8
RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 ASOSIASI TELEVISI SWASTA INDONESIA ASOSIASI TELEVISI SWASTA INDONESIA Ritz Carlton Hotel Ritz Carlton Hotel Jakarta, 23 Juni 2008 Jakarta, 23 Juni 2008 Oleh : Oleh : Alex Kumara Alex Kumara Ketua Komisi Teknik ATVSI Ketua Komisi Teknik ATVSI

RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008

ASOSIASI TELEVISI SWASTA INDONESIA ASOSIASI TELEVISI SWASTA INDONESIA Ritz Carlton Hotel Ritz Carlton Hotel

Jakarta, 23 Juni 2008Jakarta, 23 Juni 2008

Oleh :Oleh :Alex KumaraAlex Kumara

Ketua Komisi Teknik ATVSIKetua Komisi Teknik ATVSI

Page 2: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005PP50/2005

Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan ( SSB ) Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan ( SSB ) dimana Lembaga Penyiaran Swasta ( LPS ) wajib melepaskan dimana Lembaga Penyiaran Swasta ( LPS ) wajib melepaskan kepemilikannya kepada Entitas Lokal, hal mana sulit untuk dilaksanakan.kepemilikannya kepada Entitas Lokal, hal mana sulit untuk dilaksanakan.

Beberapa LPS sudah Tbk, sehingga pelepasan aset harus tunduk kepada Beberapa LPS sudah Tbk, sehingga pelepasan aset harus tunduk kepada UU Pasar Modal.UU Pasar Modal.

LPS pada umumnya mempunyai hutang Bank atau kepada Bond-holder, LPS pada umumnya mempunyai hutang Bank atau kepada Bond-holder, dimana aset2 dijaminkan. Penjualan aset yang dijaminkan terancam dimana aset2 dijaminkan. Penjualan aset yang dijaminkan terancam KUHP.KUHP.

Ketika LPS menjual asetnya kepada pihak lain ada kemungkinan dugaan Ketika LPS menjual asetnya kepada pihak lain ada kemungkinan dugaan Transfer Pricing, yang dapat mempunyai dampak Pajak. Transfer Pricing, yang dapat mempunyai dampak Pajak.

Pandangan ATVSI atas pelaksanaan SSJ terdiri dari : Pandangan ATVSI atas pelaksanaan SSJ terdiri dari :

1.1. Pengalihan Kepemilikan (Diversity of ownership):Pengalihan Kepemilikan (Diversity of ownership): UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran : Pasal 6 ayat (3) ; UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran : Pasal 6 ayat (3) ;

Pasal 18 ayat (1), (4) ;Pasal 31 ayat (1) ,( 3) ,( 6) dan Pasal 60 Pasal 18 ayat (1), (4) ;Pasal 31 ayat (1) ,( 3) ,( 6) dan Pasal 60 ayat (2) ,( 3)ayat (2) ,( 3)

PP no. 50 PP no. 50 tahuntahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPS: 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPS: Pasal 1 ayat( 3)Pasal 1 ayat( 3)

Page 3: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

Tumbuhnya LPS Lokal ( lebih dari 200 ) didaerah, dimana terjadi Tumbuhnya LPS Lokal ( lebih dari 200 ) didaerah, dimana terjadi tumpang tindih frekwensi.tumpang tindih frekwensi.

Peraturan Pusat dan Daerah yang tidak sinkron antara KPID dan Komifo.Peraturan Pusat dan Daerah yang tidak sinkron antara KPID dan Komifo.

Moratorium Kominfo untuk menghentikan perhonon izin baru.Moratorium Kominfo untuk menghentikan perhonon izin baru.

Masalah kepemilikan silang dan issue Monopoli yang belum ada Masalah kepemilikan silang dan issue Monopoli yang belum ada kejelasan.kejelasan.

Page 4: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

Memasuki Era DigitalMemasuki Era Digital

Pemerintah berniat melaksanakan siaran Digital dalam thn Pemerintah berniat melaksanakan siaran Digital dalam thn 2009.2009.

Dalam UU32/200 dan PP 50/2005, Lembaga Penyiaran wajib Dalam UU32/200 dan PP 50/2005, Lembaga Penyiaran wajib memiliki IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dan ISR (Izin memiliki IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dan ISR (Izin Siaran Radio).Siaran Radio).

