PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-diyahprobo-2061-1... · penerimaan PBB P2 dengan teori yang terbaru yaitu bahwa untuk

Prosiding Seminar Nasional FE UM Jember 2015

1 Topik Manajemen Keuangan

PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEDESAAN PERKOTAAN DITINJAUAN DARI UU PDRD

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)

Diyah Probowulan

Prodi Akuntansi FE UM Jember

E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sistem penerimaan pajak

bumi dan bangunan pedesaan perkotaan kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan

studi kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Metode dalam penelitian ini

adalah dengan studi lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder

yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan. Proses analisa data yang dilakukan

terlebih dahulu mengambil data sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB)

yang terbaru kemudian membandingkan bagan alur sistem penerimaan dengan teori

yang terbaru.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pencatatan

sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur pencatatan

berpedoman pada Mapatda. berdasarkan membandingkan bagan alur sistem

penerimaan PBB P2 dengan teori yang terbaru yaitu bahwa untuk melancarkan

pengelolaan administrasi, penerimaan pajak bumi dan bangunan harus menggunakan

data sismiop karena pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan satu tempat

sehingga untuk rancangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di

Kabupaten Jember belum siap di karenakan pada Dinas Pendapatan Kabupaten

Jember tidak memenuhi dikarenakan anggaran pada Dispenda masih berkurang untuk

bergerak dan menerapkan sistem Sismiop.Dalam peraturan Sismiop setiap daerah

diminta menyiapkan Sarana dan prasarana pendukung,Struktur organisasi dan tata

kerja,Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP,Kerjasama dengan pihak-

pihak terkait,Pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat padahal

sudah ada pernyataan bahwa pemda Kabupaten Jember siap menerima Pajak bumi

dan bangunan pedesaan perkotaan mulai 1 januari 2013.

Kata Kunci : sistem penerimaan pajak, PBB.

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the system design property tax receipts urban

rural counties jember 2013. This research is a case study at the Department of

Revenue Jember. Method in this research is to study the field. The data used are

primary and secondary data is data obtained from the Department of Revenue. The

process of data analysis done first retrieve data reception system property tax (PBB)

and then compare the flow chart for the system acceptance by the latest theory.The

results showed that the system is good and recording procedures . It can be seen from

the implementation of systems and procedures based on the Mapatda recording . by

comparing the acceptance of the United Nations system flowchart P2 with the latest

theory is that in order to expedite administration , property tax receipts should use

mailto:[email protected]



the data SISMIOP for services to taxpayers through a place that services for the

design of land and building tax Rural Urban in Jember yet prepared in because in

Jember Revenue Service does not meet the budget due to the Revenue still reduced to

move and implement regulatory systems SISMIOP.SISMIOP in each region are asked

to prepare facilities and supporting infrastructure , organizational structure and

working procedures , local Regulations , rules and SOP regional Head , Cooperation

with related parties , account opening reception at the UN P2 healthy banks when

there Jember statement that the government is ready to accept the Tax earth urban

and rural buildings from 1 January 2013.

Keyword: tax revenuesystem,property tax

PENDAHULUAN

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata

memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi

atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah

tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam

renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan

manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif

yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang

dibebankan dari pengenaan pajak (Suparmoko,2008:195).

Menurut Suharno (2003:25), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi

Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan

karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan , perkebunan,

perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan

sebagai berikut:

1) Sektor Pedesaaan adalah objek PBB dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri

pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.

2) Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki

fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas

perkotaan, real state, komplek pertokoan, industri, perdagangan daan jasa.

3) Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya

perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.

4) Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan

komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dammar, dan lain-lain.

5) Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan

komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan

lain-lain.

Perpajakan Indonesia menganut Self assesment system, dalam sistem ini wajib

pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan

kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, disebabkan oleh

tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib

pajak tentang adanya pajak yg rendah sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat

tentang wajib pajak dan arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi



penyelenggaraan pajak di pedesaaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat

melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya

dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan

Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat dan wajib pajak. Ada pun pernyataan bahwa Pemda jember siap

menerima sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2013.

NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ) terbaru tahun 2012

PMK no. 67/PMK.03/2011 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP pajak bumi dan

bangunan adalah batasan nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang

berdasarkan PMK no. 67/PMK.03/2011 pasal 2 (2) adalah Rp 24.000.000; untuk

tahun 2013 ketentuanya adalah sebagai berikut :

a) Setiap WP mendapatkan pengurangan NJOPTKP 1 kali dalam per tahun.

b) Jiaka WP memiliki beberapa objek pajak akan tetapi hanya memiliki 1 objek

pajak tersebut yang nilainya paling besar yang memperoleh fasilitas

pengurangan NJOPTKP serta tidak boleh digabung dengan objek-objek pajak

yang lainya.

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru tahun 2013 dan dasar

untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah NJOP (Nilai Jual Objek

Pajak) yaitu sebagai berikut :

a) 40% untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

b) Sedangkan untuk objek pajak yang lainya perkotaan dan pedesaan adalah :

a) 40% jika NJOP > Rp 1.000.000.000; dan

b) 20% jika NJOP < Rp 1.000.000.000;

Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan pasal 8 ayat 2

UU no. 12 tahun 1985 yang telah di ubah menjadi UU no. 12 tahun 1994 maka

terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pada tanggal 1 januari tahun

berjalan. Dengan begitu segala perubahan atau mutasi atas objek-objek pajak yang

terjadi setelah tanggal 1 januari maka akan dikenakan pajak di tahun setelahnya atau

berikutnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi

kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola

lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib

administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan

pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul evaluasi sistem penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) pedesaan dan perkotaan di Kabupaten jember. Dalam penelitian ini sebagai

lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Jember. Perumusan masalahnya adalah

bagaimana prosedur yang ditetapkan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) pedesaan dan perkotaan kabupaten Jember berdasarkan UU PDRD.

Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi prosedur penerimaan



Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) pedesaan dan perkotaan di kabupaten Jember

berdasarkan UU PDRD.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) adalah pajak negara yang dikenakan

terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB

adalah pajak yangbersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan

oleh keadaan objek yaitubumi/tanah dan atau bangunan.Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur olehpemerintah dalam

menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan

Official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak

terutangditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.Di sini

keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. (

Widodo, Puspito, 2010:1).

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

RetribusiDaerah, Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak

daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan

untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya

meningkatkan taraf hidup masyarakat. (K,J Davey 1998:21-24)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek / Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi subjek pajak PBB adalah

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan

/bangunan. Jangkauan subjek dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan

sangat luas,karena meliputi orang atau badan yang memiliki,menguasai dan /atau

memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan. Ini berarti meliputi antara lain

pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi

dan /bangunan.

Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam Undang-Undang

Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib

pajak. Sebab subjek pajak akan /baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi

sayarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak.

Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak



(memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak). Jika suatu objek

pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh

undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak

sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi

subjek pajak dalam hal ini adalah:

a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik

orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut

ditetapkan sebagai wajib pajak.

b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan

objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak

.c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat

(mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan

yangtelah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. (Zahriah, 2002:35)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter memuat

apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu

kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis

data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis

dokumen yang dikenal dengan content analysis. (Nur Indriantoro dan Bambang

Supomo, 1993:146). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data

dokumenter berupa pencatatan mengenai sistem penerimaan pajak bumi dan

bangunan (PBB) pedesaan perkotaan pada tahun 2013.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu

merupakan sumber data peneltian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti

untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Bambang Supomo dan Nur Indriantoro,

1993:147). Sumber data berikutnnya adalah data sekunder yang merupakan sumber

data yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa

catatan atau bukti maupun dokumen-dokumen tentang system penerimaan pajak bumi

dan bangunan (PBB). Data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah :

1. Dokumen tentang system penerimaan PBB P2.

2. Bagan alir system penerimaan PBB P2 tahun 2013.

3. Bukti atau catatan yang berhubungan dengan system penerimaan PBB P2

tahun 2013.



Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan sangat penting dengan

tujuan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam satu penelitian. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka (Library Research)

Yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang

relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah informasi yang telah

ditemukan oleh para ahli yang komponen dibidangnya masing-masing sehingga

relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. Penelitian

ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a. Observasi Langsung, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke dalam

perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan

melengkapi hasil penelitian.

