PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN …ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/SAQ-17b-1-2-3-5-dan-6... · PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JI.Ir.H.Djuanda

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA

JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id

PERATURAN

KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN

NOMOR: PER- 07 j 1.03jPPATKj07 j 14

TENTANG

STANDARLAYANANINFORMASI PUBLIK

PADAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk membuat dan mengembangkan sistem

penyediaan layanan Informasi secara cepat, mudah,

dan wajar, perlu ditetapkan pengaturan mengenai

standar layanan Informasi publik pada Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

b. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan belum memiliki pengaturan mengenai

standar layanan Informasi publik pad a Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan tentang Standar

Layanan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5038);~, i


JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi .Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 1);

8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Nomor: PER-Keuangan

01/ 1.02/PPATK/01/ 10 Keterbukaantentang

Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Nomor: PER-

07/ 1.01/PPATK/08/ 12 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 817);/',\ 2

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA

JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANKEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISIS

TRANSAKSI KEUANGANTENTANG STANDAR LAYANAN

INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disingkat

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan Zatau dibaca yang

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik

ataupun nonelektronik.

3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim, dan/ atau diterima oleh PPATK dalam penyelenggaraan negara

dan berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK, selanjutnya disebut

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, darr/ atau pelayanan Informasi di PPATK.

5. Pemohon Informasi Publik adalah orang perseorangan atau korporasi

yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

~\

1

3


JLIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id

6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan

lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara darr/ atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara danzatau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan

masyarakat, darr/ atau luar negeri.

Pasal2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a. memberikan standar bagi PPATKdalam melaksanakan pelayanan Informasi

Publik;

b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPATK untuk

menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

c. menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh akses Informasi

Publik; dan

d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai

Keterbukaan Informasi Publik.

BABII

STANDARLAYANANINFORMASIPUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal3

(1)Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara:

a. melihat dan mengetahui Informasi; dan

b. mendapatkan salinan Informasi Publik;

;<,\

4


J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826


(2)Hak memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui:

a. pengumuman Informasi Publik; dan

b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.

Pasal4

(1)Informasi Publik di PPATKmeliputi:

a. Informasi yang terbuka; dan

b. Informasi yang dikecualikan.

(2)Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan

c. Informasi yang diumumkan secara serta merta.

(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Informasi sangat rahasia;

b. Informasi rahasia; dan

c. Informasi terbatas.

(4)Ketentuan mengenai klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala PPATKmengenai

klasifikasi Informasi pada PPATK.

Pasal5

(1)Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf a meliputi:

a. Informasi bulanan;

b. laporan semesteran; dan

c. laporan tahunan.

(2)Informasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berisi data

statistik mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.

(3)Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi

hasil pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di PPATK dan laporan

realisasi anggaran.

<\ L5


[l, Ir.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

(4)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi

laporan keuangan dan laporan kinerja PPATK.

Pasa16

Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf b, meliputi:

a. profil PPATKyang meliputi visi, misi, dan struktur organisasi;

b. daftar seluruh Informasi Publik terbuka yang berada di bawah penguasaan

PPATK;

c. Surat Edaran PPATKyang tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;

d. pengumuman pengadaan barang dan jasa;

e. pengumuman penerimaan pegawai PPATK;

f. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;

g. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; darr/atau

h. Informasi setiap saat lain yang ditetapkan oleh Pemilik Informasi atas

persetujuan Pimpinan PPATK.

Pasa17

(1) Dalam hal PPATKmemiliki Informasi yang dapat mengancam hajat hidup

orang banyak dan ketertiban umum, PPATKmengumumkan Informasi yang

diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2)huruf c.

(2)Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

tanpa penundaan.

Bagian Kedua

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

Pasal8

(1) Informasi Publik yang disampaikan melalui pengumuman meliputi:

a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan

c. Informasi yang secara serta merta.

1·L

6


J11r. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826


(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan

diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan

papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

(3)Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/ atau bahasa asing

yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan

penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

(4)Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan

kemampuan berbeda untuk memperoleh Informasi.

Bagian Ketiga

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal9

Seluruh Informasi Publik dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik

melalui prosedur permohonan Informasi Publik, kecuali Informasi yang

dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 10

(1)Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat

dilakukan secara:

a. tertulis; atau

b. tidak tertulis.

