informasihasilproduksi,penjualandalamnegeri,sertaeksporkepadaMenteri;
126 m.pembinaan dan pengawasan terhadapReklamasi lahanPascatambang;dan
127 n.peningkatan kemampuan aparatur PemerintahDaerah dalampenyelenggaraanpengelolaanUsahaPertambangan.
UsulanKKPMenambahkanhuruf o yangberbunyimengintegrasikanWP,IUP,danIUPKkedalam rencana tataruang wilayahdan/atau rencanazonasi wilayahpesisir dan pulau-pulaukecilProvinsi
128 (2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
129 8.DiantaraPasal7danPasal8disipkanketentuanPasal7Ayangberbunyisebagaiberikut:
130 Pasal7ADalam halpemohonIUP merupakanbadanusahamilik
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
negaraataupenanam modalasing,izindiberikanolehMenteri.
131 9.KetentuanPasal8dihapus.132 10.Ketentuanayat(2)Pasal9diubah,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:133 Pasal9
(1)WPsebagaibagiandaritataruangnasionalmerupakanlandasanbagipenetapankegiatanPertambangan.
UsulanKKPRumusan Pasal9ayat (1)disempurnakanmenjadiWP sebagaibagiandari tata ruangnasionalmerupakanlandasan bagipenetapan kegiatanPertambangan
UsulanKKPDitambahkan ayat(2)yangberbunyiWP dipadukan,diselaraskan, dandiseimbangkandenganrencanatataruang wilayahnasionaldanrencanatataruanglaut;
134 (2)WPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanoleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan olehPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannyadanberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
RepublikIndonesia.135 11.KetentuanPasal10diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:136 Pasal10
PenetapanWPsebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(2)wajibdilaksanakan:
137 a.secara transparan,partisipatif,dan bertanggungjawab;
138 b.secaraterpadudenganmengacupadapendapatdariinstansipemerintahterkait,masyarakatterdampak,dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi,ekonomi,hakasasimanusia,dansosialbudaya,sertaberwawasanlingkungan;dan
Diwajibkandilakukankoordinasidengank/lterkait
139 c.denganmemperhatikanaspirasidaerah.140 12.KetentuanPasal11diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:141 Pasal11
(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuaidengankewenagannyawajibmelakukanpenyelidikandanpenelitianPertambangandalam rangkapenyiapanWP.
142 (2)Pelaksanaanpenyelidikandanpenelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatditugaskankepadabadanusahamiliknegaradanbadanusahamilikdaerah.
143 13.KetentuanPasal14diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
144 Pasal14(1)Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Pusat
setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannyadandisampaikansecaratertulis
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
kepadaDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia.145 (2)Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukanolehPemerintahDaerahyangbersangkutanberdasarkan data dan informasi yang dimilikiPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannya.
146 14.KetentuanPasal15diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
147 Pasal15PemerintahdapatmelimpahkansebagiankewenangannyadalampenetapanWUPsebagaimanadimaksuddalamPasal14 ayat(1)kepadaPemerintah Daerah sesuaidengankewenangannya.
UsulanKKPDitambahkanPasal15 ayat(2)yangberbunyi sebagaiberikutPemerintah DaerahmengintegrasikanWIUP sebagaimanadimaksudpadaayat(1)kedalamrencanatata ruang wilayahdan rencana zonasiwilayah pesisirdanpulau-pulau kecilProvinsi
148 15.KetentuanPasal17diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
149 Pasal17
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
(1)LuasdanbatasWIUP Minerallogam danBatubaraditetapkan olehPemerintahPusatsetelahditentukanolehPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannyaberdasarkan kriteria yang dimilikioleh PemerintahPusat.
150 (2)Dalam halWIUP telah ditetapkan oleh PemerintahPusat, pemanfaatan potensi sumberdaya Mineraldan/atau Batubara yang terdapat di dalamnyadiprioritaskanuntukkegiatanUsahaPertambangan.
151 16.KetentuanhuruffPasal22dihapussehinggaPasal22berbunyisebagaiberikut:
152 Pasal22KriteriauntukmenetapkanWPRadalahsebagaiberikut:
153 a.mempunyaicadanganMineralsekunderyangterdapatdisungaidan/ataudiantaratepidantepisungai;
154 b.mempunyaicadangan primerlogam atau Batubaradengankedalamanmaksimal25(duapuluhlima)meter;
155 c.endapanteras,dataranbanjir,danendapansungaipurba;156 c.luasmaksimalWPRadalah25(duapuluhlima)hektar;
dan/atau157 d.menyebutkanjeniskomoditasyangakanditambang.158 e.dihapus.159 17.DiantaraPasal27danPasal28disisipkansatupasal
yaituPasal27Ayangberbunyisebagaiberikut:160 Pasal27A
Hasilpengurangan,penciutan,dan/atau penghitungankembaliwilayah kontrak karya dan perjanjian karyapengusahaan pertambangan batubara serta hasilrekonsiliasiIUP yangdinyatakanbermasalah,ditetapkansebagai WPN setelah mendapat persetujuan Dewan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
PerwakilanRakyatRepublikIndonesia.161 18.KetentuanPasal35diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:162 Pasal35
(1)Usahapertambangandalam bentukKontrakKaryadanPerjanjianKaryaPengusahaanPertambanganBatubaradiubahmenjadiizin.
163 (2)SetiaporangyangmelakukanUsahaPertambanganwajibmemilikiizin.
164 (3)Izinsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilaksanakandalambentuk:
165 a.IUP;166 b.IUPK;atau167 b.IPR.168 19.KetentuanPasal36,substansitetapdanpenjelasannya
diubah.169 20.Ketentuanhurufadihapusdanhurufbdiubah,sehingga
Pasal37berbunyisebagaiberikut:170 Pasal37
IUPdiberikanoleh:171 a.dihapus.172 b.Kepaladaerahsesuaidengankewenangannyaapabila
WIUPberadadidalamsatuwilayahkabupaten/kotaataulintaswilayahkabupaten/kotadalam 1(satu)provinsi,setelahmendapatkanrekomendasidarikepaladaerahdibawahnyasetempatsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;dan
173 c.Menteriapabila WIUP berada pada lintas wilayahprovinsisetelahmendapatkan rekomendasi darigubernurdan bupati/walikotasetempatsesuaidengan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
ketentuanperaturanperundang-undangan.174 21.KetentuanhurufcPasal38dihapussehinggaPasal38
berbunyi:175 Pasal38
IUPdiberikankepada:176 a.BadanUsaha;dan177 b.koperasi.178 c.dihapus.179 22.Ketentuanayat(3)danayat(6)Pasal40diubah,dan
diantaraayat(1)danayat(2)disisipkansatuayatyakniayat(1a)sehinggaberbunyisebagaiberikut:
180 Pasal40(1)IUPsebagaimanadimaksuddalam Pasal36ayat(1)
diberikanuntuk1(satu)jenisMineralatauBatubara.181 (1a)PemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dapatmemilikilebihdari1(satu)IUPdalamsatuwilayahprovinsidengankomoditastambangyangsama.
182 (2)PemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)yangmenemukanminerallain didalam WIUP yangdikeloladiberikanprioritasuntukmengusahakannya.
183 (3)PemegangIUPyangbermaksudmengusahakanMinerallain sebagaimana dimaksud pada ayat (2),wajibmengajukanpermohonanIUPbarukepadaMenteriatauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
184 (4)PemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatmenyatakantidakberminatuntuk mengusahakanMinerallainyangditemukantersebut.
