PT. SUMBER SARANA UTAMA

PT. SUMBER SARANA UTAMA

Nomor : 166/S/SSU/IX/2019 Palembang, 06 September 2019

Lamp : -

Perihal : Sanggahan Atas lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul ke Gedung Pemkot Prabumulih

(Bantuan Gubernur)

Kepada Yth:

Pokja Pemilihan X Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Prabumulih

di- Tempat

Sehubungan dengan Pengumuman Pemenang Lelang paket pekerjaan Pembangunan Jalan

Pangkul ke Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019. yang mana perusahaan kami sebagai salah

satu peserta pada pelelangan tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan sanggahan atas evaluasi

dan pengumuman pemenang pada paket pekerjaan tersebut, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pokja, penawaran kami gugur dengan alasan:

“Untuk Posisi/Jabatan Site Manager Tidak Melampirkan SKT Pelaksana Jalan”.

Dengan ini kami sampaikan bahwa ketentuan dalam Dokumen Pemilihan pada BAB. III

Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 29.14 Evaluasi Teknis huruf d tentang Personel

Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan,

dengan ketentuan :

(2) Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi:

a) Usaha kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli; Usaha Menengah dan Usaha

Besar tidak mensyaratkan Tenaga Teknis atau Analis dan Operator.

Sesuai persyaratan didalam dokumen pemilihan bahwa paket pekerjaan lelang ini

diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Non Kecil. Oleh karena itu, pada pekerjaan ini

seharusnya yang dibutuhkan adalah Tenaga Ahli yang dibuktikan dengan kepemilikan

Sertifikat Kompetensi Kerja Keahlian atau SKA.

Dengan demikian, telah terjadi kekeliruan yang dilakukan Pokja dalam menetapkan

persyaratan untuk Posisi/Jabatan beserta Sertifikat Kompetensi Kerja dalam dokumen

pemilihan ini.

2. Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 8 tentang

Sertifikat Kompetensi Kerja angka 8.2 menyatakan bahwa :”Sertifikat Kompetensi Kerja

tidak dievaluasi Pada Saat Pemilihan.” Dan angka 8.3 juga menyatakan : “Sertifikat

Kompetensi Kerja untuk personel manajerial dibuktikan saat rapat persiapan

penunjukan penyedia.”

Begitu juga didalam dokumen pemilihan pada tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

dan Kualifikasi poin 29 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran angka 29.14 Evaluasi Teknis

huruf d poin (5) menyatakan bahwa : “Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi pada

saat pemilihan, dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia”.

Dengan demikian, bahwa dalam tahap evaluasi melampirkan Sertifikat Kompetensi Kerja

tidaklah diwajibkan. Karena sesuai didalam dokumen pemilihan huruf C. Penyiapan

Dokuemen Penawaran dan Kualifikasi poin 17. Dokumen Penawaran, angka 17. 2 dalam

dokumen penawaran teknis terdiri atas : Metode Pelaksanaan Pekerjaan; Jangka Waktu

Pelaksanaan Pekerjaan; Daftar Isian Peralatan Utama, Daftar isian personel manajerial

beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA;

Rencana Keselematan Kerja Konstruksi (RKK); Daftar isian bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan, dan/atau nominasi subpenyedia jasa spsesialis, dan/atau nominasi

subpenyedia kecil provinsi setempat (apabila dipersyaratkan); dan dokumen lain yang

disyaratkan (apabila ada);

Berdasarkan hal diatas, maka dalam tahap evaluasi pemiliham penyedia cukup

melampirkan “Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja” bukan

melampirkan SKT maupun SKA. Karena pembuktian kepemilikan Sertifikat Kompetensi

Kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan tersebut dibuktikan pada

saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

3. Berdasarkan penjelasan pada poin 1 dan 2 diatas maka alasan Pokja menggugurkan

penawaran kami tidak sesuai standar dan pedoman yang telah ditetapkan didalam

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,

Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor

09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan

Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum.

