PROSES EKUALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20331395-TA-Laras Sandra Sindora.pdf · di rumah kos ini, Mbak Tini. yang setia ... Pertambahan Nilai/Pajak

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES EKUALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

PT. TIMAH (Persero) Tbk. TAHUN 2010

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

LARAS SANDRA SINDORA

0906491105

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

JANUARI 2013

Proses ekualisasi..., Laras Sandra Sindora, FE UI, 2013



iv

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulisan laporan

magang ini saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam

mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia. Saya sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai

pihak, sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan magang ini. Karena itulah,

saya menyampaikan terima kasih pada:

1. Ibu Debby Fitriasari, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah

menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing saya yang

sering sekali melakukan kesalahan. Terima kasih atas berbagai masukan dan

arahan, mohon maaf jika ada perbuatan yang kurang berkenan, dan semoga

ke depan Ibu makin sukses dalam segala hal.

2. KAP. S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan. Kepada Pak Salam, Pak

Ardiansyah, Pak Fuad, Pak Ojie, Mas Hafiz, Mbak Rike dan semua kakak-

kakak yang dengan ramah memberikan saya pengalaman bekerja magang

yang sangat menyenangkan.

3. Orang tua saya, Mama dan Papa yang tak henti memberikan semangat di kala

putus asa yang sering sekali datang, dan tak bosan menyayangi saya dengan

kasih sayang yang tidak terkira besarnya.

4. Adik-adik saya, Arsa dan Sekar, yang menjadi motivasi saya untuk menjadi

kakak yang baik dan tidak pernah menyerah kala mengalami kesulitan dalam

menulis laporan magang ini.

5. Teman-teman kos Pondok Cening tercinta, “Geng Pencela” – Estu, Giti,

Obet, Ngobet, Donna, yang selalu siap menghapus duka lara, “Geng FEUI-

ers” Mbak Sekar yang jadi panutan, Bella yang jadi penyemangat, Gina

teman seperjuangan, Kak Ketrin teman berkeluh kesah, dan semua penghuni

lain di rumah kos ini, Mbak Tini yang setia menemani di kosan, Vinni yang

rela hujan-hujan mengantar ke manapun, terima kasih untuk menjadi saudara

baru dan membuat suasana kos menjadi sangat nyaman.


v

6. Tya dan Dina, dua adik paling cantik di Depok yang tidak pernah berhenti

memberikan semangat untuk segera lulus.

7. Aci dan Onik, terimakasih untuk apapun itu.

8. Dan untuk Handy yang baik hati, terimakasih sudah menepati janji. Wish only

all the best for the rest of your life.

Saya juga mengucapkan terima kasih pada semua dosen yang sudah

membimbing saya dari awal kuliah hingga mata kuliah terakhir sebelum

kelulusan. Dan juga kepada seluruh pegawai FEUI yang membantu saya, Bapak

Ibu Biro Pendidikan, Bapak Ibu Departemen Akuntansi, Bapak Satpam dan Mas-

Mas yang pegang kunci Departemen, yang dengan baik membantu saya jika

menyerahkan revisian terlalu malam, dan semua orang yang tidak bisa disebutkan

satu persatu, yang telah mendukung perjalanan saya sampai menyelesaikan

Laporan Magang ini.

Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih, dan semoga Tuhan Yang Maha

Esa yang membalas segala jasa semua pihak yang membantu dengan limpahan

rahmat dan berkah-Nya. Dan semoga laporan magang ini kelak dapat membawa

manfaat bagi saya yang membuat dan Anda yang membaca.

Depok, 11 Januari 2013

Penulis


vi


vii Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Laras Sandra Sindora

Program Studi : Akuntansi

Judul : Proses Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak

Penghasilan Badan PT. Timah (Persero) Tbk Tahun 2010

Laporan magang ini membahas tentang proses ekualisasi antara Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dengan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT.

Timah (Persero) Tbk. tahun 2010, sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam

proses pemeriksaan restitusi PPN yang diajukan perusahaan untuk masa pajak

2010. Proses ekualisasi dilakukan dengan mengumpulkan data seluruh transaksi

ekspor PT. Timah (Persero) Tbk yang dilihat dari dokumen pengiriman ekspor

sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, dan dokumen penagihan penjualan ke

konsumen sebagai DPP PPh Badan. Setelah itu, dilakukan analisis atas penyebab

antara selisih yang terjadi antara kedua DPP tersebut. Dari proses ini, didapatkan

hasil bahwa perbedaan yang menjadi selisih kedua DPP tersebut adalah selisih

waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan yang ditandai penerbitan

invoice, penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan terkait

pertambangan mineral dan batubara, selisih karena fluktuasi harga timah dunia,

selisih kurs, dan penyebab lain.

Kata kunci:

Ekualisasi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Badan


viii Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Laras Sandra Sindora

Study Program: Accounting

Title : Equalization Process of Value Added Tax and Income Tax of

PT. Timah (Persero) Tbk 2010

This paper studies about equalization process of value added tax (VAT) and

income tax in PT. Timah (Persero) Tbk. 2010, in order to fulfil one of the

requirements needed in investigation process of tax restitution asked by the

company. Equalization process starts from collecting export data of PT. Timah

(Persero) Tbk., to see the base of VAT from total export delivered by the

company and the base of income tax from total invoice sent to customers. Next

step is looking for the difference from both bases, and the reason of those

differences are time difference between product delivery and sales to customer,

adjustment because the changing of rules for mineral and coal mining, difference

from world tin price fluctuation, difference from exchange rate, and another

causes.

Key words:

Equalization, Value Added Tax, Corporate Income Tax


ix Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... iii

UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..................................... vi

ABSTRAK .................................................................................................. vii

ABSTRACT ................................................................................................ viii

DAFTAR ISI .............................................................................................. ix

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xii

1. PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Program Magang ............................................... 1

1.2 Tujuan Pelaksanaan dan Penulisan Laporan Magang ................ 2

1.3 Tempat dan Waktu Magang ....................................................... 2

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Magang ................................................... 3

1.5 Ruang Lingkup Penulisan ........................................................... 4

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................. 4

2. LANDASAN TEORI 6

2.1 Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak

Pertambahan Nilai ..................................................................... 6

2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai ... 6

2.1.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai ...................................... 7

2.1.3 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai .......................... 8

2.1.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai ....................................... 10

2.1.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ....... 10

2.2 Restitusi (Pengembalian) Pajak Pertambahan Nilai .................. 10

2.2.1 Undang Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya .... 10

2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010

tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak

Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah ...... 11

2.3 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara ................................................................. 13


x Universitas Indonesia

2.3.1 Pengertian dan Produk Pertambangan Mineral dan

Batubara .......................................................................... 13

2.3.2 Perizinan Usaha .............................................................. 14

2.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2007

tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan .............................. 15

3. PROFIL PERUSAHAAN ............................................................... 17

3.1 KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan ................................... 17

3.1.1 Profil KAP S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan ............ 17

3.1.2 Jasa-jasa yang Diberikan KAP S. Mannan, Ardiansyah,

dan Rekan ....................................................................... 17

3.2 PT. Timah (Persero) Tbk ............................................................ 18

3.2.1 Sejarah PT. Timah (Persero) Tbk ................................... 18

3.2.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan .................................... 18

3.2.3 Wilayah Usaha Perusahaan ............................................ 19

3.2.4 Struktur Kepemilikan dan Anak Perusahaan ................... 20

3.2.5 Produk dan Pasar Perusahaan ......................................... 22

4. PEMBAHASAN ............................................................................... 25

4.1 Latar Belakang Ekualisasi PPN PT. Timah (Persero) Tbk ........ 25

4.2 Proses Ekualisasi PPN dengan PPh Badan PT. Timah (Persero)

Tbk ............................................................................................. 27

4.2.1 Perhitungan Selisih Jumlah Penyerahan dari SPT Masa

PPN dan SPT PPh Badan PT. Timah (Persero) Tbk

tahun 2010 ...................................................................... 27

4.2.2 Prosedur Ekualisasi PPN dengan PPh Badan PT. Timah

Tbk .................................................................................. 27

4.2.2.1 Pengumpulan Dokumen yang Diperlukan ...... 28

4.2.2.2 Input Data ke Dalam Program yang Disusun.... 30

4.2.2.3 Analisis Penyebab Perbedaan dan Pembuatan

Laporan Ekualisasi ........................................... 37

5. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 45

5.1 Kesimpulan ................................................................................. 45

5.2 Saran ........................................................................................... 47

DAFTAR REFERENSI ............................................................................... 49


xi Universitas Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kertas Kerja Input Marking ................................................. 31

Tabel 4.2 Kertas Kerja Input DO ......................................................... 32

Tabel 4.3 Kertas Kerja Form Penjualan .............................................. 33

Tabel 4.4 Kertas Kerja Rekonsiliasi PEB dan Invoice ......................... 35


xii Universitas Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wilayah Operasional PT. Timah (Persero) Tbk ................. 19

Gambar 3.2 Struktur Kepemilikan PT. Timah (Persero) Tbk ................. 20

Gambar 3.3 Ragam Usaha Anak Perusahaan PT. Timah (Persero) Tbk.. 21

Gambar 3.4 Bagan Aktivitas Penambangan Timah Terpadu .................. 23

Gambar 4.1 Skema Penjualan PT. Timah (Persero) Tbk ........................ 37

Gambar 4.2 Penyesuaian Operasional PT. Timah (Persero) Tbk Pasca

UU Minerba 2009 ................................................................ 39


1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program Magang

Indonesia di masa depan telah diperkirakan akan menjadi salah satu

negara yang dijadikan target investasi baik oleh investor dalam maupun luar

negeri. Terlebih pasca penandatanganan perjanjian perdagangan bebas yang

membuat produsen dalam negeri harus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam

efektifitas maupun efisiensi, untuk dapat memenangkan persaingan dengan

pesaing dari luar negeri. Dengan demikian, sudah seharusnya Indonesia

mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk

menghadapi persaingan tersebut.

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sebagai salah satu

institusi yang menyediakan pendidikan terbaik bagi masyarakat Indonesia, tentu

telah mempertimbangkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Demi menjawab

permintaan dunia kerja yang semakin bersaing, selain membekali mahasiswanya

dengan berbagai konsep dan teori, FEUI juga telah mempersiapkan lulusannya

untuk memiliki pengalaman berupa praktek kerja langsung sebagai penerapan

konsep dan teori tersebut.

Departemen Akuntansi sebagai bagian dari FEUI, telah turut

mengakomodir pelaksanaan praktek kerja langsung tersebut. Sejak tahun

2004/2005, Departemen Akuntansi telah menjadikan program magang sebagai

salah satu opsi tugas akhir bagi mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi selain skripsi

dan studi mandiri. Pilihan ini dapat diambil oleh mahasiswa yang telah

menyelesaikan minimal 120 SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal

2,75. Magang dilaksanakan selama tiga bulan, dan setelah itu mahasiswa

mengajukan laporan magang sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi.