185 (5)Pemegang IUP yang tidak berminat untukmengusahakan Mineral lain yang ditemukansebagaimanadimaksudpadaayat(4),wajibmenjaga
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Minerallaintersebutagartidakdimanfaatkanpihaklain.186 (6)IUPuntukMinerallainsebagaimanadimaksudpadaayat
(4)danayat(5)dapatdiberikankepadapihaklainolehMenteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenagannya.
187 23.KetentuanPasal42,substansitetapdanpenjelasannyadiubahsehinggarumusanpenjelasanPasal42adalahsebagaimanatercantum dalam PenjelasanPasaldemiPasalAngka20Undang-Undangini.
188 24.KetentuanPasal44diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
189 Pasal44IzinsementarasebagaimanadimaksuddalamPasal43ayat(2)diberikanolehMenteriatauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
190 25.Ketentuanayat(2)Pasal46diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
191 Pasal46(1)Setiappemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk
memperoleh IUPOperasiProduksisebagaikelanjutankegiatanusahapertambangannya.
192 (2)IUPOperasiProduksidapatdiberikan kepada BadanUsahaataukoperasi,atashasilpelelanganWIUPMinerallogam atauBatubarayangtelahmempunyaidatahasilkajianStudiKelayakan.
193 26.KetentuanPasal47ditambahsatuayatyaituayat(6)sehinggaPasal47berbunyisebagaiberikut:
194 Pasal47(1)IUP OperasiProduksiuntukPertambangan Mineral
logam dapatdiberikandalamjangkawaktupalinglama
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
20(duapuluh)tahundandapatdiperpanjang2(dua)kalimasing-masing10(sepuluh)tahun.
195 (2)IUPOperasiProduksiuntuk Pertambangan Mineralbukan logam dapatdiberikandalam jangkawaktupalinglama10(sepuluh)tahundandapatdiperpanjang2(dua)kalimasing-masing5(lima)tahun.
196 (3)IUPOperasiProduksiuntuk Pertambangan Mineralbukan logam jenis tertentu dapatdiberikan dalamjangkawaktupaling lama20(duapuluh)tahundandapatdiperpanjang 2 (dua)kalimasing-masing 10(sepuluh)tahun.
197 (4)IUP OperasiProduksiuntuk Pertambangan batuandapatdiberikandalam jangkawaktupalinglama5(Iima)tahundandapatdiperpanjang2(dua)kalimasing-masing5(lima)tahun.
198 (5)IUPOperasiProduksiuntukPertambanganBatubaradapatdiberikandalamjangkawaktupalinglama20(duapuluh)tahun,dan dapatdiperpanjang 2 (dua)kalimasing-masing10(sepuluh)tahun.
199 (6)IUP Operasi Produksi yang terintegrasi denganfasilitas PengolahandanPemurnianataupembangkitlistriktenagauapdapatdiberikandalam jangkawaktupaling lama 20 (dua puluh)tahun,dan mendapatperpanjangansecaralangsungpalinglama20(duapuluh)tahun serta dapatdiperpanjang selama 10(sepuluh)tahun.
200 27.KetentuanPasal48diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
201 Pasal48IUPOperasiProduksidiberikanoleh:
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
202 a.PemerintahDaerahsesuai dengan kewenangannyaapabila lokasiPenambangan,lokasiPengolahan danPemurnian, serta pelabuhanberadadidalam satuwilayahkabupaten/kotaataudalamwilayah
203 b.Menteriapabila lokasi Penambangan, lokasiPengolahan danPemurnian,sertapelabuhanberadadidalam wilayah provinsi yang berbeda setelahmendapatkan rekomendasidariPemerintah Daerahsesuaidengankewenangannyasetempatsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pengaturan terkaitpembangunanpelabuhankhususTidak diberikankonsesipertambanganuntuk di pulau-pulaukecil
204 28.KetentuanPasal51diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
205 Pasal51(1)WIUPMinerallogam diberikan kepada Badan Usaha
dankoperasidengancaralelang.206 (2)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digolongkansesuai:207 a.kemampuanadministratif/manajemen;208 b.kemampuanteknis;209 c.kemampuanpengelolaanlingkungan;dan210 d.kemampuanfinansial.211 (3)Ketentuanlebihlanjutmengenailelangsebagaimana
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
dimaksud pada ayat (1)diaturdengan PeraturanPemerintah.
212 29.KetentuanPasal52diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
213 Pasal52(1)PemegangIUPEksplorasiMinerallogam diberiWIUP
dengan luaspalingbanyak100.000(seratusribu)hektar.
214 (2)PemberianIUPekplorasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:
215 a.tataruang; UsulanKKPPenyempurnaanrumusanPasal52ayat (2) huruf amenjadiRencanatataruangwilayahUsulanKKPMenambahkanPasal52 ayat(2)hurufbrencanatataruanglautatau rencanazonasi
216 b.pelestarianlingkungan;217 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam
satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatauantarProvinsi,kabupaten,kota;
218 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin denganjenisizinPertambanganyanglain;
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
219 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;220 f.kecukupanlahan;dan221 g.jumlahcadanganMinerallogam.222 (3)PadawilayahyangtelahdiberikanIUPEksplorasiMineral
logam dapatdiberikanIUP kepadapihaklainuntukmengusahakan Minerallain yang keterdapatannyaberbeda.
223 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapatdaripemegangIUPpertama.
224 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untukmengusahakan Minerallain yang keterdapatannyaberbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallainyangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksudpadaayat(3).
225 30.KetentuanPasal54diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
226 Pasal54WIUPMineralbukanlogam diberikankepadaBadanUsahadankoperasidengan cara permohonan wilayah kepadapemberiizinsebagaimanadimaksuddalamPasal37
227 31.KetentuanPasal55diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
228 Pasal55(1)PemegangIUPEksplorasiMineralbukanlogam diberi
WIUPdenganluaspalingbanyak25.000(duapuluhlimaribu)hektar.
229 (2)PemberianIUPEkplorasisebagaimanadimaksudpada
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
ayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:230 a.tataruang; UsulanKKP
PenyempurnaanrumusanPasal55ayat (2) huruf amenjadiRencanatataruangwilayahUsulanKKPMenambahkanPasal55 ayat(2)hurufbrencanatataruanglautatau rencanazonasi
231 b.pelestarianlingkungan;232 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam
satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatauantarProvinsi,kabupaten,kota;
233 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin denganjenisizinPertambanganyanglain;
234 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;235 f.kecukupanlahan;dan236 g.jumlahcadanganMineralbukanlogam.237 (3)PadawilayahyangtelahdiberikanIUPEksplorasiMineral
bukanlogam dapatdiberikanIUPkepadapihaklainuntukmengusahakanMinerallainyangketerdapatannyaberbeda.
238 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapat
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
daripemegangIUPpertama.239 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan Minerallain yang keterdapatannyaberbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallainyangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksudpadaayat(3).
240 32.KetentuanPasal57diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
241 Pasal57WIUPbatuandiberikankepadaBadanUsahadankoperasidengan cara permohonan wilayah kepada pemberiizinsebagaimanadimaksuddalamPasal37.