Dengan demikian kami meminta kepada Pokja Pemilihan X dan KPA/PA untuk melakukan evaluasi

ulang terhadap pengumuman pemenang pada lelang paket pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul

ke Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) tersebut.

Demikian sanggahan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

Hormat Kami,

PT. Sumber Sarana Utama

Hendra Muliawan, SE

Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih

Tahun Anggaran 2019 di Prabumulih

2. PA/KPA Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun Anggaran

2019 di Prabumulih

3. APIP Inspektorat Kota Prabumulih di Prabumulih

4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta

5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta

6. Arsip-

PT. SUMBER SARANA UTAMA

PT. SUMBER SARANA UTAMA

Nomor : /SB/SSU/IX/2019. Palembang, 13 September 2019. Lamp : 4 (empat) Lembar. Perihal : Sanggah Banding Atas lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul ke Gedung

Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur)

Kepada Yth:

KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih

di- Tempat

Sehubungan dengan surat dari Pokja Pemilihan X Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Prabumulih tanggal 09 September 2019 Pukul 12.18 di Aplikasi SPSE (copy surat

terlampir) yang merupakan jawaban atas sanggahan kami nomor : 166/S/SSU/IX/2019

tanggal 06 September 2019 (copy surat terlampir) untuk pelelangan paket pekerjaan

Pembangunan Jalan Pangkul ke Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019,

bersama ini perkenankan kami sampaikan Sanggah Banding atas jawaban sanggahan

tersebut, sebagai berikut :

1. Dalam Jawaban Sanggahan ini Pokja menyebutkan bahwa,:

1. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 027/02/PP.X-PBJ/T.14-02/VIII/2019 Tanggal 05 Agustus 2019, BAB I “Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan”

Sesuai dengan Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf I Point 4 Memiliki

Kemampuan Menyediakan Personel untuk melaksanakan Pekerjaan.

1. Untuk SKA Upload Ijazah, KTP dan NPWP. 2 Untuk SKT Upload Ijzah dan KTP.

Sedangkan pada Data Isian Kualifikasi yang saudara sampaikan melalui Aplikasi LPSE, untuk Jabatan: Site Manager dengan SKT Pelaksana Jalan tidak ada.

2. Hal-hal yang kurang jelas seharusnya ditanyakan/disampaikan pada waktu pemberian Penjelasan melalui Aplikasi SPSE pada tanggal 07

Agustus 2019.

Menanggapi hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa ketentuan dalam

Dokumen Pemilihan pada BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 29.14 Evaluasi

Teknis huruf d tentang Personel Manajerial yang ditawarkan harus sesuai dengan

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan :

“Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi: a) Usaha kecil tidak mensyaratkan

Tenaga Ahli; Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan Tenaga

Teknis atau Analis dan Operator.”

Sesuai persyaratan didalam dokumen pemilihan bahwa paket pekerjaan lelang ini

diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Non Kecil. Oleh karena itu, dalam Dokumen

Penawaran kami untuk personel manajerial dengan posisi/jabatan Site Manager

kami menyajikan/mengupload Sertifikat Kompetensi Kerja Keahlian atau SKA.

(bukti upload SKA untuk jabatan Site Manager tersebut, terlampir).

Selain daripada itu, posisi/jabatan Site Manager ini merupakan salah satu bagian

penting dari kegiatan manajerial pekerjaan untuk mencapai mutu pekerjaan yang baik

serta penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, sehingga selayaknya yang

dibutuhkan adalah personel yang memiliki kualifikasi Tenaga Ahli/SKA, kecuali

untuk jabatan Pelaksana/Tenaga Teknis/Tukang/Mandor yang cukup membutuhkan

Tenaga Terampil/SKT saja.

Atas dasar penjelasan diatas, maka personil manajerial Site Manager yang memiliki

kualifikasi SKA (bukan kualifikasi SKT sebagaimana yang diminta dalam Dokumen

Pemilihan) tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak

dapat dijadikan alasan oleh Pokja untuk menggugurkan penawaran kami, karena

personel manajerial yang kami tawarkan secara keahlian/profesi lebih baik dari syarat

yang diminta dalam dokumen pemilihan, dan telah sesuai/tidak ada penyimpangan dari

jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, serta kualifikasi SKA

yang ditawarkan pun secara teknis tidak mempengaruhi ruang lingkup, kualitas dan

hasil/kinerja suatu pekerjaan.