(2)Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara tertulis, Pemohon

Informasi Publik:

a. mengisi formulir permohonan Informasi Publik; dan

b. membayar biaya salinan dan/ atau pengiriman Informasi Publik apabila

dibutuhkan.

(3)Dalam hal permohonan Informasi Publik diajukan secara tidak tertulis,

PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir

permohonan Informasi Publik.

!.\

7

PUSAT PElAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA

[l Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826


(4)Formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan

Informasi Publik di registrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon atau email;

f. rincian Informasi yang dibutuhkan;

g. tujuan penggunaan Informasi;

h. cara memperoleh Informasi; dan

1. cara mendapatkan salinan Informasi.

(5)Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(6)Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Pasal 11

(1)Dalam hal Pemohon Informasi Publik belum memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), PPID memberikan

informasi kepada Pemohon Informasi Publik untuk melengkapi

permohonan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari

kerja sejak informasi diterima oleh Pemohon Informasi Publik.

(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon

Informasi Publik belum melengkapi permohonan Informasi Publik, PPID

mengembalikan permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi

Publik.

Pasal 12

(1)PPID wajib mengoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik

dalam register permohonan.

A\

I

8


JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826


(2)Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang

kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

b. tanggal permohonan Informasi Publik;

c. nama Pemohon Informasi Publik;

d. alamat;

e. pekerjaan;

f. nomor kontak;

g. Informasi Publik yang diminta;

h. tujuan penggunaan Informasi Publik;

1. status Informasi Publik;

J. format Informasi Publik yang dikuasai;

k. jenis permohonan Informasi Publik;

1. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan

Publik lain bila Informasi Publik yang diminta berada di bawah

kewenangan Badan Publik lain;

m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian Informasi; dan

o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang

diminta.

(3)Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Pasal 13

(1)Permohonan Informasi Publik dilakukan melalui:

a. tatap muka;

b. surat elektronik;

c. telepon;

d. surat;

e. faksimili; atau

f. media permohonan Informasi Publik lain.

(2)PPID wajib memastikan formulir permohonan Informasi Publik yang telah

diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi

Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik. LI"(\ 9




(3)Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui tatap muka

atau surat elektronik, PPID wajib memastikan diberikannya nomor

pendaftaran pada saat permohonan Informasi Publik diterima.

(4)Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui telepon, surat,

faksimili atau media permohonan Informasi Publik lain yang tidak

memungkinkan untuk diberikannya nomor pendaftaran secara langsung,

PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon

Informasi Publik.

(5)Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan

dengan pengiriman Informasi Publik.

(6)PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan Informasi yang telah

diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi

Publik.

Pasal 14

(1)Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan

mengetahui Informasi Publik, PPIDwajib:

a. memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat

Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk

membaca dari/ atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; dan

b. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta

formulirnya bila dikehendaki oleh Pemohon Informasi Publik.

(2)Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi, PPID

wajib:

a. mengoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi Publik memiliki

akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang

memadai untuk membaca dan Zatau memeriksa Informasi Publik yang

dimohon;

b. mengoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi Publik

mendapatkan salinan Informasi yang dibutuhkan; dan

c. memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta

formulirnya bila dikehendaki oleh Pemohon Informasi Publik.

{.

10




Pasal 15

(1)Dalam hal Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan terhadap

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),

PPIDwajib menolak permohonan Informasi Publik.

(2) Penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)disampaikan secara tertulis kepada Pemohon Informasi Publik.

(3) Bentuk penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:

a. pemberitahuan tertulis; dan

b. Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.

(4) Surat Keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang

kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor teleponj email;

f.. Informasi yang dibutuhkan;

g. keputusan pengecualian dan penolakan Informasi;

h. alasan pengecualian; dan

1. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul dalam hal Informasi dibuka

dan diberikan kepada Pemohon Informasi.

Pasal16

(1)PPIDwajib memberikan pemberitahuan tertulis berupa jawaban atas setiap

permohonan Informasi Publik.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:

a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya

atau tidak;

b. memberitahukan Badan Publik lain yang menguasai Informasi yang

diminta dalam hal Informasi terse but tidak berada di bawah

penguasaannya;

c. menenma atau menolak permohonan Informasi Publik berikut

alasannya;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;~ ..\ 11




e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang

dimohon;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang

dimohon;

g. penjelasan atas penghitamanypengaburan Informasi yang dimohon bila

ada; dan

h. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum

dikuasai atau belum didokumentasikan.

