PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL
Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PPNI
Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes.
Ketua PPNI Jatim
BPJS KESEHATAN
PERAN TENAGA KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN
TENAGA KESEHATAN
Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan
(Permenkes 1796/2011)
Focus of
Health
Care
physicians
dietitian
radiologist
pharmacist
nurses
chaplains
pathologist
others
ASKES
2013
2014 - 2019
BPJS
PT Askes (Persero) yang BERTRANSFORMASI
Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014
CAKUPAN
SEMESTA 2019
Badan Hukum PRIVATE
Di bawah Menteri BUMN
Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI
+ Prts Kem + Vet
Badan Hukum PUBLIK
Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN
Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan
SELURUH RAKYAT INDONESIA
PT Askes (Persero)
UU No. 24 Th 2011 ttg BPJS
Pasal 5
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. BPJS Kesehatan; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 6
(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2
huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Pasal 7
(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum
publik berdasarkan Undang-Undang
ini.
(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada Presiden.
BPJS Kesehatan
BPJS... Apa yang Berubah
Kepesertaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
System Pelayanan Kesehatan
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Pentahapan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
PT Askes (Persero)
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan
Pasal 6
Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan
secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.
(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebagai
berikut:
a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit
meliputi :
1. PBI Jaminan Kesehatan;
2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan anggota keluarganya;
3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan
anggota keluarganya;
4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero)
Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya;
dan
5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero
(Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota
keluarganya;
b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk
sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari
2019.
Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014
PBI (Jamkesmas)
TNI/POLRI dan Pensiunan
PNS & Pensiunan
JPK JAMSOSTEK
Tahap Selanjutnya
Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan
paling lambat tanggal 1 Januari 2019
PT Askes (Persero)
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan
Pasal 16
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan
Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.
(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh
Peserta yang bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran Jaminan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Presiden.
PBI
Dibayar oleh pemerintah
Pekerja Penerima Upah
Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
Pekerja Bukan Penerima Upah
Dibayar oleh peserta yang bersangkutan
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan
Pasal 36
Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas
Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
(2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan.
(3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi
persyaratan
dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)
dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Menteri.
PT Askes (Persero)
Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah
memenuhi persyaratan (credentialing)
Fasilitas Kesehatan milik swasta
memenuhi persyaratan (credentialing)
wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan
FASKES TINGKAT PERTAMA
ASKES
BPJS KESEHATAN
Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan
Pasal 27
Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi
kesehatan tambahan.
(2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi
kesehatan
tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan
Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program
asuransi
kesehatan tambahan.
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam perjanjian kerjasama antara
BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program asuransi kesehatan
tambahan.
PT Askes (Persero)
Puskesmas beserta JEJARINGNYA;
Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan,
perawat);
Praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
Klinik pratama beserta jejaringnya;
Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya
Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
Puskesmas;
Praktik dokter
Praktik dokter gigi
Klinik pratama
Norma Kapitasi : Puskesmas, Klinik, Dr Praktik dan Drg
Mandiri
TENAGA KESEHATAN..
Ada dalam system Pelayanan Kesehatan
KONSEKWENSI
Pembagian ....????
Tugas & Tanggung Jawab
Kewenangan & Tanggung Gugat
Hak & Kewajiban
Perlu Ada Kesepakatan yang Jelas
So What...?BPJS KESEHATAN
Kembalikan pada Falsafah, Maksud, dan Tujuan Awal
Siapkan Pelaksanaan dengan Baik
Antisipasi berbagai masalah yg mungkin terjadi
Kemungkinan Masalah
Perubahan System Pendanaan Kesehatan
Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kesiapan ASKES BPJS
Pelaksanaan System Pelayanan Rujukan
Perubahan terapi Formularium Farmasi, lamanya jatah obat,
dll.
APA KOMENTAR MEREKA.....
Sebulan Urai Keruwetan Pelaksanaan BPJS Kesehatan
Jawa Pos, Metropolis, Selasa, 11 Februari 2014
APA KOMENTAR MEREKA.....
Sebulan Urai Keruwetan Pelaksanaan BPJS Kesehatan
Jawa Pos, Metropolis, Selasa, 11 Februari 2014
Tenaga Kesehatan...?
Jadilah Bagian dari Solusi
Bukan Bagian dari Masalah
Janjinya
Mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
Tapi Jangan Lupa....
Perjuangkan Profesionalisme, dengan segala konsekwensinya
Ikutlah Monitoring dan Evaluasi pada 3 bulan pertama ini
Sampaikan temuan pada SATGAS BPJS Kesehatan
Perjuangan All-Out di tahun 2019, saat Total Coverrage Health
Services.
KESIMPULAN
BPJS Kesehatan adalah perubahan system dalam assuransi pelayanan
kesehatan
Maksud dan tujuan: sangat baik untuk seluruh masyarakat
Indonesia
Merupakan Tantangan sekaligus Peluang
Respon terhadap Perubahan
Shock
Denial
Fear
Stress
Tantangan
Pembaharuan
Frustasi
Terima Kasih
Semoga Perubahan System BPJS
menjadi tantangan dalam
Pembaharuan Pelayanan Kesehatan
KLINIK /RS kelas D
Pratama
Dr PRAKTIKDrg MANDIRI
6.000 5.500 5.000 4.500 3.500 3.000 10.0008.000 2.000
Ketersediaan :
1Dokter Umum :
a. 1 orang
b. Minimal 2 orang
2Dokter Gigi
3Bidan / Perawatperawat gigi
4Laboratorium Sederhana
5Apotek/ Pelayanan Obat
NoNorma Kapitasi
Tarif Kapitasi Maksimal (Rp)
PUSKESMAS
Sheet1NoNorma KapitasiTarif Kapitasi Maksimal
(Rp)PUSKESMASKLINIK /RS kelas D PratamaDr PRAKTIKDrg
MANDIRI6,0005,5005,0004,5003,5003,00010,0008,0002,000Ketersediaan
:1Dokter Umum :a. 1 orangb. Minimal 2 orang2Dokter Gigi3Bidan /
Perawatperawat gigi4Laboratorium Sederhana5Apotek/ Pelayanan
Obat
Sheet1NoNorma KapitasiTarif Kapitasi Maksimal
(Rp)PUSKESMASKLINIK /RS kelas D PratamaDr PRAKTIKDrg
MANDIRI6,0005,5005,0004,5003,5003,00010,0008,0002,000Ketersediaan
:1Dokter Umum :a. 1 orangb. Minimal 2 orang2Dokter Gigi3Bidan /
Perawatperawat gigi4Laboratorium Sederhana5Apotek/ Pelayanan
Obat
