Embed Size (px)
DESCRIPTION
Bahan pertemuan pertama Legal Drafting
Citation preview
UU sudah bagus, manusianya yang menyimpang
UU warisan kolonialSusah memahami UUUU bertentangan satu sama lain
PENYATAAN YANG SERING MUNCUL
Legal Drafting diartikan sebagai kegiatan hukum yang menghasilkan peraturan.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
PENGERTIAN
Negara HukumPerbaikan negaraTertib hukum
PENGERTIANARTI PENTING LEGAL
DRAFTING
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
the rule of law, not of manImmanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl,
Fichte: “rechtsstaat”:1. Perlindungan hak asasi manusia.2. Pembagian kekuasaan.3. Pemerintahan berdasarkan undang-
undang.4. Peradilan tata usaha Negara.
NEGARA HUKUM
Anglo Amerika: A.V. Dicey “The Rule of Law”
Prinsip:Supremacy of Law.Equality before the law.Due Process of Law.
NEGARA HUKUM
The International Commission of Jurists” :Negara tunduk pada hukum.Penghormatan hak-hak individu.Peradilan bebas dan tidak memihak
NEGARA HUKUM
Utrecht :Negara Hukum Formil atau Negara Hukum
Klasik: hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis
Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern: Negara Hukum: mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya
NEGARA HUKUM
Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara Hukum itu secara baru meliputi 5 hal :Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi
Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
Berlakunya asas kepastian hukum. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality
before the Law)Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
NEGARA HUKUM
Asas-asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum itu adalah:Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi
hukum;Asas undang-undang menetapkan berbagai
perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
Asas non-retroaktif perundang-undanganAsas peradilan bebas, independent, imparial, dan
objektif, rasional, adil dan manusiawi;Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak
perkara Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin
perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
NEGARA HUKUM
Asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk
kemungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
NEGARA HUKUM
Pemerintah dan Pejabat sebagai pelayan masyarakat. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:Asas-asas umum pemerintahan yang layak;Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan
manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yangn jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.
NEGARA HUKUM
