o Senin123

17 18 19

OJan OPeb

,

RADAR BAN DUNGo Se/asa 0 Rabu

456 720 21 22

o Mar OApr OMei

.Sabtu12 13

27 @OSep OOkt

o Kamis 0 Jumat8 9 10 1123 24 25 26

OJun OJu/ 0 Ags

o Mlnggu14 15 16

29 30 31

.Nav ODes

>-

Bukan Dihapus,. tapi DirevisiSILA~G pendapat ihwal

pelaksanaan ujian nasional(unas) telah berlangsung .sejakujian itu digulirkan pemerintah.Gugatan terhadap pemerintahdimulai ketika 58 anggotamasyarakat yang terdiri atassiswa, wali murid, guru, danpemerhati pendidikan inenga-jukan gugatanke Pengadilan1\'egeri JakartaPusat pada ak-hir 2006.

Pemicunya,tragedi demitragedi akibatpelaksanaanUnas telah terjadi. Korban punberjatuhan. Misalnya, kasusEndang Lestari, siswa kelas IIISMPN 1 Kerjo, KabupatenKaranganyar, Jawa Tengah,yang memilih gantung dirilantaran tidak lulus unas.Atau, nasib ratusan siswa

I

. BulcanBaca Ha/4

- --

\

11II Jika pemerintah mengajukanPK (peninjauankembali),butuhwaktusekitarsatutahununtukmenurunkankeputusan.Padahal,pelaksanaanunastinggaltigabulan.Unassudahdijadwalkanpada Maret2010.

B Secarapolitis,pelaksanaanunassudahdisetujuiKomisiX DPRdantelahdianggarkandalamAPBN2010.. Dinaspendidikanprovinsimaupundinaspendidikankabupaten/kotasudahmempersiapkanujiantersebut.. PTNyangditunjuksebagaipenyelenggaraunasSMAmenyatakankesiapannyajika pemerintahtetapmemutuskanmenggelarujiantersebut.. PermendiknasNomor74Tahun2009 tentangUnastelahterbit.

SERIUS: Ujian nasional (Unas) dil"!ilai bisa membuatpara siswa stres.

PTNTungguMajelisRektorJIKA dinas pendidikan me-

nyatakan telah melakukan se-jumlah persiapan untuk pe-laksanaan unas, penyelenggaralain, yaitu perguruan tingginegeri (PTN), memilih tidakterburu-buru mengambil ke-

bijakan. Sejumlah pimpinanPTN masih menunggu rap atkordinasi bersama MajelisRektor Perguruan Tinggi Ne-geri (MRPTN).

. PTNBacaHa/4

-. - ;;...;\1",._.

Klipiog Humos Un pod 2009

Sambungan dari Hal J

SMK yang tidak lulus unas danterpaksa menerima ijazah paketC. Deretan kasus itulah yangmelatarbelakangi 58 orang ter-sebut menggugat pelaksanaanunas.

Direktur Lembaga BantuanHukum (LBH) Jakarta !\urkholisHidayat selaku anggota timadvokasi korban unas menga-takan, gugatan terhadap unasterdiri atas gugatan primer dansubsider. Gugatan primer yangdilayangkan, antara lain, unastidak boleh dipakai sebagaisyarat kelulusan, pemerintahdinilai melanggar hak anak ataspendidikan, menuntut peme-rintah mengganti kerugian ma-teriil maupun imateriil terhadapkorban unas, dan meminta agarkelulusan siswa tidak melaluiunas, tapi evaluasi dari pendidik(guru). Sementara itu, gugatansubsider, antara lain, memintaputusan yang seadil-adilnyadari majelis hakim.

Pada 21 Mei 2007, PengadilanNegeri Jakarta Pusat akhirnyamemutuskan perkara gugatanCitizen Law Suit tentang ujiannasional nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Dalam amar putu-san itu, majelis hakim yangdipimpin Andriani Nurdin me-mutuskan enam hal. Pertama,mengabulkan gugatan subsiderpara penggugat. "Hakim telahmemenuhi gugatan subsiderkami dengan memberikan pu-tusan yang cukup adil meskitidak sarna persis dengan gu-gatan asli kami," terangnya.

Kedua, m~nyatakan para ter-gugat (presiden, wakil presiden,Mendiknas, dan ketua B~danStandar :-.'asional Pendidikan(BSI'\P) telah lalai dalam mem-berikan pemenuhan serta per-lindungan hak asasi manusiaterhadap korban unas. Khu-susnya, hak atas pendidikandan hak-hak anak. Ketiga, me-merintah tergugat untuk me-ningkatkan kualitas guru, ke-lengkapan sarana dan pra-sarana sekolah, serta aksesinformasi yang lengkap kesekolah sebelum melaksanakan

unas. Dengan demikian,ditafsirkan bahwa pelaksanaanunas ditunda hingga pemerintahmemenuhi ketentuan majelishakim tersebut.