242 33.KetentuanPasal58diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
243 Pasal58(1)PemegangIUPEksplorasibatuandiberiWIUPdengan
luaspalingbanyak5.000(limaribu)hektar.244 (2)PemberianIUPekplorasisebagaimanadimaksudpada
ayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:245 a.tataruang; UsulanKKP
PenyempurnaanrumusanPasal58ayat (2) huruf amenjadiRencanatataruangwilayahUsulanKKPMenambahkan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Pasal58 ayat(2)hurufbrencanatataruanglautatau rencanazonasi
246 b.pelestarianlingkungan;247 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam
satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatauantarProvinsi,kabupaten,kota;
248 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin denganjenisizinPertambanganyanglain;
249 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;250 f.kecukupanlahan;dan251 g.jumlahcadanganbatuan.252 (3)PadawilayahyangtelahdiberikanIUPEksplorasibatuan
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untukmengusahakan Minerallain yang keterdapatannyaberbeda.
253 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapatdaripemegangIUPpertama.
254 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untukmengusahakan Minerallain yang keterdapatannyaberbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallainyangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksudpadaayat(3).
255 34.KetentuanPasal60diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
256 Pasal60(1)WIUPbatubara diberikan kepada Badan Usaha dan
koperasidengancaralelang.257 (2)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digolongkansesuai:258 a.kemampuanadministratif/manajemen;259 b.kemampuanteknis;260 c.kemampuanpengelolaanlingkungan;dan261 d.kemampuanfinansial.262 (3)Ketentuanlebihlanjutmengenailelangsebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diaturdengan PeraturanPemerintah.
263 35.KetentuanPasal61diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
264 Pasal61(1)PemegangIUPEksplorasiBatubaradiberiWIUPdengan
luaspalingbanyak50.000(limapuluhribu)hektar.265 (2)PemberianIUPekplorasisebagaimanadimaksudpada
ayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:266 a.tataruang; UsulanKKP
PenyempurnaanrumusanPasal61ayat (2) huruf amenjadiRencanatataruangwilayahUsulanKKPMenambahkanPasal61 ayat(2)hurufb
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
rencanatataruanglautatau rencanazonasi
267 b.pelestarianlingkungan;268 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam
satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatauantarProvinsi,kabupaten,kota;
269 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin denganjenisizinPertambanganyanglain;
270 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;271 f.kecukupanlahan;dan272 g.jumlahcadanganBatubara.273 (3)Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi
BatubaradapatdiberikanIUPkepadapihaklainuntukmengusahakan Minerallain yang keterdapatannyaberbeda.
274 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapatdaripemegangIUPpertama.
275 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untukmengusahakan Minerallain yang keterdapatannyaberbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallainyangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksudpadaayat(3).
276 36.Ketentuanayat(1)Pasal65diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
277 Pasal65(1)BadanUsaha dan koperasisebagaimana dimaksud
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
dalam Pasal51,Pasal54,Pasal57,danPasal60yangmelakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhipersyaratanadministratif,persyaratanteknis,persyaratanlingkungan,danpersyaratanfinansial.
278 (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanadministratif,persyaratanteknis,persyaratanlingkungan,danpersyaratanfinansialsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
279 37.KetentuanPasal67diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
280 Pasal67(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
memberikanIPRterutamakepadapenduduksetempat,baikkelompokmasyarakatataukoperasi.
281 (2)PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannyadapatmelimpahkankewenanganpelaksanaanpemberianIPRsebagaimanadimaksudpadaayat(1)kepadakepaladaerahdibawahnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
282 (3)PemberianIPR sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat(2)untukkelompokmasyarakatataukoperasidiberikandengansyarat:
283 a.menggunakanperalatanteknisPertambanganyangsederhana;dan
284 b.memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikandengan jeniskomoditasPertambangan.
285 (4)Untukmemperoleh IPR sebagaimana dimaksudpadaayat (1),pemohon wajib menyampaikan suratpermohonankepadaPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
286 38.KetentuanPasal68diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
287 Pasal68(1)Luaswilayahuntuk1(satu)IPRyangdapatdiberikan
kepada:288 a.kelompokmasyarakatpalingbanyak5(lima)hektar;
dan/atau289 b.koperasipalingbanyak10(sepuluh)hektar.290 (2)PemberianIPRsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
harusdilakukandenganmempertimbangkan:291 a.tataruang; UsulanKKP
PenyempurnaanrumusanPasal61ayat (2) huruf amenjadiRencanatataruangwilayahUsulanKKPMenambahkanPasal68 ayat(2)hurufbrencanatataruanglautatau rencanazonasi
292 b.pelestarianlingkungan;293 c.jaminantidakadatumpangtindihizindalam satu
wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatauantarProvinsi,kabupaten,kota;
294 d.jaminantidakadatumpangtindihizindenganIPR,IUP,dan/atauIUPKyanglain;dan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
295 e.kecukupanlahan.296 (3)IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh)tahun dandapatdiperpanjang2(dua)kalimasing-masing5(lima)tahun.
297 39.DiantaraketentuanPasal70danPasal71disisipkan1(satu)pasal,yakniPasal70A,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
298 Pasal70APemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR-nyakepadapihaklain.
299 40.KetentuanPasal72diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
300 Pasal72Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara dan syaratpemberian IPR diaturmasing-masing dengan peraturandaerahsesuaidengankewenangannya.
301 41.KetentuanPasal73diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
302 Pasal73(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan,teknologi Pertambangan, serta permodalan danpemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuanUsahaPertambanganrakyat.
303 (2)PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannyabertanggungjawabterhadappengamananteknispadaUsahaPertambanganrakyatyangmeliputi:
304 a.keselamatandankesehatankerja;305 b.pengelolaanlingkunganhidup;dan306 c.Pascatambang.
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
307 (3)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannyawajib mencatathasilproduksidariseluruhkegiatanUsaha Pertambangan rakyat yang berada dalamwilayahnyadanmelaporkannyasecaraberkalapalingsedikit6bulansekalikepadaMenteridanditembuskankepadapemerintahkabupaten/kota.
308 42.DiantaraketentuanPasal73danPasal74disisipkan1(satu)PasalyaituPasal73A,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
309 Pasal73A(1)Untukmelaksanakanpengamananteknissebagaimana
dimaksuddalam Pasal73ayat(2),PemerintahDaerahsesuaidengan kewenangannya wajib mengangkatpejabatfungsionalinspekturtambangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
310 (2)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannyawajib menempatkan pejabat fungsional inspekturtambangdisetiapWPR.
311 (3)Penempatan pejabat fungsionalinspektur tambangsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukandenganmempertimbangkan:
312 a.Kualifikasidanpersyaratan;dan313 b.cakupanluasWPR.314 (4)Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya belum mempunyaiatau kekuranganpejabatfungsionalinspekturtambang,Menteriwajibmenugaskaninspekturtambangyangsudahdiangkatuntukmelaksanaanpembinaandanpengawasan.
315 43.KetentuanPasal75ditambahkan2(dua)ayatsetelahayat(4)yakniayat(5)danayat(6),sehinggamenjadi:
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
316 Pasal75(1)PemberianIUPKsebagaimanadimaksuddalam Pasal
74 ayat (1)dilakukan berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksuddalamPasal28.
317 (2)IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapatdiberikankepadabadanusahayangberbadanhukumIndonesia,baikberupabadanusahamiliknegara,badanusahamilikdaerah,maupunbadanusahaswasta.
318 (3)Badan usaha milik negara dan badanusaha milikdaerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2)mendapatprioritasdalammendapatkanIUPK.
319 (4)Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud padaayat(2)untukmendapatkanIUPKdilaksanakandengancaralelangWIUPK.