Program magang sangat bermanfaat dalam mempersiapkan mahasiswa

menghadapi dunia kerja dengan pengalaman praktek berbekal berbagai konsep

dan teori yang sudah didapat sebelumnya. Selain itu selama kegiatan magang

mahasiswa juga dapat meningkatkan berbagai softskill yang diperlukan di dunia


2

Universitas Indonesia

kerja nantinya, seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Dengan

demikian mahasiswa dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai lulusan S1 FEUI

yang nantinya memiliki daya saing tinggi dalam dunia kerja. Untuk itulah, penulis

memilih program magang sebagai tugas akhir syarat kelulusan S1 FEUI.

1.2 Tujuan Pelaksanaan dan Penulisan Laporan Magang

Departemen Akuntansi FEUI mengadakan program magang sebagai

salah satu pilihan syarat kelulusan selain pengambilan mata kuliah tambahan atau

penyusunan skripsi. Beberapa tujuan dari pengadaan program magang ini antara

lain:

1. Memberi kesempatan bagi mahasiswa S1 Akuntansi FEUI dalam menerapkan

ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa kuliah dalam dunia kerja.

2. Memberi mahasiswa peserta magang pengetahuan tambahan yang tidak

diperoleh dalam kuliah reguler serta gambaran umum dunia kerja yang akan

dihadapi setelah kelulusan.

3. Memberi kesempatan bagi perusahaan dalam mengenal Sumber Daya

Manusia (SDM) yang kompeten.

Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penghasilan Badan di salah satu perusahaan pertambangan mineral

di Indonesia, yaitu PT. Timah (Persero) Tbk.

2. Memberikan penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab

perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penghasilan Badan.

1.3 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan magang di Kantor Akuntan Publik (KAP) Salam

Mannan, Ardiansyah dan Rekan. Saat ini KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan

memiliki 2 kantor, yaitu (1) Menara Kartika Chandra Lantai 6 No 601-605, Jl

Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan dan (2) Komplek Pulo Gebang Permai Blok

F2/B Cakung Jakarta Timur.


3


Penulis ditempatkan di kantor pusat di Menara Kartika Chandra.

Kegiatan magang dilakukan mulai 13 Juni sampai 10 Agustus 2012. Selama

magang penulis ditempatkan di divisi Pajak.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Magang

Selama kegiatan magang, penulis ditempatkan di divisi pajak, yang pada

saat tersebut sedang melayani keperluan pajak salah satu klien dari KAP tempat

magang penulis yaitu PT. Timah (Persero) Tbk beserta anak-anak perusahaannya,

yaitu PT. Tambang Timah, PT. Tanjung Alam Jaya, dan PT. Timah Eksplomin.

Dalam pelaksanaan magang, penulis terlibat sebagai anggota tim pendamping

proses persiapan dokumen-dokumen perpajakan yang diminta oleh Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) kepada para klien untuk berbagai keperluan.

PT. Timah (Persero) Tbk mengajukan permohonan restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa Desember 2010. Dengan adanya

permohonan tersebut, maka PT. Timah (Persero) Tbk harus menjalani

pemeriksaan oleh DJP Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar. Berkas yang

diperlukan dalam pemeriksaan yaitu data perpajakan, data akuntansi, dan

dokumen perusahaan. Persiapan ini dilakukan di kantor pusat PT. Timah (Persero)

Tbk di Pangkal Pinang.

Dalam persiapan berkas pemeriksaan restitusi, KAP S. Mannan,

Ardiansyah dan Rekan bertanggung jawab dalam mempersiapkan data perpajakan,

yaitu Surat Pelaporan Tahunan Masa PPN beserta lampiran, Faktur Pajak

Keluaran, dan Faktur Pajak Masukan untuk masa dan tahun pajak 2009, 2010, dan

2011. Terkait hal tersebut, perlu pula dilakukan ekualisasi PPN dan Pajak

Penghasilan (PPh) Badan untuk PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010 dan 2011,

dan juga ekualisasi PPN dan PPh Badan PT. Tambang Timah tahun 2010 dan

2011. Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan

ekualisasi PPN dan PPh Badan di kedua perusahaan tersebut adalah:

1. Persiapan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses restitusi.

2. Input data-data dari berkas ke dalam program yang sudah dipersiapkan.

3. Analisa penyebab perbedaan dan membuat laporan ekualisasi.


4


Selain melakukan ekualisasi tersebut, penulis bersama tim pendamping

lainnya mewakili PT. Timah (Persero) Tbk dan PT. Tambang Timah dalam

penyerahan berbagai berkas pada tim pemeriksa dari DJP.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Dari berbagai tugas yang dilakukan penulis selama magang, penulis

memilih untuk menulis laporan magang yang berfokus pada penjelasan tentang

proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak Penghasilan Badan PT.

Timah (Persero) Tbk tahun 2010. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa

PT. Timah (Persero) Tbk merupakan induk perusahaan yang kegiatannya lebih

kompleks dan mencakup anak-anak perusahaan. Selain itu, dari ekualisasi yang

dilakukan untuk tahun 2010 dan 2011 prosesnya relatif sama sehingga dipilih

hanya proses ekualisasi tahun 2010 sebagai gambaran proses dari kedua tahun

tersebut.

Dalam penyajian laporan magang ini, angka-angka yang digunakan

dalam penjelasan di kertas kerja hanya merupakan angka ilustrasi. Selain itu,

nama-nama konsumen yang disebutkan dalam kertas kerja juga merupakan

ilustrasi dan bukan nama sebenarnya. Hal ini dilakukan penulis untuk menjaga

kerahasiaan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan magang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang pelaksanaan

program magang, tujuan pelaksanaan program magang dan penulisan laporan,

tempat dan waktu magang yang dijalani penulis, pelaksanaan kegiatan magang,

serta sistematika penulisan laporan.

Bab 2: Landasan Teori

Pada bagian ini penulis membahas teori yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat dalam laporan ini. Teori tersebut mencakup konsep

umum Pajak Pertambahan Nilai dan ketentuan permohonan restitusi di Indonesia


5


yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan

khusus terkait industri klien di bidang mineral dan barang tambang.

Bab 3: Profil Perusahaan

Pada bagian ini penulis menjelaskan gambaran umum tentang Kantor

Akuntan Publik tempat penulis melaksanakan kegiatan magang yaitu KAP. S.

Mannan, Ardiansyah dan Rekan serta klien selama kegiatan magang yaitu PT.

Timah (Persero) Tbk.

Bab 4: Pembahasan

Pada bagian ini dijelaskan proses ekualisasi sebagai bagian dari

pemeriksaan restitusi yang dijalani oleh PT. Timah (Persero) Tbk, mulai dari latar

belakang restitusi, proses ekualisasi sebagai salah satu persyaratan restitusi,

hingga hasil analisa penyebab-penyebab perbedaan yang terjadi pada PPN dan

PPh Badan PT. Timah (Persero) Tbk.

Bab 5: Penutup

Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dari laporan magang

serta saran yang dapat diberikan kepada semua pihak yang terkait, yaitu PT.

Timah (Persero) Tbk dan KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

(UU PPN)

2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) adalah pajak yang

dikenakan atas penggunaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

dalam daerah pabean. Jika barang tersebut diekspor ke luar negeri, berarti

penggunaan BKP tersebut tidak di dalam daerah pabean, sehingga tarif pajak yang

dikenakan adalah 0%. PPN dipungut pada setiap mata rantai perusahaan karena

adanya pemakaian faktor-faktor produksi hingga pemakaian akhir oleh konsumen.

Waluyo (2011) dalam bukunya, “Perpajakan Indonesia 2” menjelaskan

karakteristik PPN, yaitu:

1. Objektif. Maksud dari karakteristik ini adalah kewajiban pajak timbul atas

objek pajak dan pengenaannya tidak ditentukan kondisi subjek pajak.

2. Pajak tidak langsung. Arti dari karakter pajak tidak langsung adalah pemikul

beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor

pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. Pemikul beban pajak adalah

pembeli atau yang menerima penyerahan, sedangkan penanggung jawabnya

adalah penjual atau yang melakukan penjualan.

3. Tidak menimbulkan pajak berganda. PPN dihitung dengan metode

pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu dengan

memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

4. Multistage, yang artinya pajak dikenakan di tiap mata

rantai produksi dan distribusi.

5. Mekanisme pemungutannya menggunakan faktur pajak. Pengusaha yang

menyerahkan BKP atau JKP harus membuat faktur pajak sebagai bukti

pemungutan pajak. Faktur pajak tidak harus berupa dokumen yang terpisah

dari dokumen penjualan.

6. Bersifat netral, dikenakan atas seluruh konsumsi barang dan jasa dan tidak

menggunakan prinsip tempat tujuan.


http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi

http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi

7


7. Pajak dikenakan atas konsumsi umum dalam negeri. Karena dikonsumsi di

dalam negeri, komoditi impor juga dikenakan PPN dengan persentase yang

sama dengan produk domestik.

2.1.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 4 UU PPN, disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2. Impor BKP.

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean.

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Selanjutnya diatur lebih lanjut tentang jenis barang yang tidak dikenai

PPN dalam pasal 4A(2) UU PPN, yaitu barang tertentu dalam kelompok barang

sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang

diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Terdapat pula jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

dalam pasal 4A(3) UU PPN, yaitu:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.

2. Jasa pelayanan sosial.

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.

4. Jasa keuangan.


8


5. Jasa asuransi.

6. Jasa keagamaan.

7. Jasa pendidikan.

8. Jasa kesenian dan hiburan.

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara

luar negeri.

11. Jasa tenaga kerja.

12. Jasa perhotelan.

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum.

14. Jasa penyediaan tempat parkir.

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

17. Jasa boga atau katering.

2.1.3 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Saat terutang PPN menurut Pasal 11 UU PPN adalah:

1. Penyerahan BKP.

2. Impor BKP.

3. Penyerahan JKP.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

6. Ekspor BKP berwujud.

7. Ekspor BKP tidak berwujud.

8. Ekspor JKP.

Lalu lebih lanjut dijelaskan pula bahwa saat terutangnya pajak untuk hal-

hal tertentu adalah sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang sifatnya berwujud dan

merupakan barang bergerak, saat terutang pajak adalah saat penyerahan

Barang Kena Pajak.


9


2. Untuk barang tidak berwujud atau tidak bergerak, pajak terutang saat terjadi

penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut.

3. Untuk penyerahan BKP tidak berwujud, saat terutang pajak adalah yang

terjadi lebih dulu dari peristiwa berikut:

a. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud ditagih oleh PKP.

c. Saat harga penyerahan diterima baik sebagian atau seluruhnya oleh PKP.

d. Jika poin (a) sampai (c) tidak diketahui, maka saat terutang pajak adalah

saat ditandatanganinya kontrak oleh PKP.

4. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), pajak terutang saat mulai

tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik

sebagian atau seluruhnya.

5. Untuk impor BKP, pajak terutang saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam

Daerah Pabean.

6. Untuk ekspor BKP, pajak terutang saat BKP tersebut dikeluarkan ke dalam

Daerah Pabean

7. Untuk aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas

sisa persediaan BKP saat pembubaran perusahaan, pajak terutang saat:

a. Ditandatanganinya akta pembubaran

b. Diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan

kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan

c. Diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan dokumen

yang ada

8. Untuk penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha,

penggabungan usaha, pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aset

perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP,

pajak terutang saat kejadian disepakati atau ditetapkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian.