(3)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Informasi

Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sejak permohonan Informasi Publik diterima oleh PPID.

(4)Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi

Publik yang dimohon dan/ atau belum memutuskan memberikan Informasi

Publik yang dimohon, PPID memberitahukan perpanjangan waktu

pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

(5)Perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta penyampaian

Informasi Publik yang dimohon dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

(6)Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

(1)PPATK dapat mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi

Publik.

(2)Kepala PPATK menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi

Publik yang terdiri atas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik;

b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan

c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya

terdapat Informasi pihak ketiga.

(3)Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah

Lsetempat.

f 12


JLIr.H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id

(4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1)Tata cara pembayaran biaya perolehan salinan Informasi Publik dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. dibayarkan secara langsung; atau

b. dibayarkan melalui rekening resmi PPATK berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3)Dalam hal pembayaran secara langsung, PPID wajib memberikan tanda

bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan Informasi secara

terinci kepada Pemohon Informasi Publik.

(4)PPID wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan

salin an Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi

Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Bagian Keempat

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal19

(1)PPID wajib membuat maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan

Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan

publik.

(2)Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. rmcian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan

Informasi Publik; danb. pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan

pelayanan Informasi Publik sesuai dengan standar pelayanan Informasi

IPublik.

1·13

----------- - - ---




Pasa120

Alur kerja pelayanan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BABIII

TATACARAPENGELOLAANKEBERATAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Pasa121

(1)Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal

ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi yang dikecualikan;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang

diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam

Peraturan ini.

(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

kepada Atasan PPIDme1alui PPID.

(3)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasa122

(1)PPIDwajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan

nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

(2)PPID dapat menggunakan saran a komunikasi yang efektif dalam menerima

keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

14




Bagian Kedua

Registrasi Keberatan

Pasal23

(1)Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan.

(2)Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang

kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan

bila ada;

f. alas an pengajuan keberatan;

g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

1. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan; dan

J. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(3)PPIDwajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(4)Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal24

(1)PPIDwajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.

(2)Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang

kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/ atau kuasanya yang

1mengajukan keberatan;~,

15


[l Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826


d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

e. Informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan Informasi Publik;

g. alasan pengajuan keberatan;

h. keputusan Atasan PPID;

1. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

J. nama dan posisi atasan PPID; dan

k. tanggapan Pemohon Informasi Publik.

(3)Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

pada Lampiran VIyang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal25

(1)Atasan PPIDwajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis

yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register

keberatan.

(2)Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang

kurangnya memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan /jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau

seluruh Informasi Publik;

e. setiap orang yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

f. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada

huruf d.

(3)PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

1?

16




Pasa126

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang

menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada

Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya keputusan atasan PPID.

Pasal27

Alur kerja pengelolaan keberatan tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BABIV

LAPORAN

Pasal28

(1) PPID wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

(2)Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya

memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik pada PPATK;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, an tara lain:

1. saran a dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki

beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik

beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya.

c. rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

Informasi Publik;

{, 1

17


[I Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826


3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian

atau seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya olehPPATK;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat

yang berwenang;

4. hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat

yang berwenang dan pelaksanaannya oleh PPATK;

5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan

6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh PPATK.

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi

Publik; dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas

pelayanan Informasi.

(4)PPIDmembuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1)dalam bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi

Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan

Informasi Publik.

(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal29

Alur kerja pembuatan laporan layanan Informasi Publik tercantum dalam

Lampiran VIIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

mi.

f,\

18



Email: contact-usrsippatk.go.id, Website: www.ppatkgo.id

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa130

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Juli 2014

1/ {r KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

Y ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, l.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

19

LAMPIRAN I

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN


TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANJl.Ir.H.Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia

Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

FORMULIRPERMOHONANINFORMASINo. Pendaftaran (diisi petuqas]": ..