Dalam siaran Digital, dengan adanya Multiplexing, maka setiap Dalam siaran Digital, dengan adanya Multiplexing, maka setiap ISR dapat menampung beberapa Penyiararn (misalnya 6 siaran ISR dapat menampung beberapa Penyiararn (misalnya 6 siaran di frekwensi yang sama). Hal ini menimbulkan persoalan baru.di frekwensi yang sama). Hal ini menimbulkan persoalan baru.

Page 5: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

Memasuki Era DigitalMemasuki Era Digital Cara yang terbaik adalah memisahkan antara Network Operator yang Cara yang terbaik adalah memisahkan antara Network Operator yang

memiliki ISR dan Content Provider yang memiliki IPP. Namun hal in ini memiliki ISR dan Content Provider yang memiliki IPP. Namun hal in ini tidak ditemukan dalam UU32/2000 maupun dalam PP 50/2005.tidak ditemukan dalam UU32/2000 maupun dalam PP 50/2005.

Digitalisasi mengakibatkan lonjakan jumlah kanal digital ( digital Digitalisasi mengakibatkan lonjakan jumlah kanal digital ( digital stream) sampai 6 kali lipat. Dengan kata lain akan lebih banyak stream) sampai 6 kali lipat. Dengan kata lain akan lebih banyak Content Provider yang akan mendapat kesempatanContent Provider yang akan mendapat kesempatan..

Diharapkan bahwa Regulator akan lebih selektf dalam menerbitkan Diharapkan bahwa Regulator akan lebih selektf dalam menerbitkan ISR bagi Network Provider dan IPP bagi Content Provider.ISR bagi Network Provider dan IPP bagi Content Provider.

Page 6: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

Memasuki era ConvergensiMemasuki era Convergensi Digitalisasi siaran Televisi membuka kemungkinan convergensi Digitalisasi siaran Televisi membuka kemungkinan convergensi

penerimaan siaran dengan kwalitas penerimaan yang baik, mulai dari penerimaan siaran dengan kwalitas penerimaan yang baik, mulai dari pesawat Tv dirumah, Mobil, Handphone, PC/Laptop.pesawat Tv dirumah, Mobil, Handphone, PC/Laptop.

Siaran High Definition ( HD ) dan Standard Definition ( SD ) ke rumah, Siaran High Definition ( HD ) dan Standard Definition ( SD ) ke rumah, dan siaran yang sama di Mobil ( SD ), HP, PC/Laptopdan siaran yang sama di Mobil ( SD ), HP, PC/Laptop, , bersumber dari bersumber dari Content Provider atau LPS yang sama tidak diatur dalam UU 32/2000.Content Provider atau LPS yang sama tidak diatur dalam UU 32/2000.

UU 32/2000 tidak mengenal siaran televisi swasta dengan jangkauan UU 32/2000 tidak mengenal siaran televisi swasta dengan jangkauan Nasional, sedangkan melalui Medium/Platform lain seperti Jaringan Nasional, sedangkan melalui Medium/Platform lain seperti Jaringan seluler,maka batas jangkauan menjadi Nasional. seluler,maka batas jangkauan menjadi Nasional.

Page 7: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

UU 32/200 dan PP 50/2005 dengan jiwa: “Demokratisasi UU 32/200 dan PP 50/2005 dengan jiwa: “Demokratisasi Informasi”mempunyai tujuan yang baik, namun Informasi”mempunyai tujuan yang baik, namun mempunyai banyak kelemahan, yang menyebabkan sulit mempunyai banyak kelemahan, yang menyebabkan sulit untuk di laksanakan.untuk di laksanakan.

8 tahun setelah diundangkan, lebih banyak ketidak 8 tahun setelah diundangkan, lebih banyak ketidak jelasan yang timbul.jelasan yang timbul.

Dalam era siaran Digital dan kaitannya ke Convergensi, Dalam era siaran Digital dan kaitannya ke Convergensi, maka UU 32 sangat tidak relevan lagi.maka UU 32 sangat tidak relevan lagi.

Perlu diupayakan UU baru yang mencakup Multimedia Perlu diupayakan UU baru yang mencakup Multimedia dan Convergensi.dan Convergensi.

USULAN ATVSIUSULAN ATVSI

Page 8: RAKORNAS TELEMATIKA DAN MEDIA 2008 - kadin … - Rakornas telematika dan Media 2008.pdf · PROBLEMATIKA UU 32/2002 DAN PP50/2005 Mensyaratkan diselenggarakannya Sisim Siaran Berjaringan

SEKIAN SEKIAN TERIMA KASIH TERIMA KASIH