10


2.1.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Untuk tarif PPN, diatur dalam Pasal 7 dan 8A UU PPN, yaitu

1. Tarif PPN sebesar 10%

Untuk penyerahan BKP dan JKP, tarifnya adalah sama, yaitu 10% dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor,

Nilai Ekspor, atau nilai lain.

2. Tarif PPN sebesar 0%

Untuk ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, dan ekspor JKP, tarif yang

dikenakan adalah 0%. Hal ini dikarenakan penggunaan BKP dan JKP tersebut

berada di luar Daerah Pabean. Tarif 0% bukan berarti pembebasan pajak,

sehingga Pajak Masukan atas barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.1.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha kena pajak dapat dikenai dua macam PPN, yaitu

1. Pajak masukan, yaitu PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha

kena pajak karena perolehan barang/jasa kena pajak.

2. Pajak keluaran, yaitu PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena

pajak yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak.

Pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam satu masa

pajak yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UU PPN, apabila dalam

satu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka

selisihnya merupakan kekurangan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena

pajak. Sedangkan jika dalam satu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada

pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang akan

dikompensasikan pada masa pajak berikutnya, atau untuk dikembalikan dengan

permohonan restitusi dari pengusaha kena pajak pada akhir tahun buku.

2.2 Restitusi (Pengembalian) Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Undang Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan dan Perubahannya

Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 UU PPN, jika jumlah kredit pajak

atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang,


11


maka terdapat kelebihan pajak. Kelebihan pajak ini dapat dikembalikan dengan

permohonan restitusi dari pengusaha kena pajak pada akhir tahun buku.

Kelebihan pembayaran dapat dikembalikan dengan pengembalian

pendahuluan dan pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang No. 16 Tahun 2009

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya (UU

KUP).

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 17 UU KUP, bahwa setelah Direktur

Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan terhadap pemohon restitusi, DJP

akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang menandakan

permohonan restitusi tersebut diterima. Ketentuan tentang tata cara permohonan

restitusi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010

tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak

Penjualan Barang Mewah.

2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara

Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang

Mewah

PKP hanya dapat mengajukan permohonan pengembalian pada akhir

tahun buku. Apabila dalam suatu Masa Pajak yang sama, Pajak Masukan yang

dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan

kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010

tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak

Penjualan Barang Mewah (PMK 72/2010), PKP dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan:


12


1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang mencantumkan tanda

permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom

“Dikembalikan (restitusi)”.

2. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam

Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan

tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

Wajib Pajak bisa membetulkan SPT dengan kemauan sendiri seperti yang

tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU KUP. Dalam pembetulan SPT, Wajib Pajak

juga bisa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Khusus

untuk pembetulan atas SPT yang menyatakan lebih bayar dan rugi, terdapat batas

waktu tambahan seperti dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1a) UU KUP. Wajib

Pajak yang melakukan pembetulan SPT di mana pembetulan SPT tersebut

menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT tersebut dapat dilakukan

paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan. Yang dimaksud dengan

daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya

pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Pengembalian dapat dilakukan dengan proses penelitian atau

pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak, seperti yang tercantum dalam Pasal 4

ayat (1) PMK 72/2010. Pada Pasal 4 ayat (2) PMK 72/2010, disebutkan bahwa

penelitian dan pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian

kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP selain:

1. PKP Kriteria tertentu (Pasal 17 C UU KUP).

2. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17 D UU KUP).

3. PKP Resiko rendah (Pasal 9 ayat 4C UU PPN).

Untuk ketiga jenis PKP ini dapat dilakukan pengembalian dengan

pendahuluan, dengan berbagai persyaratan dan mekanisme yang diatur lebih

lanjut.

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran sendiri telah diatur

dalam peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.

188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

(PMK 188/2007). Dalam peraturan ini tertulis bahwa setelah melakukan


13


pemeriksaan, dalam jangka waktu 12 bulan setelah permohonan diterima, DJP

harus menerbitkan surat ketetapan pajak. Jika permohonan diterima, maka surat

ketetapan pajak yang diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB). Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam

jangka waktu 1 bulan setelah penerbitan SKPLB.

2.3 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara (UU Minerba 2009)

2.3.1 Pengertian dan Produk Pertambangan Mineral dan Batubara

Menurut UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 2009) di pasal 1, pertambangan adalah

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dalam aturan pelaksanaan UU Minerba 2009, yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 23 tahun 2010 (PP No.23/2010), yang termasuk dalam produk mineral dan

batubara mencakup produk-produk sebagai berikut:

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan

galian radioaktif lainnya.

2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas,

tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, dan mineral

logam lainnya.

3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa,

dan mineral bukan logam lainnya.

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome,

tanah serap (fullers earth), batuan lain, dan pasir yang tidak mengandung

unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang

berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Dalam PP No.23/2010 dijelaskan lebih lanjut bahwa pemegang Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral wajib melakukan


14


pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang

diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan,

pemegang IUP dan IUP Khusus lainnya.

Dalam hal perpajakan, disebutkan dalam pasal 128 UU Minerba,

pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, baik

berupa pendapatan pajak maupun pendapatan bukan pajak, termasuk bea cukai,

retribusi, dan iuran-iuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Perizinan Usaha

Sebelum keluarnya UU Minerba 2009, izin usaha pertambangan diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) berupa

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya yang memiliki jangka waktu tertentu.

Namun kontrak karya yang jangka waktunya belum habis masih dapat

dipergunakan sampai jatuh tempo setelah UU Minerba berlaku kecuali dalam hal

penerimaan negara. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya memiliki ketentuan yang

beragam bagi tiap generasi termasuk dalam hal penerimaan negara, sedangkan

dalam UU Minerba, peraturan tentang penerimaan negara telah diseragamkan. Hal

ini menyebabkan pengusaha pertambangan wajib menyesuaikan isi Kontrak

Karya dan Perjanjian Karya hanya di bidang penerimaan negara tersebut.

Dalam UU Minerba, izin melaksanakan usaha pertambangan berubah

menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh negara dengan

berbagai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. IUP

sendiri terdiri dari:

1. IUP eksplorasi, yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

2. IUP operasi produksi, yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai

pelaksanaan IUP eksplorasi, dalam PP No. 23/2010 dijelaskan bahwa IUP

operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.


15


3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu izin melaksanakan usaha

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan

investasi terbatas.

4. IUP Khusus (IUPK) untuk usaha di daerah pertambangan khusus yang juga

terdiri dari IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi.

Perbedaan lain dari UU Minerba 2009 dengan peraturan sebelumnya

adalah tidak diperbolehkannya lagi usaha pertambangan dengan cara subkontrak.

Satu pengusaha yang memiliki IUP tidak dapat berusaha untuk pemegang IUP

lain. Tercantum pada pasal 126: “Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan

anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di

wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri”.

Izin tersebut hanya diberikan jika di daerah tersebut tidak ada jasa pertambangan

sejenis atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pemegang kontrak karya yang masih melakukan subkontrak diberi waktu 5 tahun

dari keluarnya UU Minerba untuk melakukan pemurnian.

2.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2007

tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan

Untuk dapat melakukan ekspor timah batangan, perusahaan harus telah

mendapat pengakuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2007

tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan, untuk bisa melakukan ekspor,

perusahaan tambang harus terdaftar sebagai Eksportir Terdaftar/ET-Timah. Dalam

Pasal 2, untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Timah, perusahaan harus

mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Kementerian Perdagangan.

Nantinya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri akan menerbitkan

pengakuan sebagai ET-Timah paling lambat sepuluh hari kerja dan berlaku hingga

3 tahun ke depan dan dapat diperpanjang. Setelah tercatat sebagai ET-Timah,

perusahaan tersebut harus mendapat persetujuan ekspor, dan untuk mendapatkan

izin ekspor harus memenuhi persyaratan yaitu lulus verifikasi atau penelusuran

teknis oleh surveyor yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan.


16


Sedangkan untuk produk, timah batangan yang dapat diekspor oleh ET-

Timah memiliki 3 ketentuan:

1. Bahan baku (bijih timah) yang digunakan berasal dari KP (Kuasa

Pertambangan) Eksploitasi pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau

KK (Kontrak Karya) atau KP Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian

Kerjasama.

2. Memiliki Bukti Pelunasan royalti untuk Timah Batangan yang akan diekspor.

3. Memiliki kadar logam timah minimal sebesar 99,85%.



BAB 3

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 KAP S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan

3.1.1. Profil KAP S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan

KAP S. Mannan dan Rekan pada awalnya didirikan oleh Salam Mannan

sebagai single practicioner pada tahun 1987. Seiring dengan kebutuhan untuk

penambahan kompetensi maka akhirnya beberapa partner diajak dalam KAP ini

dan namanya menjadi KAP S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan dengan 5 orang

partner lain di dalamnya.

Bidang usaha yang dilayani KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan

mencakup banyak sektor termasuk pertambangan, perbankan, asuransi,

perhubungan dan transportasi, jasa surveyor, yayasan dana pensiun, industri

manufaktur, petrokimia, perkebunan, kehutanan, dan hunian. Sampai saat ini KAP

S.Mannan, Ardiansyah dan Rekan memiliki 2 kantor, yaitu (1) Menara Kartika

Chandra Lantai 6 No 601-605, Jl Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan dan (2)

Komplek Pulo Gebang Permai Blok F2/B Cakung Jakarta Timur.

3.1.2. Jasa-jasa yang Diberikan KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan

Dalam menjalankan usahanya di bidang jasa akuntan publik, KAP S.

Mannan, Ardiansyah, dan Rekan menyediakan berbagai jenis jasa yang diberikan

pada kliennya, yaitu:

1. Jasa Audit, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien yaitu audit

umum, audit operasional, dan audit khusus, yang dilakukan dengan mengacu

pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP).

2. Jasa Atestasi, untuk memberikan assurance atas informasi keuangan selain

laporan keuangan historis, seperti laporan keuangan prospektif.

3. Jasa Akuntansi, mencakup pembukuan dan penyusunan laporan keuangan,

kompilasi dan review atas laporan keuangan, dan proses penggajian.

4. Jasa Perpajakan, meliputi pengisian SPT PPh Badan dan PPh pasal 21,

penyusunan neraca fiskal, pengisian SPT Masa PPN, pengajuan surat


18


keberatan, dan lain-lain. Praktek konsultasi perpajakan dalam KAP ini

dijamin sertifikasi Brevet C dari Direktorat Jendral Pajak.

5. Jasa Konsultansi Manajemen, mencakup perencanaan manajerial dengan

balance scorecard-based strategic management system dan activity based

cost system.

3.2 PT. Timah (Persero) Tbk

3.2.1 Sejarah PT. Timah (Persero) Tbk.

Sesuai mandat UUD 1945 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat,” maka PT. Timah (Persero) Tbk sebagai salah satu

BUMN mengambil posisi utama dalam pengusahaan mineral timah di Indonesia,

yang tersebar di pulau Bangka, Belitung, Singkep, Karimun dan Kundur. Pada

masa pendudukan Belanda, pertambangan timah di daerah-daerah tersebut

dikelola oleh 3 perusahaan berbeda milik Belanda, dan pada tahun 1953-1958,

ketiga perusahaan tersebut dinasionalisasikan menjadi perusahaan negara. Tahun

1961 dibentuk BPU (Badan Pimpinan Umum) dan tahun 1968 ketiga perusahaan

dan BPU dikonsolidasikan menjadi Perusahaan Negara (PN) Timah.