NamaAlamatPekerjaanNomor TeleponjE-mailRincian Informasi yang dibutuhkan(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi** :1. Melihatj membacaj mendengarkanj Mencatat***2. Mendapatkan salin an informasi (hardcopy j softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** :1. Mengambil Langsung2. Kurir3. Pos4. Faksimili5. E-mail

Jakarta, (tanggaljbulanjtahun)

Petugas Pelayanan Informasi(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

( )Nama dan Tanda Tangan


Keterangan:* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik** Pilih salah satu dengan memberi tanda (>I)*** Coret yang tidak perlu

Di Balik Formulir Permohonan InformasiDicetak informasi beriku t:

Hak-hak Pemohon InformasiBerdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada diPPATKkecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohoninformasi dapat: menghambat proses penegakan hukum; menganggu kepentinganperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persainganusaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;mengungkap kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional;merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yangbersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; mengungkaprahasia pribadi; memorandum atau surat-suat antar PPATKatau intra PPATKyang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atauPengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, (b) PPATKjuga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasaiatau didokumentasikan.

II. PASTIKANANDAMENDAPATTANDABUKTIPERMOHONANINFORMASIBERUPANOMOR PENDAFTARANKE PETUGAS INFORMASIjPPID. Bila tanda buktipermohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasialasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterimaatau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerjasejak diterimanya permohonan informasi oleh PPATK. PPATK dapatmemperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalamhal: informasi yang diminta belum dikuasaij didokumentasikanj belum dapatdiputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikanatau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan suratkeputusan Pimpinan PPATKadalah (diisi sesuai dengan Keputusan Kepala PPATK)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPATK(misal: menolakpermintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohoninformasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolakj ditemukannyaalas an keberatan lainnya. Atasan PPIDwajib memberikan tanggapan tertulis ataskeberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari kerja sejak diterimajdicatatnya pengajuan keberatan dalam registerkeberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, makapemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasanPPIDoleh Pemohon Informasi Publik.

! KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

\ . ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, L

LAMPIRAN II

PERATURAN


NOMOR: PER- j l.03jPPATKj07 j 14

TENTANG



FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selum Di

Penguasaan Soft Hard Melihat / Meminta Pemberiandokumen tahuan Biaya Cara

copy copy Mengetahui Salinan InformasiYa Tidak tasikan

KETERANGANNomorTanggalNama

diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publikdiisi ten tang tanggal permohonan diterimadiisi ten tang nama pemohon L

Al

Alarnat

Nomor KontakPekerjaanInformasi YangDimintaTujuan Penggunaan InformasiStatus Informasi

Format Informasi Yang DikuasaiJenis PermohonanKeputusanAlasan PenolakanHari dan Tanggal

Biaya dan Cara Pembayaran

diisi tentang alarnat lengkap dan jelas Pemohon Informasi Publik untuk memudahkan pengiriman InformasiPublikdiisi tentang nomor kontak (nomor teleponjfaksimilijtelepon selulerj email Pemohon Informasi Publik)diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publikdiisi tentang detail informasi yang diterimadiisi ten tang tujuanj alasan permohonan dan penggunaan informasidiisi dengan memberikan tanda (,f). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan badan publik lain yangmenguasai bila diketahui, sesuai dengan isian formulir di pemberitahuan tertulisdiisi dengan memberikan tanda (,f)diisi dengan memberikan tanda (,f)diisi sesuai dengan isi keputusan dalarn pemberitahuan tertulisdiisi tentang alas an penolakan oleh atasan PPIDa. hari dan tanggal penyarnpaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktupemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak.Dengan kata lain, dalarn hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sarnadengan penolakan

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publikdiisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan

f. KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN /

\ ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, Iv

- . -- ----- -----------------------------------------------------------------

LAMPIRAN III

PERATURAN



TENTANG



FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANJl.Ir.H.Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia

Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826Email: [email protected] Website: www.ppatk.go.id

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan .... tahun .... dengan nomorpendaftaran* .... , Kami menyampaikan kepada Saudara Zi:Nama .Alamat .No. Telp/Email .

Pemberitahuan sebagai berikut:A. Informasi Dapat Diberikan

No. Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan

1. Penguasaan Informasi Publik ** D Kami

D Badan Publik lain, yaitu ....................

2. Bentuk fisik yang tersedia ** D softcopy (termasuk rekaman)

D hardcopy/ salinan tertulis

3. Biaya yang dibutuhkan *** D Penyalinan Rp. .... x ... (jumlah lembaran) =

Rp. .......