Keempat, juga meminta pe-merintah mengambil langkahkonkret untuk mengatasi gang-guan psikologis dan mentalpeserta didik akibat penye-lenggaraan unas. "Pada poinlima, pemerintah juga dimintameninjaukembali sistem pen-didikan nasion ai," terangnya.Termasuk, menghukum peme-rintah untuk membayar biayaperkara Rp 374.000.

Ketua Education Forum Su-parman, salah satu penggugat,mengatakan, sejatinya pihaknyatak melarang pelaksanaan unas."Prinsipnya, ujian atau evaluasipeserta didik tetap perlu. Gu-gatan kami tidak pernah me-nyebut melarang atau meng-hapus unas. Hanya memintapemerintah tidak menjadikanunas sebagai syarat kelulusan,"jelasnya.

Pihaknya juga tidak mem-permasalahkan jika Depdiknasbersikeras menggelar un asmeski putusan MA sudah ke-luar. "Kami hanya mengimbauagar pemerintah tak mengambilproses hukum lebih lanjutmelalui PK (peninjauan kembali,Red). Tapi, kalau unas tetapdilaksanakan, ya silakan saja.Sebab, Permendiknas 74/ 2009tentang unas juga sudah ke-luar," paparnya.

Tim advokasi korban ujiannasional (TeKUN) bersamaEducation Forum (EF) hanyaberharap agar unas direvisi.Yaitu, tidak dijadikan syaratpenentu kelulusan, tapi hanyauntuk memetakan kualitas pen-didikan. Juga meminta agarpeningkatan kualitas guru dila-kukan mengingat di antara 2,7juta guru di Indonesia baru 500ribu yang lulus sertifikasi. "ltupun yang lulus, kemampuannyamasih diragukan. Jadi, sebelumpemerintah melaksanakan unas,hendaknya meningkatkan kua-litas guru, sarana dan prasarana,dan ll1enambah akses in-formasi," jelasnya. (kit)

Sambungan daTi Hall

Rektor Unesa Haris Supratnamengatakan, hingga kini PTNbelum bertemu kembali denganMendiknas setelah turunnyakasasi dari Mahkamah Agung(MA). Dengan demikian, PTNbelum bisa mengambil kebijakanuntuk melaksanakan unas atautidak. "Kalau pada pertemuan ter-akhir bersama Mendiknas 5 No-vemberhllu,unasjadi dilaksanakan.Tapi, setelah turunnya kasasi dariMA, kami belumtahu,"jelas Haris.

Menurut dia, keputusan jaditidaknya unas bergantung pe-merintah. "PTN merupakan salahsatu unsur pemerintah. Tapi,kami tidak memiliki kewenanganmemutuskan. Jadi, menunggukeputusan resmi Mendiknas,"jelasnya. Jika nanti . kebijakanMendiknas menyebut unasditeruskan, PTN siap menjadi pe-nyelenggara. "Masak ditunjukMendiknas untuk menyelengga-rakan tidak mau. Kan nggaketis," ujar Haris yang juga ketuaseleksi nasional masuk perguruantinggi negeri (SNMPTN) itu.

Lebih lanjut, Haris menjelaskan,dilibatkannya PTN sebagai pe-nyelenggara unas dimaksudkanagar hasil ujian itu lebih kredibel.Sebab, hasil unas r'enc~nanyadipakai untuk patokan masukperguruan tinggi. Karena itu, hasilunas akail diintegrasikan denganSNMPTN. "Namun, bentuk pe-ngintegrasiannya akan dilakukanb:~!~:')elas Haris.

Misalnya, kata Haris, hasilunas nanti bisa dipakai untukmasuk PTN hanya melalui jalurSNMPTN atau lewat jalur man-diri seperti PMDK. Bisa jugadipakai untuk PTN di wilayahtertentu. "Contohnya, hasil unassementara dipakai dulu untukPTN di wilayah timur. Atau, bisajadi dipakai oleh PTN-PTN yangmau memakai hasil unas. Prin-sipnya, pengintegrasian itubertahap," jelasnya.

Soal jadi atau tidaknya ujian itu,kata Haris, masih menungguwaktu. Pembahasan bersamarektor PTN bakal dilakukan se-cepatnya. Yang pasti, kata Haris,tujuan unas sejatinya bermaksuduntuk meningkatkan kualitas danpemetaan pendidikan.

Haris menambahkan, sejatinyaketerlibatan PTN dalam pe-laksanaan un as tidak perluasalkan ada kejujuran dari dinaspendidikan hingga level se-kolah. "Kalau PTN terus me-ngawal, kapan daerah menjadidewasa" Namun, karena hasilun as nanti digunakan untukmasuk perguruan tinggi, makaharu~ kredibel. Untuk itu, kamidilibatkan," ungkapnya.

Rektor ITS Ptiyo Suprobomemilih tidak berkomentar ba-nyak ihwal turunnya putusanMA yang menolak kasasi 'unas.Sebab, penyelenggaraan unas,term as uk kasasi MA, masihakan dibicarakan saat perte-muan MRPTN pada 10 De-~ber ~~datang. ...(kit/w) .