Krisis timah dunia pada tahun 1985, dipicu hancurnya Dewan Timah

Internasional, membuat perusahaan melakukan serangkaian tindakan korporasi

secara menyeluruh pada tahun 1991-1995, termasuk restrukturisasi, reorganisasi,

rekonstruksi peralatan produksi utama, divestasi aset dan relokasi kantor pusat

dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Pada 19 Oktober 1995, Pemerintah melakukan

privatisasi dengan mendaftarkan PT. Timah (Persero) Tbk dan menjual 35%

kepemilikan saham perusahaan ke publik. Hal ini sejalan dengan tujuan

pemerintah untuk membuat perusahaan ini mandiri dan transparan dalam

pengoperasiannya.

3.2.2 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Berikut merupakan visi dan misi dari PT. Timah (Persero) Tbk:

Visi : “Menjadi Perusahaan Pertambangan Kelas Dunia dan Pemimpin Pasar

Timah Global”


19


Misi :

1. Mengoptimalkan Nilai Perusahaan, kontribusi kepada Pemegang Saham dan

Tanggung Jawab Sosial.

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki Nilai-

Nilai Positif, Integritas, Kreatifitas serta Bermartabat.

3. Memperluas Produk-Produk Bernilai Tambah

4. Mengembangkan Usaha Berbasis Kompetensi

5. Mewujudkan Harmonisasi dan Komunikasi yang baik dengan semua pihak.

Nilai-nilai perusahaan yang dianut oleh PT. Timah (Persero) Tbk dan

anak perusahaan adalah: integitas, komitmen, keterbukaan, rasionalitas, dan visi.

3.2.3 Wilayah Usaha Perusahaan

Sebagai perusahaan penambangan timah terbesar di Indonesia dan juga

sekaligus eksportir timah terbesar dunia, PT. Timah (Persero) Tbk menguasai hak

penambangan timah seluas 513.042 hektar dengan 117 Izin Usaha Pertambangan

(IUP) baik di darat (Onshore) maupun di laut (Offshore). Seperti terlihat di

Gambar 3.1 berikut, wilayah pertambangan timah PT. Timah (Persero) Tbk

meliputi provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal

sebagai Indonesian Tin Belt.

Gambar 3.1 Wilayah Operasional PT. Timah (Persero) Tbk Sumber : Laporan Tahunan PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010


20


Dalam Gambar 3.1, terlihat pula kegiatan operasi perusahaan di daerah-

daerah selain Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kegiatan-kegiatan tersebut

merupakan diversifikasi usaha PT. Timah (Persero) Tbk dan dioperasikan oleh

anak perusahaan yang akan dijelaskan dalam subbab berikutnya. Sampai saat ini

kantor pusat PT. Timah (Persero) Tbk terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kota

Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

3.2.4 Struktur Kepemilikan dan Anak Perusahaan

Per 31 Desember 2011, struktur kepemilikan PT. Timah (Persero) Tbk

masih dipegang pemerintah Negara Indonesia sebesar 65%, sedangkan sisanya

sebesar 35% dipegang oleh masyarakat yang terdiri dari pemegang saham

individu dalam negeri dan luar negeri, perusahaan tertutup dan perusahaan asing,

dengan komposisi seperti terlihat pada Gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2: Struktur Kepemilikan PT. Timah (Persero) Tbk Sumber: Laporan Tahunan PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010 (telah diolah kembali)

PT. Timah (Persero) Tbk melakukan berbagai diversifikasi dalam

kegiatan operasional anak-anak perusahaannya. Secara garis besar, ragam

kegiatan usaha perusahaan dikategorikan menjadi 4 struktur bisnis seperti terlihat

dalam gambar 3.3, yaitu:


21


Gambar 3.3 : Struktur dan Ragam Usaha Anak Perusahaan

PT. Timah (Persero) Tbk Sumber : Laporan Tahunan PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010

1. Pertambangan timah

Anak perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan timah adalah PT.

Tambang Timah yang beroperasi di wilayah Kundur, dengan bisnis utama

penambangan timah dan mineral lain, pengolahan bijih timah dari fase

peleburan hingga pemurnian, dan produksi timah solder sebagai industri hilir.

2. Perdagangan

Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan beroperasi melalui

anak perusahaannya, yaitu Indometal London Limited, yang berbasis di

London, Inggris. Indometal London Limited merupakan agen penjualan dan

distribusi untuk pasar di kawasan Eropa dan Amerika. Sementara itu, untuk

melayani pasar domestik dan kawasan Asia Pasifik, Perusahaan melakukan

kegiatan distribusi dan pemasarannya secara langsung di kantor pusat.

3. Jasa keteknikan

Jasa keteknikan disediakan perusahaan melalui anak perusahaan, yaitu PT.

Timah Industri dan PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung. PT. Timah Industri

menghasilkan produk cor untuk memenuhi kebutuhan PT. Tambang Timah,


22


sedangkan PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung bergerak dalam penyediaan

jasa galangan kapal dan transportasi serta menjadi agen material dan

perlengkapan yang terkait jasa galangan kapal.

4. Jasa dan penambangan di luar timah

Untuk jasa dan penambangan di luar timah, usahanya dilakukan oleh anak

perusahaan yaitu PT. Timah Investasi Mineral yang beroperasi di bidang

penambangan batubara di wilayah Kalimantan Selatan di bawah PT. Tanjung

Alam Jaya. Izin Usaha Pertambangan PT. Tanjung Alam Jaya berasal dari

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang

dimiliki PT. Timah Investasi Mineral dan PT. Tambang Timah dengan

kepemilikan masing-masing 50%.

Selain PT. Timah Investasi Mineral, jasa dan penambangan di luar Timah

juga dijalankan oleh PT. Timah Eksplomin yang melakukan operasi di bidang

penelitian dan eksplorasi pertambangan nontimah, studi kelayakan, dan

penelitian dan eksplorasi lain untuk mendukung kegiatan pertambangan

perusahaan.

Sebelum tahun 2009, operasi pertambangan timah dilakukan oleh anak

perusahaan, yaitu PT. Tambang Timah. Kegiatan utama PT. Timah (Persero) Tbk

sendiri adalah menjadi holding company yang terlibat dalam operasi

pertambangan dan pemasaran produk-produk dari anak perusahaan. Namun

setelah adanya UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

yang menyebutkan bahwa subkontrak pertambangan baik darat maupun lepas

pantai tidak lagi diperbolehkan, PT. Timah (Persero) Tbk melakukan penyesuaian

struktur operasional perusahaan. Per April 2010, proses pertambangan timah di

Bangka dan Belitung dipegang seluruhnya oleh PT. Timah (Persero) Tbk,

sedangkan PT Tambang Timah melakukan pertambangan di wilayah Kundur.

3.2.5 Produk dan Pasar Perusahaan

Produk akhir utama yang dihasilkan berupa logam timah dalam bentuk

balok atau batangan dengan skala berat berkisar antara 16 kg sampai dengan 30 kg

per batang. Selain itu logam timah juga dapat dibentuk sesuai dengan permintaan

pelanggan (customize form) dan mempunyai merek dagang yang terdaftar di


23


Bursa Logam London (LME). Logam timah sebagian besar (kurang lebih 95%)

dipasarkan ke luar negeri, sedangkan sisanya sebanyak 5% dipasarkan di dalam

negeri.

Gambar 3.4: Bagan Aktivitas Penambangan Timah Terpadu Sumber: Laporan Tahunan PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010

Gambar 3.4 memperlihatkan proses yang dilakukan perusahaan sebelum

melakukan penjualan logam timah. Logam timah yang dipasarkan perusahaan

diambil dari pertambangan darat dan laut. Logam timah yang didapat dari

tambang darat akan diolah terlebih dahulu di pabrik pencucian bijih timah, dan

logam timah dari tambang laut diolah di pusat pengolahan bijih timah. Sebelum

dipasarkan, logam timah dari pertambangan darat dan laut dikumpulkan untuk

mengalami proses smelting atau peleburan dan refining atau pemurnian supaya

kadar timah memenuhi syarat ekspor yaitu lebih dari 99,85% Sn.

Sebagai eksportir timah terbesar kedua di dunia, PT. Timah (Persero) Tbk

memiliki pasar yang sangat besar di dunia perdagangan internasional. Pembeli

timah dapat digolongkan sebagai pemakai akhir seperti pabrik atau industri solder


24


dan industri plat timah serta pedagang besar (trader) dari seluruh dunia. Tujuan

ekspor PT. Timah (Persero) Tbk antara lain:

1. Asia-Pasisik: Jepang, Korea, Taiwan, China, Singapura, dan lainnya.

2. Eropa: Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, Italia dan lainnya.

3. Amerika: Amerika Serikat.



BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang Ekualisasi PPN PT. Timah (Persero) Tbk

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk pajak masukan PT. Timah (Persero)

Tbk terdiri dari penyerahan-penyerahan barang dan jasa oleh mitra PT. Timah

(Persero) Tbk. Mitra-mitra tersebut antara lain perusahaan pengumpul timah,

penjual alat-alat berat, penyedia jasa keuangan misalnya audit, penyedia jasa

pengangkutan, dan lain-lain. Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan

menurut SPT Masa PPN PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010 adalah Rp 39,5 M.

PT. Timah (Persero) Tbk melakukan ekspor sebanyak 95% dari total

produk logam timah yang didapatkan. Dengan demikian, tarif PPN 0% dikenakan

pada penjualan sebesar 95% dari total penjualan baik dalam dan luar negeri. Pajak

keluaran yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Masa PPN PT. Timah

(Persero) Tbk tahun 2010 adalah 690 juta.

Karena total pajak masukan PT. Timah (Persero) Tbk lebih besar

daripada pajak keluarannya, ketika pajak masukannya dikreditkan, terdapat lebih

bayar. Besarnya dihitung dari total pajak masukan sebesar 39,5 M dikurangi pajak

keluaran sebesar 690 juta. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat lebih bayar

sebesar 38,81 M yang diminta restitusi untuk masa Desember 2010.

PT. Timah (Persero) Tbk mengajukan restitusi pada pembetulan pertama

SPT Masa PPN Desember 2010. Dalam pembetulan tersebut, PT. Timah (Persero)

Tbk mengisi tanda silang (X) pada pilihan “Dikembalikan (restitusi)”. Untuk

pajak lebih bayar masa Januari sampai November 2010, kelebihannya dapat

dikompensasikan untuk pembayaran pajak masa berikutnya. Sesuai peraturan

perundang-undangan, untuk masa Desember 2010 pengusaha kena pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Selain mengisi pilihan restitusi pada SPT, PT. Timah (Persero) Tbk juga

mengirimkan surat permohonan restitusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

BUMN di tanggal 20 September 2011. Dalam surat itu, yang bertandatangan

adalah Kepala Akuntansi PT. Timah (Persero) Tbk dan disebutkan bahwa

kelebihan sebesar Rp 38,81 M dimohonkan pengembaliannya melalui prosedur


26


pemeriksaan dan bukan melalui pembayaran pendahuluan, sehingga dilakukan

pemeriksaan oleh KPP BUMN.