D Pengiriman

D Lain-lain

Jumlah

4. Waktu penyediaan ..... hari

5. Penjelasan penghitamanypengaburan Informasi yang dimohon****(tambahkan kertas bilaperlu)...............................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Informasi tidak dapat diberikan karenao Informasi yang diminta belum dikuasaio Informasi yang diminta belum didokumentasikanPenyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

*****

............ (tempat), (tanggal/bulan/tahun)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

/.\

( )Nama dan tanda Tangan

Keterangan:* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.** Pilih salah satu dengan memberi tanda (").*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/ atau biaya pengiriman (khusus kurir

dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasanpenghitamannya.Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yangdiminta.

****

*****

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ~

~~

M~DYUSUF

LAMPIRANIVPERATURAN

KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGANNOMOR: PER- j 1.03 j PPATKj07 j 14

TENTANGSTANDARLAYANANINFORMASI PUBLIK

PADAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN

ALURKERJA LAYANANINFORMASI PUBLIK

Uraian Prosedur

PeIaksana

Sekretariat1-_..!iS!Se:!!k~re!e.t~an!!2i·s!....P~P~I~D~_--lBidang Pengolah

Data danPetugasInformasi

PemohonInformasi Klasifikasi

Informasi

PPlDNO

1. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasipublik yang ditujukan kepada PPlD Pembantu dengan cara mengisiIPorrrl111ir ~ Tnform .. si

2. Petugas Informasi meminta Pemohon Informasi j Kuasa Pemohonuntuk melengkapi persyaratan permohonan yang telah ditentukansesuai dengan Standar Pelayanan di PPlD PPATK

3. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka Petugas Informasimemberi nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasisebagai tanda bukti permohonan informasi dan mencatat padaBuku Register Permohonan Informasi Publik. Petugas Informasimeneruskan permohonan ke Sekretariat untuk di tindaklanjuti.

4. Sekretariat atau tata usaha PPID memverifikasi kesesuaian materipermohonan kepada pihak pemohon. Bagi materi permohonan yangdiminta terdapat di dalam Daftar Informasi Publik, Sekretariatlangsung memberikan informasi sesuai dengan isi materi yangdipermohonkan. Sedangkan materi permohonan yangmembutuhkan waktu dalam hal pemenuhan informasi yang diminta, belum didokumentasikan danjatau memerlukan ujikonsekuensi karena informasi yang di minta secara spesifik tidakterkategorikan di dalam Daftar Informasi Publik danjatau dalam halapabila ditemukan adanya pengecualian atas sebagian informasiterhadap keseluruhan informasi publik yang di minta makadilanjutkan ke Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi PPlDPPATK. PPlD melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait dansaling berkoordinasi.

f~\

--------------------------------~ r~

o

BidangPelayanan dan Persyaratan j

PerlengkapanDokumentasiInformasi

Pelaksana1---_-"S"'e""kr"'e"'t'Tan~·s'-'P'-'P'--'I"'D"----_-lBidang PengolahPetugas Sekretariat Data danInformasi

BidangPelayanan danDokumentasi

Persyaratan IPerlengkapan

NO UraianProsedur PemohonInformasi

PPIDKlasifikasiInformasi Informasi

I

I

I

I

I

I

I

I,I

I

I

I

I,I,I

I

I

I

I

I

I;I,I

I

I

I

I

I,,,,,,I

I

I

I

I

I,I

I

I ....JI

I

I

I

I

I

I

I

I

~I

I

I

I

iI

I" _"

5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi melakukanklasifikasistatus materi permohonan informasiberdasarkan DaftarInformasiPublikyang di kuasai.a. Apabilamateri informasiyang di minta oleh pemohon termasuk

kategori informasi yang dikecualikan dan/atau ditemukannyamateri permohonan danIatau adanya pengecualian atassebagian informasi dari keseluruhan informasi publik yang diminta, maka dilakukan Uji Konsekuensi. Jika, hasil dariklasifikasidan uji konsekuensi menyatakan bahwa materi yangdi minta merupakan informasi yang dikecualikan, maka dikembalikanke Sekretariat untuk disampaikan kembali kepadanemohon.