320 (5)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digolongkansesuai:
321 a.kemampuanadministratif/manajemen;322 b.kemampuanteknis;323 c.kemampuanpengelolaanlingkungan;dan324 d.kemampuanfinansial.325 (6)Ketentuanlebihlanjutmengenailelangsebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diaturdengan PeraturanPemerintah.
326 44.DiantaraPasal87danPasal88disisipkan5(lima)pasal,yakniPasal87A sampaidenganPasal87Esehinggaberbunyisebagaiberikut:
327 Pasal87AMenteridan/atauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannyaberkewajibanmenyediakandatadaninformasiPertambanganuntuk:
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
328 a.menunjangpenyiapanWP;329 b.pengembanganilmupengetahuandanteknologi;dan330 c.alihteknologipertambangan.331 Pasal87B
(1)Pengelolaan data dan informasi Pertambangansebagaimana dimaksud dalam Pasal87A dilakukanolehpusatdatadaninformasiPertambangan.
332 (2)Pusatdatadaninformasipertambangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuatinformasitentang:
333 a.petainformasigeospasialdasardantematik;334 b.jumlahdanluasWP;335 c.jumlahpemegangIUP,IUPK,danIPR;336 d.potensisumberdaya;337 e.sebaranpotensi;338 f.jumlahizinpermodalan;339 g.informasiperuntukkandantataruangwilayah;340 h.volumeproduksi;341 i. ReklamasidanKegiatanPascatambang342 j. datageologi;343 k.saranadanprasaranaUsahaPertambangan;344 l. peluangdantantanganinvestasi;dan345 m.pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan
pendampingan.346 Pasal87C
(1)Lembagayangberwenanguntukmengelolainformasisebagaimanadimaksud dalam Pasal87B ayat(2)huruffdanhurufjberkewajibanmenyampaikandatadan informasikepada pusat data dan informasiPertambangan.
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
347 (2)Informasiyangdisampaikan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmutakhir,akurat,dancepat.
348 Pasal87DHasil penyelidikan dan penelitian PertambangansebagaimanadimaksuddalamPasal87wajibdisampaikankepadapusatdatadaninformasipertambangan.
349 Pasal87E(1)Pusatdata daninformasiPertambangansebagaimana
dimaksuddalam Pasal87Bayat(1)wajibmenyajikaninformasiPertambangansecaraakurat,mutakhir,dandapatdiaksesdenganmudahdancepatolehpemegangizinPertambangandanmasyarakat.
350 (2)JenisdatadaninformasiPertambanganyangdapatdiakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangandibidangketerbukaaninformasipublik.
351 45.KetentuanPasal89diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
352 Pasal89Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara penugasanpenyelidikandanpenelitiansebagaimanadimaksuddalamPasal87,jenis-jenis data,serta pusatdan data daninformasisebagaimanadimaksuddalam Pasal87A,Pasal87B,danPasal87C,jenisdatayangdapatdiaksesatautidakdapatdiaksessebagaimanadimaksuddalam Pasal87E,danpengolahandatasebagaimanadimaksuddalamPasal88diaturdenganPeraturanPemerintah.
353 46.KetentuanPasal93diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
354 Pasal93(1)PemegangIUPdanIUPKdilarangmemindahtangankan
IUPdanIUPKkepadapihaklain.355 (2)Laranganpemindahan IUP dan IUPK sebagaimana
dimaksud padaayat(1)dapatdikecualikandalam halpemegangIUPdanIUPK:
356 a.telahmengalihankepemilikandan/atausahamnyadibursasahamIndonesia;dan
357 b.telahmelakukankegiatanEksplorasipadatahapantertentu.
358 (3)Pengalihankepemilikandan/atausaham sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hanyadapatdilakukandengansyarat:
359 a.memberitahu kepada Menteriatau PemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya;dan
360 b.sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
361 47.Ketentuanayat(2)Pasal99,substansitetapdanpenjelasannyadiubah
362 47.KetentuanPasal99diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
363 Pasal99(1)SetiappemegangIUP danIUPK wajibmenyerahkan
rencanaReklamasidanrencanaPascatambangpadasaatmengajukanpermohonanIUP OperasiProduksiatauIUPKOperasiProduksi.
364 (2)PelaksanaanReklamasidanKegiatanPascatambangdilakukan sesuai dengan peruntukan lahanPascatambang.
365 (3)SetiappemegangIUPdanIUPKwajibmengembalikan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
lahanPascatambangkembalisepertisemulasesuaidengankaidah-kaidahlingkunganhidup.
367 (4)Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dankewajibanmengembalikanlahan Pascatambang kembali seperti semulasebagaimana dimaksud pada ayat(3)dicantumkandalam perjanjianpenggunaantanahantarapemegangIUPatauIUPKdanpemeganghakatastanah.
368 48.Ketentuanayat(2)Pasal100diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
369 Pasal100(1)Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana
jaminanReklamasidandanajaminanPascatambang370 (2)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannyadapatmenetapkanpihakketigauntukmelakukanReklamasidanPascatambangdengandanajaminansebagaimanadimaksudpadaayat(1).
371 (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberlakukanapabilapemegangIUP atauIUPK tidakmelaksanakan Reklamasidan Pascatambang sesuaidenganrencanayangtelahdisetujui.
372 49.KetentuanPasal101diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
373 Pasal101Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajibanmelaksanakan kegiatanReklamasidan Pascatambangsebagaimana dimaksud dalam Pasal96hurufcdanPasal99,dana jaminan Reklamasidan dana jaminanPascatambangsebagaimanadimaksuddalam Pasal100ayat(1)sertamekanismepengembaliandanajaminan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Reklamasi dan jaminan Pascatambang sebagaimanadimaksud dalam Pasal100 ayat(4) diaturdenganPeraturanPemerintah.
374 50.KetentuanPasal102diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
375 Pasal102PemegangIUPdanIUPKwajibmeningkatkannilaitambahsumber daya Mineral dan/atau Batubara dalampelaksanaanPenambangan,Pengolahandan Pemurnian,sertapemanfaatanMineraldanBatubaramelalui:
376 a.PengolahandanPemurnianMinerallogam;377 b.PengolahandanPemurnianMineralbukanlogam;378 c.pengolahanbatuan;379 d.pengolahanBatubara;dan/atau380 e.pemanfaatanBatubara.381 51.KetentuanPasal103diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:382 Pasal103
(1)PemegangIUP danIUPK OperasiProduksi wajibmelakukan Pengolahan dan Pemurnian hasilPenambangandidalamnegeri.
383 (2)Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diutamakandilakukandiWIUPpemegangIUPdanIUPKOperasiProduksi.
384 (3)PelaksanaanPengolahandanPemurniansebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmemperhatikan:
385 a.wilayahperuntukankawasanPertambangan;386 b.potensiprodukPertambangan;387 c.ketersediaansaranadanprasanapendukung;388 d.pelestarianlingkungan;
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
389 e.kecukupanlahan;390 f.WUP,WUPK,danWPR;dan391 g.kelayakansecarakeuangandanekonomi.392 (4)Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatmelakukansendiriataubekerjasamadalammelakukanPengolahandan Pemurnian hasil Penambangan berdasarkanpertimbangankeekonomian.
393 (5)Selain pemegang IUP dan IUPK OperasiProduksisebagaimana dimaksud pada ayat (1),PemerintahPusatatauBadanUsahadapatmelakukanPengolahandanPemurnianhasilPenambangan.