Menanggapi permohonan restitusi PT. Timah (Persero) Tbk, KPP

BUMN mengeluarkan Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan bernomor Pemb-

167/WJP.19/KP.0305/RIK.SIS/2011 di tanggal 16 November 2011. Pada tanggal

23 November 2011, PT. Timah (Persero) Tbk menerima Surat Permintaan

Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen dari KPP BUMN. Dengan

dikeluarkannya kedua surat ini, maka proses pemeriksaan restitusi PPN PT.

Timah (Persero) Tbk resmi dimulai.

Dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang

dikirimkan oleh KPP BUMN pada pimpinan PT. Timah (Persero) Tbk tertanggal

23 November 2011, disebutkan bahwa berkas yang diminta oleh Tim Pemeriksa

dari KPP adalah:

1. Data perpajakan, berupa SPT Masa PPN/PPn.BM beserta lampiran, faktur

pajak keluaran, dan faktur pajak masukan, baik tahun yang bersangkutan,

tahun sebelumnya, dan tahun setelahnya.

2. Data Akuntansi, yaitu laporan keuangan (yang jika ada sudah diaudit oleh

akuntan publik), surat pernyataan tidak diaudit jika laporan keuangan tidak

diaudit, daftar akun (chart of account), trial balance, general ledger dan

subsidiary ledger.

3. Dokumen perusahaan, termasuk akta pendirian dan akta perubahan terakhir,

struktur organisasi, rekening koran baik debit dan kredit, surat-surat

perjanjian/perikatan, bukti pemasukan dan pengeluaran, dan fotokopi

identitas (KTP/Paspor) penanggung jawab/pimpinan perusahaan.

Dalam proses pemeriksaan restitusi ini, berbagai dokumen terkait

perusahaan dan data akuntansi disediakan sendiri oleh PT. Timah (Persero) Tbk,

sedangkan KAP Salam Mannan bertugas untuk menyediakan data perpajakan,

termasuk ekualisasi PPN dengan PPh Badan.


27


4.2 Proses Ekualisasi PPN dengan PPh Badan PT. Timah (Persero) Tbk

4.2.1 Perhitungan Selisih Jumlah Penyerahan dari SPT Masa PPN dan SPT PPh

Badan PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010

Untuk proses ekualisasi, selisih yang harus diperhitungkan dilihat dari

jumlah penyerahan dari SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan PT. Timah (Persero)

Tbk 2010. Perhitungan yang digunakan dalam seluruh penjelasan di dalam

laporan ini menggunakan angka-angka ilustratif untuk menjaga kerahasiaan

perusahaan. Selisih anatara jumlah penyerahan dari SPT Masa PPN dan SPT PPh

Badan PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Total Penjualan (SPT PPh Badan) Rp 1.873,4 M

Total Penyerahan (SPT Masa PPN) Rp 2.184,8 M

Selisih DPP PPN dan PPh Badan Rp 310,9 M

Dari SPT PPh Badan PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010, diketahui

bahwa total penjualan yang menjadi DPP PPh Badan perusahaan di tahun 2010

adalah sebesar Rp 1.873,4 M. Sedangkan untuk total penyerahan yang menjadi

DPP PPN seperti tercantum dalam SPT Masa PPN PT. Timah (Persero) Tbk 2010

adalah sebesar Rp 2.184,8 M. Dengan demikian, selisih dari kedua DPP tersebut

menjadi Rp 310,9 M.

Perbedaan sebesar 310,9 M tersebut menjadi selisih yang harus

dijelaskan dalam proses ekualisasi. Dari jumlah ini, terdapat berbagai

kemungkinan penyebab yang harus diperiksa lebih lanjut.

4.2.2 Prosedur Ekualisasi PPN dengan PPh Badan PT. Timah (Persero) Tbk

Dimulai awal Juni 2012, tim pendamping dari KAP Salam Mannan dan

Rekan memulai proses ekualisasi dengan melakukan analisis terhadap hal-hal

yang mungkin menjadi penyebab adanya selisih tersebut. Hal awal yang harus

dilakukan adalah mencari jumlah transaksi penjualan yang sudah sama-sama

tercatat baik dalam SPT PPN maupun SPT PPh Badan. Setelah semua transaksi

penjualan tersebut direkapitulasi, maka akan diketahui angka selisih yang menjadi

penyebab perbedaan dan harus ditelusuri lebih lanjut.


28


Sistem akuntansi yang dipergunakan oleh PT. Timah (Persero) Tbk yaitu

SAP, tidak dapat menunjukkan penyebab perbedaan yang terjadi, karena di dalam

modulnya tidak terdapat keterkaitan secara menyeluruh antara semua divisi dalam

perusahaan. Untuk itulah, pencarian penyebab perbedaan ini dibantu dengan

program macro pada Microsoft Excel. Dengan melakukan input berbagai data

penjualan, pada akhirnya akan terlihat kontinuitas proses yang dilakukan PT.

Timah (Persero) Tbk, sehingga kita dapat melihat barang mana yang diekspor

pada masa tertentu, kapan pengirimannya dan yang mana invoice yang diterbitkan

terkait ekspor tersebut. Secara garis besar, hal yang dilakukan meliputi 3 tahapan:

1. Pengumpulan dokumen.

2. Input data ke dalam program, mencakup langkah-langkah berikut:

a. Mendaftar nomor marking dari Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

b. Rekonsiliasi nomor marking dengan delivery order di SAP.

c. Mendaftar seluruh penjualan dari invoice yang sudah mencantumkan

delivery order.

d. Rekonsiliasi PEB dengan invoice.

3. Analisis penyebab perbedaan dan pembuatan laporan ekualisasi

4.2.2.1 Pengumpulan Dokumen yang Diperlukan

Dalam menelusuri transaksi penjualan ekspor PT. Timah (Persero) Tbk,

terdapat beberapa dokumen yang harus diperiksa oleh tim pendamping, yaitu:

1. SPT PPh Badan Tahun 2010 dan SPT Masa PPN 2010

SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN diperlukan untuk melihat selisih

antara jumlah pendapatan ekspor yang menjadi bagian dari DPP PPh Badan

dan jumlah PPN keluaran yang dilaporkan pada SPT Masa PPN. Seperti yang

sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan yang terjadi antara SPT PPh Badan

dan SPT Masa PPN untuk tahun 2010 adalah sebesar lebih dari 621 milyar

rupiah. Dokumentasi kedua jenis SPT ini juga merupakan bukti yang juga

diminta oleh tim pemeriksa dari KPP.

2. Rekapitulasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 2010 per bulan

PEB dikeluarkan ketika barang dikeluarkan dari satu negara untuk

dikirimkan ke nagara lain. Dalam kasus PT. Timah (Persero) Tbk, karena


29


semua barang dikirimkan dulu ke gudang Singapura sebelum dikirimkan ke

konsumen, PEB dikeluarkan saat barang keluar dari pelabuhan di Indonesia

(Mentok Bangka dan Kundur) ke gudang Singapura. Rekapitulasi PEB berisi

kode barang/marking dan jumlah yang dikirimkan ke gudang Singapura baik

oleh PT. Timah (Persero) Tbk dan PT. Tambang Timah. PEB dikeluarkan

bersama pro-forma invoice atau invoice sementara yang berisi jumlah dan

harga barang sesuai PEB, sebagai kelengkapan ekspor yang disyaratkan bea

cukai. Karena PPN untuk kegiatan ekspor diakui ketika barang dikirimkan ke

luar daerah pabean, maka DPP PPN diambil dari jumlah yang tertera pada

PEB.

3. Daftar Delivery Order (DO) untuk masa Januari s.d Desember 2010

DO adalah nomor dokumen yang dibuat oleh gudang Singapura ketika

akan melakukan pengiriman barang ke konsumen, pertanda bahwa sudah ada

perintah pengiriman ke konsumen tertentu. Bersamaan dengan pembuatan

DO, divisi pemasaran juga akan mendapat pemberitahuan dan saat itu pula

akan dibuat invoice. Karena itulah, di dalam invoice tercantum nomor DO

yang terkait. Masalah yang terjadi adalah tidak ada print out dokumen DO,

hanya berupa angka sebagai urutan di SAP dan dalam DO tersebut tidak

menunjukkan kaitan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang. Tidak

dapat diketahui kapal mana dan barang yang mana yang dikirimkan dengan

DO tersebut, sehingga harus mencari sendiri dengan patokan nomor marking

(kode barang) dan memakan waktu cukup lama.

4. Rekonsiliasi invoice Akuntansi dengan divisi pemasaran di PT. Timah

(Persero) Tbk dan PT. Tambang Timah

Dokumen invoice atau surat tagihan dikeluarkan oleh Divisi Pemasaran

ketika gudang Singapura memberi tahu bahwa akan dilakukan pengiriman ke

konsumen tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam satu

invoice tercantum nomor DO yang terkait, karena pembuatan invoice

tergantung dikeluarkannya satu nomor DO tertentu. Rekonsiliasi invoice

ekspor perusahaan diperlukan untuk melihat berapa pendapatan yang sudah

diakui sebagai DPP PPh Badan.


30


5. Daftar Kapal beserta dengan lampirannya

Daftar kapal dan lampiran berisi penentuan nomor marking di dalam

kapal tersebut dan Bill of Lading (untuk melihat nomor kontainer secara

global) sesuai dengan nomor marking. Daftar kapal berguna untuk menelusuri

barang di kapal mana dan kontainer mana yang belum ada proses

pengirimannya.

4.2.2.2 Input Data ke Dalam Program yang Disusun

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam SAP tidak

terdapat keberlanjutan proses dari ekspor (PEB) sampai penagihan (invoice).

Karena saat terutang PPN untuk ekspor BKP berwujud adalah saat diekspornya

barang, maka PPN terhutang terlihat dari jumlah di PEB. Sementara itu,

pengakuan pendapatan untuk PPh Badan dilihat dari jumlah di invoice.

Untuk mengatasi hal tersebut dan membuat kontinuitas kegiatan

penjualan terlihat, tim pendamping dari KAP Salam Mannan dan Rekan telah

menyusun program macro di Ms. Excel yang dapat menghubungkan dokumen

PEB ke invoice. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam program untuk

menghubungkan kedua dokumen tersebut adalah:

1. Melakukan input nomor marking dari daftar PEB

Nomor marking atau kode barang ini diambil dari seluruh dokumen PEB

untuk ekspor bulan April 2010 sampai Desember 2010. Dalam satu bulan,

biasanya terdapat 2 sampai 3 kali ekspor, dan ditandai dengan kode nomor.