Berkaitan dengan hal ini kami sampaikan pula ketentuan Peraturan Menteri PUPR

Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

Melalui Penyedia pada lampiran II huruf D tentang Metode Tender, Pascakualifikasi,

Satu File , Sistem Harga Terendah,Kontrak Harga Satuan sesuai dengan metode yang

dipakai dalam Dokumen Pemilihan ini, pada Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP)

huruf M. Dokumen Penawaran, poin 4 mengenai Memiliki kemampuan menyediakan

personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: “ 1. Sertifikat Kompetensi

Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia; 2. Pengalaman kerja

dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung

berdasarkan Tahun Anggaran).”

Dengan demikian, seharusnya persyaratan SKA/SKT tidaklah wajib

dilampirkan/upload dalam dokumen penawaran, karena SKA/SKT tidak dievaluasi saat

pemilihan namun dibuktikan saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia..

2. Berdasarkan penjelasan diatas, patut diduga bahwa telah terjadi penyimpangan

prosedur yang dilakukan Pokja dalam melakukan evaluasi sehingga dapat

menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat (indikasi persekongkolan

antara Pokja, Peserta dan/atau pihak lainnya yang terlibat) dengan tujuan untuk

memenangkan salah satu peserta.

Untuk itu, perkenankan kami mengingatkan ketentuan – ketentuan yang berlaku

sebagai berikut;

a. Dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah pada Pasal 44 angka 9 dinyatakan bahwa: “Pokja

Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang

diskriminatif dan tidak objektif.”

b. Menurut Pasal 43 ayat 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019

Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui

Penyedia menyebutkan bahwa : Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan

tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan

dalam Dokumen Pemilihan.

c. Menurut Pasal 73 ayat 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019

Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui

Penyedia menyebutkan bahwa : Pokja Pemilihan dan/atau peserta

dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi

penawaran.

d. Menurut Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta poin 29.

Evaluasi Dokumen Penawaran angka 29.12 tentang Ketentuan umum dalam

melakukan evaluasi sebagai berikut, huruf e menyebutkan bahwa : Pokja

Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: Peserta tidak

aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat

pemberian penjelasan; dan/atau kesalahan yang tidak substansial,

adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.

3. Sesuai ketentuan yang berlaku, bersama ini kami melampirkan Jaminan Sanggah

Banding nomor : 002.861/JBR/III/GU/2019 tanggal 12 September 2019 yang

diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Belitung (surat jaminan terlampir)

Dengan demikian kami meminta kepada KPA/PA untuk melakukan evaluasi ulang terhadap

pengumuman pemenang pada lelang paket pekerjaan Pembangunan Jalan Pangkul ke

Gedung Pemkot Prabumulih (Bantuan Gubernur) tersebut.

Demikian Sanggah Banding ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut dari pihak

KPA/PA, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami, PT. Sumber Sarana Utama

Hendra Muliawan, SE Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta

2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta

3. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta

4. APIP Inspektorat Kota Prabumulih di Prabumulih

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih di Prabumulih

6. Pokja Pemilihan X Pemerintah Kota Prabumulih di Prabumulih

7. Arsip-

(Pembatalan Tender)

(Paket diatas adalah paket Tender Ulang selain tidak mencantumkan kata “TENDER ULANG” di

LPSE, ada terdapat persyaratan yang bersifat diskriminatif dan tidak objektif pada paket lelang

diatas)

“Berdasarkan bukti foto-foto diatas maka persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh

Pokja dan PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih

terbukti benar bersifat diskriminatif dan tidak objektif yang mengarah pada

persekongkolan antara Pokja dan peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu

peserta sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.”