394 (6)Pemegang IUP atau IUPK OperasiProduksiyangmelakukansendiriPengolahandanPemurnianMineralmelaluipembangunansmelterdanpeningkatannilaitambah Batubara melaluipembangunan pembangkitlistriktenagauap,diberikaninsentiffiskaldaninsentifnon-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
395 (7)Insentifnon-fiskalsebagaimanadimaksudpadaayat(5)berupa:
396 a.perpanjangan IUP atau IUPK OperasiProduksisecara langsungselama 20 (dua puluh)tahunatau kurang dari20 (dua puluh)tahunsesuaidengannilaikeekonomiantambang;
397 b.bagipemegangIUP atauIUPK OperasiProduksilama mendapat jaminan tidak mendapatkanpengurangan luasWIUP pada saatperpanjanganizin;dan
398 c.bagipemegangIUP atauIUPK OperasiProduksi
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
barumendapattambahanluasWIUP.399 (8)Dalam halpemegangIUPdanIUPKOperasiProduksi
yang telah melakukan pengolahan dan pemurniansebagaimana dimaksud pada ayat(5),Pemerintahmenjamin keberlangsungan pemanfaatan hasilPengolahandanPemurnian.
400 52.KetentuanPasal104diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
401 Pasal104(1)Untuk Pengolahan dan Pemurnian,pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapatmelakukan kerja sama dengan Badan Usaha ataukoperasiyangtelahmendapatkanIUPatauIUPK.
402 (2)IUP yang didapat badan usaha atau koperasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikeluarkanolehMenteri atau Pemerintah Daerahsesuaidengankewenangannya.
403 (3)Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksudpada ayat (1)dilarang melakukan Pengolahandan Pemurnian darihasilPenambangan yang tidakmemilikiIUP,IPR,atauIUPK.
404 53.DiantaraPasal104danPasal105disisipkan1(satu)pasal,yakniPasal104A sehingga berbunyisebagaiberikut:
405 Pasal104AKetentuanlebihlanjutmengenaipeningkatannilaitambahsebagaimanadimaksuddalamPasal102,PengolahandanPemurniansebagaimanadimaksuddalam Pasal103danPasal104,sertakewajibansebagaimanadimaksuddalam
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Pasal103AdiaturdenganPeraturanPemerintah.406 54.Ketentuanayat(2)Pasal105diubah,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:407 Pasal105
(1)Badan Usaha yang tidak bergerak pada UsahaPertambangan yang bermaksud menjual Mineraldan/atauBatubarayangtergaliwajibterlebihdahulumemilikiIUPOperasiProduksiuntukPenjualan.
408 (2)IUPOperasiProduksisebagaimana dimaksud padaayat (1) hanyadapatdiberikanuntuk1(satu)kaliPenjualanolehMenteriatauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
409 (3)MineralatauBatubara yang tergalidan akan dijualsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikenaiiuranproduksi.
410 (4)BadanUsahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasilPenjualan Mineraldan/atau Batubarayang tergalikepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannya.
411 55.KetentuanPasal106diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
412 Pasal106Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakanpemanfaatan tenaga kerjasetempat,barang,danjasadalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
413 56.KetentuanPasal112diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
414 Pasal112
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
(1)Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK yangsahamnyadimilikiolehasingwajibmelakukandivestasisaham kepadaPemerintahPusat,PemerintahDaerah,badan usaha milik daerah,dan/atau badan usahaswastanasional.
415 (2)Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mekanisme penawaran sahamsecara prioritas dan berjenjang kepada PemerintahPusat, Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannyamelaluibadanusahamilikdaerah.
416 (3)Dalam halPemerintahPusatatauPemerintahDaerahsesuai dengan kewenangannya menyatakan tidakberminatatas penawaran saham secara prioritas,ditawarkan kepada badan usaha lainnya secaraterbuka.
417 (4)Dalam hal Badan Usaha pemegang IUP OperasiProduksisahamnyadimilikiolehasinglebihdari51%(lima puluh satu persen)dan terintegrasi denganfasilitasPengolahandanPemurnianataupembangkitlistrik tenaga uap,pelaksanaan kewajiban divestasisaham dimulaidalam jangkawaktu10(sepuluh)tahunsejakkegiatanPenambangandilakukan.
418 (5)Ketentuanlebihlanjutmengenaidivestasisebagaimanadimaksud pada ayat(1)diaturdengan PeraturanPemerintah.
419 57.Ketentuanayat(3),ayat(4),danayat(5)Pasal113diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
420 Pasal113(1)PenghentiansementarakegiatanUsahaPertambangan
dapatdiberikankepadapemegangIUPdanIUPKapabila
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
terjadi:421 a.keadaankahar;422 b.keadaan yang menghalangi sehingga
menimbulkan penghentiansebagianatauseluruhkegiatanUsahaPertambangan;dan/atau
423 c.apabila kondisidaya dukung lingkungan wilayahtersebut tidakdapatmenanggungbebankegiatanoperasiproduksisumberdaya Mineraldan/atauBatubarayangdilakukandiwilayahnya.
424 (2)Penghentian sementara kegiatan UsahaPertambangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidakmengurangimasaberlakuIUPatauIUPK.
425 (3)PermohonanpenghentiansementarakegiatanUsahaPertambangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadanhurufbdisampaikankepadaMenteriatauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
426 (4)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannyawajibmengeluarkankeputusantertulisditerimaatauditolaknyapermohonan sebagaimanadimaksudpadaayat(3) disertaidenganalasannyapaling lama 30 (tiga puluh)harisejak diterimanyapermohonan.
427 58.Ketentuan ayat(2)dan ayat(3)Pasal114 diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
428 Pasal114(1)Jangka waktu penghentian sementara karena
keadaankahardan/ataukeadaanyangmenghalangisebagaimana dimaksud dalam Pasal113 ayat(1)diberikan paling lama 1 (satu)tahun dan dapatdiperpanjangpalingbanyak1(satu)kaliuntuk1(satu)
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
tahun.429 (2)Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa
penghentiansementaraberakhirpemegangIUP danIUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya,kegiatandimaksudwajibdilaporkankepadaMenteriatauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
430 (3)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya mencabut keputusan penghentiansementara setelah menerima laporan sebagaimanadimaksudpadaayat(2).
431 59.DiantaraketentuanPasal115danPasal116disisipkan1 (satu) Pasal,yakniPasal115A sehinggaberbunyisebagaiberikut:
432 Pasal115ASetiaporangdilarangmerintangiataumengganggukegiatanusahapertambangandaripemegangIUP,IUPK,danIPRyangtelahmemenuhisyarat.
433 60.KetentuanPasal118diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
434 Pasal118(1)PemegangIUPatauIUPKdapatmengembalikanIUP
atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepadaMenteri atau Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannyadandisertaidenganalasanyangjelas.
435 (2)PengembalianIUPatauIUPKsebagaimanadimaksudpada ayat(1)dinyatakansahsetelahdisetujuiolehMenteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannyadansetelahmemenuhikewajibannya.
436 61.KetentuanPasal119diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
437 Pasal119IUPatauIUPKdapatdicabutolehMenteriatauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannyaapabila:
438 a.pemegangIUPatauIUPKtidakmemenuhikewajibanyangditetapkandalam IUPatauIUPKsertaperaturanperundang-undangan;
439 b.pemegang IUP atau IUPK melakukan tindakpidanasebagaimanadimaksuddalamUndang-Undangini;atau
440 c.pemegangIUPatauIUPKdinyatakanpailit.441 62.Ketentuanayat(2)Pasal121diubah,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:442 Pasal121
(1)IUP atau IUPK yang berakhir karena alasansebagaimanadimaksuddalam Pasal117,Pasal118,Pasal119,danPasal120,PemegangIUPatauIUPKwajibmemenuhidanmenyelesaikankewajibansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
443 (2)PemegangIUP atauIUPK yangtelahmenyelesaikankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mendapat surat keterangan dari Menteri atauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
444 63.KetentuanPasal122diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
445 Pasal122(1)IUP atau IUPK yang telah dikembalikan,dicabut,
atauhabismasaberlakunyasebagaimana dimaksuddalam Pasal121dikembalikankepadaMenteriatauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
446 (2)WIUPatauWIUPKyangIUP-nyaatauIUPK-nyaberakhirsebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditawarkan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
kepadaBadanUsahaataukoperasimelaluimekanismesesuaidenganketentuandalamUndang-Undangini.
447 64.KetentuanPasal123diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
448 Pasal123ApabilaIUPatauIUPKberakhir,pemegangIUPatauIUPKwajibmenyerahkanseluruhdatayangdiperolehdarihasilEksplorasidanOperasiProduksikepadaPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.
449 65.DiantaraketentuanPasal123danPasal124disisipkansatu pasalyaituPasal123A yangberbunyisebagaiberikut:
450 Pasal123A(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
dapatbekerjasamadenganbadanusahamiliknegaradenganpersetujuanMenteriuntukmelakukankerjasamapenelitianpadaWIUP,WIUK,dan/atauWPRyangtelahhabisizinnya.
451 (2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk menjaga kesinambungan UsahaPertambangan dan dilakukan denganmempertimbangkan aspek keselamatan kerja danlingkunganhidup.
452 66.Ketentuanayat(2)Pasal125diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
453 Pasal125(1)DalamhalpemegangIUPatauIUPKmenggunakanJasa
Pertambangan, tanggung jawab kegiatan UsahaPertambangantetapdibebankankepadapemegangIUPatauIUPK.
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
454 (2)Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapatberupaBadanUsahaataukoperasisesuaidengan klasifikasidankualifikasiyangtelahditetapkanolehMenteri.
455 (3)PelakuusahaJasaPertambanganwajibmenggunakankontraktorlokaldanmenggunakantenagakerjalokal.
456 67.DiantaraketentuanPasal125danPasal126disisipkansatu pasalyaituPasal125A yangberbunyisebagaiberikut:
457 Pasal125A(1)Kegiatan Penambangan untuk memisahkan Mineral
yang disasar dan unsur-unsurlainnya yang tidakdiperlukan dapatdilakukan olehpemegangizinjasaUsahaPertambangan.
458 (2)Pemegang izin jasa Usaha Pertambangansebagiamanadimaksudpadaayat(1)harusmemenuhisyarat:
459 d.memilikiperalatandantenagateknisPertambanganyangkompeten;dan
460 e.mengangkatpenanggungjawaboperasionaluntukbertanggung jawab dalam kegiatan operasiPenambangan
461 68.Ketentuanayat(2)Pasal129diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
462 Pasal129(1)PemegangIUPKOperasiProduksiuntukpertambangan
minerallogam dan batubara wajib membayarsebesar4%(empatpersen)kepadaPemerintahdan6%(enam persen) kepada pemerintah daerah darikeuntunganbersihsejakberproduksi.
463 (2)Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
padaayat(1)diatursebagaiberikut:464 a.pemerintahprovinsimendapatbagiansebesar1%
(satupersen);465 b.pemerintah kabupaten/kota penghasilmendapat
bagiansebesar2,5%(duakomalimapersen);dan467 c.pemerintahkabupaten/kotalainnyadalam provinsi
yang samamendapatbagiansebesar2,5% (duakomalimapersen).
468 69.KetentuanPasal139diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
469 Pasal139(1)Menteri melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambanganyang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannya.
470 (2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi:
471 a.pemberian pedoman dan standar pelaksanaanpengelolaanUsahaPertambangan;
472 b.pemberianbimbingan,supervisi,dankonsultasi;473 c.pendidikandanpelatihan;dan474 d.perencanaan, penelitian, pengembangan,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaanpenyelenggaraan UsahaPertambangandibidangMineraldanBatubara.
475 (3)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya bertanggung jawab melakukanpembinaan atas pelaksanaan kegiatan UsahaPertambanganyangdilakukanolehpemegangIUP,IPR,atauIUPK.
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
476 70.KetentuanPasal140diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
477 Pasal140(1)Menteri melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambanganyang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannya.
478 (2)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuaidengankewenangannya melakukan pengawasan ataspelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yangdilakukanolehpemegangIUP,IPR,atauIUPK.
479 71.Diantaraketentuanayat(2)dan ayat(3)Pasal141disisipkan3(tiga)ayat,yakniayat(2a),ayat(2b),danayat(2c),sehinggaPasal141berbunyisebagaiberikut:
480 Pasal141(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
140,antaralain,berupa:481 a.teknisPertambangan;482 b.pemasaran;483 c.keuangan;484 d.pengolahandataMineraldanBatubara;485 e.konservasisumberdayaMineraldanBatubara;486 f.keselamatandankesehatankerjaPertambangan;487 g.keselamatanoperasiPertambangan;488 h.pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan
Pascatambang;489 i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan
kemampuanrekayasadanrancangbangundalamnegeri;
490 j. pengembangantenagakerjateknisPertambangan;
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
491 k.pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakatsetempat;
492 l. penguasaan, pengembangan, dan penerapanteknologiPertambangan;
493 m.kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan UsahaPertambanganyangmenyangkutkepentinganumum;
494 n.pengelolaanIUPatauIUPK;dan495 o.jumlah,jenisdanmutuhasilUsahaPertambangan496 (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
hurufa,hurufe,huruff,hurufg,hurufh,danhurufldilakukan oleh inspekturtambang sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
497 (2a)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)danayat(2)dilakukansecaraberkala,danlaporanhasilpengawasannya disampaikan kepada publiksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
498 (2b)PemerintahPusatdan/atauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannyawajibmenempatkanpejabatfungsionalinspekturtambang disetiapWIUP atauWIUPK.
499 (2c)Penempatan pejabatfungsionalinspekturtambangsebagaimana dimaksud pada ayat(2a)dilakukandenganmempertimbangkan:
500 a.kualifikasidanpersyaratan;dan501 b.cakupanluasWIUPatauWIUPK.502 (3)Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya belum mempunyaiatau kekuranganpejabatfungsionalinspekturtambang,Menteriwajibmenugaskaninspekturtambangyangsudahdiangkat
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(2).
503 72.KetentuanPasal142diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
504 Pasal142(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
wajibmelaporkanpelaksanaanUsahaPertambangandiwilayahnyamasing-masingsekurang-kurangnyasekalidalam6(enam)bulankepadaMenteri.
505 (2)Pemerintah Pusat dapatmemberiteguran kepadaPemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannyaapabiladalampelaksanaankewenangannyatidaksesuaidenganketentuanUndang-Undanginidanketentuanperaturanperundang-undanganlainnya.