Misalnya di bulan April terdapat 2 kali ekspor, ditandai Apr-1 dan Apr-2,

begitu pula dengan bulan-bulan lain. Dari daftar PEB per termin ekspor

tersebut, hal yang diinput adalah nama kapal, Nota Pemberitahuan Ekspor

(NPE), kode marking (penanda barang dengan istilah blue, red, yellow dan

brown, dengan nomor urut barang), dan kuantitasnya. Jika hanya ada satu

jenis barang maka hanya ada satu baris marking dengan nomor urutan yang

diisi di kolom “No. Mkg 1” sampai “No. Mkg” 2 untuk jenis barang tersebut.

dan jika dalam satu jenis barang hanya ada satu nomor barang, maka kolom

“No. Mkg 2” dikosongkan. Untuk tampilan hasil input nomor marking

terlihat pada Tabel 4.1.


31


Tabel 4.1 : Kertas Kerja Input Marking

Sumber: KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan (telah diolah kembali)

Dalam Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa pengiriman pertama di bulan April

(Apr-1) menggunakan “Kapal Saya 123SN”. Kapal tersebut memuat 2 NPE

yaitu nomor 116 dan 117. Dalam satu NPE 116 terdapat 7 jenis barang yang

dimuat, ditandai 7 baris barang dengan Nomor NPE 116. Jumlah yang dimuat

dalam NPE 116 terlihat di kolom paling kanan (QTY) yaitu 20+25+25=70,

berarti dalam NPE 116 dikirimkan berbagai jenis barang dengan jumlah

keseluruhan 70 ton. Sedangkan untuk NPE 117 hanya ada 1 jenis barang,

dengan jumlah 40 ton. Demikian pula untuk pengiriman kedua bulan April,

dengan “Kapal Saya 135SN”, yang memuat NPE 118, 119, dan 120. Rincian

barang untuk masing-masing NPE dapat dilihat dari jumlah baris yang

berwarna sama, misalnya kolom berwarna biru untuk NPE 118, terdapat 6

jenis barang, dengan jumlah keseluruhan 70 ton, sebagai jumlah seluruh

angka dari kolom QTY yang berada di paling kanan.


32


2. Melakukan rekonsiliasi nomor marking dengan delivery order

Setelah seluruh kode marking diinput ke dalam program, hal yang

dilakukan adalah mencari nomor delivery order (DO) di dalam SAP,

berdasarkan nomor-nomor marking yang sudah diinput sebelumnya. Dalam

satu DO mungkin saja terdapat beberapa barang dari beberapa pengiriman.

Selanjutnya nomor DO tersebut dimasukkan kembali ke dalam form kode

marking. Tampilan dalam SAP tidak bisa disajikan karena ada di masterfile

perusahaan di Pangkalpinang, sedangkan nomor DO yang telah diinput dapat

terlihat sebagai berikut dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Kertas Kerja Input DO

Sumber: KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan (telah diolah lebih lanjut)

Dalam Tabel 4.2, nomor DO terlihat di kolom “DO” di paling kanan,

dengan identitas angka “20000” di depannya. Kolom di antara kolom “QTY”

dan “DO” merupakan 4 angka terakhir dalam DO, untuk mempermudah Tim

Pendamping dalam melakukan input nomor DO. Dalam satu NPE belum

tentu memiliki nomor DO yang sama. Seperti dijelaskan sebelumnya, DO

dikeluarkan bersama dengan terbitnya invoice. Dengan demikian, barang-

barang dalam satu pengiriman ekspor dapat dikirimkan ke konsumen yang

berbeda-beda. Untuk NPE 116, misalnya. Barang berkode 10gn0726 sampai

10gn0727 dikirimkan pada konsumen dengan nomor DO 200001779, berbeda

dengan barang selanjutnya, dengan kode 10gn0756 sampai 10gn0761, yang


33


dikirimkan dengan nomor DO 200001763. Selain kedua nomor DO

sebelumnya tersebut, dalam NPE 116 juga terdapat 3 nomor DO lain. Ini

berarti dalam NPE 116 tersebut barang-barangnya dipisah-pisah ke 5

konsumen akhir. Namun terdapat pula kemungkinan seluruh barang dari satu

NPE dikirimkan dengan nomor yang sama, misalnya untuk NPE 119, yang

semua barangnya dikirimkan ke konsumen dengan nomor DO 200001796.

3. Melakukan input seluruh penjualan dari invoice

Dalam form terpisah, seluruh penjualan perbulan dalam satu tahun

diinput rinciannya, berupa nomor DO, tanggal invoice, nama pembeli, uraian

barang, kuantitas, dan nilai invoice yang terdiri dari harga dalam valuta asing,

kurs, dan harga dalam rupiah. Pada pelaksanaannya, transaksi penjualan yang

diinput adalah transaksi tahun 2010 dan 2011, karena terdapat kemungkinan

pengiriman ekspor di bulan Desember 2010 yang baru terjual dan tercantum

di invoice tahun 2011. Format daftar penjualan ini terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Kertas Kerja Form Penjualan

Sumber: KAP S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan (telah diolah kembali)

Dalam Tabel 4.3, terdapat kolom “Nomor Rekon” atau kolom paling kiri

yang sengaja dikosongkan untuk keperluan ekualisasi. Nantinya kolom ini


34


akan diisi dengan nomor identitas yang menghubungkan antara invoice

dengan PEB. Saat nomor tersebut dimasukkan ke dalam kolom ini, maka

rincian invoice seperti yang tercantum di form penjualan akan secara otomatis

tersalin di kertas kerja rekonsiliasi, yang akan dijelaskan berikutnya.

4. Melakukan rekonsiliasi PEB dengan invoice

Daftar PEB yang disusun sebelumnya masih belum terkait dengan

invoice. Untuk mengkaitkannya di dalam program yang dibuat, maka

dibuatlah nomor identitas yang secara otomatis menampilkan invoice terkait

jika dicantumkan di kedua daftar (PEB dan penjualan), dengan formula

“VLOOKUP” pada Ms. Excel. Nomor identitas ini merupakan nomor urut

untuk seluruh NPE di tahun 2010. Untuk tahun 2010, karena pada Januari-

Maret seluruh penjualan masih dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT.

Tambang Timah, maka nomor urutan keseluruhan NPE dari PT. Timah

(Persero) Tbk dan PT. Tambang Timah digabung. Nomor identitas 001

dipakai untuk NPE pertama penjualan PT. Tambang Timah di bulan Januari.

Lalu diurutkan sampai April, baru setelahnya NPE PT. Timah (Persero) Tbk

mengikuti nomor urut yang sudah ada. Setelah diurutkan tersebut, NPE 116

mendapat nomor urut 367.

Untuk teknis pengisiannya, misalnya untuk PEB nomor 116, berdasarkan

jumlah jenis barang dari input marking yang telah dilakukan sebelumnya,

terdapat 7 invoice yang seharusnya terkait, dan diberi nomor identitas yaitu

367 ditambah urutan (01-05). Setelah dimasukkan, nomor tersebut disalin ke

form daftar penjualan (invoice) dan secara otomatis akan muncul di sisi

sebelah kanan form PEB. Rekonsiliasi ini dilakukan per bulan untuk

memudahkan prosesnya. Untuk lebih memperjelas, format kertas kerja terkait

hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.


35



36


Tabel 4.4 adalah rekonsiliasi bulan April 2010 untuk pengiriman APR-1

dan APR-2. Rekonsiliasi PT. Timah (Persero) Tbk 2010 dimulai dari bulan

April karena PT. Timah (Persero) Tbk baru melaksanakan ekspor sendiri di

bulan tersebut pasca UU Minerba 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 yang

dikeluarkan tanggal 1 Februari 2010. Sebelumnya seluruh kegiatan

pertambangan dijalankan oleh PT. Tambang Timah.

Setelah dilakukan pengisian seluruh PEB yang dimiliki, rekonsiliasi

dilakukan dengan mencocokkan jumlah yang tercantum di kolom PEB

dengan jumlah yang tercantum di kolom invoice. Yang harus diperhatikan

adalah kesamaan jumlah (Qty) antara keduanya. Jika belum sama, maka

dicari lagi jumlah barang yang cocok di bulan berikutnya dan ditambahkan ke

PEB tersebut. Jika hal ini dilakukan, berarti pengiriman tersebut baru dijual

ke konsumen pada bulan-bulan selanjutnya. Namun jika tidak bisa

ditemukan, maka dicari angka yang memiliki selisih terkecil. Kecocokan

jumlah nantinya dilihat per NPE, lalu perbulan, dan akhirnya pertahun.

Dapat dilihat kembali di Tabel 4.4, untuk invoice yang otomatis muncul

setelah input angka pada kolom yang telah diberi formula VLOOKUP, berarti

PEB tersebut sudah mengalami pengiriman dari gudang Singapura ke tempat

konsumen di bulan yang sama. Misalnya untuk NPE 117, tercantum dalam

PEB bahwa NPE tersebut memiliki jumlah 40 ton, dan dari daftar marking

diketahui bahwa hanya terdapat 1 jenis barang, sehingga nomor identitasnya

hanya 368 ditambah urutan 01. Lalu ketika nomor identitas 36801 diinput,

ternyata penjualan yang terhubung jumlahnya sudah pas 40 ton. Hal ini

berarti seluruh barang dengan NPE 117 sudah mengalami pengiriman.

Terdapat pula kemungkinan invoice yang tidak langsung muncul di

sebelah kanan form PEB, sehingga jumlah di PEB lebih besar daripada di

invoice, misalnya NPE 118. Jumlah di PEB tertera 70 ton, sedangkan di

invoice baru 60 ton. Hal ini barang tersebut sudah diekspor ke gudang

Singapura namun terdapat sisa 10 ton yang belum dikirimkan ke konsumen di

bulan yang sama. Terdapat kemungkinan barang tersebut dikirimkan ke

konsumen di bulan berikutnya.


37


4.2.2.3 Analisis Penyebab Perbedaan dan Pembuatan Laporan Ekualisasi

Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam formula yang dibuat, maka

akan secara otomatis dari formula Ms.Excel tertera simpulan seluruh penjualan

yang terhubung lewat nomor DO. Dalam simpulan penjualan ini terlihat runtut

transaksi barang dari PEB sampai invoice. Namun masih terdapat PEB yang tidak

memiliki pasangan invoice, dan begitu pula sebaliknya, terdapat invoice yang

tidak memiliki PEB. Penyebab hal inilah yang menjadi tugas lebih lanjut dari

KAP Salam Mannan.

Untuk melakukan analisis penyebab kekosongan tersebut, tim

pendamping ekualisasi dari KAP Salam Mannan harus mengetahui proses bisnis

terutama transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT. Timah (Persero) Tbk. Hal

ini dilakukan dengan wawancara dengan pihak PT. Timah (Persero) Tbk, yaitu

Kepala Bagian Akuntansi dan Kepala Bagian Pemasaran. Setelah wawancara

tersebut dapat diidentifikasi beberapa penyebab perbedaan antara jumlah yang

tercantum dalam PEB dengan invoice, yaitu:

1. Beda waktu pengiriman dan penjualan

Mekanisme penjualan logam timah dari PT. Timah (Persero) Tbk dapat

digambarkan dengan skema di Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 : Skema Penjualan PT. Timah (Persero) Tbk


38


Purchase Order (PO) diterima dan ditindaklanjuti oleh Bagian

Pemasaran. Produk jadi yang sudah dilebur di smelter akan diinformasikan ke

gudang, dan Bagian Pemasaran akan memberi tahu gudang untuk

menyiapkan pengiriman. Bagian Penjualan akan membuat dokumen-

dokumen kelengkapan ekspor sebagai persyaratan dari Bea Cukai, yaitu NPE,

PEB, dan pro-forma invoice atau tagihan sementara yang jumlahnya

disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam PEB. Setelah ketiga

dokumen tersebut siap dan mendapat izin dari Bea Cukai, maka seluruh

logam timah dikirimkan ke gudang milik perusahaan di Singapura.