b. Apabilainformasiyang di minta oleh pemohon berupa salinandan termasuk kategoriinformasipublikdarr/atau ditemukannyamateri permohonan darr/atau adanya pengecualian atassebagian informasi dari keseluruhan informasi publik yang diminta, maka dilakukan Uji Konsekuensi. Jika, hasil dariklasifikasidan uji konsekuensi menyatakan bahwa materi yangdi minta merupakan informasiyang terbuka, maka permohonandi teruskan ke BidangPelayanandan DokumentasiInformasi

/Tertutup

Terbuka

6. BidangPelayanan dan Dokumentasi Informasimenyiapkan materijawabandan mempersiapkanmateri informasipublikyang di minta

7. Berdasarkan bahan dari Bidang Pelayanan dan DokumentasiInformasi,Sekretariat menyusun Pemberitahuan Tertulis apabilainformasi yang di minta merupakan materi permohonan yangmembutuhkan waktu dalam hal pemenuhan informasi yang diminta, belum didokumentasikan, terkategori terbuka ataupenolakanatas sebagian atau keseluruhan permohonan informasiserta di periksa dan ditandatangani olehKetuaPPIDPembantu

a. Apabila Pemberitahuan Tertulis PPID memutuskan untukmemberikansebagian atau seluruh informasipublik dalam halpermohonan di terima maka PPID memberikan akses bagipemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membaca danIatau memeriksainformasipublik

b. Apabilainformasiyang di minta barupa salinan informasipublikmaka Sekretariat menginformasikanperihal perkiraan biayapenggandaanatau perekaman (hard copy atau soft copy) sesuaidengan standar yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasalayanan penggandaan atau perekaman. Sekretariat PPIDberkewajibanmenginformasikantata cara pembayaran salinaninformasi sebelum pemohon informasi mengakses informasipublik

f.\

8. SekretariatmemberikanTanda Bukti Penyerahan InformasiPublikkepadaPemohonInformasiPublik I

Uraian Prosedur

Pelaksana

Persyaratan /Perlengkapan

PemohonInformasi

I-_-,=S",e~kr~e~t~an~'s~P,-,P,--,I",D"----_-1Bidang PengolahPetugas Sekretariat Data danInformasi Klasifikasi

Informasi

NO

9. Pemohon Informasi menerima pemberitahuana. Apabila pemohon menganggap informasi yang di peroleh tidak

sesuai dengan yang diharapkan, maka pemohon dapatmengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu melaluiPPID Pembantu sehingga terjadi sengketa informasi

b. Apabila informasi yang di sampaikan oleh Sekretariat telahsesuai dengan harapan pemohon, maka pelayanan informasiselesai

Si?:;dak

...Ia,.. .

BidangPelayanan danDokumentasi

PPID

Informasi

~\

KEPALAPUSATPELAPORANDAN JANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,t..

LAMPlRAN V

PERATURAN



TENTANG



FORMAT PERNYATAAN KEBERATAN

ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN]l.Ir.H.Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia

Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826Email: Contact [email protected] Website: www.ppatk.go.id

A. INFORMASIPENGAJU KEBERATANNomor Registrasi KeberatanNomor Pendaftaran Permohonan InformasiTujuan Penggunaan Informasi

_______ (diisi petugas)*

Identitas PemohonNamaAlamatPekerjaanNomor Telepon

Identitas Kuasa Pemohon **NamaAlamatNomor Telepon

B. ALASANPENGAJUAN KEBERATAN***D a. Permohonan Informasi di tolak.

D b. Informasi berkala tidak disediakan

D c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

D d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

D e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

D f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

D g. Informasi disampaikan melebihijangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPANATAS KEBERATANAKANDIBERIKAN: {tanggal}, {bulan},{tahun} [diisi olehpetugasf***

f~\

Demikian keberatan mi saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkanterimakasih .

.......................... (tempat), [tanggalJ, [bulan], [tahun] *****

Mengetahui, ******Petugas Informasi

(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan



KETERANGAN* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan

keberatanIdentitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan SuratKuasa.Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yangdiajukanDiisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikTanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatandinyatakan lengkap sesuai dengan

**

***

****

*****

;." KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN J\ ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 4

LAMPIRANVI

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER- j l.03jPPATKj07 j 14

TENTANG

STANDAR LAYANANINFORMASI PUBLIK

PADA PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN

FORMAT REGISTRASI KEBERATAN

e* r- g*

Keterangan

No.