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka

langsung dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi.

Teknis Analisis Data

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mengambil data prosedur penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Jember.

2. Mengambil data organisasi atau wewenang system penerimaan pajak bumi dan

bangunan (PBB) yang terbaru di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dan

bagan alir system online penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang

terbaru tahun 2013 di Dinas Pendapatan Jember.

3. Membandingkan bagan alir prosedur online penerimaan pajak bumi dan

bangunan (PBB) tahun 2013 dengan teori peraturan pajak yang terbaru.

4. Mengevaluasi prosedur yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan dengan aturan

atau bagan alir berdasarkan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat Dinas Pendapatan Jember

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember terbagi menjadi tiga

Bagian Keuangan, Bagian Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan Daerah. Dinas

Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember merupakan suatu badan

bertugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian bidang pendapatan sesuai dengan



kebijakan Bupati. Seacara garis besar tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan

daerah yaitu melakukan perencanaan dan operasional dalam bidang pendapatan juga

perencanaan dan operasional keuangan daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan keputusan Bupati Jember No. 52 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten

Jember yang merupakan bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jember

merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab dalam perencanaan pendapatan

daerah dan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah serta

pengendalian regional atas pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah

(DISPENDA) dipimpin oleh Kepala daerah, serta dibidang teknis administrasi dibina

dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Kelebihan SISTEP

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk saat ini masih menggunakan

Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) guna melayani Wajib Pajak untuk

Pembayaran,Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kelebihan Sistem Tempat

Pembayaran yaitu sistematis, mudah dan sederhana cara maupun administrasinya,

dapat dilaksanakan pengawasan efektif dan efisien.

Kelemahan SISTEP

Namun mencapai sistem yang ideal itu tidak terlalu mudah karena adanya

kelemahan atau kendala sebagai berikut :

1. Kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda.

2. Jumlah wajib pajak PBB sangat besar.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor

Pelayanan PBB.

4. Luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang sangat luas.

5. Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak yang sangat

heterogen khususnya masyarakat pedesaan.

Kendala Anggaran Pada Dinas Pendapatan

Dispenda belum siap menerapkan sistem yang terbaru yaitu sismiop

dikarenakan pada Dinas Pendapatan masih belum ada anggaran belanja untuk

penggadaan sistem sismiop. Dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :



Tabel 1: Penerimaan PBB di Wilayah Kota Jember

Tahun 2010-2013

No

Tahun

Target

Realisasi

Laju

Pertumbuhan

1 2010 76.150.000.000 78.090.399.728 -

2 2011 91.646.190.000 88.704.941.381 13,59%

3 2012 114.393.705.000 103.206.703.494 16,35%

4 2013 115.785.319.000 118.888.401.287 15,19%

Sumber : Dinas Pendapatan tahun 2013

Dari tabel di atas pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011

laju pertumbuhan PBB mencapai 13,59% yaitu dari Rp 78.090.399.728 pada tahun

2010 menjadi Rp 88.704.941.381 pada tahun 2011. Hal ini disebabkan realisasi

pendapatan yang melebihi target karena adanya pengembangan Kota Jember sehingga

tingkat penjualan tanah dan bangunan meningkat. Pada tahun berikutnya yakni tahun

2012 laju pertumbuhan PBB juga masih mengalami kenaikan hingga mencapai

16,35% dengan total Rp 103.206.703.494. Hal ini disebabkan terealisasinya

tunggakan PBB dan adanya insentif dari pemerintah pusat karena keberhasilan pada

tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 realisasi PBB mengalami penurunan hingga

mencapai 15,19% yaitu dengan total Rp 118.888.401.287 karena adanya tunggakan

PBB pada tahun 2012 yang belum tertagih pada hingga tahun 2013. Dengan kata lain

apabila dihitung kenaikan realisasi PBB pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

memiliki laju pertumbuhan PBB wilayah Kota Jember yaitu 15,04%.

Realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Jember pada 2011 sampai dengan

tahun 2013 perlu dikontrol agar tidak terjadi tunggakan PBB di tahun-tahun

berikutnya yang menyebabkan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan

menurun.Berikut ini adalah besarnya Pendapatan Daerah Kota Jember pada tahun

2011 sampai dengan 2013 :

Tabel 2: Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jember

Tahun 2011 - 2013

Tahun

Realisasi Pendapatan

Daerah

Laju Pertumbuhan

2011 1.235.060.641.143 -

2012 1.480.482.397.875 19,87%

2013 1.582.441.084.727 6,89%

Sumber : Dinas Pendapatan tahun 2013

Dapat diketahui laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2011 sampai

dengan tahun 2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 realisasi pendapatan

daerah sebesar Rp 1.235.060.641.143 menjadi Rp 1.480.482.397.875 pada tahun

2012 dengan presentase sebesar 19,87%. Tahun 2013 realisasi sebesar Rp

1.582.441.084.727 dengan laju pertumbuhan sebesar 6,89% penurunan tersebut



diakibatkan sumber – sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain –

lain pendapatan yang sah mengalami penurunan. Untuk melihat seberapa besar

kontribusi Pajak Bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat

sebagai berikut :

Tabel 3: Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah

Tahun 2011 – 2013

Tahun Realisasi

Penerimaan PBB

Realisasi Pendapatan

Daerah

Kontribusi PBB

2011 88.704.941.381 1.235.060.641.143 7,18%

2012 103.206.703.494 1.480.482.397.875 6,97%

2013 118.888.401.287 1.582.441.084.727 7,51%

Sumber : Dinas Pendapatan tahun 2013.

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terjadi

pada tahun 2013 yakni sebesar 7,51% dan rendahnya pada tahun 2012 yakni sebesar

6,97% yang dinilai sangat kurang atau rendah. Hal ini dikarenakan pajak bumi dan

bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat dimana

masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.Selain itu Pajak

Bumidan Bangunan merupakan bagian terkecil dari kelompok dana bagi hasil pajak,

olehkarena itu kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah

termasukkurang efektif.

Kendala Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi unsur yang penting dalam menjalankan

kegiatan yang ada dalam organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik

suatu organisasi dalam organisasi tersebut akan tidak terlaksana dengan dengan baik

maka dari itu dinas pendapatan kabupaten jember kendala dalam menerapkan sistem

sismiop yang terbaru tidak bisa terlaksana sekarang.Sumber daya manusia pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terkait dalam pengalihan sedikit banyak

mempengaruhi pemungutan PBB. Pelayanan prima yang telah diterapkan oleh PBB

sebelumnya yaitu KPP Pratama untuk saat ini masih belum dapat diterapkan oleh

Sumber daya manusia yang ada pada Dispenda. Banyak faktor yang menjadi

pengaruhnya motivasi belajar yang ada pada SDM yang hanya terlihat pada usia

tertentu adalah salah satu kemungkinan yang logis untuk

menjelaskannya.Keterbatasan teknologi berkaitan dengan perangkat lunak yang

digunakan dalam kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu SISMIOP. SISMIOP

merupakan salah satu perangkat lunak yang sangat penting bagi PBB. Data PBB yang

lengkap disajikan di perangkat SISMIOP ini. Namun pada saat pemasangan

perangkat lunak ini pada Dinas Pendapatan Daerah hasilnya tidak sesuai dengan yang

di hasilkan pada saat di KPP Pratama. Hal ini salah satu penghambat karena wajib

pajak yang berkepentingan untuk data mereka ada pada sistem tersebut.Setelah

adanya peraturan dari masing-masing kementrian, Daerah kota Jember mengeluarkan

peraturan nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.



Peraturan ini semakin menguatkan dasar hukum pengalihan Pajak Bumi dan

Bangunan ini dari KPP Pratama sebagai wakil pemungut pemerintah pusat kepada

Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemungut setelah peralihan menjadi pajak daerah.

Untuk proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan

saat ini masih dalam proses pengalihan karena Kota Jember pengalihan akan terjadi

pada awal tahun 2014. Sampai saat ini persiapan pengalihan sudah banyak dilakukan.

Persiapan-persiapan termasuk persiapan SDM yang akan menangani PBB,

penyediaan sarana dan prasana yang mendukung kelancaran pemungutan serta

produk hukum yang mendukung terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan PBB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah baik.