Barang yang dikirim ke konsumen bisa saja tidak sesuai PO. Konsumen

bisa memesan barang tambahan dan akan diambil dari persediaan di gudang

Singapura. Saat barang akan dikirim, gudang akan membuat DO dan

menginformasikan pada Bagian Pemasaran. Saat itulah Bagian Pemasaran

akan membuat invoice, memberitahukan pada Bagian Keuangan, dan

mengirimkan pada konsumen. Saat terjadi pembayaran dari konsumen,

Bagian Keuangan mencetak mutasi bank dan menginformasikan pada Bagian

Pemasaran, karena pemasaran yang mengetahui siapa konsumennya. Setelah

itu baru Bagian Keuangan mencatat pelunasan piutang secara manual, dan

melakukan input ke SAP. Prosedur tersebut berlaku untuk PT. Timah

(Persero) Tbk dan PT. Tambang Timah. Kedua perusahaan sama-sama

mengirimkan terlebih dahulu seluruh barangnya ke gudang Singapura, tidak

langsung ke konsumen.

Ternyata, tidak semua ekspor dalam satu bulan langsung dikirimkan dari

gudang Singapura ke konsumen. Terdapat beberapa barang yang dikirimkan

ke konsumen di bulan-bulan berikutnya. Untuk menelusuri barang yang mana

yang sesuai dengan invoice tertentu, dilihat nama konsumen dan jumlah yang

dipesan, dicocokkan antara PEB dan invoice. Invoice yang sudah sesuai diberi

nomor identitas seperti yang dilakukan sebelumnya, disalin ke PEB dan

secara otomatis akan terlihat kecocokannya dengan di form tersebut.

Selain perbedaan waktu bulanan, terdapat pula perbedaan waktu dalam

lingkup tahun, karena untuk ekspor yang dikirimkan di bulan-bulan akhir

tahun 2010, pengiriman dapat dilakukan di Januari 2011 dan seterusnya.


39


Perlu dilakukan pendataan lebih lanjut pada invoice 2011 untuk melihat

ekspor 2010 yang dikirimkan pada konsumen di tahun 2011 tersebut. Begitu

pula untuk invoice di bulan-bulan awal 2010 yang belum memiliki pasangan

PEB, kemungkinan berasal dari ekspor di tahun sebelumnya yang masih

dilakukan oleh PT. Tambang Timah. Namun hal ini tidak dijelaskan lebih

lanjut karena sudah dilakukan proses ekualisasi untuk tahun sebelumnya.

2. Perubahan peraturan terkait industri perusahaan (UU Minerba 2009)

Sebelum UU Minerba 2009 disahkan, kegiatan ekstraksi sepenuhnya

dilakukan oleh PT. Tambang Timah dan PT. Timah (Persero) Tbk berperan

sebagai holding company. Selain itu, PT. Timah juga berperan dalam

kegiatan pemasaran produk-produk tersebut. Namun setelah pengesahan UU

Minerba tersebut, kegiatan ekstraksi pertambangan atas nama pihak lain atau

disebut subkontrak tidak lagi dibolehkan, dan menyebabkan PT. Timah

(Persero) Tbk melakukan kegiatan ekstraksi sendiri. PT. Timah (Persero) Tbk

dan PT. Tambang Timah memiliki IUP masing-masing; PT. Timah (Persero)

Tbk di daerah Bangka Belitung dan PT. Tambang Timah memegang operasi

di daerah Kundur.

Gambar 4.2 : Penyesuaian Operasional PT. Timah (Persero) Tbk

Pasca UU Minerba 2009


40


Gambar 4.2 memberikan ilustrasi tentang penyesuaian operasional PT.

Timah (Persero) Tbk pasca penerapan UU Minerba 2009 dengan

dikeluarkannya PP No. 23 tahun 2010 pada tanggal 1 April 2010. Per tanggal

tersebut, kegiatan operasional pertambangan timah yang tadinya dipegang

oleh PT. Tambang Timah dipisah menjadi 2. Seluruh IUP atas lokasi tambang

di Bangka Belitung menjadi atas nama PT. Timah (Persero) Tbk dan IUP

atas lokasi di Kundur sebagian menjadi milik PT. Tambang Timah (4 unit

IUP) dan sebagian untuk PT. Timah (Persero) Tbk (3 unit IUP).

Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada seluruh penjualan, Tim

Pendamping menemukan kemungkinan adanya percampuran transaksi

penjualan antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan PT. Tambang Timah

karena PT. Timah (Persero) Tbk akibat penyesuaian kegiatan operasional

pertambangan timah pasca UU Minerba 2009 tersebut. Karena itu, akhirnya

form penjualan PT. Timah (Persero) Tbk dan PT. Tambang Timah

digabungkan, dan ditemukan bahwa:

a. Pada periode Januari-April 2010, terdapat sisa bijih timah milik PT.

Timah (Persero) Tbk yang dilebur di smelter Kundur. Karena izin ekspor

melekat pada smelter, maka PEB yang dikeluarkan menjadi atas nama PT.

Tambang Timah, karena smelter tersebut dimiliki oleh PT. Tambang

Timah. Namun invoice yang dikeluarkan atas nama PT. Timah (Persero)

Tbk sebagai pemilik aslinya. Hal ini menyebabkan adanya invoice atas

nama PT. Timah (Persero) Tbk yang memiliki PEB atas nama PT.

Tambang Timah, sebesar lebih kurang Rp 29 M

b. Demikian pula, pada periode Januari-April 2010, masih ada bijih timah

atas nama PT. Tambang Timah namun dilebur di smelter Bangka dan

diekspor melalui Bangka, maka PEB yang dikeluarkan adalah atas nama

PT. Timah (Persero) Tbk. namun karena pada dasarnya barang tersebut

merupakan milik PT. Tambang Timah, maka tagihan (invoice) yang

dikeluarkan pada konsumen adalah dari PT. Tambang Timah. Hal ini

menyebabkan adanya PEB PT. Timah (Persero) Tbk yang memiliki

invoice atas nama PT. Tambang Timah, sebesar lebih kurang Rp 107 M.


41


Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No.

04/M-DAG/PER/1/2007, selama PT Tambang Timah masih

mengolah/melebur bijih timah milik PT. Timah (Persero) Tbk atau

sebaliknya, dikenakan jasa toll smelt yang dikenakan PPh 23 dan faktur pajak

PPN atas jasa toll smelt tersebut, bukan atas bijih timah. Sebelum kegiatan

ekspor, tidak ada penyerahan antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan PT.

Tambang Timah atas bijih timah yang dapat dikenakan PPN.

Pengaturan mengenai jasa toll smelt ini diatur dalam surat perjanjian

antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan PT. Tambang Timah, dengan Surat

Perjanjian Nomor 005/TT/SP-1000/2010-B1 dan 013/TBK/SP-0000/2010-B1

tentang Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah di Kundur, dan Surat

Perjanjian Nomor 012/TBK/SP-0000/2010/B1 dan Nomor 004/TT/SP-

1000/2010-B1 tentang Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah di Mentok.

Dalam kedua surat perjanjian ini dijelaskan bahwa salah satu pihak, baik PT.

Timah (Persero) Tbk atau PT. Tambang Timah yang memegang IUP di

daerah masing-masing yang melakukan pengolahan dan pemurnian dengan

fasilitas pihak lain akan membayar biaya pengolahan dan pemurnian tersebut,

sebesar USD 500 per ton bijih timah dan biaya upgrading sebesar USD 40

per ton bijih timah. Terdapat pula biaya pengeringan sebesar USD 20 per ton

bijih timah. Dengan telah dibayarnya biaya-biaya ini, logam timah yang

dihasilkan untuk diekspor tetap menjadi milik pihak awal, walaupun ekspor

dilakukan oleh pihak yang mengolah.

3. Selisih harga karena fluktuasi harga timah dunia

Sebagai komoditas internasional yang terdaftar di Bursa Logam London

(LME), produk timah yang diekspor PT. Timah (Persero) Tbk harus

mengikuti aturan termasuk aturan harga yang disepakati eksportir timah

internasional di bawah LME. Hal ini menyebabkan harga yang tercantum

pada PEB dapat berbeda dengan harga yang tertera dalam invoice. Pro-forma

invoice yang terbit bersama PEB mengakui harga saat pengiriman ekspor,

misalnya untuk ekspor April, harga timah dunia adalah USD 9000, maka DPP

PPN diperoleh dari harga tersebut. Setelah sampai di gudang Singapura,


42


barang tersebut disimpan dan baru dikirimkan ke konsumen pada bulan Mei,

ketika harga timah berada pada USD 9200. Invoice yang diterbitkan

mengakui harga di waktu pengiriman ke konsumen tersebut. Dengan

demikian, DPP PPh diperhitungkan dari harga USD 9200 tersebut. Dari hal

ini, telah terdapat perbedaan sebesar USD 200 antara DPP PPN dengan PPh

badan untuk penjualan produk ini.

4. Selisih kurs

Penjualan ekspor timah oleh PT. Timah (Persero) Tbk dilakukan ke

berbagai negara di berbagai benua. Konsumen PT. Timah antara lain berada

di Asia (Jepang, Korea, Malaysia, Singapura), Eropa (Belanda, Perancis,

Jerman), Amerika, dan lain-lain. Untuk pengakuan dalam laporan keuangan,

PT. Timah (Persero) Tbk menggunakan mata uang rupiah, sedangkan satuan

harga timah menggunakan mata uang Dollar Amerika. Selain fluktuasi harga,

terdapat perbedaan kurs yang terjadi dalam 4 waktu berikut:

a. Saat dilakukan ekspor dan diterbitkannya pro-forma invoice

b. Saat pengakuan pendapatan (penerbitan invoice)

c. Saat pelunasan tagihan oleh konsumen

d. Saat pelaporan pajak

Dari keempat perbedaan tersebut, yang menjadi perhatian dalam

ekualisasi PPN dan PPh Badan PT. Timah (Persero) Tbk adalah:

a. Saat penerbitan PEB dan saat pelaporan PPN

DPP PPN diambil dari jumlah yang tercantum dari PEB, namun

pelaporan PPN tidak langsung dilakukan ketika PEB dibuat. Harga yang

tercantum di PEB merupakan harga dengan valuta asing, sedangkan

pelaporan PPN dilakukan dengan rupiah. Ketika PEB dibuat, maka

dibuatlah pencatatan dengan kurs yang berlaku di tanggal tersebut. Kurs

yang dipakai untuk pembukuan PT. Timah (Persero) Tbk adalah kurs

tengah Bank Indonesia. Misal ekspor dilakukan di tanggal 20 April, PEB

dibuat dengan nominal harga dalam valas dikali kurs tanggal 20 April.