506 73.KetentuanPasal143diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
507 Pasal143(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappengelolaanUsahaPertambanganrakyat.
508 (2)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannyadapat melimpahkan kewenangan pembinaan danpengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepada kepala daerah dibawahnya sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
509 (3)Pembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)antaralainberupa:
510 a.perencanaan;511 b.kaidahPertambanganyangbaik;512 c.PengolahandanPermunian,sertapemasaranhasil
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Pertambangan;513 d.penelitiandanpengembangan;514 e.pengembangansumberdayamanusia;515 f.pembiayaanUsahaPertambangan;dan516 g.pemberianrekomendasipenanamanmodal.517 (4)Pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksud
pada ayat(1)danayat(3)dilakukansecaraberkala,dan laporan hasilpembinaan dan pengawasannyadisampaikan kepadapubliksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
518 (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan danpengawasan Pertambangan rakyat diatur denganperaturandaerahsesuaidengankewenangannya.
519 74.KetentuanPasal145diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
520 Pasal145(1)Masyarakatyangterkenadampaknegatiflangsungdari
kegiatanUsahaPertambanganberhak:521 a.memperolehgantirugiyanglayakakibatkesalahan
dalampengusahaankegiatanPertambangan sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;
522 b.mengajukangugatankepadapengadilanterhadapkerugianakibatpengusahaanPertambanganyangmenyalahiketentuan;
523 c.mengajukan permohonan untuk melakukanevaluasi,keberatan,dan/atau menolak terhadappemberian IUP,IUPK,atau IPRkepadaMenteriatau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya;dan
524 d.mendapatkanpendampinganberupabantuandan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
perlindunganhukum dariancamanataugangguanakibatpengusahaanWP.
525 (2)Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksud ayat(1)hurufc,dapatdisampaikanolehmasyarakatmelaluibupati/walikota.
526 (3)Ketentuan mengenai mekanisme dan tata caramemperoleh ganti rugi, mengajukan gugatan,mengajukan permohonan, dan mendapatkanpendampingansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
527 77.Diantara Pasal145 dan Pasal146 disisipkan satupasalyakniPasal145Ayangberbunyisebagaiberikut:
528 Pasal145ASetiap pemegang IUP dan/atau IUPK harusmenyelenggarakanprogramdankegiatantanggungjawabsosialdalam rangka terwujudnya pembangunan yangberkelanjutanyangdilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
529 78.Ketentuanayat(1)diubahdandiantaraayat(2)hurufadanhurufbdisisipkan2(dua)huruf,yaknihurufa.1.,hurufa.2.,danhurufa.3.sehinggaPasal151 berbunyisebagaiberikut:
530 Pasal151(1)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berhak memberikan sanksiadministratifkepadapemegangIUP,IPRatauIUPKataspelanggaranketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal40ayat(3),Pasal40ayat(5),Pasal41,Pasal43,Pasal52ayat(5),Pasal55ayat(5),Pasal58ayat(5),Pasal61ayat(5),Pasal70,Pasal71ayat(1),
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Pasal74ayat(4),Pasal74ayat(6),Pasal81ayat(1)danayat(2),Pasal93ayat(1),Pasal95,Pasal96,Pasal97Pasal98,Pasal99(2)danayat(3),Pasal100,Pasal102,Pasal103ayat(1),Pasal103Aayat(1),Pasal104ayat(3),Pasal105ayat(1),ayat(3),dan(4),Pasal106,Pasal107,Pasal108ayat(1),Pasal110,Pasal111ayat(1),Pasal112ayat(1),Pasal114ayat(2),Pasal115ayat(2),Pasal123,Pasal124ayat(1),Pasal125ayat(3),Pasal126ayat(1),Pasal128ayat(1),Pasal129ayat(1),atauPasal130ayat(2).
531 (2)Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupa:
532 a.peringatantertulis;533 a.1.denda534 a.2.gantirugi535 a.3.sanksimembayarsejumlahuang536 b.penghentian sementara sebagiaan atau seluruh
kegiatanEksplorasiatauOperasiProduksi;dan/atau537 c.pencabutanIUP,IPR,atauIUPK538 79.KetentuanPasal156diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:539 Pasal156
Ketentuan lebih lanjutmengenaijenis,besaran denda,tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksiadministratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal151danPasal152diaturdenganPeraturanPemerintah.
540 80.KetentuanPasal157dihapus.541 81.KetentuanPasal158diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:542 Pasal158
Setiaporangyangmelakukanusahapertambanganyang
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
tidakmempunyaiIUP,IPR,atauIUPKsebagaimanadimaksuddalamPasal35dipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima)tahundandendapalingbanyakRp100.000.000.000,00(seratusmiliarrupiah).
543 82.KetentuanPasal159diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
544 Pasal159Pemegang IUP,IPR atau IUPK yang dengan sengajamenyampaikanlaporansebagaimanadimaksuddalamPasal43ayat(1),Pasal70hurufe,Pasal81ayat(1),Pasal105ayat(4),Pasal110,atauPasal111ayat(1)dengantidakbenaratau menyampaikan keterangan palsu dipidanadengan pidanapenjarapalinglama5 (lima)tahundandendapalingbanyakRp100.000.000.000,00(seratusmiliarrupiah).
545 83.Ketentuanayat(1)Pasal160dihapus,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
546 Pasal160(1)Dihapus.
547 (2)Setiap orang yang mempunyaiIUP EksplorasitetapimelakukankegiatanOperasiProduksidipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima)tahundandendapaling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah).
548 84.KetentuanPasal161diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
549 Pasal161SetiaporangataupemegangIUPOperasiProduksiatauIUPKOperasiProduksiyangmenampung,memanfaatkan,melakukan Pengolahan dan Pemurnian,Pengangkutan,
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
PenjualanMineraldanBatubarayangbukandaripemegangIUP,IUPK,atauizinsebagaimanadimaksuddalam Pasal37,Pasal40ayat(3),Pasal43ayat(2),Pasal48,Pasal67ayat(1),Pasal74ayat(1),Pasal81ayat(2),Pasal103ayat(2),Pasal104ayat(3),atauPasal105ayat(1)dipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima)tahundandendapalingbanyakRp100.000.000.000,00(seratusmiliarrupiah).
550 85.DiantaraPasal161danPasal162disisipkan1(satu)pasal,yakni,Pasal161A sehingga berbunyisebagaiberikut:
551 Pasal161ASetiap pemegang IUP, IUPK, atau IPR yangmemindahtangankan IUP,IUPK,atauIPRnyakepadapihaklainsebagaimanadimaksuddalamPasal70AdanPasal93ayat(1)dipidanapalinglama2(dua)tahunpenjaradandenda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).
552 86.KetentuanPasal162diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
553 Pasal162SetiaporangyangmerintangiataumengganggukegiatanUsahaPertambangandaripemegangIUP,IUPK,danIPRyangtelahmemenuhisyaratsebagaimanadimaksuddalamPasal115Adipidanadenganpidanakurunganpalinglama1(satu)tahunataudendapalingbanyakRp100.000.000,00(seratusjutarupiah).
554 87.KetentuanPasal164diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
555 Pasal164
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Selainketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal158,Pasal159,Pasal160,Pasal161,Pasal161A,danPasal162kepadapelakutindakpidanadapatdikenaipidanatambahanberupa:
556 a.perampasanbarangyangdigunakandalam melakukantindakpidana;
557 b.perampasan keuntungan yang diperoleh daritindakpidana;dan/atau
558 c.kewajibanmembayarbiayayangtimbulakibattindakpidana.
559 88.KetentuanPasal165dihapus.560 89.KetentuanPasal169diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:561 Pasal169
PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku:562 a.Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara yang telah ada sebelumberlakunyaUndang-Undanginitetapdiberlakukansampaijangkawaktuberakhirnyakontrak/perjanjian.