Hal ini bisa dilihat dari sudah ada pemisahan tanggungjawab pada bagian

penyimpanan aktiva dan bagian akuntansi, sudah tidak ada perangkapan

jabatan dan setiap bagian sudah ada penjelasan tugas pokok fungsinya.

2. Sistem dan prosedur pencatatan sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari

pelaksanaan sistem dan prosedur pencatatan berpedoman pada Mapatda.

Meskipun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga menggunakan

sistem jemput bola. Sistem jemput bola dilakukan agar penerimaan pajak

dapat memenuhi target.

3. Kendala untuk menerapkan sistem sismiop dinas pendapatan mempunyai

kendala dari faktor anggaran dan sumber daya manusia dan untuk rancangan

sistem penerimaan PBB P2 di kabupaten Jember menurut bagan alur ada yang

beberapa sistem yang tidak memenuhi sesuai aturan pajak sebagai berikut :

4. Dari keduanya yang sudah di jelaskan sama-sama menggunakan sistem on

line tidak secara manual tetapi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember masih

menggunakan sistem penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2012.

Dan untuk rancangan sistem penerimaan PBB P2 2013 masih dalam proses

operasional.Berdasarkan keterangan ke satu dari membandingkan bagan alur

sistem online penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Dinas

Pendapatan Kabupaten Jember dengan teori bahwa untuk melancarkan.

Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten

Jember sebaiknya Dinas Pendapatan segera mengelola prosedur penerimaan pajak

bumi dan bangunan sektor pedesaan perkotaan yang terbaru tahun 2013 untuk

melancarkan pengelolaan administrasi perpajakan. Bagi peneliti berikutnya di Dinas

Pendapatan Kabupaten Jember akankah bener-bener menerapakan sistem penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan 2013 sesuai rencana.



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 1993Metode Penelitian Bisnis

UntukAkuntansi Dan Manajemen . Edisi Pertama,Penerbit Salemba

Empat.Yogyakarta.

Davey, Kenneth, Penerjemah Amunnulia dkk. Financing Regional Government1988.

Jakarta: UI Press.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak DaeraRestribusi

Daerah (PDRD).

Indah Kusuma Dewi. 2012. skripsinya di Universitas Indonesia Depok dengan

judul “ Analisis Biaya Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Sektor

Pedesaan Dan Perkotaan Setelah Di Serahkan Ke Daerah ’’.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Kedua. YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi

Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. 2003. Jakarta : Granit.

Reni Zahriah. Kontribusi Bagi Hasil Penerimaan PBB dan dalam ProgramBantuan

Pembangunan Desa. 2002. Jakarta

Soparmoko.2008. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta:

BPFE-Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat. Pajak Bumi dan bangunan. 1989. Bandung : Eresco.

Sri, Valentina dan Aji Suryo. Perpajakan Indonesia. 2003. Yogyakarta: AMPYKPN.

Siti Ragil Handayani. 2011. Skripsinya di Universitas Brawijaya Malang dengan

Judul “Evaluasi Pengendalian Intern Atas Sistem Pemungutan Pajak

BumiDan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ’’.

Widodo, ATM widodo, dan Andrea Hendro Puspito. Pajak Bumi & Bangunan

Untuk Para Praktisi. 2010. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Willynda Naiga. 2009. Skripsinya di Universitas Sebelas Maret Surakart dengan “

Evaluasi Sistem Informasi akuntansi Penerimaan Kas Negara Dari

SetoranPBB Dan BPHTB Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Surakarta ’’.



http://www.akuntansiitumudah.com/pbb-pajak-bumi-dan-bangunan/ (reformaasi pbb

terbaru).

http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=12646

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/18/sismiop-sang-sistem-pengelola-

administrasi-data-pbb-p2-509912.html

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/paja3233/5_tata_cara.htm

http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=12646

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/18/sismiop-sang-sistem-pengelola-administrasi-data-pbb-p2-509912.html

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/18/sismiop-sang-sistem-pengelola-administrasi-data-pbb-p2-509912.html

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/paja3233/5_tata_cara.htm

Documents

PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN …digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/42/umj-1x-diyahprobo-2061-1... · penerimaan PBB P2 dengan teori yang terbaru yaitu bahwa untuk