Pekerjaan

f ..\

diisi tentang nomor registrasi keberatan.

diisi tentang tanggal keberatan diterima.

diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan danj ataukuasanyadiisi ten tang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.

diisi tentang nomor kontak (nomor teleponjfaksimilijtelepon selulerjemail PemohonInformasi Publik.diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

Tgl

Nama

Alamat

Nomor Kontak

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi

Informasi Yang diminta

Tujuan Penggunaan Informasi

Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat(1)UUKIP)

Keputusan atasan PPID

Hari dan Tanggal Pemberian tanggapanatas KeberatanNama dan Posisi Atasan PPID

Tanggapan Pemohon Informasi Publik

diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam halkeberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolomini tidak perlu diisi.diisi dengan informasi yang diminta.

diisi ten tang tujuarr/ alasan permohonan dan penggunaan informasi.

diisi dengan memberikan tanda (~) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukankeberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1)Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik(UUKIP):a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang TahunKeterbukaan Informasi Publik

b. Tidak disediakannya informasi berkalac. Tidak ditanggapinya permintaan informasid. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang dimintae. Tidak dipenuhinya permintaan informasif. Pengenaan biaya yang tidak wajarg. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang

Undang Keterbukaan Informasi Publikdiisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengankewenangan Pejabat yang ditunjukdiisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.

KEPALAPUSATPELAPORANDANA. j\ ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,t;

~:;:YUSUF

LAMPlRANVIIPERATURAN

KEPALAPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANNOMOR : PER- / 1.03/PPATK/07 /14

TENTANGSTANDAR LAYANANINFORMASI PUBLIK


ALUR KERJA PENGELOLAAN KEBERATAN

PelaksanaSekretaris PPID Bidang Bidang Komisi

NO Uraian Prosedur Pemohon Pelayanan dan PenyelesaianPPID

AtasanInformasi

InformasiPetugas

Sekretariat Dokumentasi Sengketa PPIDInformasi Informasi Informasi

Pusat

1. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas ataspemberian informasi mengajukan keberatan yang Iditujukan kepada Atasan PPIDdengan mengisiFormulir Keberatan

2. Petugas Informasi meminta Pemohon Informasi / 6Kuasa Pemohon untuk melengkapi persyaratanKeberatan yang telah ditentukan sesuai denganStandar Pelayanan di PPID

3. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka PetugasInformasi memberi nomor pendaftaran padaformulir keberatan sebagai tanda bukti keberatandan mencatat pada Buku Register Keberatan.Petugas Informasi meneruskan Keberatanpemohon ke Sekretariat untuk di tindaklanjuti.

4. Sekretariat mempelajari alasan keberatan daripemohon. Apabila alasan keberatan sesuaidengan mekanisme sebagaimana yang di aturdalam Undang-undang, maka keberatan pemohon ..........-- ----- ------ - - - --- -- --- --- - -- -- ---- ------- -- - -- ------- - - - - -- --- - - - - ---- --- ~........:di teruskan kepada Atasan PPIDPembantu. Tidak

Namun, apabila keberatan pemohon tidak sesuai Va

mekanisme sebagaimana yang di atur dalamUndang-undang, maka keberatan pemohondikembalikan kepada pemohon informasi.Tembusan surat dikirimkan ke Komisi InformasiPusat untuk diketahui serta untuk salingberkoordinasi.

/0-,\


NO Uraian Prosedur Pemohon Pelayanan dan Penyelesaian AtasanInformasi Petugas Sekretariat Dokumentasi Sengketa PPID PPID Informasi

Informasi Informasi InformasiPusat

5. Atasan PPIDmempelajari substansi dan sifatinformasiyang di minta dan alasan keberatanpemohon.Atasan PPID dapat meminta masukandari BidangPenyelesaian Sengketa Informasiterhadap dasar hukum keberatan maupun '1.-kebijakan yang akan dihasilkan. Berdasarkan haltersebut di atas, Atasan PPID memberikantanggapan dalam bentuk Keputusan Tertulis yangditujukan kepada pemohon informasi dengantembusan pada Ketua Kelompok PPID

6. Ketua PPIDmemerintahkan Bidang Pelayanandan Dokumentasi Informasi menjalankanKeputusan Tertulis Atasan PPIDyangmemerintahkan PPIDuntuk memberikansebagian atau seluruh informasi publik dalam halkeberatan di terima