563 b.Ketentuanyangtercantum dalam pasalKontrakKaryadan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara sebagaimana dimaksud pada huruf adisesuaikan selambat-lambatnya1 (satu)tahun sejakUndang-Undang ini diundangkan kecuali mengenaipenerimaannegara.
564 c.Pengecualianterhadappenerimaannegarasebagaimanadimaksud pada hurufb adalah upaya peningkatanpenerimaannegara.
565 89.DiantaraPasal169danPasal170disisipkan3(tiga)pasal,yakniPasal169A,Pasal169B,Pasal169C,dan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Pasal169Dsehinggaberbunyisebagaiberikut:566 Pasal169A
(1)Dalam hal kontrak karya atau perjanjian karyapengusahaan pertambangan batubara sebagaimanadimaksuddalamPasal169hurufaberakhir,pemegangkontrak karya atau perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara memiliki hak untukmengusahakankembaliWilayahPertambangantersebutdalam bentukIUPKperpanjanganuntukjangkawaktupalinglama2(dua)kali10(sepuluhtahun).
567 (2)Kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara yang telah melakukanpenyesuaiansebagaimanyadinyatakandalamPasal169hurufbdiberikanhakuntukmengusahakankembaliWilayah Pertambangan dengan diberikan IUPKdengan luas wilayahsesuaidengan rencana kerjaseluruhwilayahtambangyangtelahdisetujuidalampenyesuaian kontrak karya atau perjanjian karyapengusahaanpertambanganbatubara.
568 Pasal169B(1)Dalam hal kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara sebagaimanadimaksuddalam Pasal169hurufatelahberakhir,dantidaktermasukwilayahIUPKperpanjangan,WPharusdikembalikankepadanegaradandilakukanproseslelangsepertiWPbaru.
569 Pasal169C(1)Kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara yang telah melakukanpenyesuaiansebagaimanadimaksuddalam Pasal169
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
dantelahterintegrasidenganfasilitasPengolahandanPemurnian atau pembangkitlisrik diberikan insentifberupa:
570 a.hak mengusahakan kembaliWP dalam bentukIUPKbaruuntukjangkawaktu20(duapuluh)tahundandapatdiperpanjang2(dua)kali10(sepuluh)tahun;dan
571 b.luaswilayahseluruhWPyangtelahdisetujuidalampenyesuaiankontrak karya maupun perjanjiankarya pengusahaanpertambanganbatubaratidakberubah.
572 (2)Wilayah kontrak karya dan perjanjian karyapengusahaan pertambangan batubara yang tidakmenjadi bagian dari IUPK Operasi Produksi,perpanjangannya ditetapkan menjadiIUPK OperasiProduksi,apabila telah dilakukan Studi Kelayakansecara bersama masih memilikipotensicadanganMineralatauBatubarauntukdiusahakan.
573 (3)Badan Usaha dapat melakukan Studi Kelayakansecara bersamadenganpemerintahatasbiayabadanusaha,setelahmendapatpersetujuanMenteridenganmempertimbangkan aspek keselamatan kerja danlingkunganhidup.
574 (4)Menterimelakukaninventarisasiwilayahkontrakkaryadan perjanjian karya pengusahaan pertambanganbatubarasebelum melakukanStudiKelayakansecarabersama,paling lambat 1 (satu) tahun sebelumberakhirnya kontrak karya dan perjanjian karyapengusahaanpertambanganbatubara.
575 (5)BadanusahayangtelahmelakukanStudiKelayakan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
secarabersamamemperolehhakuntukdapatsecaralangsung mengajukan permohonan mendapatIUPKEksplorasiatauIUPKOperasiProduksiterhadapwilayahtersebut.
576 Pasal169DPadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku:
577 a.semua IUP,IUPK,dan IPR yang telah adasebelumberlakunyaUndang-Undanginidinyatakantetapberlakusampaiberakhirnyaizin;
578 b.ketentuanyangtercantum dalam IUP,IUPK,danIPRsebagaimanadimaksudpadahurufaharusdisesuaikanselambat-lambatnya2(dua)tahunsejakUndang-Undanginidiundangkan
579 Pasal169EDalam rangka penyesuaian IUP, IUPK, dan IPR,bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya wajibmenyerahkandokumenIUP,IUPK,danIPR yang telahditerbitkansebelum berlakunyaUndang-UndanginikepadaMenteriatauGubernurdalam jangkawaktupalinglama1(satu)tahunsejakberlakunyaUndang-Undangini.
580 90.KetentuanPasal170diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
581 Pasal170(1)Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 yang sudah berproduksiwajibmelakukan Pengolahan dan PemurniansebagaimanadimaksuddalamPasal103ayat(1)palinglama2(dua)tahunsejakUndang-Undanginidiundangkan.
582 (2)Pemegangkontrakkarya,perjanjiankaryapengusahaanpertambanganbatubara,danIUPdan/atauIUPKOperasi
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Produksiyang:583 a.telah melakukan kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian;584 b.dalam prosespembangunanfasilitasPengolahan
danPemurnian;dan/atau585 c.telah melakukan kerjasama Pengolahan dan
PemurniandenganpemegangIUPOperasiProduksilainnyaatauIUP OperasiProduksikhususuntukPengolahandanPemurnian;
586 dapatmelakukanPenjualanprodukhasilPengolahandanPemurniandalam jumlahtertentukeluarnegeridanwajibmembayarbeakeluarsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
587 (3)Bea keluarsebagaimana dimaksud pada ayat(2)hanyadapatdigunakanuntukmendukungpembangunanfasilitasPengolahandanPemurnian.
588 91.DiantaraPasal170danPasal171disisipkansatupasal,yakniPasal170A sehinggaberbunyisebagaiberikut:
589 Pasal170A(1)Pemegang kontrak karya dan/atau pemegang izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapatmelakukanPenjualanprodukhasilpengolahandalamjumlahtertentukeluarnegeriuntukjangkawaktupalinglama2(dua)tahundanwajibmembayarbeakeluarsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
590 (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah produksihasilpengolahanyang dapatdieksporsebagaimanadimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
Menteri.591 92.DiantaraPasal172danPasal173disisipkan1(satu)
pasalyakniPasal172Ayangberbunyisebagaiberikut:592 Pasal172A
(1)Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksidiajukandalam jangkawaktupalingcepat4(empat)tahundanpalinglambatdilakukandalamjangkawaktu1(satu)tahunsebelum berakhirnyaIUPOperasiProduksiuntukMinerallogam,Mineralbukanlogamjenistertentu,danBatubara.
593 (2)PermohonanperpanjanganuntukIUPKOperasiProduksidiajukandalamjangkawaktupalingcepat5(lima)tahundanpalinglambatdilakukandalamjangkawaktu1(satu)tahunsebelumberakhirnyaIUPKOperasiProduksiuntukMinerallogam,Mineralbukanlogam jenistertentu,danBatubara.
594 (3)Pemerintah Pusat memberikan jawaban ataspermohonan perpanjangan dalam jangka waktu 90(sembilanpuluh)harisejakpermohonandiajukan.
595 PasalIIUndang-Undanginimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
596 Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganUndang-UndanginidalamLembaranNegaraRepublikIndonesia.
597 DisahkandiJakartapadatanggal...
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA
ttd.
NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN
JOKOWIDODODiundangkandiJakartapadatanggal...
MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA,
ttd.YASONNAH.LAOLY
LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN.....NOMOR...