Namun ketika dilakukan pelaporan PPN, misalnya di tanggal 1 bulan

berikutnya, kurs yang dipakai sudah berbeda, dan hal tersebut


43


menyebabkan jumlah DPP PPN dan jumlah ekspor sebenarnya memiliki

sedikit perbedaan, walaupun keduanya sama-sama dicatat dalam rupiah.

b. Saat dilakukan ekspor dan saat pengakuan pendapatan. Jumlah ekspor

dalam rupiah dan jumlah pendapatan dalam rupiah mengalami perbedaan

selain karena fluktuasi harga dalam valas, juga fluktuasi kurs yang

menyebabkan perubahan nilai dalam rupiah. Kembali ke contoh

sebelumnya, ketika ekspor dikirimkan di bulan April dengan harga USD

9000 dan kurs Rp 8.000,- maka DPP PPN yang diakui adalah sebesar Rp

72.000.000,- dan ketika barang tersebut dikirimkan dari gudang

Singapura ke konsumen di bulan Mei dengan harga USD 9200 dengan

kurs Rp 7.900,- maka DPP PPh badan yang diakui adalah sebesar Rp

72.680.000,-. Dengan keadaan seperti ini, maka terdapat selisih sebesar

Rp 680.000,- pada DPP PPN dan PPh Badan.

5. Selisih lain.

Selain selisih yang dijelskan sebelumnya, terdapat selisih lain karena adanya

reklasifikasi penjualan dari koreksi audit yang dilakukan auditor. Berdasarkan

wawancara dengan supervisor selama penulis magang, kemungkinan besar

reklasifikasi tersebut dilakukan karena adanya praktek pengakuan pendapatan

yang dikoreksi oleh auditor. Namun karena keterbatasan data, penulis tidak

bisa menceritakan bagaimana dasar judgement yang dilakukan oleh auditor

tersebut, karena audit PT. Timah (Persero) Tbk dilakukan oleh Kantor

Akuntan Publik lain. Setelah seluruh selisih tersebut diperhitungkan, ternyata

masih ada selisih lain yang diakui sebagai pembulatan.

Berbagai penyebab selisih tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-

beda dalam proses rekonsiliasi PPN dan PPh Badan PT. Timah (Persero) Tbk thun

2010. Terdapat penyebab yang dapat sifatnya mengurangi selisih, dan terdapat

pula perbedaan yang bersifat menambah selisih itu sendiri.


44


Dari seluruh penyebab selisih tersebut, KAP Salam Mannan, Ardiansyah

dan Rekan menyusun laporan rekonsiliasi PPh Badan dengan SPT Masa PPN

2010 dengan format sebagai berikut:

REKONSILIASI PPH BADAN DENGAN SPT MASA PPN 2010

(ilustrasi, dalam Rp. 000.000,00)

Penjualan SPT Badan Rp 1.873.855

Penjualan Dalam Negeri -

Penjualan Luar Negeri -

Penjualan SPT PPN Rp 2.184.828

Selisih Penjualan menurut PPh Badan dan PPN Rp (310.973)

Penjelasan Selisih

1. PEB 2010 invoice 2011 (Rp 163.558)

2. a. PEB oleh PT. Tambang Timah,

Invoice oleh PT. Timah (Persero) Tbk Rp 29.120

b. PEB oleh PT. Timah (Persero) Tbk,

Invoice oleh PT. Tambang Timah (Rp 107.744)

3. Selisih harga (valuta asing) (Rp 92.530)

(PEB dengan invoice)

4. a. Selisih kurs saat pelaporan PEB (Rp 2.569)

(pembukuan dengan pajak)

b. Selisih kurs saat pelaporan invoice Rp 3.310

(PEB dengan invoice)

5. Koreksi audit

a. Reclass penjualan 2010 ke 2011 Rp 31.783

b. Reclass penjualan 2011 ke 2010 Rp 8.769

Jumlah selisih yang berhasil teridentifikasi Rp 310.987

Selisih yang tidak teridentifikasi (pembulatan) Rp 14

Catatan : kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Untuk tahun 2010, pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk PPN

PT. Timah (Persero) Tbk lebih besar daripada pajak keluarannya. Karena itu, PT.

Timah (Persero) Tbk meminta restitusi PPN dan menjalani pemeriksaan dari DJP.

Salah satu syarat yang diminta dalam pemeriksaan adalah ekualisasi PPN dan PPh

Badan untuk tahun 2010. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses

ekualisasi tersebut adalah:

1. Pengumpulan dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan untuk

keperluan ekualisasi, antara lain rekapitulasi PEB, invoice, dan lain-lain.

2. Input data yang diperoleh dari berbagai dokumen perusahaan ke dalam

program bantuan yang sudah disusun dalam Ms. Excel, mencakup langkah-

langkah berikut:

a. Mendaftar nomor marking dari dokumen PEB, dilakukan dengan

membuat kertas kerja input marking.

b. Rekonsiliasi nomor marking dengan DO, dilakukan dengan mencari

nomor DO dari sistem dan melakukan input ulang ke kertas kerja input

DO.

c. Mendaftar seluruh penjualan dari invoice yang sudah mencantumkan DO,

dengan menyusun data penjualan dari perusahaan ke kertas kerja form

penjualan.

d. Rekonsiliasi PEB dengan invoice, dilakukan dengan menyusun PEB dan

invoice dalam satu kertas kerja rekonsiliasi yang menunjukkan pasangan-

pasangan PEB dan invoice di tahun 2010 tersebut.

3. Analisis penyebab perbedaan dengan wawancara lebih lanjut pada pihak

perusahaan dan pembuatan laporan ekualisasi sesuai pengaruh dari berbagai

penyebab yang terjadi dalam perbedaan DPP PPN dan PPh Badan PT. Timah

(Persero) Tbk 2010.


46


Untuk perbedaan yang terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penghasilan Badan PT.Timah Tbk di tahun 2010, setelah dilakukan berbagai

pengumpulan data, analisa, dan wawancara pada pihak manajemen, ditemukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Proses penjualan logam timah yang dilakukan perusahaan memungkinkan

adanya beda waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan. Hal ini

disebabkan adanya pengumpulan terlebih dahulu di gudang perusahaan di

Singapura. Implikasinya adalah barang yang sudah diekspor masih dapat

tersisa di gudang dan belum terjual ke konsumen.

2. Perubahan struktur operasional perusahaan pasca Undang Undang Nomor 4

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebabkan

perusahaan dan anak perusahaan melakukan penyesuaian. Hal tersebut

menjadi faktor yang menyebabkan ambiguitas tentang kepemilikan barang,

karena inkonsistensi PEB dan invoice yang dibuat.

3. Produk perusahaan yaitu logam timah yang terdaftar dalam bursa logam

internasional (London Metal Exchange) tentu mengalami fluktuasi harga

seiring permintaan pasar internasional. Karena itulah, dalam pencatatan PEB

dan invoice untuk barang yang sama dapat terjadi perbedaan harga seiring

berjalannya waktu.

4. Penjualan ekspor perusahaan menggunakan mata uang internasional yaitu

Dollar Amerika (USD) dan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan

mata uang Rupiah Indonesia (IDR). Hal ini membuat adanya perbedaan harga

karena fluktuasi kurs mata uang IDR terhadap USD.

5. Selain perbedaan yang ditemukan tim pendamping, terdapat pula perbedaan

dari reklasifikasi penjualan yang dilakukan oleh auditor dari kantor akuntan

lain. Namun, hal ini tidak dikomunikasikan pada tim pendamping. Sisa lain

yang terjadi adalah karena pembulatan.


47


5.2 Saran

Setelah mengikuti kegiatan magang di KAP S. Mannan, Ardiansyah, dan

rekan dan turut dalam proses pendampingan ekualisasi PPN dan PPh Badan di PT.

Timah (Persero) Tbk, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis

demi perbaikan berbagai pihak:

1. Saran untuk PT. Timah (Persero) Tbk.

a. Evaluasi efektivitas sistem komputerisasi transaksi.

Dalam proses rekonsiliasi, tim pendamping harus melakukan input data

penjualan untuk satu tahun (2010), mulai awal tahun sampai akhir.

Proses ini dilakukan dengan mengacu pada bukti-bukti transaksi yang

masih berupa hardcopy. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi yang

dipakai perusahaan belum menghubungkan secara komprehensif tentang

transaksi penjualan ekspor yang dilakukan. Proses yang bisa dilihat

dalam sistem terputus antara transaksi ekspor (PEB sampai DO) dan

penjualan (DO sampai invoice).

Sebaiknya perusahaan mengevaluasi lagi efektivitas sistem komputerisasi

transaksi yang diterapkan dalam SAP. Modul SAP yang dapat

dimodifikasi sesuai kebutuhan perusahaan, sebaiknya dioptimalkan

penggunaannya. Sampai saat ini, masih terdapat transaksi yang terputus

dan memerlukan input manual. Dengan modifikasi modul SAP,

seharusnya proses ekualisasi dapat dijalankan secara otomatis dari

sistem. Input ulang data penjualan bisa digantikan proses dalam SAP,

hanya analisa beda yang dilakukan secara manual.

b. Evaluasi kelengkapan dokumen sesuai kebutuhan perusahaan.

Untuk keperluan tertentu seperti rekonsiliasi terkadang terdapat dokumen

yang harus diperiksa, misalnya delivery order (DO). Jika tim pemeriksa

memiliki rincian hal-hal yang tercantum dalam DO, hubungan antara

PEB dan invoice dapat langsung terlihat dan mempercepat proses

ekualisasi tersebut. Bukti transaksi berupa DO tidak dapat diakses oleh

tim pendamping, karena terdapat di gudang perusahaan di Singapura.

Karena hal itu, tim pendamping tidak bisa mengetahui barang yang

secara spesifik tercantum di pengiriman tertentu. Tim pendamping


48


mengatasi hal ini dengan menelusuri barang dari nomor marking atau

penanda yang tetap dicantumkan pada setiap pengiriman barang, baik

ekspor maupun penjualan. Hal ini cukup menyulitkan dan memakan

waktu yang cukup lama, mengingat banyaknya pengiriman barang yang

dilakukan perusahaan.

2. Saran untuk KAP. S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan

Program yang telah disusun untuk membantu proses ekualisasi sebaiknya

dikembangkan lagi agar dapat dijadikan prosedur tetap untuk proses

ekualisasi di tahun-tahun lain dan perusahaan lain jika memungkinkan.

Pengembangan program tersebut juga bermanfaat untuk efisiensi dan

efektivitas waktu dalam proses-proses rekonsiliasi berikutnya.



DAFTAR REFERENSI

PT. Timah (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT. Timah (Persero) Tbk. Tahun

2010.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-

DAG/PER/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan. Jakarta,

2007.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.03/2007 tentang

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta, 2007

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya. Jakarta, 2009.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak

Pertambahan Nilai. Jakarta, 2009.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta, 2009.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta, 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010

tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan

Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah. Jakarta, 2010.

Waluyo. Perpajakan Indonesia, Buku 2, Edisi Sepuluh. Jakarta: Penerbit Salemba

4, 2011.


Documents

PROSES EKUALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20331395-TA-Laras Sandra Sindora.pdf · di rumah kos ini, Mbak Tini. yang setia ... Pertambahan Nilai/Pajak