7. BidangPenyelesaian Sengketa Informasimenyusun pertimbangan hukum atas Keputusan ________________ f·······;Tertulis Atasan PPID yang memerintahkan PPID _------

.......... =

untuk memberikan sebagian atau seluruhinformasipublik dalam hal keberatan di tolak

8. BidangPelayanan dan Dokumentasi Informasimempersiapkan materi informasi publikberdasarkan Keputusan Tertulis Atasan PPIDyangmemerintahkan PPIDuntuk memberikansebagian atau seluruh informasi publik dalam halkeberatan di terima

9. Sekretariat menginformasikan kepada pemohoninformasimengenai pelaksanaan dari Keputusan /

Tertulis dari Atasan PPIDa. ApabilaKeputusan Tertulis Atasan PPID

memerintahkan PPIDuntuk memberikansebagian atau seluruh informasi publik dalamhal keberatan di terima maka PPIDmemberikan akses bagi pemohon untuk

,melihat informasi publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membacadanjatau memeriksa informasi publik

~ 4


NO Uraian Prosedur Pemohon Pelayanan dan PenyelesaianPPID

Atasan InformasiInformasi

PetugasSekretariat Dokumentasi Sengketa PPID

Informasi Informasi InformasiPusat

b. Apabila informasi yang di minta barupasalinan informasi publik maka pemohoninformasi publik dikenakan biayapenggandaan atau perekaman (hard copy atausoft copy) sesuai dengan standar yangdiberlakukan oleh pihak PPIDPembantu.Sekretariat PPIDPembantu menginformasikantata cara pembayaran salinan informasisebelum pemohon informasi mengaksesinformasi nublik

10 Sekretariat memberikan Tanda Bukti PenyerahanInformasi Publik kepada Pengguna InformasiPublik

11 Pemohon Informasi menerima pemberitahuan ~

a. Apabila pemohon menganggap KeputusanTertulis dari Atasan PPID tidak sesuai denganyang diharapkan, maka pemohon dapat TIdak

mengajukan permohonan penyelesaiansengketa informasi pada Komisi Informasi

b. Apabila Keputusan Tertulis dari Atasan PPIDPembantu yang di sampaikan oleh Sekretariat Ya

telah sesuai dengan harapan pemohon, maka~~:~~I:~~~~~pelayanan informasi selesai

r~KEPALAPUSATPELAPORANDAN Iv\ ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,

LAMPlRANVIIIPERATURAN

KEPALAPUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGANNOMOR: PER- j 1.03jPPATKj07 j 14

TENTANGSTANDARLAYANANINFORMASIPUBLIK

PADAPUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN

ALURKERJA PEMBUATANLAPORANLAYANANINFORMASIPUBLIK

Uraian Prosedur

Pelaksana

PPIDSekretariatPPID

Masing-masingBidang di PPID

KomisiInformasi

Pusat

1. Masing-masing Bidang di PPID yakni Bidang Pelayanan dan IDokumentasi Informasi, Bidang Pengolah data dan KlasifikasiInformasi, Bidang Sengketa Informasi melakukan pelaporan secaraberkala kegiatan masing-masing Bidang kepada Sekretaris PPID L__ --,

~.________,

c•• %

NO

2. Sekretaris melalui Skeretariat PPID membuat Laporan PelayananInformasi Publik berdasarkan hasil monitoring, evaluasi danpelaporan kegiatan pelayanan informasi berdasarkan masukandari masing-masing Bidang di dalam PPID untuk disampaikankeoada Ketua PPID

3. Ketua Kelompok PPID memeriksa dan mempelajari LaporanPelayanan Informasi Publik PPID Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan :a. Apabila ada koreksi, dikembalikan kepada Sekretaris PPID

untuk diperbaikib. Apabila tidak ada koreksi, disahkan oleh Ketua Kelompok PPID

dengan diketahui oleh Atasan PPID dan Deputi Pemberantasan.

4. Atasan PPID menandatangani dokumen pelaporan untukdisampaikan kepada Deputi Pemberantasan atau Kepala PPATKdengan tembusan ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat

DeputiPemberantasan

AtasanPPID

Ya

A KEPALAPUSATPELAPORANDAN /, ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,Iv

Documents

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN …ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/SAQ-17b-1-2-3-5-dan-6... · PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JI.Ir.H.Djuanda